PERBEDAAN PERATURAN PERTAMBANGAN LAMA DAN BARU Undang-Undang Pokok Pertambangan No UNDANG-UNDANG NO. 11 TH 1967 UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 1 - Kekayaan Tambang disebut bahan galian - Penguasaan bahan galian diselenggarakan pemerintah(pasal 1) - Kekayaan tambang disebut Mineral dan Batubara - Dikuasai negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan /atau pemerintah daerah (pasal 4) - Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan Batubara untuk kepentingan nasional - Pemerintah berwenang menetapkan produksi setiap pro-vinsi untuk mengendalikan produksi dan ekspor (pasal 5) 2 Penggolongan Bahan Galian - Strategis (golongan A) - Vital (golongan B) - Non Strategis dan Non Vital (golongan C) Penggolongan Usaha Pertambangan: - Pertambangan Mineral - Pertambangan Batubara Penggolongan komoditas tambang terdiri dari - Mineral radio aktif - Mineral logam - Mineral bukan logam --Batuan - Batubara 3 Kewenangan Pengelolaan - Bahan galian strategis dan vital oleh Menteri - Bahan galian non strategis dan vital oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Kewenangan Pengelolaan - Kebijakan dan pengelolaan skup nasional oleh Pemerintah, ada 21 kewenangan (pasal 6) - Kebijakan dan pengelolaan skup wilayah provinsi oleh Pemerintah Provinsi, ada 14 kewenangan (pasal 7) - Kebijakan dan pengelolaan skup kabupaten/kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, ada 12 kewenangan (pasal 8) 4 Wilayah Pertambangan : Tidak diatur terperinci yang penting tidak meliputi kuburan, tempat suci, kepentingan umum, pertambangan lain, tempat tinggal atau pabrik, Wilayah Pertambangan : - Wilayah Pertambangan (WP) adalah bagian dari tata ruang nasional, ditetapkan Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemda dan DPR RI (pasal 10) - Wilayah Pertambangan terdiri atas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERBEDAAN PERATURAN PERTAMBANGAN LAMA DAN BARU
Undang-Undang Pokok PertambanganNo UNDANG-UNDANG NO. 11 TH 1967 UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009
1- Kekayaan Tambang disebut bahan galian - Penguasaan bahan galian diselenggarakan pemerintah(pasal 1)
- Kekayaan tambang disebut Mineral dan Batubara- Dikuasai negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan /atau pemerintah daerah (pasal 4)
- Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan Batubara untuk kepentingan nasional
- Pemerintah berwenang menetapkan produksi setiap pro-vinsi untuk mengendalikan produksi dan ekspor (pasal 5)
2
Penggolongan Bahan Galian- Strategis (golongan A)- Vital (golongan B)- Non Strategis dan Non Vital (golongan C)
Penggolongan Usaha Pertambangan:- Pertambangan Mineral- Pertambangan Batubara
Penggolongan komoditas tambang terdiri dari- Mineral radio aktif- Mineral logam- Mineral bukan logam--Batuan- Batubara
3
Kewenangan Pengelolaan- Bahan galian strategis dan vital oleh Menteri
- Bahan galian non strategis dan vital oleh Pemerintah Daerah Tingkat I
Kewenangan Pengelolaan- Kebijakan dan pengelolaan skup nasional oleh Pemerintah, ada 21 kewenangan (pasal 6)
- Kebijakan dan pengelolaan skup wilayah provinsi oleh Pemerintah Provinsi, ada 14 kewenangan (pasal 7)
- Kebijakan dan pengelolaan skup kabupaten/kota oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, ada 12 kewenangan (pasal 8)
4
Wilayah Pertambangan :Tidak diatur terperinci yang penting tidak meliputi kuburan, tempat suci, kepentingan umum, pertambangan lain, tempat tinggal atau pabrik,
Wilayah Pertambangan :- Wilayah Pertambangan (WP) adalah bagian dari tata ruang nasional, ditetapkan Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemda dan DPR RI (pasal 10)
- Wilayah Pertambangan terdiri atas wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan nasional (WPN), pasal 13.
- WUP, WPR dan WPN diatur terperinci(pasal 14-33)
5
Bentuk Izin Usaha Pertambangan- Kontrak Karya (pasal 10)- Kuasa Pertambangan (pasal 15)- Surat Izin Pertambangan Daerah- Surat Izin Usaha Pertambangan Rakyat
Bentuk Izin Usaha Pertambangan- Izin Usaha Pertambangan (IUP)- Izin Pertambangan Rakyat (IPR)- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
6 Tahapan Usaha Pertambangan- Penyelidikan umum- Eksplorasi- Eksploitasi- Pengolahan dan pemurnian
Tahapan Usaha Pertambangan1. Eksplorasi, meliputi :- penyelidikan umum- eksplorasi- studi kelayakan (pasal 36)
- Pengangkutan- Penjualan
2. Operasi Produksi- konstruksi- penambangan- pengolahan dan pemurnian- pengangkutan dan penjualan (pasal 36)
7
Pelaku Usaha:- Investor domestik (KP, SIPD, PKP2B)- Investor asing (KK, PKP2B)- Luas usaha pertambangan tidak dirinci
Pelaku Usaha:- IUP diberikan pada badan usaha, koperasi dan perseorangan (pasal 38)
- IPR diberikan pada penduduk setempat baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, dan atau koperasi (pasal 67), dengan luas yang terperinci (pasal 68)
- IUPK diberikan pada badan usaha berbadan hukum Indonesia, baik BUMN, BUMD, maupun swasta. BUMN dan BUMD mendapat prioritas(pasal 75)
8
Prosedur Pemberian Izin- Wilayah KP/KK/PKP2B/SIPD/SIUPR diberikan kepada penusaha tambang dengan cara pengajuan permohonan kepada pemberi izin
Prosedur Pemberian Izin- Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam diberikan kepada pengusaha tambang dengan cara lelang (pasal 51)
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara diberikan kepada pengusaha tambang dengan cara lelang (pasal 60)
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral non logam dan batuan diberikan kepada pengusaha tambang dengan cara pengajuan permohonan kepada pemberi izin (pasal 54 dan 57)
9
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha- Keuangan :
- KP, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
-KK/PKP2B, tetap pada saat kontrak ditandatangani.
- Lingkungan (sedikit diatur)- Nilai tambah (hanya diatur kontrak)- Pemanfaatan tenaga kerja setempat (tidak diatur)
- Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (tidak diatur)
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha- Keuangan :
- Membayar pendapatan negara dan daerah : Pajak, PNBP, iuran (pasal 128 - 133).
- Lingkungan :- Good mining practices (pasal 95)- Reklamasi, pasca tambang dan konservasi yang telah direncanakan, beserta dana yang disediakan (pasal 96 - 100)
- Nilai tambah. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri (pasal 103 - 104)
- Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat (pasal 106)
- Saat tahap operasi produksi, wajib mengikutsertakan pengusaha lokal(pasal 107)
- Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat(pasal 108)
- Wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional seperti konsultasi dan perencanaan (pasal 124)
10 Divestasi :Tidak diatur
Divestasi :Setelah 5 tahun beroperasi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki asing, wajib melakukan divestasi pada Pemerintah, pemda, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional (pasal 112)
11Pembinaan dan Pengawasan- Terpusat (khususnya KP, KK dan PKP2B)
Pembinaan dan Pengawasan- IUP (Menteri, Bupati/Walikota - sesuai kewenangan) - pasal 139-142. Bentuk pengawasan sangat terinci.
- IPR (Bupati/Walikota) - pasal 143
12
Perlindungan MasyarakatPemegang KP wajib mengembalikan tanah sedemikian rupa. Sehingga tidak menimbulkan penyakit atau bahaya lain bagi masyarakat(pasal 30)
Perlindungan MasyarakatMasyarakat yang terkena dampak negatif langsung berhak mendapat ganti rugi yang layak, atau mengajukan gugatan (pasal 145)
Ketentuan Pidana- Diatur, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Misalnya : penjara selama-lamanya 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 500.000,- bagi yang tidak mempunyai KP tetapi melakukan usaha pertambangan (pasal 31)
- Tidak ada sangsi pidana terhadap pemberi/penerbit izin
- Tidak ada sangsi pidana terhadap pemberi/penerbit izin
Ketentuan Pidana- Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota - sesuai kewenangannya berhak memberi sanksi administratif pada pemegang IUP, IPR dan IUPK. Sanksi mulai dari peringatan hingga pencabutan ijin(pasal 151).
- Sanksi cukup keras. Misalnya, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dihukum maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 10 Miliar
- Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). (pasal 165)
Pada mulanya undang-undang pokok pertambangan di Indonesia adalah UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok Pertambangan (UUPP). Undang-undang tersebut telah dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya (berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen, Peraturan Daerah dll).
Sejak Februari 2009, UUPP diganti d/ UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).Sejak saat itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan dirjen dan peraturan daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 secara berangsur-angsur akan diganti.
s/d bulan Juli 2010, peraturan pelaksanaan dari UU No. 4 Tahun 2009 baru berupa:
1. PP No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan2. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara3. PP No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaranan Pengelolaan Usaha
Sedangkan peraturan pelaksanaan yang lainnya masih mengacu kepada peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967. Peraturan peraturan lama yang belum ada penggantinya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.
Peraturan pertambangan tersebut berlaku diseluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi belum dapat berlaku secara penuh apabilah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) nya berdasarkan tata ruang yang berlaku berada di Kawasan Hutan.
Apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangannya berada di kawasan hutan maka berlaku ketentuan tambahan yang tercantum dalam pasal 38, 50 dan 78 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang bunyinya sebagai berikut :
1. pasal 38 ayat 3, 4 dan 5 UU No. 41 Tahun 1999
Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan
yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.2. Pasal 50 ayat 3 UU 41 Tahun 1999 menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; (kehutanan red)3. Pasal 78 ayat (6) menyebutkan bahwa " Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)".
Penjabaran ketentuan yang tercantum dalam undang-undang kehutanan tersebut tertuang dalam "
1. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan diluar Sektor Kehutanan
2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan dan3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 43 /Menhut.II/2008 Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.Mengingat kegiatan usaha pertambangan kalau tidak dikelola dengan baik sangat berpotensi merusak lingkungan hidup maka kegiatan usaha pertambangan pun harus tunduk dengan peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pengganti dari Undang-Undang N0. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pelaksanaannya. Undang-undang ini juga relatif baru sehingga peraturan pelaksanaannya masih yang banyak menggunakan peraturan lama dengan catatan asal tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang baru
Kecelakaan kerja di sektor pertambangan sangat potensial untuk dapat terjadi. Dalam rangka pencegahannya maka dunia pertambanganpun harus tunduk ke peraturan yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan prundang undangan yang terkait dengan keselamatan kerja di sektor pertambangan :
1. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja2. Peraturan pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan Pengawasan Keselamatan Kerja Bidang
Pertambangan3. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-15/Men/VII/2005 Tentang Waktu Kerja dan Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu.
Apabila kegiatan usaha pertambangan merupakan penanaman modal baik modal asing maupun dalam negeri maka Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya juga terkait dengan Peraturan Pertambangan.Peraturan pertambangan dan peraturan lain yang terkait dengan pertambangan.
PERATURAN PELAKSANA dari UU No 4 tahun 2009 (MINERBA)
1. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993TATA CARA PENANAMAN MODAL
2. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 298.K/0366/M.PE/1992 Tahun 1992BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. MULTI SUTARA MINERAL DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROPINSI SULAWESI UTARA
3. Keputusan Menteri Pertambangan Umum Nomor 2202.K/201/M.PE/1994 Tahun 1994PEMBERIAN SURAT IZIN PENYELIDIKAN PENDAHULUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING ATAU PANANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI BIDANG PERTAMBANGAN
4. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 125.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000PEMROSESAN SURAT IZIN PENYELIDIKAN PENDAHULUAN (SIPP) DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING (PMA) ATAU PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
5. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149.K/20.01/DDJP/1998 Tahun 1998PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973LANDAS KONTINEN INDONESIA
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
8. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1968PENETAPAN KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPAJAKAN UNTUK PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 58 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
10. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0106 K/291/M.PE/1991 Tahun 1991BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. SUNGAI KELAI MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN BERAU, BULUNGAN DAN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
11. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 736/KPTS//M/PERTAMB/1974 Tahun 1974PELIMPAHAN WEWENANG PENGATURAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN KAOLIN DIDAERAH KARAHA, KABUPATEN TASIKMALAYA PROPINSI JAWA BARAT
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004PEDOMAN PEMROSESAN PERMOHONAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING
13. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 351/Kpts/M/Pertamb/1972 Tahun 1972IURAN TETAP BAGI USAHA-USAHA PERTAMBANGAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DILUAR MINYAK DAN GAS BUMI
14. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 697.K/29/DDJP/1996 Tahun 1996PENATAAN BATAS WILAYAH PERTAMBANGAN ANTARA KP/KK/PKP2B BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
15. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 123.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000PEMROSESAN PERMOHONAN TAHAP DAN PENINGKATAN TAHAP KEGIATAN, PERUBAHAN LUAS DAN BATAS WILAYAH, PEMBATALAN DAN TERMINASI PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 661 K/044/M.PE/1989 Tahun 1989PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERITAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
17. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002PENGENDALIAN PENAMBANGAN PASIR LAUT
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 750/KPTS/M/PERTAMBEN/1981 Tahun 1981RALAT DIKTUM PERTAMA BUTIR I SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 127/KPTS/M/PERTAMB/1979 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0107K/291/M.PE/1991 Tahun 1991BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. SUNGAI KARAJA MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN BARU, BONE, MAROS DAN SOPENG, PROPINSI SULAWESI SELATAN
20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
21. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2005PEMBUATAN SUMUR RESAPAN
22. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
23. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1465.K/038/M.PE/1991 Tahun 1991PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN KRUENG SABEE, KABUPATEN ACEH BARAT, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
24. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 122.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000PEMROSESAN PERMOHONAN TAHAP DAN PENINGKATAN TAHAP KEGIATAN, PERUBAHAN LUAS DAN BATAS WILAYAH, PEMBATALAN DAN TERMINASI KONTRAK KARYA (KK)
25. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 127/KPTS/M/PERTAMB/1979 Tahun 1979PEMBERIAN IJIN PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN
26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997KETENAGANUKLIRAN
27. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1969PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA ALUMUNIUM COMPANY OF AMERICA (ALCOA)
28. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
29. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 201.K/0366/M.PE/1992 Tahun 1992BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. TEBOLAI MAS PERKASA DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROPINSI KALIMANTAN BARAT
30. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2000PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR LAUT DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
31. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 Tahun 1995KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PERTAMBANGAN UMUM
32. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 113.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000PEMROSESAN PERSETUJUAN PRINSIP KONTRAK KARYA (KK), DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B)
33. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 046.K/281/M.PE/1992 Tahun 1992PENUGASAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
34. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 47 Tahun 2006PEDOMAN PEMBUATAN DAN PEMANFAATAN BRIKET BATUBARA DAN BAHAN BAKAR PADAT BERBASIS BATUBARA
35. Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01/P/M/PERTAMB/1978 Tahun 1978PENGAWASAN KESELAMATAN KERJA KAPAL KERUK PERTAMBANGAN
36. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0418 K/291/M.PE/1991 Tahun 1991BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. INGOLD TABANG MINERAL DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NASIONAL (P.N. PERTAMINA)
38. Peraturan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 439/2017/DJP/K/1991 Tahun 1991PEDOMAN PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA PADA PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PENANGANAN AIR RAKSA DALAM USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS
39. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1968PEMBERIAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA N.V. BILLITON MAATSCHAPPIJ
40. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2008PENGUSAHAAN GAS METANA BATUBARA
41. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1973PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA P.T. KOBA TIN
42. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM
43. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 316.K/2016/DDJP/1990 Tahun 1990PEDOMAN PENYIMPANAN BAHAN PELEDAK DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
44. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 812K/40/MEM/2003 Tahun 2003PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNTUK PELAKSANAAN KUASA PERTAMBANGAN, KONTRAK KARYA, DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
45. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0108K/291/M.PE/1991 Tahun 1991BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. PULAU YAPEN MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN YAPEN WAROPEN, PROPINSI IRIAN JAYA
46. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM DAN PERUSAHAAN KONTRAKTOR
47. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974PENGAIRAN
48. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02/P/M/PERTAMB/1979 Tahun 1979PERUBAHAN SEBUTAN "INSPECTEEREND PERSONAL DER MIJNINSPECTIE" TERMAKSUD DALAM MIJNORDONNANTIE 1930 (STAATSBLAD 1930 NOMOR 38), "INSPECTEUR DERMIJNINSPECTIE" ATAU "MIJNINSPECTEUR" TERMAKSUD DALAM MIJN POLITIE REGLEMENT 1930 (STAAATSBLAD 1930 NOMOR 341) DAN "INSPEKTUR TAMBANG" TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1974 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1974 NOMOR 20, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3031) MENJADI "PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG"
49. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0110 K/291/M.PE/1991 Tahun 1991BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. GUNUNG SITOLI MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN NIAS, PROPINSI SUMATERA UTARA
50. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0111 K/291/M.PE/1991 Tahun 1991BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. KOTA BESI MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN KATINGAN, DAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
51. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05.P/0322/M.PE/1991 Tahun 1991STANDARDISASI DALAM BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
52. Keputusan Bersama Dirjen Pajak dan Dirjen Pertambangan Umum Nomor KEP 772/PJ.6/1991 dan 255a K/24/DDJP/1991 Tahun 1991STANDARD PERSENTASE HARGA JUAL HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAI DASAR PENENTUAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK ATAS TANAH PENAMBANGAN
53. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
54. Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Mentamben Nomor 04/KPTS/1991 dan 0076 K/102/M.PE/1991 Tahun 1991PENGGUNAAN AIR DAN ATAU SUMBER AIR UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN TERMASUK PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI
55. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 2178 A.K/213/DDJP/93 Tahun 1993PERSYARATAN SPESIFIKASI BATUBARA, ADONAN, PENYULUT DAN ANGLO
56. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 846.K/26/DDJP/1993 Tahun 1993PEDOMAN PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA PADA PENGGUNAAN, PENYIMPANGAN DAN PENANGAN AIR RAKSA DALAM USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS
57. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2005 Tahun 2005TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN DAN/ATAU KERINGANAN BEA MASUK DAN PEMBEBASAN DAN/ATAU PENUNDAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR BARANG DALAM RANGKA KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
58. Peraturan Menteri Pertambangan Nomor 08 P/03/M.PE/1991 Tahun 1991PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 03/P/M/PERTAMBEN/1983 TANGGAL 15 DESEMBER 1983
59. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
60. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 83/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA BADAN TENAGA ATOM NASIONAL
61. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 486 K/20/M.PE/1989 Tahun 1989PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. NUSA NAMROLE MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK)
62. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1875K/20/M.PE/1985 Tahun 1985PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH KECAMATAN CIEMAS DAN KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT
63. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 503K/201/M.PE/1986 Tahun 1986PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DIDAERAH DESA BAJUIN, KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
64. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 168K/2011/M.PE/1989 Tahun 1989PEMBATALAN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN EMAS LAPANGAN I YANG TERLETAK DI DAERAH KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT
65. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 281K/120/M.PE/1985 Tahun 1985PENCADANGAN WILAYAH YANG MENGANDUNG BAHAN GALIAN TEMBAGA TIMAH HITAM, SENG DAN MINERAL PENGIKUTNYA DI DAERAH-DAERAH KECAMATAN WALERANRANG DAN WARA DI KABUPATEN LUWU DAN KECAMATAN SESEAN DAN RANTE PAO DI KABUPATEN TANA TORAJA PROPINSI SULAWESI SELATAN (EKS DU.261/SULSEL) UNTUK DI PERUSAHAAN OLEH NEGARA
66. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1372K/201/M.PE/1989 Tahun 1989PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
67. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0380K/201/M.PE/1987 Tahun 1987RALAT PETA LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 342K/20/M.PE/1986 TENTANG PENUGASAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS...
68. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
69. Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01P/21/M.PE/1987 Tahun 1987PERUBAHAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 04P/21/M.PE/1984 TENTANG JAMINAN PELAKSANAAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI
70. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 025.K/21/030000/1985 Tahun 1985TATACARA PELAPORAN DAN PEMBUKTIAN KESUNGGUHAN PELAKSANAAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI
71. Keputusan Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Nomor 54.K/201/DDJP/1997 Tahun 1997TATA CARA PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN DAN PEMROSESANNYA
72. Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 131/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
73. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 126/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN MANGGAN DI KECAMATAN LOLODA, KABUPATEN MALUKU UTARA, PROPINSI MALUKU
74. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 155/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976DAERAH AIR LUBUK BESAR SEBAGAI WILAYAH PERTAMBANGAN P.T. KOBA TIN
75. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 146/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977PENCIUTAN KE � I WILAYAH KONTRAK KARYA P.T. BROKEN HILL PROPRIETARY INDONESIA
76. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 136/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976PENCIUTAN KE II WILAYAH KERJA BADAN TENAGA ATOM NASIONAL UNTUK DAERAH BATANG KAWA
77. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 156/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976PERLUASAN WILAYAH PERTAMBANGAN P.T.KOBA TIN DI DAERAH NIBUNG
78. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 185/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977PENCIUTAN DAN PERJANJIAN PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)
79. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 606 K/271/M.PE/1989 Tahun 1989PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH-DAERAH PROPINSI JAMBI
80. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 183/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977PENCIUTAN KE - VI WILAYAH KONTRAK KARYA PT. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA
81. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 188/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM P.T. RIOTINTO BETHLEHEM INDONESIA
82. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 30/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN MANGGAN DI KECAMATAN PADABEUNGHAR KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT
83. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 687.K/2015/DDJP/1996 Tahun 1996TATA CARA PEMBERIAN KP PENGANGKUTAN DAN KP PENJUALAN ATAS BAHAN GALIAN YANG DIHASILKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR BIDANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM
84. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
85. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 Tahun 2005KETENTUAN EKSPOR DAN IMPOR INTAN KASAR
86. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 297.K/0366/M.PE/1992 Tahun 1992BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ASMIN SULTENG UTAMA DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROPINSI SULAWESI UTARA
87. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 155.K/0366/M.PE/1992 Tahun 1992BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ANTAM BARISAN MINING DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN SOLOK, PROPINSI SUMATERA BARAT DAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROPINSI SUMATERA UTARA
88. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0109 K/291/M.PE/1991 Tahun 1991BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. SUNGAI KUANTAN MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROPINSI RIAU
89. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0307 K/0366/M.PE/1991 Tahun 1991BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. INTERMAS SULSEL UTAMA DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROPINSI SUMATERA SELATAN DAN KABUPATEN REJANG LEBONG, PROPINSI BENGKULU
90. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0077 K/291/M.PE/1991 Tahun 1991BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ALKANE MAS INTERBUANA DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
91. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 07/262/DJP/92 Tahun 1992PELAKSANAAN PEMBERIAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI BAHAN PELEDAK PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
92. Instruksi Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 01.I/29/DJP/1989 Tahun 1989MEMBUKA/MENERIMA APLIKASI KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN UMUM BAGI DAERAH IRIAN JAYA DAN/ATAU DALAM RANGKA INVESTASI FRONTIER
93. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 130/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
94. Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 556/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977PELIMPAHAN WEWENANG MENGADAKAN KONSULTASI MENGENAI PEMBERIAN FASILITAS DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DIBIDANG PERTAMBANGAN KEPADA KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
95. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976SINKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS BIDANG KEAGRARIAAN DENGAN BIDANG KEHUTANAN, PERTAMBANGAN, TRANSMIGRASI DAN PEKERJAAN UMUM
96. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0105 K/291/M.PE/1991 Tahun 1991BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. AIR DIKIT MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROPINSI BENGKULU
97. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Nomor 542 K/2015/DDJP/1992 Tahun 1992PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN DAN KUASA PERTAMBANGAN PENJUALAN KEPADA PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
98. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
99. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 727 K/2011/M.PE/1989 Tahun 1989PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ALAM TABUHAN MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK)
100.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 964/KPTS/M/PERTAMBEN/1981 Tahun 1981PERLUASAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
101.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 041 K/20/M.PE/1985 Tahun 1985PENCADANGAN WILAYAH YANG MENGANDUNG BAHAN GALIAN TEMBAGA, TIMAH HITAM, SENG DAN MINERAL PENGIKUTNYA DI DAERAH-DAERAH KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR DAN KECAMATAN CIPANAS KABUPATEN LEBAK DI PROPINSI JAWA BARAT (EKS DU. 411 DAN 416/JABAR) UNTUK DIUSAHAKAN
102.Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 132/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN UNTUK BAHAN GALIAN INTAN DI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
103.Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 188/KPTS/M/PERTAMB/1969 Tahun 1969PENGATURAN PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH PROPINSI BENGKULU
104.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN
105.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN
106.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM DIBIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 07/M-DAG/PER/4/2005
107.Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 146/KPTS-II/1999 Tahun 1999PEDOMAN REKLAMASI BEKAS TAMBANG DALAM KAWASAN HUTAN
108.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2006 Tahun 2006PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU
109.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0849.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU
110.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 151.K/20.01/DDJP/1998 Tahun 1998TATA CARA, PERSYARATAN DAN PEMROSESAN PERMOHONAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
111.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0057 K/40/MEM/2004 Tahun 2004PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 680.K/29/M.PE/1997 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
112.Keputusan Bersama Mentamben, Menhut dan Mendagri Nomor 1385.K/03/M.PE/1988, 504/KPTS-II/1988 dan 47 Tahun 1988PENGGUNAAN SARANA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN SARANA KEHUTANAN
113.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0739K/2823/M.PE/1988 Tahun 1988PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH-DAERAH PROPINSI JAMBI
114.Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 07/SK/DU Tahun 1979TATA CARA PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN
115.Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 38/SK-DU Tahun 1980PENUGASAN KEPADA DIREKTORAT TEKNIK PERTAMBANGAN UNTUK MEMBERIKAN REKOMENDASI DALAM HAL PEMASUKAN/IMPORT, PEMBELIAN DALAM NEGERI SERTA PEMUSNAHAN BAHAN PELEDAK DILINGKUNGAN PERTAMBANGAN UMUM
116.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 507K/20/M.PE/1989 Tahun 1989PENGGOLONGAN DAN PENGUSAHAAN GAMBUT SEBAGAI BAHAN GALIAN
117.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 605K/271/M.PE/1989 Tahun 1989PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH DESA GUNUNG GEDE KECAMATAN PANGGARANGAN KABUPATEN LEBAK PROPINSI JAWA BARAT
118.Surat Keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 120/KPTS/M/PERTAMB/1976 Tahun 1976No-Title
119.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2006PENGUSAHAAN GAS METANA BATUBARA
120.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1924 K/40/MEN/2005 Tahun 2005PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PT NUSAMINERA UTAMA DI DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DAN KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
121.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1762K/07/MEM/2007 Tahun 2007PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DISEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
122.Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 139/KPTS/M/PERTAMB/1977 Tahun 1977PEMBAGIAN SUSULAN IURAN TETAP DAN IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI UNTUK TAHUN DINAS 1974/1975 DAN 1975/1976
123.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1135K/81/MEM/2005 Tahun 2005PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2005
124.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR BAHAN GALIAN GOLONGAN C SELAIN PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS)
125.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007KETENTUAN EKSPOR TIMAH BATANGAN
126.Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Menteri Kehutanan Nomor 1101 K/702/M.PE/1991 dan 436/KPTS-II/1991 Tahun 1991PEMBENTUKAN TEAM KOORDINASI TETAP DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN DAN PERUBAHAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM KAWASAN HUTAN
127.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1610 K/02/MEM/2004 Tahun 2004PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
128.Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
129.Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Kehutanan Nomor 969.K/05/M.PE/1989 dan 429/KPTS-II/1989 Tahun 1989PEDOMAN PENGATURAN PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM KAWASAN HUTAN
130.Peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 15 Tahun 2002PERTAMBANGAN UMUM DAERAH
131.Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02 P/0322/M.PE/1995 Tahun 1995STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN AKREDITASI DALAM LINGKUNGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
132.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996BAKU TINGKAT GETARAN
133.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453K/29/MEM/2000 Tahun 2000PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
134.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007LARANGAN EKSPOR PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS)
135.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1110K/40/MEM/2004 Tahun 2004PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PT. MIWAH TAMBANG DI DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT, ACEH TENGAH, BIREUN, PIDIE, DAN NANGAN RAYA PROVINSI NANGROEH ACEH DARUSSALAM
136.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2078K/02/MEM/2005 Tahun 2005PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1610K/02/MEM/2004 TENTANG PENGAMANAN OBYEK VITAL NASIONAL DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
137.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 747.K/61.01/DJP/1999 Tahun 1999PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI PEJABAT DAN TENAGA TEKNIK KHUSUS PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
138.Keputusan Jenderal Direktur Petambangan Umum Nomor 933.K/20.01/DJP/1999 Tahun 1999PENUGASAN KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI UNTUK REKOMENDASI SURAT IZIN PETAMBANGAN DAERAH (SIPD)
139.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1636K/13/MEM/2002 Tahun 2002PENGELOLAAN DATA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
140.Keputusan Direktur Jederal Pertambangan Umum Nomor 157.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000PEMROSESAN PERMOHONAN SURAT IZIN PENGIRIMAN CONTOH MINUMAN MINERAL NONBATU BARA KEPADA PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLORASI DAN KONTRAKTOR KONTRAK KARYA (KK)
141.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0048K/73/MEM/2006 Tahun 2006PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN KEGIATAN REHABILITASI PEMBANGUNAN NANGGROE ACEH DARUSALAM (NAD), PENANGANAN SOSIALISASI HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DAN LISTRIK, PENANGANAN PERCEPATAN KEGIATAN ENERGI ALTERNATIF, ...
