-
7 Kunci Pokok Pemerintahan RISistem Pemerintahan Negara UUD
1945Ind neg bdsk hukumSistem KonstitusionalKekuasaan Neg tertinggi
di tangan rakyatPres penyelenggara Pem neg tertinggi disamping MPR
& DPR.Pres tak bertanggung jawab kpd DPR.Menteri Neg adl
pembantu Pres tak bertanggung jawab kpd DPR.Kekuasaan Kep Neg tidak
tak terbatas.
-
Negara yg bdsk atas HukumTak bdsk atas kekuasaan.Pelaks tindk
oleh pem hrs dilandasi hukum & dpt dipertanggung
jwbkan.Pembukaan UUD 1945 neg hukum tak hanya dlm arti formal ttp
juga material.Tiap tindakan Pem hrs pertimbangkan kegunaan &
dasar hukumCiri negara hukumPengakuan akan HAMAdanya asas
legalitasAdanya suatu peradilan yg bebas & tak memihakSistem
KonstitusionalTak bersifak absolutisme (kekuasaan tak terbatas)Beri
ketegasan cara pengendalian pem yg dibatassi ketentuan konstitusi
(UU)Sistem konstitusional perkuat sisten neg hukum
-
Kekuasaan Neg Tertinggi di tangan RakyatUUD sbl perub Kekua neg
di tangan MPR sbg penjelmaan rakyat, krn tetapkan UUD, GBHN,
mengangkat Pres & Wapres, Pres hrs tunduk & bertanggung jwb
kpd MPR, Pres wajib jalankan putusan MPR.(Hasil amandemen)
Kekuasaan di tangan rakyat dilaks mnrt UUD (ps 1 ay 2)MPR hanya
berwenang mengubah UUD, melantik & berhentikan Pres &
Wapres sesuai masa jabatan / jika melanggar.
Pres adl Penyelenggara Pem Neg yg tertinggi di samping MPR &
DPRKrn Pres dipilih langsung oleh rakyat.Pres tak lagi mandataris
MPR
-
Pres tak Bertanggung Jwb kpd DPRDisamping Pres adl DPRPres hanya
bekerja sama dgn DPR bentuk UU & tetapkan APBNKedudukan Pres
tak tergantung pd DPR
Menteri Neg adl pembantu Pres tak bertanggung jwb kpd DPRPres
dlm laks tugas pemerintahan dibantu menteri negPres angkat &
berhentikan (ps17 ay 2)Kedudukan menteri tak tergantung pd DPR
Kekuasaan Kepala Neg Tidak tak terbatasDipilih langsung oleh
rakyatTak lagi mandataris MPR krn sejajar dgn DPR & MPRTak
bertanggung jwb kpd DPR & tak dpt bubarkan DPR / MPR ttp hrs
perhatikan suara DPR / MPR krn dpt di impeachment
(diberhentikan)
-
KELEMBAGAAN NEGARA Tap MPR No. III/1978Lembaga tertinggi neg :
MPR, sdk lembg tinggi : Pres, DPA, DPR, BPK, MABdsk Perub UUD 1945
tak kenal lemb tinggi/tertinggi Ttp lembg kekuasaan neg
-
Lembaga Kekuasaan NegLembaga LegeslatifMPR yg terdiri : DPR
& DPDLembaga EksekutifPres & WakilLembaga YudikatifPemegang
kekuasaan Kehakiman MA, MK dan MYBadan Pemeriksa Keuangan / BPK
-
Struktur Sblm Perubahan.PRES +WAPRESKEKUA KEHAKIMANMA + MK +
KYMPRDPR + DPDUUDBPKStruktur Setelah Perubahan
-
MPR
-
PRESIDENKekuasaan kepala Pemerintahan.- Peme kekua Pem dibantu
wakil (4)- Berhak ajukan RUU kpd DPR (5 ay1)- Jika keadaan memaksa
Pres berhak tetapkan Per Peng UU tanpa perset DPR ttp kedukannya
dibawah UU & tak bertentangan dgn UU (22 ay1)- Pres + wapres
sehat jas & rohani (6 ay1)- Pemilihan dilaks sec langsung.-
Masa berlakunya hanya 2 periode (7ay1)- Pemberhentiannya diputus MK
yg diusulkan DPR bila langgar UU (7b)- Tak dapat bubarkan DPR
(7c)
-
PRESIDENKekuasaan sbg Kep Negara- Peme kekuas tertinggi TNI +
POLRI (10)- Hak nyatakan perang, perdamaian & perjanjian atas
setuju DPR (11).- Nyatakan neg dlm keadaan bahaya (12)- Angkat
Duta+konsul atas persetj DPR (13).- Beri grasi, dll persetj DPR
(14).- Beri tanda gelar, jasa, kehormatan dll diatur UU.- Tata cara
pemilihan Pres+wa diatur UU (6A ay5)
-
DPAMrpk penasihat pem, kewajiban beri pertimbangan & jawab
atas pertanyaan Pres + berhak ajukan usul.Anggota tdr tokoh
politik, kekaryaan, daerah/nas.Pasal 16 pres bentuk dewan
pertimbangan yg diatur UU.Keberadaan ditanyakan/bubar krn :a.
kurang punya peran.b. sbg lemb tinggi hanya punya hak beri
saran/nasihat tanpa pertanggung jawaban yg jelasc. Belum ada
catatan / saran yg diperhatikan Presd. Tak ada sanksi yg mengikat
Pres bila saran tak dilaks.e. Punya fasilitas setingkat pejabat
negara tanpa adanya kinerja & pertanggung jawaban yg jelas.
