85PK 03A

7/26/2019 85PK 03A

1/176

7/26/2019 85PK 03A

2/176

7/26/2019 85PK 03A

3/176

i

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUMNOMOR : 07/PRT/M/2011

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMANPENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasakonsultansi di bidang pekerjaan umum yang memenuhi tatanilai pengadaan dan kompetitif sangat diperlukan bagiketersediaan infrastruktur yang berkualitas sehingga akanberdampak pada peningkatan pelayanan publik;

b. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan PresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu pengaturanmengenai tata cara pengadaan pekerjaan konstruksi danjasa konsultansi yang jelas dan komprehensif sehinggadapat menjadi pengaturan yang efektif dalam pengadaanbarang/jasa pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b perlu menetapkan PeraturanMenteri;

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubahterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (LembaranNegara RI Nomor 64 Tahun 2000, Tambahan LembaranNegara Nomor 3957) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (LembaranNegara RI Nomor 95 Tahun 2010);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran

Negara RI Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan LembaranNegara Nomor 3957);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

7/26/2019 85PK 03A

4/176

ii

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan FungsiKementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I KementerianNegara Republik Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PresidenNomor 53 Tahun 2010;

8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi danTata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

11. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15/M-IND/PER/2/2011 tentang PedomanPenggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDARDAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN JASAKONSULTANSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran pemerintah.

2. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang

ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerahuntuk menggunakan APBD.

3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah Satuan Kerja yangmenyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana anggaran pemerintah.

4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa PenggunaAnggaran dan/atau Barang.

5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yangberfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Menteri dan

bersifat permanen.7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.

8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan olehPA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

9. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yangmenyediakan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi.

10. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaankonstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

11. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu

diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).12. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai

risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yangbernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).

7/26/2019 85PK 03A

5/176

iii

13. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubunganhukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa.

14.Ahli Hukum Kontrak adalah seorang/pejabat ahli yang dapat memberikan pendapatterhadap Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atas

Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelumdi tandatangani oleh para pihak.

15. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

16. Pejabat Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja setara Eselon I adalah SekretarisJenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah, Inspektur Jenderal,Kepala Badan, dan Direktur Jenderal/Deputi.

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaanpengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasakonstruksi.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan agar pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi danjasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi lebih operasional dan efektif.

Pasal 3

Ruang lingkup berlakunya Peraturan Menteri ini adalah untuk:

(1) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dalam penyelenggaraan jasakonstruksi yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber darianggaran pembangunan pemerintah (pusat/daerah).

(2) Pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang dananya bersumber daripemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Pengadaan pekerjaan

konstruksi dan jasa konsultansi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber daripinjaman atau hibah dalam negeri.

Pasal 4

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhiketentuan sebagai berikut:

(1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapaisasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

(2) Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan DokumenPengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegahterjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

(3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibatterjadinya persaingan tidak sehat;

(4) Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuaidengan kesepakatan tertulis para pihak;

(5) Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yangterkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses PengadaanBarang/Jasa;

(6) Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negaradalam Pengadaan Barang/Jasa;

(7) Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuanuntuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidaklangsung merugikan negara; dan

(8) Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi ataumenerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada

7/26/2019 85PK 03A

6/176

iv

siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(9) Proses pelaksanaan pelelangan/seleksi harus segera dimulai setelah rencana kerja dananggaran K/L/D/I disetujui DPR/DPRD sampai dengan penetapan pemenang,penandatanganan kontrak dilakukan setelah Dokumen Anggaran disahkan.

Pasal 5Untuk pekerjaan konstruksi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)dan jasa konsultansi yang bernilai diatas Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah),Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) setelahRencana Perkiraan Biaya yang disusun mendapat persetujuan dari Pejabat Eselon I.

Pasal 6

(1) Dalam rangka menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dilakukan berdasarkan metodepelaksanaan/kerja dan spesifikasi teknis dengan memperhatikan data harga pasarsetempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survey menjelang dilaksanakannyapengadaan dengan mempertimbangkan informasi yang meliputi:

a.

informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik(BPS);

b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dansumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

d. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkanfaktor perubahan biaya;

e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah BankIndonesia;

f. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi

lain maupun pihak lain;

g. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineersestimate);

h. norma indeks yaitu tentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatubarang/jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerahsetempat; dan/atau

i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Dalam melakukan evaluasi penawaran harus berpedoman pada tata cara/kriteria yangditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, khusus untuk harga penawaran pesertalelang/seleksi di bawah 80% HPS wajib dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan

meneliti dan menilai konsistensi rincian/uraian Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utamaterhadap syarat teknis/spesifikasi sehingga tidak terjadi penyimpangan yangmempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja serta diyakini dapat menyelesaikanpekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 7

Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang bernilai di atasRp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) dan/atau yang bersifat kompleks sebelum ditandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli HukumKontrak.

Pasal 8(1)Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang ditunjuk untuk

memberikan pendapat hukum, harus berdasarkan persetujuan para pihak.(2) Dalam hal tidak diperoleh Ahli Hukum Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

7/26/2019 85PK 03A

7/176

v

maka pendapat hukum dapat diperoleh dari Tim Pendapat/Opini Hukum Kontrak.

Pasal 9

(1)Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi meliputi :

a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas :

1.

Buku PK 01 AStandar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Harga Satuan.

2.Buku PK 01 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Harga Satuan.

3.Buku PK 02 A

Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan

Umum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Lump Sum.

4.Buku PK 02 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Lump Sum.

5.Buku PK 03 A

Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pemilihan Langsung) Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

6.

Buku PK 03 BPedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Pascakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

7.Buku PK 04 A

Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur Kontrak Harga Satuan.

8.Buku PK 04 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan Pekerjaan

Konstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem GugurKontrak Harga Satuan.

9.Buku PK 05 A

Standar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan EvaluasiSistem Nilai Kontrak Lump Sum.

10.Buku PK 05 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Prakualifikasi Metode Dua Tahap dan Evaluasi Sistem Nilai KontrakLump Sum.

11.

Buku PK 06 AStandar Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi (PelelanganUmum/Pelelangan Terbatas) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan EvaluasiSistem Gugur (Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.

7/26/2019 85PK 03A

8/176

vi

12.Buku PK 06 B

Pedoman Tata Cara Pengadaan dan Evaluasi Penawaran Pengadaan PekerjaanKonstruksi Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur(Ambang Batas) Kontrak Harga Satuan.

13.Buku PK 07 A

Standar Dokumen Kualifikasi Pekerjaan Konstruksi.

14.Buku PK 07 B

Pedoman Evaluasi Kualifikasi.

15.Buku PK 08

Pedoman Penyusunan Dokumen Pelelangan.

b. Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konsultansi, terdiri atas :1. Buku JK 09 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) Prakualifikasi

Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Harga Satuan.2. Buku JK 09 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dengan KontrakHarga Satuan.

3. Buku JK 10 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak Lump Sum.

4. Buku JK 10 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (Badan

Usaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas Kontrak LumpSum.

5. Buku JK 11 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Harga Satuan.

6. Buku JK 11 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan BiayaKontrak Harga Satuan.

7. Buku JK 12 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan Biaya Kontrak Lump Sum.

8. Buku JK 12 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Dua Sampul dan Evaluasi Kualitas dan BiayaKontrak Lump Sum.

9. Buku JK 13 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Harga Satuan.

10.Buku JK 13 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran KontrakHarga Satuan.

7/26/2019 85PK 03A

9/176

vii

11.Buku JK 14 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran Kontrak Lump Sum.

12.Buku JK 14 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Pagu Anggaran KontrakLump Sum.

13.Buku JK 15 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Harga Satuan.

14.Buku JK 15 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah KontrakHarga Satuan.

15.Buku JK 16 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi (Badan Usaha) PrakualifikasiMetode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah Kontrak Lump Sum.

16.Buku JK 16 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi (BadanUsaha) Prakualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Biaya Terendah KontrakLump Sum.

17.Buku JK 17 A

Standar Dokumen Pengadaan Jasa Konsultansi Perseorangan.

18.Buku JK 17 B

Pedoman Tata Cara Seleksi dan Evaluasi Penawaran Jasa KonsultansiPerseorangan.

19.Buku JK 18 A

Standar Dokumen Kualifikasi Jasa Konsultansi.

20.Buku JK 18 B

Pedoman Evaluasi Kualifikasi Jasa Konsultansi.

21.Buku JK 19

Pedoman Penyusunan Dokumen Seleksi.

(2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi di bidang pekerjaan umumdilaksanakan sesuai dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

dan Jasa Konsultansi yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

(3) Kontrak pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi dapat menggunakan:

a.kontrak Lump Sum, Harga Satuan, Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan untukpekerjaan tunggal atau terintegrasi.

b.kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Outputbased) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR.Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study, evaluasi,kajian, telaah, pedoman, petunjuk, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya.

Kontrak Harga Satuan Jasa Konsultansi didasarkan atas input (tenaga ahli danbiaya-biaya langsung terkait termasuk perjalanan dinas) yang harus disediakan

konsultan (Input based) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan KerangkaAcuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu supervisi/pengawasanpekerjaan fisik, monitoring dan evaluasi, manajemen kontrak, survey, dan lainnya.

7/26/2019 85PK 03A

10/176

7/26/2019 85PK 03A

11/176

03

( /

)

7/26/2019 85PK 03A

12/176

7/26/2019 85PK 03A

13/176

DAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISIDAFTAR ISI

BAB I. UMUMBAB I. UMUMBAB I. UMUMBAB I. UMUM .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1111

BAB II. PENGUMUMANBAB II. PENGUMUMANBAB II. PENGUMUMANBAB II. PENGUMUMAN [PELELANGAN UMUM/PEM[PELELANGAN UMUM/PEM[PELELANGAN UMUM/PEM[PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG]ILIHAN LANGSUNG]ILIHAN LANGSUNG]ILIHAN LANGSUNG]DENGAN PASCAKUALIFIKDENGAN PASCAKUALIFIKDENGAN PASCAKUALIFIKDENGAN PASCAKUALIFIKASIASIASIASI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4444

BAB III. INSTRUKSI KBAB III. INSTRUKSI KBAB III. INSTRUKSI KBAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)EPADA PESERTA (IKP)EPADA PESERTA (IKP)EPADA PESERTA (IKP) ........................................................................................................................................................................................................................................ 6666

A.A.A.A. UMUMUMUMUMUMUMUM ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6666

1. LINGKUP PEKERJAAN............................................................................................ 6

2. SUMBER DANA.................................................................................................... 6

3. PESERTA .............................................................................................................. 6

4. LARANGAN KORUPSI,KOLUSI,DAN NEPOTISME (KKN),PENYALAHGUNAAN

WEWENANG SERTA PENIPUAN.............................................................................. 75. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN............................................................ 7

6. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI....................................................... 9

7. SATU PENAWARAN TIAP PESERTA.......................................................................... 9

B.B.B.B. DOKUMENDOKUMENDOKUMENDOKUMEN PENGADAANPENGADAANPENGADAANPENGADAAN ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10101010

8. PENGAMBILAN DOKUMEN PENGADAAN.............................................................. 10

9. ISI DOKUMEN PENGADAAN................................................................................ 10

10. BAHASA DOKUMEN PENGADAAN....................................................................... 11

11. PEMBERIAN PENJELASAN..................................................................................... 11

12. PERUBAHAN DOKUMEN PENGADAAN.................................................................. 13

13. TAMBAHAN WAKTU PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN.................................. 13

C.C.C.C. PENYIAPANPENYIAPANPENYIAPANPENYIAPAN DOKUMENDOKUMENDOKUMENDOKUMEN PENAWARANPENAWARANPENAWARANPENAWARAN ............................................................................................................................................................................................................................................ 13131313

14. BIAYA DALAM PENYIAPAN PENAWARAN.............................................................. 13

15. BAHASA PENAWARAN........................................................................................ 13

16. DOKUMEN PENAWARAN .................................................................................... 14

17. HARGA PENAWARAN......................................................................................... 14

18. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN........................................... 15

19. MASA BERLAKU PENAWARAN DANJANGKA WAKTU PELAKSANAAN...................... 15

20. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN....................................................................... 15

21. PAKTA INTEGRITAS............................................................................................ 1522. PENGISIAN DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI........................................................... 16

23. JAMINAN PENAWARAN...................................................................................... 16

D.D.D.D. PENYAMPAIANPENYAMPAIANPENYAMPAIANPENYAMPAIAN DOKUMENDOKUMENDOKUMENDOKUMEN PENAWARANPENAWARANPENAWARANPENAWARAN .................................................................................................................................................................................................................... 17171717

24. PENYAMPULAN DAN PENANDAAN SAMPUL PENAWARAN...................................... 17

25. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN.............................................................. 18

26. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN................................................ 18

27. PENAWARAN TERLAMBAT................................................................................... 18

E.E.E.E. PEMBUKAAN DAN EVALUAPEMBUKAAN DAN EVALUAPEMBUKAAN DAN EVALUAPEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARANSI PENAWARANSI PENAWARANSI PENAWARAN........................................................................................................................................................................................................ 19191919

28. PEMBUKAAN PENAWARAN................................................................................. 19

7/26/2019 85PK 03A

14/176

29. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN....................................................... 21

30. EVALUASI PENAWARAN ...................................................................................... 21

31. EVALUASI KUALIFIKASI....................................................................................... 3332. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI.................................................................................. 33

F.F.F.F. PENETAPANPENETAPANPENETAPANPENETAPAN PEMENANGPEMENANGPEMENANGPEMENANG .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 34343434

33. PENETAPAN PEMENANG..................................................................................... 34

34. PENGUMUMAN PEMENANG................................................................................ 34

35. SANGGAHAN..................................................................................................... 35

36. SANGGAHAN BANDING...................................................................................... 36

G.G.G.G. PENUNJUKAN PEMENANGPENUNJUKAN PEMENANGPENUNJUKAN PEMENANGPENUNJUKAN PEMENANG PENGADAANPENGADAANPENGADAANPENGADAAN ............................................................................................................................................................................................................................ 37373737

37. PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA............................................................... 37

38. KERAHASIAAN PROSES........................................................................................ 38H.H.H.H. PELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGALPELELANGAN GAGAL............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 38383838

39. PELELANGAN GAGAL.......................................................................................... 38

I.I.I.I. SURAT JAMINAN PELAKSSURAT JAMINAN PELAKSSURAT JAMINAN PELAKSSURAT JAMINAN PELAKSANAANANAANANAANANAAN ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 40404040

40. SURATJAMINAN PELAKSANAAN.......................................................................... 40

J.J.J.J. PENANDATANGANAN KONPENANDATANGANAN KONPENANDATANGANAN KONPENANDATANGANAN KONTRAKTRAKTRAKTRAK ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 41414141

41. PENANDA-TANGANAN KONTRAK........................................................................ 41

BAB IBAB IBAB IBAB IVVVV. LEMBAR DATA. LEMBAR DATA. LEMBAR DATA. LEMBAR DATA PEMILIHAN (PEMILIHAN (PEMILIHAN (PEMILIHAN (LDLDLDLDPPPP)))) .................................................................................................................................................................................................................................... 43434343

A. LINGKUP PEKERJAAN.......................................................................................... 43

B. SUMBER DANA.................................................................................................. 43

C. PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI..................................................... 43

D. PEMBERIAN PENJELASAN DOKUMEN PENGADAAN DAN PENINJAUAN LAPANGAN.... 44

E. DOKUMEN PENAWARAN .................................................................................... 44

F. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN........................................... 45

G. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN....................................................................... 45

H. JAMINAN PENAWARAN...................................................................................... 45

I. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN.............................................................. 45

J. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN................................................ 45

K. PEMBUKAAN PENAWARAN................................................................................. 46

L. AMBANG BATAS ................................................................................................ 46M. PENETAPAN PEMENANG..................................................................................... 46

N. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING.......................................................... 47

O. JAMINAN SANGGAHAN BANDING....................................................................... 47

P. JAMINAN PELAKSANAAN.................................................................................... 47

BAB V. LEMBAR DATA KBAB V. LEMBAR DATA KBAB V. LEMBAR DATA KBAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)UALIFIKASI (LDK)UALIFIKASI (LDK)UALIFIKASI (LDK) .................................................................................................................................................................................................................................... 48484848

A. LINGKUP KUALIFIKASI........................................................................................ 48

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI................................................................................. 48

BAB VI. BENTUK DOKUMBAB VI. BENTUK DOKUMBAB VI. BENTUK DOKUMBAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARANEN PENAWARANEN PENAWARANEN PENAWARAN ................................................................................................................................................................................................................................ 50505050

A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO) ............... 50

B. BENTUK SURAT KUASA....................................................................................... 52

7/26/2019 85PK 03A

15/176

C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJA SAMA OPERASI (KSO) ............................... 54

D. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS............................................................. 57

E. BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI(TKDN) ............................................................................................................. 58

F. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR............................................................ 60

G. BENTUK PRA RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KONTRAK (PRA-RK3K)........................................................................................................................ 61

H. BENTUK ANALISA TEKNIS SATUAN PEKERJAAN....................................................... 63

i. BENTUK ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN..................................................... 64J. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK.......................................................... 65

K. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN........... 67

L. BENTUK PAKTA INTEGRITAS................................................................................ 69

M. BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI................................................................. 71BAB VII. PETUNJUK PEBAB VII. PETUNJUK PEBAB VII. PETUNJUK PEBAB VII. PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUANGISIAN FORMULIR KUANGISIAN FORMULIR KUANGISIAN FORMULIR KUALIFIKASILIFIKASILIFIKASILIFIKASI .................................................................................................................................... 76767676

A. DATA ADMINISTRASI......................................................................................... 76

B. IJIN USAHA ....................................................................................................... 76

C. IJIN LAINNYA (APABILA DIPERSYARATKAN,YANG SESUAI DENGAN PEKERJAAN YANGDILELANGKAN) .................................................................................................. 76

D. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN BADAN USAHA................................................... 76

E. PENGELOLA BADAN USAHA (PENGAWAS/PENGURUS) ......................................... 76

F. DATA KEUANGAN............................................................................................. 76

G. DATA PERSONALIA............................................................................................ 77

H. DATA FASILITAS/PERALATAN/PERLENGKAPAN..................................................... 77

I. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN..................................................................... 77

J. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN................................................ 77

K. MODAL KERJA.................................................................................................. 77

L. KEMITRAAN/KSO ............................................................................................. 77

BAB VIII. TATA CARABAB VIII. TATA CARABAB VIII. TATA CARABAB VIII. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASIEVALUASI KUALIFIKASIEVALUASI KUALIFIKASIEVALUASI KUALIFIKASI ............................................................................................................................................................................................................ 78787878

BAB IX. BENTUK KOBAB IX. BENTUK KOBAB IX. BENTUK KOBAB IX. BENTUK KONTRAKNTRAKNTRAKNTRAK .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 81818181

SURAT PERJANJIAN...................................................................................................... 81

BAB X. SYARATBAB X. SYARATBAB X. SYARATBAB X. SYARAT----SYARAT UMUM KONTRAKSYARAT UMUM KONTRAKSYARAT UMUM KONTRAKSYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)(SSUK)(SSUK)(SSUK) ............................................................................................................................................................................ 87878787

A.A.A.A. KETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUMKETENTUAN UMUM ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 878787871. DEFINISI........................................................................................................... 87

2. PENERAPAN ....................................................................................................... 90

3. BAHASA DAN HUKUM....................................................................................... 91

4. LARANGAN KORUPSI,KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN), PENYALAHGUNAANWEWENANG SERTA PENIPUAN............................................................................ 91

5. ASAL MATERIAL/BAHAN.................................................................................. 92

6. KORESPONDENSI............................................................................................... 92

7. WAKIL SAH PARA PIHAK.................................................................................... 92

8. PEMBUKUAN ..................................................................................................... 92

9. PERPAJAKAN...................................................................................................... 92

7/26/2019 85PK 03A

16/176

10. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK............................................................... 93

11. PENGABAIAN..................................................................................................... 93

12. PENYEDIA MANDIRI.......................................................................................... 9313. KEMITRAAN/KSO ............................................................................................. 93

14. PENGAWASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN............................................................ 93

15. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN TIDAK BERKEBERATAN DARI PENGAWASPEKERJAAN ........................................................................................................ 94

16. PERINTAH......................................................................................................... 94

17. PENEMUAN-PENEMUAN..................................................................................... 94

18. AKSES KE LOKASI KERJA..................................................................................... 94

B.B.B.B. PELAKSANAAN, PENYELEPELAKSANAAN, PENYELEPELAKSANAAN, PENYELEPELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PSAIAN, ADENDUM DAN PSAIAN, ADENDUM DAN PSAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAKEMUTUSAN KONTRAKEMUTUSAN KONTRAKEMUTUSAN KONTRAK 95959595

19. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN..................................................................... 95

B.1B.1B.1B.1 PELAKSANAAN PEKERJAAPELAKSANAAN PEKERJAAPELAKSANAAN PEKERJAAPELAKSANAAN PEKERJAANNNN ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 96969696

20. PENYERAHAN LOKASI KERJA............................................................................... 96

21. SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) ............................................................ 96

22. PROGRAM MUTU.............................................................................................. 96

23. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK......................................................... 97

24. MOBILISASI...................................................................................................... 97

25. PEMERIKSAAN BERSAMA..................................................................................... 98

B.2B.2B.2B.2 PENGENDALIAN WAKTUPENGENDALIAN WAKTUPENGENDALIAN WAKTUPENGENDALIAN WAKTU .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 98989898

26. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN..................................................................... 98

27. PERPANJANGAN WAKTU.................................................................................... 9928. PENUNDAAN OLEH PENGAWAS PEKERJAAN.......................................................... 99

29. RAPAT PEMANTAUAN......................................................................................... 99

30. PERINGATAN DINI ........................................................................................... 100

B.3B.3B.3B.3 PENYELESAIAN KONTRAKPENYELESAIAN KONTRAKPENYELESAIAN KONTRAKPENYELESAIAN KONTRAK ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 100100100100

31. SERAH TERIMA PEKERJAAN............................................................................... 100

32. PENGAMBILALIHAN.......................................................................................... 101

33. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/PEMELIHARAAN......................... 101

B.4B.4B.4B.4 ADENDUMADENDUMADENDUMADENDUM ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 102102102102

34. PERUBAHAN KONTRAK..................................................................................... 102

35. PERUBAHAN LINGKUP PEKERJAAN..................................................................... 102

36. PERUBAHANJADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN................................................ 103

B.5B.5B.5B.5 KEADAAN KAHARKEADAAN KAHARKEADAAN KAHARKEADAAN KAHAR ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 103103103103

37. KEADAAN KAHAR............................................................................................ 103

B.6B.6B.6B.6 PENGHENTIAN DAN PEMUPENGHENTIAN DAN PEMUPENGHENTIAN DAN PEMUPENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAKTUSAN KONTRAKTUSAN KONTRAKTUSAN KONTRAK ........................................................................................................................................................ 104104104104

38. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK....................................................... 104

39. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN KONTRAK KRITIS..................... 106

40. PENINGGALAN ................................................................................................. 107

C.C.C.C. HAK DAN KEWAJIBAN PAHAK DAN KEWAJIBAN PAHAK DAN KEWAJIBAN PAHAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAKRA PIHAKRA PIHAKRA PIHAK .................................................................................................................................................................................................................................................... 108108108108

41. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK.................................................................. 108

7/26/2019 85PK 03A

17/176

42. PENGGUNAAN DOKUMEN-DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI...................... 109

43. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL .......................................................................... 109

44. PENANGGUNGAN DAN RISIKO.......................................................................... 10945. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ........................................................................ 110

46. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN .......................................................................... 110

47. ASURANSI ....................................................................................................... 111

48. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPKATAU PENGAWASPEKERJAAN ...................................................................................................... 111

49. LAPORAN HASIL PEKERJAAN............................................................................. 111

50. KEPEMILIKAN DOKUMEN ................................................................................. 112

51. KERJASAMA ANTARA PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA........................................... 113

52. USAHA MIKRO,USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL.......................................... 113

53. PENYEDIA LAIN ............................................................................................... 114

54. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA............................................................. 114

55. PEMBAYARAN DENDA ...................................................................................... 114

56. JAMINAN ........................................................................................................ 114

D.D.D.D. PERSONILPERSONILPERSONILPERSONIL INTIINTIINTIINTI DAN/ATAU PERALATAN PDAN/ATAU PERALATAN PDAN/ATAU PERALATAN PDAN/ATAU PERALATAN PENYEDIAENYEDIAENYEDIAENYEDIA ............................................................................................................................................ 115115115115

57. PERSONIL INTI DAN/ATAU PERALATAN.............................................................. 115

E.E.E.E. KEWAJIBAN PPKKEWAJIBAN PPKKEWAJIBAN PPKKEWAJIBAN PPK .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 116116116116

58. FASILITAS ........................................................................................................ 116

59. PERISTIWA KOMPENSASI.................................................................................. 116

F.F.F.F. PEMBAYARAN KEPADA PEPEMBAYARAN KEPADA PEPEMBAYARAN KEPADA PEPEMBAYARAN KEPADA PENYEDIANYEDIANYEDIANYEDIA ............................................................................................................................................................................................................................................................ 11711711711760. HARGA KONTRAK............................................................................................ 117

61. PEMBAYARAN .................................................................................................. 118

62. HARI KERJA ..................................................................................................... 120

63. PERHITUNGAN AKHIR...................................................................................... 120

64. PENANGGUHAN ............................................................................................... 121

G.G.G.G. PENGAWASAN MUTUPENGAWASAN MUTUPENGAWASAN MUTUPENGAWASAN MUTU ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 121121121121

65. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN.................................................................... 121

66. PENILAIAN PEKERJAAN SEMENTARA OLEH PPK ................................................... 121

67. CACAT MUTU ................................................................................................. 121

68. PENGUJIAN..................................................................................................... 122

69. PERBAIKAN CACAT MUTU ................................................................................ 122

70. KEGAGALAN KONSTRUKSI DAN KEGAGALAN BANGUNAN.................................... 122

H.H.H.H. PENYELESAIAN PERSELIPENYELESAIAN PERSELIPENYELESAIAN PERSELIPENYELESAIAN PERSELISIHANSIHANSIHANSIHAN ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 123123123123

71. PENYELESAIAN PERSELISIHAN............................................................................ 123

72. ITIKAD BAIK....................................................................................................124

BAB XI. SYARATBAB XI. SYARATBAB XI. SYARATBAB XI. SYARAT----SYARAT KHUSUS KONTRASYARAT KHUSUS KONTRASYARAT KHUSUS KONTRASYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)K (SSKK)K (SSKK)K (SSKK) ........................................................................................................................................................ 125125125125

A. KORESPONDENSI............................................................................................. 125

B. WAKIL SAH PARA PIHAK.................................................................................. 125

C. TANGGAL BERLAKU KONTRAK.......................................................................... 125

7/26/2019 85PK 03A

18/176

D. MASA PEMELIHARAAN ..................................................................................... 125

E. UMUR KONSTRUKSI......................................................................................... 125

F. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN/PEMELIHRAAN............................ 125G. PEMBAYARAN TAGIHAN ................................................................................... 125

H. PENCAIRANJAMINAN....................................................................................... 126

I. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPKATAU PENGAWASPEKERJAAN ...................................................................................................... 126

J. KEPEMILIKAN DOKUMEN ................................................................................. 126

K. FASILITAS ........................................................................................................ 126

L. PERISTIWA KOMPENSASI.................................................................................. 126

M. SUMBER PEMBIAYAAN..................................................................................... 126

N. PEMBAYARAN UANG MUKA ............................................................................. 126

O. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN ................................................................... 126

P. DENDA ........................................................................................................... 127

Q. USAHA MIKRO,USAHA KECIL DAN KOPERASI KECIL.......................................... 127

R. PENYELESAIAN PERSELISIHAN............................................................................ 127

LAMPIRAN ASYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK.................................................... 128

BAB XII. SBAB XII. SBAB XII. SBAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS DAPESIFIKASI TEKNIS DAPESIFIKASI TEKNIS DAPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBARN GAMBARN GAMBARN GAMBAR ................................................................................................................................................................................................................ 129129129129

A. URAIAN SPESIFIKASI TEKNIS.............................................................................. 129

B. KETERANGAN GAMBAR.................................................................................... 132

BAB XIII. DAFTAR KUABAB XIII. DAFTAR KUABAB XIII. DAFTAR KUABAB XIII. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGANTITAS DAN HARGANTITAS DAN HARGANTITAS DAN HARGA ................................................................................................................................................................................................................ 133133133133KETERANGAN ........................................................................................................... 133

BAB XIV. BENTUK DOKUBAB XIV. BENTUK DOKUBAB XIV. BENTUK DOKUBAB XIV. BENTUK DOKUMEN LAINMEN LAINMEN LAINMEN LAIN ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 139139139139

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) ............................ 139

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK) .................................................. 140

C. BENTUK SURAT-SURAT JAMINAN ....................................................................... 142

Jaminan sanggahan banding dari bank ......................................................... 142

jaminan sanggahan banding dari asuransi/perusahaan penjaminan ........ 144

jaminan pelaksanaan dari bank ..................................................................... 145

jaminan pelaksanaan dari asuransi/perusahaan penjaminan .................... 147

jaminan uang muka dari bank ....................................................................... 149

jaminan uang muka dari asuransi/perusahaan penjaminan ...................... 151

jaminan pemeliharaan dari bank ................................................................... 153

jaminan pemeliharaan dari asuransi/perusahaan penjaminan .................. 155

D. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK..................... 156

7/26/2019 85PK 03A

19/176

1

BAB IBAB IBAB IBAB IUMUMUMUMUMUMUMUM

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagaiberikut :

---- PekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaanKonstruksiKonstruksiKonstruksiKonstruksi : seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan

pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatanwujud fisik lainnya;

- KontrakKontrakKontrakKontrakGabunganGabunganGabunganGabunganLump SumLump SumLump SumLump SumDan HargaDan HargaDan HargaDan HargaSatuanSatuanSatuanSatuan :::: kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga

satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan;

---- HPSHPSHPSHPS : Harga Perkiraan Sendiri adalah hasil perhitunganseluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga

Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dankeuntungan;

---- HEAHEAHEAHEA : Harga Evaluasi Akhir adalah penyesuaian ataunormalisasi harga terhadap harga penawaran dalamproses pengadaan barang/jasa dimana unsur preferensiharga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDNdan status perusahaan;

---- KemitraanKemitraanKemitraanKemitraan////Kerja SamaKerja SamaKerja SamaKerja SamaOperasiOperasiOperasiOperasi

((((KSOKSOKSOKSO)))) : kerja sama usaha antar penyedia yang masing-masingpihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab

yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

---- LDPLDPLDPLDP : Lembar Data Pemilihan adalah data yang memuatketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan

jenis pekerjaan antara lain meliputi penyusunan,penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata carapenilaian dokumen penawaran, pengumumanpemenang, sanggahan, dan sanggahan banding;

7/26/2019 85PK 03A

20/176

2

---- LDKLDKLDKLDK : Lembar Data Kualifikasi adalah data yang memuatketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan

kualifikasi yang diperlukan penyedia barang/jasa antaralain dalam menyiapkan, mengisi formulir isiankualifikasi, dan melengkapi pakta integritas;

- PAPAPAPA : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran pemerintah.

- KPAKPAKPAKPA :::: Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yangditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atauditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakanAPBD.