142.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 472.K/20.01/DJP/1998 Tahun 1998PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN KUASA PERTAMBANGAN
143.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008PEMBENTUKAN DEWAN ENERGI NASIONAL DAN TATA CARA PENYARINGAN CALON ANGGOTA DEWAN ENERGI NASIONAL
144.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008REKLAMASI DAN PENUTUPAN TAMBANG
145.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
146.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1971PEMBUBARAN UNIT PENAMBANGAN BATUBARA MAHAKAM DARI P.N. TAMBANG BATUBARA
147.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/5/2008 Tahun 2008VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN TERTENTU
148.Keputusan Bersama Mentamben, Mendagri dan Menkop PKM Nomor 2002K/20/MPE/1998, 151A, dan 23/SKB/M/XII/1998 Tahun 1998PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MELALUI USAHA PERTAMBANGAN SKALA KECIL
149.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1968PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA INTERNATIONAL NICKEL COMPANY OF CANADA LTD. (INCO) c.q. P.T. INTERNATIONAL NICKEL INDONESIA
150.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2005PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN USAHA AIR BAWAH TANAH, PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI SERTA KETENAGALISTRIKAN
151.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1969PEMBERIAN TAMBAHAN KELONGGARAN PERPAJAKAN KEPADA PT. PACIFIC NIKKEL INDONESIA
152.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2007TATA CARA PERHITUNGAN HARGA DASAR AIR PERMUKAAN DAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKIMAN
153.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 154.K/27/DDJP/1996 Tahun 1996TATA CARA PENCADANGAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN (KP), KONTRAK KARYA (KK), DAN KONTRAK KARYA BATUBARA (KKB)
154.Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
155.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 370K/201/M.PE/1985 Tahun 1985PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR LAUT DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN PULAU BATAM DAN SEKITARNYA
156.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1967 TENTANG RADIO AMARATISME DI INDONESIA
157.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2008TATA CARA PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBATASAN PRODUKSI PERTAMBANGAN MINERAL NASIONAL
158.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 158.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000PERUBAHAN DIKTUM KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM NOMOR 687.K/2015/DDJP/1996 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN DAN KUASA PERTAMBANGAN PENJUALAN ATAS BAHAN GALIAN YANG DIHASILKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR BIDANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM
159.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2338.K/844/M.PE/1994 Tahun 1994PENETAPAN TARIF IURAN EKSPLORASI ATAU IURAN EKSPLOITASI UNTUK BAHAN GALIAN INTAN
160.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 678.K/20/MPE/1998 Tahun 1998PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PEMROSESAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
161.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2498K/84/MEM/2008 Tahun 2008PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2009
162.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 157K/81/MEM/2003 Tahun 2003PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS BUMI SERTA PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2003
163.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Nomor 632.K/2016/040000/1986 Tahun 1986KETENTUAN PENSERTIFIKATAN DAN SPESIFIKASI EMAS MURNI DAN PERAK MURNI UNTUK EKSPOR
164.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 489.K/20.01/DJP/1998 Tahun 1998PEMBUKAAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR LAUT DI WILAYAH EKS OTORITA BATAM
165.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 0966K/40/MEM/2004 Tahun 2004PENGAKHIRAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHA PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. GENERAL SAKTI KREASINDO DIDAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN, PROVINSI SUMATRA SELATAN
166.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 256.K/25.04/DJP/1999 Tahun 1999PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN DAN KUASA PERTAMBANGAN PENJUALAN KEPADA PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
167.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 75.K/201/DDJP/1995 Tahun 1995PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 2202.K/201/M.PE/1994 TANGGAL 18 NOPEMBER MENGENAI PEMBERIAN SURAT IZIN PENYELIDIKAN PENDAHULUAN (SIPP) DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING (PMA) ATAU PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
168.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 58.K/20.01/DJP/1999 Tahun 1999PROSEDUR DAN TATACARA PENCADANGAN WILAYAH EKS IZIN PENGERUKAN OTORITA BATAM
169.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451K/10/MEM/2000 Tahun 2000PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH
170.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 275.K/2019/DDJP/1995 Tahun 1995TATA CARA DAN PERSYARATAN USAHA JASA PERTAMBANGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
171.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 155.K/861/DDJP/1996 Tahun 1996TATA CARA PENGEMBALIAN/PENCAIRAN UANG JAMINAN KESUNGGUHAN
172.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 236.K/20/DJP/1999 Tahun 1999PENUGASAN KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI UNTUK MENETAPKAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT
173.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2821K/80/MEM/2007 Tahun 2007PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK TAHUN 2008
174.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1946.K/102/M.PE/1995 Tahun 1995PERIZINAN PENGEBORAN DAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI
175.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 514.K/844/DDJP/1992 Tahun 1992PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG PENETAPAN TARIF IURAN TETAP DAN TARIF IURAN EKSPLORASI ATAU IURAN EKSPLOITASI UNTUK USAHA PERTAMBANGAN UMUM
176.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 698/20/DDJP/1996 Tahun 1996PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN PADA WILAYAH YANG TUMPANG TINDIH
177.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996BAKU TINGKAT KEBISINGAN
178.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2200.K/20/M.PE/1994 Tahun 1994PENGUSAHAAN DAN PENGEMBANGAN BRIKET BATUBARA
179.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 523K/201/MPE/1992 Tahun 1992PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN, RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN UNTUK USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
180.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I
181.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1135.K/201/M.PE/1996 Tahun 1996PROYEK PERINTIS OTOMATISASI ADMINISTRASI PERIZINAN PERTAMBANGAN UMUM
182.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1165.K/844/M.PE/1992 Tahun 1992PENETAPAN TARIF IURAN TETAP UNTUK USAHA PERTAMBANGAN UMUM DALAM RANGKA KUASA PERTAMBANGAN
183.Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01.P/201/M.PE/1986 Tahun 1986PEDOMAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL (GOLONGAN A DAN B)
184.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0377.K/2013/M.PE/1987 Tahun 1987PERPANJANGAN PENUGASAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI SULAWESI SELATAN
185.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 1996TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH DARI HASIL PUNGUTAN NEGARA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM
186.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1969PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN DEWAN PERTAMBANGAN
187.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2004PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
188.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN ATAS USAHA PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI
189.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 124.K/20.01/DJP/2000PEMROSESAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP)
190.Surat Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi Dan Menteri Kehutanan Nomor SKB.80/MEN/1990, 375/KPTS-II/1990 Tahun 1990KETENTUAN DAN TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI
191.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994PEDOMAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
192.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0224.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH DESA UJUNG BATU KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
193.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0123.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN BAYAH KABUPATEN LEBAK PROPINSI JAWA BARAT
194.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1700K/30/MEM/2008 Tahun 2008PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ALLIED INDO COAL DI DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, PROVINSI SUMATERA BARAT
195.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 846K/20/M.PE/1986 Tahun 1986PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK MENETAPKAN PERUBAHAN TAHAP-TAHAP KEGIATAN DAN LUAS WILAYAH DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KARYA
196.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2008 Tahun 2008ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2008
197.Instruksi Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 01.I/20/030000/1985 Tahun 1985PEDOMAN KEBIJAKSANAAN PROSEDURE PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN
198.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 1245.K/26/DDJP/1993 Tahun 1993PELAKSANAAN PENGAWASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN PERTAMBANGAN BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
199.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 057.K/261/DDJP/1987 Tahun 1987PENGGUNAAN TENAGA AHLI PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM, EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI
200.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 968.K/21/030000/1985 Tahun 1985PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI MENGENAI PEMBERIAN SURAT IZIN PENYELIDIKAN PENDAHULUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
201.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 890.K/29/DDJP/1993 Tahun 1993PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 01.P/036/M.PE/1993 TANGGAL 19 JANUARI 1993 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN (APLIKASI) PERUSAHAAN SWASTA SEBAGAI KONTRAKTOR PT (PERSERO) TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
202.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 03.K/201/DDJP/1996 Tahun 1996PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN
203.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 662.K/29/DDJP/1996 Tahun 1996TATA CARA, PERSYARATAN PENGAJUAN DAN PEMROSESAN PERMOHONAN KONTRAK KARYA
204.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 661.K/201/DDJP/1996 Tahun 1996PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN
205.Instruksi Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor Nomor 01/INSTR-DU/Tahun 1980PENGOLAHAN PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN PENGANGKUTAN DAN KUASA PERTAMBANGAN PENJUALAN BAGI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI
206.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 48.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN LOAJANAN DAN DS LOAJANAN ILIR, KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12
207.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 337.K/29/DDJP/1996 Tahun 1996TATA CARA, PERSYARATAN PENGAJUAN DAN PEMROSESAN PERMOHONAN KONTRAK KARYA
208.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 693.K/008/DDJP/1996 Tahun 1996PEDOMAN TEKNIS PENGENDALIAN EROSI PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM
209.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 1455/SK-DJ/23/Pertamb/1976 Tahun 1976PEDOMAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN NOMOR 133/Kpts/K/Pertamb/1976 MENGENAI PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK MENGATUR DAN MENGAWASI SEMUA USAHA PELAKSANAAN SURVEY DAN EKSPLORASI SUMBER-SUMBER ENERGI GEOTHERMAL
210.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Nomor 09/SK-DD/Pertamb/1972 Tahun 1972KETENTUAN-KETENTUAN DAN PROSEDUR SERTA PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH IZIN USAHA PERUSAHAAN YANG BEKERJA DI BIDANG JASA-JASA USAHA PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI
211.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 117.K/2015/DDJP/1994 Tahun 1994PEMBERIAN KP PENGANGKUTAN DAN KP PENJUALAN KEPADA PIHAK KETIGA BUKAN PEMEGANG KP EKSPLORASI DAN KP EKSPLOITASI
212.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 184.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000PENAMBAHAN KETENTUAN LAMPIRAN IV.F KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERTAMBANGAN UMUM NOMOR 149.K/20.01/DDJP/1998 TANGGAL 18 JUNI 1998 TENTANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN
213.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 414.K/81/MEM/2002 Tahun 2002PENETAPAN DAERAH PENGHASIL DAN DASAR PENGHITUNGAN BAGIAN DAERAH PENGHASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM SERTA PERTAMBANGAN UMUM UNTUK TAHUN 2002
214.Instruksi Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 04.I/291/DJP/1995 Tahun 1995PENILAIAN KESUNGGUHAN/KEMAMPUAN PARA PEMEGANG KP/KK/PKP2B DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN
215.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2027.K/201/M.PE/1985 Tahun 1985PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN DAN PERPANJANGAN KUASA PERTAMBANGAN SERTA PENGATURANNYA
216.Instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.I/201/M.PE/1985 Tahun 1985PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR LAUT DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN PULAU BATAM DAN SEKITARNYA
217.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 727.K/06.01/DJP/1998 Tahun 1998ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT ADMINISTRASI PERIZINAN PERTAMBANGAN UMUM
218.Instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 06.I/10/M.PE/1984 Tahun 1984PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
