- 1 - PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO SalinanPERATURAN BUPATI
BOJONEGORO NOMOR 66TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOJONEGORO,
Menimbang:bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah
KabupatenBojonegoroNomor9Tahun2010tentangDesa
makaperlumenetapkanPeraturanBupatitentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. Mengingat:1.Undang-UndangNomor12Tahun1950tentang
PembentukanDaerah-daerahKabupaten/Kotadalam
LingkunganProvinsiJawaTimur(Diumumkanpada tanggal 8 Agustus 1950);
2.Undang-UndangNomor32Tahun2004tentang
PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik
IndonesiaTahun2004Nomor125,Tambahan
LembaranNegaraNomor4437)sebagaimanatelah
diubahyangkeduakalinyadenganUndang-Undang
Nomor12Tahun2008(LembaranNegaraTahun2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor4844); 3.Undang-UndangNomor33Tahun2004tentang
PerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdan
PemerintahanDaerah(LembaranNegaraTahun2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438); 4.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentang
PembentukanPeraturanPerundang-undangan
(LembaranNegaraTahun2011Nomor82Tambahan Lembaran Negara Nomor
5234); 5.PeraturanPemerintahNomor72Tahun2005tentang
Desa(LembaranNegaraTahun2005Nomor158, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4587);6.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentang
PedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraan
PemerintahanDaerah(LembaranNegaraTahun2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);
7.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentang
PembagianUrusanPemerintahanAntaraPemerintah,
PemerintahanDaerahProvinsi,danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; -
2 - 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang
Penetapan dan Penegasan Batas Desa; 9.Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 28 Tahun 2006
tentangPembentukan,Penghapusan,Penggabungan Desa dan perubahan
Status Desa Menjadi Kelurahan;10. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 29 Tahun 2006 tentangPedomanPembentukandanMekanisme
Penyusunan Peraturan Desa; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
30 Tahun 2006 tentangTataCaraPenyerahanUrusanPemerintahan
Kabupaten/Kota Kepada Desa; 12.
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor4Tahun2007 tentang Pedoman
Pengelolaan KekayaanDesa; 13.
PeraturanMenteriDalamNegeriNomor5Tahun2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2007 tentangTataCaraPengawasanAtasPenyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35
Tahun 2007 tentangPedomanUmumTataCaraPelaporandan
PertanggungjawabanPenyelenggaraanPemerintahan Desa; 16. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa; 18. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. PeraturanDaerahKabupatenBojonegoroNomor9 Tahun 2010 tentang
Desa. MEMUTUSKAN Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGPENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA. BAB I KETENTUAN UMUMPasal 1 Dalam Peraturan
Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah Kabupaten
Bojonegoro. 2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Bojonegoro. 3.Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4.PeraturanBupatiBojonegoroadalahmerupakanjenisperaturan
perundangan-undanganyangditetapkanolehBupatiBojonegorosebagai
peraturan pelaksanaan yang bersifat mengatur.
5.Pejabatyangditunjukadalahpejabatyangberwenangdanberhak
mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. - 3 -
6.Camatadalahpemimpindankoordinatorpenyelenggaraanpemerintahan
diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya
memperoleh pelimpahansebagiankewenanganpemerintahandariBupatiuntuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan
tugas umum
pemerintahan.7.PemerintahanDesaadalahpenyelenggaraanurusanpemerintahanoleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
menguruskepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanasal-usuldan
adatistiadatsetempatyangdiakuidandihormatidalamsistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.PemerintahDesaadalahKepalaDesadanPerangkatDesasebagaiunsur
penyelenggara pemerintahan desa.
9.BadanPermusyawaratanDesa,selanjutnyadisebutBPDadalahlembaga
yangmerupakanperwujudandemokrasidalampenyelenggaraan pemerintahan
desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10.KepalaDesaatauPenjabatKepalaDesaadalahseorangpejabatyang
ditunjukdandiangkatolehpejabatyangberwenanguntukmelaksanakan hak,
wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11.Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa adalah Sekretaris Desa atau
Perangkat DesaLainnyayangditetapkanolehCamatatasnamaBupatiuntuk
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
12.PelaksanaHarian(PLH)KepalaDesaadalahSekretarisDesaatau Perangkat
Desa Lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa yang sedang cuti untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
13.Desaadalahkesatuanmasyarakathukumyangmemilikibatas-batas
wilayahyangberwenanguntukmengaturkepentinganmasyarakat
setempatberdasarkanasal-usulmasyarakatsetempatyangdiakuidan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
14.PeraturanDesaadalahperaturanperundang-undanganyangdibuatoleh
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Kepala Desa.
15.PeraturanKepalaDesaadalahmerupakanperaturanperundangan-undanganyangditetapkanolehKepalaDesasebagaiperaturan
pelaksanaan yang bersifat mengatur.
16.KeputusanKepalaDesaadalahkeputusanyangmerupakanpelaksanaan
PeraturanDesadankebijakanKepalaDesayangmenyangkut
pemerintahan,pembangunandankemasyarakatandiDesasepanjang
tidakbertentangandengankepentinganumummaupunperaturan
perundang-undangan yang berlaku.
17.DusunadalahbagianwilayahdalamDesayangmerupakanlingkungan kerja
pelaksanaan Pemerintahan Desa.
18.KaryawanDesaadalahseseorangyangdiangkatsebagaikaryawandesa
yangmembantuSekretarisDesadalampelayananadministrasidesa
berkedudukan diluar Perangkat Desa.19.Panitia Pemilihan Kepala Desa
yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan
adalahPenyelenggaraPemilihanKepalaDesayangdibentukdan bertanggung
jawab kepada BPD.
20.BakalCalonKepalaDesaadalahwargaDesadan/atauputraDesayang
mengikutiataumendaftarkandiridalampemilihanKepalaDesapada tahap
penjaringan calon. - 4 - 21.Putra Desa adalah mereka yang lahir
dari orang tua yang terdaftar sebagai
pendudukdesayangbersangkutan,danpernahterdaftarsebagai penduduk
desa yang
bersangkutan.22.CalonKepalaDesayangberhakdipilihadalahBakalCalonyangtelah
memenuhi persyaratan dan lulus dalam ujian tertulis yang ditetapkan
oleh Panitia
Pemilihan.23.CalonKepalaDesaterpilihadalahcalonyangmendapatkansuarasah
terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa. 24.Pemilih adalah penduduk
Desa bersangkutan yang telah memenuhi syarat dan terdaftar dalam
Daftar Pemilih Tetap.
25.Penjaringanadalahsuatuupayayangdilakukanolehpanitiapemilihan
untukmendapatkanbakalcalondariwargamasyarakatDesayang bersangkutan.
26.Penyaringan adalah penelitian persyaratan administrasi bakal
calon Kepala Desa yang dilakukan oleh panitia pemilihan.
27.PakaianDinasUpacaraBesar,yangselanjutnyadisebutPDUBadalah
pakaianyangdigunakanpadasaatpelantikanKepalaDesaataukegiatan
upacara lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
28.Pembinaanadalahpemberianpedoman,standarpelaksanaan,
perencanaan,penelitian,pengembangan,bimbingan,pendidikandan
pelatihan,konsultasi,supervisi,monitoring,pengawasanumumdan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA Pasal 2
(1)Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari : a.Kepala
Desa ; b.Sekretaris Desa sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang
kesekretariatan ; c.Kepala Urusan sebagai pelaksana teknis lapangan
; d.Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan; e.Badan Permusyawaratan
Desa. (2)Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d
paling sedikit 1 (satu) Dusun. Pasal 3
(1)HubungankerjaKepalaDesadenganBPDmerupakanhubungantimbal
balikdankemitraandalamrangkapenyelenggaraanpemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
(2)HubungankerjaSekretarisDesadenganUnsurPelaksanaTeknis
Lapangan,danUnsurKewilayahanbersifatkoordinatifdanteknis
administratif. Pasal 4 (1)Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris
Desa yang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Karyawan
Desa. - 5 -
(2)KaryawanDesasebagaimanadimaksudayat(1)selainmembantutugas
SekretarisDesa,dapatmembantutugasadministrasiPerangkatDesa Lainnya.