-
KEMENTRIAN NEGARASbg pembantu PresDiangkat & diberhentikan
Pres (17)Bidangi urusan ttt dlm pemerintahanPembentukan,
pengubahan, & pembubaran diatur oleh UU & dgn perhatikan
saran / suara DPR.
-
PEMERINTAH DAERAHPs 18 UUDDibagi dlm daerah prov : dibagi daerah
yg lebih kecil (Tk.I & Tk.II)Daerah bersifat otonom /
administrasi (UU No.22/1999) pengaturannya ditetapkan dgn UUDaerah
otonom ada badan perwakilan daerah yg wakili di MPR.Otonom
didasarkan azas desentralisasi yaitu : luas, nyata &
bertanggung jawab.Kewenangan otonom di bid pemerintahan kecuali
politik, hankam, peradilan, moneter, fiskal, agama dll.Dana tuk
dukung pelaks desentralisasi dgn perimbangan keuangan antara pusat
& daerah (UU No.25/1999)
-
Pertimbangan Otonomi DaerahUU No.22 / 1999Beri keleluasan daerah
tuk selenggarakan pemerintahan.Tekankan prinsip demokrasi,
pemerataan & keadilan, perhatikan potensi & keanekaragaman
daerah.Tuk hadapi tantangan / persaingan kedepan dgn berikan
kewenangan yg luas, nyata, & bertanggung jawab kdp sec
proporsional diwujud dgn pengaturan, pembagian & pemanfaatan
sumdanas, perimbangan keu antara pusat & daerah sesuai prinsip
demokrasi.Perlu akui & hormati hak asal usul daerah yg bersifat
istimewah. Didsrkan pd azas desentralisasi dlm ujud otonom luas,
nyata, bertanggung jwb.
-
Dewan Perwakilan RakyatAmandemen UUD penambahan kekuas DPR &
pengurang kekuas Pres al:Pres hrs perhatikan pertimbangan dr DPR
dlm angkat & terima duta, beri amnesti & abolisi.Pres hrs
dpt perset DPR dlm angkat Kapolri, Pang TNI & Gub BI.DPR pilih
angg & calon pim lemb tinggi /kekuasaan neg (MA, BPK dll)
-
Tugas & Wewenang DPRBersama Pres bentuk UUBersama Pres
tetapkan APBNLakukan pengawasan thd pelaks UU, APBN & Jak
Pem.Bahas & berikan perset atas pernyataan perang, perdamaian
& perjanjian dgn neg lain yg dilak Pres.Bahas hasil pemeriksa
keu neg yg diberitahukan BPK.Lakukan hal yg ditugaskan oleh Tap MPR
kpd DPR.
-
Hak DPRMinta keterangan (interpelasi)Adakan penyelidikan
(angket)Adakan perubahan (amandemen)Ajukan pernyataan
pendapatAjukan / anjurka seseorangAjukan rancangan UU
(inisiatif)Ajukan pertanyaan, protokoler, & keu /
administratif.
-
DPDPs 22C & 22DAngg dipilih dlm PemiluPersidangan,
sedikitnya sekali dlm setahunKewenangan, ajukan kpd DPR rancangan
UU terkait Otda.Kepengawasan, lakukan pengawasan atas pelaks UU yg
terkait Otda.
-
BPKPs 23 ETugas periksa tanggung jwb keu neg yg telah disetj
DPRTerlepas atas pengaruh kekuasaan pemerintah (bebas &
mandiri)Periksa keu pelaks APBN & hasil dilaporkan kpd DPR
Terdiri seorang ketua rangkap angg, waka rangkap angg & 5
anggota. Ketua dipilih oleh anggotaCalon angg BPK diusulkan DPR tuk
diangkat oleh PresCalon angg hrs lalui uji kelayakan &
kompetensiBerkedudukan di ibu kota & punya perwakilan di tiap
propinsi
-
Kekuasaan KehakimanPs 24 & 25
Dilaks oleh :Mahkamah AgungKomisi YudisialMahkamah
Konstitusi
-
Mahkamah AgungMrpk kekuas neg yg merdeka dlm selengg peradilan
guna tegakkan hukum & keadilan serta terselengg neg hukum
RITugas menerima, memeriksa, megadili & selesaikan tiap perkara
yg diajukanMrpk badan peradilan tertinggi (tiap putusan yg
diberikan oleh pengadilan lain dpt dimintakan kasasi kpd MA)Lakukan
pengawasan tertinggi atas tindakan badan peradilanHakim Agung
diangkat Pres dr daftar nama yg diajukan oleh DPRTerdiri atas
pimpinan, hakim anggota, panitera & sekretasis jenderal.
-
Komisi Yudisial