219.Instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 08.I/201/M.PE/1984 Tahun 1984PEDOMAN KEBIJAKSANAAN UNTUK PETA DAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM EKSPLORASI
220.Keputusan Bersama Menteri ESDM dan Menperindag Nomor 145A.K/05/MEM/2002, dan 104/MPP/Kep/2/2002 Tahun 2002FORUM KOMUNIKASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
221.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 667.K/201/040000/1986 Tahun 1986TATA CARA PENGAJUAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN/PERPANJANGAN KUASA PERTAMBANGAN, SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN
222.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 277.K/8442/M.PE/1985 Tahun 1985PENUNDAAN PEMBAYARAN IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI P.T. ANEKA TAMBANG (PERSERO) TAHUN 1984 SAMPAI KEADAAN KEUANGAN MEMBAIK KEMBALI
223.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 176.K/201/M.PE/1986 Tahun 1986PENUGASAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI SULAWESI SELATAN
224.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 342.K/20/M.PE/1986 Tahun 1986PENUGASAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TIMAH HITAM KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI SUMATERA UTARA
225.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2263.K/96/M.PE/1986 Tahun 1986PETUNJUK PELAKSANAAN/TATACARA PENJUALAN BESI TUA (SCRAP) DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
226.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2447.K/201/M.PE/1985 Tahun 1985PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR LAUT YANG TERLETAK DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN TELUK JAKARTA DAN KEPULAUAN SERIBU
227.Instruksi Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.I/0045/M.PE/1988 Tahun 1988PENINGKATAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM MEMBANTU KOPERASI
228.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 275.K/222/M.PE/1985 Tahun 1985PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN TALANG EMPAT DAN SELUMA KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN BENGKULU SELATAN PROPINSI BENGKULU
229.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 908.K/201/M.PE/1986 Tahun 1986PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT
230.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2298.K/222/M.PE/1985 Tahun 1985PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN SELUMA DAN TALO KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROPINSI BENGKULU
231.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2446.K/201/M.PE/1985 Tahun 1985PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR LAUT YANG TERLETAK DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN SELAT MADURA
232.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 08/DU Tahun 1978PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP GANGGUAN DAN PENCEMARAN SEBAGAI AKIBAT PENAMBANGAN DENGAN KAPAL KERUK
233.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 282.K/222/M.PE.1985 Tahun 1985PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN
234.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 506/KPTS/M/PERTAMB/1981 Tahun 1981PENCADANGAN WILAYAH YANG MENGANDUNG BAHAN GALIAN BATUBARA DI DALAM DAERAH ISTIMEWA ACEH, PROPINSI-PROPINSI SUMATERA UTARA, SUMATERA BARAT, RIAU, JAMBI, SUMATERA SELATAN, LAMPUNG, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR, DAN IRIAN JAYA
235.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 552.K/222/M.PE/1985 Tahun 1985PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN CISAAT DAN CIKEMBAR KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT
236.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 879.K/20/M.PE/1986 Tahun 1986PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN CIBADAK, CIMANGGU DAN BOJONG KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT
237.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1949.K/2013/M.PE/1985 Tahun 1985PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT RIO TINTO INDONESIA (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK)
238.Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 43/Kpts/M/Pertamb/1972 Tahun 1972PENGUSAHAAN BAHAN GALIAN BATUBARA OLEH PIHAK SWASTA
239.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 200.K/20/M.PE/1986 Tahun 1986GAMBUT
240.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 280.K/222/M.PE/1985 Tahun 1985PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT
241.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 341.K/20/M.PE/1986 Tahun 1986PENUGASAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN TIMAH HITAM KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
242.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 562/KPTS/M/PERTAMB/1978 Tahun 1978PENCADANGAN WILAYAH YANG MENGANDUNG BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN DAN DI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK DIUSAHAKAN OLEH NEGARA
243.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 748.K/2013/M.PE/1986 Tahun 1986PENETAPAN PERMULAAN TAHAP OPERASI PRODUKSI DAN WILAYAH PERTAMBANGAN (MINING AREA) PT. LUSANG MINING
244.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 843.K/20/M.PE/1986 Tahun 1986PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN BESUKI DAN WATULIMO, KABUPATEN TULUNGAGUNG DAN TRENGGALEK PROPINSI JAWA TIMUR
245.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1845.K/20/M.PE/1985 Tahun 1985PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA DIREKTORAT SUMBER DAYA MINERAL
246.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 07/DU Tahun 1978PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP GANGGUAN DAN PENCEMARAN SEBAGAI AKIBAT PENAMBANGAN TERBUKA
247.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 09/DU Tahun 1978PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP GANGGUAN DAN PENCEMARAN SEBAGAI AKIBAT PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN BAHAN-BAHAN GALIAN
248.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0122.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN PANGGARANGAN KABUPATEN LEBAK PROPINSI JAWA BARAT
249.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0124.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN BOJONGMANIK, GUNUNG KENCANA DAN MENES, KABUPATEN LEBAK DAN PANDEGLANG PROPINSI JAWA BARAT
250.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0202.K/844/M.PE/1987 Tahun 1987KEWAJIBAN PERUM TAMBANG BATUBARA DAN PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) UNTUK MEMBAYAR IURAN PERTAMBANGAN
251.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0213.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN TALANGAMPAT, TABAH PENANJUNG DAN KEPAHIANG KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN REJANG LEBONG PROPINSI BENGKULU
252.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0215.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG PROPINSI BENGKULU
253.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0216.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN PINO KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROPINSI BENGKULU
254.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0217.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROPINSI SUMATERA UTARA
255.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0420.K/08/M.PE/1987 Tahun 1987PENETAPAN JENIS-JENIS INDUSTRI DALAM RANGKA PENYEDERHANAAN IZIN USAHA INDUSTRI
256.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0185.K/008/M.PE/1988 Tahun 1988PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN DAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK KEGIATAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM DAN BIDANG PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN SUMBER DAYA PANAS BUMI
257.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0218.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN TABA PENANJUNG, CURUP, PONDOK KELAPA DAN KERKAP KABUPATEN BENGKULU UTARA DAN REJANG LEBONG PROPINSI BENGKULU
258.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0241.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
259.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 749/KPTS/M/PERTAMBEN/1981 Tahun 1981PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN NO. 386/KPTS/M/PERTAMB/1971 TENTANG KEMAMPUAN TEKNIS DAN KEMAMPUAN FINANSIIL UNTUK PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM DAN EKSPLORASI
260.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 915.K/201/M.PE/1986 Tahun 1986PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL
261.Keputusan Bersama Menteri Pertambangan, Menkeu, dan Mendagri Nomor 137/Kpts/M/Pertamb/1975, Kep-354/Mk/IV/4/1975, 55 Tahun 1975TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMBAGIAN HASIL IURAN DARI PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN
262.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0144.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
263.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 156.K/201/M.PE/1989 Tahun 1989PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BARANG GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN BARAT
264.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 166.K/2011/M.PE/1989 Tahun 1989PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. TAJUR MENGARIS MINING (TERMINATION OF CONTRACT OF WORK)
265.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0214.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN CIKEMBAR DAN JAMPANG TENGAH KABUPATEN SUKABUMI PROPINSI JAWA BARAT
266.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0222.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN TANETE RIAYA KABUPATEN BARRU PROPINSI SULAWESI SELATAN
267.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 343.K/20/M.PE/1989 Tahun 1989PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. CITRA MALUKU MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK)
268.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 351.K/20/M.PE/1986 Tahun 1986PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA DIREKTORAT BATUBARA
269.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0358.K/80/M.PE/1987 Tahun 1987KEWAJIBAN PT.TAMBANG TIMAH (PERSERO) UNTUK MEMBAYAR IURAN PERTAMBANGAN
270.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 365.K/732/M.PE/1989 Tahun 1989PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTAMBANGAN
271.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0491.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU
272.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0624.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. TROPIC ENDEAVOUR INDONESIA (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK)
273.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 729.K/2011/M.PE/1989 Tahun 1989PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. BUNE LIMPU MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK)
274.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 768.K/27/M.PE/1989 Tahun 1989PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT
275.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 2009PEDOMAN TEKNIS PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT
276.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 157.K/201/M.PE/1989 Tahun 1989PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR
277.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0205.K/844/M.PE/1988 Tahun 1988PERUBAHAN TARIP IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI UNTUK BAHAN GALIAN BIJIH NIKEL DALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN NOMOR 352/KPTS/M/PERTAMB/1972 TENTANG IURAN EKSPLORASI/EKSPLOITASI BAGI USAHA PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI
278.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0220.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN KEPAHIANG DAN TABA PENANJUNG KABUPATEN REJANG LEBONG DAN BENGKULU UTARA PROPINSI BENGKULU
279.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0221.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN SIBOLGA KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROPINSI SUMATERA UTARA
280.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 165.K/2011/M.PE/1989 Tahun 1989PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. TALATAKOH MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK)
281.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0223.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK PROPINSI JAWA BARAT
282.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 702.K/2011/M.PE/1989 Tahun 1989PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. BELLE BUMI MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK)
283.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0772.K/641/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBERIAN BANTUAN BIMBINGAN TEKNIS OLEH UNIT-UNIT DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KEPADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI DENGAN MEMANFAATKAN FASILITAS, TENAGA KERJA DAN KEMAMPUAN YANG TERSEDIA
284.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0859.K/844/M.PE/1988 Tahun 1988PERUBAHAN TARIF IURAN EKSPLORASI/IURAN EKSPLOITASI UNTUK BAHAN GALIAN EMAS, PERAK DAN PLATINA PADA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN NOMOR 352/Kpts/M/Pertamb/1972 TENTANG IURAN EKSPLORASI/IURAN EKSPLOITASI BAGI USAHA-USAHA PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI
285.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 978.K/745/M.PE/1989 Tahun 1989PENYELENGGARAAN SIDANG PERTAMA "INDONESIA-AUSTRALIA JOINT COMMITTEE FOR ENERGY AND MINERAL RESOURCES CONSULTATIONS AND TECHNICAL CO-OPERATION"
286.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 996.K/201/M.PE/1989 Tahun 1989PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN SEBULU DAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
287.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1369.K/26/M.PE/1986 Tahun 1986PERLUASAN WILAYAH PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA DIREKTORAT SUMBER DAYA MINERAL
288.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1393.K/201/M.PE/1986 Tahun 1986PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN KETAHUN KABUPATEN BENGKULU UTARA PROPINSI BENGKULU
289.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1451.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA
290.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1604.K/80/M.PE/1986 Tahun 1986PERUBAHAN TARIP IURAN EKSPLORASI/EKSPLOTASI UNTUK BAHAN GALIAN TIMAH DALAM LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN NOMOR 352/KPTS/M/PERTAMB/1972 TENTANG IURAN EKSPLORASI/EKSPLOTASI BAGI USAHA-USAHA PERTAMBANGAN DILUAR MINYAK DAN GAS BUMI