---- Pokja ULPPokja ULPPokja ULPPokja ULP : Kelompok Kerja ULP adalah perangkat dari Unit LayananPengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakanPemilihan Penyedia Barang/Jasa;

---- PPKPPKPPKPPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yangbertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan;

---- SPPBJSPPBJSPPBJSPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa adalah suratyang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasauntuk melaksanakan pekerjaan;

---- SPMKSPMKSPMKSPMK : Surat Perintah Mulai Kerja adalah surat yang diterbitkanoleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk memulaimelaksanakan pekerjaan, jangka waktu penyelesaian,dan serah terima pekerjaan;

---- TKDNTKDNTKDNTKDN : Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah besarnyakomponen dalam negeri pada barang, jasa, dan

gabungan barang dan jasa.

---- Pra RK3KPra RK3KPra RK3KPra RK3K : Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Kontrak adalah dokumen pra rencana penyelengaraanKeselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi bidang

penyelenggaraan konstruksi yang dibuat oleh Penyediadalam mengajukan penawaran.

---- ATSPATSPATSPATSP :::: Analisa Teknis Satuan Pekerjaan adalah uraianperhitungan kebutuhan per satuan tenaga kerja bahandan peralatan untuk mendapatkan satu satuan jenispekerjaan tertentu.

---- AHSPAHSPAHSPAHSP :::: Analisa Harga Satuan Pekerjaan adalah uraianperhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan danperalatan untuk mendapatkan harga satu satuan jenispekerjaan tertentu.

7/26/2019 85PK 03A

21/176

3

C. [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung]dengan pascakualifikasi ini dibiayaidari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

D. [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] ini terbuka dan dapat diikuti olehsemua peserta yang berbentuk badan usaha, kemitraan/KSO.

7/26/2019 85PK 03A

22/176

4

BABBABBABBAB IIIIIIII

PENGUMUMANPENGUMUMANPENGUMUMANPENGUMUMAN [PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG][PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG][PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG][PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG]DENGANDENGANDENGANDENGAN PASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASIPASCAKUALIFIKASI

CONTOH

[kop surat]

PENGUMUMANPENGUMUMANPENGUMUMANPENGUMUMAN [PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG][PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG][PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG][PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG]DENGANDENGANDENGANDENGANPASCPASCPASCPASCAKUALIFIKASIAKUALIFIKASIAKUALIFIKASIAKUALIFIKASI

Nomor : ..................

Pokja ........... [nama sesuai SK Pokja] ULP pada .................. [unit kerja/satminkal]

akan melaksanakan [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung] denganpascakualifikasi untuk paket pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

1.Paket PekerjaanNama paket pekerjaan : ..................[sesuai dalam dokumen anggaran]Lingkup pekerjaan : ..................[uraian singkat mengenai target dan

sasaran pekerjaan]

Nilai total HPS : Rp .................. (..................) termasuk PPNSumber pendanaan : .................. Tahun Anggaran .........

2.Persyaratan PesertaIjin Usaha : ..................

Klasifikasi :..................Kualifikasi :..................[Sesuai ijin usaha, klasifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan, sesuai denganketentuan peraturan perundangan seperti Ijin Usaha Jasa Konstruksi]

3.Pelaksanaan PengadaanTempat dan alamat : .................. [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst]Website : .................. [K/L/D/I]

4.Jadwal Pelaksanaan Pengadaan

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu (jam)

a.

Pendaftaran dan PengambilanDokumen Pengadaan ....../...... s.d. ....../ ...... ...... s.d. ......

b. Pemberian Penjelasan .................. ...... s.d. selesaic. Pemasukan Dokumen

Penawaran ....../...... s.d. ....../ ...... ...... s.d. ......d. Batas Akhir Pemasukan

Dokumen Penawaran .........../............ ..................e. Pembukaan Dokumen

Penawaran .........../............ ..................f. Dst. *) .. .*) ditetapkan oleh pokja ULP, apabila diperlukan perubahan jadwal harus

dicantumkan dalam adendum atau diberitahukan.

7/26/2019 85PK 03A

23/176

5

5.Peserta dapat melakukan pendaftaran secara langsung atau tidak langsungmelalui faksimili, e-mail, atau pos/jasa pengiriman

[Untuk pelelangan secara elektronik harus melalui websiteK/L/D/I]

6.Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk cetakan, dan/atausoftcopydengan diunduh melalui websiteK/L/D/I

7.Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkandengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinanperusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal yang bersangkutan.

8.Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftardan mengambil Dokumen Pengadaan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

.................., .................. 20....

Pokja ULP

7/26/2019 85PK 03A

24/176

6

BAB IBAB IBAB IBAB IIIIIIIIIINSTRUKSIINSTRUKSIINSTRUKSIINSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)KEPADA PESERTA (IKP)KEPADA PESERTA (IKP)KEPADA PESERTA (IKP)

A.A.A.A. UmumUmumUmumUmum

1.1.1.1. LingkupLingkupLingkupLingkup

PekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaan

1.1 Pokja ULP mengumumkan kepada para peserta

untuk menyampaikan penawaran atas paketpekerjaan konstruksi sebagaimana tercantumdalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaansebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untukmenyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP,berdasarkan syarat umum dan syarat khususkontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis

dan harga sesuai kontrak.

2.2.2.2. Sumber DanaSumber DanaSumber DanaSumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaansebagaimana tercantum dalam LDP.

3.3.3.3. PesertaPesertaPesertaPeserta 3.1 [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung]penyediapekerjaan konstruksi ini terbuka dan dapatdiikuti oleh semua peserta yang berbentukbadan usaha atau kemitraan/KSO yangmemenuhi kualifikasi.

3.2 Dalam hal peserta akan atau sedang melakukankemitraan/KSO, baik dengan perusahaannasional maupun asing maka peserta harusmemiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi yang memuat persentasekemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakilikemitraan/KSO tersebut.

3.3 Untuk nilai pekerjaan di bawahRp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

maka kemitraan/KSO harus terdiri dariperusahaan nasional.

3.4 Peserta kemitraan/KSO dilarang untukmengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi.

7/26/2019 85PK 03A

25/176

7

3.5 Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yangmengikuti pelelangan harus memiliki bukti IjinPerwakilan Jasa Konstruksi Asing danmelakukan kerja sama usaha denganperusahaan nasional dalam bentuk kemitraan,subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapatperusahaan nasional yang memiliki

kemampuan dibidang yang bersangkutan.

4.4.4.4. LaranganLaranganLaranganLaranganKorupsi, Kolusi,Korupsi, Kolusi,Korupsi, Kolusi,Korupsi, Kolusi,dan Nepotismedan Nepotismedan Nepotismedan Nepotisme(KKN),(KKN),(KKN),(KKN),PenyalahgunaanPenyalahgunaanPenyalahgunaanPenyalahgunaanWewenang sertaWewenang sertaWewenang sertaWewenang sertaPenipuanPenipuanPenipuanPenipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait denganpengadaan ini berkewajiban untuk mematuhietika pengadaan dengan tidak melakukantindakan sebagai berikut :a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP

dalam bentuk dan cara apapun, untukmemenuhi keinginan peserta yangbertentangan dengan Dokumen Pengadaan,dan/atau peraturan perundang-undangan;

b.

melakukan persekongkolan dengan pesertalain untuk mengatur hasil [PelelanganUmum/Pemilihan Langsung], sehinggamengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehatdan/atau merugikan pihak lainsebagaimana diatur dalam peraturanperundang-undangan;

c. membuat dan/atau menyampaikandokumen dan/atau keterangan lain yangtidak benar untuk memenuhi persyaratandalam Dokumen Pengadaan.

4.2 Peserta yang menurut penilaian Pokja ULPterbukti melakukan tindakan sebagaimanadimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksisebagai berikut :a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari

proses [Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung]atau pembatalan penetapan pemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c.gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak

berwenang.

4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja ULPkepada PA/KPA.

5.5.5.5. LaranganLaranganLaranganLaranganPertentanganPertentanganPertentanganPertentanganKepentinganKepentinganKepentinganKepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsidan perannya, dilarang memiliki/melakukanperan ganda atau terafiliasi.

7/26/2019 85PK 03A

26/176

8

5.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1antara lain meliputi :a. Seorang anggota Direksi atau Dewan

Komisaris suatu Badan Usaha tidak bolehmerangkap sebagai anggota Direksi atauDewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya

yang menjadi peserta pada Pelelangan yang

sama;b.

Penyedia yang telah ditunjuk sebagaikonsultan perencana menjadi PenyediaPekerjaan Konstruksi atau menjadikonsultan pengawas untuk pekerjaan fisik

yang direncanakannya, kecuali dalampelaksanaan Kontrak Terima Jadi (turn keycontract) atau Kontrak Pengadaan PekerjaanTerintegrasi;

c. Penyedia yang telah ditunjuk sebagaikonsultan pengawas menjadi PenyediaPekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan fisik

yang diawasi, kecuali dalam pelaksanaanKontrak Terima Jadi (turn key contract) atauKontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;

d. pengurus koperasi pegawai dalam suatuK/L/D/I atau anak perusahaan padaBUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaandan bersaing dengan perusahaan lainnya,merangkap sebagai anggota Pokja ULP ataupejabat yang berwenang menetapkanpemenang Pelelangan.

5.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pasal 5.1 adalah

keterkaitan hubungan, baik antar peserta,maupun antara peserta dengan PPK dan/atauanggota Pokja ULP yang antara lain meliputi :a. hubungan keluarga karena perkawinan dan

keturunan sampai dengan derajat kedua,baik secara horizontal maupun vertikal;

b. PPK dan/atau anggota Pokja ULP, baiklangsung maupun tidak langsungmengendalikan atau menjalankanperusahaan peserta;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yangdikendalikan, baik langsung maupun tidak

langsung oleh pihak yang sama yaitu lebihdari 50% (lima puluh perseratus) pemegangsaham dan/atau salah satu pengurusnyasama.

5.4 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi pesertakecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

7/26/2019 85PK 03A

27/176

9

6.6.6.6. PendayagunaanPendayagunaanPendayagunaanPendayagunaanProduksi DalamProduksi DalamProduksi DalamProduksi DalamNegNegNegNegerierierieri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikanpenawaran yang mengutamakan pekerjaankonstruksi yang dilaksanakan di Indonesia olehtenaga Indonesia (produksi dalam negeri).

6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksidimungkinkan menggunakan bahan baku,

tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidakberasal dari dalam negeri (impor) denganketentuan :a. pemilahan atau pembagian komponen harus

benar-benar mencerminkan bagian ataukomponen yang telah dapat diproduksi didalam negeri dan bagian atau komponen

yang masih harus diimpor;b. komponen berupa bahan baku belum

diproduksi di dalam negeri dan/atauspesifikasi teknis bahan baku yangdiproduksi di dalam negeri belum

memenuhi persyaratan;c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujiandan lainnya sedapat mungkin dilakukan didalam negeri;

d. semaksimal mungkin menggunakan jasapelayanan yang ada di dalam negeri, seperti

jasa asuransi, angkutan, ekspedisi,perbankan, dan pemeliharaan;

e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukansemata-mata untuk mencukupi kebutuhan

jenis keahlian yang belum dapat diperolehdi Indonesia, disusun berdasarkan keperluan

yang nyata, dan diusahakan secaraterencana untuk semaksimal mungkinterjadinya alih pengalaman/keahlian daritenaga ahli asing tersebut ke tenagaIndonesia; dan

f. peserta diwajibkan membuat daftar Barangyang diimpor yang dilengkapi denganspesifikasi teknis, jumlah dan harga yangdilampirkan pada Dokumen Penawaran.

6.3 Pemberian preferensi harga terhadappenawaran peserta atas penggunaan produksidalam negeri ditetapkan dalam LDP.

7.7.7.7. SatuSatuSatuSatu PenawaranPenawaranPenawaranPenawaranTiap PesertaTiap PesertaTiap PesertaTiap Peserta

7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupunsebagai anggota kemitraan/KSO hanya bolehmemasukkan satu penawaran untuk satu paketpekerjaan.

7/26/2019 85PK 03A

28/176

10

7.2 Setiap peserta yang termasuk dalamkemitraan/KSO dilarang menjadi peserta baiksecara sendiri maupun sebagai anggotakemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan

yang sama.

B.B.B.B. DokumenDokumenDokumenDokumen PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan

8.8.8.8.

PengambilanPengambilanPengambilanPengambilanDokumenDokumenDokumenDokumenPengadaanPengadaanPengadaanPengadaan

8.

Semua peserta !ajib melakukan penda"taransebelum mengambil Dokumen Pengadaan.

8.2 Peserta dapat mengambil Dokumen Pengadaansesuai #ari$ tanggal$ !aktu dan tempatpengambilan yang ditentukan dalampengumuman.

%.%.%.%. &si Dokumen&si Dokumen&si Dokumen&si DokumenPengadaanPengadaanPengadaanPengadaan

%. Dokumen Pengadaan terdiri dari Dokumen Pemili#andan Dokumen Kuali"ikasi.

%.2

Dokumen Pemili#an meliputi 'a. (mumb. Pengumuman Pelelangan)c. &nstruksi Kepada Peserta)d. *embar Data Pemili#an)e. Bentuk Dokumen Pena!aran '

+Surat Pena!aran)2+Surat Kuasa),+Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi

-KSO+)+Dokumen Pena!aran eknis)0+1ormulir ekapitulasi Per#itungan KD3)

4+

5aminan Pena!aran)". Bentuk Surat Perjanjian)

g. Syarat6Syarat (mum Kontrak)#. Syarat6Syarat K#usus Kontrak)i. Spesi"ikasi eknis$ KK dan/atau ambar)

j. Da"tar Kuantitas dan 9arga)k. Bentuk Dokumen *ain '

+ SPPB5)2+ SP:K),+ 5aminan Sangga#an Banding)+ 5aminan Pelaksanaan)0+ 5aminan (ang :uka)4+

5aminan Pemeli#araan)7+ 1ormulir Pra K,K -apabila di persyaratkan+)8+ Da"tar barang yang diimpor -apabila ada+)%+ nalisa eknis Satuan Pekerjaan -apabila di

persyaratkan+);+ nalisa 9arga Satuan Pekerjaan -apabila di

persyaratkan+.

%., &si Dokumen Kuali"ikasi meliputi 'a. *embar Data Kuali"ikasi)b. Pakta &ntegritas)

c.

1ormulir &sian Kuali"ikasi)

7/26/2019 85PK 03A

29/176

11

d. Petunjuk Pengisian Formulir IsianKualifikasi;

e. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

9.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhanisi Dokumen Pengadaan. Kelalaianmenyampaikan Dokumen Penawaran yang

tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkandalam Dokumen Pengadaan sepenuhnyamerupakan risiko peserta.

9.5 Peserta dapat meminta penjelasan secaratertulis mengenai isi Dokumen Pengadaankepada Pokja ULP sebelum batas akhirpemasukan penawaran.

9.6 Pokja ULP wajib menanggapi setiappermintaan penjelasan yang diajukan pesertasecara tertulis.

10.10.10.10. BahasaBahasaBahasaBahasaDokumenDokumenDokumenDokumenPengadaanPengadaanPengadaanPengadaan

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensitertulis dalam proses Pengadaan menggunakan BahasaIndonesia.

11.11.11.11. PemberianPemberianPemberianPemberianPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasan

11.1 Pemberian penjelasan dilakukan di tempat danpada waktu sebagaimana tercantum dalam LDPserta dihadiri oleh peserta yang terdaftar.

11.2 Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian

penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untukmenolak/menggugurkan penawaran.

11.3 Perwakilan peserta yang hadir pada saatpemberian penjelasan menunjukkan tandapengenal dan surat tugas kepada Pokja ULP.

11.4 Dalam pemberian penjelasan, Pokja ULPmenjelaskan kepada peserta mengenai :a. metode [Pelelangan Umum/Pemilihan

Langsung];b. cara penyampaian Dokumen Penawaran;c.

kelengkapan yang harus dilampirkanbersama Dokumen Penawaran;

d. pembukaan Dokumen Penawaran;e. metode evaluasi;f. hal-hal yang menggugurkan penawaran;

g.jenis kontrak yang akan digunakan;h.ketentuan dan cara evaluasi berkenaan

dengan preferensi harga atas penggunaanproduksi dalam negeri;

i. risiko K3 yang mungkin timbul akibatpekerjaan termasuk kondisi dan bahaya

(apabila diperlukan);

7/26/2019 85PK 03A

30/176

12

j. ketentuan dan cara sub kontrak sebagianpekerjaan kepada Usaha Mikro dan UsahaKecil serta koperasi kecil; dan

k. besaran, masa berlaku dan penjamin yangdapat mengeluarkan jaminan.

11.5 Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapatmemberikan penjelasan lanjutan dengan caramelakukan peninjauan lapangan. Biayapeninjauan lapangan keperluan pesertaditanggung oleh peserta masing-masing.

11.6 Pemberian penjelasan mengenai isi DokumenPengadaan, pertanyaan dari peserta, jawabandari Pokja ULP, perubahan substansi dokumen,hasil peninjauan lapangan, serta keteranganlainnya harus dituangkan dalam Berita AcaraPemberian Penjelasan (BAPP) yangditandatangani oleh anggota Pokja ULP dan

minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadirdan merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Dokumen Pengadaan.

11.7 Apabila tidak ada satupun peserta yang hadiratau yang bersedia menandatangani BAPP,maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggotaPokja ULP yang hadir.

11.8 Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksudpada pasal 11.6 terdapat hal-hal/ketentuanbaru atau perubahan penting yang perlu

ditampung, maka Pokja ULP menuangkan kedalam Adendum Dokumen Pengadaan yangmenjadi bagian tidak terpisahkan dariDokumen Pengadaan.

11.9 Apabila ketentuan baru atau perubahanpenting tersebut tidak dituangkan dalamAdendum Dokumen Pengadaan, makaketentuan baru atau perubahan tersebutdianggap tidak ada dan ketentuan yang berlakuadalah Dokumen Pengadaan awal.

11.10

Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untukmengambil salinan BAPP dan/atau AdendumDokumen Pengadaan.

11.11 Peserta dapat mengambil salinan BAPPdan/atau Adendum Dokumen Pengadaan yangdisediakan oleh Pokja ULP atau mengunduhnyamelalui websitesebagaimana tercantum dalamLDP.

7/26/2019 85PK 03A

31/176

13

11.12 Sangat dianjurkan kepada peserta untukmenghadiri pemberian penjelasan pekerjaan dikantor dan peninjauan lapangan agar dapatmenyiapkan penawarannya dengan baik.

12.12.12.12. PerubahanPerubahanPerubahanPerubahanDokumenDokumenDokumenDokumen

PengadaanPengadaanPengadaanPengadaan

12.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelumbatas akhir waktu pemasukan penawaran,

Pokja ULP dapat menetapkan AdendumDokumen Pengadaan, berdasarkan informasibaru yang mempengaruhi substansi DokumenPengadaan.

12.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari DokumenPengadaan.

12.3 Peserta diberitahu oleh Pokja ULP untukmengambil salinan Adendum DokumenPengadaan.

12.4 Peserta dapat mengambil salinan AdendumDokumen Pengadaan yang disediakan olehPokja ULP atau mengunduhnya melalui websitesebagaimana tercantum dalam LDP.

13.13.13.13. TambahTambahTambahTambahananananWaktuWaktuWaktuWaktuPemasukanPemasukanPemasukanPemasukanDokumenDokumenDokumenDokumenPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, Pokja ULP dapatmemberikan tambahan waktu untuk memasukkanDokumen Penawaran.

C.C.C.C. PenyiapanPenyiapanPenyiapanPenyiapan DokumenDokumenDokumenDokumen PenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

14.14.14.14. BiayaBiayaBiayaBiaya dalamdalamdalamdalamPenyiapanPenyiapanPenyiapanPenyiapanPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

14.1 Peserta menanggung semua biaya dalampenyiapan dan penyampaian penawaran.

14.2 Pokja ULP tidak bertanggung jawab ataskerugian apapun yang ditanggung olehpeserta.

15.15.15.15.

BahasaBahasaBahasaBahasaPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

15.1

Semua Dokumen Penawaran harusmenggunakan Bahasa Indonesia.

15.2 Dokumen penunjang yang terkait denganDokumen Penawaran dapat menggunakanBahasa Indonesia atau bahasa asing.

15.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asingperlu disertai penjelasan dalam BahasaIndonesia. Dalam hal terjadi perbedaanpenafsiran, maka yang berlaku adalah

penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

7/26/2019 85PK 03A

32/176

14

16.16.16.16. DokumenDokumenDokumenDokumenPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

Dokumen Penawaran, meliputi :a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan;

1)tanggal;2)masa berlaku penawaran;3)arga penawaran;!)"angka waktu pelaksanaan peker"aan; dan#)tanda tangan :

a)

direktur utama$pimpinan perusaaan;b)

penerima kuasa dari direktur utama$pimpinanperusaaan yang nama penerima kuasanyatercantum dalam akta pendirian atauperubaannya;

c)kepala cabang perusaaan yang diangkat olekantor pusat yang dibuktikan dengan dokumenotentik;

d)pe"abat yang menurut per"an"ian ker"a samaberak mewakili perusaaan yang beker"asama; atau

b. %aminan Penawaran asli;

c.

da&tar kuantitas dan arga, apabila dipersyaratkan;d. surat kuasa dari direktur utama$pimpinanperusaaan kepada penerima kuasa yang namanyatercantum dalam akta pendirian atau perubaannya'apabila dikuasakan);

e. surat per"an"ian kemitraan$ker"a sama operasi'apabila ada);

&. dokumen penawaran teknis :1)metode pelaksanaan;2)"adwal waktu pelaksanaan;3)"enis, kapasitas, komposisi dan "umla peralatan;!)spesi&ikasi teknis 'apabila menga"ukan spesi&ikasi

yang berbeda dari yang ditetapkan);#)da&tar personil inti;6)bagian peker"aan yang akan disubkontrakkan;

g. &ormulir rekapitulasi peritungan (D*;. dokumen isian kuali&ikasi; dani. dokumen lain :

1)+ormulir Pra 3 'apabila di persyaratkan);2)Da&tar -arang yang diimpor 'apabila ada)3)nalisa (eknis /atuan Peker"aan 'apabila di

persyaratkan);!)nalisa 0arga /atuan Peker"aan 'apabila di

persyaratkan).

1.1.1.1. 0arga0arga0arga0argaPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

1.1 0arga penawaran ditulis dengan "elas dalamangka dan uru&.

1.2 Peserta mencantumkan arga satuan dan argatotal untuk tiap mata pembayaran$peker"aandalam Da&tar uantitas dan 0arga. %ika argasatuan ditulis nol atau tidak dicantumkan makapeker"aan dalam mata pembayaran tersebutdianggap tela termasuk dalam arga satuanpeker"aan yang lain dan peker"aan tersebut

tetap arus dilaksanakan.

7/26/2019 85PK 03A

33/176

15

17.3 Biaya overhead termasuk untukpenyelenggaraan Keselamatan dan KesehatanKerja (K3) dan keuntungan serta semua pajak,bea, retribusi, dan pungutan lain serta biayaasuransi yang harus dibayar oleh penyediauntuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksiini diperhitungkan dalam total harga

penawaran.

18.18.18.18. MataMataMataMata UangUangUangUangPenawaranPenawaranPenawaranPenawarandan Caradan Caradan Caradan CaraPembayaranPembayaranPembayaranPembayaran

18.1 Semua harga dalam penawaran harus dalambentuk mata uang sebagaimana tercantumdalam LDP.

18.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaandilakukan sesuai dengan cara sebagaimanatercantum dalam LDP dan diuraikan dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

19.19.19.19. Masa BerlakuMasa BerlakuMasa BerlakuMasa BerlakuPenawaranPenawaranPenawaranPenawarandan Jangkadan Jangkadan Jangkadan JangkaWaktuWaktuWaktuWaktuPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaanPelaksanaan

19.1 Masa berlaku penawaran sebagaimanatercantum dalam LDP.

19.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan,sebelum akhir masa berlakunya penawaran,Pokja ULP dapat meminta kepada seluruhpeserta secara tertulis untuk memperpanjangmasa berlakunya penawaran tersebut dalam

jangka waktu tertentu.

19.3 Peserta dapat :

a.

menyetujui permintaan tersebut tanpamengubah penawaran;

b. menolak permintaan tersebut dan dapatmengundurkan diri secara tertulis dengantidak dikenakan sanksi.

19.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yangditawarkan tidak melebihi jangka waktusebagaimana tercantum dalam LDP.

20.20.20.20. BentukBentukBentukBentukDokumenDokumenDokumenDokumenPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua)rangkap, yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) ditandaiAsliAsliAsliAsli dan salinannya 1 (satu) ditandai RekamanRekamanRekamanRekaman. Jikaterdapat ketidaksesuaian antara dokumen asli danrekaman maka dokumen asli yang berlaku.

21.21.21.21. PaktaPaktaPaktaPaktaIntegritasIntegritasIntegritasIntegritas

21.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegahdan tidak melakukan dan akan melaporkanterjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme(KKN) termasuk penyalahgunaan wewenangdalam pengadaan pekerjaan konstruksi.

7/26/2019 85PK 03A

34/176

16

21.2 Pakta Integritas dimasukkan dalam DokumenIsian Kualifikasi dan menjadi bagian DokumenPenawaran.

22.22.22.22. PenPenPenPengisiangisiangisiangisianDokumenDokumenDokumenDokumen IsianIsianIsianIsianKualifikasiKualifikasiKualifikasiKualifikasi

22.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi danmelengkapi Pakta Integritas dan Formulir IsianKualifikasi.

22.2 Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasiditandatangani oleh :a. direktur utama/pimpinan perusahaan;b. penerima kuasa dari direktur

utama/pimpinan perusahaan yang namapenerima kuasanya tercantum dalam aktapendirian atau perubahannya;

c. kepala cabang perusahaan yang diangkatoleh kantor pusat yang dibuktikan dengandokumen otentik; atau

d.

pejabat yang menurut perjanjian kerja samaberhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

23.23.23.23.JaminanJaminanJaminanJaminanPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

23.1 Peserta menyerahkan Jaminan Penawarandalam mata uang penawaran sebagaimanatercantum dalam LDP.

23.2 Jaminan Penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut :a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan

penjaminan atau perusahaan asuransi yangmempunyai program asuransi kerugian(suretyship) sebagaimana ditetapkan olehMenteri Keuangan;

b.Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggalterakhir pemasukan penawaran dan masaberlakunya tidak kurang dari waktusebagaimana tercantum dalam LDP;

c. nama peserta sama dengan nama yangtercantum dalam Jaminan Penawaran;

d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidakkurang dari nilai nominal sebagaimana

tercantum dalam LDP;e. besaran nilai Jaminan Penawaran

dicantumkan dalam angka dan huruf;f. nama Pokja ULP yang menerima Jaminan

Penawaran sama dengan nama Pokja ULPyang mengadakan pelelangan;

g. paket pekerjaan yang dijamin sama denganpaket pekerjaan yang dilelangkan;

7/26/2019 85PK 03A

35/176

17

h.Jaminan Penawaran harus dapat dicairkantanpa syarat (unconditional) sebesar nilai

Jaminan dalam waktu paling lambat14 (empat belas) hari kerja, setelah suratpernyataan wanprestasi dari Pokja ULPditerima oleh Penerbit Jaminan;

i. Jaminan Penawaran atas nama perusahaan

kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harusditulis atas nama perusahaankemitraan/KSO.

23.3 Jaminan Penawaran dari pemenang lelangakan dikembalikan setelah pemenang lelangmenyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

23.4 Jaminan Penawaran dari peserta yang tidakditetapkan sebagai pemenang lelang akandikembalikan setelah pengumuman pemenanglelang.

23.5 Jaminan Penawaran akan disita apabilasebagai:a. peserta terlibat KKN;b. calon pemenang dan calon pemenang

cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambahnilai Jaminan Pelaksanaan dalam hal hargapenawarannya di bawah 80% HPS;

c. calon pemenang dan calon pemenangcadangan 1 dan 2 setelah dilakukanevaluasi, tidak hadir dalam klarifikasidan/atau verifikasi kualifikasi dengan

alasan yang tidak dapat diterima; ataud. calon pemenang dan calon pemenang

cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri ataugagal tanda tangan kontrak.

D.D.D.D. PenyampaianPenyampaianPenyampaianPenyampaian DokumenDokumenDokumenDokumen PenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

24.24.24.24. PenyampulanPenyampulanPenyampulanPenyampulandan Penandaandan Penandaandan Penandaandan PenandaanSampulSampulSampulSampulPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

24.1 Penyampulan Dokumen Penawaran denganmenggunakan metode 1 (satu) sampul.

24.2 Peserta memasukkan Dokumen Penawaran asli

dan salinannya ke dalam 2 (dua) sampul yangmasing-masing ditandai AsliAsliAsliAsli dan RekamanRekamanRekamanRekaman,kemudian kedua sampul tersebut dimasukan kedalam 1 (satu) sampul (penutup) untukmenjaga kerahasiaannya.

24.3 Dokumen Penawaran yang dimasukkan dalamsampul penutup tersebut ditulis DokumenDokumenDokumenDokumenPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran, nama paket pekerjaan, nama danalamat peserta serta ditujukan kepada PokjaULP dengan alamat sebagaimana tercantum

dalam LDP.

7/26/2019 85PK 03A

36/176

18

25.25.25.25. PenyampaianPenyampaianPenyampaianPenyampaianDokumenDokumenDokumenDokumen

PenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

26.26.26.26. Batas AkhirBatas AkhirBatas AkhirBatas AkhirWaktuWaktuWaktuWaktuPemasukanPemasukanPemasukanPemasukanPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

24.4 Bila sampul Dokumen Penawaran tidak direkat,Pokja ULP tidak bertanggung jawab atas risiko

yang mungkin timbul terhadap DokumenPenawaran.

25.1 Peserta menyampaikan langsung DokumenPenawaran kepada Pokja ULP sesuai jadwal

sebagaimana tercantum dalam LDP, dan PokjaULP memasukkan ke dalam kotak/tempatpemasukan.

25.2 Peserta dapat menyampaikan DokumenPenawaran melalui pos/jasa pengirimandengan ketentuan sudah diterima Pokja ULPsebelum batas akhir pemasukan penawaranserta segala risiko keterlambatan dankerusakan dokumen menjadi risiko peserta.

25.3 Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan

melalui pos/jasa pengiriman, maka sampulpenutup dimasukkan kedalam sampul luaryang mencantumkan nama paket pekerjaandan alamat Pokja ULP.

25.4 Peserta boleh menarik, mengganti, mengubahdan menambah dokumen penawarannya,sebelum batas akhir waktu pemasukanDokumen Penawaran.

25.5 Penarikan, penggantian, pengubahan, ataupenambahan Dokumen Penawaran harus

disampaikan secara tertulis dan disampul sertadiberikan tanda sesuai dengan isi sampuldengan penambahan pencantuman kataPENARIKAN, PENGGANTIAN,PENGUBAHAN atau PENAMBAHAN, tanpamengambil Dokumen Penawaran yang sudahdisampaikan sebelumnya.

Penawaran harus disampaikan kepada dan harus sudahditerima oleh Pokja ULP paling lambat di tempat danpada waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

27.27.27.27. PenawaranPenawaranPenawaranPenawaranTerlambatTerlambatTerlambatTerlambat

27.1 Setiap penawaran yang disampaikan danditerima oleh Pokja ULP setelah batas akhirwaktu pemasukan penawaran akan ditolak dandikembalikan kepada pe