(3)Karyawan Desa tidak dapat ditunjuk sebagai Bendaharawan Desa.
BAB III PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 5 (1)
Sebelum diadakan pemilihan Kepala Desa, BPD mengadakan rapat untuk:
a.Membentuk Panitia Pemilihan beserta susunan kepanitiaannya;
b.Menetapkan Tata Kerja Panitia Pemilihan.
(2)Rapatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)harusmengundangdan dihadiri
oleh Camat dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagai fasilitator.
(3)Camat dan/atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ayat (2)
memberikan
penjelasankepadapesertarapatmengenaihal-halyangperluuntuk diketahui
dan dipedomani dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
(4)PengangkatanPanitiaPemilihanharusmempertimbangkankemampuan
dalambidangadministrasi,fisikdanketerwakilanunsurkewilayahan serta
kelembagaan masyarakat
Desa.(5)PanitiaPemilihansebagaimanadimaksudayat(3)sebanyak-banyaknya
terdiri dari 11 (sebelas) orang. (6)
PanitiaPemilihandapatmenunjukpetugasuntukmembantutugas kepanitiaan
dengan diberi surat tugas dari ketua panitia. (7)
PanitiaPemilihanditetapkandenganKeputusanBPDdandilaporkan kepada
Bupati melalui Camat.(8)
Dalammelaksanakantugasnya,PanitiaPemilihanberpedomankepada Tata
Kerja Panitia Pemilihan yang ditetapkan oleh BPD. Pasal 6
(1)PanitiaPemilihansebagaimanadimaksuddalamPasal5dalam
melaksanakantugasnyaharusberlakujujur,adildantidakmemihak
sertamemilikiintegritasyangtinggipadaPemerintahanDesaserta
memberikanpelayananyangsebaik-baiknyakepadacalonKepalaDesa maupun
masyarakat.
(2)DalammelaksanakantugasnyaPanitiaPemilihandapatmelakukan
koordinasidibidangadministrasikepadaPemerintahDesadaninstansi
terkait lainnya. Pasal 7
(1)PanitiaPemilihanmenetapkanprogramkerja,jadwalwaktu,danrincian
biayaPemilihanKepalaDesa,danmelaporkankepadaBPDsertaKepala Desa/
Penjabat Kepala
Desa.(2)KepalaDesa/PenjabatKepalaDesamelaporkanprogramkerja,jadwal
waktu,danrincianbiayaPemilihanKepalaDesasebagaimanadimaksud pada
ayat (1) kepada Bupati melalui Camat. - 6 - BAB IV LARANGAN DAN
SANKSI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 8 Panitia Pemilihan
dilarang :
a.Terlibatlangsungatautidaklangsungdalampemenangansalahsatu Calon
Kepala Desa.
b.MelakukantindakanyangbersifatdiskriminatifterhadapCalonKepala
Desa. c.Mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
d.Menerimabarang,uangdan/atausesuatudalambentukapapundari
CalonKepalaDesaataupihaklainyangdiketahuiataupatutdiduga untuk
memenangkan salah satu Calon Kepala Desa. Pasal9
PanitiaPemilihanyangterbuktimelakukanpelanggaranterhadap
larangansebagaimanadimaksuddalamPasal8diberhentikandari keanggotaan
Panitia Pemilihan. BABV PENDAFTARAN PEMILIH DAN BAKAL CALON KEPALA
DESA Pasal 10 (1)Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh
Panitia Pemilihan secara
langsungmendatangitempattinggalpemilihdandiberikanbukti pendaftaran
; (2)DalampelaksanaanpendaftaranPemilih,untukmenentukanpenduduk
yangtelahgenapmencapaiusia17(tujuhbelas)tahun,ditentukan dengan
cara menghitung mundur mulai tanggal pelaksanaan pemungutan suara
yang telah ditetapkan. (3)Bagi Penduduk yang sudah/ pernah kawin/
nikah namun belum berusia 17 Tahun dibuktikan dengan Surat Nikah/
Akta Perkawinan/Akta Cerai ; (4)Penentuan tanggal lahir sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan bukti sah yang dimiliki seperti
: Akte Kelahiran atau Ijasah atau KTP atau SIM atau paspor atau
keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang
dikeluarkan instansi berwenang.
(5)Apabilaterdapatbuktisahyangtanggallahirnyaberbeda,dipergunakan
bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama. Pasal 11
(1)PendudukdesasetempatyangmencalonkansebagaibakalcalonKepala Desa
harus tercatat dan berdomisili di desa paling singkat 1 (satu)
tahun dengan tidak terputus-putus, kecualibagi putra desa ;
(2)Calon dari putra desa apabila terpilih, paling lambat 1 (satu)
bulan setelah dilantik wajib berdomisili dan menetap di desa yang
bersangkutan. Pasal 12
(1)Palinglambat7(tujuh)harisebelumdilaksanakanpendaftaranpemilih,
PanitiaPemilihanmemberitahukan/mengumumkankepadamasyarakat
jadwalwaktupendaftaranpemilihpadatempat-tempatumum,seperti Balai
Desa atau tempat lain yang mudah diketahui oleh masyarakat Desa,
sesuai cara yang lazim dilakukan masyarakat Desa setempat. - 7 -
(2)Tenggangwaktutatacarapendaftaranpemilihdanpendaftaranpemilih
ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
(3)Setelahpelaksanaanpendaftaranpemilih,PanitiaPemilihanmenyusun
DaftarPemilihSementarayangditetapkanolehPanitiaPemilihandan
diketahuiolehKepalaDesaatauPenjabatKepalaDesadanKetuaBPD,
sertaharusdiumumkankepadamasyarakatditempat-tempatumum,
sepertiBalaiDesa,atautempatlainyangmudahdiketahuioleh masyarakat
Desa selama 7 (tujuh) hari secara berturut-turut. (4)Sejak Daftar
Pemilih Sementara diumumkan jika terdapat penduduk yang
berhakmemilihtetapibelumterdaftar,makakepadayangbersangkutan
diberikankesempatanmendaftarkandirisampaidengan7(tujuh)hari
setelahberakhirnyapengumumanDaftarPemilihSementarauntuk dimasukkan
dalam Daftar Pemilih Tambahan.
(5)DaftarPemilihTambahansebagaimanadimaksudpadaayat(4)
diumumkanselama3(tiga)hariterhitungsejakPendaftaranPemilih Tambahan
ditutup.
(6)Setelahmasawaktupengumumanpemilihtambahanberakhirapabila
terdapatkesalahanpenulisannamaataubelumtercatatdalamdaftar
pemilihatauterdapatnamapemilihbukanpendudukdesasetempat
dalamDaftarPemilihSementaradanTambahan;makadiberikan
kesempatanuntukmelaporkankepadapanitiapemilihanselama3(tiga) hari.
(7)Setelahlaporan-laporantersebutdilaksanakanolehPanitiamakaDaftar
PemilihSementaradanTambahanditetapkanmenjadiDaftarPemilih Tetap
oleh Panitia dan diketahui Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa,
Ketua BPD dan Calon Kepala Desa.
(8)DaftarPemilihTetapharusdiumumkankepadamasyarakatditempat umum.
Pasal 13 (1)DalampelaksanaanpendaftaranBakalCalonKepalaDesa,untuk
menentukan usia telah genap usia 25 (dua puluh lima) tahun,
ditentukan dengan cara menghitung mundur, pada saat pendaftaran
ditutup . (2)Untuk mengetahui pendaftar berusia tidak melebihi usia
60 (enam puluh)
ditentukandengancaramenghitungmundursejakyangbersangkutan
mendaftarkan diri. (3)Penentuan tanggal lahir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan
buktisahIjasahdan/atauAkteKelahiranyangdimilikiyang bersangkutan.
(4)Apabilaterdapatbuktisahyangtanggallahirnyaberbeda,dipergunakan
bukti sah yang memiliki nilai waktu paling lama.
(5)Apabilaterdapatpemilihdan/atauBakalCalonKepalaDesayangtidak
diketahuitanggaldan/ataubulankelahirannya,ditentukandengancara
menghitung mulai31 Desember tahun kelahiran yang bersangkutan.
(6)Apabilahanyadiketahuibulandantahunkelahirannya,dihitungmulai
tanggal terakhir bulan kelahiran yang bersangkutan. Pasal 14
(1)PengumumanpendaftaranBakalCalonKepalaDesadiumumkansecara
terbukaolehPanitiaPemilihanditempat-tempatumumyangmudah diketahui
oleh masyarakat Desa. - 8 -
(2)PengumumanpendaftaraanBakalCalonKepalaDesasebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibuka selama 14 (empat belas hari). (3) Pelaksanaan
pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa diatur lebih lanjut oleh
Panitia Pemilihan. (4)Apabila sampai dengan berakhirnya masa
pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2),
belum diperoleh Bakal Calon Kepala
Desaatauhanyaterdapat1(satu)BakalCalonyangmendaftarkandiri, maka
pendaftaran ditutup dan dibuka pengumuman pendaftaran tahap II
(kedua) dengan masa waktu pengumuman selama 7 (tujuh) hari.
(5)ApabilasampaidenganberakhirnyamasapendaftarantahapII(kedua),
ternyata belum diperoleh Bakal Calon Kepala Desa atau hanya
terdapat 1 (satu) Bakal Calon yang mendaftarkan diri, maka
pendaftaran ditutup dan dibuka pengumuman pendaftaran tahap III
(ketiga) selama 3 (tiga) hari. Pasal 15
(1)SetelahberakhirnyamasapengumumanpendaftaranBakalCalonKepala Desa
tahap III (ketiga), ditentukan sebagai berikut : a.
ApabilatidakterdapatBakalCalonyangmendaftarkandiriataubakal
calontidakmemenuhisyaratpelaksanaantahapanpemilihanKepala Desa
ditunda selama 90 (Sembilan puluh) hari, maka Panitia membuka
pendaftarankembaliyangmekanismenyasebagaimanatelahdiatur pada Pasal
14. b. ApabilaKepalaDesaatauPenjabatKepalaDesatelahhabismasa
jabatannya,CamatmengusulkanpenjabatKepalaDesaatau
perpanjanganPenjabatKepalaDesaataupenggantiPenjabatKepala Desa
kepada Bupati ; b.
Apabilahanyaterdapat1(satu)BakalCalonKepalaDesayang
memenuhisyarat,makadilaksanakanPemilihanKepalaDesadengan Calon
tunggal dan bumbung kosong.
(2)SetiaptahapanpengumumanpendaftaranBakalCalonKepalaDesa berakhir
diikuti dengan berita acara penutupan. Pasal 16
PendudukyangpernahmenjabatsebagaiKepalaDesapalinglama10
(sepuluh)tahunataupernahmenjabat2(dua)kalimasajabatanberturut
turutmaupuntidak,baikitudidesatersebutmaupundesalaintidak
memenuhisyaratuntukmencalonkanataudicalonkandalampemilihan Kepala
Desa. BAB VI PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Pasal 17 (1)PanitiaPemilihanselainmelakukanpendaftaranjugamelakukan
penjaringan Bakal Calon Kepala Desa.
(2)PelaksanaanpenjaringanBakalCalonKepalaDesayangdilakukanoleh
PanitiaPemilihansebagaimanadimaksudpadaayat(1),adalahsebagai
berikut :
a.MelakukanpenelitiandanpemeriksaanberkasadministrasiBakal Calon
Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri ; b.Melakukan klarifikasi
faktual terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa
pada lembaga / instansi terkait apabila ditemukan indikasi
persyaratan administrasi dimaksud keabsahannya diragukan.(3)Hasil
penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu : - 9 -
a.Apabila berkas administrasi Bakal Calon Kepala Desa telah
memenuhi persyaratan,yangbersangkutandapatmengikutitahapan
penyaringan yang berupa seleksi ujian tertulis ; b.Apabila berkas
administrasi Bakal Calon Kepala Desa tidak memenuhi
persyaratan,yangbersangkutantidakdapatmengikutitahapan
selanjutnya;(5)Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Administratif Bakal
Calon Kepala Desa. Pasal 18
(1)PenyaringanBakalCalonKepalaDesadilakukandalambentukseleksi ujian
tertulis.(2)Dalampelaksanaanseleksiujiantertulis,PanitiaPemilihanmembentuk
Timkhususpalingbanyak5(lima)orangpersonildariPanitiayang
dipandangmampuuntukmenyusunsoaldankoreksiujiantertulisdan
ditetapkan dengan Keputusan Ketua
Panitia,3)TimKhusussebagaimanadimaksudpadaayat(2)wajibmenjamin
kerahasiaan soal, kejujuran dan transparansi dalam pelaksanaan
koreksi ; (4) DalamhalPanitiasebagaimanadimaksudayat(2)tidakmampu
menyusunsoalujiantertulis,dapatmemintabantuankepadapihaklain
yangmempunyaikompetensidalampenyusunansoalsertasanggup
menjaminkerahasiannyayangdibuktikandenganperjanjianbermaterai cukup
serta mendapatkan persetujuan dari BPD. (5)
Pelaksanaanujianyangmeliputitempat,tanggal,waktudantatatertib
ujianditentukandalamKeputusanKetuaPanitiaPemilihanserta dilaporkan
kepada BPD untuk disampaikan ke Bupati melalui Camat.
(6)PelaksanaanpenyaringanBakalCalonKepalaDesadituangkandalam Berita
Acara. BAB VII KAMPANYE Pasal 19 (1)Tata tertib kampanye ditetapkan
oleh Panitia
Pemilihan.(2)CalonKepalaDesawajibmenyampaikanmaterikampanyetentangvisi
dan misi kepada masyarakat secara langsung dalam bentuk rapat umum
yangdifasilitasipanitiadanmenyerahkannaskahkampanyetersebut kepada
Panita Pemilihan paling lambat 1(satu) kali 24 (dua puluh empat)
jam sebelum pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum;
(3).PanitiaPemilihanmenjadwalkanpelaksanaanrapatumumbagiCalon
Kepala Desa untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat pada
siang hari. (4)
PanitiaPemilihanharusmelakukanpenelitianterhadapnaskah
kampanye,danberhakuntukmelakukankoreksiterhadapnaskah
kampanye,tandagambar,spanduk,baliho,pamflet,danlain-lainalat peraga
kampanye yang dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban dan
ketenteraman umum.
(5).Penjadwalansebagaimanadimaksudpadaayat(3)dilaksanakanpaling
lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara. - 10 - BAB VIII
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA Pasal 20 (1)Pemberitahuan
tentang pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala
Desapalingsingkat7(tujuh)harisebelumpelaksanaanpemungutan
suara,dapatdilaksanakandenganmemasangspanduk,ataudalam bentuk
pengumuman terbuka sesuai tata cara Desa
setempat.(2)TempatPemungutansuaradiatursedemikianrupasehinggaPemilih
dapatmelaksanakanhakpilihnyadengantertib,amandanlancarserta
terjamin kerahasiaannya. (3)Bentuk dan model surat suara,
ditetapkan sebagai berikut :a.Surat suara berwarna putih dengan
tulisan hitam ; b.Memuat nama Desa, Kecamatan dan Kabupaten ;
c.Foto terbaru calon Kepala Desa dengan mengenakan pakaian bebas,
rapidansopanberwarnaatauhitamputihdenganukuran disesuaikan jumlah
calon kepala desa yang dipilih;
d.NomorurutditentukanberdasarkanabjadnamaCalonKepalaDesa berada
diatas foto calon, berurutan mulai nomor terkecil dari kiri ke
kanan ; e.Padabagianatassebelahkanandisediakantempatuntuktanda
tanganKetuaPanitiaPemilihanatauanggotapanitiayang mendapatkan
mandat dari ketua apabila ketua berhalangan ; f. Ukuran kertas
kartu suara ditentukan berdasar jumlah Calon Kepala Desa yang akan
dipilih. (4)Contoh Bentuk dan Model Surat Suara sebagaimana
dimaksud pada ayat
(3)tercantumdalamLampirandanmerupakanbagianyangtidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini. Pasal 21
PenentuantempatdudukCalonKepalaDesadidasarkanurutannomoryang
tercantum dalam surat suara.Pasal 22
(1)Pembuatanbiliktempatpemungutansuara,kotaksuara,alatpencoblos
danalasalatpencoblosdisiapkanPanitiapemilihandenganbentukdan ukuran
yang disesuaikan dengan kondisi desa.(2)Pengaturan lokasi bilik dan
kotak suara diletakkan pada kawasan tempat
pemungutansuarasertadiatursedemikianrupaagarmemudahkanlalu lintas
Pemilih dan pengawasan dari Petugas Panitia Pemilihan.Pasal 23
(1)Pemungutansuaradilaksanakanmulaipadapagihari,setelahdibuka
olehKetuaPanitiaPemilihanyangdituangkandalamBeritaAcara
pembukaanpemungutansuarasertaditandatanganiolehPanitia Pemilihan
dan Calon Kepala Desa . (2)Batas waktu pemungutan suara ditetapkan
oleh Panitia dalam Tata Tertib
Panitiadenganmempertimbangkanjumlahhakpilihdanluaswilayah Desa.
(3)Pemilihyangtelahhadirdilokasitempatpemungutansuaradantelah
mendaftarkandirikepadapanitia,meskipunwaktupemungutansuara
telahberakhir,tetapdiberikankesempatanuntukmenggunakanhak pilihnya
. - 11 -
(4)Pemilihyangcacatdalampenggunaanhakpilihnyadapatdibantuoleh
Panitia didampingi oleh petugas keamanan.
(5)SetelahsemuaPemilihsebagaimanadimaksudpadaayat(3)selesai
menggunakanhakpilihnya,KetuaPanitiasegeramenyatakan pemungutan
suara ditutup dan dilanjutkan dengan penghitungan suara.
(6)Penutupan pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara
penutupan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Panitia
Pemilihan dan Calon Kepala Desa. Pasal 24
(1)PenghitunganSuarayangdilakukanolehPanitiaPemilihandengan
menyebutkannamaCalonKepalaDesadanapabilaterdapatnamacalon yang sama
disebutkan nomor urut yang bersangkutan.
(2)DalammenyebutkannamaCalonKepalaDesa,dengansuarayangjelas dan
tekanan suara yang sama.
(3)BilaterjadikekeliruanpengucapannamaCalonyangmemperolehsuara,
sehinggamengakibatkanperbedaanpencatatanperolehansuaraatau
menimbulkankeraguanpencatatansuara,Panitiamenghitungulang perolehan
kartu suara yang telah dicoblos pada saat diketahui kekeliruan.
(4)Setelah penghitungan suara selesai, diumumkan perolehan suara
masing-masingCalonKepalaDesadanmenyatakanCalonKepalaDesayang
memperoleh suara sah terbanyak sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
(5)HasilPelaksanaanpenghitungansuaradituangkandalamBeritaAcara
penghitungansuarayangditandatanganiolehPanitiadanCalonKepala Desa
serta Saksi yang ditunjuk.
(6)DalamhalCalonKepalaDesaatauSaksiyangditunjukmeninggalkan tempat
sebelum berakhirnya penghitungan suara dan tidak bersedia tanda
tangandalamBeritaAcaratidakmengurangikeabsahanpenghitungan suara.
(7)PadaSetiapakhirtahapanpelaksanaanpemilihanKepalaDesa
dituangkandalamBeritaAcaradanditanda-tanganiolehPanitia Pemilihan.
BAB IX PENETAPAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKANKEPALA
DESA Pasal 25
(1)PanitiaPemilihanmelaporanpelaksanaanpemilihanCalonKepalaDesa
danBeritaAcarapemilihansertapertanggungjawabanbiayapemilihan
disampaikankepadaBPD,selambat-lambatnya7(tujuh)hariterhitung sejak
tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
(2)CalonKepalaDesayangmemperolehsuarasahterbanyakditetapkan
sebagaiCalonKepalaDesaTerpilihdenganKeputusanBPDsetelah menerima
laporan pelaksanaan pemilihan dari Panitia Pemilihan.
(3)DalamhalPerangkatDesayangmencalonkandirisebagaiCalonKepala
DesadantelahditetapkanmenjadiCalonKepalaDesaTerpilih,sebelum
dilantikmenjadiKepalaDesadiberhentikandarijabatannyaolehKepala Desa
atau Penjabat Kepala Desa tanpa persetujuan BPD. - 12 -
(4)BPDmengusulkanpengesahandanpengangkatanCalonKepalaDesa
TerpilihkepadaBupatimelaluiCamatuntukditetapkandandilantik sebagai
Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan
dari Panitia Pemilihan.
(5)Pengusulanpengesahandanpengangkatansebagaimanadimaksudpada ayat
(2) dilampiri : a.Berita Acara penelitian berkas persyaratan
administrasi Calon; b.Berita Acara pelaksanaan ujian penyaringan;
c.Keputusan Panitia tentang penetapan Calon yang berhak dipilih ;
d.Berita Acara pemungutan suara ; e.Berita Acara hasil penghitungan
suara ; f.Keputusan BPD tentang penetapan Calon Terpilih ; g.Berkas
permohonan dan persyaratan administrasi Calon Terpilih ;
h.Surat-surat lain yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa
terdiri dari; Tata Tertib, Susunan Panitia Pemilihan, Kartu Suara,
Surat Undangan Pemilih, Daftar Pemilih Tetap. BAB X PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 26
(1)BupatimengadakanpembinaandanpengawasanpelaksanaanPemilihan
Kepala Desa yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang
ditunjuk.
(2)Pejabatyangditunjukmengkoordinasikanpelaksanaanpembinaandan
pengawasan, bersama instansi
terkait.(3)Pembinaandanpengawasansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
meliputibidangadministrasidantahapanprosespelaksanaanPemilihan
Kepala Desa. BAB XI PEMBERHENTIAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN KEPALA
DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 27
(1)BPDmemberitahukankepadaKepalaDesamengenaiakanberakhirnya
masajabatanKepalaDesasecaratertulis6(enam)bulansebelum berakhir
masa jabatan.
(2)KepalaDesamengajukanpermohonanberhentisecaratertuliskepada
BupatimelaluiCamatpalinglambat6(enam)bulansebelumberakhir masa
jabatannya.
(3)SetelahKepalaDesamenerimapemberitahuanakhirmasajabatandari BPD
paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, harus sudah mengajukan
permohonanberhentisecaratertulisdarijabatannyadanmenyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)
Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat ; (4)Permohonan
berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar
pertimbangandalampemberianpenghargaankepadaKepalaDesayang
bersangkutan. Pasal 28
(1)DalamhalKepalaDesadiberhentikanolehBupati,makaBupati mengangkat
Penjabat Kepala Desa atas usul Camat dengan pertimbangan BPD. - 13
- (2)Apabila Kepala Desa diberhentikan dan belum ditetapkan
Penjabat Kepala
DesamakaCamatatasnamaBupatimenetapkanSekretarisDesaatau
PerangkatDesaLainnyasebagaiPelaksanaTugas(PLT)KepalaDesa dengan
Keputusan Camat. (3)Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Camat atas
nama Bupati.