291.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0237.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL DAN KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH-DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH PROPINSI SUMATERA UTARA, KABUPATEN PESISIR SELATAN PROPINSI SUMATERA BARAT, PROPINSI BENGKULU, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROPINSI LAMPUNG, PROPINSI JAWA BARAT, PROPINSI JAWA TENGAH, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, PROPINSI JAWA TIMUR, DAN PROPINSI SULAWESI SELATAN
292.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 233.K/222/M.PE/1985 Tahun 1985PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS PROPINSI SUMATERA SELATAN
293.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0419.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
294.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0498.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT
295.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0625.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA DIREKTORAT SUMBER DAYA MINERAL
296.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 728.K/2011/M.PE/1989 Tahun 1989PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ALTAR MAKALE MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK)
297.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0848.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
298.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1032.K/844/M.PE/1987 Tahun 1987KEWAJIBAN PT ANEKA TAMBANG (PERSERO) UNTUK MEMBAYAR IURAN PERTAMBANGAN
299.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1071.K/2011/M.PE/1987 Tahun 1987PENCIUTAN WILAYAH PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI MINERAL
300.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1134.K/201/M.PE/1986 Tahun 1986PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
301.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1252.K/7322/M.PE/1988 Tahun 1988PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERTAMBANGAN
302.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1394.K/201/M.PE/1986 Tahun 1986PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA DIREKTORAT SUMBER DAYA MINERAL
303.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1452.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I MALUKU
304.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1545.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
305.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1667.K/844/M.PE/1988 Tahun 1988BATAS WAKTU PEMBAYARAN IURAN EKSPLOITASI PT TAMBANG TIMAH (PERSERO)
306.Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Kehutanan Nomor 0120.K/10/M.PE/1984 Dan 029/Kpts-II/1984 Tahun 1984PEDOMAN PENGATURAN PELAKSANAAN USAHA PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM KAWASAN HUTAN
307.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1369.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA DIREKTORAT SUMBER DAYA MINERAL
308.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1031.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PERPANJANGAN PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
309.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1453.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
310.Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 322.K/60/M.PE/1996, 86 Tahun 1996PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DI BIDANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN BAGI APARATUR DINAS PERTAMBANGAN
311.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1070.K/27/M.PE/1987 Tahun 1987PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN EKS. DU. 538/KALBAR DI DAERAH KECAMATAN TANJUNG, TUMBANG TITIK, MARAU DAN MANISMATA KABUPATEN KETAPANG DI PROPINSI KALIMANTAN BARAT UNTUK DIUSAHAKAN OLEH NEGARA
312.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1235.K/844/M.PE/1988 Tahun 1988PERUBAHAN TARIF IURAN EKSPLORASI/IURAN EKSPLOITASI UNTUK BAHAN GALIAN YANG TERMASUK
GOLONGAN C PADA LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN NOMOR 352/Kpts /M/Pertamb/1972 TENTANG IURAN EKSPLORASI/IURAN EKSPLOITASI BAGI USAHA-USAHA PERTAMBANGAN DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI
313.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0576.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
314.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0145.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA
315.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0161.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGAH
316.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0219.K/201/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KECAMATAN MANNA DAN KAUR UTARA KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROPINSI BENGKULU
317.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1544.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONCAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN
318.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1563.K/20/M.PE/1987 Tahun 1987PEMBUKTIAN KESANGGUPAN MODAL DAN KEMAMPUAN TEKNIS PEMOHON KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI
319.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1691.K/201/M.PE/1988 Tahun 1988PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONCAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
320.Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menhut Nomor 343.K/10/M.PE/1986, 67/KPTS-II/1986 Tahun 1986TEAM KOORDINASI TETAP DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DAN DEPARTEMEN KEHUTANAN
321.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/III/2007 Tahun 2007PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR: 18/PER/M.KUMK/VII/2006 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG PRODUKSI KEPADA KOPERASI
322.Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/VIII/2006 Tahun 2006PEDOMAN TEKNIS BANTUAN PERKUATAN DALAM BIDANG PRODUKSI KEPADA KOPERASI
323.Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972PENGATURAN PENGUASAAN DAN PENGURUSAN UAP GEOTHERMAL, SUMBER AIR BAWAH TANAH DAN MATA AIR PANAS
324.Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/K-TP4L/VIII/2002 Tahun 2002PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
325.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH EMAS DAN ATAU TEMBAGA
326.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1518 K/20/MPE/1999 Tahun 1999PENGELOLAAN KAWASAN KARS
327.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 2006BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH NIKEL
328.Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
329.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.06/2001 Tahun 2001PENYALURAN DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM
330.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/KEP/2/2003 Tahun 2003PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT
331.Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2003PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH
332.Keputusan Bersama Menteri Perindustrian Dan Perdagangan, Menteri Kelautan Dan Perikanan Dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 89/MPP/KEP/2/2002, SKB.07/MEN/2002, 01/MENLH/2/2002 Tahun 2002PENGHENTIAN SEMENTARA EKSPOR PASIR LAUT
333.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1750.K/20/M.PE/1995 Tahun 1995PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA NASIONAL/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN JORONG, KABUPATEN TANAH LAUT, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN DI WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12
334.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2033.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT KRUENG MESEN MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAN KABUPATEN PIDIE, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
335.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2034.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT SENTANI MAJU MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROPINSI IRIAN JAYA
336.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2035.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT PULAU WAGEO MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN SORONG, PROPINSI IRIAN JAYA
337.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2036.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT WESTRALIAN KUTAI MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
338.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2037.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT MONTAGUE BATANTA MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN SORONG, PROPINSI IRIAN JAYA
339.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 2038.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT TARGET MAS PERDANA DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, PROPINSI JAMBI
340.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1793.K/20/MP.E/1995 Tahun 1995PERPANJANGAN PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA BADAN TENAGA ATOM NASIONAL (BATAN) DI DAERAH SUNGAI KALAN, KECAMATAN ELLA HILIR, KABUPATEN SINTANG, PROPINSI KALIMANTAN BARAT
341.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2006BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BIJIH TIMAH
342.Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2002 Tahun 2002ZONASI WILAYAH PESISIR DAN LAUT UNTUK KEGIATAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT
343.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 21.K/201/M.PE/1993 Tahun 1993PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL ATAU KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN PADANG BATUNG, KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN DAN KECAMATAN HARUYAN, KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
344.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 27.K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ANTAMDOMIN KEMBAYAN DALAM WILAYAH KERJANYA DI DAERAH KABUPATEN PONTIANAK DAN SANGGAU, PROPINSI KALIMANTAN BARAT
345.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 28.K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ANTAMDOMIN SINTANG DALAM WILAYAH KERJANYA DI DAERAH KABUPATEN PONTIANAK DAN SANGOAU, PROPINSI KALIMANTAN BARAT
346.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 29.K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. KETUNGAU MITRA MINING DALAM WILAYAH KERJANYA DI DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROPINSI KALIMANTAN BARAT
347.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 044.K/281/M.PE/1996 Tahun 1996PERPANJANGAN PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
348.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 056.K/733/M.PE/1992 Tahun 1992SEKRETARIS DEWAN PERTAMBANGAN
349.Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 78 Tahun 2001USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK DI PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
350.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 57.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN LOAJANAN, KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12
351.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 58.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATURARA DI DAERAH KECAMATAN PENAJAM, KABUPATEN PASIR DAN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12
352.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 064.K/281/MPE/1992 Tahun 1992PERPANJANGAN PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA DIREKTORAT BATUBARA DI DAERAH BERENG BENGKEL, KABUPATEN PALANGKARAYA, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
353.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 67 K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. MASUPA AMIN SAKTI DALAM WILAYAH KERJANYA DI DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
354.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 68 K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. TARAN AMIN PERDANA DALAM WILAYAH KERJANYA DI DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
355.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 69 K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. BARITO AMIN SAKTI DALAM WILAYAH KERJANYA DI DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA DAN GUNUNG MAS, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
356.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 71.K/0366/MPE/1993 Tahun 1993BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. NAILAKA
MARHILA MINING DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, PROPINSI MALUKU
357.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 087.K/702/MPE/1992 Tahun 1992PEMBENTUKAN TIM PENGARAH USAHA PERTAMBANGAN DALAM WILAYAH CAGAR ALAM GUNUNG HALIMUN, JAWA BARAT
358.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 088.K/291/MPE/1992 Tahun 1992PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 1680.K/291/M.PE/1990 TANGGAL 30 NOPEMBER 1990
359.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 092.K/20/M.PE/1996 Tahun 1996PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN TENGGARONG, KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12
360.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 094.K/20/M.PE/1996 Tahun 1996PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN SENGINGI DAN KUANTAN HILIR, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROPINSI RIAU
361.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 095.K/20/M.PE/1996 Tahun 1996PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN SANGATA, KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12
362.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 103.K/29/M.PE/1995 Tahun 1995BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT KALOSI MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN LUWU DAN TANA TORAJA PROPINSI SULAWESI SELATAN
363.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0158 K/201/M.PE/1990 Tahun 1990PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN KRUENG SABE, KABUPATEN ACEH BARAT, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
364.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0159 K/271/M.PE/1990 Tahun 1990PENCADANGAN WILAYAH YANG MENGANDUNG BAHAN GALIAN LOGAM DASAR DI DAERAH KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROPINSI SUMATERA UTARA (EKS WILAYAH DU 168 DAN 179/SUMUT) UNTUK DIUSAHAKAN OLEH NEGARA
365.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 163.K/20/M.PE/1994 Tahun 1994PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH KECAMATAN WEB, KABUPATEN JAYAPURA, PROPINSI IRIAN JAYA
366.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 105.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT ENGELHARD INDONESIA DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN MINAHASA PROPINSI SULAWESI UTARA
367.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 116.K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. BIMA BARUNA RAYA MINING DALAM WILAYAH KERJANYA DI DAERAH KABUPATEN DOMPU DAN BIMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
368.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 210.K/20/M.PE/1995 Tahun 1995PEMBATALAN PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAMBI
369.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 217.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT KEPALA BURUNG MINING DI DAERAH KABUPATEN SORONG DAN MANOKWARI PROPINSI IRIAN JAYA
370.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0145 K/057/M.PE/1990 Tahun 1990PENYERAHAN SEBAGIAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG PERTAMBANGAN KHUSUSNYA BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
371.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0358K/29/M.PE/1990 Tahun 1990BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. INTERLOGAM KALTIM MINERAL DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN KUTAI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
372.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0359K/29/M.PE/1990 Tahun 1990BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. MANGANI MINERAL DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
373.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0456 K/201/M.PE/1990 Tahun 1990PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
374.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 120.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KABUPATEN KAMPAR DAN INDRAGIRI HULU, PROPINSI RIAU
375.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 122.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12
376.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 124.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROPINSI SUMATRA SELATAN
377.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 125.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN SEMBALIUNG DAN TANJUNG REDEB, KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12
378.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 126.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KABUPATEN BERAU, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12
379.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 128.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROPINSI RIAU
380.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 137.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMROSESAN PERTAMBANGAN
381.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0521.K/2012/M.PE/1990 Tahun 1990PENCIUTAN WILAYAH PENUGASAN PERTAMBANGAN DIREKTORAT SUMBERDAYA MINERAL, DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
382.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0557.K/070/M.PE/1990 Tahun 1990BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. CENTURY
SEKAYAN MINING DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROPINSI KALIMANTAN BARAT
383.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0853.K/291/M.PE/1990 Tahun 1990BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ASHTON ULIN UTAMA DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KATINGAN DAN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
384.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 468.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT KALTENG MAS PERDANA DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
385.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 469.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT ATAN MINERALS PERDANA DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
386.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 470.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT KETUNGGAU CHASE MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU DAN SINTANG, PROPINSI KALIMANTAN BARAT
387.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 0490.K/291/M.PE/1991 Tahun 1991PERUBAHAN DIKTUM KELIMA KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 0418 K/291/M.PE/1991 TANGGAL 12 APRIL 1991
388.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 570.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT ANTAM MINTU MINING DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA
389.Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 03/P/M/PERTAMBEN/1981 Tahun 1981PEDOMAN PEMBERIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH UNTUK BAHAN GALIAN YANG BUKAN STRATEGIS DAN BUKAN VITAL (BAHAN GALIAN GOLONGAN C)
390.Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 04.P/21/M.PE/1984 Tahun 1984JAMINAN PELAKSANAAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI
391.Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 02.P/2012/M.PE/1985 Tahun 1985PEMBERIAN SURAT IZIN PENYELIDIKAN PENDAHULUAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM (SIPP)
392.Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01.P/21/M.PE/1995 Tahun 1995PERUBAHAN PASAL 2 PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 04 P/21/M.PE/1984 TENTANG JAMINAN PELAKSANAAN KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM/EKSPLORASI
393.Keputusan Bersama Menteri Pertambangan Dan Energi Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 322.K/60/M.PE/1996; 893.3/86 Tahun 1996PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DI BIDANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN BAGI APARATUR DINAS PERTAMBANGAN
394.Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 1998PENYELENGGARAAN DAN PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
395.Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor KEP.183/MEN/1994; 607.K/702/M.PE/1994 Tahun 1994PANITIA TENAGA KERJA PERTAMBANGAN UMUM
396.Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1846 Tahun 1999PEMBENTUKAN TIM PAKAR PERTAMBANGAN DKI JAKARTA
397.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 256.K/20/M.PE/1994 Tahun 1994PENUTUPAN WILAYAH KECAMATAN KETIBUNG DAN KECAMATAN SIDOMULYO, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROVINSI LAMPUNG UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM
398.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 257.K/035/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT GUNUNG LUMUT MINERALS DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN SOLOK, PESISIR SELATAN KERINCI PROVINSI SUMATRA BARAT DAN JAMBI
399.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 258.K/035/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT SUNGAI HALI MINERALS DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KOTA BARU PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
400.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 259.K/035/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT PALU PERKASA MINERALS DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN DONGGALA, POSO DAN LUWU PROPINSI SULAWESI TENGAH DAN SULAWESI SELATAN
401.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 260.K/035/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT PULAU PENASI MINERALS DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
402.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 286.K/20/M.PE/1994 Tahun 1994PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN TANJUNG GADANG, KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG PROPINSI SUMATERA BARAT
403.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 298.K/29/M.PE/1997 Tahun 1997PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT KETAUN MINING DI PROVINSI BENGKULU
404.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 309B.K/20/M.PE/1995 Tahun 1995PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN MUARA BUNGO DAN RANTAU PANJANG TABIR, KABUPATEN BUNGO TEBO DAN SARKO, PROVINSI JAMBI
405.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1494.K/29/M.PE/1996 Tahun 1996PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT PANCARAN PARINGA KALIMANTAN DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DAN SINTANG, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH DAN KALIMANTAN BARAT
406.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-43/MENLH/10/1996 Tahun 1996KRITERIA KERUSAKAN LINGKUNGAN BAGI USAHA ATAU KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C JENIS LEPAS DI DATARAN
407.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1575 K/27/M.PE/1990 Tahun 1990PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH GUDANG SETENGAH, KECAMATAN TEWAH, KABUPATEN KAPUAS, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
408.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1585 K/291/M.PE/1990 Tahun 1990BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. KALBAR MAS JAYA DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN SANGGAU DAN KABUPATEN PONTIANAK PROPINSI DAERAH KALIMANTAN BARAT
409.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1591.K/29/M.PE/1995 Tahun 1995BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT ARAI LIKI MINING DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PROPINSI SUMATERA SELATAN
410.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1677.K/27/M.PE/1990 Tahun 1990PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
411.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1679.K/291/M.PE/1990 Tahun 1990BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. MUYUP MAS MURNI DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
412.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1680.K/291/M.PE/1990 Tahun 1990BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. RIO TINTO INDONESIA DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
413.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1872.K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ANTAM TOBONGAN MINING DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI SULAWESI UTARA
414.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1873.K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. ANTAM LANUT MINING DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, PROPINSI SULAWESI UTARA
415.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1874.K/29/M.PE/1993 Tahun 1993PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN JORONG, KABUPATEN TANAH LAUT, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
416.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1902.K/031/M.PE/1994 Tahun 1994PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 03/P/M/Pertamben/1981 TANGGAL 3 JUNI 1981 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN DAERAH UNTUK BAHAN GALIAN YANG BUKAN STRATEGIS DAN BUKAN VITAL (BAHAN GALIAN GOLONGAN C)
417.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1904.K/29/M.PE/1995 Tahun 1995PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT LUSANG MINING DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN LEBONG TANDAI PROPINSI BENGKULU
418.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2039.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT SETDCO MAS UTAMA DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
419.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2040.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT SAMBAS BUMI MINERALS DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN SAMBAS, PROPINSI KALIMANTAN BARAT
420.Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-179/E/EPL.2/3/1996 Tahun 1996TINDAK LANJUT RAPAT KERJA BAPAK WAKIL PRESIDEN DENGAN PARA PEJABAT DI JAJARAN DEP. PERTAMBANGAN DAN ENERGI TANGGAL 12 PEBRUARI 1996
421.Surat Edaran Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1150/30/MEM.B/2008 Tahun 2008IZIN KHUSUS KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
422.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1038 K/20/M.PE/2000 Tahun 2000PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 1512K/20/MPE/1999 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR LAUT YANG TERLETAK DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN TELUK JAKARTA DAN KEPULAUAN SERIBU
423.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2002PENYERTAAN MODAL DAN KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DENGAN PIHAK KETIGA
424.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2002PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
425.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457 K/28/MEM/2000 Tahun 2000PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
426.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 20 Tahun 2001SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
427.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2002PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
428.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0665.K/0541/M.PE/1991 Nomor 1991PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KUALA DAN ASAHAN (BLOK 2) PROVINSI SUMATERA UTARA
429.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0814 K/0365/M.PE/1991 Nomor 1991PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
430.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0828 K/29/M.PE/1990 Nomor 1990PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN TANJUNG GADANG, KABUPATEN SAWAHLUNTO, PROVINSI SUMATERA BARAT
431.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0873 K/27/M.PE/1990 Nomor 1990PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN EMAS DI DAERAH KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
432.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1101.K/20/MPE/1998 Tahun 1998PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 370.K/201/M.PE/1985 TANGGAL 15 APRIL 1985 DAN NOMOR 1182.K/201/M.PE/1996 TANGGAL 8 JULI 1996
433.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1155 K/29/M.PE/1989 Tahun 1989PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. CITRA PELEPAT MINING (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK)
434.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1156 K/29/M.PE/1989 Tahun 1989PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. EXCELINDO PRATAMA (TERMINATION OF THE CONTRACT OF WORK)
435.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1161 K/291/M.PE/1990 Tahun 1990BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. BUKIT BARISAN MERINDO DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROPINSI BENGKULU
436.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1168 K/0366/M.PE/1991 Tahun 1991BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. KAYAN CITRA MINING DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN SINTANG DAN KABUPATEN KAPUAS HULU, PROPINSI KALIMANTAN BARAT
437.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1180 K/201/M.PE/1989 Tahun 1989PENYERAHAN SEBAGAIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C KEPADA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
438.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1182.K/201/M.PE/1996 Tahun 1996PERLUASAN DAN PENAMBAHAN WILAYAH PELIMPAHAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASIR LAUT DI LEPAS PANTAI KEPADA OTORITA BATAM
439.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1203.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT SUNGAI LAHUNG MINERALS DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS KABUPATEN KAPUAS, KABUPATEN MURUNG RAYA DAN KABUPATEN KATINGAN, PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
440.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1204.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT NUSA LONTAR MINING DI DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN ALOR DAN KABUPATEN MANGGARAI, PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
441.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1419 K/2012/M.PE/1990 Tahun 1990PENCIUTAN PENCADANGAN WILAYAH TERMAKSUD DALAM KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 041 K/20/M.PE/1985 TANGGAL 16 JANUARI 1985 UNTUK PROYEK PERTAMBANGAN SEKALA KECIL (PSK)
442.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1200 K/03/M.PE/1991 Tahun 1991PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATU-BARA DI DAERAH KECAMATAN SENGINGI, KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROPINSI RIAU
443.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1249.K/20/M.PE/1995 Tahun 1995PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NO.1150/KPTS M/PERTAMBEN/1982 TGL 12 OKTOBER 1982 TENTANG KUASA PERTAMBANGAN PT TAMBANG TIMAH (PERSERO)
444.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1272 K/702/M.PE/1989 Tahun 1989PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTAMBANGAN
445.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1318 K/271/M.PE/1990 Tahun 1990PENCADANGAN WILAYAH YANG MENGANDUNG BAHAN GALIAN NIKEL DI DAERAH KECAMATAN GEBE, KABUPATEN MALUKU UTARA, PROPINSI MALUKU (EKS WILAYAH DU. 306/MALUKU) UNTUK DIUSAHAKAN OLEH NEGARA
446.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 Tahun 1996TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMROSESAN PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN, IZIN PRINSIP KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
447.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1413 K/201/M.PE/1989 Tahun 1989PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATU-BARA DI DAERAH KECAMATAN ANGGANA DAN KECAMATAN SEMBOJA KABUPATEN KUTAI SERTA KECAMATAN TANJUNG REDEB KABUPATEN BERAU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
448.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1512 K/71/M.PE/1990 Tahun 1990SISTEM PERENCANAAN DAN PELAPORAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
449.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1518 K/20/MP.E/1999 Tahun 1999PENGELOLAAN KAWASAN KARS
450.Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 Tahun 2002PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
451.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 3992.K/201/M.PE/1993 Tahun 1993PENUGASAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS KEPADA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROPINSI SULAWESI UTARA
452.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 4572.K/20/M.PE/1993 Tahun 1993PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN MUARA JAWA, KABUPATEN KUTAI, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12
453.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 4573.K/20/M.PE/1993 Tahun 1993PEMBUKAAN KESEMPATAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA BAGI SWASTA NASIONAL DI DAERAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA, KABUPATEN BATANGHARI, PROPINSI JAMBI
454.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 4574.K/20/M.PE/1993 Tahun 1993PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN KUALA BATEE, KABUPATEN ACEH, SELATAN, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
455.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 4690.K/20/M.PE/1993 Tahun 1993PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN MUARABUNGO, KABUPATEN BUNGOTEBO, PROPINSI JAMBI
456.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1256.K/008/M.PE/1996 Tahun 1996PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN UNTUK KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
457.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1256.K/03/M.PE/1991 Tahun 1991PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C OLEH PELAKSANA INSPEKSI TAMBANG DAERAH (PITDA)
458.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1512.K/20/MPE/1999 Tahun 1999PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN PASIR LAUT YANG TERLETAK DI DAERAH LEPAS PANTAI PERAIRAN TELUK JAKARTA DAN KEPULAUAN SERIBU
459.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1517.K/20/M.PE/1999 Tahun 1999PERNYATAAN DIRI (SELF DECLARATION) DI BIDANG KINERJA LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN YANG BERGERAK DI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI
460.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1519.K/20/MPE/1999 Tahun 1999PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH DALAM PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN KEGIATAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
461.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 1539.K/20/MPE/1999 Tahun 1999PEMADAMAN BATUBARA TERBAKAR
462.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN PERTAMBANGAN BATU BARA
463.Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 01.P/76/M.PE/1991KESELAMATAN KERJA PADA PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PENANGANAN AIR RAKSA DALAM USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN EMAS
464.Surat Edaran Menteri Pertambangan Nomor 004/S.E/M/Pertamb/69/1969 Tahun 1969PENGUMUMAN SETEMPAT
465.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 126.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000PEMROSESAN PERMOHONAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK WILAYAH PULAU JAWA DAN MADURA
466.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 149.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000PEMROSESAN PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN PENUGASAN
467.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086K/40/MEM/2003 Tahun 2003STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KHUSUS BIDANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN
468.Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 K/20/MEM/2000 Tahun 2000PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN KARS
469.Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603K/40/MEM/2003 Tahun 2003PEDOMAN PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN
470.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 175K/8443/M.PE/1985 Tahun 1985PERUBAHAN LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN NOMOR
351/Kpts/M/Pertamb/1972 TENTANG IURAN TETAP BAGI USAHA-USAHA PERTAMBANGAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI
471.Surat Edaran Menteri Pertambangan Nomor 223.E/201/M-DJP/1986 Tahun 1986PERTAMBANGAN RAKYAT BAHAN GALIAN STRATEGIS DAN VITAL (golongan a dan b)
472.Surat Edaran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 497/M.103/SJH/1979 Tahun 1979PEDOMAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP)
473.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 436.K/20.01/DJP/1999 Tahun 1999TATA CARA PERMOHONAN PERUBAHAN STATUS KUASA PERTAMBANGAN MENJADI KONTRAK KARYA DI PULAU JAWA
474.Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 146.K/20.01/DJP/2000 Tahun 2000PEMROSESAN SURAT IZIN BEKERJA DALAM RANGKA PEMBERIAN KP PENGANGKUTAN DAN KP PENJUALAN KEPADA PEMEGANG KP EKSPLORASI
475.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1536 K/291/M.PE/1990 Tahun 1990BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT KEURIJA BEUTONG SEUNAGAN DALAM WILAYAH KONTRAK DI DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
476.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2041.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAKHIRAN KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT SETDCO MAS PERDANA DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN BANJAR DAN KABUPATEN TANAH LAUT, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
477.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2045.K/29/M.PE/1993 Tahun 1993PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN PAGELARAN, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, PROPINSI LAMPUNG
478.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2075.K/29/M.PE/1994 Tahun 1994BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT ANTAMDOMIN BENGKAYANG DALAM WILAYAH KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN SAMBAS DAN KABUPATEN PONTIANAK, PROPINSI KALIMANTAN BARAT
479.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2231.K/20/M.PE/1994 Tahun 1994PENCIUTAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT UNTUK BAHAN GALIAN INTAN DI DAERAH TINGKAT I PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
480.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2343.K/20/M.PE/1994 Tahun 1994PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN LONG IKIS, KABUPATEN PASIR, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
481.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2556.K/201/M.PE/1993 Tahun 1993PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN TANJUNG REDEB, KABUPATEN BERAU, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
482.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2686.K/20/M.PE/1993 Tahun 1993PERPANJANGAN PENUGASAN PERTAMBANGAN KEPADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)
483.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2687.K/20/M.PE/1993 Tahun 1993PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI SWASTA NASIONAL UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN PADANGSIDEMPUAN TIMUR, KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROPINSI SUMATRA UTARA
484.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2689 K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. TEBOLAI MAS
PERDANA DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG DAN KABUPATEN BENGKULU UTARA PROPINSI BENGKULU
485.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2690 K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT.TEBOLAI SENG PERTIWI DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KETAPANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT DAN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
486.Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2691 K/0366/M.PE/1993 Tahun 1993BERAKHIRNYA KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PT. TEBOLAI MAS PERTIWI DALAM WILAYAH KERJA KONTRAK KARYA DI DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PROPINSI KALIMANTAN BARAT
487.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 46.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN MUARA KOMAN, KABUPATEN PASIR, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12
488.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 217/Kpts/M/Pertamben/1983 Tahun 1983PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C YANG TERLETAK DI LEPAS PANTAI
489.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 47.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN TARAB, SIJUNJUNG, KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, PROPINSI SUMATERA BARAT DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 3
490.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 49.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN MUARA BUNGO, KABUPATEN BUNGO TEBO, PROPINSI JAMBI
491.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 51.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN RAWAS ILIR, KABUPATEN RAWAS ULU DAN MUSI RAWAS, PROPINSI SUMATERA SELATAN
492.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 59.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN SUNGAI RAYA DAN BINUANG, KABUPATEN BANJAR, PROPINSI KALIMANTAN SELATAN DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12
493.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 103.K/008/M.PE/1994 Tahun 1994PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN DALAM BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
494.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 104.K/844/M.PE/1994 Tahun 1994PERUBAHAN LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR 1166.K/844/M.PE/1992 TENTANG PENETAPAN TARIF IURAN EKSPLORASI ATAU EKSPLOITASI UNTUK USAHA PERTAMBANGAN UMUM
495.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 123.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI DAERAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA, KABUPATEN BATANGHARI, PROPINSI JAMBI
496.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 127.K/201/M.PE/1997 Tahun 1997PEMBUKAAN KESEMPATAN BAGI PIHAK SWASTA/KOPERASI UNTUK MELAKUKAN USAHA
PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUBARA DI KABUPATEN BULUNGAN, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI DALAM WILAYAH CADANGAN UNTUK NEGARA BLOK 12
497.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 134.K/201/M/PE/1996 Tahun 1996PENGGUNAAN PETA, PENJELASAN BATAS DAN LUAS WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN, KONTRAK KARYA, DAN KONTRAK KARYA BATUBARA DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
498.Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/M/PERTAMBEN/1983 Tahun 1983PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH
499.Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 129 Tahun 2003BAKU MUTU EMISI USAHA DAN ATAU KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI
500.Surat Edaran Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 6/EDR-DU Tahun 1984KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI/KUASA PERTAMBANGAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN
501.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2004PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
502.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BALI
503.Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI BANTEN 2002 - 2017
504.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2003IJIN PENGGALIAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C
505.Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2004KAWASAN LINDUNG