9 BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Proyek Konstruksi. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu (bangunan/konstruksi) dalam batasan waktu, biaya dan mutu tertentu. Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan dimana ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu. Proyek biasanya bersifat lintas fungsi organisasi sehingga membutuhkan berbagai keahlian (skills) dari berbagai profesi dan organisasi. Setiap proyek adalah unik, bahkan tidak ada dua proyek yang persis sama. Proyek adalah aktivitas sementara dari personil, material, serta sarana untuk menjadikan/mewujudkan sasaran-sasaran (goals) proyek dalam kurun waktu tertentu yang kemudian berakhir (PT. PP, 2003). Rangkaian kegiatan dalam proyek konstruksi diawali dengan lahirnya suatu gagasan yang muncul dari adanya kebutuhan dan dilanjutkan dengan penelitian terhadap kemungkinan terwujudnya gagasan tersebut (studi kelayakan). Selanjutnya dilakukan desain awal (preliminary design), desain rinci (detail design), pengadaan (procurement) sumber daya, pembangunan di lokasi yang telah disediakan (konstruksi) dan pemeliharaan bangunan yang telah didirikan (maintenance) sampai dengan penyerahan bangunan kepada pemilik proyek. 2.1.1 Karakteristik Proyek Konstruksi Dari pengertian diatas terlihat bahwa ciri pokok proyek adalah : 1. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau akhir hasil kerja
40
Embed
9 BAB II KAJIAN PUSTAKA 2.1 Proyek Konstruksi. Proyek konstruksi ...
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
9
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Proyek Konstruksi.
Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling
berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu (bangunan/konstruksi) dalam batasan
waktu, biaya dan mutu tertentu.
Proyek merupakan sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan dimana
ada titik awal dan titik akhir serta hasil tertentu. Proyek biasanya bersifat lintas
fungsi organisasi sehingga membutuhkan berbagai keahlian (skills) dari berbagai
profesi dan organisasi. Setiap proyek adalah unik, bahkan tidak ada dua proyek
yang persis sama. Proyek adalah aktivitas sementara dari personil, material, serta
sarana untuk menjadikan/mewujudkan sasaran-sasaran (goals) proyek dalam kurun
waktu tertentu yang kemudian berakhir (PT. PP, 2003).
Rangkaian kegiatan dalam proyek konstruksi diawali dengan lahirnya suatu
gagasan yang muncul dari adanya kebutuhan dan dilanjutkan dengan penelitian
terhadap kemungkinan terwujudnya gagasan tersebut (studi kelayakan).
Selanjutnya dilakukan desain awal (preliminary design), desain rinci (detail
design), pengadaan (procurement) sumber daya, pembangunan di lokasi yang telah
disediakan (konstruksi) dan pemeliharaan bangunan yang telah didirikan
(maintenance) sampai dengan penyerahan bangunan kepada pemilik proyek.
2.1.1 Karakteristik Proyek Konstruksi
Dari pengertian diatas terlihat bahwa ciri pokok proyek adalah :
1. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau akhir hasil kerja
10
2. Jumlah biaya, kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan diatas telah
ditentukan.
3. Mempunyai awal kegiatan dan mempunyai akhir kegiatan yang telah
ditentukan atau mempunyai jangka waktu tertentu.
4. Rangkaian kegiatan hanya dilakukan sekali (non rutin), tidak berulang – ulang,
sehingga menghasilkan produk yang bersifat unik (tidak identik tapi sejenis).
5. Jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang kegiatan proyek berlangsung.
2.1.2 Sasaran Proyek dan Tiga Kendala (Triple Constraint)
Telah disebutkan bahwa tiap proyek memiliki tujuan khusus, misalnya
rumah tinggal, bangunan perkantoran, bangunan pendidikan, jalan raya, jembatan,
instalasi pabrik dan lain - lain. Dapat pula berupa produk hasil kerja pengembangan
dan penelitian. Di dalam proses mencapai tujuan tersebut telah ditentukan batasan
yaitu besar biaya (anggaran) yang dialokasikan, dan jadwal serta mutu yang harus
dipenuhi. Ketiga batasan tersebut diatas disebut tiga kendala (Triple Constaint).