(4)PenjabatKepalaDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1)selain
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa
berkewajiban melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. (5)Masa jabatan
Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
6 (enam) bulan.
(6)PenjabatKepalaDesadiberhentikanapabilasebelumberakhirmasa
jabatan Penjabat Kepala Desa telah terpilih pejabat Kepala Desa
definitif.(7)Apabila sampai berakhir masa jabatan Penjabat Kepala
Desa belum dapat
melaksanakanPemilihanKepalaDesamakaBupatimengangkatkembali atau
mengangkat pengganti Penjabat Kepala Desa atas usul Camat.
(8)Apabilasampai2(dua)kalimasajabatanPenjabatKepalaDesabelum
dapatmelaksanakanPemilihanKepalaDesamakaBupatimenetapkan
jadwalPemilihanKepalaDesadanmenunjukPenjabatKepalaDesayang
baru.(9)PenjabatKepalaDesadilarangmencalonkanataudicalonkandalam
Pemilihan Kepala Desa.
(10)KepalaDesayanghabismasajabatannyatidakdapatdiusulkanmenjadi
Penjabat Kepala Desa. Pasal 29
(1)KepalaDesadiberhentikansementaraolehBupatitanpamelaluiusulan BPD
apabila :a.Dinyatakanmelakukantindakpidanayangdiancamdenganpidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan
pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
b.Berstatussebagaitersangkadalamtindakpidanakorupsi,tindak
pidanaterorisme,makardan/atautindakpidanaterhadapkeamanan negara.
(2)ApabilakepalaDesadiberhentikansementarasebagaimanadimaksud pada
ayat (1), maka Camat atas nama Bupati menetapkan Sekretaris Desa
atau Perangkat Desa Lainnya sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala
Desa dengan Keputusan
Camat.(3)ApabilasejakpemberhentiansementaraKepalaDesasebagaimana
dimaksudpadaayat(1)diatasdalamwaktu30(tigapuluh)haribelum ada
putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Camat
denganpertimbanganBPDmengusulkanPenjabatKepalaDesakepada Bupati.
(4)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa dengan masa
jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
(5)DalamhalKepalaDesayangdiberhentikansementarahabismasa
jabatannyasebelumadaputusanpengadilanyangmempunyaikekuatan
hukumtetapBupatimemberhentikanKepalaDesadarijabatannyadan
penjabatKepalaDesaberkewajibanmelaksanakanPemilihanKepala Desa. -
14 - BAB XII KEPALA DESA YANG MENCALONKAN DIRI DALAM
PEMILIHANKEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH ATAU PEMILIHAN ANGGOTA
LEGISLATIF Pasal 30
(1)KepalaDesayangmencalonkandiridalamPemilihanKepala
Daerah/WakilKepalaDaerahataupemilihananggotalegislatif
mengajukanpermohonanberhentisementaradarijabatannyasecara tertulis
kepadaBupati melalui Camat, terhitung sejak mendaftarkan diri dalam
Pemilihan Kepala Daerah atau pemilihan anggota legislatif.
(2)Apabila Kepala Desa tidak mengajukan permohonan berhenti
sementara sebagaimanadimaksudpadaayat(1),KepalaDesadiberhentikan
sementara dari jabatannya oleh Bupati .
(3)DalamhalKepalaDesadiberhentikansementara,Bupatimengangkat
Penjabat Kepala Desa atas usul Camat dengan pertimbangan
BPD.(4)DalamhalKepalaDesadiberhentikansementaradanbelumditetapkan
PenjabatKepalaDesamakaCamatatasnamaBupatimenetapkan
SekretarisDesaatauPerangkatDesaLainnyasebagaiPelaksanaTugas (PLT)
Kepala Desa dengan Keputusan Camat. (5)Penjabat Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik oleh Camat atas nama
Bupati.
(6)ApabilaKepalaDesaditetapkantidakterpilihdalampemilihanumum
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)makaPenjabatKepalaDesa
diberhentikandanBupatimengangkatkembaliKepalaDesadalam jabatannya.
(7)ApabilaKepalaDesaditetapkanterpilihdalampemilihanumumsebagaimanadimaksudpadaayat(1)makaKepalaDesadiberhentikan
darijabatannyaolehBupatiterhitungsejakpelantikansebagaiKepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah atau anggota legislatif.
(8)DalamhalKepalaDesadiberhentikandarijabatannyaolehBupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka Penjabat Kepala Desa selain
melaksanakantugas,wewenang,dankewajibanKepalaDesa berkewajiban
melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. BABXIII PENGISIAN SEKRETARIS
DESA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 31
(1)SekretarisDesadijabatdariPegawaiNegeriSipilyangmemenuhi
persyaratan; (2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah : a.berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat ;
b.mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan ;c.mempunyai
kemampuan dibidang administrasi perkantoran ; d.mempunyai
pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;
e.memahami social budaya masyarakat setempat, dan f.bersedia
tinggal didesa yang
bersangkutan.(3)SekretarisDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1)diangkatoleh
Sekretaris Daerah atas nama Bupati. - 15 - Pasal 32
(1)SekretarisDesayangtidakmemenuhipersyaratanuntukdiangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan oleh Bupati; karena : a.Habis
masa jabatannya ; b.Mengundurkan diri, dan c.Meninggal Dunia.
(2)SekretarisDesayangdiberhentikansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
diberikankompensasisesuaidenganketentuanperundang-undangan yang
berlaku. (3)SekretarisDesayangtersangkuttindakpidanadenganancaman
hukumanpalingsingkat5(lima)tahundantelahdinyatakansebagai
tersangkadiberhentikansementaradarijabatannyaolehSekretaris Daerah
atas nama Bupati tanpa usulan BPD.
(4)SekretarisDesasebagaimanadimaksudpadaayat(3)apabilaterbukti
bersalahberdasarkanputusanpengadilanyangmempunyaikekuatan
hukumtetapdiberhentikantidakdenganhormatdarijabatannyaoleh
Bupati,danapabiladinyatakantidakbersalahdiangkatkembalidalam
jabatannya oleh Bupati.
(5)PemberhentianSekretarisDesasebagaimanadimaksudpadaayat(4)
ditetapkan sejak diketahui dan / atau diperoleh amar putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.(6)PengangkatankembaliSekretarisDesasebagaimanapadaayat(4),
ditetapkanolehBupatipalinglambat30(tigapuluh)harisetelah
diketahuidan/ataudiperolehamarputusanpengadilanyangtelah mempunyai
kekuatan hukum tetap. BAB XIV TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIANPERANGKAT DESA Pasal 33
(1)PengisianPerangkatDesaLainnyadengancarapengangkatanyang
dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa.
(2)Panitiasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dibentukdanditetapkan
olehKepalaDesadenganmelibatkanBPDyangdituangkandalam Keputusan
Kepala Desa.
(3)BagiPemerintahDesayangakanmenyelenggarakanpengisianPerangkat
DesaLainnyapalinglamadalamwaktu15(limabelas)harisudah
melaporkankepadaBupatimelaluiCamatdisertaitahapanpengisian serta
keputusan penetapan panitia Pasal 34
(1)PanitiapengisianPerangkatDesaLainnyamengumumkanpendaftaran Calon
Perangkat Desa Lainnya tahap I (satu) selama 14 (empat belas) hari
ditempat-tempatumumyangmudahdiketahuimasyarakatsetempat dengan
mencantumkan persyaratan calon.
(2)ApabilatidakterdapatpendaftarCalonPerangkatDesaLainnyaatau
hanyaterdapat1(satu)orangbakalcalon,Panitiamengumumkandan
membukapengumumanpendaftarantahapII(kedua)selama7(tujuh) hari.
(3)ApabilasampaidenganberakhirnyamasapendaftaranCalonPerangkat
DesaLainnyatahapII(dua)belumdiperolehbakalCalonatauhanya - 16 -
terdapat1(satu)bakalCalonyangmendaftarkandiri,makapanitia membuka
pengumuman pendaftaran tahap III (tiga) selama 5 (lima) hari.
(4)Setiaptahapanpenutupanpendaftarandisertaidenganberitaacara
penutupan yang ditandatangani oleh panitia.
(5)SetelahberakhirmasapendaftaranBakalCalonPerangkatDesaLainnya
tahap III (tiga), ditentukan sebagai berikut :
a.ApabilatidakterdapatBakalCalon,makapengisianPerangkatDesa
Lainnyaditundadalamwaktupalinglama90(sembilanpuluh)hari
setelahpengumumanpendaftaranCalonPerangkatDesaLainnya
tahapIII(tiga)ditutup,makaPanitiamembukapendaftarankembali yang
mekanismenya sebagaimana telah diatur pada ayat (1), ayat (2),ayat
(3) dan ayat (4). b.Apabila hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon
Perangkat Desa Lainnya,
makadapatdilaksanakanpengisianPerangkatDesaLainnyadengan
calontunggalsetelahterlebihdahulumendapatpersetujuanKepala Desa.
Pasal 35
(1)PanitiaPengisianPerangkatDesaselainmelakukanpendaftaranjuga
melakukan penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa
(2)PelaksanaanpenjaringanBakalCalonPerangkatDesayangdilakukan
olehPanitiaPengisianPerangkatDesasebagaimanadimaksudpadaayat (1),
adalah sebagai berikut :
a.melakukanpenelitiandanpemeriksaanberkasadministrasiBakal Calon
Perangkat Desa yang telah mendaftarkan diri ;
b.Melakukanklarifikasifaktualterhadappersyaratanadministrasi Bakal
Calon Perangkat Desa pada lembaga / instansi terkait apabila
ditemukanindikasipersyaratanadministrasidimaksud keabsahannya
diragukan.(3)Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
yaitu : a. ApabilaberkaspersyaratanBakalCalonPerangkatDesatelah
memenuhiketentuan,yangbersangkutanlolosuntukmengikuti tahapan
penyaringan yang berupa seleksi ujian tertulis ; b. Apabila
terdapat berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak
memenuhi ketentuan, yang bersangkutan tidak dapat mengikuti tahapan
selanjutnya;(4)Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Administratif Bakal
Calon Perangkat Desa Pasal 36 (1)Penyaringan Bakal Calon Perangkat
Desa dilakukan dalam bentuk seleksi ujian
tertulis.(2)Dalampelaksanaanseleksiujiantertulis,PanitiaPengisianPerangkat
DesamembentukTimkhususpalingbanyak5(lima)orangpersonil
Panitiayangdipandangmampuuntukmenyusunsoaldankoreksiujian
tertulisdanditetapkandenganKeputusanKetuaPanitiaPengisian Perangkat
Desa,(3)Tim Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib
menjamin kerahasiaan soal, kejujuran dan transparansi dalam
pelaksanaan koreksi ; (4)
DalamhalPanitiasebagaimanadimaksudayat(1)tidakmampu
menyusunsoalujiantertulis,dapatmemintabantuankepadapihaklain
yangmempunyaikompetensidalampenyusunansoalsertasanggup - 17 -
menjaminkerahasiannyayangdibuktikandenganperjanjianbermaterai cukup
serta mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa dan BPD.
(5)Pelaksanaanujianyangmeliputitempat,tanggal,waktudantatatertib
ujian ditentukan dalam Keputusan Ketua Panitia serta dilaporkan
kepada BPD untuk disampaikan ke Bupati melalui Camat.
(6)Apabilanilaistandartkelulusantelahditurunkanmenjadirata-rata50
(lima puluh) termasuk nilai pengetahuan agama, tidak terdapat calon
yang mencapainilaidimaksud,makapanitiamengumumkantidakterdapat
calonyanglulus.Setelahpengumumantersebutpalinglamadalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari maka Panitia membuka pendaftaran baru.
(7)Pendaftaranbarusebagaimanadimaksudpadaayat(6)diikutidengan
perubahan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa.(8)PelaksanaanpenyaringanBakalCalonKepalaDesadituangkandalam
Berita Acara. Pasal37
(1)PerangkatDesa,MantanKepalaDesadanKaryawanDesadapat
mendaftarkandiridalampengisianPerangkatDesaLainnyasepanjang
memenuhi persyaratan.
(2)ApabiladalamujiantertulisterdapatcalondariPerangkatDesa,mantan
PerangkatDesa,MantanKepalaDesaatauKaryawanDesa,memperoleh
nilairata-ratatertinggisamadenganCalondariumum,makayang
diprioritaskanmenjadiPerangkatDesaLainnyaadalahPerangkatDesa,
mantan Perangkat Desa atau Karyawan Desa.
(3)PerangkatDesadanKaryawanDesayangdinyatakanlulusdandiangkat
menjadi Perangkat Desa Lainnya, harus mengundurkan diri darijabatan
sebelumnya. Pasal38
(1)PanitiamelaporkanhasilpelaksanaanPengisianPerangkatDesaLainnya
kepadaKepalaDesapalinglama7(tujuh)haridengantembusanKetua
BPDsetelahtahapanpelaksanaanPengisianPerangkatDesaLainnya selesai.
(2)BPDsetelahmenerimatembusanlaporanhasilpelaksanaanPengisian
PerangkatDesaLainnyadariPanitiaPengisianpalinglama7(tujuh)hari
harussudahmemberikanpersetujuanpengangkatanPerangkatDesa Lainnya
kepada Kepala Desa. (3)Apabila dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari
sebagaimana dimaksud pada
ayat(2)BPDbelummemberikanpersetujuan,makadianggapBPD menyetujui dan
Kepala Desa dapat menetapkan serta melantik Perangkat Desa Lainnya.
(4)Sebelummemangkujabatannya,PerangkatDesaLainnyamengucapkan
sumpah/janji sebagai berikut :
DemiAllah(Tuhan),sayabersumpah/berjanjibahwasayaakan memenuhi
kewajiban saya selaku ............ dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnyadanseadil-adilnya;bahwasayaakanselalutaatdalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang
Dasar1945sertamelaksanakansegalaperaturanperundang-undangan
denganselurus-lurusnyayangberlakubagidesa,daerahdanNegara Kesatuan
Republik Indonesia. - 18 - BAB XV PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Pasal 39
(1)PemberhentianPerangkatDesaLainnyakarenamasajabatanberakhir,
mengundurkandiridanmeninggalduniaditetapkandenganKeputusan Kepala
Desa dan memberitahukan kepada BPD serta melaporkan kepada
BupatimelaluiCamat,palinglambat15(limabelas)harisejaktanggal
penetapan.
(2)PemberhentianPerangkatDesaLainnyayangdisebabkanmelanggar
larangandantelahdiberhentikansementara,apabilaakandilakukan
pemberhentiantetapKepalaDesadenganpersetujuanBPDmengajukan
rekomendasi kepada Bupati melalui
Camat.(3)Rekomendasidiajukansetelahmasapemberhentiansementaraberakhir
dan perangkat desa lainnya dimaksud terbukti tidak memperhatikan
atau tidakmemenuhikewajibanyangmenjaditanggungjawabnya,BPD
memberikanpersetujuanataspengajuanrekomendasisebagaimana
dimaksudpadaayat(2)palinglama7(tujuh)harisetelahmenerima
pengajuandariKepalaDesa,apabilasampaibataswaktuBPDbelum memberikan
persetujuan maka BPD dianggap menyetujui.
(4)Jikasebelumsampaibataswaktusebagaimanadimaksudayat(3)BPD
menolakatautidakmenyetujui,makaKepalaDesamelaporkankepada Bupati
untuk diadakan pemeriksaan dan untuk mendapatkan keputusan.
(5)PemberhentianPerangkatDesaLainnya,yangdisebabkanmelakukan
tindakpidanadenganancamanhukuman5(lima)tahunataulebihdan
telahdinyatakanbersalahberdasarkanputusanpengadilanyang
mempunyaikekuatanhukumtetap,palinglama30(tigapuluh)hari setelah
diterimanya putusan tersebut tanpa persetujuan BPD.
(6)PemberhentianPerangkatDesaLainnyayangberakhirmasajabatan
ditetapkanolehKepalaDesadenganpersetujuanBPDyangdiajukan paling
lama 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa jabatan.
(7)Persetujuansebagaimanadimaksudpadaayat(4),harussudahditerima
olehKepalaDesapalinglama5(lima)harisebelumberakhirmasa
jabatan,apabilasampaidenganbataswaktudimaksudbelumditerima, Kepala
Desa menetapkan pemberhentiannya.
(8)PerangkatDesaLainnyayangmencalonkandiridalamPemilihanKepala
Daerah/WakilKepalaDaerahmengajukancutiterhitungsejak mendaftarkan
diri dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
(9)Perangkat Desa Lainnya yang mencalonkan diri dalam Pemilihan
Anggota
LegislatifdiberhentikanolehKepalaDesasejakmendaftarkandiridalam
Pemilihan Anggota Legislatif. (10)Cuti dan Pemberhentian Perangkat
Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan (9) dilaporkan
kepada Bupati melalui Camat. Pasal 40
(1)PerangkatDesaLainnyayangdiangkatberdasarkanUndang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 yang telah habis masa jabatannya, dapat diangkat
kembaliuntukjabatanyangsamasampaibatasusia60(enampuluh) tahun. - 19
- (2)PemerintahDesamelaksanakanprosespengangkatankembaliJabatan
PerangkatDesaLainnyatersebut,palinglambat1(satu)bulansebelum
berakhirnya masa jabatan yang
bersakutan.(3)PelantikanPerangkatDesaLainnyatersebut,dilaksanakanbertepatan
dengan akhir masa jababatan yang
bersangkutan(4)Pengangkatankembaliperangkatdesayanghabismasajabatannya
sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan persyaratan sebagai berikut
:a.Memenuhi persyaratan menjadi perangkat desa
lainnya;b.TidakpernahmendapatsanksihinggaTegorankeIIIataulebihberat
terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan;c.Mendapatkan
persetujuan BPD;d.Mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau pejabat
lain yang ditujuk. Pasal 41
(1)ApabilaKepalaDesatidakmelakukanprosespengangkatankembali
Perangkat Desa Lainnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah habis
masa jabatannya, maka Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui
Camat, penyebab tidak dilaksanakannya ketentuan
tersebut.(2)Bupatimemerintahkanpejabatyangberwenanguntukmelakukan
pemeriksaan, apabila Kepala Desa tidak melaksanakan sebagaimana
pada ayat(1). BAB XVI TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KARYAWAN DESA Pasal 42
(1)MekanismepengangkatandanpemberhentiansertaTugasPokokdan Fungsi
Karyawan Desa diatur dalam Peraturan Desa. (2)Pengangkatan Karyawan
Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan
BPD.Pasal 43
PeraturanDesatentangPengangkatandanPemberhentiansertaTugasPokok dan
Fungsi Karyawan Desa paling sedikit meliputi : (1) Persyaratan(2)
Tata Cara Pengangkatan(3) Pemberhentian Karyawan Desa(4) Larangan
Karyawan Desa(5) Sanksi (6) Hak dan kewajiban (7) Kedudukan, tugas
pokok dan fungsi (8) Masa jabatanBAB XVII PEMBENTUKAN BPD Pasal 44
(1)KepalaDesamengadakanmusyawarahdesauntukmembentukPanitia
PenjaringanAnggotaBPDyangditetapkandenganKeputusanKepala Desa.
(2)Musyarawah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
unsur BPD, Perangkat Desa dan Ketua RT/RW, pemuka agama, pemangku
adat serta tokoh masyarakat desa setempat. - 20 -
(3)PanitiaPenjaringanAnggotaBPDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak 15 (lima belas)
orang.
(4)SusunanPanitiaPenjaringanAnggotaBPDdipilihdaridanolehanggota
Panitia Penjaringan dengan difasilitasi Kepala Desa, sebagai
berikut: a.Ketua merangkap anggota. b.Wakil Ketua merangkap
anggota. c. Sekretaris merangkap anggota. d. Anggota. (5)Panitia
Penjaringan Anggota BPD tidak dapat dicalonkan menjadi anggota
BPD,danapabiladicalonkanmenjadianggotaBPD,makayang
bersangkutanharusmengundurkandiridandigantikandariunsur sebagaimana
dimaksud pada ayat (2). Pasal 45 Panitia Penjaringan Anggota BPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39ayat (1) mempunyai tugas :
a.Menyiapkan administrasi penjaringan Calon Anggota BPD ;
b.Menetapkan keterwakilan wilayah penjaringan Calon Anggota BPD ;
c.Memfasilitasi penunjukan utusan wilayah dalam penentuan anggota
BPD ; d.Memfasilitasi dan melakukan penjaringan Calon Anggota BPD ;
e.Meneliti dan memeriksa persyaratan Calon Anggota BPD yang
diusulkan dari masing-masing keterwakilan wilayah ; f.Membuat
Berita Acara hasil pelaksanaan penjaringan dari masing-masing
keterwakilan wilayah ; g.Mengumumkan Calon Anggota BPD yang
memenuhi persyaratan ; h.Melaporkan hasil penjaringan Calon Anggota
BPD kepada Kepala Desa. Pasal 46 Panitia Penjaringan Anggota BPD
melaksanakan tugasnya setelah dilantik oleh
KepalaDesa,palinglama30(tigapuluh)hariharussudahmelaporkanhasil
penjaringan calon anggota BPDkepada Kepala Desa. Pasal 47
(1)PenentuanketerwakilanwilayahdidasarkanpadaDusunatauRT/RWdengan
pedoman pada jumlah anggota BPD Desa setempat.
(2)JumlahCalonAnggotaBPDmasing-masingketerwakilanwilayah
ditetapkanolehPanitiaPenjaringanAnggotaBPD,berpedomanpada jumlah
anggota BPD Desa setempat.
(3)Jumlahutusanmusyawarahdariketerwakilanwilayahditetapkanoleh
PanitiaPenjaringanAnggotaBPDberdasarkanproporsionaljumlah penduduk.
(4)Utusanmusyawarahsebagaimanadimaksudpadaayat(3)merupakan
utusanketerwakilanwilayahuntukmengikutimusyawarahpenetapan anggota
BPD. (5)CalonanggotaBPDtidakbolehditetapkansebagaiutusanmusyawarah
dari keterwakilan wilayah. (6)Penetapan Calon Anggota BPD dan
utusan musyawarah dari keterwakilan
wilayahdilakukansecaramufakat,danapabilatidaktercapaikata mufakat
dilakukan secara voting. Pasal 48 (1)Mekanisme penentuan Anggota
BPD adalah sebagai berikut : - 21 - a.Kepala Desa setelah menerima
laporan hasil penjaringan dari Panitia, paling lama 3 (tiga) hari
mengadakan musyawarah penetapan Anggota BPD ;b.Peserta musyawarah
penetapan anggota BPD terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan
utusan keterwakilan wilayah ; c.Musyawarah penetapan anggota BPD
dipimpin oleh Kepala Desa dan difasilitasi oleh Camat atau pejabat
yang ditunjuk ;
d.Pengambilankeputusandilakukandengancaramusyawarahdan
mufakatolehpesertamusyawarah,apabilatidaktercapaikata mufakat
dilakukan secara voting.
(2)PenetapananggotaBPDdituangkandalamBeritaAcaradanditetapkan
denganKeputusanKepalaDesauntukdisampaikankepadaBupati melalui
Camat, guna mendapatkan pengesahan. (3)Pengajuan pengesahan Anggota
BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
Pasal 49
(1)BiayaprosespenjaringandanpenetapanAnggotaBPDdibebankanpada
APBDes, dan dapat dibantu dari APBD Kabupaten.
(2)PanitiaPenjaringanAnggotaBPDberakhirtugasnyasetelahkeanggotaan
BPD terbentuk dan disahkan oleh Bupati. Pasal 50
(1)Palinglama7(tujuh)harisetelahAnggotaBPDdilantikolehBupatiatau
Pejabatyangditunjuk,harusmengadakanrapatuntukmenentukan
kepengurusan BPD terdiri 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil
Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris. (2)Rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang anggota yang usianya tertua dan
dibantu seorang anggota yang usianya termuda.
(3)Palinglama7(tujuh)harisetelahterbentukkepengurusan,BPD melakukan
Rapat Khusus Anggota BPD untuk menyusun Tata Tertib BPD.
(4)TataTertibBPDsebagaimanadimaksudpadaayat(3),sekurang-kurangnya
mengatur tentang : a.Kode etik anggota BPD ; b.Pembagian tugas
pengurus ; c.Jenis rapat ; d.Penentuan waktu rapat ; e.Pimpinan
Rapat ; f.Tata Cara Rapat dan penyampaian pendapat ; g.Tata cara
pengambilan keputusan rapat ; h.Tata cara pemberian sanksi
pelanggaran kepada anggota BPD ; i.Tata cara cuti keanggotaan BPD ;
(5)Tatatertibsebagaimanadimaksudpadaayat(4)ditetapkandengan
KeputusanBPD,selanjutnyadisampaikankepadaBupatidengan tembusan
Camat dan Kepala Desa.
(6)Cutisebagaimanadimaksudpadaayat(4)hurufi,diberikanoleh pimpinan
BPD. - 22 - Mekanisme Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Pasal 51
(1)ApabilaterjadiAnggotaBPDberhentisebelummasajabatannyaberakhir
karenameninggalataudiberhentikan,PimpinanBPDmengadakan
musyawarahBPDuntukmengusulkanpemberhentianAnggotaBPD
kepadaKepalaDesadan/atauPenjabatKepaladesadanselanjutnya
KepalaDesadan/atauPenjabatKepalaDesamemberhentikanAnggota BPD yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
(2)ApabilaterjadiAnggotaBPDberhentisebelummasajabatannyaberakhir
karenaataspermintaansendiri/mengundurkandiri,makayang
bersangkutanmengajukanpermohonanberhentikepadaKetuaBPD dengan
tembusan Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa.
(3)AtaslaporansebagaimanadimaksudpadaAyat(2),BPDmengadakan
musyawarahpengusulanpemberhentiananggotaBPDkepadaKepala
Desa/PenjabatKepalaDesa,yangselanjutnyaolehKepalaDesa
memberhentikan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa. (4)DalammusyawarahBPDsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan(2)
sekaligusmembahasdanmengusulkanPenggantiAntarWaktuAnggota BPD yang
berasal dari warga masyarakat yang sudah ditetapkan menjadi
CalonAnggotaBPDpadawilayahyangdiwakilidarianggotaBPDyang
berhentikepadaKepalaDesauntukditetapkansebagaiPenggantiAntar Waktu
Anggota BPD dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 52.
1)DalamhaltidakterdapatCalonAnggotaBPDsebagaimanadimaksud pada
pasal 50 dapat diusulkan warga masyarakat yang sudah ditetapkan
menjadiCalonAnggotaBPDdariketerwakilanwilayahlainnyasebagai
Pengganti Antar Waktu Anggota BPD yang ditetapkan oleh Kepala
Desa.2)PenetapanCalonPenggantiAntarWaktuBPDdariketerwakilanwilayah
lainnyasebagaimanadimaksudAyat(1)berdasarkanmusyawarahBPD
bersamaPemerintahDesasertamempertimbangkanmasukandari
PerangkatDesa,unsurRT/RW,unsurPemukaAgamadanunsurTokoh masyarakat.
3)ApabilapadamusyawarahsebagaimanadimaksudAyat(2)tidak
menetapkanPenggantiAntarWaktuAnggotaBPDdariketerwakilan wilayah
lain dari anggota BPD yang berhenti, maka Kepala Desa bersama
BPDmembentukPanitiaPenjaringanuntukmenentukanketerwakilan wilayah
dimaksud untuk menjadi Pengganti Antar Waktu Anggota BPD. Pasal 53
1)KepalaDesa/PenjabatKepalaDesamengusulkanPengesahan
pemberhentianAnggotaBPDsekaliguspengesahanPenggantiAntar Waktu
Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.
2)PenggantiAntarWaktuAnggotaBPDyangtelahdisahkanBupatiatau
Pejabatyangditunjuk,dilantikCamatatasnamaBupatidiKantor
KecamatanatautempatlainyangditentukanolehCamatdengan
menghadirkanKepalaDesa/PenjabatKepalaDesabesertaPerangkat Desa,
Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, Pemangku Adat dari desa yang
bersangkutan. - 23 - Pasal 54
PengelolaankeuanganBPDdilaporkanolehKetuaBPDkepadaKepalaDesa
selakupemegangkekuasaanpengelolaankeuangandesasetiapakhirtahun
anggaran. BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 Pada saat
peraturan ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54
Tahun2009tentangPemerintahanDesadicabutdandinyatakantidak berlaku.
BABXIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Peraturan Bupati ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.
Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan
BupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaerahKabupaten Bojonegoro.
Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 22 Desember 2011 BUPATI
BOJONEGORO, ttd. H. S U Y O T O Diundangkandi Bojonegoro pada
tanggal 22 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
ttd. Drs. SOEHADI MOELJONO,MM Pembina Utama Madya NIP. 19600131
198603 1 008 BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2012 NOMOR
11. Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO Drs. SOEHADI MOELJONO,MM Pembina Utama Madya NIP.
19600131 198603 1 008 - 24 - I.BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA
II.BERITAACARAHASILPENGHITUNGANSUARADALAMPEMILIHAN KEPALA DESA
III.KEPUTUSANBADANPERMUSYAWARATANDESATENTANGPENETAPAN CALON KEPALA
DESA TERPILIH
IV.KEPUTUSANPANITIAPEMILIHANKEPALADESATENTANGPENETAPAN CALON YANG
BERHAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
V.BERITAACARAPENELITIANBERKASPERSYARATANADMINISTRATIF BAKAL CALON
KEPALA DESA VI.BERITAACARAUJIANPENYARINGANTERTULISBAKALCALONKEPALA
DESA VII.BERITA ACARA KOREKSI HASIL UJIAN BAKAL CALON KEPALA DESA
VIII.KEPUTUSANBADANPERMUSYAWARATANDESATENTANGPANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA IX.SURAT PANGGILAN UNTUK PEMILIH X.TANDA BUKTI
PENDAFTARAN XI.DAFTARPEMILIHSEMENTARA/TAMBAHAN/TETAPPADAPEMILIHAN
KEPALA DESA XII.KEPUTUSANKEPALADESATENTANPEMBENTUKANPANITIA
PENJARINGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA XIII.BERITA ACARA
PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD DARI WILAYAH XIV.LAPORAN PELAKSANAAN
HASIL PENJARINGAN CALON ANGGOTA BPD
XV.BERITAACARAPEMBENTUKANPESERTAMUSYAWARAHPENETAPAN ANGGOTA BPD
DARI WILAYAH XVI.BERITA ACARA PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD
XVII.KEPUTUSANKEPALADESATENTANGPENETAPANANGGOTABADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
XVIII.PENYAMPAIANKEPUTUSANKEPALADESATENTANGPENETAPAN ANGGOTA BPD
DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 66TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA