Page 1
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 2 5
6. URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN
6.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan pada urusan perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk
meningkatkan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan
daerah, meningkatkan kerjasama pembangunan daerah, dan meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
Program pada urusan perencanaan pembangunan yang dilakukan pada tahun 2015
adalah:
Program Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan untuk peningkatan kinerja SDM dan penunjang
penyelenggaraan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan administratif dan penunjang
perkantoran.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program ini diarahkan pada peningkatan kemampuan aparatur perencana.
4. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program ini diarahkan pada peningkatan disiplin aparatur dan peningkatan kualitas
pelaporan.
Program Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan :
1. Program Pengembangan Data/Informasi
Program ini diarahkan pada ketersediaan data dan informasi melalui pengembangan
system informasi profil daerah; dokumentasi dan publikasi hasil-hasil penelitian;
pengembangan sistem perencanaan, monitoring dan pengendalian kegiatan berbasis
web, koordinasi penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang, monitoring dan
evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
2. Program Kerjasama Pembangunan
Program ini diarahkan pada meningkatnya kerjasama perencanaan pembangunan
melalui fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga berupa kerjasama penelitian
dan pengabdian masyarakat dengan Perguruan Tinggi; serta fasilitasi kerjasama
dengan lembaga masyarakat melalui fasilitasi kegiatan Dewan Pertimbangan
Pembangunan Kota (DP2K) dan SIMA Banger;
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
Program ini diarahkan pada koordinasi perencanaan infrastruktur; review Buku Putih
Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota; serta Study Integrasi Pasar Johar.
Page 2
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 2 6
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan pada sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
peningkatan kapasitas teknis perencanaan daerah; serta fasilitasi dan koordinasi
kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan pada penetapan RKPD Kota Semarang tahun 2016 dan
Perubahan RKPD tahun 2015; koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan; penyelenggaraan Musrenbang Kota dalam rangka penyusunan RKPD
tahun 2016; penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS; serta penyusunan Naskah
Akademik dan Rancangan Teknokratik RPJMD.
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan
ekonomi melalui penyusunan rencana pengembangan FEDEP; penyusunan Rencana
Induk Pengembangan Ekonomi; penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan
bagi Pengembangan UMKM; serta koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi.
7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Program ini diarahkan pada ketersediaan dokumen perencanaan sosial dan budaya
melalui koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; verifikasi
dan identifikasi warga miskin; koordinasi perencanaan bidang pemerintahan; fasilitasi
kegiatan TKPKD; pemetaan dan pengembangan web warga miskin; pendampingan
kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); koordinasi
Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY).
6.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis
strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan perencanaan
pembangunan daerah. Dokumen perencanaan yang dihasilkan merupakan acuan bagi
penyusunan kebijakan dan arahan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai visi, misi dan
tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Urusan perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui strategi pengembangan
sistem perencanaan daerah yang partisipatif dengan kebijakan yang diarahkan pada
fasilitasi proses perencanaan teknokratik, politik, partisipatif, top down – bottom up secara
selaras. Selain itu pencapaian urusan perencanaan pembangunan juga dilakukan dengan
fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam melakukan kontrol serta evaluasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Strategi lain yang dilakukan adalah dengan penguatan kapasitas kelembagaan
perencana dengan kebijakan yang diarahkan pada fasilitasi proses perencanaan taktis
Page 3
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 2 7
strategis bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan perencanaan pengembangan
wilayah dan infrastruktur; pengembangan keterbukaan informasi perencanaan;
pengembangan data dan informasi daerah berbasis IT, serta peningkatan publikasi dan
dokumentasi produk-produk perencanaan.
Selama tahun 2015, hasil kinerja urusan Perencanaan Pembangunan adalah sebagai
berikut :
1. Tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016
dan Perubahan RKPD Tahun 2015
RKPD Kota Semarang Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan tahun 2016
yang disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-
2025, terutama berfokus pada prioritas sasaran program pada tahapan periode lima
tahun ketiga. Hal ini dilakukan karena belum tersusunnya RPJMD Kota Semarang
Tahun 2016-2021. Dokumen RKPD 2016 ini menjadi pedoman bagi penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2016. RKPD Kota Semarang Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan
Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2016.
Sedangkan untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan pada Perubahan
APBD Tahun 2015, disusun RKPD Perubahan Tahun 2015 yang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2015.
2. Penyusunan dan Pembahasan KUA/PPAS Tahun 2016 dan KUA/PPAS Perubahan
Tahun 2015
Berdasarkan RKPD tahun 2016, disusun Sesuai dengan Untuk memberikan arahan
bagi penyusunan dan pembahasan RAPBD TA 2016, maka pada tahun 2015 telah
dilaksanakan penyusunan dan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016. KUA Tahun 2016
disepakati melalui Nota Kesepakatan Nomor 900/523 dan 910/496/2015 tanggal 24
Agustus 2015. Untuk PPAS disepakati dengan Nota Kesepakatan Nomor Nomor
900/524 dan 910/497/2015 tanggal 24 Agustus 2015.
Sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan Tahun 2015, telah disusun dan
disepakati KUA/PPAS Perubahan Tahun 2015. Untuk KUA Perubahan 2015
disepakati melalui Nota Kesepakatan Nomor 900/527 dan 910/557/2015 tanggal 14
September 2015. Sedangkan PPAS Perubahan 2015 disepakati dengan Nota
Kesepakatan Nomor 900/528 dan 910/558/2015 tanggal 14 September 2015.
Page 4
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 2 8
3. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tahun
2016
Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan adalah pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk mendorong peran
serta masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Partisipasi tersebut terwadahi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang). Untuk penyusunan RKPD, tiap tahun diselenggarakan Musrenbang
yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Rembug Warga, Musrenbang di
tingkat kelurahan, Musrenbang di tingkat kecamatan dan Musrenbang di tingkat kota.
Untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan Rembug Warga, Musrenbang
Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD tahun 2017,
disusun Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pelaksanaan Rembug Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan
dan Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Semarang Tahun 2017.
Sejak tahun 2013, Musrenbang telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi
untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan hasil Musrenbang.
Total seluruh usulan masyarakat yang disampaikan pada Musrenbang tahun 2015
sebanyak 5.985 usulan. Dari jumlah usulan tersebut, sebanyak 4.113 usulan atau
68,72% telah direalisasikan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan dan
SKPD teknis. Jumlah tersebut menurun dibandingkan persentase di tahun
perencanaan 2014 yang mencapai 78%. Penurunan ini antara lain terkait dengan
aturan tentang hibah dan bantuan sosial di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah.
4. Tersedianya data dan informasi untuk mendukung penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan
Penyediaan data dan informasi yang akurat dan terbaru merupakan hal penting untuk
mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Pada tahun
2015, pengembangan penyediaan data dan informasi pada urusan perencanaan
pembangunan dilaksanakan melalui:
a) Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), yang menghasilkan
dokumen sebagai berikut:
Buku 8 kelompok Data Profil Daerah (Numerik) Kota Semarang Semester I
dan II Tahun 2015
Dokumen 8 Kelompok Data Tingkat Kecamatan Semester I & II Tahun
2015
Buku Profil Daerah Tahun 2015
Page 5
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 2 9
Buku Peta Sarana & Prasarana Kelurahan di Kecamatan Semarang Utara dan
Gunungpati
Buku Rangkuman 8 Kelompok Data Kota Semarang Tahun 2010-2015
Entry Basis Data SIPD pada Website Ditjen Bangda Kementrian Dalam
Negeri
b) Pelaksanaan Dokumentasi dan Publikasi Hasil-Hasil Penelitian
Sebagai bentuk publikasi dan sosialisasi terhadap hasil penelitian, temuan
teknologi dan produk unggulan karya inovasidari pemerintah, akademisi, dunia
usaha dan masyarakat serta sebagai upaya untuk membangkitkan minat
masyarakat dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi tepat guna, pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
Penerbitan Jurnal Riptek sebanyak dua edisi yang berisi publikasi ilmiah,
penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Bappeda dan masyarakat
Pelaksanaan Lomba Kreatifitas dan Inovasi (KRENOVA) untuk kategori
pelajar, mahasiswa dan umum.
Keikutsertaan pada kegiatan Pameran Produk Inovasi (PPI) Jawa Tengah
yang diadakan oleh Balitbang Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 24 s/d 26
November 2015 di Gedung Lawang Sewu dengan stand Pemerintah Kota
Semarang yang menampilkan temuan dari pemenang Lomba Krenova Kota
Semarang tahun 2014 dan hasil pengembangan inovasi teknologi tepat guna
dari pelajar SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Kota Semarang di
bidang energi, air, dan pangan.
c) Pemanfaatan teknologi informasi merupakan kebutuhan di era saat ini,
termasuk untuk menunjang pelaksanaan administrasi perkantoran di Bappeda.
Di tahun 2015, Bappeda melaksanakan kegiatan pengembangan dan
penyempurnaan sistem e-office untuk mendukung administrasi surat dan tindak
lanjutnya serta penyempurnaan tampilan dan konten website Bappeda yang
dapat diakses di www.bappeda.semarangkota.go.id. Sedangkan untuk
mendukung penatausahaan pengelolaan barang habis pakai, telah dibuat
software aplikasi bahan habis pakai.
d) Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang.
Di tahun 2015, Kota Semarang menerima dan melaksanakan anggaran untuk
Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah
kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota
dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan
Page 6
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 3 0
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Untuk
meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan Tugas Pembantuan
tersebut, dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
Pemantauan Lapangan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang
Tahun 2015
Penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan Kota Semarang tahun 2015
Pelaksanaan rapat koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota
Semarang Tahun 2015
Pelaksanaan pelatihan aplikasi pelaporan tugas pembantuan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.
e) Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
Dalam rangka penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah
yang akurat dan periodik, dilaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan
pelaporan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang
menghasilkan keluaran sebagai berikut:
Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Triwulan I-IV Tahun 2015
Laporan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015
Pengembangan Sistem Aplikasi Monev Simperda
f) Tersedianya dokumen Evaluasi RPJMD Kota Semarang Tahun 2010-2015
Sebagai bahan dan landasan untuk penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021,
dilaksanakan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2010-2015. Evaluasi ini
untuk melihat capaian-capaian kinerja yang telah dilaksanakan.
5. Tersusunnya Dokumen Rancangan Teknokratik dan Naskah Akademik RPJMD
Tahun 2016-2020
Sejalan dengan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, di tahun 2016 harus
dilaksanakan penyusunan RPJMD tahun 2016-2021. Sebagai persiapann penyusunan
RPJMD di tahun 2016,maka di tahun 2015 dilaksanakan kegiatan penyusunan
Rancangan Teknokratik RPJMD dan Naskah Akademis RPJMD. Rancangan
Teknokratik RPJMD dan Naskah Akademis RPJMD merupakan dokumen yang
disusun berdasarkan kajian ilmiah sebagai bahan masukan bagi Walikota terpilih
dalam penyusunan RPJMD.
6. Terlaksananya kerjasama penelitian dengan Perguruan Tinggi di Kota Semarang
Page 7
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 3 1
Pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan penelitian dengan judul sebagai berikut:
a) Kajian Kelembagaan LITBANG di Kota Semarang(kerjasama dengan Fak.
Teknik UNDIP Semarang)
b) Kajian Strategis Kelitbangan 2016 – 2021 di Kota Semarang (kerjasama dengan
Fak. Teknik UNDIP Semarang)
c) Kajian Pengelolaan Kebencanaan di Kota Semarang (kerjasama dengan Fak.
Teknik UNDIP Semarang)
d) Faktor-Faktor Spasial dan Non Spasial yang Mempengaruhi Keberhasilan
FEDEP (Forum for Economic Development Employment Promotion) di Kota
Semarang (kerjasama dengan Fak. Teknik UNDIP Semarang)
7. Terlaksananya Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang Tahun 2015-
2020
Peningkatan daya saing merupakan agenda penting dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat yang dilaksanakan antara lain melalui inovasi dalam pembangunan yang
berjalan secara komprehensif dan terkolaborasi antar aktor pembangunan.
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama
dalam inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan
sistem inovasi. Setiap Pemerintah Daerah harus melakukan beberapa poin penting
tentang penguatan SIDa, yaitu kebijakan membuat tim koordinasi dan Roadmap
SIDa, penataan SIDa baik kelembagaan maupun sumberdaya SIDa, mengembangkan
SIDa melalui potensi lokal, dan melakukan koordinasi dan pelaporan hingga
pemerintah pusat. Untuk mendukung hal tersebut, di tahun 2015 dilaksanakan
pembentukan Tim Koordinasi SIDa, roadmap SIDa, dan draft Perwal Roadmap SIDa.
8. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan di Kota Semarang, yang terdiri dari :
a. Kajian/dokumen perencanaan ekonomi:
Dokumen Rencana Induk Pengembangan Ekonomi (RIPE)
Penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan bagi Pengembangan
UMKM
Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) tentang pengembangan
perekonomian Kota Semarang
b. Kajian/dokumen perencanaan sosial budaya dan pemerintahan:
Draft Peraturan Walikota Semarang tentang rencana Aksi Daerah Kota
Layak Anak (RAD KLA)
Fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) yang antara lain menghasilkan Dokumen Strategi Penanggulangan
Page 8
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 3 2
Kemiskinan Daerah (SPKD) 2016-2020 dan Laporan Pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
Dokumen Kajian Pendidikan Untuk Semua (PUS)
Koordinasi Pendampingan Kegiatan Perencanaan Penganggaran Responsif
Gender (PPRG)
c. Kajian/dokumen perencanaan infrastruktur:
Dokumen pemutakhiran (review) Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota
Semarang Tahun 2015-2019
Dokumen Study Integrasi Pasar Johar
Koordinasi Penanganan Kawasan Kumuh, antara lain melalui program
Kampung Bahari Tambak Lorok, program Penataan Lingkungan
Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK), program Neighborhood
Upgrading and Shelter Project (NUSP), Program Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman (P2KKP).
9. Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin
Untuk menghasilkan data warga miskin yang akurat, di tahun 2015 dilaksanakan
kegiatan verifikasi dan identifikasi warga miskin untuk memperbarui database warga
miskin Kota Semarang. Hasil pendataan tersebut ditetapkan dengan Keputusan
Walikota Semarang Nomor 050/680/2015 tentang Penetapan Warga Miskin Kota
Semarang Tahun 2015 yang menetapkan jumlah warga miskin di Kota Semarang
tahun 2015 adalah sejumlah 367.848 jiwa. Jumlah ini menurun dibandingkan data
hasil pendataan di tahun 2013 yang sejumlah 373.978 warga miskin. Apabila
dibandingkan dengan jumlah penduduk (data penduduk dari Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil), maka persentase warga miskin juga menurun dari 21,49% (2013)
menjadi 20,82% (2015). Penanganan terhadap warga miskin di tahun 2015 dilakukan
melalui program dan kegiatan pada SKPD dengan sasaran sejumlah 5.254 warga
miskin.
6.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
6.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
adalah sebanyak 54 orang
6.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Anggaran program penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan
Page 9
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 3 3
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPPEDA
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 66.000.000 25.146.039 38,10%
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional 12.500.000 7.588.800 60,71%
3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 20.000.000 10.194.409 50,97%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 64.334.000 61.528.820 95,64%
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 45.713.000 21.327.000 46,65%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor 10.000.000 8.203.000 82,03%
7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.000.000 9.482.850 63,22%
8 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 230.000 7,67%
9 Penyediaan Makanan Dan Minuman 47.500.000 22.935.000 48,28%
10 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 582.775.000 240.928.764 41,34%
11 Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 5.000.000 1.090.000 21,80%
12 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 8.960.000 3.059.400 34,15%
JUMLAH PROGRAM 880.782.000 411.714.082 46,74%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPPEDA
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 163.660.000 157.280.000 96,10%
2 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 518.136.000 362.399.000 69,94%
3 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 250.000.000 167.839.086 67,14%
4 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 10.000.000 6.620.000 66,20%
5 Peningkatan Sarana Prasarana Kantor/gedung Kantor 816.575.000 708.264.000 86,74%
JUMLAH PROGRAM 1.758.371.000 1.402.402.086 79,76%
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPPEDA
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 10.000.000 - -
JUMLAH PROGRAM 10.000.000 - -
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPPEDA
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Skpd 16.696.000 8.150.000 48,81%
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.990.000 5.950.000 59,56%
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 9.990.000 5.950.000 59,56%
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 17.021.000 7.510.000 44,12%
5 Penyusunan RKA SKPD Dan DPA SKPD 16.370.000 16.110.000 98,41%
6 Penyusunan LAKIP 20.005.000 18.532.000 92,64%
7 Penyusunan Renstra SKPD 18.685.000 18.140.000 97,08%
8 Penyusunan LKPJ SKPD 14.996.000 14.373.150 95,85%
Page 10
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 3 4
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
9 Penyusunan Renja SKPD 14.996.000 13.800.200 92,03%
10 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara Dan Pembantu 158.350.000 140.760.000 88,89%
JUMLAH PROGRAM 297.099.000 249.275.350 83,90%
Anggaran program pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan
1. Program Pengembangan Data / Informasi
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPPEDA
1 Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) Kota
Semarang 200.000.000 175.002.100 87,50%
2 Dokumentasi Dan Publikasi Hasil-hasil Penelitian 300.000.000 290.022.300 96,67%
3 Pengembangan Sistem Perencanaan, Monitoring Dan E-office
Berbasis Web 171.200.000 169.857.000 99,22%
4 Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kota Semarang 90.000.000 60.464.800 67,18%
5 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Dan Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah 275.000.000 265.525.400 96,55%
6 Evaluasi Rpjmd Kota Semarang 150.000.000 137.072.000 91,38%
JUMLAH PROGRAM 1.186.200.000 1.097.943.600 92,56%
2. Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPPEDA
1 Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha / Lembaga 300.000.000 297.408.300 99,14%
2 Fasilitasi Kerjasama Dengan Lembaga Masyarakat Dalam
Perencanaan Pembangunan 450.000.000 375.503.700 83,45%
JUMLAH PROGRAM 750.000.000 672.912.000 89,72%
3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPPEDA
1 Koordinasi Perencanaan Infrastruktur 800.000.000 742.445.480 92,81%
2 Review Buku Putih Sanitasi & Strategi Sanitasi Kota 450.000.000 368.436.900 81,87%
3 Study Integrasi Pasar Johar 135.000.000 97.888.000 72,51%
JUMLAH PROGRAM 1.385.000.000 1.208.770.380 87,28%
4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPPEDA
1 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah 200.000.000 50.946.000 25,47%
2 Peningkatan Kapasitas Teknis Perencanaan Daerah 279.000.000 171.825.600 61,59%
3 Fasilitasi Dan Koordinasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Daerah
75.000.000 55.650.000 74,20%
JUMLAH PROGRAM 554.000.000 278.421.600 50,26%
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut
Page 11
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 3 5
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPPEDA
1 Penyusunan RKPD 445.000.000 428.988.600 96,40%
2 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 605.900.000 542.360.278 89,51%
3 Penyusunan Naskah Akademis RPJMD 200.000.000 194.100.000 97,05%
4 Penyelenggaraan Musrenbang 447.830.000 423.449.700 94,56%
5 Penyusunan Dan Pembahasan KUA PPAS 450.000.000 396.547.400 88,12%
6 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kota Semarang 100.000.000 86.102.384 86,10%
7 Penyusunan Raperda Dokumen RPJMD 894.909.000 683.535.960 76,38%
JUMLAH PROGRAM 3.143.639.000 2.755.084.322 87,64%
6. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPPEDA
1 Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 308.000.000 296.000.300 96,10%
2 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Dunia Usaha 239.820.000 233.228.700 97,25%
3 Rencana Induk Pengembangan Ekonomi (ripe) 150.000.000 146.331.250 97,55%
4 Penyusunan Panduan Manajemen Kewirausahaan Bagi
Pengembangan Umkm 100.000.000 96.204.700 96,20%
5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Produksi 450.000.000 417.445.000 92,77%
JUMLAH PROGRAM 1.247.820.000 1.189.209.950 95,30%
7. Program Perencanaan Sosial Budaya
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPPEDA
1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya 500.000.000 455.186.470 91,04%
2 Verifikasi & Identifikasi Warga Miskin 487.320.000 465.439.000 95,51%
3 Koordinasi Perencanaan Pemerintahan 300.000.000 281.106.150 93,70%
4 Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (tkpkd) 480.725.000 424.208.000 88,24%
5 Pemetaan Dan Pengembangan Web Gakin 100.000.000 95.350.000 95,35%
6 Pendampingan Kegiatan Pprg 100.000.000 99.120.000 99,12%
7 Koordinasi Forum Pendidikan Untuk Semua (pus) 100.000.000 84.060.100 84,06%
8 Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (gaky) 70.000.000 68.075.500 97,25%
JUMLAH PROGRAM 2.138.045.000 1.972.545.220 92,26%
6.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
Page 12
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 3 6
6.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
6.8. PERMASALAHAN
Permasalahan yang dihadapi pada urusan perencanaan pembangunan selama tahun
2015 adalah :
1. Ketersediaan data-data teknis dan sektoral yang mendukung proses perencanaan
pembangunan masih belum optimal
2. Belum semua SKPD mengimplementasikan perencanaan yang responsif gender
dalam proses perencanaannya
3. Hasil-hasil penelitian masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal
4. Masih kurangnya pemahaman pentingnya Sistem Informasi Daerah (SIDa) di Kota
Semarang, khususnya di SKPD-SKPD
6.9. TINDAK LANJUT
1. Menyusun data yang diolah (data sementara) sebelum tersedia data resmi/data yang
dipublikasikan oleh BPS Kota Semarang.
2. Memperkuat koordinasi dengan SKPD dalam memahami dan mengimplementasikan
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam penyusunan
program/kegiatan dalam Renja SKPD tahun rencana
3. Pada tahun 2016 akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi hasil penelitian dan
pengembangan yang telah dilakukan
4. Pada tahun 2016 akan diadakan diseminasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan
narasumber dari pusat, provinsi dan daerah lain sebagai best practice sehingga
diharapkan akan ada penguatan kapasitas SDM dalam pemahaman dan penerapan
SIDa
Page 13
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 3 7
7. URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN
7.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program yang ada pada Urusan Perhubungan di Tahun Anggaran 2015 beserta
tujuannya adalah sebagai berikut :
1. Program-program Penunjang, yang meliputi:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2. Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sarana
prasarana dan fasilitas Perhubungan yang difokuskan pada ketersediaan aturan
bidang perhubungan serta terpantaunya fasilitas perhubungan.
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi & Pemeliharaan
Prasarana & Fasilitas LLAJ yang difokuskan pada peningkatan jumlah
penumpang di terminal
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pelayanan Angkutan yang
difokuskan pada Pelayanan angkutan umum massal (BRT), penurunan
pelanggaran angkutan umum di jalan, penurunan titik parkir on street serta
peningkatan titik parkir off street
d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan
yang difokuskan pada meningkatnya ketersediaan prasarana penunjang BRT .
e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program ini diarahkan untuk meningkatkan Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas yang difokuskan pada ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas.
f. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Program ini diarahkan untuk Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
g. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Program ini diarahkan untuk peningkatan pelayanan BLU UPTD
TerminalMangkang terutama pelayanan BRT.
Page 14
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 3 8
7.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam Urusan Perhubungan dapat dilihat
dari pelaksanaan program sebagai berikut :
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pelaksanaan kualitas manajemen transportasi melalui:
a. Pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System) pada 13 persimpangan pada
tahun 2014 telah bertambah 9 persimpangan pada tahun 2015 sehingga secara
keseluruhan jumlah persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS berjumlah 22
simpang yang dikendalikan dari CC Room ATCS. Masyarakat juga dapat
mengakses pantauan lalu lintas di persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS
secara live menggunakan android dengan mengunduh aplikasi ATCS Lalin
Semarang di play store;
b. Untuk perencanaan pengembangan prasarana dan manajemen lalu lintas di tahun-
tahun mendatang, pada tahun 2015 telah disusun :
- DED Terminal Cangkiran
- DED Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor
- FS Pelabuhan Rakyat
- FS Terminal Barang
- Kajian Tarif BRT
- Suvey Potensi Parkir Halaman Pasar
- FS BRT Koridor V dan VI
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,
ditunjukkan dengan indikator kinerja pada tabel sebagai berikut :
TABEL INDIKATOR KINERJA PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ
TAHUN ANGGARAN 2015
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TAHUN 2015
REALISASI
TAHUN 2014
REALISASI TAHUN
2015
1 Meningkatnya jumlah penumpang di terminal (RPJMD)
penumpang 4.259.190 4.085.195 5.208.385
2 Ketersediaan terminal dan sub terminal
- Jumlah terminal
- Jumlah sub terminal
terminal
5
0
5
0
5
0 3 Pelayanan angkutan di terminal dan
sub terminal
- Jumlah angkutan yang keluar masuk
- Jumlah penumpang
Rit
Orang
4.259.190
334.773
4.085.195
391.013
5.208.385
4 Persentase terminal dan sub terminal yang memiliki sarana dan prasarana
fasilitas umum yang lengkap dan
dalam kondisi yang baik (toilet, tempat ibadah, ruang tunggu,
pelayanan kesehatan, tempat
sampah)
% 100 100 100
5 Jumlah terminal/ sub yang diperbaiki terminal 3 3 4
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2015
Page 15
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 3 9
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penumpang di terminal meningkat dari
tahun 2014 adalah sebanyak 4.085.195 meningkat menjadi 5.208.385 ditahun 2015.
Kemudian untuk ketersediaan terminal yang mendukung transportasi adalah sejumlah
5 terminal dengan jumlah terminal/ sub yang diperbaiki ditahun 2014 yaitu sebanyak
3 terminal dan ditahun 2015 meningkat menjadi 4 terminal. Pelayanan angkutan di
terminal dan sub terminal, jumlah angkutan yang keluar masuk meningkat dari tahun
2014 yaitu sebanyak 334.773 rit ditahun 2015 menjadi 391.013 rit.
Pelayanan di terminal yang ada telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan
kapasitas dan fasilitas yang ada, adapun jumlah penumpang sampai dengan saat ini
telah memenuhi target. Jumlah penumpang mengalami peningkatan dari tahun 2014
yaitu sebanyak 4.085.195 meningkat ditahun 2015 menjadi 5.208.385 melebihi target
tahun 2015 yait sebesar 4.259.190. disamping itu, persentase terminal dan sub
terminal yang memiliki sarana dan prasarana fasilitas umum yang lengkap dan dalam
kondisi yang baik (toilet, tempat ibadah, ruang tunggu, pelayanan kesehatan, tempat
sampah) baik ditahun 2014 maupun ditahun 2015 adalah sebanyak 100%.
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ,
ditunjukkan dengan indikator pelayanan angkutan di terminal Terboyo, Mangkang
dan Penggaron, dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Pelayanan angkutan di terminal Terboyo mengalami peningkatan rit sebesar
17.757 rit (10%) yang mana pada tahun 2014 sebesar 175.856 rit menjadi
193.613 rit pada tahun 2015. Jumlah penumpang juga mengalami peningkatan
sebesar 455.927 orang (25%) dari 1.328.942 orang pada tahun 2014 menjadi
1.784.869 orang pada tahun 2015.
b. Pelayanan angkutan di terminal Mangkang mengalami peningkatan sebesar
1.618 rit (1%) yang mana pada tahun 2014 sebesar 149.427 rit menjadi 151.045
rit pada tahun 2015. Jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar
344.754 orang (14%) dimana pada tahun 2014 sebesar 2.079.464 orang menjadi
2.424.218 orang pada tahun 2015.
c. Pelayanan angkutan di terminal Penggaron mengalami peningkatan rit sebesar
6.387 rit (18.9%) dimana pada tahun 2014 sebesar 33.765 rit menjadi 40.152 rit
pada tahun 2015. Jumlah penumpang juga mengalami peningkatan sebesar
213.421 orang (31.5%) dimana pada tahun 2014 sebanyak 676.789 orang
menjadi 981.210 orang pada tahun 2015.
3. Program peningkatan pelayanan angkutan, dengan kegiatan antara lain;
a. Program peningkatan pelayanan angkutan dapat dilihat dari beberapa indikator
kinerja, yaitu salah satunya jumlah penumpang angkutan umum BRT di tahun
Page 16
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 4 0
2014 yaitu sebnayak 5.821.623 orang meningkat ditahun 2015 menjadi
8.023.869 orang.
b. Jumlah halte/ pemberhentian bagi transportasi massal per trayek ditahun 2014
adalahs ebanyak 186 halte meningkat menjadi 232 halte ditahun 2015.
c. Pelayanan angkutan penumpang umum masal BRT mengalami peningkatan
dimana pada tahun 2015 telah dioperasikan 4 koridor BRT yaitu Koridor I
Mangkang – Penggaron, koridor II Terboyo – Sisemut, Koridor III Pelabuhan –
Jl. Sultan Agung – Jl. Imam Bonjol – Pelabuhan dan Koridor IV Cangkiran –
Bandaran A. Yani. Jumlah penumpang mengalami peningkatan sebesar 37.8%.
Penambahan shelter menjadi 232 shelter (permanen dan portable) dilaksanakan
untuk meningkatkan pelayanan dan persiapan pelincuran BRT Koridor V dan
VI di tahun 2016.Pelayanan BRT telah mencakup 14 dari 16 kecamatan yang
ada di Kota Semarang. 2 kecamatan terisa akan dilayani BRT Koridor V dan VI
yang akan dioperasikan di tahun 2016.
d. Pelayanan parkir pada tahun 2015 telah memenuhi target yang telah ditetapkan
yaitu menurunnya titik parkir on street dan meningkatnya lokasi parkir off
street guna mendukung kelancaran transportasi.
DATA TITIK PARKIR TAHUN 2015
NO URAIAN SAT Tahun 2014 Tahun 2015
Jumlah titik lokasi parkir
- Parkir tepi jalan umum (on street) Titik 1089 1127
- Parkir khusus (off street) Titik 203 212
- Jumlah juru parkir Orang 1089 1127
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2015
Pengelolaan perparkiran, dalam tahun 2015 dikelola parkir tepi jalan umum (on
street) mengalami peningkatan sebanyak 38 titik (3%) dimana pada tahun 2014
sebanyak 1089 titik menjadi 1127 titik pada tahun 2015, sedangkan untuk
parkir di tempat parkir (off street) tahun 2015 mengalami peningkatan sebanyak
9 titik (4%) dimana pada tahun 2014 sebanyak 203 titik menjadi 212 titik pada
tahun 2015.
e. Data moda transportasi di Kota Semarang tahun 2015 yang dipakai sebagai
sarana angkutan umum dapat dilihat pada tabel berikut ini:
JUMLAH MODA TRANSPORTASI DI KOTA SEMARANG TAHUN 2015
NO JENIS ANGKUTAN TAHUN 2014 TAHUN 2015
1 Taxi
a. Jumlah perusahaan 8 8
b. Jumlah armada 1654 2050
2 Angkutan Umum dalam trayek
a. Jumlah trayek
Utama 38 33
Cabang 13 13
Ranting
32 32
Page 17
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 4 1
NO JENIS ANGKUTAN TAHUN 2014 TAHUN 2015
b. Jumlah armada
Utama 783 783
Cabang 1485 1558
Ranting 888 888
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang,Tahun 2015
4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan kegiatan
antara lain:
TABEL INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2015
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET
TAHUN
2015
CAPAIAN
TAHUN
2014
REALISASI
TAHUN
2015
1 Tingkat ketersediaan
pemberhentian akhir angkutan
penumpang umum (RPJMD)
lokasi 7 7 7
2 Tingkat ketersediaan prasarana
penunjang BRT (shelter)
(RPJMD)
% 100
100 100
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang Tahun 2015
a. Tempat pemberhentian angkutan penumpang umum ditahun 2015 yaitu ada di
lokasi : Sendowo, Plamongan Indah, Banjardowo, Meteseh, Gunungpati,
Gedawang dan Pelabuhan Tanjung Mas;
b. Pelayanan angkutan penumpang umum masal BRT mengalami peningkatan
dimana pada tahun 2015 telah dioperasikan 4 koridor BRT yaitu:
- Koridor I Mangkang – Penggaron
- koridor II Terboyo – Sisemut
- Koridor III Pelabuhan – Jl. Sultan Agung – Jl. Imam Bonjol –
Pelabuhandan
- Koridor IV Cangkiran – Bandaran A. Yani
5. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dapat dilihat beberapa indikator
kinerja yait slaah satunya adalah tingkat ruas jalan kemacetan lalu lintas (RPJMD) ditahun
2014 adalahs ebesar 11% turun ditahun 2015 menjadi 9%. Kemudian selain itu terdapat
indikator kinerja menurunnya jumlah kecelakaan, dimana jumlah meninggal dunia pada
tahun 2014 yaitu sebanyak 88 orang ditahun 2015 sebanyak 237 orang, kemudian jumlah
yang luka berat ditahun 2014 sebanayk 90 orang pada tahun 2015 turun menjadi 11 orang
dan jumlah yang luka ringan ditahun 2014 adalahs ebanyak 970 orang turun menjadi 951
ditahun 2015.
Selain indikator kinerja yang disebutkan diatas, program peningkatan dan
pengamanan lalu lintas juga memiliki indikator lainnya berupa ketersediaan sarana dan
prasarana lalu lintas sesuai yang digambarkan pada tabel dibawah ini:
Page 18
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 4 2
TABEL SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI TAHUN 2015
Ketersediaan sarana dan prasarana lalulintas Satuan Tahun 2014 Tahun 2015
- Jumlah rambu lalulintas terpasang Unit 278 351
- Panjang marka jalan M2 1.169 2.956
- APIL (alat pemberi isyarat lalu lintas) Unit 3 1
- Jumlah penunjuk jalan Unit 37 40
- ATCS Unit 13 22
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2015
Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Rambu lalu lintas, sampai dengan tahun 2014 terpasang sebanyak 278 buah menjadi
331 buah pada tahun 2015.;
b. Pembuatan Marka Jalan, sampai dengan tahun 2014 terpasang sebanyak 1.169 m2
menjadi 2.956 m2
pada tahun 2015;
c. Jumlah APIL (alat pemberi isyarat lalu lintas) sampai pada tahun 2014 sebanyak 3
unit, ditahun 2015 menjadi 1 unit;
d. Jumlah penunjuk jalan sampai dengan tahun 2014 sebanayk 37 unit menjadi 40 unit
pada tahun 2015;
e. ATCS sampai dengan tahun 2014 sebanyak 13 unit menjadi 22 unit pada tahun 2015;
Dalam hal kondisi jalan kaitannya dengan kemacetan lalu lintas, tabel di bawah ini
menjelaskan titik lokasi rawan kemacetan di Kota Semarang:
TABEL TITIK LOKASI YANG RAWAN KEMACETAN PADA SAAT JAM-JAM SIBUK
(06.20-07.30 dan 15.15-17.45)
NO LOKASI PanjangAntrian PanjangAntrian
Keterangan 2014 2015
1 Kalibanteng + 50 m + 50 m
2 Jatingaleh + 200 m + 200 m
3 Majapahit + 200 m + 200 m
4 Karyadi – Kaligarang + 150 m + 100 m
5 Gajahmada – Kampungkali + 50 m + 50 m
6 Undip – Tembalang + 100 m + 100 m
7 JalanPemuda + 50 m + 50 m
8 Sukun-Banyumanik + 125 m + 100 m
9 Pudakpayung /
PasarBuahBanyumanik
+ 50 m + 50 m
10 Sukarno Hatta–Tlogosari + 50 m + 50 m
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, Tahun 2015
6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2015 mengalami peningkatan
jumlah kendaraan yang diuji sebesar 1.088 kendaraan (1.1%), dimana pada tahun 2014
kendaraan yang diuji sebesar 91.573 kendaraan menjadi 92.661 kendaraan pada tahun
Page 19
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 4 3
2015. Sejak tahun 2015 telah dibuka pelayanan drive thru yang bertujuan memberikan
kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pengujian kendaraan bermotor.
7. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Dalam pengelolaan BRT pada tahun 2015 telah mengalami peningkatan dimana
tahun 2014 jumlah penumpang BRT sebesar 5.821.623 orang kemudian pada tahun 2015
jumlah penumpang menjadi sebesar 8.023.869 orang. Untuk jumlah pendapatan mengalami
peningkatan dimana pada tahun 2014 sebesar Rp. 16.404.018.000,- mengalami peningkatan
di tahun 2015 menjadi Rp 22.853.116.500,-
7.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika.
7.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Perhubungan adalah sebanyak
238 orang
7.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Anggaran Program Penujang Urusan Perhubungan, meliputi:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD: DISHUBKOMINFO
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.960.000 1.000.000 10,04%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 1.274.200.000 1.060.826.780 83,25%
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas
/ Operasional 52.121.000 48.960.000 93,94%
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250.000.000 249.990.000 100,00%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 58.250.000 58.250.000 100,00%
6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 478.000.000 477.082.950 99,81%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor 20.000.000 20.000.000 100,00%
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.000.000 12.000.000 100,00%
9 Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.000.000 29.698.500 74,25%
10 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 265.000.000 263.000.000 99,25%
11 Penyediaan Stiker Masa Uji 552.188.000 412.538.000 74,71%
12 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 267.096.000 241.320.000 90,35%
13 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.960.000 1.000.000 10,04%
JUMLAH PROGRAM 3.278.815.000 2.874.666.230 87,67%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD: DISHUBKOMINFO
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.671.063.500 1.329.348.000 79,55%
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000 100,00%
Page 20
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 4 4
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1.296.500.000 1.277.808.700 98,56%
4 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 680.000.000 673.769.500 99,08%
5 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 522.010.000 522.010.000 100,00%
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 36.000.000 36.000.000 100,00%
7 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 50.000.000 50.000.000 100,00%
JUMLAH PROGRAM 4.265.573.500 3.898.936.200 91,40%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini sebagai berikut:
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD: DISHUBKOMINFO
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.000.000 12.000.000 100,00%
2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 12.000.000 11.500.500 95,84%
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000 12.000.000 100,00%
4 Penyusunan Pelaporan Target Pendapatan 15.000.000 14.375.000 95,83%
5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 10.000.000 10.000.000 100,00%
6 Penyusunan Renstra Skpd 40.000.000 15.520.000 38,80%
7 Penyusunan Laporan Kinerja Jabatan Fungsional Pkb 10.000.000 9.940.000 99,40%
8 Penyusunan Buku Penjagaan Kepegawaian Dishub Dan
Kominfo 5.000.000 5.000.000 100,00%
9 Penyusunan Lkpj Skpd 25.000.000 24.250.000 97,00%
10 Penyusunan Renja Skpd 12.000.000 11.900.000 99,17%
11 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 266.000.000 250.743.000 94,26%
12 Penyusunan Rka Dan Dpa 20.000.000 19.200.000 96,00%
13 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 12.500.000 12.140.000 97,12%
14 Rapat Kerja Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika 45.000.000 45.000.000 100,00%
15 Pemantauan/pengendalian Dan Pelaporan Program/ Kegiatan
Dinas 15.500.000 14.847.000 95,79%
16 Pemantauan Dan Pengendalian Laporan Penerimaan
Pendapatan 22.000.000 19.744.000 89,75%
JUMLAH PROGRAM 534.000.000 488.159.500 91,42%
Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Perhubungan, meliputi:
1. Program Pengembangan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD: DISHUBKOMINFO
1 Pemantauan Traffigh Light 40.000.000 40.000.000 100,00%
2 Pemantauan / Pendataan Lalu Lintas Dan Penumpang Kapal /
Pesawat 50.000.000 50.000.000 100,00%
3 Survey Inventarisasi Kapal (gt<7) Dan Survey Lokasi
Kebutuhan Navigasi Pelayaran / Penerbangan 50.000.000 50.000.000 100,00%
4 Pendataan, Sosialisasi Dan Pengawasan Perijinan Bangunan
Wajib Andalalin 154.900.000 154.335.400 99,64%
5 Pemantauan Dan Pengawasan Pelayanan Angkutan Penumpang
Umum Dan Updating Data Transport 150.000.000 146.956.000 97,97%
6 Kajian Penataan Pelabuhan Rakyat 50.000.000 49.900.000 99,80%
7 Kajian Tarif Bus Rapit Transit (brt) 50.000.000 29.689.000 59,38%
8 Penyusunan Persandingan Raperda Andalin 100.000.000 44.000.000 44,00%
JUMLAH PROGRAM 644.900.000 564.880.400 87,59%
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut
Page 21
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 4 5
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD: DISHUBKOMINFO
1 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor 709.200.000 663.942.000 93,62%
2 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Terboyo 75.000.000 70.195.100 93,59%
3 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Penggaron 150.000.000 148.358.000 98,91%
4 Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Mangkang 200.000.000 198.863.000 99,43%
5 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Mangkang 373.000.000 348.604.984 93,46%
6 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Terboyo 630.000.000 583.786.880 92,66%
7 Perawatan Dan Pemeliharaan Terminal Penggaron 255.000.000 231.897.455 90,94%
JUMLAH PROGRAM 2.392.200.000 2.245.647.419 93,87%
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD: DISHUBKOMINFO
1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Angkutan Umum Dan
Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas / Angkutan Di Jalan Raya 933.000.000 874.375.200 93,72%
2 Pengwasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Diwilayah Kota
Semarang Dalam Rangka Lebaran Dan Tahun Baru Dan Natal 326.000.000 322.865.000 99,04%
3 Evaluasi Pelayanan Angkutan Penumpang Umum 100.000.000 95.491.000 95,49%
4 Survey Potensi Parkir Halaman Pasar Di Kota Semarang 65.600.000 64.754.000 98,71%
5 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (akut) Dan
Lomba Tertib Lalu Lintas Dan Angkutan 140.000.000 129.950.000 92,82%
6 Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan Terminal Terboyo 100.000.000 98.910.000 98,91%
7 Pengawasan / Patroli Parkir Umum Sewilayah Kota Semarang
Di Luar Jam Dinas 1.073.480.000 1.073.077.000 99,96%
8 Pengoperasian Bus Rapid Transit 35.642.463.142 32.279.496.690 90,56%
9 Updating Dan Evaluasi Data Parkir 58.760.000 57.972.000 98,66%
10 Operasi Penertiban Bus Di Terminal Mangkang 445.673.000 442.692.000 99,33%
11 Operasi Penertiban Bus Di Lingkungan Terminal Penggaron 55.000.000 54.681.000 99,42%
12 Pengumpulan Retribusi Parkir Di Luar Jam Dinas 568.640.000 567.612.000 99,82%
13 Penyuluhan / Pengawasan Keselamatan Pelayaran /
Ketinggian Bangunan 50.000.000 50.000.000 100,00%
14 Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang Di Terminal Mangkang 30.000.000 30.000.000 100,00%
15 Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang Di Terminal Terboyo 30.000.000 28.790.000 95,97%
16 Uji Kelaikan Sarana Transportasi Guna Keselamatan
Penumpang Di Terminal Penggaron 25.000.000 24.274.000 97,10%
17 Fasilitasi Shuttle Bus 1.559.972.000 1.480.628.000 94,91%
JUMLAH PROGRAM 41.203.588.142 37.675.567.890 91,44%
4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN (Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD: DISHUBKOMINFO
1 Fasilitasi Brt 3.504.330.000 2.777.451.000 79,26%
2 Pengadaan Unit Brt Kota Semarang 5.000.000.000 4.865.756.000 97,32%
JUMLAH PROGRAM 8.504.330.000 7.643.207.000 89,87%
5. Program Peningkatan Pengamanan Lalu Lintas
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN (Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD: DISHUBKOMINFO
1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 400.000.000 398.663.400 99,67%
Page 22
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 4 6
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN (Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
2 Pengadaan Marka Jalan 550.000.000 548.964.000 99,81%
3 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 70.000.000 68.516.000 97,88%
4 Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Flashing 396.500.000 395.160.000 99,66%
5 Pemeliharaan Lampu Flashing 50.000.000 48.830.000 97,66%
6 Penggantian Dan Pemasangan Cotroller Micro Processor 12
Phase 100.000.000 99.558.000 99,56%
7 Perbaikan/ Penyempurnaan Traffic Light 399.800.000 399.040.000 99,81%
8 Pengecatan Traffic Light 40.000.000 38.570.000 96,43%
9 Pengadaan Cone Down Timer 100.000.000 99.246.000 99,25%
10 Perawatan Fungsi Controller Dan Jaringan Tl 584.000.000 548.545.000 93,93%
11 Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas 98.000.000 96.887.000 98,86%
12 Pengadaan Dan Pemasangan Rppj 300.000.000 299.517.000 99,84%
13 Pengadaan Dan Pemasangan Apill 200.000.000 199.150.000 99,58%
14 Pengadaan Median Jalan Portable 160.000.000 158.026.000 98,77%
15 Pengamanan Pejabat Negara Dan Peringatan Hari Besar 325.000.000 323.190.000 99,44%
16 Penggantian Papan Nama Jalan 220.000.000 218.277.500 99,22%
17 Fasilitasi Car Free Day 450.000.000 437.412.000 97,20%
18 Pengoperasian ATCS 1.270.000.000 1.143.438.406 90,03%
19 Optimalisasi Jembatan Penyeberangan Orang (jpo) 50.000.000 49.508.000 99,02%
JUMLAH PROGRAM 5.763.300.000 5.570.498.306 96,65%
6. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD: DISHUBKOMINFO
1 Pembinaan Jaringan Komunikasi Dan Informatika (pemyuluhan
Wartel, Warnet Dan Jastip) 130.000.000 104.089.820 80,07%
2 Kajian Dan Pengembangan Sistem Informasi 100.000.000 87.795.954 87,80%
3 Pengendalian Tower Bersama 220.000.000 119.030.700 54,10%
4 Fasilitasi Pengujian Kendaraan Bermotor 660.000.000 639.434.500 96,88%
JUMLAH PROGRAM 1.110.000.000 950.350.974 85,62%
7. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN (Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD: DISHUBKOMINFO
1 Peningkatan Pelayanan Uptd Terminal Mangkang BLU 24.799.494.318 22.853.783.693 92,15%
JUMLAH PROGRAM 24.799.494.318 22.853.783.693 92,15%
7.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
Page 23
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 4 7
7.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
7.8. PERMASALAHAN
Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Wajib Perhubungan yaitu:
1. Masih banyaknya kebutuhan warga masyarakat akan sarana transportasi yang
memadai.
2. Masih perlunya pengembangan rekayasa lalu lintas khususnya pada pengembangan
kinerja traffic light.
3. Masih kurangnya prasarana kelengkapan jalan (rambu, marka, dan lain-lain).
4. Kurang optimalnya penarikan retribusi parkir tepi jalan umum.
7.9. TINDAK LANJUT
Rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan yaitu:
1. Pengoperasian BRT koridor V dan VI.
2. Pengembangan ATCS.
3. Pengadaan prasarana kelengkapan jalan.
4. Perencanaan penarikan retribusi parkir tepi jalan umum dengan sistem parkir meter.
7.10. PENGHARGAAN
Prestasi / penghargaan yang diperoleh pada tahun 2015 adalah :
Penghargaan ”Wahana Tata Nugraha Kencana” yang merupakan penghargaan
dibidang tertib lalu lintas dan angkutan tingkat nasional untuk kategori Kota
Metropolitan lima tahun berturut-turut. (Keputusan Menteri Perhubungan No : KP
402 Tahun 2015 tentang Penetapan Kota / Kabupaten dan Provinsi sebagai Penerima
Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2015).
Page 24
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 4 8
8. URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
8.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan pada Urusan lingkungan hidup diarahkan untuk mewujudkan kualitas
lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap
perubahan iklim, melalui :
1. Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas;
2. Peningkatan peran dan kesadaran pemangku kepentingan dalam pengelolaan
lingkungan hidup;
3. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang
berkelanjutan;
4. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Dalam rangka penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ini, maka pada tahun 2015
Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan,
baik yang bersifat program pelaksanaan maupun program penunjang.
Program-program penunjang, yang meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan administrasi
perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
yang memadai bagi aparat dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas layanan
publik.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui penyusunan
laporan capaian kinerja yang akuntabel.
Sedangkan Program-Program Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup meliputi :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah dengan
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang saat ini
jumlah sarana dan prasarana dalam program pengembangan kinerja pengelolaan
persampahan masih belum ideal.
Selain itu untuk mengurangi daan meningkatkan hasil daya guna sampah diperlukan
peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya mencegah
perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan dan laut,
Page 25
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 4 9
maupun udara sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang
bersih dan sehat.
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Program ini bertujuan untuk melidungi sumber daya alam dari kerusakan dan
mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem
agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan program dan kegiatan di
bidang pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya
alam dan lingkungan hidup, peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan
hidup.
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Program ini bertujuan untuk mengendalikan dampak negatif dari polusi kegiatan
usaha dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Program ini bertujuan untuk merehabilitasi dan memperbaiki kerusakan lingkungan
akibat abrasi pantai dalam rangka mendukung pengendalian kerusakan ekosistem
pesisir dan laut.
8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan
manual pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
8.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup selama tahun 2015 dapat dilihat dari
beberapa indikator, antara lain :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
Capaian penyelenggaraan program yang telah dilaksanakan antara lain :
a. Kemampuan pelayanan persampahan di Kota Semarang meningkat dari 85 % di
tahun 2014 menjadi 87% di tahun 2015 dimana volume sampah, sesuai daya
tampung TPS seluruhnya terangkut sebesar 1.062,2 m3/hari pada tahun 2014
meningkat menjadi 1.087 m3/hari pada tahun 2015. Sedangkan sisanya dikelola
secara mandiri oleh masyarakat khususnya di wilayah kecamatan Gunungpati
dan Mijen.
Page 26
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 5 0
b. Jumlah kelurahan yang terlayani sebanyak 134 kelurahan dari 177 kelurahan
serta ada 2 kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Gunungpati dan
Kecamatan Mijen karena di kedua kecamatan tersebut lahan yang tersedia
masih luas sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan sendiri oleh
masyarakat setempat.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain :
a. Mewujudkan Kota Semarang sebagai kota bersih dan hijau (Clean and Green
City) melalui pencapaian Anugerah Adipura pada Tahun 2015. Program
Adipura dikembangkan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan Masyarakat
dalam mewujudkan kota bersih dan teduh dengan menerapkan prinsip-prinsip
good enviromental governance.
b. Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Udara Ambien Perkotaan
Dari hasil pemantauan pemerintah Kota Semarang terhadap kualitas udara
ambien perkotaan di 16 (enam belas) lokasi Kantor Kecamatan di Kota
Semarang, 7 (tujuh) lokasi di Kawasan Industri, 11 (sebelas) lokasi di tepi jalan
(road side), dapat di simpulkan bahwa rata-rata kualitas udara di Kota
Semarang masih memenuhi baku mutu udara ambien sesuai dengan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 kecuali untuk parameter pertikel
debu di kecamatan Pedurungan, dan kawasan industri candi dan lamicitri.
Sedangkan kualitas udara ditepi jalan(road side), hanya yang di jalan Dr Cipto,
para meter debu masih dibawah nilai ambang batas.
c. Pengawasan sumber pencemar dan pemantauan kualitas air serta udara
lingkungan perkotaan
Di tahun 2015, pemerintah Kota Semarang telah melakukan pengawasan dan
pemantauan industri di 300 ( tiga ratus) industri potensi pencemar yang ada di
Kota Semarang dan hasilnya sebagai berikut :
Meningkatnya jumlah industri dan/atau kegiatan usaha yang mentaati
pesyaratan administrasi dan teknis pencegahan air dan udara sebesar 90 %
Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengikuti penilaian kinerja
perusahaan tingkat nasional (PROPER) sebanyak 15 industri dan Properda
Tingkat Propinsi sebanyak 5 industri
d. Kajian / Penelitian / Perencanaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh
pemerintah Kota Semarang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Laporan pra pelingkupan kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS)
RPJMD Kota Semarang.
Page 27
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 5 1
Kajian informasi status kerusakan tanah untuk produksi biomassa di
Kecamatan Banyumanik.
Kajian daya tampung sungai kaligarang Kota Semarang.
Kajian daya tampung sungai bringinKota Semarang.
Kajian Pesisir Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk.
DED Rain Harvesting di 7 (tujuh) lokasi.
DED Bank Sampah di 2 (dua) lokasi.
e. Terwujudnya peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam
mewujudkan lingkungan kota Semarang yang bersih, hijau dan nyaman,
melalui :
Meningkatnya jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang
dari 64 Kelurahan pada tahun 2014 menjadi 80 Kelurahan pada tahun
2015
Meningkatnya jumlah Bank Sampah dari 40 buah pada tahun 2014 menjadi
50 buah pada tahun 2015
f. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penaatan dan
penanganan kasus pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran
dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun 2015
sebanyak 39 kasus.
g. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui pencegahan,
pengendalian, pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, dengan hasil
sebagai berikut ;
Cakupan pelaksanaan pengawasan Amdal yang dilaksanakan pada tahun
2015 sebesar 290 industri/kegiatan.
Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha yang telah menyusun
dokumen kajian lingkungan dari 114 industri/kegiatan pada tahun 2014
menjadi 290 industri/kegiatan usaha pada tahun 2015
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Hasil–hasil kegiatan yang telah dicapai dalam program ini antara lain :
a. Meningkatnya pelayanan jasa laboratorium melalui penerbitan sertifikat hasil
uji laboratorium sebanyak 1022 SHU/tahun
b. Pencemaran status mutu air melalui pemantauan kualitas air sungai di 34 sungai
di Kota Semarang, dengan kondisi 20% badan air permukaan / sungai telah
dilakukan pengujian kualitas air dan kondisinya memenuhi Baku Mutu Air
c. Berkurangnya luas lahan dan / atau tanah yang kritis di Kota Semarang dari
714,5 Ha pada tahun 2014 menjadi 709,5 Ha pada tahun 2015
Page 28
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 5 2
d. Terwujudnya taman keanekaragaman hayati (taman kehati) seluas 3 ha,
berlokasi di Tinjomoyo.
e. Meningkatnya cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata
air di Daerah Tangkapan Air Waduk Jatibarang dari 31,5 Ha pada tahun 2014
menjadi 36,5 Ha pada tahun 2015
f. Terwujudnya peningkatan mitigasi/adaptasi daerah rawan kekeringan akibat
dampak perubahan iklim dengan dibangunnya Rain Harvesting /pemanen air
hujan dari 58 unit pada tahun 2014 menjadi 65 unit pada tahun 2015
g. Meningkatnya cadangan sumber daya air melalui pembuatan sumur resapan
sebanyak 16 unit di seluruh wilayah Kota Semarang di Kecamatan Ngaliyan
dan Kecamatan Mijen
h. Meningkatnya cakupan wilayah yang melaksanakan program “Biopori” dari 30
% pada tahun 2014 menjadi 33% pada tahun 2015
i. Hasil pengkajian kerusakan tanah untuk produksi biomassa di 50 (lima puluh)
titik lokasi di Kecamatan Banyumanik , yang meliputi 11 (sebelas) Kelurahan
dengan hasil sebagai berikut :
Potensi kerusakan lahan untuk produksi biomassa di Kecamatan
Banyumanik memiliki variasi potenisi kerusakan lahan mulai dari rendah,
sedang, hingga tinggi. Luas wilayah yang memiliki potensi kerusakan
rendah adalah 18,50% dari seluruh luas wilayah efektif di Kecamatan
Banyumanik yaitu setara 237,7 ha. Potensi kerusakan sedang menempati
luas wilayah paling besar yaitu 74,59% atau setara dengan 958,36 Ha.
Sedangkan kawasan dengan potensi kerusakan lahan tinggi mencapai
6,91% atau setara dengan 8,73 Ha.
Kelas kerusakan lahan rendah seluas 237,7 Ha dengan prosentase 18,50%
meliputi Kelurahan Banyumanik, Gedawang, Jabungan, Pedalangan,
Pudakpayung, Srondol Kulon, Srondol Wetan dan Tinjomoyo. Untuk kelas
kerusakan sedang seluas 958,36 Ha dengan prosentase 74,59% meliputi
Kelurahan Banyumanik, Gedawang, Jabungan, Padangsari, Pedalangan,
Pudakpayung, Srondol Kulon, dan Tinjomoyo, Ngesrep dan Sumurboto,
Sedangkan kelas kerusakan lahan tinggi seluas 8,73 Ha dengan prosentase
6,91% meliputi Kelurahan Gedawang, Jabungan, Padangsari,
Pudakpayung, dan Ngesrep.
j. Terwujudnya peningkatan pengelolaan lahan galian Golongan C melalui
pengendalian dan pengawasan kegiatan penambangan minerba di 17 lokasi
serta pengawasan pengendalian terhadap pemanfaatan air tanah terhadap 40
kegiatan usaha dengan hasil. sebagai berikut :
Page 29
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 5 3
17 kegiatan yang diawasi tidak memiliki dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL), tidak ada
rekomendasi dari Dinas PSDA dan ESDM serta tidak melakukan
konservasi terhadap kegiatan penambangannya
Hasil pengawasan pemanfaatan Air tanah adalah 60 % dari perusahaaan
belum melaksanakan upaya konservasi pemanfaatan air tanah
Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang kewenengan perijinan
pertambangan ada diprovinsi namun demikian aspek pengawasan belum
diatur lebih lanjut tentang peran pemerintah Kota/Kab. Sehingga pada saat
ini Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap aspek kerusan
lingkungan dari kegiatan penambangan tersebut.
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Hasil pelaksanaan program ini adalah terwujudnya perencanaan dan penyusunan
program pembangunan pengendalian sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup
(LH) yang berkelanjutan dan akuntabel melalui penyusunan Rencana Kerja dan
Program Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang yang sesuai dengan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.
5. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Hasil-hasil pelaksanaan program selama tahun 2015 antara lain :
a. Tersedianya akses informasi SDA dan LH secara berkelanjutan (media cetak,
eletronik dan internet) melalui :
Penerbitan Buletin Lingkungan Hidup “Green” 6 kali/tahun
Penerbitan leaflet bidang informasi pelayanan publik Badan Lingkungan
Hidup Kota Semarang.
Sosialiasasi/penyebaran informasi lingkungan melalui media massa
“Harian Suara Merdeka”
Pembuatan iklan layanan masyarakat “Public Service Advertisement (PSA)
Program Rain Harvesting yang ditayangkan di Kompas TV
Pembuatan film dokumentasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
Pembuatan Buku Selayang Pandang BLH Kota Semarang
Jaringan internet dan Website Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang
www.blh.semarangkota.go.id. Jaringan internet BLH Kota Semarang
merupakan sarana teknologi informasi yang digunakan untuk
Page 30
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 5 4
menghubungkan seluruh bidang di lingkungan Badan Lingkungan Kota
Semarang dengan masyarakat.
b. Meningkatnya kelembagaan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan
bagi sekolah dasar dan menengah di Kota Semarang.
Jumlah sekolah (SD/MI/SMP/MTS/SMA /SMK/MA) di Kota Semarang yang
peduli dan berbudaya lingkungan sampai dengan tahun 2015 bertambah
menjadi 192 (seratus sembilan puluh dua) Sekolah Adiwiyata yang dicapai
melalui sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan pelaksanaan lomba sekolah
adiwiyata di Kota Semarang, dengan perincian kegiatan sebagai berikut :
1) Lomba Sekolah Adiwiyata Kota Semarang yang diikuti oleh 48 (empat
puluh delapan) sekolah dengan pemenangnya sebagai berikut :
Kategori Sekolah(SD) : 1. SDN Telogosari Kulon 03
2. SDN Patemon 02
3. SDN Muktiharjo Lor
Kategori SMP : 1. SMPN 13
2. SMPN 31
3. SMPN 26
Kategori SMA/SMK : 1. SMAN 9
2. SMKN 7
3. SMA Don Bosco
2) Diperolehnya penghargaaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2015
bagi 6 (enam) sekolah SD dan SMP di Kota Semarang, yaitu :
SDN Sarirejo
SDN Srondol Wetan 02
SDN Padangsari 02
SD Katolik Sang Timur
SDI Al Azhar 29 BSB
SMPN 33 Semarang
3) Lomba Karya Ilmiah bidang lingkungan untuk tingkat SMA/SMK dan
sederajat di Kota Semarang, dengan pemenang sebagai berikut :
Juara I = SMK Negeri 6 Semarang dengan karya ilmiah Pemanfaatan
Karbon Aktif dari Arang Bambu sebagai medium penyerap dalam
pembalut wanita
Juara II = SMA Negeri 2 Semarang dengan karya ilmiah Aplikasi
Teknologi Fermantasi untuk pemanfaatan gulma Salvinia Molesta
Rawa Pening untuk pakan ungas dalam rangka mempertahankan
kualitas lingkungan Rawa Pening
Page 31
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 5 5
Juara III = SMA Negeri 13 Semarang dengan judul Brikudura
sebagai bahan bakar alternatif
Juara IV = SMA Kristen YSKI dengan judul Buncit sabun cuci
piring
Juara V = SMA Islam Sultan Agung 3 dengan judul Bioetanol dari
buah jambu mete
Juara VI = SMA Kebon Dalem dengan judul Pemanfaatan Tanin
sebagai media penurunan pH air
4) Bantuan tempat pilah sampah di sekolah Adiwiyata sebanyak 60 unit 19
sekolah dan 1 UPTD pendidikan.
5) Penyusunan 2 (dua) dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Kota
Semarang.
Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) berupa Buku Basis Data dan
Buku Laporan. Buku Basis Data berisi data kualitas lingkungan hidup
menurut media lingkungan (air, udara, lahan serta pesisir dan pantai), data
kegiatan/hasil kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan kualitas
lingkungan hidup, data upaya atau kegiatan untuk mengatasi
permasalahan lingkungan, dan data penunjang lainnya yang diperlukan
untuk melengkapi analisis.
Buku Laporan berisi analisis keterkaitan antara perubahan kualitas
lingkungan hidup (status), kegiatan yang menyebabkan terjadinya
perubahan kualitas lingkungan hidup (tekanan), dan upaya untuk
mengatasinya (respon).
Data kegiatan usaha yang memiliki dokumen pengelola Lingkungan
Hidup/ kelayakan lingkungan tahun 2015
No. Jenis Dokumen / Kajian Jumlah
1. AMDAL 9
2. DPLH 19
3. DELH 9
4. UKL/UPL 124
5. SPPL 162
Jumlah 323
Sumber data dari Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang tahun 2015
6. Program Pengendalian Polusi
a. Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penerapan hari bebas
kendaraan bermotor (car free day) di kawasan Simpanglima, Jl. Pemuda dan Jl.
Pahlawan setiap minggu sekali atau sebanyak 52 kali dalam setahun. Kegiatan
Page 32
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 5 6
ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan
mencegah polusi udara dari sumber bergerak.
b. Terwujudnya penurunan tingkat pencemaran udara, limbah padat dan limbah
cair melalui pengembangan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah
domestic dan pengelolaan limbah industri, dengan hasil :
269 industri / kegiatan usaha yang memenuhi persyaratan perijinan
pengendalian limbah cair dan limbah padat
Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan
pilah dan olah sampah di 80 kelurahan
Banyaknya masyarakat yang menerapkan pilah dan olah sampah melalui
penyuluhan sebanyak 2400 orang
Pembangunan 1 (satu) unit biogas dikelurahan kandri kecamatan
gunungpati
7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Hasil yang dicapai dari kegiatan pengelolaan dan rehabilitasi ekositem adalah :
a. Penanaman tanaman mangrove di pesisir pantai di wilayah Kecamatan Trimulyo
Genuk dari luas 17 ha dengan jumlah tanaman mangrove 40.000 batang.
b. Peningkatan areal pesisir pantai yang direhabilitasi berdasaran panjang pantai
Kota Semarang dengan pembangunan sabuk pantai dari 36.352,5 meter pada
tahun 2014 menjadi 37,824,2 meter pada tahun 2015.
c. Meningkatnya jumlah tanaman mangrove yang ditanam, di tahun 2014 sebanyak
40.000 batang sedangkan ditahun 2015 sebanyak 41.000 batang. Untuk areal
seluas kurang lebih 1 ha dikelurahan Trimulyo.
8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan sarana prasarana taman
kota, pemeliharaan dekorasi Kota, pemeliharaan dan peningkatan Ruang Terbuka
Hijau serta rehab taman di Kota Semarang antara lain : Rehab Taman Simpang Lima.
Jumlah taman yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang sebanyak 242 taman
yang meliputi taman aktif maupun pasif.
8.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Dinas
Kebersihan dan Pertamanan, 16 Kecamatan.
Page 33
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 5 7
8.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah 955
orang dengan perincian Badan Lingkungan Hidup sebanyak 47 orang, DInas Kebersihan
dan Pertamanan 201 orang dan 16 Kecamatan sebanyak 707 orang
8.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan
Lingkungan Hidup pada tahun 2015 sebesar Rp. 119.573.033.170, - dengan perincian Rp.
31.413.040.700,- untuk program penunjang dan Rp. 88.159.992.470,- untuk program yang
berkaitan dengan tugas teknis pada urusan Lingkungan Hidup.
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup
adalah sebagai berikut :
Anggaran Program Penunjang Urusan Lingkungan Hidup
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 153.600.000 124.450.850 81,02
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 33.550.000 33.550.000 100,00
3 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 19.000.000 19.000.000 100,00
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor 5.000.000 5.000.000 100,00
5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.372.000 6.372.000 100,00
6 Penyediaan Makanan Dan Minuman 33.000.000 33.000.000 100,00
7 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 238.800.000 238.705.650 99,96
8 Kegiatan Cinta Tanah Air 15.000.000 9.244.000 61,63
9 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 380.630.000 353.430.000 92,85
JUMLAH SKPD 884.952.000 822.752.500 92,97
SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan
10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 412.755.000 301.356.361 73,01
11 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 335.857.000 270.350.000 80,50
12 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
468.598.000 418.031.000 89,21
13 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 65.000.000 64.800.000 99,69
14 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000 69.793.500 99,71
15 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 60.000.000 47.276.590 78,79
16 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor 13.000.000 13.000.000 100,00
17 Penyediaan Makanan Dan Minuman 45.000.000 44.919.400 99,82
18 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 160.000.000 137.017.439 85,64
19 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 25.000.000 3.600.000 14,40
20 Honor Pa Dan Kpa 128.400.000 106.170.000 82,69
21 Jasa Operasional Kelurahan 1.194.232.000 1.163.405.100 97,42
22 Belanja Jasa Peningkatan Pad 709.990.000 684.354.039 96,39
23 Penyediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 30.000.000 29.800.000 99,33
24 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 875.600.000 677.491.000 77,37
JUMLAH SKPD 4.593.432.000 4.031.364.429 87,76
JUMLAH PROGRAM 5.478.384.000 4.854.116.929 88,60
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
Page 34
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 5 8
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 695.831.200 684.440.100 98,36
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 647.411.500 606.763.600 93,72
3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.354.191.700 1.289.333.700 95,21
4 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 297.393.300 249.011.500 83,73
5 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000 100,00
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000 100,00
7 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 1.000.000 1.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 3.015.827.700 2.850.548.900 94,52
SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan
8 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 805.360.000 801.585.000 99,53
9 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 300.000.000 293.290.000 97,76
10 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 255.000.000 249.529.500 97,85
11 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 17.693.489.000 15.107.564.550 85,38
12 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 105.000.000 65.000.000 61,90
13 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor 1.260.000.000 1.211.866.000 96,18
14 Rehabilitasi Sedang/berat Kendaraan Dinas / Operasional 2.000.000.000 1.998.136.927 99,91
15 Pengadaan Alat Komunikasi 65.000.000 63.550.000 97,77
16 Inventarisasi Aset Kantor 30.000.000 29.800.000 99,33
JUMLAH SKPD 22.513.849.000 19.820.321.977 88,04
JUMLAH PROGRAM 25.529.676.700 22.670.870.877 88,80
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.350.000 7.300.000 99,32
2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 7.350.000 6.100.000 82,99
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.350.000 6.100.000 82,99
4 Penyusunan Renstra Skpd 20.000.000 17.750.000 88,75
5 Penyusunan Renja Skpd 10.000.000 10.000.000 100,00
6 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 95.880.000 94.780.000 98,85
7 Penyusunan Rka Dan Dpa 7.400.000 6.150.000 83,11
8 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan 7.400.000 6.150.000 83,11
JUMLAH SKPD 162.730.000 154.330.000 94,84
SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan
9 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 11.400.000 11.400.000 100
10 Penyusunan Lakip 22.800.000 22.800.000 100
11 Penyusunan Renstra Skpd 40.000.000 13.925.000 34,81
12 Penyusunan Lkpj Skpd 22.800.000 22.800.000 100
13 Penyusunan Renja Skpd 22.900.000 22.900.000 100
14 Penyusunan Laporan Informasi Kepegawaian 65.000.000 60.396.000 92,92
15 Penyusunan Iku, Ikk Dan Penetapan Kinerja 7.500.000 0 0
16 Penyusunan Rka Dan Dpa Murni 11.450.000 11.450.000 100
17 Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan 11.400.000 11.400.000 100
18 Penyusunan Laporan C.a.l.k 15.000.000 0 0
19 Penyusunan Data Informasi Program 12.000.000 10.868.000 90,57
JUMLAH SKPD 242.250.000 187.939.000 77,58
JUMLAH PROGRAM 404.980.000 342.269.000 84,52
Anggaran program pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
Page 35
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 5 9
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 137.934.000 0 0
2 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 293.000.000 289.470.000 98,80
3 Studi Kelayakan Tpa Di Kota Semarang 380.000.000 0 0,00
4 Penyapuan Dan Pengangkutan Sampah 18.131.972.000 17.264.533.999 95,22
5 Pengadaan Kontainer Sampah 1.186.000.000 1.089.892.000 91,90
6 Pengadaan Truck Armroll 1.825.000.000 1.822.871.000 99,88
7 Pengadaan Becak Sampah 286.000.000 278.795.000 97,48
8 Pengadaan Tong Sampah 485.500.000 471.991.500 97,22
9 Pengadaan Gerobag Sampah 241.000.000 229.850.000 95,37
10 Pengadaan Kendaraan Roda Tiga 5.228.000.000 5.218.325.000 99,81
11 Peningkatan Iplt 1.220.000.000 1.200.862.500 98,43
12 Pemeliharaan Tpa Jatibarang 470.648.000 282.125.000 59,94
13 Pembangunan Tps (tempat Penampungan Sampah) 200.000.000 197.605.000 98,80
14 Pemeliharaan Tps (tempat Penampungan Sampah) 505.000.000 498.852.000 98,78
15 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Tpa Jatibarang 10.243.000.000 4.700.621.875 45,89
16 Pembangunan Tpst 680.000.000 475.068.000 69,86
17 Kegiatan Promosi / Pameran 50.000.000 0 0,00
18 Pengadaan Mesin Potong Rumput 65.000.000 64.870.000 99,80
19 Monitoring Dan Survey Lapangan 40.000.000 37.115.750 92,79
20 Biaya Penyambungan Baru Dan Tambah Daya Kwh Meter
Listrik 80.000.000 78.547.000 98,18
21 Mesin Pencacah Sampah 185.000.000 173.903.000 94,00
JUMLAH SKPD 41.933.054.000 34.375.298.624 81,98
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
22 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 127.560.000 125.128.000 98,09
23 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 182.600.000 176.662.472 96,75
JUMLAH SKPD 310.160.000 301.790.472 97,30
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
24 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 122.280.250 116.289.750 95,10
25 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 309.615.000 302.159.221 97,59
JUMLAH SKPD 431.895.250 418.448.971 96,89
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
26 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 40.000.000 33.610.000 84,03
27 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 269.400.000 255.161.000 94,71
JUMLAH SKPD 309.400.000 288.771.000 93,33
SKPD : Kecamatan Semarang Timur
28 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 113.170.000 113.170.000 100
29 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 180.180.000 179.340.000 99,53
JUMLAH SKPD 293.350.000 292.510.000 99,71
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
30 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 128.557.000 120.003.000 93,35
31 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 157.827.200 147.520.019 93,47
JUMLAH SKPD 286.384.200 267.523.019 93,41
SKPD : Kecamatan Gunungpati
32 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 112.860.000 105.084.753 93,11
JUMLAH SKPD 112.860.000 105.084.753 93,11
SKPD : Kecamatan Tugu
33 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 40.560.000 40.560.000 100
34 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 111.030.000 111.030.000 100
JUMLAH SKPD 151.590.000 151.590.000 100
SKPD : Kecamatan Mijen
35 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 151.071.000 150.081.000 99,34
JUMLAH SKPD 151.071.000 150.081.000 99,34
SKPD : Kecamatan Genuk
Page 36
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 6 0
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
36 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 24.032.000 22.004.100 91,56
37 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 118.253.200 110.437.300 93,39
JUMLAH SKPD 142.285.200 132.441.400 93,08
SKPD : Kecamatan Gajah Mungkur
38 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 81.522.000 80.962.500 99,31
39 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 102.511.000 90.380.000 88,17
JUMLAH SKPD 184.033.000 171.342.500 93,10
SKPD : Kecamatan Tembalang
40 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 50.880.000 50.780.000 99,80
41 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 147.612.000 145.812.000 98,78
JUMLAH SKPD 198.492.000 196.592.000 99,04
SKPD : Kecamatan Candisari
42 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 149.940.000 123.198.500 82,17
43 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 166.416.000 146.701.500 88,15
JUMLAH SKPD 316.356.000 269.900.000 85,32
SKPD : Kecamatan Banyumanik
44 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 133.320.000 133.320.000 100
45 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 186.161.000 181.699.800 97,60
JUMLAH SKPD 319.481.000 315.019.800 98,60
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
46 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 23.000.000 22.620.000 98,35
47 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 121.944.000 114.258.100 93,70
JUMLAH SKPD 144.944.000 136.878.100 94,44
SKPD : Kecamatan Gayamsari
48 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 46.154.000 46.067.000 99,81
49 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 154.920.000 147.760.000 95,38
JUMLAH SKPD 201.074.000 193.827.000 96,40
SKPD : Kecamatan Pedurungan
50 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Persampahan 57.900.000 57.717.000 99,68
51 Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana
Persampahan 141.410.000 140.960.000 99,68
JUMLAH SKPD 199.310.000 198.677.000 99,68
JUMLAH 3.752.685.650 3.590.477.015 95,68
JUMLAH PROGRAM 45.685.739.650 37.965.775.639 83,10
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 595.000.000 574.075.110 96,48
2 Koordinasi Penilaian Langit Biru 163.170.000 160.288.000 98,23
3 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup 348.170.000 337.553.800 96,95
4 Koordinasi Pengelolaan Prokasih / Superkasih 200.000.000 195.800.000 97,90
5 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Dan
Perusakan Lingkungan Hidup 300.000.000 231.767.500 77,26
6 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 80.000.000 74.375.000 92,97
7 Koordinasi Penilaian Dokumen Lingkungan 356.981.000 352.200.628 98,66
8 Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup
310.000.000 304.785.000 98,32
9 Penanganan Kasus Lingkungan 278.170.000 259.550.850 93,31
JUMLAH SKPD 2.631.491.000 2.490.395.888 94,64
SKPD : Kecamatan Semarang Selatan
10 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 102.797.000 102.679.000 99,89
SKPD : Kecamatan Semarang Utara
11 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 74.055.000 74.055.000 100,00
Page 37
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 6 1
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Kecamatan Semarang Barat
12 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 70.000.000 69.650.000 99,50
SKPD : Kecamatan Semarang Timur
13 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 96.586.000 96.586.000 100,00
SKPD : Kecamatan Semarang Tengah
14 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 47.620.000 47.620.000 100,00
SKPD : Kecamatan Gunungpati
15 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 67.000.000 66.927.000 99,89
SKPD : Kecamatan Tugu
16 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 61.541.000 61.541.000 100,00
SKPD : Kecamatan Mijen
17 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 64.000.000 62.870.000 98,23
SKPD : Kecamatan Genuk
18 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 82.199.700 80.554.500 98,00
SKPD : Kecamatan Gajah Mungkur
19 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 70.695.000 30.695.000 43,42
SKPD : Kecamatan Tembalang
20 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 80.000.000 79.950.000 99,94
SKPD : Kecamatan Candisari
21 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 65.000.000 64.579.600 99,35
SKPD : Kecamatan Banyumanik
22 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 68.180.000 67.880.000 99,56
SKPD : Kecamatan Ngaliyan
23 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 72.980.000 72.779.000 99,72
SKPD : Kecamatan Gayamsari
24 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 64.000.000 64.000.000 100,00
SKPD : Kecamatan Pedurungan
25 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 70.000.000 68.675.000 98,11
JUMLAH 1.156.653.700 1.111.041.100 96,06
JUMLAH PROGRAM 3.788.144.700 3.601.436.988 95,07
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
1 Pengembangan Ekowisata Dan Jasa Lingkungan 1.519.034.120 1.402.171.730 92,31
2 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 626.990.000 556.927.000 88,83
3 Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber-
sumber Air 714.959.000 707.999.000 99,03
4 Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan Sda 98.500.000 95.933.100 97,39
5 Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sda 163.170.000 161.802.500 99,16
6 Penetapan Daya Tampung Dan Daya Dukung Badan Air 98.500.000 96.635.000 98,11
JUMLAH PROGRAM 3.221.153.120 3.021.468.330 93,80
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
1 Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan
Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup 55.000.000 50.966.700 92,67
JUMLAH PROGRAM 55.000.000 50.966.700 92,67
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
Page 38
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 6 2
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
1 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang
Lingkungan 340.955.000 324.290.400 95,11
2 Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat Dan Daerah 270.000.000 264.045.000 97,79
3 Penyusunan Data Status Lingkungan Hidup (slh) 160.000.000 152.854.900 95,53
4 Koordinasi Penilaian Adiwiyata Dan Kalpataru 359.000.000 346.301.950 96,46
JUMLAH PROGRAM 1.129.955.000 1.087.492.250 96,24
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
1 Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan Pencemaran 184.664.000 158.614.000 85,89
2 Pengendalian Polusi Udara, Limbah Padat Dan Limbah Cair 165.000.000 144.707.000 87,70
3 Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Bidang Lingkungan
Hidup 786.620.000 720.647.000 91,61
4 Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil 288.170.000 38.255.750 13,28
JUMLAH PROGRAM 1.424.454.000 1.062.223.750 74,57
7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Badan Lingkungan Hidup
1 Pengelolaan Dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Dan Laut 397.840.000 367.199.900 92,30
JUMLAH PROGRAM 397.840.000 367.199.900 92,30
8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1 Pemeliharaan RTH 5.439.706.000 2.676.680.664 49,21
2 Penghijauan Jalan 7.100.000.000 6.921.682.950 97,49
3 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Taman Kota 2.775.000.000 2.731.856.700 98,45
4 Pemeliharaan Pohon Pelindung Turus Jalan 400.000.000 391.481.000 97,87
5 Pemeliharaan Simpang 5 90.000.000 87.300.000 97,00
6 Rehabilitasi Pemeliharaan Taman-taman 5.550.000.000 5.339.899.850 96,21
7 Pengadaan/pembuatan Dokumen Ded Penghijauan(pertamanan) 300.000.000 296.518.250 98,84
8 Pemeliharaan Dan Pengembangan Dekorasi Kota 1.270.000.000 1.177.868.450 92,75
9 Pembangunan Hutan Kota Mijen 2.000.000.000 1.848.310.750 92,42
10 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Taman-taman Kota 305.000.000 298.542.500 97,88
11 Pemasangan Lampu Taman-taman Kota 2.433.000.000 2.353.610.000 96,74
12 Pembuatan Lansekap Bumi Perkemahan Kawasan Dam
Jatibarang 2.000.000.000 116.159.000 5,81
13 Pengadaan Truck Lift 1.980.000.000 1.979.152.400 99,96
14 Pengadaan Truck Semprot/siram 815.000.000 733.352.600 89,98
JUMLAH PROGRAM 32.457.706.000 26.952.415.114 83,04
8.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Page 39
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 6 3
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
8.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
8.8. PERMASALAHAN
1. Studi Kelayakan perencanaan dan DED TPA seluas 30 ha telah menunjuk lokasi di
disebelah barat TPA Jatibarang. Perencanaan TPA baru, telah dilengkapi dengan
sarana dan prasarana sesuia standar Permen PU dan sistem orasional sanitary
Landfill. Informasi terbaru dari pihak kelurahan dan Kecamatan, ternyata lahan seluas
30 ha telah dibeli oleh pihak lain / perseorangan / telah pindah tangan.
2. Pembuatan lansekap Bumi Perkemahan Kawasan Dam Jatibarang, hal ini
dikarenakan belum disesuaikan penandatanganan MoU kerjasama pengelolaan
kawasan DAM Jatibarang antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Kementrian
Pekerjaan Umum.
3. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi pelaku kegiatan usaha yang tidak
menerapkan kaidah konservasi didalam melaksanakan penambangan minerba eks
galian C di wilayah Kota Semarang .
Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
kewenengan perijinan pertambangan ada diprovinsi namun demikian aspek
pengawasan belum diatur lebih lanjut tentang peran pemerintah Kota/Kab. Sehingga
pada saat ini Pemerintah Kota melakukan pengawasan terhadap aspek kerusan
lingkungan dari kegiatan penambangan tersebut.
4. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pemulihan kerusakan lingkungan hidup
dan konservasi SDA
Page 40
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 6 4
4.1. TINDAK LANJUT
1. Untuk kegiatan Studi Kelayakan TPA di Kota Semarang, terlebih dahulu akan
mencari lokasi baru sebagai gantinya;
2. Untuk kegiatan pembuatan lansekap Bumi Perkemahan Kawasan Dam Jatibarang,
akan dilaksanakan di 2016;
3. Melakukan penyelidikan perkara kasus penambangan minerba eks galian C
4. Menggerakkan peran serta sektor swasta dalam penanganan pemulihan kerusakan
lingkungan serta konservasi sumberdaya alam melalui CSR serta mendorong peran
SKPD untuk mainstreaming kebijakan yang pro llingkungan hidup, khususnya
terhadap issue perubahan iklim
4.2. PENGHARGAAN
Pada tahun 2015 Kota Semarang mendapat penghargaan :
1. Anugerah Adipura sebagai Kota Metropolitan terbersih.
2. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional yang diberikan kepada sekolah yang
dinilai berjasa dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu kepada:
a. SD Kalicari 02
b. SMA N 14
3. Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi diberikan kepada tokoh yang berjasa dalam
perlindungan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
a. Penghargaan Kalpataru Sebagai Pembina Lingkungan Hidup Tahun 2015
Tingkat Propinsi Jawa Tengah kepada Ir. Nana Kariyada
b. Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis Lingkungan Hidup Tahun 2015 Tingkat
Propinsi Jawa Tengah kepada Yoyok Suharyo, SH
c. Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis Lingkungan Hidup Tahun 2015 Tingkat
Propinsi Jawa Tengah kepada Teguh Anggoro, SH
d. Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis Lingkungan Hidup Tahun 2015 Tingkat
Propinsi Jawa Tengah kepada Ika Yudha Kurniasari, SKM
4. Penghargaan Pertisaka Kalpataru Tingkat Propinsi Jawa Tengah sebagai Juara I
Lomba Karya Ilmiah.
Page 41
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 6 5
5. URUSAN WAJIB PERTANAHAN
5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada upaya peningkatan tertib
administrasi pertanahan dan pemecahan masalah-masalah atau konflik pertanahan. Pada
tahun 2015, program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Pertanahan adalah:
Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Program ini diarahkan untuk menyusun Data Pertanahan sesuai dengani bidang
tanah/persil/kapling di tingkat Kelurahan.
Selain kegiatan tersebut terdapat kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik
Pertanahan dalam rangka fasilitasi pemecahan masalah / konflik pertanahan namun masuk
dalam anggaran Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
5.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan urusan
pertanahan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah (P5T) bertujuan untuk menyediakan informasi Data Pertanahan
bidang tanah / persil / kapling di tingkat Kelurahan. Pelaksanaan kegiatan Penataan,
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P5T) sampai dengan
tahun 2014 sebanyak 91 Kelurahan. Selanjutnya pada tahun 2015 dilaksanakan
sebanyak 86 Kelurahan. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun 2015 seluruh
kelurahan di Kota Semarang (177 Kelurahan) telah memiliki basis data pertanahan.
2. Kompleksitas permasalahan pertanahan di Kota Semarang relatif stagnan, Hal ini
terlihat dari jumlah kasus terkait dengan permasalahan pertanahan relatif sama.
Apabila pada Tahun 2013 terdapat 25 kasus, dan menurun menjadi 20 kasus di Tahun
2014 maka pada Tahun 2015, kasus yang muncul dan difasilitasi berjumlah 20 kasus.
3. Dalam rangka pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2015 antara
lain:
a. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Batang – Semarang II;
b. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track) Lintas Pekalongan –
Semarang;
c. Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api (Double Track) Lintas Semarang –
Bojonegoro;
d. Pembangunan dan Pelebaran Jalan Kartini – Jolotundo – Gajah;
e. Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Normalisasi Kali Beringin;
Page 42
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 6 6
f. Pembangunan underpass jatingaleh.
5.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Pertanahan dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan.
5.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai yang melaksanakan Urusan Wajib Pertanahan sebanyak 8 orang
5.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam Urusan
Pertanahan pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.072.850.000,-. Hal ini dimaksudkan guna
menyelesaikan target RPJMD di urusan pertanahan dimana pada akhir tahun 2015
diharapkan 177 kelurahan telah melaksanakan kegiatan pendataan bidang tanah di tingkat
kelurahan.
Sedangkan untuk kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik-Konflik Pertanahan pada
tahun 2015 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 85.000.000,-.
Anggaran program pelaksanaan Urusan Pertahanan
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pertanahan adalah
sebagai berikut:
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN (Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan)
1 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah 2.072.850.000 2.007.817.000 96,86
JUMLAH PROGRAM 2.072.850.000 2.007.817.000 96,86
5.6. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
5.7. SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Page 43
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 6 7
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
5.8. PERMASALAHAN
Permasalahan dalam pelaksanaan Urusan Pertanahan antara lain sebagai berikut :
Masih belum optimalnya tingkat keterisian data bidang tanah. Hal ini dikarenakan tidak
semua pemilik bidang tanah mengembalikan formulir yang telah dibagikan oleh petugas
Kelurahan.
5.9. TINDAK LANJUT
Rencana tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, antara
lain sebagai berikut :
Pada Tahun 2016 akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pelaksanaan kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah (P5T). Melalui kegiatan tersebut diharapkan akan dapat meningkatkan tingkat
keterisian dan pemeliharaan data bidang tanah di kelurahan.
10. URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
10.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diarahkan pada
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum bidang administrasi kependudukan dan
pelayanan publik.
Adapun program program yang dilaksanakan sebagai berikut :
1. Program-program Penunjang, yang meliputi:
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
guna menunjang pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil.
c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
d. Program ini diarahkan untuk menyediakan berbagai sarana prasarana operasional
yang memenuhi syarat guna menunjang pelaksanaan pelayanan Kependudukan
dan Catatan Sipil.
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Page 44
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 6 8
Program ini diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan capaian kinerja
kegiatan dan keuangan dalam pengelolaan anggaran.
2. Program Pelaksanaan Urusan yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan penataan
administrasi kependudukan khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik
bidang administrasi kependudukan.
10.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Capaian kinerja Pemerintah Kota Semarang dalam Urusan Wajib Kependudukan dan
Catatan Sipil dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja berikut :
1. Rasio penduduk ber KTP_el per satuan penduduk.
Jumlah penduduk yang memiliki KTP_el 1.103.749
= ---------------------------------------------------------- x 100 = -------------
Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah 1.205.691
= 91,54 per 100
Berdasarkan hasil perhitungan diatas bahwa selama tahun 2015 hingga akhir
Desember 2015 terdapat 91,54 % atau 1.103.749 penduduk Kota Semarang yang harus
wajib KTP telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP_el). Hasil Kinerja
tersebut mengalami kenaikan dibandingkan realisasi yang ada pada RPJMD sebesar
83% pada bulan November 2015.
2. Rasio bayi berakta kelahiran.
Jumlah bayi yang berakta kelahiran
= ------------------------------------------------------------------ x 100%
Jumlah kelahiran bayi
18.202
= ---------- x 100% = 91,38%
19.917
Tingkat kepemilikan Akte Kelahiran bayi penduduk Kota Semarang pada tahun
2015 hingga akhir Desember 2015 terdapat 91,38 % atau 18.202 bayi yang telah
memiliki Akta Kelahira dibandingkan pada bulan November 2015 pada realisasi
RPJMD sebesar 90,82%.
3. Rasio pasangan berakta nikah (bagi non Islam)
Jumlah pasangan nikah yang berakta nikah
= ------------------------------------------------------------------ x 100%
Jumlah pemohon akta perkawinan
1.200
= ---------- x 100% = 100%
1.200
Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa Jumlah Pasangan Nikah yang telah
memiliki Akta Perkawinan sepanjang tahun 2015 hingga akhir Desember mencapai
Page 45
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 6 9
100 % atau 1.200 pasangan yang memiliki Akta Perkawinan sesuai dengan Capaian
Realisasi Kinerja yang ditetapkan dalam RPJM.
4. Kepemilikan Akta Kelahiran per 1.000 orang
Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran
= ------------------------------------------------------------------ x 1.000 orang
Jumlah penduduk
1.313.429
= -------------- x 1.000 = 739 per 1000 orang
1.776.618
artinya bahwa pada tahun 2015 terdapat 739 atau 1.313.429 penduduk yang telah
memiliki Akta Kelahiran.
5. Rasio Keluarga berKK (Kartu Keluarga)
Jumlah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga
= ------------------------------------------------------------x 100 %
Jumlah Kepala Keluarga
550.692
= -------------- x 100 % = 100%
550.692
artinya bahwa pada tahun 2015, seluruh kepala keluarga telah memiliki Kartu
Keluarga.
6. Rasio penduduk berNIK (Nomor Induk Kependudukan)
Jumlah penduduk berNIK
= ------------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah penduduk
1.776.618
= -------------- x 100 % = 100%
1.776.618
artinya bahwa pada tahun 2015, seluruh penduduk Kota Semarang telah memiliki NIK
(Nomor Induk Kependudukan).
7. Rasio pasangan cerai berakta perceraian (bagi non Islam)
Jumlah pasangan cerai yang ber akta perceraian
= ------------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah permohonan akta perceraian
200
= -------------- x 100 % = 100%
200
artinya bahwa pada tahun 2015 terdapat 100 % atau 200 pasangan cerai yang memiliki
Akta Perceraian.
8. Rasio penduduk meninggal berakta kematian
Jumlah penduduk meninggal ber akta kematian
= ------------------------------------------------------------------ x 100 %
Jumlah permohonan akta kematian
9.024
= -------------- x 100 % = 100%
9.024
Page 46
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 7 0
artinya Bahwa pada tahun 2014 terdapat 100 % atau 9.024 penduduk meninggal yang
telah memiliki Akta Kematian.
9. Ketersediaan database kependudukan skala Provinsi
Dengan telah menerapkan aplikasi SIAK dari Kementrian Dalam Negeri maka
database penduduk Kota Semarang telah berskala Provinsi.
10. Penerapan KTP elektronik (KTP_el)
Pelayanan perekaman KTP elektronik (KTP_el) sampai dengan tahun 2015 telah
mencapai 91,54 % atau sejumlah 1.103.749 wajib KTP_el telah melakukan perekaman
data kependudukannya dari target perekaman 1.205.691 wajib KTP_el yang ada di
Kota Semarang.
a. Jumlah Database Kependudukan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sampai dengan tahun
2015 telah memiliki 4 (empat) buah database yang dikelola, yakni :
1) Database SIAK;
Database SIAK merupakan database yang mengorganisasi skema atau
memodelkan database yang dalam pembangunan Sistim Informasi
Kependudukan dimanfaatkan untuk diolah menjadi suatu informasi yang
disusun sesuai dengan kebutuhan dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat. Database SIAK digunakan sebagai sarana utama
penunjang pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam
pencetakan dokumen administrasi kependudukan. Selain itu pengelolaan
database SIAK juga dapat digunakan sebagai sarana informasi kependudukan
yang dapat memberikan angka statistik mengenai penduduk berdasarkan jenis
kelamin, agama, kelompok umur, pendidikan, pekerjaan dan berdasarkan
kartu keluarga per Kecamatan dalam periode tertentu. SIAK yang telah
dilaksanakan sejak tahun 2010 merupakan aplikasi yang dibangun oleh
Kementrian Dalam Negeri yang digunakan di semua Kabupaten / Kota di
Indonesia yang selanjutnya pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian,
Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan SIAK di daerah..
Sampai dengan tahun 2015 pemanfaatan dan pengelolaan database SIAK telah
dilakukan pada beberapa kegiatan sebagai berikut :
a) Buku Induk Penduduk (BIP)
b) DRT (Daftar Rumah tangga) untuk pemutakhiran data
c) Data urbanisasi penduduk
d) Proyeksi penduduk
Page 47
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 7 1
e) Statistik kependudukan
Untuk meningkatkan validitas database kependudukan dari hasil proses
transaksi data kependudukan dengan menggunakan database SIAK selama
tahun 2015 telah dilakukan updating data sebanyak 75.000 data.
2) Database Penduduk Sementara WNI
Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara
WNI yang melakukan permohonan pencetakan Surat Keterangan Tinggal
Sementara (SKTS). Pada tahun 2015 jumlah penduduk sementara yang
mengajukan permohonan dan telah diterbitkan SKTS sebanyak 589 lembar.
3) Database Penduduk Sementara WNA
Database yang berisi hasil proses transaksi entry data penduduk sementara
WNA yang melakukan permohonan pencetakan Surat Keterangan Tinggal
Tetap (SKTT). Pada tahun 2015 jumlah penduduk Sementara WNA yang
mengajukan permohonan dan telah diterbitkan SKTT sebanyak 607 lembar.
4) Database afis KTP_el
Database yang berisi data kependudukan hasil perekaman KTP_el yang
memuat antara lain biometric penduduk (iris mata, sidik jari), tanda tangan
dan foto. Database afis KTP_el mulai dibangun sejak perekaman data
penduduk KTP_el dilaksanakan mulai tahun 2012 dan sampai dengan tahun
2015 telah direkam sebanyak 1.103.749 data.
b. Tingkat Validasi Database Kependudukan.
Tingkat validasi database penduduk pada tahun 2015, mencapai 96 %, sisanya
sebesar 4 % merupakan data rusak (data yang karena kesalahan proses pelaporan,
misalnya kepala keluarga / header KK meninggal / pindah, namun tidak
melakukan perubahan susunan, sehingga data anggota keluarga tidak sesuai
dengan kondisi riil) dan data yang sedang dalam proses transaksi LAMPID (lahir,
mati, pindah dan datang). Untuk capaian validasi dan akurasi database penduduk
pada tahun 2015 tersebut karena penerapan sistem aplikasi SIAK Online yang
secara terus menerus dilakukan pengembangan oleh Pemerintah Pusat.
c. Jumlah Warga Kota Semarang.
Potensi penduduk di Kota Semarang pada tahun 2015 mencapai 1.776.618 jiwa,
sedangkan tahun 2014 sebesar 1.761.414 jiwa sehingga terdapat peningkatan
jumlah penduduk sebesar 15.204 jiwa atau sebesar 0,86% karena adanya mutasi
penduduk lahir, mati, pindah, datang (LAMPID).
d. Jumlah Warga Kota Semarang yang Telah Memiliki KTP.
Page 48
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 7 2
Berdasarkan data permohonan pelayanan KTP, maka capaian kepemilikan KTP
pada tahun 2015 adalah 1.103.749 orang atau sebesar 91,54 % dari jumlah wajib
KTP sebesar 1.205.691 orang. Sedangkan sejumlah 50.250 orang atau 8,46 %
adalah jumlah penduduk mutasi dan wajib KTP pemula yang belum memiliki
KTP. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu
Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional untuk
tahun 2015, KTP Non elektronik hanya berlaku sampai dengan Desember 2014
dan digantikan KTP elektronik terhitung mulai 1 Januari 2015.
e. Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang.
Sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah kepala keluarga di Kota Semarang
sebanyak 550.692 kepala keluarga. Terdapat peningkatan jumlah dari tahun 2014
sebesar 2,09 % atau bertambah 11.291 kepala keluarga dari tahun 2014 sebanyak
539.401 kepala keluarga.
f. Jumlah Kepala Keluarga Kota Semarang yang telah memiliki Kartu Keluarga yang
telah memiliki Kartu Keluarga.
Dari sejumlah kepala keluarga sebesar 550.692 kepala keluarga sampai akhir
tahun 2015 telah seluruhnya memiliki kartu keluarga (KK) atau 100 %
kepemilikan Kartu Keluarga.
g. Jumlah Ruang Pelayanan Kependudukan yang Representatif di Wilayah
Kecamatan.
Sesuai standarisasi gedung TPDK Kecamatan dari Ditjen Kependudukan dan
Catatan Sipil maka spesifikasi ruang pelayanan di 16 TPDK Kecamatan adalah
gedung yang berdiri sendiri dengan luas 130 m2 dan memiliki sarana dan
prasarana perlengkapan dan peralatan pendukung pelayanan publik yang memadai
baik untuk kelancaran proses komunikasi data maupun kenyamanan dalam
pelayanan bagi pemohon administrasi kependudukan. Sampai dengan tahun 2015
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah memiliki 11
(sebelas) gedung yang sesuai standar yaitu di Kecamatan Banyumanik, Tembalang
dan Ngaliyan yang dibangun pada tahun anggaran 2011. Kemudian pada tahun
2012 dibangun 4 (empat) gedung TPDK Kecamatan yaitu di Semarang Timur,
Gunung Pati, Mijen dan Genuk. Pada tahun yang sama 4 (empat) gedung TPDK
Kecamatan lainnya dibangun oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota
Semarang, yaitu gedung TPDK Kecamatan Pedurungan, Semarang Utara,
Semarang Barat dan Semarang Selatan. Untuk 5 (lima) gedung TPDK Kecamatan
yang belum sesuai standar telah dilakukan rehab dan pemeliharaan terhadap sarana
dan prasarana gedung, peralatan dan perlengkapan yang ada agar tetap dapat
Page 49
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 7 3
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pemohon yaitu di
Kecamatan Tugu, Gayamsari, Candisari, Gajahmungkur dan Semarang Tengah.
h. Jenis Pelayanan Administrasi Kependudukan.
Dalam tabel jumlah penerimaan jenis pelayanan administrasi kependudukan,
capaian pelayanan tahun 2015 disebabkan antara lain sebagai berikut : kesadaran
masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan, regulasi yang berpihak
kepada masyarakat dan pengembangan teknologi yang diterapkan pada
penyelenggaraan pelayanan dengan sebagai berikut :
1) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi
kependudukan. Upaya yang telah dilakukan untuk hal tersebut antara lain
dengan kegiatan sosialisasi kebijakan kependudukan baik secara langsung
maupun melalui media lainnya (leaflet, banner dan iklan).
2) Regulasi yang berpihak kepada masyarakat yaitu dengan terbitnya Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di dalam Pasal
79A disebutkan bahwa “Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan
tidak dipungut biaya”. Di Kota Semarang ditindak lanjuti dengan menerbitkan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum yang membebaskan Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda
Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
3) Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan online yang
dilaksanakan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang. Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem
informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat
Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang-undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Penerapan SIAK online
dapat meminimalisir kesalahan proses cetak, karena tidak perlu konsolidasi
data antara server TPDK Kecamatan dengan Dinas, yang sebelumnya proses
konsolidasi data sering mengalami kegagalan dan menimbulkan kerusakan
pada data penduduk. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya kemungkinan
data ganda dalam database kependudukan, selain itu kegagalan konsolidasi
data juga menyebabkan tidak sinkronnya antara server di TPDK Kecamatan
dengan Dinas, dampak dari itu proses cetak KK banyak mengalami kesalahan.
Pada tahun 2015 SIAK Online telah diupgrade menjadi aplikasi yang lebih
Page 50
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 7 4
akuntabel yaitu dengan versi 5.0 yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja
pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akurat.
i. Jumlah Warga Miskin yang Mendapat Pembebasan Retribusi.
Pemberian pembebasan Retribusi biaya cetak KK, KTP dan Akta Kelahiran bagi
warga miskin Kota Semarang yang merupakan salah satu kebijakan Walikota
Semarang dan merupakan program yang berkelanjutan dari tahun ke tahun.
Adapun tabel pemberian pembebasan retribusi bagi warga miskin dari tahun 2014
sampai dengan tahun 2015, adalah sebagai berikut:
Jumlah Pembebasan Retribusi Pelayanan KK, KTP dan
Akta Kelahiran Bagi Warga Miskin Tahun 2014 – 2015
TAHUN JENIS
PERMOHONAN JUMLAH PERMOHONAN JUMLAH RUPIAH
2014 Kartu Keluarga
Kartu Tanda Penduduk
Akta Kelahiran
39
16
413
0,-
0,-
20.650.000,-
2015 Akta Kelahiran 319 15.950.000,-
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2015
j. Kegiatan Penerapan KTP_el
Sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang
dimaksud Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP_el,
adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi
penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Dalam
peraturan tersebut disebutkan juga masa berlaku KTP_el seumur hidup sepanjang
tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a.). Adapun
untuk fungsi dan kegunaan KTP_el adalah :
1) Sebagai identitas jati diri yang berlaku secara nasional.
2) Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP.
3) Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program
pembangunan.
k. Pelaksanaan penerapan KTP_el pada tahun 2015, terdiri dari :
1) Perekaman data penduduk
Kegiatan perekaman data penduduk dilaksanakan setiap hari di 16
(enambelas) TPDK Kecamatan dan di kantor Dinas dengan target 1.205.691
wajib KTP_el. Untuk percepatan pencapaian target perekaman KTP_el yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dilakukan perekaman wajib KTP_el yang
belum melaksanakan perekaman di mobil keliling dan pelayanan langsung di
kelurahan sehingga untuk Kota Semarang dapat mencapai hasil sampai
dengan akhir tahun 2015 perekaman KTP_el telah mencapai 91,54 % atau
Page 51
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 7 5
sebesar 1.103.749 wajib KTP_el dari target 1.205.691 wajib KTP_el.
Selanjutnya untuk pencapaian perekaman KTP_el tahun 2015 menurut
Kecamatan diuraikan dalam tabel berikut ini :
PEREKAMAN KTP ELEKTRONIK
TAHUN 2015
NO KECAMATAN JUMLAH
WAJIB KTP
JUMLAH
PEREKAMAN
PERSENTASE
(%)
1 Semarang Tengah 57.519 46.394 80,66%
2 Semarang Utara 101.885 82.375 80,85%
3 Semarang Timur 65.900 55.431 84,11%
4 Gayamsari 56.474 49.628 87,88%
5 Genuk 65.060 65.905 101,30%
6 Pedurungan 134.298 114.003 84,89%
7 Semarang Selatan 63.543 50.338 79,22%
8 Candisari 64.596 56.953 88,17%
9 Gajahmungkur 47.320 41.060 86,77%
10 Tembalang 109.719 127.014 115,76%
11 Banyumanik 101.344 93.420 92,18%
12 Gunungpati 58.864 55.070 93,55%
13 Semarang Barat 122.906 119.478 97,21%
14 Mijen 41.787 38.542 92,23%
15 Ngaliyan 90.691 87.484 96,46%
16 Tugu 23.785 20.654 86,84%
Jumlah 1.205.691 1.103.749 91,54%
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2015
Dari hasil perekaman sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat 2 (dua)
Kecamatan yang capaiannya diatas 100 % yaitu Kecamatan Genuk dan
Tembalang. Hal tersebut disebabkan karena perekaman data penduduk bisa
dilakukan di TPDK kecamatan dan di dinas. Sehingga terdapat kelebihan
perekaman yang berasal dari perekaman data penduduk yang berdomisili di
luar Kecamatan tersebut. Hasil perekaman di tahun 2015 terdapat peningkatan
sebesar 32.992 atau 3,08 % dari tahun 2014.
2) Pencetakan KTP_el
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan
terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (Pasal 8 ayat 1 huruf c).
Pencetakan KTP_el untuk tahun 2015 dilaksanakan di Dinas dengan
menggunakan 6 (enam) alat cetak. Sedangkan untuk pengadaan blanko
KTP_el menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri. Hasil
pencetakan KTP_el sampai dengan tahun 2015 telah mencapai 1.159.894.
Dari hasil tersebut yang berhasil dicetak sebesar 1.103.749 cetakan dari hasil
Page 52
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 7 6
perekaman dan sisanya sebesar 56.145 sebagai penggantian KTP_el yang
hilang dan rusak. Rekapitulasi hasil cetak KTP_el sampai dengan tahun 2015
disajikan dalam tabel sebagai berikut :
REKAPITULASI CETAK KTP ELEKTRONIK s.d TAHUN 2015
NO KECAMATAN JUMLAH
S/D 2014 2015 S/D 2015
1 Semarang Tengah 44.800 3.357 48.157
2 Semarang Utara 83.031 6.895 89.926
3 Semarang Timur 54.060 4.516 58.576
4 Gayamsari 48.074 4.332 52.406
5 Genuk 63.734 8.280 72.014
6 Pedurungan 120.180 14.477 134.657
7 Semarang Selatan 49.055 4.395 53.450
8 Candisari 55.445 4.695 60.140
9 Gajahmungkur 39.943 3.387 43.330
10 Tembalang 103.670 11.995 115.665
11 Banyumanik 90.305 9.814 100.119
12 Gunungpati 54.471 4.934 59.405
13 Semarang Barat 106.532 8.409 114.941
14 Mijen 36.791 4.531 41.322
15 Ngaliyan 84.604 8.370 92.974
16 Tugu 19.995 2.817 22.812
Jumlah 1.054.690 105.204 1.159.894
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang, Tahun 2015
10.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan).
10.4 JUMLAH PEGAWAI
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebanyak 128 orang terdiri
dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 124 orang dan Bagian Tata
Pemerintahan sebanyak 4 orang.
10.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Program dan kegiatan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun
2015 dilaksanakan dengan alokasi dana yang disediakan sebagaimana dapat dilihat pada
tabel berikut ini:
Anggaran Program Penujang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD: DISPENDUKCAPIL
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 837.000.000 729.867.914 87,20%
2 Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas 12.300.000 9.417.400 76,56%
Page 53
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 7 7
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 240.575.000 239.375.000 99,50%
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 70.000.000 69.685.000 99,55%
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 341.912.000 341.911.640 100%
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 391.050.000 391.033.000 99,996%
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor 35.000.000 35.000.000 100%
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 36.750.000 36.750.000 100%
9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 79.000.000 78.999.727 100%
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 29.999.816 99,999%
11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 125.000.000 124.973.231 99,98%
12 Penyedia Jasa Pengamanan 192.700.000 192.700.000 100%
13 Penata Arsip Kantor 80.000.000 79.000.000 98,75%
JUMLAH PROGRAM 2.471.287.000 2.358.712.728 95,44%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD: DISPENDUKCAPIL
1 Pembangunan Gedung Kantor 90.000.000 89.500.000 99,44%
2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 856.000.000 834.114.000 97,44%
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 997.174.000 976.570.500 97,93%
4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 408.690.000 395.766.000 96,84%
5 Pengadaan Mebeleur 93.000.000 87.500.000 94,09%
6 Pembuatan Tempat Parkir 30.000.000 29.500.000 98,33%
7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 311.000.000 308.635.900 99,24%
8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 339.728.000 214.257.017 63,07%
9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 35.030.000 35.030.000 100%
10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 133.280.000 132.930.000 99,74%
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 20.000.000 20.000.000 100%
JUMLAH PROGRAM 3.313.902.000 3.123.803.417 94,26%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD: DISPENDUKCAPIL
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD 16.890.000 16.890.000 100%
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.996.000 15.996.000 100%
3 Penyusunan LAKIP 8.397.000 8.397.000 100%
4 Penyusunan Renstra SKPD 16.751.000 16.751.000 100%
5 Penyusunan LKPJ SKPD 9.579.000 9.578.850 100%
6 Penyusunan Renja SKPD 15.849.000 15.849.000 100%
7 Penunjang Kinerja PA, KPA, Bendahara dan Pembantu
Bendahara 59.760.000 59.760.000 100%
JUMLAH PROGRAM 143.222.000 143.221.850 100%
Anggaran Program Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD: DISPENDUKCAPIL
1 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu 18.940.000 18.940.000 100%
2 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 33.250.000 33.250.000 100%
Page 54
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 7 8
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
3 Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi
Kependudukan 67.320.000 66.870.000 99,33%
4 Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat 24.790.000 21.200.000 85,52%
5 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan 1.022.105.000 872.014.600 85,32%
6 Pengembangan Database Kependudukan 27.320.000 27.320.000 100%
7 Penyusunan Kebijakan Kependudukan 117.560.000 116.256.500 98,89%
8 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 260.609.000 248.579.000 95,38%
9 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 69.000.000 69.000.000 100%
10 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 30.000.000 30.000.000 100%
11 Pengembangan SMM ISO 9001 : 2008 112.000.000 111.400.000 99,46%
12 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dokumen Kependudukan 15.630.000 15.630.000 100%
13 Peningkatan Kepemilikan Akta Catatan Sipil 42.000.000 42.000.000 100%
14 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 45.630.000 45.630.000 100%
JUMLAH PROGRAM 1.886.154.000 1.718.090.100 91,09%
10.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
10.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2015 mamp u mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
10.8 PERMASALAHAN
Permasalahan dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu:
1. Perlu diupayakan secara berkesinambungan tersedianya data penduduk yang akurat
dan mutakhir yang dapat digunakan untuk verifikasi pelayanan publik dan sebagai
sarana penunjang perumusan kebijakan pembangunan.
2. Pelaksanaan perekaman KTP_el masih belum mencapai target yang telah ditetapkan
Pemerintah Pusat sedangkan untuk pencetakannya masih belum optimal karena
dilaksanakan terbatas di dinas.
Page 55
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 7 9
3. Luas bangunan gedung arsip kurang dapat menampung arsip dokumen kependudukan
yang terus bertambah setiap tahun sehingga perlu penyediaan bangunan yang lebih
representatif.
4. Beberapa bangunan gedung TPDK Kecamatan belum sesuai standar pelayanan
administrasi kependudukan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan
administrasi kependudukan.
5. Arsip Elektronik yang ada pada saat ini masih dalam tahap pembangunan khususnya
untuk dokumen akta catatan sipil yang bersifat arsip aktif untuk lebih memudahkan
dalam pencarian dokumen.
10.9 TINDAK LANJUT
Rencana tindak lanjut yang akan ditempuh untuk mengatasi permasalahan Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu:
1. Mengintensifkan sosialisasi mengenai kebijakan dan peraturan perundang-undangan
tentang administrasi kependudukan, sehingga masyarakat mengerti akan arti
pentingnya keakuratan/kelengkapan data kependudukannya serta melakukan updating
data kependudukan secara terus menerus dan berkesinambungan dengan
mengoptimalkan petugas administrator databse yang ada untuk meingkatkan validasi
database kependudukan.
2. Melaksanakan perekaman KTP_el di Dinas dan 16 (enam belas) TPDK Kecamatan.
Selain itu juga dilaksanakan perekaman pada mobil keliling yang beroperasi setiap
hari di pusat kota dan melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan administrasi
kependudukan dengan pelayanan langsung perekaman KTP_el di kelurahan. Untuk
pelaksanaan pencetakan KTP_el dengan mengoptimalkan peralatan dan SDM yang
ada. Selain itu untuk tahun 2016 direncanakan akan melaksanakan pencetakan
KTP_el di TPDK Kecamatan.
3. Mengoptimalkan ruang dalam gedung arsip dengan melaksanakan penataan dokumen
akta catatan sipil dan melakukan pemeliharaan gedung maupun arsip di dalamnya
agar terjaga dari kerusakan karena proses pelapukan. Selan itu melakukan
perencanaan kebutuhan perluasan gedung arsip yang dapat menampung peningkatan
jumlah arsip dokumen kependudukan dan mengusulkan anggaran dan perencanaan
teknis pembangunan Gedung Arsip sesuai dengan standart menurut Undang-Undang
Kearsipan pada Renstra 2016-2020.
4. Melaksanakan pemeliharaan dan mengoptimalkan penggunaan sarana gedung
pelayanan yang tersedia, baik di dinas maupun di 16 TPDK Kecamatan.
5. Melaksanakan pembangunan database elektronik arsip dokumen akta catatan sipil
secara bertahap dan kontinyu selain itu juga melakukan pemeliharaan atas arsip
Page 56
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 8 0
dokumen akta catatan sipil dan gedung arsip agar lebih representatif sebagai tempat
penyimpanan dan arsip dapat terjaga dari kerusakan secara kimia maupun biologis.
10.10 PRESTASI / PENGHARGAAN
Prestasi / penghargaan yang diperoleh Kota Semarang dalam Urusan
Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2015 yakni oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Semarang adalah:
Pelayanan di Bidang Pencatatan Sipil pada tahun 2015, berhasil mempertahankan
Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 untuk pelayanan di Bidang
Pencatatan Sipil pada tahun 2015.
11 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
11.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan
peningkatan perlindungan terhadap anak melalui (1) peningkatan keterampilan dan
pengetahuan perempuan; (2) peningkatan kesetaraan gender; (3) Perlindungan kekerasan
terhadap perempuan dan anak; (4) Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan
anak.
Pada tahun 2015 program-program yang dilaksanakan pada Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
Program-program penunjang, yang meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Program-program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi :
1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Program ini diarahkan pada meningkatnya jaringan kelembagan pemberdayaan
perempuan dan anak
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan penyelesaian
masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan
Page 57
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 8 1
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas organisasi perempuan dalam rangkat
meningkatkan peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan
4. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Program ini diarahkan pada peningkatan kebijakan tentang peningkatan kualitas anak
dan perempuan.
11.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Terfasilitasinya penanganan kasus Kekerasan
Pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas Per dan KB ) Kota Semarang melalui
Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat
Pelayanan Terpadu (PPT ) tingkat Kecamatan melakukan advokasi baik litigasi
maupun non litigasi terhadap kasus KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP).
Kekerasan terhadap Anak, Pelecehan Seksual, perkosaan dan masalah Anak yang
berhadapan dengan hukum.
RINCIAN KASUS YANG DITANGANI BAPERMASPER DAN KB
KOTA SEMARANG DAN PPT SERUNI TAHUN 2015
No. Kasus Jumlah
Kasus
Yang tertangani
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 129 129
2 Kekerasan Dalam Pacaran 5 5
3 Kekerasan Terhadap Anak 29 29
4 Perkosaan/kekerasan sexual 29 29
5 Anak berhadapan dengan hukum 3 3
JUMLAH 195 195
2. Terlaksananya Seminar Pengarustamaan Gender pada tanggal 25 September 2015
dengan peserta 90 dan narasumber kegiatan dimaksud yaitu : Dra. Dewi Indrayati
(BP3AKB) di Ruang Komisi AB dengan materi Implementasi pengambilan keputusan
yang responsif gender dan isu-isu gender
3. Terlaksananya Bintek PPRG di Gedung PKK Kota Semarang tanggal 13 Oktober
2015 dengan jumlah peserta 30 orang narasumber Dra. Dewi Indrayati, MM
membawakan materi Teknik penyusunan Proba, Zaenuddin, SH, Msi (Inspektorat)
dengan materi Pengawasan PPRG, Dwi Arti, SH, Mhum (Bappeda) dengan materi
Kebijakan PPRG di Kota Semarang
4. Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI), sosialisasi tersebut
dilaksanakan pada tanggal 17 dan 18 Pebruari 2015 di Gedung PKK Kota Semarang .
5. Terlaksananya Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis gender
(P2MBG), yang kegiatannya memberikan pelatihan selama 1 hari (24 Maret 2015) di
Page 58
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 8 2
Gedung Arsip bekerjasama oleh Dinas Koperasi dengan materi Kewirausahaan dan
Pemberdayaan UMKM.
6. Terlaksananya Pengumpulan data pilah gender / SIGA , yaitu Sistem Informasi
Gender dan Anak, bertujuan untuk mengetahui ketersediaan data pilah gender dan
anak sehingga kesetaraaan gender di Pemerintah Kota Semarang dapat terukur.
7. Peringatan Hari Ibu di Kota Semarang , dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015
bertempat di Halaman Balaikota Semarang, dengan rangkaian kegiatan yaitu :
a. Seminar Upaya penurunan AKI di balaikota tanggal 15 desember 2015, dengan
peserta ormas perempuan dan PLKB
b. Layanan KB gratis (IUD dan Implant), dengan peserta Masyarakat diutamakan
masyarakat kurang mampu
c. Bazaar
d. Puncak acara Peringatan hari Ibu (halaman balaikota)
8. Dalam rangka pengembangan Semarang Kota Layak Anak (KLA), Pemerintah Kota
Semarang telah melaksanakan beberapa upaya/kegiatan, yaitu :
a. Terlaksananya penyusunan buku profil anak Kota Semarang tahun 2015, buku
dimaksud berisi tentang Kebijakan , Program dan Kegiatan yang terintegrasi
dan terukur dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan buku profil ini
merupakan salah satu indikator Kota Layak Anak.
b. Terfasilitasinya Kecamatan ramah anak , yaitu di dua kelurahan di dua
kecamatan yang berbeda yaitu kelurahan Sumurboto dan kelurahan Mijen.
Fasilitasi itu berupa : permainan anak
c. Terfasilitasinya Forum Anak Tingkat Kota dan Kecamatan , dengan tujuan
untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan
aspirasi kebutuhan dan keinginan dalam pembangunan yang berhubungan anak
di lingkungannya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang )
9. Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2015, yaitu pada tanggal 27
Agustus 2015 dengan berbagai kegiatan diantaranya yaitu Lomba menggambar,
mewarnai, Membatik, tari tradisional dengan acara puncaknya pada tanggal 27
Agustus 2015 di Gedung Balaikota Semarang yang menampilkan ajang kreatifitas
Anak Kota Semarang.
10. Terlaksananya penyusunan buku profil gender Kota Semarang Tahun 2015, buku
tersebut bertujuan sebagai salah satu perwujudan komitmen terhadap upaya
mendorong kesetaraan gender di kota Semarang dan diharapkan dapat bermanfaat
tentang pencarian solusi dan penerapan rekomendasi yang tepat bagi perbaikan dan
kebijakan kesetaraan gender di kota Semarang.
Page 59
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 8 3
11. Terfasilitasinya kegiatan organisasi-organisasi perempuan seperti PKK, GOW,
Dharma Wanita dan GOP TKI, adapun kegiatan - kegiatan yang difasilitasi
Pemerintah Kota Semarang yaitu :
a. PKK
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Terlaksananya Lomba- Lomba Dalam
Rangka HKG PKK, Terlaksananya Pelatihan (Kewirausahaan Remaja,
Ketrampilan bagi anak tuna rungu, Ketrampilan komputer bagi anak putus
sekolah,Ketrampilan service HP, Kreasi kain perca, Kader BKB), Penghargaan
Kader Berprestasi, Terlaksananya Sosialisasi Secara Terpadu Pokja I-IV (Kel.
Plalangan Kec.Gunungpati), Terlaksananya Pembinaan Administrasi dan
Partisipasi PKK dalam TMMD
DATA UMUM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
TAHUN 2014-2015
No Data umum PKK Tahun
2014
Tahun
2015
1 Tim Penggerak PKK Kelurahan 177 177
2 Kelompok PKK RW 1.449 1.449
3 Kelompok PKK RT 9.759 9.759
4 Dasa Wisma 21.176 21.176
5 Jumlah kader PKK :
a. Anggota tim penggerak PKK 3.800 3.800
b. Umum 129.654 129.654
DATA KEGIATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2013-2014
No Jenis Data Kegiatan Tahun 2014 Tahun 2015
1. Jumlah Kader :
Kader PPBN 1.915 1.915
Kader Kadarkum 2.815 2.815
Kader Pola Asuh 2.238 2.238
2. Jumlah Kelompok Simulasi :
Kelompok Simulasi PPBN 355 361
Kelompok Simulasi Kadarkum 486 489
Kelompok Simulasi Pola Asuh 470 480
3. Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan :
Pelaksanaan Penyuluhan PPBN 704 709
Pelaksanaan Penyuluhan Kadarkum 886 893
Pelaksanaan Penyuluhan Pola Asuh 795 801
DATA KEGIATAN GOTONG ROYONG TIM PENGGERAK PKK
TAHUN 2014 -2015
No Jenis Kelompok Kegiatan Tahun
2014
Tahun
2015
1 Kerja Bakti 26.218 26.218
2 Rukun Kematian 8.064 8.064
3 Keagamaan/Rohani 5.381 5.381
4 Jimpitan 11.852 11.852
5 Arisan 12.568 12.568
DATA KEGIATAN EKONOMI DAN INDUSTRI PKK
TAHUN 2014-2015
No Jenis Kader dan Kegiatan Tahun
2014
Tahun
2015
1 Jumlah Kader :
Pangan 5.732 5.732
Sandang 3.020 3.020
Perumahan 2.746 2.746
Page 60
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 8 4
No Jenis Kader dan Kegiatan Tahun
2014
Tahun
2015
2 Pemanfaatan Pekarangan :
Peternakan 26.924 26.924
Perikanan 5.274 5.274
Warung Hidup 33.705 33.705
TOGA 49.273 49.273
Tanaman Keras 71.976 71.976
3 Jumlah Industri Rumah Tangga :
Pangan 18.413 18.413
Sandang/Konveksi 612 770
Jasa 17.208 22.739
Lainnya 3.972 4.245
DATA KEGIATAN BIDANG KESEHATAN PEREMPUAN DAN ANAK
TIM PENGGERAK PKK TAHUN TAHUN 2014-2015
No Jenis Kader dan Kegiatan Tahun
2014
Tahun
2015
1 Jumlah Kader :
Posyandu 14.744 14.744
Gizi 7.088 7.088
Kesehatan Lingkungan 4.650 4.650
2 Jumlah POSYANDU
Pratama 42 42
Madya 335 335
Purnama 595 596
Mandiri 621 621
3 POSYANDU LANSIA 1.599 1.599
b. Dharma Wanita Persatuan (DWP) dengan kegiatan seperti terlaksananya
Musyawarah Kota DWP, Pelatihan Ketrampilan (sulam payet), Seminar
Kesehatan, Partisipasi dalam kegiatan TMMD I dan II, pengajian Jum’at Legi,
terlaksananya Pelatihan ketrampilan dan membuat Nugget
c. Terlaksananya kegiatan donor darah dengan 3 periode pelaksanaan
Gabungan Organisasi Wanita (GOW).
Kegiatan yang dilaksanakan seperti Raker GOW, Pelatihan peningkatan
Standar Muti Rias manten Agung, HUT GOW ke 53, terlaksananya Seminar
kesehatan penyakit mata, Terlaksananya pelatihan pembuatan mie, Sosialisasi
Penurunan AKI dan AKB, Partisipasi TMMD dan terlaksananya Pasar Murah
Idul Fitri
d. GOP TKI
HUT GOP TKI ke 57
Sosialisasi Kurikulum PAUD 2013 bagi guru TK
Work shop Modul Pembelajaran dan penilaian PAUD
11.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
Page 61
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 8 5
11.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah sebanyak 9 orang .
11.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
Anggaran Program Penunjang Urusan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan dan anggaran sebagai
berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPERMASPER & KB
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 36.900.000 28.025.502 75,95
2 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 17.000.000 16.880.000 99,29
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 17.000.000 16.880.000 99,29
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 15.000.000 15.000.000 100,00
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.000.000 35.000.000 100,00
6 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15.650.000 15.645.000 99,97
7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor 5.000.000 4.996.000 99,92
8 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 52.000.000 52.000.000 100,00
9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 4.800.000 4.301.000 89,60
10 Penyediaan Makanan Dan Minuman 56.100.000 55.942.500 99,72
11 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100.000.000 100.000.000 100,00
JUMLAH 354.450.000 344.670.002 97,24
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan dan anggaran
sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPERMASPER & KB
1 Pembangunan Gedung Kantor 0 0 0
2 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 600.000.000 593.430.000 98,91
3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 115.500.000 109.548.000 94,85
4 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 62.600.000 62.600.000 100,00
5 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 582.700.000 421.927.100 72,41
6 Belanja Jasa Surat Tanda Nomor Kendaraan (stnk) 32.200.000 15.457.400 48,00
JUMLAH 1.393.000.000 1.202.962.500 86,36
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan dan
anggaran sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPERMASPER & KB
1 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia 199.951.000 199.852.500 99,95
JUMLAH 199.951.000 199.852.500 99,95
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut
Page 62
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 8 6
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPERMASPER & KB
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.000.000 11.746.000 97,88
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000 12.000.000 100,00
3 Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd 10.000.000 10.000.000 100,00
4 Penyusunan Rencana Perubahan Dan Rdppa 10.000.000 10.000.000 100,00
5 Penyusunan Lakip 12.000.000 12.000.000 100,00
6 Penyusunan Renstra Skpd 25.000.000 24.000.000 96,00
7 Penyusunan Lkpj Skpd 25.000.000 25.000.000 100,00
8 Penyusunan Renja Skpd 12.000.000 12.000.000 100,00
9 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 141.291.500 140.570.500 99,49
JUMLAH 259.291.500 257.316.500 99,24
Anggaran program pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan
kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPERMASPER & KB
1 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran Dan Posisi Perempuan Di
Bidang Politik Dan Jabatan Publik 55.000.000 45.218.500 82,22
JUMLAH 55.000.000 45.218.500 82,22
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan
kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPERMASPER & KB
1 Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan
Perempuan Dan Anak 265.000.000 249.305.704 94,08
2 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (pkk) 800.000.000 788.044.300 98,51
3 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (gow) 325.000.000 325.000.000 100,00
4 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (dharma Wanita) 421.000.000 401.920.000 95,47
5 Pemberdayaan Organisasi Perempuan (gop Tki) 135.000.000 90.229.500 66,84
JUMLAH 1.946.000.000 1.854.499.504 95,30
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan kegiatan
dan anggaran sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPERMASPER & KB
1 Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak
Kekerasan 557.525.000 510.662.211 91,59
JUMLAH 557.525.000 510.662.211 91,59
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
dengan kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPERMASPER & KB
1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Yang Berbasis Gender 190.000.000 186.304.480 98,05
JUMLAH 190.000.000 186.304.480 98,05
Page 63
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 8 7
11.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
11.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
11.8 PERMASALAHAN
1 Upaya pemberdayaan perempuan korban kekerasan belum dapat optimal (terkait
dengan bantuan modal yang belum dapat terealisasi dikarenakan perubahan
peraturan)
2 Belum optimalnya tim Gugus Tugas KLA
3 Masih tinggi angka kekerasan yang terjadi.
11.9 TINDAK LANJUT
1 Mengoptimalkan pemberdayaan korban kekerasan melalui pelatihan dan ketrampilan
dengan memberikan bahan praktek.
2 Mengoptimalkan tim Gugus Rugas KLA melalui koordinasi antar SKPD agar dapat
mensinergikan program KLA
3 Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Langkah Antisipasi /
Pencegahan dan Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
11.10 PRESTASI / PENGHARGAAN
Penghargaan Kota Layak Anak Tingkat Nasional dengan predikat Pratama,
penghargaan diberikan oleh Presiden RI di Istana Bogor .
Page 64
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 8 8
12. URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
12.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan pada upaya
pengendalian kelahiran melalui kesadaran masyarakat dalam ber-KB, meningkatkan
kualitas kesehatan reproduksi remaja serta pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan
pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya peningkatan kualitas keluarga dan
memperkuat kelembagaan dan Jejaring KB dalam upaya pembudayaan keluarga kecil
berkualitas.
Sedangkan program-program yang dilaksanakan pada Urusan Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera pada Tahun Anggaran 2015 meliputi program-program sebagai
berikut :
1. Program Keluarga Berencana
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber- KB
melalui penyediaan Pelayanan KB dan alkon bagi keluarga Miskin serta pembinaan
KB.
2. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Program ini diarahkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR melalui Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.
3. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan
Reproduksi Remaja
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan konseling
Kesehatan Reproduksi Remaja.
4. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV AIDS
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran warga Kota Semarang untuk
mewaspadai bahaya dan dampak dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
juga pergaulan bebas.
5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendamping kelompok
bina keluarga.
12.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota Semarang pada pelaksanaan urusan
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama tahun 2015 dapat dilihat pada
beberapa indikator sebagai berikut :
1. TFR tahun 2015 sebesar 2,02
Page 65
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 8 9
2. Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB pada tahun 2015,
sebesar 200.235 ( 76,2%) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS). 262.780 orang
3. Peserta KB baru tahun 2015 adalah sebesar 25.768 (81,10%) peserta dari perkiraan
permintaan masyarakat sebesar 36.122 permintaan.
4. Pada tahun 2015, Jumlah akseptor KB baru dengan metode kontrasepsi adalah
sebagai berikut :
a. IUD : 3.611 akseptor
b. MOW : 1.885 akseptor
c. Implant : 1.990 akseptor
d. Suntik : 14.574 akseptor
e. PIL : 2.318 akseptor
f. Kondom : 1.347 akseptor
g. MOP : 43 akseptor
5. Pada tahun 2015 Pemberian Informed Consent dari hasil peserta KB baru Mantap /
MKJP sebanyak 7.529 akseptor, yang mendapatkan Informed Consent sebesar 6.264
akseptor apabila dirinci dengan hasil pemberian Informed Consent sebagai berkut :
a. IUD sebanyak 2.819 akseptor
b. MOW sebanyak 1.622 akseptor
c. MOP sebanyak 41 peserta
d. Implant 1.654 peserta
6. Pendampingan Kelompok bina Keluarga yang meliputi kelompok-kelompok sebagai
berikut:
a. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ,
Cakupan laporan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera
(UPPKS) di 16 Kecamatan sebanyak 190 kelompok aktif dengan jumlah
anggota 1.465 anggota ;
b. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), ada 316 Kelompok BKL di 16
Kecamatan, adapun BKL aktif sejumlah 121 kelompok, dengan jujmlah
anggota yang aktif sejumlah 6.235 . adapun fasilitasi kegiatan dalam kelompok
tersebut yaitu Pembinaan dan Usaha Ekonomi Produktif ;
c. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), ada 153 Kelompok aktif di 16
Kecamatan, dengan 714 kader yang aktif dan terlatih dari 1.429 anggota.
d. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR),Jumlah BKR di 16 Kecamatan ada 95
Kelompok, anggota yang aktif sebesar 2.894 .
Page 66
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 9 0
Sedangkan capaian kinerja secara umum pada Urusan Wajib Keluarga Berencana
Dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat pada tabel berikut :
NO INDIKATOR KINERJA 2014 2015
1 Total Fertility Rate (TFR) 2,02 2,02
2 Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam ber-KB 76,67 75,79
3 Jumlah peserta KB aktif 203.328 197,543
4 Jumlah pasangan usia subur (PUS) 265.215 260.637
5 Jumlah peserta KB baru 31.215 25.715
6 Perkiraan permintaan masyarakat sebagai peserta KB baru 36.234 31.772
7 Penundaan usia perkawinan (PUS<20 tahun dibanding total PUS) 0,56 0,56
8 Jumlah Kepala Keluarga di Kota Semarang 415.526 420.438
9 Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS 1 116.720 116.631
10 Jumlah kegiatan kesehatan reproduksi remaja / PIK 67 74
11 Jumlah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang aktif 351 325
12 Jumlah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 3.779 3.559
13 Jumlah anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang menerima
bantuan modal 65 -
14 Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang aktif 279 279
15 Jumlah kelompok Bina Keluarga Remaja yang aktif 139 139
16 Jumlah kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) yang aktif 247 246
17 Jml petugas KB
Petugas UPTB
PLKB/PKB
PPKBD/SKD
Sub PPKBD
Kelompok KB
16
55
177
1.451
9.775
16
57
177
1516
9864
Sumber Data : Bapermasper dan KB Kota Semarang Tahun 2015.
12.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
12.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera adalah sebanyak 83 orang.
12.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :
1. Program Keluarga Berencana dengan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai
berikut:
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPERMASPER & KB
1 Penyediaan Pelayanan Kb Dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga
Miskin 295.360.000 284.160.000 96,21
2 Pebinaan Keluarga Berencana 139.700.000 139.681.000 99,99
3 Fasilitasi Kegiatan PPKBD / SKD 396.350.000 396.287.000 99,98
JUMLAH 831.410.000 820.128.000 98,64
2. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
dengan kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut :
Page 67
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 9 1
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPERMASPER & KB
1 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 169.256.000 168.338.300 99,46
JUMLAH PROGRAM 169.256.000 168.338.300 99,46
3. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR dengan
kegiatan dan realisasi anggaran sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPERMASPER & KB
1 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan
kelompok sebaya diluar sekolah
273.760.000 273.760.000 100,00
JUMLAH PROGRAM 273.760.000 273.760.000 100,00
4. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dengan kegiatan dan
realisasi anggaran sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : BAPERMASPER & KB
1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di
kecamatan 217.860.000 217.260.000 99,72
JUMLAH PROGRAM 217.860.000 217.260.000 99,72
12.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
12.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
Kota Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
12.8 PERMASALAHAN
1. Belum tercapainya Permintaan Perkiraan Masyarakat (PPM) peserta KB baru
2. Masih tingginya pasangan usia subur yang belum terlayani (unmetneed )
Page 68
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 9 2
3. Rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB
4. Belum maksimalnya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK)
12.9 TINDAK LANJUT
1. Meningkatkan frekwensi dan akses pelayanan kontrasepsi gratis di masyarakat.
2. Meningkatkan sosialisasi program KKBPK melalui penyuluhan, media luar ruang,
media elektronik dan cetak.
3. Mengoptimalkan peran kelompok “Prio Utomo” dalam mengkampenyekan KB Pria.
4. Meningkatkan koordinasi komunikasi terhadap tokoh masyarakat dan agama
12.10 PRESTASI / PENGHARGAAN
Juara I Nasional Pengelola KB Teladan Kategori Pembantu Pembina KB Desa
(PPKBD) atas nama Ibu Tasriyanti Kelurahan Mangunsari Kecamatan.............
13. URUSAN WAJIB SOSIAL
13.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Pemerintah Kota Semarang dalam pengimplentasian kebijakan di bidang sosial lebih
mengarah pada perwujudan peningkatan derajat kesejahteraan bagi penyandang masalah
sosial, peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian dan peran serta
masyarakat.
Adapun program yang dilaksanakan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
Program-program penunjang :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan administrasii perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan untuk menyediakan berbagai sarana prasarana operasional
yang memenuhi syarat.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan Akuntabilitas kinerja kegiatan
dan keuangan atas penggunaan anggaran
Program-program pelaksanaan kegiatan urusan :
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS.
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan bagi
penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
Page 69
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 9 3
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam
rangka menciptakan program K3 di Kota Semarang serta penanganan permasalahan
sosial, khususnya gelandangan, pengemis, PSK dan waria.
3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas, kemapuan dan ketrampilan bagi
para penyandang cacat dan trauma
4. Program Pembinaan Panti asuhan/Panti Jompo
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pelayanan panti asuhan/panti jompo
melalui Operasional pemeliharaan sarana dan prasarana.
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemberdayan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial.
13.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Untuk mengurangi dampak sosial para PMKS pada tahun 2015 dilaksanakan
pelatihan ketrampilan bordir dan kerajinan tangan serta Program Keluarga Harapan.
INDIKATOR SATUAN TARGET
2015
REALISASI
TAHUN 2015
PERSEN
TASE
PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PMKS YANG
TERTANGANI DIBANDINGKAN DENGAN PMKS YANG
ADA
% 17,80 17,95 100,84%
Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada akhir tahun 2015 target kinerja telah
berhasil dicapai meski jumlah PMKS terus meningkat akibat faktor ekstern dari luar Kota
Semarang yang tidak bisa dikendalikan. Berikut jumlah PMKS yang tertangani :
INDIKATOR REALISASI TAHUN 2015
1. Jumlah PMKS yang tertangani
2. Jumlah PMKS tahun ini
57.844 orang
67.986 orang
Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan beberapa kegiatan
sebagai berikut:
- fasilitasi bantuan peralatan kerja/kesenian;
- TRC dan patroli;
- pelatihan keterampilan;
- indentifikasi dan monitoring;
- pemberdayaan anak jalanan;
- bantuan fasilitasi usaha produktif bagi anak jalanan purna bina; dan
- penanganan rehabilitasi sosial
Adapun hasil program ini sebagai berikut :
Page 70
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 9 4
INDIKATOR SATUAN TARGET
2015
REALISASI
TAHUN 2015
PERSEN
TASE
PERSENTASE PENINGKATAN PENANGANAN,
PELAYANAN, DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL YANG DITANGANI
% 61,32 62,10 101,27%
Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015
3. Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pelatihan bagi
penyandang cacat dan eks trauma dari golongan keluarga miskin sebanyak 4 (empat)
gelombang.
Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut :
INDIKATOR SATUAN TARGET
2015
REALISASI
TAHUN 2015
PERSEN
TASE
PERSENTASE JUMLAH PENYANDANG CACAT DAN
TRAUMA YANG TERBINA DIHADAPKAN DENGAN JUMLAH PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA YANG
ADA
% 26,36 30,00 113,81%
Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015
4. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan pelatihan bagi
penghuni panti asuhan dan pemberian santunan kematian. Adapun hasil kinerja program
ini sebagai berikut :
INDIKATOR SATUAN TARGET
2015
REALISASI
TAHUN 2015
PERSEN
TASE
JUMLAH SARANA SOSIAL/PANTI ASUHAN/PANTI
JOMPO/PANTI REHABILITASI/RUMAH SINGGAH YANG
ADA
unit panti 137 132 96,35%
Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015
Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah
singgah yang terdapat sebanyak 132 unit panti.
5. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Adapun hasil kinerja program ini sebagai berikut:
INDIKATOR SATUAN TARGET
2015
REALISASI
TAHUN 2015
PERSEN
TASE
PENINGKATAN JUMLAH KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG TERTANGANI
organisasi 2.323 2.285 98,36%
PERSENTASE JUMLAH LEMBAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL YANG TURUT BERPARTISIPASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
% 100 100 100%
Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015
Untuk melaksanakan program ini tahun 2015 diselenggarakan kegiatan berikut :
- operasional panti khusus Among Jiwo;
- bantuan asupan makanan bagi lansia potensial luar panti;
- pembinaan dan pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI
TAHUN 2014
REALISASI
TAHUN 2015
1. Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang turut berpartisipasi dalam
penyelenggaraan pembangunan
2. Jumlah KUBE yang ada
3. Jumlah yang baru terbentuk tahun ini
4. Jumlah PMKS dalam satu tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat (25 kube x 10 anggota)
Unit
Kelompok
Kelompok
Orang
125
70
5
183
122
70
-
250
Sumber: Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga 2015
Page 71
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 9 5
13.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)
13.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah Pegawai Yang Melaksanakan Urusan Wajib Sosial adalah sebanyak 151
orang dengan perincian Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga sebanyak 70 orang, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 59 orang dan Sekretariat Daerah (Bagian
Kesejahteraan Sosial) sebanyak 22 orang.
13.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
ANGGARAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN SOSIAL
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
PERSEN
TASE
(Rp) (Rp) (% )
SKPD : DISOSPORA
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 24.000.000 12.008.434 50,04
2 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 38.015.200 95,04
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 29.252.700 97,51
4 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor 5.000.000 4.938.000 98,76
5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000 9.959.900 99,60
6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan 7.000.000 3.240.000 46,29
7 Penyediaan Makanan dan Minuman 66.620.000 62.168.000 93,32
8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 170.552.500 168.080.988 98,55
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 9.657.000 0 0,00
10 Operasional UPTD Gelanggang Pemuda dan Olahraga 1.048.800.000 1.041.005.647 99,26
11 Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran 4.086.000 4.086.000 100,00
JUMLAH SKPD 1.415.715.500 1.372.754.869 96,97
SKPD : BPBD
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 1.800.000 100,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 116.660.000 100.691.517 86,31
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50.400.000 50.280.000 99,76
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 122.374.000 109.447.600 89,44
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 111.789.000 87.878.350 78,61
6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.370.000 12.880.000 96,34
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 425.108.000 413.357.200 97,24
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 115.210.000 113.916.700 98,88
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
13.865.000 13.865.000 100,00
10 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000 20.000.000 33,33
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 277.233.000 276.848.100 99,86
12 Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 20.000.000 100,00
13 Kegiatan Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi 117.140.000 94.520.000 80,69
JUMLAH SKPD 1.444.949.000 1.315.484.467 91,04
JUMLAH PROGRAM 2.860.664.500 2.688.239.336 93,97
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
Page 72
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 9 6
NO KEGIATAN ANGGARAN REALISASI
PERSEN
TASE
(Rp) (Rp) (%)
SKPD : DISOSPORA
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 628.350.000 551.235.000 87,73
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 570.595.000 481.045.000 84,31
3 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 15.000.000 8.500.000 56,67
4 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /
Operasional 313.444.000 281.176.450 89,71
5 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 102.100.000 73.432.500 71,92
6 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeluer 5.000.000 4.975.000 99,50
7 Penyusunan Bahan Dan Konsep Draf Raperda 100.000.000 96.203.000 96,20
JUMLAH SKPD 1.734.489.000 1.496.566.950 86,28
SKPD : BPBD
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 111.513.000 95.922.000 86,02
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 92.100.000 91.649.000 99,51
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional 435.680.000 405.418.000 93,05
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeluer 5.900.000 5.900.000 100
JUMLAH SKPD 645.193.000 598.889.000 92,82
JUMLAH PROGRAM 2.379.682.000 2.095.455.950 88,06
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DISOSPORA
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD 12.000.000 12.000.000 100,00
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.000.000 11.780.000 98,17
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 12.000.000 11.880.000 99,00
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000 12.000.000 100,00
5 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 30.897.000 0 0,00
6 Penyusunan LAKIP 12.000.000 12.000.000 100,00
7 Penyusunan Renstra SKPD 40.000.000 40.000.000 100,00
8 Penyusunan LKPJ SKPD 25.000.000 25.000.000 100,00
9 Penyusunan Renja SKPD 12.000.000 12.000.000 100,00
10 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 140.598.000 139.217.000 99,02
11 Penyusunan RKA dan DPA 20.000.000 17.150.000 85,75
12 Penyusunan Anggaran dan Perubahan Anggaran 20.000.000 14.329.000 71,65
JUMLAH SKPD 348.495.000 307.356.000 88,20
SKPD : BPBD
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.500.000 7.319.500 97,59
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.500.000 7.500.000 100
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan 5.000.000 4.970.000 99,40
4 Penyusunan LAKIP 7.500.000 7.500.000 100
5 Penyusunan Renstra SKPD 20.000.000 6.235.000 31,18
6 Penyusunan LKPJ SKPD 15.000.000 14.255.000 95,03
7 Penyusunan Renja SKPD 7.500.000 7.500.000 100
8 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 48.400.000 46.635.000 96,35
9 Penyusunan RKA dan DPA Murni 7.500.000 6.600.000 88,00
10 Penyusunan RKA Perubahan & DPA Perubahan 7.500.000 6.600.000 88,00
JUMLAH SKPD 133.400.000 115.114.500 86,29
JUMLAH PROGRAM 481.895.000 422.470.500 87,67
ANGGARAN PROGRAM PELAKSANAAN URUSAN SOSIAL
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
Page 73
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 9 7
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DISOSPORA
1 Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial 150.000.000 141.944.900 94,63
2 Program Keluarga Harapan (PKH) 221.276.000 214.750.100 97,05
JUMLAH PROGRAM 371.276.000 356.695.000 96,07
2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DISOSPORA
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS 275.987.000 259.672.000 94,09
2 Peningkatan Kualitas Pembinaan, Sarana dan Prasarana
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS 100.000.000 92.480.000 92,48
3 Penanganan Rehabilitasi Sosial 175.000.000 174.855.000 99,92
JUMLAH PROGRAM 550.987.000 527.007.000 95,65
3) Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DISOSPORA
1 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks
Trauma 148.420.000 148.180.000 99,84
JUMLAH PROGRAM 148.420.000 148.180.000 99,84
4) Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DISOSPORA
1 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan /
Jompo 75.000.000 73.500.000 98,00
2 Operasional Penyantunan Santunan Kematian 2.000.000.000 32.720.000 1,64
JUMLAH PROGRAM 2.075.000.000 106.220.000 5,12
5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut:
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DISOSPORA
1 Operasional Panti Khusus Among Jiwo 800.000.000 767.328.414 95,92
2 Penyantunan bagi Lanjut Usia Potensial Luar Panti 158.875.000 152.232.000 95,82
3 Pembinaandan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) 40.000.000 29.296.200 73,24
4 Pembinaan dan Pengembangan Kesetiakawanan Sosial
serta Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan
591.163.450 554.920.450 93,87
5 Pemberdayaan dan Pengembangan Karang Taruna 213.157.800 188.971.400 88,65
6 Fasilitasi terhadap Organisasi Sosial 38.650.000 35.405.000 91,60
7 Pemberdayaan dan Pengembangan Pekerja Sosial
Masyarakat 36.842.200 29.930.600 81,24
8 Penumbuhan dan Pengembangan LembagaKonsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kota Semarang 30.000.000 29.472.400 98,24
Page 74
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 9 8
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
PERSEN
TASE
(%)
JUMLAH SKPD 1.908.688.450 1.787.556.464 93,65
SKPD : SETDA (Bag. Kesejahteraan Rakyat)
11 Pembinaan dan Pemantauan UKS di Kota Semarang 75.000.000 65.725.100 87,63
12 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 290.000.000 263.351.000 90,81
13 Peningkatan Peran Masyarakat terhadap Lingkungan
Sosial 900.000.000 869.575.500 96,62
14 Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 870.000.000 597.990.000 68,73
15 Sosial Kemasyarakatan 200.000.000 146.120.000 73,06
16 Pelaksanaan & Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar
Keagamaan 855.000.000 664.132.000 77,68
17 Peningkatan Pengetahuan Keagamaan Masyarakat 2.312.000.000 2.236.023.900 96,71
18 Peningkatan Kualitas Pemahaman Keagamaan
Masyarakat
223.000.000 181.006.500 81,17
19 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 474.600.000 470.882.500 99,22
20 Fasilitasi Sarpras Tempat Ibadah 498.000.000 480.042.000 96,39
21 Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Bahaya
Narkotika dan AIDS 170.000.000 160.538.400 94,43
JUMLAH SKPD 6.867.600.000 6.135.386.900 89,34
JUMLAH PROGRAM 8.776.288.450 7.922.943.364 90,28
13.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
13.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
13.8 PERMASALAHAN
1. Pelaksanaan urusan sosial masih terpecah-pecah dalam beberapa unit/satuan kerja
bersamaan dengan pelaksanaan urusan lainnnya sehingga kurang fokus
2. Jumlah PMKS terus meningkat setiap tahunnya dan tidak dapat dikendalikan intern
Pemerintah Kota Semarang karena turut dipengaruhi oleh wilayah di sekitar kota
3. Data PMKS masih banyak kekurangan karena peningkatan jumlah PMKS yang
secara langsung berpengaruh terhadap validitas data
Page 75
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 1 9 9
13.10 TINDAK LANJUT
Tindak lanjut yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan
yang timbul diantaranya :
1. Dalam pembahasan struktur perangkat daerah disesuaikan dengan UU Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Urusan Pemerintahan Wajib yang
berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
2. Pelibatan secara aktif peran masyarakat, baik perseorangan, keluarga, organisasi
keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat,
organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga
sosial asing agar jangkauan pelayanan dan penanganan PMKS lebih luas dan optimal.
3. Uji publik dan publikasi data secara berkala perlu dilakukan sebagai dasar
pelaksanaan program maupun untuk memudahkan partisipasi masyarakat. Contoh riil
solusi ini adalah Semarang Charity Map (SCM), Penyajian Peta Donasi Sosial Kota
Semarang Berbasis Blogger Javascript (Rohim, dkk, 2015). Adapun untuk teknis
pendataan agar disesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial maupun peraturan
terkait lainnya.
14. URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN
14.1 PROGRAM DAN KEGIATAN
Kebijakan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian diarahkan pada
terwujudnya iklim ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang kondusif dan berkualitas
menuju masyarakat sejahtera. Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah:
a. Program Penunjang Urusan Wajib Ketenagakerjaan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, kegiatannya meliputi:
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
c. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
f. Penyediaan komponen instalsi listrik/penerangan bangunan kantor;
g. Penyediaan peralatan rumah tangga;
h. Penyediaan makanan dan minuman;
i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, kegiatannya meliputi:
a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
Page 76
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 0 0
c) Pengadaan Mebelair;
d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
h) Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, kegiatannya meliputi:
a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
b) Penunjang Kinerja PA,PPK, Bendahara dan Pembantu;
c) Penyusunan Lakip;
d) Penyusunan LKPJ;
e) Penyusunan Renja SKPD;
f) Penyusunan Program Kerja SKPD;
g) Penyusunan Profil SKPD;
h) Penyusunan RKA dan DPA Murni dan Perubahan;
i) Penyusunan Buku Informasi Ketenagakerjaan;
j) Penyusunan Buku Saku.
b. Program Pelaksanaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, kegiatannya meliputi:
a) Pembangunan Balai Latihan Kerja;
b) Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja;
c) Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK;
d) Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja;
e) Pelatihan Pemagangan;
f) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja.
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja, kegiatannya meliputi:
a) Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
b) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
c) Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan;
d) Pemberian Fasilitasi dan mendorong system pendanaan pelatihan berbasis
masyarakat;
e) Penempatan Transmigrasi;
f) Padat Karya Produktif;
g) Audit Pengawasan Sertifikasi ISO 9001 – 2008;
h) Penyiapan tenaga keja siap pakai;
i) Penyusunan perda tentang perpanjangan retribusi IMTA.
Page 77
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 0 1
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan, kegiatannya
meliputi:
a) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial di
Kota Semarang;
b) Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan
sosial ketenagakerjaan;
c) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;
d) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja;
e) Peningkatan pengawasan dan perlindungan Norma Kerja;
f) Penyusunan PAK Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator
Hubungan Industrial.
14.2 HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pelaksanaan urusan ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 berhasil
meningkatkan ketersediaan peluang kesempatan kerja untuk 30.129 orang naik sebesar
103,33 % dibanding tahun 2014 untuk 14.818 orang, sebagai hasil telah dilaksanakannya
bursa informasi tenaga kerja sejumlah 3 ( tiga ) kegiatan. Dengan ketersediaan peluang
kesempatan kerja telah dilakukan penempatan tenaga kerja pada tahun tahun 2015
sebanyak 8.136 orang dengan pola sebagai berikut penempatan pola AKL (antar kerja
local) sebanyak 8.043 orang, AKAD (antar kerja antar daerah) sebanyak 0 orang dan
AKAN (antar kerja antar negara) sebanyak 93 orang.
Komitmen Pemerintah Kota Semarang melalui Bapak Walikota dalam
memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja mendorong besaran UMK upah minimum Kota
Semarang pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu,
tahun 2015 sebesar 18,37 % dari UMK tahun 2014 dan tahun 2016 kembali meningkat
sebesar : 13,29 % dari UMK tahun 2015. Diatas besaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah
dan diatas besaran KHL (kebutuhan hidup layak) di Kota Semarang. Besaran UMK
Semarang tahun 2015 sebesar Rp.1.685.000,- perbulan atas dasar Surat Keputusan
Gubernur Jateng Nomor 560/85/2014, tanggal 20 Nopember 2014. Kemudian untuk
besaran UMK Semarang tahun 2016 sebesarRp.1.909.000,- perbulan atas dasar Surat
Keputusan Gubernur Jateng Nomor 560/66 tahun 2015, tanggal 20 Nopember 2015.
Pelaksanaan Urusan Wajib Ketenagakerjaan yang terealisasikan dalam beberapa
Program dan kegiatan selama tahun 2015 mengalami peningkatan dan perkembangan,
antara lain:
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan
antara lain
Page 78
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 0 2
a. Pelatihan keterampilan bagi pencari kerja yang dilaksanakan oleh BLK,
Disnakertrans dan LPK binaan Disnakertrans.
JUMLAH PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN
NO PELATIHAN 2014 (ORG) 2015 (ORG)
1. Pelatihan yg dilaksanakan BLK 420 org 432 org
2. Pelatihan yg dilaksanakan Disnakertrans 350 org 310 org
3. Pelatihan yg dilaksanakan LPK BinaanDisnakertrans 11.650 org 11.650 org
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015
Jenis-jenis pelatihan yang dilaksanakan antara lain menjahit modiste, otomotif,
operator komputer, tehnisi HP, desain grafis, mekanik, mesin jahit, tata boga,
tata rias, membatik, menjahit cepat, dan jahit bordir.
Selain dilaksanakan pelatihan yang bersifat ketrampilan teknis juga
dilaksanakan pelatihan softskill berupa pelatihan pra magang, pelatihan
berbasis pemagangan, pelatihan achievment motivation, pelatihan
kewirausahaan mandiri dan pelatihan etos kerja.
b. Dalam mendorong peningkatan kualitas pelatihan terutama yang dilaksanakan
LPK Binaan Disnakertrans dilaksanakan kegiatan antara lain; Bintek pengelola
LPK, Uji Kompetensi Instruktur LPK serta akreditasi LPK.
c. Upah Minimum Kota Semarang pada tahun 2015 dan 2016 diatas besaran
kebutuhan hidup layak tahun 2015 dan 2106 sehingga tingkat kesejahteraan
tenaga kerja menjadi meningkat. Penetapan UMK tahun 2016 tanpa
menimbulkan gejolak yang luar biasa dari tenaga kerja dikarenakan komitmen
Walikota Semarang untuk mengusulkan UMK diatas KHL. Besaran UMK
Tahun 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jateng Nomor
560/66 tahun 2015, tanggal 20 Nopember 2015.
PERBANDINGAN UMK DAN KHL TAHUN 2015 DAN 2016
NO UMK DAN KHL 2015 2016
1. Persentase UMK dan KHL 102.37% 102.42% 2. Upah Minimum Kota Semarang Rp. 1.685.000 Rp. 1.909.000
3. Kebutuhan Hidup Layak Rp. 1.646.047,33 Rp. 1.863.925,19
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dilaksanakan dengan kegiatan;
a. Penyusunan dan penyebarluasan bursa informasi tenaga kerja.
Penyusunan bursa informasi tenaga kerja dilaksanakan untuk memperoleh
informasi pasar kerja yang berisi antara lain tentang pencatatan lowongan kerja
dan pencari kerja yang mendaftar. Penyebarluasan bursa informasi tenaga kerja
dilaksanakan melalui pelaksanaan bursa kerja (job fair), dimana Tahun 2015
dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali meningkat dibanding tahun 2014 yang
dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali.
Data pencari kerja dan penempatan nya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini;
Page 79
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 0 3
TABEL PENCARI KERJA BERIKUT PENEMPATAN NO URAIAN 2014 (Orang) 2015 (Orang)
1 Jumlah pencari kerja terdaftar 17.941 8.152
2 Jumlah lowongan kerja terdaftar 14.818 30.129
3 Jumlah penempatan pencari kerja 13.277 8.136
4 Penempatan Lokal 13.146 8.043
5 Penempatan Antar Daerah 4 0
6 Penempatan Antar Negara 127 93
Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang tahun 2015.
Dari tabel diatas menunjukkan jumlah lowongan kerja terdaftar meningkat pesat
dari sebelumnya tersedia untuk 14.818 orang menjadi 30.129 orang. Hal ini
merupakan hasil dari pelaksanaan bursa tenaga kerja dan optimalisasi yang
dilakukan pengawas ketenagakerjaan dalam mendatangi obyek-obyek
perusahaan untuk menghimpun data lowongan kerja yang tersedia.
b. Kegiatan di layanan sistem antar kerja masyarakat dalam mengajukan AK-1
dengan memperhatikan pencari kerja terdaftar pada tahun 2014 sejumlah 17.941
orang, sedangkan tahun 2015 sejumlah 8.152 orang, menunjukan penurunan
sejumlah 9.789 orang ( 54,56 % ) dibanding tahun 2014.
Penyebab penurunan angka tersebut dikarenakan tidak diperlukannya bagi
pencari kerja untuk mendaftar bilamana berorientasi untuk menjadi pekerja
swasta / berwirausaha/ berwiraswasta. Di satu sisi para lulusan sekolah baik pada
tingkat SD, SLP, SLA berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang sekolah yang
lebih tinggi, sehingga tidak perlu mendaftar sebagai pencari kerja; dan pada sisi
lain beberapa pencari kerja telah mendapat pekerjaan, terlihat pada penempatan
pencari kerja dalam tahun 2015 sejumlah 8.136 orang. Dan dari hasil
pencermatan data pencari kerja yang mendaftar AK-1 menunjukan secara realita
diantara mereka tidak bersatus sebagai penganggur penuh, mereka sudah bekerja
baik di swasta maupun telah berwirausaha.
c. Perkembangan angkatan kerja dan penganggur di Kota Semarang dapat dilihat
pada tabel dibawah ini;
DATA ANGKATAN KERJA DAN PENGANGGUR KOTA SEMARANG
NO URAIAN : 2014
(ORANG)
2015
(ORANG)
I. Jumlah Angkatan Kerja 952.532 825.675
1 Jumlah Bekerja 884.406 736.406
2 Jumlah Penganggur 68.126 89.269
II. Bukan angkatan Kerja 494.271 483.864
1 Sekolah 295.079 167.698
2 Mengurus RT 189.355 257.533
3 Lainya 9.837 58.633
III. Jumlah penduduk usia kerja
(=angkatan kerja+bukan angkatan kerja)
1.446.803 1.309.539
IV. Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT 7,15% 10.81%
V. Tingkat Kesempatan Kerja/ TKK 92,85% 89.19%
VI. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/ TPAK 65,84% 63,05% Sumber data : Laporan Hasil Survey Penganggur Disnakertrans Kota Semarang Tahun 2015
Page 80
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 0 4
c.1 Jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar
137.264 orang dibanding tahun 2014 dikarenakan terjadinya penurunan jumlah
angkatan kerja sebesar 126.857 orang, serta jumlah penduduk yang bukan
angkatan kerja juga mengalami penurunan sebesar 10.407 orang.
c.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio perbandingan jumlah
penganggur usia angkatan kerja dengan jumlah angkatan kerja.
Dari tabel diatas menunjukkan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2015
sebesar 10,81 % mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar
7,15 %. Penambahan data penganggur terbuka ini disebabkan pertambahan
jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dan pensiun, juga penambahan
data berdasarkan pencatatan pengajuan dana JHT pada tenaga kerja yang
mengalami PHK/pemutusan hubungan kerja dan dampak dari perusahaan pailit.
Jumlah data tenaga pekerja yang PHK kemudian mengajukan dana JHT program
BPJS pada tahun 2015 sebesar 1.680 orang.
c.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan rasio perbandingan jumlah
penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja.
Dari tabel diatas menunjukkan penurunan tingkat kesempatan kerja sebesar 2,66
% terlihat pada data tahun 2014 sebesar 92,85 % dan tahun 2015 sebesar 89.19
%. Kondisi ini dipengaruhi terjadinya penurunan jumlah penduduk angkatan
kerja yang bekerja dan jumlah penduduk usia angkatan kerja pada tahun 2015
dibanding tahun 2014.
c.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio perbandingan
jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja.
Dari tabel diatas menunjukkan pada tahun 2014 sebesar 65,84 %, dan tahun 2015
sebesar 63,05%
Memperhatikan data tersebut menunjukan penurunan angka TPAK pada tahun
2015 sebesar : 2,79% dibanding tahun 2014. Kondisi ini perlu mendapat
perhatian cukup serius dimana jumlah penduduk angkatan kerja dan jumlah
penduduk usia kerja mengalami penurunan dikarenakan terjadinya kenaikan
jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga dan pensiun.
d. Pelaksanaan perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan penganggur
melalui pelatihan keterampilan wirausaha baru melalui anggaran APBD Kota
Semarang dan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) dapat dijelaskan pada
tabel berikut;
Page 81
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 0 5
TABEL PELAKSANAAN KEGIATAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA & PENANGGULANGAN PENGANGGUR
NO URAIAN SUMBER TAHUN
2014 2015
1 Wira Usaha Baru (WUB) APBD 35 kelp/ 350 org 6 kelp/ 60 org
2 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) APBD 6 angkt/ 147 org -
3 Tenaga Kerja Siap Pakai/ TKSP APBD 5 angkt/ 125 org 10 angkt/250 org
4 Wira Usaha Baru/ WUB dbhcht - 8 kelp/ 80 org
5 Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dbhcht - 2 angkt/ 50 org
6 Pelat ketrampilan pekerja rokok dbhcht 3 angkt/ 60 org -
7 Padat Karya Produktif APBD 5 pkt/ 330 org 6 pkt/ 270 org
Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang tahun 2015.
Sebagai outcome dari kegiatan tersebbut adalah telah terbentuknya kelompok
usaha Wira Usaha Baru (WUB), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), maupun Tenaga
Kerja Siap Pakai (TKSP) yang diawali dengan pemberian pelatihan ketrampilan.
Untuk kegiatan padat karya produktif sumber dana APBD Kota Semarang dan
pemberian bantuan sarana usaha untuk kegiatan WUB dan TKM pada tahun
2015 tidak dapat teralisir karena terkendala adanya persyaratan regulasi.
e. Pelaksanaan transmigrasi
Kegiatan pembangunan dibidang ketransmigrasian dengan melaksanakan
kegiatan penempatan atau pemberangkatan calon transmigran yang merupakan
warga Kota Semarang minat transmigrasi ke lokasi permukiman transmigrasi di
wilayah kabupaten daerah penempatan transmigrasi sesuai perolehan alokasi
target penempatan transmigrasi.
TABEL PENEMPATAN TRANSMIGRASI
NO TAHUN
PATAN
JUMLAH
KK/JIWA
ALOKASI
TARGET
(KK/
JIWA)
UPT/ UNIT PERMUKIMAN
TRANSMIGRASI
SESUAI ALOKASI TARGET
PENEMPATAN
KETE
RANGAN
1 2014 2/6 - Desa Satai Lestari SP-2, Kab. Kayong
Utara, Prov. Kalbar.
Terealisir
2 2015 10
5 Desa Saka Bingai, Kec. kapuas Murung,
Kab. Dadahub PLG, Prov. Kalteng Tidak
terealisir 5 Desa Dandare 23 Tanakeke, Kec.
Mappakasungu Kab. Takalar, Prov. Sulsel.
Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang tahun 2015. Patan = penempatan
Pada tahun 2015 Kota Semarang memperoleh alokasi target ke UPT/ Unit
permukiman Transmigrasi di desa Saka Bingai, Kec. Kapuas Murung, Kab.
Dadahub PLG, Provinsi Kalteng untuk 5 KK dan di desa Dandare 23 Tanakeke,
Kec. Mappakasungu Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk 5KK tidak
dapat direalisir dikarenakan lokasi yang dipersiapkan belum siap menerima
penempatan, sehingga tidak diturunkan SPP/ Surat Perintah Penempatan calon
transmigran pada tahun 2015.
Page 82
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 0 6
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dilaksanakan
dengan kegiatan antara lain;
a. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial
yang dapat dilihat pada tabel berikut;
DATA PENYELESAIAN KASUS PERSELISIHAN
URAIAN
PENYELESAIAN KASUS
PADA TAHUN
2014 2015
Jumlah kasus yang ditangani : 214 175
Penyelesaian :
1 Dalam bentuk PB 71 72
2 Tahap anjuran mediator 92 56
3 Secara bipartite usai mediasi 25 26
4 Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor. 22 21
Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang tahun 2015.
Penyelesaian kasus Perselisihan Hubungan Industrial menunjukan
penurunan kasus yang ditangani dari tahun 2014 sebanyak 214 kasus menjadi
sebesar 175 kasus tahun 2015. Menurunnya jumlah kasus perselisihan yang
ditangani menunjukkan perusahaan dan pekerja semakin paham mengenai
peraturan perundangan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Sedangkan untuk mogok kerja / unjuk rasa pekerja perusahaan pada tahun 2014
sebanyak 1 kasus, dan di tahun 2015 sebanyak 10 kasus, dengan tuntutan
kepentingan dan beberapa hak normatif yang belum dipenuhi oleh pengusaha.
b. Dalam pembinaan pembentukan sarana Hubungan Industrial di perusahaan juga
perlu mendapatan perhatian serius dalam upaya mewujudkan hubungan kerja di
perusahaan yang kondusif. Sarana Hubungan industrial yang terbentuk pada
tahun 2014 dibandingkan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
TABEL PEMBENTUKAN SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL
No Uraian Pelaksanaan tahun Keterangan tahun
2015 2014 2015
1 Pembinaan pembentukan PP 175 persh 175 persh
Baru : 39 persh
Pemb : 131 persh
Legalisasi : 5 persh
2 Pembinaan pembentukan PKB 20 persh 29 persh
Baru : 1 persh
Pemb : 28 persh
Perpanj : 0 persh
3 Pembinaan pembentukan LKS-
Bipartite 19 persh 40 persh
Baru : 14 persh
Pemb : 26 persh
4 Pembinaan PKWT (perjanjian kerja
waktu tertentu) - 133 persh
Baru : 124 persh.
Pemb : 1 persh.
Perpanj : 12 persh.
Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang tahun 2015.
c. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan penegakan hukum terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja. Dari hasil kegiatan dimaksud pada tahun 2015
ditemukan pelanggaran pelaksanaan norma kerja sejumlah 492 kasus, norma K3
sejumlah 467 kasus. Sebagai tindak lanjut dengan melakukan pemeriksaan
Page 83
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 0 7
ketenagakerjaan pada 340 perusahaan dalam bentuk pembinaan diantaranya
pembentukan P2K3 sejumlah 82 perusahaan, bintek norma kerja untuk 100 orang
/ perusahaan dan bintek K3 untuk 100 orang/ perusahaan, serta bintek mengenai
BPJS untuk 100 orang/ perusahaan.
TABEL KEGIATAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
KETERANGAN 2014 2015
Jumlah Perusahaan di Kota Semarang 3,735 3,990
Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 491 570
Jumlah serikat buruh 858 PUK 890PUK
Jumlah serikat buruh di kota Semarang yang dibina
Disnakertrans
779 PUK
811 PUK
KECELAKAAN KERJA (Org) (Org)
Jumlah kecelakaan kerja 411 367
Jumlah Kejadian kecelakaan :
Kecelakaan Tempat Kerja 259 181
Kecelakaan Lalu Lintas 152 186
Tingkat keparahan kecelakaan :
Meninggal 8 7
Luka Berat 0 17
Luka Ringan 403 343
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015
14.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh 2 SKPD yaitu Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dan Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
14.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Ketenagakerjaan adalah sebanyak 81
orang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebanyak 77 orang dan Bagian
Perekonomian sebanyak 4 orang.
14.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Anggaran Program Penunjang Urusan Ketenagakerjaan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut :
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
REALISASI
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 409.807.000 247.507.249 60,40%
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 142.200.000 122.400.000 86,08%
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 62.000.000 61.981.500 99,97%
4. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 71.487.000 71.487.000 100,00%
5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor 18.502.000 18.502.000 100,00%
6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.371.000 45.067.750 97,19%
7. Penyediaan Makanan Dan Minuman 6.940.000 5.997.000 86,41%
8. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 125.000.000 94.409.850 75,53%
JUMLAH PROGRAM 882.307.000 667.352.349 75,64%
Page 84
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 0 8
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini adalah sebagai berikut
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
REALISASI
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG
1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 453.950.000 392.425.000 86,45%
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 386.550.500 382.929.850 99,06%
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 314.970.000 306.454.000 97,30%
4. Pengadaan Mebeluer 5.710.000 5.710.000 100,00%
5. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 253.894.200 196.049.503 77,22%
6. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 278.473.800 112.487.700 40,39%
7. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 32.260.000 26.330.000 81,62%
8. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 61.766.000 56.930.000 92,17%
JUMLAH PROGRAM 1.787.574.500 1.479.316.053 82,76%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut :
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
REALISASI
ANGGARAN
(RP)
PRESEN
TASE
REALIS
ASI (%)
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja Skpd 10.000.000 9.219.600 92,20%
2. Penyusunan Lakip 10.000.000 9.382.000 93,82%
3. Penyusunan Renstra Skpd 16.330.000 0 0,00%
4. Penyusunan Lkpj Skpd 20.000.000 18.524.000 92,62%
5. Penyusunan Renja Skpd 10.000.000 9.521.000 95,21%
6. Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 125.160.000 124.308.700 99,32%
7. Penyusunan Buku Saku 10.000.000 9.821.000 98,21%
8. Penyusunan Rka Dan Dpa Murni Serta Perubahan 18.000.000 16.996.000 94,42%
JUMLAH PROGRAM 219.490.000 197.772.300 90,11%
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut :
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
REALISASI
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG
1. Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari
Kerja 190.000.000 177.150.000 93,24%
2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan Dan Instruktur
Blk 350.000.000 345.383.200 98,68%
3. Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 1.109.475.000 1.083.465.500 97,66%
4. Pelatihan Pemagangan 400.000.000 394.184.100 98,55%
5. Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja 75.000.000 73.895.000 98,53%
JUMLAH PROGRAM 2.124.475.000 2.074.077.800 97,63%
5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut :
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
REALISASI
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG
1. Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja 225.178.000 213.057.500 94,62%
2. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja 1.211.032.500 1.182.657.494 97,66%
3. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 974.709.400 962.727.100 98,77%
4. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas Dan Pelatihan
Kewirausahaan 597.059.600
495.166.200 82,93%
5. Penempatan Transmigrasi 210.000.000 109.122.276 51,96%
Page 85
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 0 9
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
REALISASI
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
6. Padat Karya Produktif 660.000.000 34.008.500 5,15%
7. Audit Pengawasan Sertifikasi Iso 9001-2008 62.500.000 62.092.500 99,35%
8. Penciptaan Wira Usaha Baru (wub) Dan Pembinaan Tenaga Kerja
Mandiri (dbhcht) 1.000.000.000 302.886.700 30,29%
JUMLAH PROGRAM 4.940.479.500 3.361.718.270 68,04%
6. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Progam ini sebagai berikut :
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
REALISASI
ANGGARAN
(RP)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG
1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial 152.750.000 138.650.000 90,77%
2. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum
Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 484.260.900 461.167.550 95,23%
3. Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang
Ketenagakerjaan 285.624.000 266.850.000 93,43%
4. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan Dan Penegakan Hukum
Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja 244.535.000 236.257.500 96,62%
5. Peningkatan Pengawasan Dan Perlindungan Norma Kerja 288.621.000 283.276.900 98,15%
6. Penyusunan Pak Pegawai Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan 27.764.000 25.263.200 90,99%
JUMLAH PROGRAM 1.483.554.900 1.411.465.150 95,14%
14.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan di Kota Semarang dijabarkan dalam RKPD dan Renja
SKPD untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD.
Seluruh dokumen perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
14.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
14.8 PERMASALAHAN
1. Masih rendahnya peran serta pelaku produksi dalam mewujudkan hubungan
industrial yang kondusif.
2. Belum dapat diserah terimakannya bantuan sarana usaha bagi peserta pelatihan
kewirausahaan dikarenakan terkendala regulasi.
3. Masih rendahnya kesadaran/ ketertarikan warga masyarakat dalam pelatihan tenaga
kerja terampil mandiri usaha.
Page 86
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 1 0
14.9 TINDAK LANJUT
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan kepada pekerja dan pengusaha
tentang pelaksanaan peraturan ketenaga kerjaan di perusahaan.
2. Mengadakan pembinaan kepada peserta pelatihan ketrampilan kemandirian untuk
pemenuhan regulasi dalam penerimaan bantuan sarana usaha.
3. Meningkatkan sosialisasi dan penyebaran luasan informasi perlunya memiliki
ketrampilan sebagai salah satu modal berwirausaha.
15. URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
15.1 KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah diarahkan
untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan melalui (1) pemberdayaan Koperasi, dan
Usaha Mikro, Kecil Menengah; (2) fasilitasi akses permodalan Koperasi, dan Usaha Mikro,
Kecil Menengah; (3) peningkatan kualitas kelembagaan koperasi; (4) pengembangan sistem
pendukung usaha, keunggulan kompetitif dan kewirausahaan Koperasi, dan Usaha Mikro,
Kecil Menengah; (5) serta mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi
Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil Menengah. Program yang dilaksanakan Dinas Koperasi
Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Tahun Anggaran 2015 beserta tujuannya adalah
sebagai berikut:
Program-program penunjang, yang meliputi:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Program-Program Pelaksanaan Urusan, yang meliputi:
1. Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.
Program ini diarahkan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang
efisien, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif bagi peningkatan kinerja
UMKM, sehingga dapat mengurangi beban administratif, hambatan usaha dan biaya
usaha, meningkatkan skala usaha, mutu layanan perijinan/pendirian usaha dan
partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan UMKM. Realisasi
pelaksanaan diharapkan dapat mendukung penyusunan rencana kegiatan dalam
rangka peningkatan dan pengembangan KUMKM.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Page 87
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 1 1
Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan
serta meningkatkan daya saing UKM, sehingga pengetahuan dan sikap
kewirausahaan dapat semakin berkembang, produktivitas meningkat, jumlah
wirausaha baru bertambah, serta ragam produk unggulan UKM semakin berkembang.
Realisasi pelaksanaan program ini adalah untuk memfasilitasi KUMKM dalam
peningkatan kemitraan usaha, pengembangan jaringan pemasaran, dan peningkatan
SDM bagi KUMKM.
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Program ini ditujukan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses
UMKM kepada sumberdaya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar,
teknologi, informasi, termasuk mendorong peningkatan fungsi intermediasi lembaga-
lembaga keuangan bagi UMKM agar mampu memanfaatkan kesempatan yang
terbuka dan potensi sumberdaya lokal. Dalam pelaksanaannya adalah untuk
memfasilitasi UMKM dalam mengakses permodalan, pengembangan jaringan
pemasaran melalui promosi/pameran, bantuan peralatan produksi dan pengelolaan
usaha.
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi
koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai jati dirinya
menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi
kolektif. Dengan demikian, kelembagaan dan organisasi koperasi diharapkan akan
lebih tertata dan berfungsi dengan baik, berkualitas, efektif dan mandiri. Realisasi
pelaksanaan program ini adalah untuk memfasilitasi koperasi agar tertib dalam
mengelola kelembagaan dan usahanya, dapat meningkatkan kualitas, serta sinergi
dengan peningkatan usaha anggota koperasi, yang didukung partisipasi aktif anggota
koperasi, sehingga koperasi dapat semakin tumbuh, berkembang dan mandiri.
15.2 HASIL YANG DICAPAI
Hasil pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM tahun 2015 menunjukkan
perkembangan yang positif, hal ini ditunjukkan dengan:
1. Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif;
Perkembangan Jumlah UMKM di Kota Semarang dapat dijelaskan pada data
berikut;
DATA JUMLAH UMKM TAHUN 2015 INDIKATOR SAT Tahun 2014 Tahun 2015
1 - Jumlah UMKM unit 11.585 11.692
2 - Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (IKK) unit 9.563 10.757
3 - Jumlah UMKM yang dibina unit 3.066 4.677
Sumber: Diskop UMKM Kota Semarang, Tahun 2015
Page 88
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 1 2
Data diatas menunjukkan jumlah UMKM pada tahun 2015 meningkat sebesar 107
unit (0,92 %) dimana pada tahun 2014 sebesar 11.585 unit menjadi 11.692 unit pada
tahun 2015.
Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015 Jumlah UMKM secara keseluruhan
telah mengalami peningkatan sebanyak 12,91%, telah melebihi target peningkatan
UMKM dalam RPJMD Tahun 2010-2015 sebanyak 10%.
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
dengan kegiatan antara lain;
a. Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
dalam bentuk;
1) Kemitraan dengan pengusaha besar dan toko modern;
2) Kontak dagang dengan buyer, asosiasi pengusaha dan UMKM
Kabupaten/Kota/Provinsi lain untuk 20 UMKM;
3) Workshop IUMK untuk 210 orang;
4) Fasilitasi gallery semarangan untuk 10 klaster.
b. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan kepada 800 orang yang terbagi dalam
Pelatihan Manajemen Usaha Kecil, Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Sumber
Daya Lokal, Pelatihan Kewirausaan Ketrampilan Usaha Produktif dan
Achievment Motivation Training.
c. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD kepada 613 orang yang terbagi
dalam Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi (SAKETAP),
Pelatihan Manajemen berbasis Kompetensi, Pelatihan Manajemen Dasar
Perkoperasian, PelatihanPenyusunan Peraturan Khusus KSP, Pelatihan Analisis
Laporan Keuangan.
d. Peningkatan dan Pengembangan OVOP kepada 90 orang yang terbagi dalam
Pelatihan Desain Fashion Batik, Pelatihan Sulam Pita, Pelatihan Peningkatan
Diversifikasi Produk Ovop.
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM dengan kegiatan
antara lain;
a. Pembinaan industri rumah tangga, kecil dan menengah berupa Sosialisasi media
marketing dan sosialisasi P-IRT.
b. Penyelenggaraan promosi produk UMKM berupa Pameran Gelar Inovasi
UMKM dan PKBL Expo 2015, Pameran Semarang Introducing Market 2015,
serta Fasilitasi UMKM pameran diluar daerah yang bersifat Regional dan
Nasional yaitu Pameran Produk Unggulan Manado 2015, Pameran Smesco
Jakarta Expo 2015, Pameran Puspita JCC Jakarta 2015, Pameran Harkopnas
Page 89
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 1 3
Kupang 2015, Pameran Pekan Batik Nusantara 2015 Pekalongan, Pameran
produk Unggulan Pontianak Expo 2015, Pameran Apeksi Expo 2015 Ambon,
Pameran Produk Unggulan Bandung Expo 2015, Pameran Bazar Ramadhan
2015, Pameran Bazar BBGRM Semarang 2015, Pameran Bazar TMMD 2015
Semarang, Pameran Hortikultura Expo 2015.
c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro berupa pemberian bantuan peralatan
usaha bagi PUM dan peralatan usaha bagi pedagang makanan keliling, tidak
terealisasi karena terbitnya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada pasal 298 ayat 5 dimana Belanja hibah hanya dapat
diberikan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
Hukum Indonesia.
d. Fasilitasi Akses Permodalan KUMKM melalui penyaluran pinjaman dana
bergulir kepada 10 Koperasi dengan nilai Rp. 820.000.000,- dan 19 UMKM
senilai Rp. 141.500.000,- dan fasilitasi forum pembiayaan bagi KUMKM
kepada 300 pelaku usaha.
e. Pemantauan penggunaan dana bergulir dari APBD Kota Semarang pada 350
orang dan dari APBN pada 36 orang.
Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2014 tentang Perijinan untuk
Usaha Mikro dan Kecil, telah diterbitkan Perwal Nomor 24 tahun 2015 tentang ijin usaha
mikro dan kecil dan SK Walikota Nomor 518/948 tahun 2015 tentang Pendelegasian
Kewenangan Pelaksanaan Ijin Usaha Mikro dan Kecil kepada Camat.
Berdasarkan ketentuan tersebut seluruh pelaku usaha mikro dan kecil di Kota
Semarang diwajibkan untuk mengurus perijinan IUMK sebagai tanda legal formal usaha
mereka.
Untuk Pemerintah Kota Semarang, pengurusan IUMK telah dilaksanakan secara
online seluruh Kecamatan se Kota Semarang, hal ini dimaksudkan agar dapat dilakukan
secara seragam, mudah, cepat dan transparan. Selaian itu melalui pengurusan IUMK akan
diperoleh database UMKM secara akurat.
Kemanfaatan yang dapat diperoleh dari kepemilikan IUMK diantaranya adalah
kemudahan pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh fasilitasi permodalan melalui
pinjaman dana bergulir.
Pada tahun 2015 Perwal Nomor 45 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pinjaman Dana
Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) yang dikelola
oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang telah disempurnakan melalui Perwal
Nomor 27 tahun 2015 tentang perubahan atas Perwal nomor 45 tahun 2015 tentang
Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(KUMKM) yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang , pelaku usaha
Page 90
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 1 4
mikro dan kecil yang telah memiliki IUMK apabila mengajukan pinjaman dana bergulir
dengan nominal setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- tidak dikenakan agunan.
Kelembagaan UMKM di Kota Semarang sampai dengan Tahun 2015 dapat dijelaskan
pada data dibawah ini.
DATA KELEMBAGAAN UMKM TAHUN 2015
INDIKATOR SAT TAHUN 2014 TAHUN 2015
- Jumlah Tenaga Kerja orang 18.705 19.042
- Jumlah Omset rupiah Rp. 347.916.404.000,- Rp. 357.621.389.000,-
- Fasilitasi permodalan KUMKM rupiah Rp. 1.931.000.000,- Rp. 961.500.000,-
Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, Tahun 2015
Data diatas menunjukkan jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor Usaha Mikro
Kecil Menengah Tahun 2015 meningkat sebesar 337 orang (1,77%) dimana pada tahun
2014 sebesar 18.705 orang menjadi 19.042 orang pada tahun 2015.
Jumlah omzet UMKM meningkat sebesar Rp. 961.500.000 (2,79 %)dimana tahun
2014 sebesar Rp. 347.916.404.000,- menjadiRp. 357.621.389.000,- pada tahun 2015. Pada
tahun 2015 sektor ekonomi nasional mengalami perlambatan pertumbuhan dipengaruhi
ekonomi global, hal ini juga mempengaruhi peningkatan omset dari UMKM.
Pada Tahun 2015 fasilitasi permodalan sebesar Rp. 961.500.000,- diberikan kepada
29 KUMKM, sumber dana APBD Kota Semarang, dan dari program KUR yang dikucurkn
oleh Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan Bank Jateng
diberikan kepada 54 Koperasi dan UMKM.
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan;
a. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasiankepada 730 orang berupa
Sosialisasi Perkoperasian kepada Koperasi sekolah, Sosialisasi Peraturan
Perkoperasian,Bintek kelembagaan Koperasi;
b. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi berupa
Pembinaan dan peningkatan SPI (Sistem Pengawasan Intern), Penilaian
Kesehatan KSP/ USP (Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam), Lomba
Koperasi Berprestasi;
c. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi berupa
Seminar dan sarasehan hari Koperasi, Upacara Hari Koperasi, Lomba Koperasi
Sekolah, Peningkatan usaha anggota koperasi;
d. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi berupa survey pendirian
koperasi,PAD (Perubahan Anggaran Dasar) Koperasi, dan pembubaran koperasi,
Pemeringkatan Koperasi, Usulan penghargaan bidang Koperasi dan Rakor
Koperasi.
Page 91
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 1 5
Kelembagaan Koperasi di Kota Semarang sampai dengan Tahun 2015 dapat
dijelaskan pada data dibawah ini.
DATA KELEMBAGAAN KOPERASI TAHUN 2015
INDIKATOR SAT TAHUN 2014 TAHUN 2015
- Jumlah koperasi aktif unit 772 805
- Jumlah seluruh koperasi unit 974 1.007
- Persentase koperasi aktif persen 79,26 79,94
- Jumlah omzet koperasi rupiah (juta) 1.236.530 1.951.388
- Jumlah asset koperasi Rupiah (juta) 1.383.841 1.646.771
Sumber: Dinas Koperasi UMKM Kota Semarang, Tahun 2015
Data diatas menunjukkan pada tahun 2014 jumlah koperasi di Kota Semarang tercatat
sebanyak 974unit dimana 79,26 % atau sebanyak 772 unit adalah koperasi aktif. Pada
Tahun 2015 terdapat penambahan Koperasi baru sebanyak 33 unit, sehingga jumlah
koperasi pada tahun 2015 sebanyak 1.007 unit dimana 805 unit atau 79,94 % adalah
Koperasi aktif. Dengan adanya penambahan jumlah koperasi berdampak pada peningkatan
omset koperasi sebesar Rp. 714.858.000.000 (57,81%) dimana tahun 2014
sebesarRp.1.236.530.000.000,- menjadi Rp. 1.951.388.134.000,-pada tahun 2015,
sedangkan jumlah Aset Koperasi meningkat sebesar Rp.262.929.913.000,- (19%) dimana
pada tahun 2014 sebesar Rp.1.383.841.648.000,- menjadi Rp. 1.646.771.561.000,-pada
tahun 2015.
15.3 SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
15.4 JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro Kecil
Menengah adalah sebanyak 56 orang.
15.5 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Koperasii dan
Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sebagai berikut :
Anggaran Program Penunjang Urusan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 13.202.000 12.377.838 93,76%
2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional 7.500.000 4.822.500 64,30%
Page 92
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 1 6
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 52.300.000 52.300.000 100%
4 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 29.295.000 29.295.000 100,00%
5 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.000.000 4.000.000 100,00%
6 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 5.500.000 4.743.000 86,24%
7 Penyediaan Makanan Dan Minuman 50.000.000 50.000.000 100,00%
8 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 131.800.000 125.737.930 95,40%
JUMLAH PROGRAM 293.597.000 283.276.268 96,48%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM
1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 158.500.000 156.215.000
98,56%
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 149.115.500 131.887.000 98,56%
3 Pengadaan Mebeluer 170.280.000 154.233.600 88,45%
4 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional 208.278.000 152.909.592 90,58%
5 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 66.090.000 60.321.000 73,42%
JUMLAH PROGRAM 752.263.500 655.566.192 87,15%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.500.000 7.500.000 100,00%
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.500.000 6.940.000 92,53%
3 Penyusunan Lakip 7.500.000 7.500.000 100,00%
4 Penyusunan Renstra Skpd 19.750.000 13.720.000 69,47%
5 Penyusunan Lkpj Skpd 14.100.000 14.100.000 100,00%
6 Penyusunan Renja Skpd 7.500.000 7.500.000 100,00%
7 Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu 120.801.000 120.801.000 100,00%
8 Penyusunan Rka Dan Dpa 14.100.000 14.100.000 100,00%
JUMLAH PROGRAM 198.751.000 192.161.000 96,68%
Anggaran Program Pelaksanaan Urusan
1. Program Penciptaan Iklim Usaha, Usaha Kecil dan Menengah yang Kondusif
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM
1 Perencanaan, Koordinasi Dan Pengembangan Usaha Kecil
Menengah 220.000.000 210.102.600 95,50%
JUMLAH PROGRAM 220.000.000 210.102.600 95,50%
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
Page 93
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 1 7
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM
1 Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah 516.797.700 490.542.300 94,92%
2 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 990.300.000 945.745.800 95,50%
3 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / Kud 600.130.000 556.014.000 92,65%
4 Peningkatan Dan Pengembangan Ovop 200.000.000 176.718.500 88,36%
JUMLAH PROGRAM 2.307.227.700 2.169.020.600 94,01%
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : Dinas Koperasi dan UMKM
1 Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah 128.380.000 112.255.000 87,44%
2 Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil
Dan Industri Menengah 85.000.000 69.651.200 81,94%
2 Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah 1.535.000.000 1.286.186.318 83,79%
3 Fasilitasi Akses Permodalan Kumkm 224.775.000 180.403.911 80,26%
4 Peningkatan Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam 572.500.000 457.444.500 79,90%
5 Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro 42.871.500 36.289.500 84,65%
6 Pembinaan Dan Pelatihan Ketrampilan Usaha Mikro Bagi
Masyarakat Di Lingkungan Sosial Industri Hasil Tembakau 1.130.000.000 1.060.057.000 93,81%
JUMLAH SKPD 3.718.526.500 3.202.287.429 86,12%
SKPD : Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
1 Koordinasi Percepatan Program Kredit Usaha Rakyat (kur) 50.000.000 0 0,00%
JUMLAH SKPD 50.000.000 0 0,00%
JUMLAH PROGRAM 3.768.526.500 3.202.287.429 84,97%
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI
ANGGARAN
(Rp.)
PERSEN
TASE
(%)
SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM
1 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian 359.544.000 339.642.700 94,46%
2 Pembinaan, Pengawasan, Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 511.864.000 503.411.500 98,35%
3 Peningkatan Dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha
Koperasi 400.516.000 393.001.500 98,12%
4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi 744.994.000 735.000.600 98,66%
JUMLAH PROGRAM 2.016.918.000 1.971.056.300 97,73%
15.6 PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Perencanaan pembangunan Kota Semarang dilaksanakan sesuai dengan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota, yang kemudian ditindaklanjuti
dalam Forum SKPD. Dari hasil tersebut dijabarkan dalam RKPD dan Renja SKPD untuk
selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA SKPD. Seluruh dokumen
perencanaan tersebut difasilitasi dalam Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah (SIMPERDA) dan hasilnya adalah keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan di Kota Semarang setiap tahun.
Page 94
L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H ( L P P D )
K O T A S E M A R A N G T A H U N 2 0 1 5
h a l | 2 1 8
15.7 SARANA DAN PRASARANA
Secara umum, pada tahun 2015, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk
mendukung tercapainya target pembangunan tercukupi melalui alokasi anggaran yang ada.
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pada masing-masing SKPD dan
tiap-tiap urusan pemerintahan cukup bervariasi. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana
pada tahun 2015 mampu mendukung kinerja seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang, tanpa ada kendala yang cukup berarti.
15.8 PERMASALAHAN
1. Belum diterbitkannya Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2012 tentang Perkoperasian yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor
25 tahun 1992 yang menyebabkan Koperasi mengalami kesulitan dalam
melaksanakan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
2. Belum semua pengelola Koperasi Simpan Pinjam memiliki sertifikat kompetensi
sebagaimana diatur melalui UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
3. Kurangnya kesadaran pengelola Koperasi dan UMKM terhadap tertib administrasi
dalam hal penyampaian laporan perkembangan usahanya secara berkala, sehingga
menyulitkan dalam updating data.
15.9 TINDAK LANJUT
1. Para pengelola kelompok simpan pinjam di masyarakat perlu diberikan dorongan dan
motivasi agar usahanya berbadan hukum, dengan memberikan pelatihan
perkoperasian dengan materi yang lebih mendalam dan diikutkan dalam program
pemagangan ke koperasi yang sudah berkembang.
2. Pengelola koperasi dan UMKM perlu diberikan motivasi dan pelatihan dalam hal
penggunaan teknologi informasi dan komuniasi untuk mengembangkan usahanya
melalui internet berupa cara penjualan online (e-commerce) dan marketing online.
15.11. PRESTASI/PENGHARGAAN
Pada tahun 2015 dalam rangka Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah, Kota Semarang berhasil memperoleh beberapa Penghargaan yaitu :
1. Penghargaan Satya Lancana Wirakarya dari Presiden RI kepada Kepala Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Semarang Dra. LITANI SATYAWATI
2. Penghargaan Bhakti Koperasi dan UMKM dari Menteri Koperasi dan UKM RI
kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota
Semarang Ibu KRISSEPTIANA, SH.MM
3. Penghargaan Koperasi Berprestasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI kepada KPRI
“HANDAYANI”