Ketiga batasan tersebut bersifat tarik menarik, artinya jika ingin meningkatkan
kinerja produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka umumnya harus diikuti
dengan menaikkan mutu, yang selanjutnya berakibat pada naiknya biaya melebihi
anggaran. Sebaliknya bila ingin menekan biaya, maka biasanya harus berkompromi
dengan mutu dan jadwal.
2.1.3 Tahapan Proyek Konstruksi
Tahapan proyek konstruksi terdiri dari :
1. Tahap Perencanaan (Planning)
a. Gagasan dan ide (needs)
b. Studi kelayakan
11
Aspek yang ditinjau dalam studi kelayakan adalah teknis, ekonomi,
lingkungan dan lain – lain.
Pihak yang terlibat adalah pemilik dan dapat dibantu oleh konsultan studi
kelayakan atau konsultan manajemen konstruksi.
2. Tahap Perekayasaan dan Perancangan (Engineering and Design).
a. Tahap pra rancangan, mencakup kriteria desain, skematik desain, estimasi
biaya konseptual
b. Tahap pengembangan rancangan, merupakan pengembangan dari tahap
pra rancangan, estimasi terperinci.
c. Tahap desain akhir, dengan hasil gambar detail, spesifikasi, daftar volume,
rencana anggaran biaya, syarat – syarat administrasi dan peraturan –
peraturan umum.
Pihak- pihak yang terlibat adalah konsultan perencana, konsultan manajemen
konstruksi, konsultan rekayasa nilai dan atau konsultan quantity surveyor.
3. Tahap pengadaan/pelelangan (procurement)
a. Pengadaan jasa konstruksi
b. Pengadaan material dan peralatan
Pihak yang terlibat adalah pemilik, kontraktor dan konsultan manajemen
konstruksi.
4. Tahap pelaksanaan (construction)
a. Merupakan pelaksanaan hasil perancangan dengan surat perintah kerja dan
kontrak.
b. Perlu manajemen proyek.
12
Pihak yang terlibat adalah konsultan pengawas dan atau konsultan manajemen
konstruksi, kontraktor, sub kontraktor, suplier dan instansi terkait.
5. Tahap test operasional (commissioning)
Pengujian dari fungsi masing – masing bagian bangunan.
Pihak yang terlibat adalah konsultan pengawas dan atau konsultan manajemen
konstruksi, pemilik, kontraktor, sub kontraktor, suplier.
6. Tahap pemanfaatan dan pemeliharaan (operasional and maintenance)
a. Operasional setelah dilakukan pembayaran total sebesar 95% dari nilai
kontrak.
b. Pemeliharaan umumnya dilakukan selama enam bulan dengan jaminan
pemeliharaan yang ditahan oleh pemilik.
Pihak yang terlibat adalah konsultan pengawas dan atau konsultan manajemen
konstruksi, pemilik dan pemakai.
2.2 Pengertian Lelang dan Peserta Lelang
Lelang merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan barang/jasa
dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa
yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang
telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga
terpilih penyedia terbaik. (Ervianto, 2005).
Lelang merupakan salah satu cara bagi pengguna barang dan jasa untuk
mencari penyedia barang dan jasa, sedangkan bagi penyedia jasa mengikuti lelang
merupakan salah satu cara untuk menjaga agar perusahaan tetap memiliki
pekerjaan sehingga adanya arus pemasukan kas, memperoleh laba dan keuntungan,
mendapatkan pengalaman dan teknologi baru, menjaga kelangsungan kontak
13
dengan pemilik pekerjaan, subkontraktor, serta mempertahankan ikatan kerja
dengan staf dan pekerja yang cakap (Soeharto, 1997).
Peserta diartikan sebagai turut berperan serta dalam suatu kegiatan.
Selanjutnya penyedia jasa sebagai peserta didalam lelang diartikan sebagai peran
penyedia jasa mulai dari proses pendaftaran untuk ikut lelang, proses pemasukan
penawaran, hingga akhirnya penetapan pemenang lelang (proses awal sampai akhir
lelang). Penyedia jasa yang hanya berperan serta sampai pada pendaftaran saja
tidak dikategorikan sebagai peserta lelang.
Menurut Standar Dokumen Pengadaan (SDP) barang/jasa pemerintah secara
elektronik dengan e-tendering yang dimaksud sebagai peserta lelang adalah
penyedia jasa yang menyampaikan dokumen penawaran yang dapat dibuka dan
dapat dievaluasi yang sekurang kurangnya memuat harga penawaran, daftar
kuantitas dan harga, jangka waktu penawaran dan spesifikasi barang/bahan yang
ditawarkan. Kontraktor sebagai penyedia jasa tentunya memiliki pertimbangan
untuk ikut atau tidaknya didalam kegiatan lelang. Pertimbangan tersebut didasarkan
pada pengalaman, penilaian dan persepsi masing-masing orang yang berperan
dalam proses lelang terhadap faktor-faktor yang dihadapi seperti misalnya kondisi
ekonomi, karakteristik proyek yang dilelangkan, dokumen proyek, kondisi lelang,
dan karakteristik kontraktor itu sendiri.
2.3 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh K/L/D/I yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan
sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa, yang
14
menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Anonim, 2012).
2.3.1 Pengadaan Barang/Jasa Secara Konvensional
Pengadaan barang/jasa secara konvensional atau manual adalah pengadaan
barang/jasa yang dilaksanakan dengan tatap muka biasa (manual), yaitu dengan
cara korespondensi secara manual tanpa menggunakan teknologi informasi dan
transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang - undangan, yaitu :
a. Pengumuman melalui media massa (koran nasional), dan papan
pengumuman K/L/D/I bersangkutan.
b. Pendaftaran bagi peserta yang berminat mendaftar wajib secara fisik untuk
melakukan proses pendaftaran.
c. Dokumen lelang dalam bentuk hard copy dan peserta yang mengambil
dokumen lelang wajib datang langsung.
d. Penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dilakukan melalui tatap muka pada
waktu dan tempat yang sudah ditentukan.
e. Pemasukan dokumen penawaran dibawa langsung ke tempat dan waktu
yang sudah ditentukan dalam pelelangan dalam bentuk hard copy.
f. Pembukaan dokumen penawaran dilakukan secara tatap muka pada tempat
dan waktu yang sudah ditentukan pada pelelangan.
g. Sanggahan lelang bisa dilakukan dengan datang langsung ke tempat
pelelangan.
2.3.2 Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
Pengadaan barang/jasa secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa
yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi
15
elektronik sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, yang tata cara pemilihan
penyedia barang/jasanya dilakukan dengan tata cara e-tendering yaitu tata cara
pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti
oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara
elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah
ditentukan (Anonim, 2012).
2.3.3 Para Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Menurut Perpres nomor 70 tahun 2012, menerangkan bahwa ada beberapa
pihak dan organisasi yang berperan dalam proses pengadaan barang/jasa
pemerintah yang pengadaannya melalui penyedia barang/jasa diantaranya :
a. Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
c. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan.
d. Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa para pihak yang terkait diatas
harus mematuhi etika- etika :
a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan
barang/jasa.
b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan
dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan
untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat persaingan tidak sehat.
16
d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan
sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak.
e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak
yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi
dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.
h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi
atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau
kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
pengadaan barang/jasa.
2.3.3.1 Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Pengguna Anggaran (PA) merupakan pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran K/L/D/I atau pejabat yang disamakan pada instansi lain
pengguna APBN/APBD. Sesuai dengan Perpres Nomor 70 tahun 2012, PA
memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan.
b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di
website K/L/D/I.
c. Menetapkan PPK.
d. Menetapkan Pejabat Pengadaan.
e. Menetapkan Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan.
17
f. Menetapkan pemenang pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan
langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
g. Menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan
langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai di atas Rp.
10.000.000.000,00 ( sepuluh miliar rupiah).
h. Mengawasi penggunaan anggaran.
i. Menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
j. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan,
dalam hal terjadi perbedaan pendapat.
k. Mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan
barang/jasa.
Dengan pertimbangan besarnya beban pekerjaan atau rentang kendali
organisasai maka, PA pada Pemerintah Daerah dapat mengusulkan satu atau
beberapa KPA yang memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA kepada
Kepala Daerah untuk ditetapkan.
2.3.3.2 Pejabat Pembuat Komitmen
Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang mempunyai tugas pokok dan
kewenangan :
a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi,
spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri dan rancangan kontrak.
b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa.
18
c. Menandatangani kontrak.
d. Malaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA
atau KPA.
g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA atau KPA.
dengan berita acara penyerahan.
h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA atau KPA.
i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.
Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut diatas, PPK juga dapat :
a. Mengusulkan kepada PA atau KPA untuk melakukan perubahan paket
pekerjaan dan perubahan jadwal kegiatan
b. Menetapkan tim pendukung.
c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer)
untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia
barang/jasa.
2.3.3.3 Unit Layanan Pengadaan
Unit Layanan Pengadaan adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi
melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen,dapat
berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada, yang mempunyai tugas
pokok dan kewenangan:
19
a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
b. Menetapkan dokumen pengadaan.
c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I
masing - masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan
nasional.
e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau
pascakualifikasi.
f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
yang masuk.
g. Menjawab sanggahan.
h. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pelelangan atau penunjukan
langsung paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya
yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
dan menetapkan seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan
jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).
i. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada
PPK.
j. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri,
Pimpinan Lembaga, Kepala Daerah atau Pimpinan Instansi.
20
l. Memberikan pertangungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa kepada PA.
2.3.3.4 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia/pejabat yang
ditetapkan oleh PA atau KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil
pekerjaan, yang mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai
dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
b. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui
pemeriksaan/pengujian.
c. Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan.
2.4 Tata Cara E- Tendering
Menurut Perpres Nomor 70 Tahun 2012, e-tendering adalah tata cara
pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti
oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada SPSE dengan cara
menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. Sesuai
dengan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP) Nomor 18 Tahun 2012 tentang tata cara e-tendering, ruang lingkup tata
cara e-tendering meliputi :
a. Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik
sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
b. Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia,
Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
21
Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan
pada APBN/APBD.
c. Pengadaan barang/jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal
dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri yang berpedoman pada ketentuan Perpres
nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
2.4.1 Metode E-Tendering
Metode e-tendering terdiri dari :
a. E-lelang untuk untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa
lainnya
b. E-seleksi untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi.
2.4.2 Proses Pemilihan metode E-Tendering
Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan tata cara e-tendering
ada beberapa pihak yang terlibat diantaranya; PPK, ULP, penyedia barang/jasa dan
LPSE. Secara umum proses tata cara e-tendering dapat dibagi menjadi beberapa
tahap aktivitas:
a. Tahap persiapan pemilihan
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pada tahap persiapan pemilihan, PPK menyerahkan yang berisikan
paket, spesifikasi teknis, HPS dan rancangan umum kontrak kepada
ULP.
2. Unit Layanan Pengadaan (ULP)
a. ULP menerima, menyimpan dan melaksanakan pemilihan
berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK.
22
b. ULP menyerahkan surat keputusan tentang kepanitiaan untuk paket
pemilihan kepada LPSE untuk mendapatkan kode akses untuk
masing – masing nama yang tertera dalam kepanitian.
c. ULP membuat dokumen pengadaan dalam softcopy.
3. Penyedia barang/jasa
a. Penyedia barang/jasa yang belum mendapat kode akses aplikasi
SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan
melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses
aplikasi SPSE.
b. Untuk penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu
konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka semua anggota berhak
untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.
4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
a. LPSE menerima, menyimpan dan menerbitkan kode akses terhadap
nama - nama yang tercantum dalam surat keputusan tentang
penunjukan/pengangkatan PPK, Kelompok Kerja Unit ULP,
kepanitian untuk paket pemilihan.
b. LPSE melakukan verifikasi jati diri pimpinan perusahaan terhadap
penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan pendaftaran melalui
aplikasi SPSE namun belum tercatat sebagai pengguna SPSE.
b. Pelaksanaan Pemilihan
1. Unit Layanan Pengadaan (ULP)
a. Pembuatan paket dan pendaftaran
23
Kelompok Kerja ULP membuat paket dengan informasi sistem
pengadaan yang digunakan beserta jadwal serta dokumen
pengadaan.
b. Pemberian penjelasan
Proses penjelasan pekerjaan dilakukan secara online, sesuai jadwal
yang telah ditetapkan.
c. Pemasukan kualifikasi
Data kualifikasi disampaikan oleh penyedia barang/jasa ke dalam
form isian elektronik kualifikasi.
d. Pemasukan penawaran.
Dokumen penawaran diunggah (upload) berbentuk file yang sudah
dienkripsi menggunakan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO)
e. Pembukaan penawaran dan evaluasi.
Dokumen penawaran peserta lelang di unduh (download) dan
dideskripsi dengan menggunakan APENDO.
f. Sanggahan
Peserta pemilihan yang dapat menyanggah adalah yang
menyampaikan dokumen penawaran.
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
a. Surat penunjukan penyedia barang/jasa
b. Penandatangan kontrak
c. Aturan Lain
1. Pengumuman pemilihan dan pengumuman pemenang
24
2. Evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran atau pemilihan
ulang
3. Surat jaminan penawaran
4. Perubahan jadwal
5. Pengenaan sanksi
6. Persiapan dan pelaksanaan audit.
2.5 Pelelangan Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal
Pihak – pihak yang dapat menyatakan bahwa suatu pelelangan gagal yaitu
ULP, PA atau KPA, Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Instansi lainnya dan
Kepala Daerah.
ULP menyatakan pelelangan gagal apabila :
a. Jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari
tiga peserta.
b. Jumlah peserta yang memasukkan dokumen penawaran kurang dari tiga.
c. Sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar.
d. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran.
e. Dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti atau indikasi terjadi persaingan
tidak sehat.
f. Harga penawaran terendah terkoreksi untuk kontrak harga satuan dan kontrak
gabungan lumpsum dan harga satuan lebih tinggi dari HPS.
g. Seluruh harga penawaran yang masuk untuk kontrak lumpsum diatas HPS.
h. Sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan
ketentuan Perpres dan dokumen pengadaan ternyata benar.
25
i. Sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi dokumen pengadaan ternyata
benar.
j. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan satu dan dua, setelah
dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau
pembuktian kualifikasi.
PA atau KPA menyatakan pelelangan gagal apabila:
a. PA atau KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani
surat penunjukan penyedia barang/jasa karena proses pelelangan tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku.
b. Pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP atau PPK
ternyata benar
c. Dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang.
d. Sanggahan dari penyedia barang/jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum
dalam dokumen pengadaan penyedia barang/jasa ternyata benar.
e. Pelaksanaan pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari dokumen
pengadaan.
f. Calon pemenang dan calon pemenang cadangan satu dan dua mengundurkan
diri.
Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Instansi lainnya menyatakan pelelangan gagal,
apabila:
a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam
pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan ULP ternyata benar.
26
b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA ternyata
benar.
Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal apabila :
a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam
pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, KPA dan ULP ternyata benar.
b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata
benar.
Pelelangan gagal dapat diartikan gagal terpilihnya penyedia barang/jasa
dalam suatu proses pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah sehingga untuk
memperoleh penyedia barang/jasa harus dilakukan proses pemilihan penyedia
barang/jasa ulang.
Apabila pelelangan dinyatakan gagal maka selanjutnya ULP
memberitahukan kepada seluruh peserta dan mencari tahu penyebab terjadinya
pelelangan gagal, untuk bisa diambil tindakan selanjutnya. Tindakan selanjutnya
bisa berupa evaluasi ulang, penyampaian ulang dokumen penawaran, pelelangan
ulang atau penghentian proses lelang dan tindakan lainnya tergantung dari
penyebab gagalnya pelelangan.
2.6 Harga Perkiraan Sendiri
HPS diatur dalam Perpres nomor 70 tahun 2012, tentang tata cara
pengadaan barang/jasa pemerintah, pasal 66, yang menguraikan tentang komponen
HPS, kegunaan, waktu penyusunan dan dasar penyusunan HPS. HPS adalah harga
barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat
dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia. Yang dimaksud
dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan
27
dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan
keuntungan. Berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK (kecuali HPS untuk
kontes/sayembara), ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS.
Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.
2.6.1 Komponen Harga Perkiraan Sendiri
HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead
yang dianggap wajar. Penyusunan HPS ini dikalkulasikan secara keahlian
berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi :
1. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa