6. Analisis Varians Anggaran untuk Pengukuran Kinerja

Halaman 348

INDONESIAN TREASURY REVIEW JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK

ANALISIS VARIANS ANGGARAN BELANJA UNTUK PENGUKURAN KINERJA

(STUDI TERAPAN PADA KPP BADAN DAN ORANG ASING)

Fitri Irka Wahyu Niansyah

Direktorat Jenderal Pajak

Ali Tafriji Biswan

PKN STAN

Alamat Korespondensi : [email protected]

INFORMASI ARTIKEL ABSTRACT

Diterima Pertama

21 Juni 2018

Dinyatakan Diterima

21 Desember 2018

The quality of budgeting is an instrument to assess the performance of the entity. Analysis of budget execution can be engaged by comparing budget realization in LRA and budget in DIPA. The budgetary variances arise due to differences, but unfortunately the government has not been intensively using variance analysis as an evaluation of budgeting. The qualitative research with this case study approach aimed to analyze the variance of the budget and relate it to the performance assessment of Foreign Corporate and Individual Tax Service Office. The results showed the absorption rate of 94,42% with variance (difference) of IDR974.697.831 or equivalent to 5,58% for expenditure activities. The absorption of the budget encourages the achievement of output targets and Key Performance Indicators (IKU) that impact on the Performance Value Organization (NKO) at a good level of 93,57%. The study recommends the importance of reviewing the accuracy of the expenditure allocation and budgeting must also meet the criteria of Architecture and Performance Information (ADIK).

ABSTRAK

Kualitas penganggaran belanja merupakan instrumen untuk menilai

kinerja satuan kerja. Analisis pelaksanaan anggaran dapat dilakukan

dengan membandingkan realisasi anggaran pada Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) dan anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA). Varians anggaran belanja timbul akibat perbedaan, namun

sayangnya pemerintah belum intensif menggunakan analisis varians

sebagai evaluasi penganggaran. Penelitian kualitatif dengan pendekatan

studi kasus ini bertujuan menganalisis varians anggaran belanja dan

mengaitkannya dengan penilaian kinerja KPP Badan dan Orang Asing.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat penyerapan anggaran 94,42%

dengan varians (selisih) sebesar Rp974.697.831 atau setara dengan 5,58% untuk kegiatan belanja. Penyerapan anggaran tersebut

mendorong tercapainya target keluaran dan Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang berdampak pada Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada level

baik yakni 93,57%. Studi merekomendasikan agar ditinjau kembali

apakah alokasi belanja telah didistribusikan pada pos-pos yang tepat

sehingga realisasi lebih baik lagi. Penyusunan anggaran juga harus

memenuhi kriteria Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) mengingat

kompleksitas revisi jenis belanja.

KATA KUNCI:

Varians, Anggaran, Kinerja.

KLASIFIKASI JEL:

H61, H68

ANALISIS VARIANS ANGGARAN BELANJA UNTUK PENGUKURAN Indonesian Treasury Review Vol.3, No.4, (2018), Hal.348-363

KINERJA | STUDI TERAPAN PADA KPP BADAN DAN ORANG ASING

Fitri Irka Wahyu Niansyah dan Ali Tafriji Biswan

Halaman 349

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan anggaran dalam organisasi demikian

besarnya. Hal ini karena anggaran tidak hanya

dijadikan sebagai alat untuk merencanakan

distribusi sumber daya keuangan, namun juga

digunakan dalam komunikasi, koordinasi,

pengawasan, dan pengambilan keputusan pada

organisasi. Menurut Freeman dalam Nordiawan

(2006), “Anggaran merupakan proses yang

dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk

mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke

dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas.”

Pada umumnya, anggaran dianggap sebagai suatu

rencana terperinci dan sistematis yang

dilaksanakan oleh suatu organisasi untuk masa

yang akan datang dalam jangka waktu tertentu dan

dinyatakan dalam satuan uang. Tidak terbatas pada

sektor swasta, anggaran sangat penting pada

sektor pemerintahan karena berkaitan dengan

penentuan alokasi dana guna mendukung

pelaksanaan setiap program atau kegiatan yang

dicanangkan pemerintah sekaligus

pertanggungjawabannya kepada para pemangku

kepentingan.

Dalam lingkup negara, anggaran dituangkan

dalam sebuah dokumen yang disebut Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara, APBN merupakan

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Rencana tersebut memuat pos-pos pendapatan dan

belanja yang menjadi sasaran atau target yang

hendak dicapai selama satu tahun anggaran. Dalam

penyusunan APBN, pemerintah biasanya

dihadapkan pada pilihan, antara melaksanakan

kebijakan defisit atau surplus atau juga berimbang.

Berdasarkan sejarah, pemerintah selalu mengambil

kebijakan anggaran defisit sebagai pilihan utama.

Kebijakan defisit menjadi pilihan ketika tujuan

makro ekonomi dimaksudkan untuk menciptakan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga

pemerintah lebih banyak melakukan pengeluaran

daripada penerimaan (ekspansif).

Untuk menjaga keberlangsungan

perekonomian, besarnya defisit harus dibatasi dan

dikendalikan menjadi setinggi-tingginya 3% dari

Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan

memandang bahwa batasan defisit 3% masih bisa

mengakomodasi berbagai kebutuhan

pembangunan, dan pelebaran defisit yang tidak

diikuti perencanaan yang matang dan bisa

dieksekusi malah berpotensi menimbulkan beban

utang baru (mediaindonesia.com). Mengingat

defisit negara harus tetap berada di level aman,

pemerintah mau tidak mau harus mengendalikan

belanjanya dengan menetapkan suatu standar

biaya yang dijabarkan dalam anggaran. Standar

biaya dimaksud juga ikut dijabarkan hingga ke unit

satuan kerja terkecil dalam bentuk Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan

anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan

lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal

Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan

yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan

tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara

dan pencairan dana atas beban APBN sekaligus

juga sebagai dokumen pendukung kegiatan

akuntansi pemerintah. Penyusunan anggaran

dalam bentuk APBN hingga penjabarannya dalam

DIPA dimaksudkan agar setiap unit pemerintah

mampu mempertanggungjawabkan penggunaan

sumber daya keuangan yang terbatas dengan

sebaik-baiknya. Dalam DIPA nomor DIPA-

015.04.2.119152/2016 tanggal 7 Desember 2015,

KPP Badan dan Orang Asing memperoleh alokasi

dana sebesar Rp15.106.625.000 yang digunakan

dalam rangka mendukung pelaksanaan kinerja

organisasi yang tercermin dari pencapaian output

kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun

anggaran 2016. KPP Badan dan Orang Asing

merupakan salah satu bentuk kantor pelayanan

pajak yang dikhususkan melayani wajib pajak

orang pribadi berkewarganegaraan asing yang

bertempat tinggal dan memperoleh penghasilan

dari Indonesia, badan/perusahaan asing Bentuk

Usaha Tetap (BUT) serta kantor perwakilan asing

yang berkedudukan di Jakarta.

Mengingat kedudukannya sebagai organisasi

pemerintahan ditambah sebagai bagian dari

Kementerian Keuangan, KPP Badan dan Orang

Asing menjadi pihak yang paling mengerti betapa

tidak mudahnya menghimpun setiap rupiah dari

penerimaan pajak yang kemudian akan digunakan

untuk membiayai belanja negara. Oleh karena itu,

sudah sepatutnya selisih yang cukup besar antara

anggaran dengan capaian realisasi belanja dapat

diminimalisasi mengingat anggaran belanja

tersebut setiap tahun disusun dan diusulkan

berdasarkan perhitungan sendiri KPP Badan dan

Orang Asing yang dianggap telah disesuaikan

dengan kebutuhan riil. Selisih inilah yang

seringkali disebut dengan istilah varians.

Varians dalam pengertian ini berbeda dengan

definisi umum varians dalam ilmu statistika.

Varians yang dimaksud adalah varians dalam

lingkup akuntansi manajemen yang didefinisikan

sebagai perbedaan antara suatu rencana atau

target dengan suatu hasil (Witjaksono dalam

Husain, 2014). Dalam disiplin akuntansi

manajemen, perhitungan dan analisis terhadap

varians dapat digunakan sebagai alat untuk

membantu manajer dalam membuat keputusan

perencanaan dan pengendalian. Varians

merupakan suatu indikasi yang sebaiknya

diidentifikasi dan dianalisis guna memperbaiki

proses kerja. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari

Luckett & Eggleton (1991) yang mengatakan


KINERJA | STUDI TERAPAN PADA KPP BADAN DAN ORANG ASING Fitri Irka Wahyu Niansyah dan Ali Tafriji Biswan


Halaman 350

bahwa analisis varians dilakukan untuk memahami

perbedaan antara kinerja aktual dengan beberapa

tingkatan kinerja yang telah direncanakan atau

ditargetkan sebelumnya serta merupakan sebuah

bentuk umpan balik yang penting bagi organisasi.

Luckett & Enggleton dalam Emsley (2000) juga

menambahkan bahwa analisis varians dapat

dijalankan melalui tiga proses tahapan yakni tahap

pertama, dengan menghitung besarnya varians;

langkah kedua, mengidentifikasi permasalahan

yang menimbulkan varians, dan yang ketiga,

menemukan penyebab permasalahan tersebut.

Penggunaan analisis ini tidak hanya terbatas pada

organisasi bisnis saja namun juga bisa diterapkan

pada organisasi pemerintahan guna mengevaluasi

kinerja organisasi dalam hal efektivitas

dan efisiensi.

Penilaian kinerja KPP Badan dan Orang Asing

melalui mekanisme Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

yang berbasis Balanced Scorecard, memasukkan

realisasi anggaran belanja sebagai salah satu

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang ikut diperhitungkan dalam perspektif

learning and growth. Sasaran strategis ini

mengambil porsi 10% dari total penilaian

keseluruhan kinerja organisasi dan menempati

urutan ketiga setelah realisasi penerimaan pajak

dan extra effort dalam perspektif stakeholder yang

merupakan tugas dan fungsi utamanya sebagai

kantor pelayanan pajak. Melihat kenyataan

tersebut dapat disimpulkan bahwa besarnya

realisasi anggaran belanja memiliki peran penting

dalam menentukan capaian kinerja KPP Badan dan

Orang Asing yang diukur berdasarkan NKO,

sehingga semakin besar nilai varians anggaran

belanja maka akan berdampak pada semakin

rendahnya nilai kinerja KPP Badan dan Orang

Asing. Namun sebagaimana pada umumnya,

varians anggaran belanja masih belum mendapat

perhatian serius dari organisasi-organisasi

pemerintah, termasuk KPP Badan dan Orang Asing.

1.2. Tujuan dan Kerangka Pemikiran Atas dasar pertimbangan serta melihat

penelitian mengenai varians anggaran belanja yang

dikaitkan dengan kinerja organisasi khususnya

pemerintah belum banyak dilakukan, maka peneliti

tertarik untuk menghitung varians anggaran

belanja yang terjadi pada tahun anggaran 2016

untuk kemudian melihat pengaruhnya terhadap

penilaian capaian kinerja KPP Badan dan Orang

Asing. Penelitian ini bertujuan untuk:

1.2.1. mengetahui besarnya total varians dalam

pelaksanaan anggaran belanja pada KPP

Badan dan Orang Asing,

1.2.2. melakukan identifikasi masalah penyebab

terjadinya varians tersebut, menunjukkan

pengaruhnya terhadap pengukuran dan

penilaian kinerja, serta

1.2.3. memberikan masukan penyelesaian atas

varians yang terjadi sehingga KPP Badan dan

Orang Asing dapat melakukan perbaikan

yang berkelanjutan dalam rangka

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai

kantor pelayanan pajak.

Penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya hanya

untuk tahun anggaran (TA) 2016, sebagai case study. Dalam melakukan analisis varians pada KPP

Badan dan Orang Asing, peneliti menggunakan

anggaran belanja pada Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan

DIPA KPP Badan dan Orang Asing TA 2016 sebagai

biaya standar dan angka realisasi belanja pada

Laporan Realisasi Angggaran (LRA) dan Laporan

Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebagai

biaya aktual. Anggaran dan realisasi belanja

kemudian dibandingkan dan dihitung selisihnya

untuk menentukan varians belanja yang terjadi

kemudian dianalisis pengaruhnya terhadap

pengukuran kinerja yang dituangkan dalam NKO.

Kerangka pemikiran studi ini diorganisasikan

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Disesuaikan dari pemodelan Luckett & Enggleton dalam Emsley (2000)

RKA-K/L dan DIPA KPP

Badan dan Orang

Asing TA 2016

Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) dan

Laporan POK

Anggaran belanja

(biaya standar)

Realisasi belanja

(biaya aktual)

Identifikasi

permasalahan

varians terhadap

kinerja

Menghitung

varians

Menentukan

penyebab dan

perbaikan pada

kinerja organisasi




Halaman 351

Berdasarkan pengorganisasian kerangka

pemikiran tersebut, studi ini berupaya menjawab

pertanyaan penelitian: apakah alokasi belanja telah

didistribusikan pada pos-pos yang tepat,

bagaimana penyusunan anggaran agar dapat

memenuhi kriteria Arsitektur dan Informasi

Kinerja (ADIK) mengingat kompleksitas revisi jenis

belanja, kendala apa saja yang terjadi, dan

bagaimana rekomendasi perbaikan penganggaran

mendatang.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Anggaran Pemerintah

Anggaran merupakan rencana keuangan yang

dibuat secara rinci dan sistematis yang memuat

rencana penerimaan dan rencana pengeluaran.

Hansen dan Mowen (2005) menjelaskan bahwa

“Budgets are financial plans for the future; they identify objectives and the actions needed to achieve them”. World Bank (2007) turut menambahkan

bahwa anggaran “…is a key management tool for planning, monitoring, and controlling the finances of a project or organization. It estimates the income and expenditures for a set period of time for your project or organization. Selain itu, “Budgets are intended to carry out at least three broad functions: Planning, Controlling and Administering, Reporting and Evaluating” (Granof, 2005).

Anggaran bukan hanya sekedar alat untuk

membuat perencanaan namun juga dapat

digunakan untuk mengendalikan kegiatan. Dalam

sebuah organisasi, anggaran memegang peran yang

sangat penting karena anggaran mengarahkan

penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi

secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks

kehidupan bernegara, anggaran merupakan alat

bagi pemerintah untuk melakukan alokasi sumber

daya secara tepat, distribusi pendapatan yang lebih

adil, dan menjaga stabilitas perekonomian. Dalam

menjalankan anggaran negara, pemerintah harus

mampu menjamin bahwa anggaran yang

dilaksanakan sepenuhnya dapat

dipertanggungjawabkan bagi kemakmuran rakyat.

Sejak tahun 2004, pemerintah melakukan berbagai

upaya untuk menerapkan Penganggaran Berbasis

Kinerja (PBK) dalam sistem penganggaran di

Indonesia. Anggaran berbasis kinerja mengacu

pada konsep di sektor bisnis yang dikenal dengan

sebutan new public management (NPM) yang

mencakup planning-programming-budgeting (PPBS), zero-base budgeting (ZBB), dan

performance-based budgeting (PBB). Hal ini sesuai

dengan amanah Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang

No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

yakni dalam penyusunan rencana kerja dan

anggaran dilakukan berdasarkan prestasi kerja

yang akan dicapai. Proses penerapan PBK terus

dikembangkan agar fungsi anggaran sebagai alat

manajemen dan kebijakan ekonomi maupun alat

akuntabilitas dapat tercapai.

Pada tahun 2014 dan 2015, Kemenkeu, dalam

hal ini Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

melakukan inisiasi penyempurnaan penerapan

sistem PBK yang diawali dengan penataan

Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam

dokumen penganggaran. Selanjutnya dilakukan

penguatan dan penajaman informasi kinerja yang

semakin jelas, relevan, dan terukur menggunakan

pendekatan kerangka logika (logic model) yang

membentuk keterkaitan logis antara outcome, output, aktivitas, dan input, serta indikator dan

target untuk masing-masing outcome dan output.

Mekanisme penyusunan informasi kinerja dalam

pendekatan logic model dilakukan dari level paling

atas (outcome) dan diikuti dengan informasi atau

referensi output, aktivitas, dan input yang

digunakan (top down mechanism). Outcome dan output yang disusun

harus berorientasi keluar, yaitu kepada para

pelanggan (external perspective), bukan kepada

internal suatu organisasi (K/L). Melalui

pendekatan logic model, secara otomatis akan

memberikan dampak perubahan struktur

informasi kinerja, yaitu semula arsitektur kinerja

disusun berdasarkan struktur organisasi

selanjutnya menjadi berdasarkan fungsi organisasi

berbasis pada hasil (outcome).

Dalam penyusunan RKA-K/L TA 2016,

pemerintah khususnya di lingkungan Kementerian

Keuangan, ADIK diterapkan secara piloting pada

beberapa kegiatan, atau menggunakan arsitektur

yang sama dengan RKA-K/L (existing) yang telah

disusun untuk tahun 2016. Pada tahun 2017

seluruh unit termasuk Direktorat Jenderal Pajak

(DJP) telah mengimplementasikan ADIK secara

penuh. Keterkaitan antara outcome, output, dan

aktivitas dapat terlihat semakin jelas dengan

didukung pengukuran keberhasilan pencapaian

outcome dan output melalui indikator kinerja yang

memadai. Namun demikian, implementasi ADIK

dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

masih harus terus-menerus disempurnakan

mengingat penerapannya yang masih terhitung

baru. Continuous improvement perlu dilakukan

guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan

anggaran khususnya terkait pengukuran

pencapaian outcome yang telah ditetapkan,

misalnya melalui pengintegrasian aplikasi ADIK

secara keseluruhan ke dalam aplikasi RKA-K/L

sehingga peranan ADIK dapat terlihat semakin

jelas dan konkret serta dengan menetapkan sebuah

mekanisme pengendalian guna mengukur

seberapa jauh ADIK telah efektif digunakan oleh

satker dalam menyusun anggaran belanjanya.

2.2. Pengukuran Kinerja

Kinerja merupakan hasil yang diperoleh suatu

organisasi baik yang bersifat profit




Halaman 352

oriented maupun nonprofit oriented yang

dihasilkan selama satu periode waktu yang telah

ditentukan. Kinerja merupakan suatu istilah yang

secara umum digunakan untuk sebagian atau

seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu

organisasi pada suatu periode dengan referensi

pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa

lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar

efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas

manajemen dan semacamnya. Oleh karena itu,

disebutkan bahwa “Organizations need highly performing individuals in order to meet their goals, to deliver the products and services they specialized in, and finally to achieve competitive advantage. Performance is also important for the individual”

(Sonnentag dan Frese, 2001).

Pengukuran kinerja merupakan unsur yang

sangat penting untuk menilai akuntabilitas

organisasi dan manajer dalam menghasilkan

pelayanan publik yang lebih baik. Selain itu,

pengukuran kinerja juga membawa banyak

manfaat bagi organisasi. Mardiasmo (2004)

menjelaskan terdapat tiga maksud dalam

pengukuran kinerja yaitu membantu memperbaiki

kinerja pemerintah, pengalokasian sumber daya

dan pembuatan keputusan, dan mewujudkan

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki

komunikasi kelembagaan.

Keberhasilan suatu organisasi dapat

dilakukan melalui dua penilaian yaitu dengan

mengevaluasi kinerja finansial dan kinerja

nonfinansial. Evaluasi kinerja finansial saja tidak

bisa mencerminkan kinerja organisasi yang

sesungguhnya karena hanya melihat dari satu

faktor saja. Oleh karena itu, untuk menilai kinerja

organisasi dapat dilakukan dengan mengukur

kinerja yang terintegrasi baik bersifat finansial

maupun nonfinansial. Penilaian tersebut dapat

ditemukan dalam model evaluasi berbasis

Balanced Scorecard.

Balanced Scorecard (BSC) merupakan sebuah

konsep pengukuran kinerja yang pertama kali

diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P.

Norton melalui majalah Harvard Business Review pada tahun 1992. Konsep ini dianggap dapat

membantu organisasi untuk menerjemahkan visi

dan strategi organisasi ke dalam aksi dengan

memanfaatkan sekumpulan indikator yang tidak

hanya terbatas dalam aspek keuangan saja namun

juga melibatkan aspek nonkeuangan yang terjalin

dalam sebuah hubungan sebab-akibat. Dalam BSC,

kinerja organisasi diukur dengan menggunakan

sebuah alat ukur komprehensif yang menggunakan

empat perspektif untuk menggabungkan kedua

aspek tersebut, yaitu perspektif keuangan,

perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal,

serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran.

Dalam perkembangannya, BSC yang dulu

digunakan hanya pada bisnis dan industri kini juga

telah digunakan secara meluas pada organisasi

nirlaba maupun pemerintahan di seluruh dunia.

Sejak tahun 2007, pemerintah, dalam hal ini

Kementerian Keuangan telah menetapkan

penggunaan metode Balanced Scorecard dalam

pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja

menjadi terukur dan terarah. Staf Pengajar Jurusan

Pendidikan Akuntansi UNY (2008: 15)

mengatakan: “Sebagai alat evaluasi kinerja,

Balanced Scorecard mengimplementasi program

perbaikan yang berkelanjutan (continuous improvement programs) yaitu mengukur kinerja

organisasi secara komprehensif dan seksama

untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.”

Balanced Scorecard terdiri dari empat perspektif

yaitu perspektif finansial (Finansial Perspective),

pelangggan (Customer Perspective), proses bisnis

internal (Internal Process Perspective), serta

pertumbuhan dan pembelajaran (Learning and Growth Perspective) yang semuanya mampu

menggambarkan adanya keseimbangan antara

tujuan jangka pendek dan jangka panjang antara

ukuran finansial dan nonfinansial. Keempat

perspektif ini kemudian menjadi bagian dari

penjabaran NKO Kementerian Keuangan tidak

terkecuali pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan

satker vertikalnya guna mengukur dan menilai

kinerja unit yang telah memiliki peta strategi.

2.3. Pengukuran Kinerja

Witjaksono dalam Husain (2014) menyatakan

varians atau selisih adalah perbedaan antara suatu

rencana atau target dan suatu hasil. Varians

tersebut menyangkut ketiga elemen biaya produksi

yaitu: varians bahan baku, varians tenaga kerja dan

varians overhead pabrik. Selisih biaya produksi

yang dikeluarkan kemudian dianalisis dengan

biaya standar dan dari analisis ini diselidiki

penyebab terjadinya, untuk kemudian dicari jalan

untuk mengatasi terjadinya selisih yang

merugikan. Hansen & Mowen (2005: 373)

menuturkan bahwa “Unfavorable (U) variances occur whenever actual prices or usage of inputs are greater than standard prices or usage. When the opposite occurs, favorable (F) variances are obtained.”

Tidak berbeda dengan sektor swasta, varians

juga dapat dijadikan sebagai salah satu alat analisis

dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan anggaran

organisasi sektor publik. Hal ini karena varians

dianggap dapat memberikan indikasi atau suatu

peringatan bahwa operasi tidak berjalan

sebagaimana yang direncanakan semula

(Witjaksono, 2013: 155). Menurut Lastowo (2010:

18) varians ini dapat digunakan untuk mengukur

prestasi, memperbaiki efisiensi, dan memberi

perlakuan tertentu terhadap fungsi yang

bertanggung jawab. Jika kita beranggapan

anggaran yang disusun telah sesuai dan benar

maka menjadi kewajiban untuk kita agar




Halaman 353

mengusahakan realisasi harus sama dengan

anggaran yang telah disusun.

Analisis varians merupakan analisis yang

dilakukan terhadap perbedaan atau selisih antara

realisasi dengan anggaran yang ditargetkan

semula. Dengan melakukan analisis varians, yaitu

sebuah analisis matematis dari dua perangkat data,

penyebab terjadinya suatu penyimpangan atau

varians dapat ditelusuri secara lebih mendalam. Dalam pemerintahan, varians anggaran terbagi

menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu varians anggaran

pendapatan dan varians anggaran belanja.

Meskipun belum menggambarkan pencapaian

kinerja organisasi secara utuh mengingat hanya

mencakup kinerja keuangan saja, analisis jenis ini

dapat dijadikan bahan pertimbangan. Hal ini

karena penilaian kualitas pelaksanaan anggaran

pada organisasi pemerintahaan pada umumnya

memiliki porsi yang signifikan terhadap penilaian

kinerja organisasi secara keseluruhan (Balogun,

Mamidu, dan Owuxe, 2015).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif

yaitu pengolahan data berupa angka yang

menghasilkan output dalam bentuk kalimat yang

bersifat objektif dan akurat. Metode analisis data

yang digunakan adalah deskriptif yakni sifatnya

menguraikan dan menggambarkan suatu data atau

keadaan serta melukiskan atau menjelaskan

sedemikian rupa sehingga dapat ditarik

kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang

ada.

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa

tahap yang utamanya terdiri dari telaah literatur,

kegiatan wawancara, dan konsultasi kepada pihak-

pihak pemilik data yang dibutuhkan, untuk

kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data

yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data primer yang berupa hasil

pengamatan/wawancara dan data sekunder

berupa Laporan Petunjuk Operasional Kegiatan

(POK), Kertas Kerja RKA-K/L, DIPA Nomor SP

DIPA-015.04.2.119152/2016 revisi ke-01 tanggal

31 Oktober 2016, dan Laporan Nilai Kerja

Organisasi (NKO) KPP Badan dan Orang Asing

tahun anggaran 2016. Data juga diperoleh dari

aplikasi RKA K/L 2016 dan website resmi OMSPAN

dan RKAKLDIPA Kementerian Keuangan.

Variabel yang dianalisis pada penelitian ini

adalah data anggaran belanja, realisasi belanja, dan

realisasi NKO TA 2016 pada KPP Badan dan Orang

Asing, sedangkan tahun 2016 dipilih dengan

mempertimbangkan keterbatasan ketersediaan

data yang dapat diberikan oleh pihak terkait.

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan

yaitu dengan membandingkan dan menghitung

varians atau selisih antara anggaran dan realisasi

belanja untuk kemudian dilakukan analisis

pengaruhnya terhadap kinerja organisasi.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Data Kinerja dan Anggaran KPP Badan dan

Orang Asing

Studi berfokus pada varians yang terjadi

antara realisasi dan anggaran belanja selama tahun

2016 dan melihat pengaruhnya terhadap

perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai

alat pengukuran kinerja pada KPP Badan dan

Orang Asing. Anggaran belanja secara rinci

dijelaskan dalam kertas kerja RKA-KL, sedangkan

data realisasi belanja dapat diperoleh dari Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Negara (OM SPAN) yaitu sebuah aplikasi yang

digunakan dalam rangka mengawasi transaksi

dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

Negara dan menyajikan informasi sesuai

kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis

web. Selain OM SPAN, Bendahara Pengeluaran

pada KPP Badan dan Orang Asing juga membuat

Laporan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)

sebagai kendali atas anggaran dan realisasi belanja

yang disusun setiap bulannya.

Berdasarkan DIPA, kertas kerja RKA-K/L, dan

laporan POK, rincian informasi kinerja KPP Badan

dan Orang Asing dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 1. Informasi Kinerja KPP Badan dan Orang Asing

Fungsi 01 Pelayanan Umum

Subfungsi 01.01 Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah

Keuangan

Program 015.04.12 Program Peningkatan dan Pengamanan

Penerimaan Pajak

Kegiatan 1668 Pelaksanaan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan

dan Konsultasi Perpajakan di Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan 001 Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap

Target Penerimaan Pajak

Keluaran (Output) 1668.008 Database Perpajakan

1668.017 Dukungan Layanan Perkantoran




Halaman 354

1668.994 Layanan Perkantoran

1668.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

1668.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Sumber: Diolah dari DIPA Petikan Halaman IA.1 TA 2016 KPP Badan dan Orang Asing

Tabel 1 menjelaskan bahwa dalam rangka

menjalankan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan,

Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi Perpajakan

di Daerah pada tahun anggaran 2016, KPP Badan

dan Orang Asing memiliki 5 (empat) jenis output

yang harus dicapai, yaitu database perpajakan

(008) dan dukungan layanan perkantoran (017)

sebagai output utama terkait dengan pelaksanaan

tugas dan fungsinya sebagai kantor pelayanan

pajak serta layanan perkantoran (994), perangkat

pengolah data dan komunikasi (996), dan

peralatan dan fasilitas perkantoran (997) sebagai

output pendukung dalam rangka mencapai output

utama.

Dengan diterapkannya penganggaran

berbasis kinerja (PBK) dalam penyusunan

anggaran pemerintah, KPP Badan dan Orang Asing

juga ikut menyusun anggaran belanja dengan

berorientasi kepada output yang ingin dicapai

untuk tahun berkenaan. Berhasil atau tidaknya

suatu organisasi salah satunya dinilai dari

pencapaian target atas output tersebut. Setiap

output tentunya memiliki sejumlah volume target

sebagai satuan ukurnya. Output database

perpajakan memiliki volume target 1 (satu)

database, output dukungan layanan perkantoran

dan layanan perkantoran sama-sama memiliki

volume target 12 (dua belas) bulan layanan, dan

output perangkat pengolah data dan komunikasi

serta peralatan dan fasilitas perkantoran memiliki

volume target masing-masing 23 (dua puluh tiga)

dan 20 (dua puluh) unit.

Guna mendukung tercapainya volume target

output yang telah disusun tersebut, baru kemudian

anggaran dihitung, dialokasikan, dan diusulkan

dalam dokumen penganggaran RKA-K/L yang

disusun dua tahun sebelum tahun pelaksanaan.

Anggaran yang diusulkan tersebut kemudian

ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) setelah melalui beberapa proses

penyesuaian yang sejalan dengan proses

penyusunan APBN. Adapun anggaran yang

dialokasikan pada masing-masing output yang

tercantum dalam DIPA KPP Badan dan Orang Asing

TA 2016, yang dirinci per jenis belanja, tercantum

pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Pengeluaran (dalam ribuan rupiah)

Kode

Output

Nama Output Belanja

Pegawai

(51)

Belanja

Barang

(52)

Belanja

Modal

(53)

Total

1668.008 Database Perpajakan 41.240 41.240

1668.017 Dukungan Layanan Perkantoran 313.950 313.950

1668.994 Layanan Perkantoran 7.039.300 7.476.069 14.515.369

1668.996 Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi 153.913 153.913

1668.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 82.153 82.153

Jumlah 7.039.300 7.831.259 236.066 15.106.625

Sumber: Diolah dari DIPA Petikan Halaman II.1 TA 2016 KPP Badan dan Orang Asing

Dari data yang disajikan pada tabel di atas

dapat diketahui bahwa KPP Badan dan Orang Asing

memperoleh dana sebesar Rp 15.106.625.000 guna

membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi (belanja

barang), operasional (belanja pegawai dan barang),

dan pengadaan barang modal (belanja modal)

dalam rangka menjalankan Kegiatan Pelaksanaan

Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan dan

Konsultasi Perpajakan di Daerah selama tahun

anggaran 2016. Dana tersebut selanjutnya di-

breakdown sesuai jenis output, yaitu sebesar Rp

41.240.000 untuk output database perpajakan yang




Halaman 355

terkait dengan pelaksanaan kegiatan dukungan

dalam rangka pengamanan penerimaan

perpajakan, Rp313.950.000 untuk output dukungan layanan perkantoran yang terkait

dengan transformasi kelembagaan dan pelayanan

pengampunan pajak, Rp14.515.369.000 untuk

output layanan perkantoran terkait dengan

pembayaran gaji dan operasional perkantoran

serta pemeliharaan perkantoran, Rp153.913.000

untuk output perangkat pengolah data dan

komunikasi dan Rp82.153.000 untuk output peralatan dan fasilitas perkantoran dimana kedua

output ini berbentuk belanja modal yang

diperlukan guna mendukung pelaksanaan tugas

dan fungsi KPP Badan dan Orang Asing.

4.2. Analisis Varians Anggaran Belanja pada

KPP Badan dan Orang Asing

Seiring dengan berjalannya reformasi

birokrasi, DJP sebagai salah satu instasi

pemerintah di lingkungan kementerian kuangan

menerapkan sistem Balanced Scorecard sebagai

alat manajemen kinerja. Menurut Kaplan dan

Norton dalam Horgren, Datar, dan Foster (2006),

Balanced Scorecard (BSC) mentranslasikan misi

dan strategi organisasi ke dalam serangkaian

ukuran kinerja yang memberikan kerangka kerja

untuk mengimplementasikan strateginya.

Pengukuran kinerja dalam BSC yang kemudian

dituangkan dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan

pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah

diidentifikasikan untuk tercapainya sasaran

strategis dan tujuan sebagaimana telah ditetapkan

dalam Peta Strategi DJP.

KPP Badan dan Orang Asing sebagai salah

satu instansi vertikal DJP juga menerapkan hal

yang sama. Persentase kualitas pelaksanaan

anggaran yang diukur dari tingkat penyerapan

anggaran adalah salah satu dari 16 (enam belas)

IKU atau Sasaran Stategis penting yang dimiliki

oleh KPP Badan dan Orang Asing untuk mengukur

dan menilai kinerja organisasi.

Adapun formula perhitungan realisasi IKU

persentase penyerapan anggaran dan pencapaian

output belanja yang mengacu pada SE-

32/MK.1/2015 tentang Tata Cara Pengukuran IKU

Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output

Belanja di Lingkungan Kementerian Keuangan

adalah sebagai berikut.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki pagu

kontrak, maka formula adalah sebagai berikut.

Mengingat besarnya porsi IKU kualitas

pelaksanaan anggaran dalam perhitungan NKO,

peneliti berpendapat alat yang tepat untuk

mengukur pengaruh anggaran dan realisasi belanja

adalah melalui perhitungan varians. Karena

semakin kecil nilai varians yang terjadi,

mengindikasikan semakin tinggi tingkat

penyerapan anggaran, sehingga berimplikasi pada

semakin baiknya kinerja organisasi.

Perhitungan varians anggaran belanja pada

instansi pemerintahan menggunakan suatu

pendekatan yang berbeda jika dibanding pada

entitas bisnis yang dijelaskan dalam ilmu akuntansi

manajemen. Pada entitas bisnis, varians anggaran

belanja dihitung dengan membandingkan standar

biaya yang telah ditetapkan dengan biaya yang

dikeluarkan untuk masing masing komponen

dalam biaya produksi, seperti bahan baku

langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, baik

yang bersifat tetap maupun variabel. Adapun pada

instansi pemerintahan, analisis varians dihitung

dengan mencari selisih antara anggaran dan

realisasi belanja pada tahun bersangkutan.

Favorable (F) adalah suatu kondisi yang diberikan

jika jumlah anggaran lebih besar daripada

realisasinya. Sebaliknya jika realisasi lebih besar

dari jumlah yang dianggarkan maka disebut

dengan Unfavorable (U). Varians anggaran belanja

yang peneliti hitung pada KPP Badan dan Orang

Asing untuk TA 2016, yang dirinci per jenis output,

dituangkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Perhitungan Varians Belanja (dalam ribuan rupiah)

No Output Anggaran Realisasi % Penyerapan Varians % Varians (F/U)

1 Database

Perpajakan 41.240 16.162 39,19 25.078 60,81 F

2

Dukungan

Layanan

Perkantoran

313.950 261.675,953 83,35 52.274,047 16,65 F

Realisasi IKU = (% penyerapan anggaran x

11,86%) + (% efisiensi x 34,96%) + (%

pencapaian keluaran x 53,18%)

Realisasi IKU = (% penyerapan anggaran x 29,34%) + (% pencapaian keluaran x 70,66%)




Halaman 356

3 Layanan

Perkantoran 14.515.369 13.629.283,981 93,90

886.085,01

9 6,10 F

4

Perangkat

Pengolah Data

dan

Komunikasi

153.913 147.757 96,00 6.156 4,00 F

5

Peralatan dan

Fasilitas

Perkantoran

82.153 75.594,585 92,02 6.558,415 7,98 F

Jumlah 15.106.625 14.131.927,169 94,42 974.697,83

1 5,58

Sumber: Diolah dari Laporan POK TA 2016 KPP Badan dan Orang Asing

Tabel 3. di atas menunjukkan setiap varians

belanja untuk masing-masing output kegiatan

diberi label F (Favorable). Hal ini terjadi karena Pemerintah Indonesia menggunakan basis

maksimal dalam menyusun anggaran belanja, yang

artinya anggaran belanja yang dialokasikan kepada

tiap-tiap satuan kerja merupakan batasan

maksimal yang dapat dibelanjakan oleh satker

untuk tahun bersangkutan. Satuan kerja tidak

diperkenankan melakukan belanja dalam jumlah

melebihi yang telah dianggarkan, kecuali jika

terdapat kebutuhan mendesak yang kemudian

dilakukan melalui mekanisme revisi dan disetujui

oleh pemerintah. Oleh karena itu, analisis varians

yang dilakukan pada satuan kerja Pemerintah

hampir selalu menunjukkan jumlah yang

menguntungkan (Favorable). Selain itu, dapat

dilihat jumlah varians (selisih) belanja yang terjadi

pada KPP Badan dan Orang Asing secara

keseluruhan adalah sebesar Rp974.697.831 atau

5,58% dari total anggaran yang ditetapkan. Selisih

pada output database perpajakan (008) adalah

sebesar Rp25.078.000 (60,81%), dukungan

layanan perkantoran (017) sebesar Rp52.274.047

(16,65%), layanan perkantoran (994) sebesar

Rp886.085.019 (6,10%), perangkat pengolah data

dan komunikasi (996) sebesar Rp6.156.000 (4%),

serta peralatan dan fasilitas perkantoran (997)

sebesar 6.558.415 (7,98%).

4.3. Pengukuran dan Penilaian Kinerja KPP

Badan dan Orang Asing

Nilai varians yang semakin kecil

menunjukkan penyerapan anggaran yang semakin

tinggi. Dalam penyusunan Nilai Kinerja Organisasi

(NKO), penyerapan anggaran akan menjadi salah

satu komponen penentu dalam pengelolaan

anggaran yang optimal (IKU 10a-N) yang diukur

berdasarkan persentase kualitas pelaksanaan

anggaran sebagai bagian dari Learning & Growth Perspective pada KPP Badan dan Orang Asing.

Kualitas pelaksanaan anggaran memiliki porsi yang

cukup signifikan, yaitu 10% atau satu per tiga dari

30% total bobot tertimbang perhitungan NKO. Hal

ini juga dipertegas oleh salah satu narasumber,

yaitu staf senior Seksi PDI pada KPP Badan dan

Orang Asing, yang menyatakan bahwa jika dilihat

dari besarnya persentase, IKU kualitas pelaksanaan

anggaran menduduki peringkat ketiga setelah IKU

realisasi penerimaan negara dan extra effort yang

masing-masing berbobot 12,5% dari total bobot

tertimbang perhitungan NKO. Itu artinya di

samping realisasi penerimaan negara dan extra effort yang merupakan IKU utama dari kantor

pelayanan pajak, kualitas pelaksanaan anggaran

lah yang memiliki posisi tertinggi dalam penilaian

kinerja KPP Badan dan Orang Asing.

Berikut ini merupakan hasil penilaian kinerja

triwulan IV tahun anggaran 2016 pada KPP Badan

dan Orang Asing yang menerapkan konsep BSC

yang dijabarkan dan dijelaskan menurut jenis

perspektif dalam NKO-nya.

4.3.1. Perspektif Pemangku Kepentingan

(Stakeholder Perspective)

Menurut Niven (2003), organisasi

nonprofit/publik yang menggunakan BSC dapat

memodifikasi perspektif yang digunakan baik dari

segi jumlah maupun jenis. Modifikasi ini dilakukan

sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam

merefleksikan strateginya secara lebih baik.

Sebagai organisasi pemerintahan, tujuan

didirikannya KPP Badan dan Orang Asing adalah

bukan untuk memaksimalisasi hasil-hasil

keuangan, akan tetapi lebih kepada keseimbangan

pertanggungjawaban keuangan (anggaran) melalui

pelayanan yang diberikan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan (stakeholder) sesuai dengan visi

dan misi organisasi pemerintah. Stakeholder

dimaksud meliputi masyarakat, Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR), Kementerian/Lembaga (K/L),

bahkan termasuk Direktorat Jenderal Pajak sebagai

instansi induk. Mengingat kedudukannya sebagai

organisasi penghimpun pajak, maka perspektif ini

utamanya digunakan untuk menilai kemampuan

KPP Badan dan Orang Asing dalam rangka

mencapai target penerimaan pajak yang menjadi

tanggung jawabnya. Adapun target dan realisasi

terkait perspektif pemangku kepentingan

ditunjukkan pada Tabel 4.




Halaman 357

Tabel 4. Target dan Realisasi Perspektif Pemangku Kepentingan pada NKO

KPP Badan dan Orang Asing Tahun Anggaran 2016

Kode

SS/IKU

Sasaran Strategis/

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi

Bobot

Tertimbang

Indeks

Capaian

Stakeholder Perspective 25,00% 16,40%

1 Penerimaan Pajak Negara yang

Optimal 65,60%

1a-N Persentase realisasi penerimaan

pajak 100,00% 75,20% 50,00% 75,20%

1b-N Persentase realisasi penerimaan

extra effort 100,00% 55,99% 50,00% 55,99%

Sumber: Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP Badan dan Orang Asing TA 2016 (Seksi PDI)

4.3.2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective)

Pelanggan merupakan pihak yang terkait

langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh

suatu organisasi. Pada dasarnya perspektif

pelanggan antara organisasi pemerintahan dengan

organisasi bisnis adalah sama, yaitu mengetahui

bagaimana pelanggan melihat organisasi.

Perbedaannya hanya terletak pada siapa yang

menjadi pelanggannya. Pelanggan utama bagi KPP

Badan dan Orang Asing adalah masyarakat

pembayar pajak atau yang kerap disebut dengan

istilah wajib pajak (WP). Perspektif pelanggan pada

KPP Badan dan Orang Asing sebagai organisasi

pemerintah dinilai melalui tingkat pemenuhan

layanan yang diberikan dan besarnya tingkat

kepatuhan wajib pajak terdaftar baik secara formal

maupun material. Besarnya target dan realisasi

2016 untuk perspektif ini ditunjukkan pada Tabel

5.

Tabel 5. Target dan Realisasi Perspektif Pelanggan pada NKO


Kode

SS/IKU

Sasaran Strategis/


Bobot

Tertimbang

Indeks

Capaian

Customer Perspective 15,00% 13,74%

2 Pemenuhan layanan publik 120,00%

2a-N Persentase realisasi e-Filing 100,00% 216,83% 100,00% 120,00%

3 Kepatuhan wajib pajak yang tinggi 63,21%

3a-N Persentase tingkat kepatuhan formal

wajib pajak 87,00% 70,15% 50,00% 80,63%

3b-N

Persentase tingkat kepatuhan

pembayaran Wajib Pajak Badan dan

OP Non Karyawan

75,00% 34,35% 50,00% 45,80%


4.3.3. Perspektif Proses Internal (Internal Process Perspective)

Perspektif proses internal menunjukkan

rangkaian proses dalam suatu unit organisasi

untuk menciptakan nilai bagi stakeholder dan

customer guna membangun keunggulan organisasi

melalui perbaikan proses internal organisasi

secara berkelanjutan. Dalam perspektif ini,




Halaman 358

organisasi mengidentifikasi proses kunci yang

harus dikelola dengan baik agar terbangun

keunggulan organisasi (Gaspersz, 2006). Pada KPP

Badan dan Orang Asing, komponen perspektif

proses internal yang diperhitungkan dalam NKO

untuk tahun 2016 adalah semua hal yang

mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi

sebagai kantor pelayanan pajak, seperti pelayanan

dan penyuluhan, pengawasan, pemeriksaan, serta

penyidikan dan penagihan yang target dan

capaiannya dijabarkan lebih lanjut pada tabel

berikut.

Tabel 6. Target dan Realisasi Perspektif Proses Internal pada NKO


Kode

SS/IKU

Sasaran Strategis/


Bobot

Tertimbang

Indeks

Capaian

Internal Process Perspective 30,00% 29,18%

4 Peningkatan efektivitas pelayanan

dan penyuluhan 120,00%

4a-N Persentase realisasi kegiatan

penyuluhan 100,00% 150,00% 100,00% 120,00%

5 Peningkatan pengawasan wajib

pajak 56,85%

5a-N Persentase himbauan SPT Tahunan

yang selesai ditindaklanjuti 100,00% 110,94% 33,33% 110,94%

5b-N Persentase himbauan SPT Masa yang

selesai ditindaklanjuti 100,00% 53,35% 33,33% 53,35%

5c-N

Persentase penyelesaian

pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa

Pajak

100,00% 6,25% 33,33% 6,25%

6 Peningkatan efektivitas pemeriksaan 102,21%

6a-N Audit Coverage Ratio 100,00% 93,23% 50,00% 93,23%

6b-N Persentase SKP yang tidak diajukan

keberatan 85,00% 94,51% 50,00% 111,19%

7 Peningkatan efektivitas penyidikan

dan penagihan 110,00%

7a-N Persentase penagihan aktif dengan

pencegahan 100,00% 166,67% 50,00% 120,00%

7b-N Persentase usulan IDLP 100,00% 100,00% 50,00% 100,00%


4.3.4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan

(Learning and Growth Perspective)

Perspektif ini menggambarkan cara untuk

memelihara kemampuan dalam rangka mengubah

dan meningkatkan diri untuk mewujudkan visi

organisasi. Dalam perspektif ini diidentifikasi

infrastruktur yang harus terus-menerus dibangun

organisasi dalam rangka menciptakan

pertumbuhan dan meningkatkan kinerja jangka

panjang organisasi untuk menghimpun

penerimaan pajak negara. Pada KPP Badan dan

Orang Asing, 3 (tiga) hal yang menjadi fokus

penilaian utama dalam perspektif ini adalah

kualitas sumber daya manusia (pegawai),

penyelenggaraan organisasi, serta pelaksanaan

anggaran yang diamanatkan guna mendukung

pencapaian target penerimaan yang cakupan target

dan capaian (lihat Tabel 7).




Halaman 359

Tabel 7. Target dan Realisasi Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan pada NKO


Kode

SS/IKU

Sasaran Strategis/


Bobot

Tertimbang

Indeks

Capaian

Learning & Growth Perspective 30,00% 34,25%

8 SDM yang kompetitif 120,00%

8a-N Persentase pegawai yang memenuhi

standar jamlat 55,00% 83,49% 100,00% 120,00%

9 Organisasi yang kondusif 120,00%

9a-N Persentase mitigasi risiko yang

selesai dijalankan 75,00% 100,00% 100,00% 120,00%

10 Pengelolaan anggaran yang optimal 102,47%

10a-N Persentase kualitas pelaksanaan

anggaran 95,00% 97,35% 100,00% 102,47%


Berdasarkan uraian target dan realisasi NKO

untuk masing-masing perspektif di atas diperoleh

kesimpulan bahwa hasil penilaian kinerja KPP

Badan dan Orang Asing hingga triwulan IV adalah

sebesar 93,57%. Besaran NKO ini termasuk dalam

kategori baik (90%-100%) jika mengacu pada

penjelasan yang disampaikan oleh narasumber

dari Seksi PDI, sebagai pihak yang bertugas

mengumpulkan dan melakukan perhitungan NKO

KPP Badan dan Orang Asing setiap tahunnya.

Persentase tersebut diperoleh atas hasil

konsolidasi dari seluruh nilai kinerja perspektif

(NKP) dalam peta strategis di atas, dimana

perspektif pemangku kepentingan menyumbang

sebesar 16,4% dari total 25%, perspektif

pelanggan sebesar 13,74% dari total 15%,

perspektif proses bisnis sebesar 29, 18% dari 30%,

dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

sebesar 34,25% dari total 30%.

Sebagai satu-satunya yang berhasil

melampaui target dalam NKO, NKP pembelajaran

dan pertumbuhan ditopang oleh 3 (tiga) nilai

sasaran strategis (NSS), salah satunya berasal dari

nilai sasaran strategis pengelolaan anggaran yang

optimal yang diukur berdasarkan persentase

kualitas pelaksanaan anggaran (IKU 10a-N) dengan

nilai sebesar 97, 35% atas target sebesar 95%. IKU

ini mencerminkan penyerapan anggaran sekaligus

pencapaian output pelaksanaan anggaran yang

tercantum dalam DIPA tahun anggaran 2016 KPP

Badan dan Orang Asing.

Realisasi untuk IKU 10a-N sebesar 97,35%

berbeda dengan persentase penyerapan anggaran

pada Tabel 3 yang nilainya hanya sebesar 94,42%.

Narasumber yang dalam hal ini adalah Bendahara

Pengeluaran pada KPP Badan dan Orang Asing

menjelaskan bahwa perbedaan tersebut terjadi

karena angka sebesar 94,42% merupakan nilai

realisasi atas keseluruhan anggaran dalam DIPA

yang mencakup seluruh jenis belanja, baik belanja

pegawai (51), belanja barang (52), maupun belanja

modal (53). Adapun untuk menghitung persentase

kualitas pelaksanaan anggaran dalam IKU 10a-N

pada sasaran strategis pengelolaan anggaran yang

optimal, penyerapan anggaran hanya terbatas pada

realisasi belanja barang dan modal saja untuk

kemudian dihitung bersama dengan pencapaian

keluaran (output) dalam DIPA.

Mengingat KPP Badan dan Orang Asing tidak

memiliki pagu kontrak untuk TA 2016, maka

perhitungan realisasi IKU 10a-N dapat dijabarkan

sebagai berikut:




Halaman 360

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

158 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Surat

Edaran Nomor SE-32/MK.1/2015 dan S-

236/PJ.013/2016 ditegaskan bahwa persentase

kualitas pelaksanaan anggaran dalam IKU satker

sedikitnya harus mencapai 95% (sembilan puluh

lima persen) dari yang telah dianggarkan. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun KPP Badan dan

Orang Asing masih memiliki varians belanja

sebesar Rp974.697.831 atau 5,58% dari total

anggaran, namun realisasi sasaran strategis

pengelolaan anggaran yang optimal sebesar

97,35% telah berhasil melampaui target yang

ditetapkan dan telah berhasil memberikan

kontribusi yang maksimal, sebesar 10%, bagi

proses penilaian kinerja (NKO) KPP Badan dan

Orang Asing untuk tahun anggaran 2016.

Perolehan NKO sebesar 93,57% mencerminkan

keberhasilan KPP Badan dan Orang Asing dalam

menjalankan kinerjanya dengan baik terlebih lagi

melalui proses pelaksanaan dan pengelolaan

anggaran yang efisien yang tercermin dari adanya

varians sebesar Rp974.697.831.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti

lakukan kepada Bendahara Pengeluaran KPP

Badan dan Orang Asing, varians belanja pada KPP

Badan dan Orang Asing yang terjadi utamanya

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Dikeluarkannya 2 (dua) Instruksi Presiden RI,

yaitu nomor 4 dan 8 tahun 2016 terkait

penghematan dan pemotongan belanja K/L

dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2016.

2. Mekanisme revisi anggaran yang cukup sulit

dan memakan waktu terutama untuk revisi

anggaran yang menjadi kewenangan

Direktorat Jenderal Anggaran.

3. Anggaran Belanja Pegawai tidak boleh

direvisi ke jenis belanja lainnya karena

mengantisipasi terjadinya pagu minus pada

akhir tahun anggaran.

4. Adanya selisih harga belanja barang akibat

perbedaan standar biaya yang digunakan

dalam penyusunan anggaran dengan yang

terjadi di lapangan.

5. Pengadaan barang modal (996 dan 997)

dengan spesifikasi dan kualitas yang sama

namun dengan harga lebih rendah yang

dilakukan oleh Pejabat Pengadaan untuk TA

2016 (efisiensi).

Salah satu faktor penyebab terjadinya varians

dalam anggaran belanja yang perlu mendapat

penekanan dari penjelasan tersebut adalah perihal

revisi anggaran dalam DIPA yang masih terhitung

sulit untuk dijalankan bukan hanya bagi KPP Badan

dan Orang Asing sendiri namun juga untuk hampir

seluruh satker pemerintahan. Jarak antara proses

perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran

yang cukup lama, perubahan keadaan

atau perubahan prioritas yang tidak diantisipasi

pada saat proses perencanaan, perubahan

metodologi pelaksanaan kegiatan, perubahan

kebijakan pemerintah dalam tahun anggaran

berjalan seperti penghematan anggaran adalah

beberapa alasan yang dibenarkan dalam

melakukan revisi anggaran. Namun, munculnya

stereotype yang menyebutkan bahwa revisi adalah

bentuk ketidakbecusan dalam penganggaran yang

dilakukan oleh satker serta dengan adanya

pembagian kewenangan revisi dalam tiga level,

yaitu kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran

(KPA), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Anggaran

(DJA), menjadi halangan yang cukup besar bagi

satker untuk melakukan revisi jika dihadapkan

pada sisa tahun pelaksanaan anggaran yang relatif

singkat.

Tiap kewenangan revisi, baik berupa

pergeseran, penambahan, maupun pengurangan

memiliki ruang lingkup dan persyaratan yang

berbeda. Makin tinggi tingkatannya. maka akan

semakin rumit persyaratan serta semakin banyak

waktu yang dibutuhkan hingga revisi selesai dan

belanja dapat dilaksanakan kembali. Sementara di

sisi lain, waktu terus berjalan dan target

penyerapan harus terus dikejar demi penilaian

kinerja yang baik bagi organisasi.

Mekanisme revisi anggaran yang terbilang

rumit dan memerlukan waktu yang tidak sedikit ini

seharusnya bisa dijadikan sebagai bahan

pembelajaran bagi para pihak pengelola keuangan

pada KPP Badan dan Orang Asing untuk lebih

mengoptimalkan penggunaan Arsitektur dan




Halaman 361

Informasi Kinerja (ADIK) agar keterkaitan antara

input, output, dan kegiatan dalam RKA-K/L yang

disusun untuk tahun-tahun berikutnya dapat

terlihat semakin jelas. Pada akhirnya anggaran

dapat dialokasikan secara efektif dan efisien sesuai

dengan kebutuhan, tingkat varians anggaran

belanja dapat ditekan, serta senantiasa dapat

memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian

target nilai kinerja organisasi setiap tahunnya.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini disusun untuk mengidentifikasi

dan menunjukkan pengaruh varians yang terjadi

antara anggaran dan realisasi belanja terhadap

capaian kinerja KPP Badan dan Orang Asing TA

2016. Berdasarkan hasil dan pembahasan, varians

belanja yang terjadi pada KPP Badan dan Orang

Asing adalah sebesar Rp974.697.831 atau sama

dengan 5,58% dari total anggaran belanja yang

dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) TA 2016.

Varians anggaran belanja untuk tahun

anggaran 2016 tersebut utamanya disebabkan oleh

terbitnya dua Instruksi Presiden RI, yaitu nomor 4

dan 8 tahun 2016, terkait penghematan dan

pemotongan belanja K/L dalam rangka

pelaksanaan APBN TA 2016 serta mekanisme

revisi anggaran yang cukup sulit dan

menghabiskan waktu terutama untuk revisi

anggaran yang menjadi kewenangan Direktorat

Jenderal Anggaran (DJA). Selain itu, larangan revisi

atas anggaran Belanja Pegawai ke jenis belanja

lainnya guna mengantisipasi terjadinya pagu minus

pada akhir tahun anggaran, adanya selisih harga

belanja barang akibat perbedaan standar biaya

yang digunakan dalam penyusunan anggaran

dengan yang terjadi di lapangan, serta efisiensi

pelaksanaan belanja modal yang dilakukan oleh

pejabat pengadaan KPP Badan dan Orang Asing

juga turut andil dalam menciptakan varians

anggaran belanja tersebut.

Namun demikian, dibalik varians anggaran

belanja yang terjadi, sasaran strategis pengelolaan

anggaran yang optimal sebesar 97,35%, yang

dihitung berdasarkan penyerapan anggaran dan

tingkat capaian output, mampu melampaui target

yang semula telah ditetapkan (95%). KPP Badan

dan Orang Asing juga terbukti telah menjalankan

kinerjanya dengan baik. Hal ini tercermin dari

capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 2016

sebesar 93,57% dimana penyerapan anggaran dan

pencapaian output ikut menyumbangkan

kontribusi proporsi maksimalnya, yaitu sebesar

10% dari total bobot tertimbang NKO.

Semakin kecil varians mengindikasikan

semakin baiknya tingkat penyerapan/realisasi

anggaran belanja. Meskipun proporsi penilaian

yang diberikan untuk realisasi anggaran dalam

perhitungan NKO hanya sebesar 10%, namun

bukan berarti hal tersebut lantas dapat diabaikan

dan dipandang sebelah mata. Proporsi tersebut

merupakan peringkat ketiga bobot paling besar

dalam penilaian kinerja setelah realisasi

penerimaan pajak dan extra effort sebesar masing-

masing 12,5%. Hal tersebut secara tidak langsung

menunjukkan bahwa tingkat varians berperan

sangat signifikan terhadap penilaian kinerja

organisasi (KPP Badan dan Orang Asing).

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti,

meskipun pengelolaan anggaran telah optimal dan

output telah tercapai serta berdampak pada nilai

kinerja organisasi yang baik, namun keberadaan

varians belanja yang cukup signifikan sebesar

Rp974.697.831 seharusnya dapat dihindari atau

paling tidak dikendalikan pada level yang lebih

rendah. Sisa dana tersebut harusnya dapat

dimanfaatkan dan dikelola secara bijak untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak

lainnya apabila perencanaan anggaran telah

menggunakan mekanisme dan metode yang tepat.

Penulis memberi rekomendasi agar ke

depannya para pihak yang terlibat dalam proses

penyusunan anggaran pada KPP Badan dan Orang

Asing kembali meninjau dan mendiskusikan

apakah alokasi belanja telah didistribusikan pada

pos-pos yang tepat dan nantinya benar-benar

dapat terealisasi sebelum mengajukan usulan

anggaran ke tingkat yang lebih tinggi. Penyusunan

anggaran juga harus memenuhi kriteria Arsitektur

dan Informasi Kinerja (ADIK) mengingat terdapat

jenis belanja yang tidak dapat direvisi

sembarangan ditambah proses revisi yang cukup

rumit serta membutuhkan waktu yang tidak

sebentar. Jangan sampai terdapat pos belanja

dengan tingkat varians yang tinggi sedangkan ada

pos belanja lain yang kekurangan dana akibat

lemahnya proses penganggaran. Jika konstruksi

ADIK yang mulai diimplementasikan dalam proses

penganggaran di lingkungan Direktorat Jenderal

Pajak telah diadaptasi dengan baik maka bukanlah

hal mustahil anggaran negara yang berkualitas dan

tepat guna dapat terealisasi dalam waktu singkat.

Tanpa adanya perbaikan dan perubahan

yang nyata dalam perencanaan dan penyusunan

anggaran, akumulasi jumlah varians anggaran akan

semakin membengkak. Yang artinya sejumlah dana

yang digelontorkan tidak akan tepat sasaran akibat

tidak menerapkan ADIK dalam penyusunannya.

Selain itu, akan adanya dana menganggur di

kas negara yang sebenarnya dapat dimanfaatkan

untuk melaksanakan program-program

pemerintah yang terkendala masalah pendanaan

bisa saja terjadi. Seperti yang kita ketahui bersama,

pemerintah selalu mengambil kebijakan anggaran

defisit sebagai pilihan utama dimana sebagian dana

yang tidak dibiayai dari penerimaan negara

biasanya berasal dari utang. Setiap rupiah dana

yang disediakan dari utang pemerintah harus




Halaman 362

dibayar kembali ditambah bunga yang telah

ditentukan. Dengan kata lain, ketika varians terjadi,

pengelolaan anggaran yang dilakukan pemerintah

menjadi tidak efektif dan justru mengarah pada

pemborosan sumber daya keuangan.

Di sisi lain, mengingat belanja negara

merupakan salah satu sumber utama penggerak

perekonomian, rendahnya tingkat realisasi

anggaran yang ditandai dengan besarnya varians

yang terjadi pada belanja pemerintah

menyebabkan total pembentukan modal atau

investasi sebagai salah satu stimulus pertumbuhan

ekonomi menjadi semakin berkurang. Hal ini dapat

berdampak pada terhambatnya peluang

penyediaan tenaga kerja. Oleh karena itu, sangat

bijak rasanya apabila saran tersebut mampu

didengarkan dan ditindaklanjuti demi keuangan

negara yang semakin baik di masa mendatang.

Selain saran dan implikasi di atas, peneliti

menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari

kata sempurna dan memiliki banyak keterbatasan

dan kelemahan, yang salah satu di antaranya

terlihat dari penggunaan data anggaran dan

realisasi belanja serta Nilai Kinerja Organisasi

(NKO) yang hanya menggunakan satu tahun

anggaran saja (2016), sehingga data historis tidak

tercakup dalam penelitian. Penulis juga

mengumpulkan data primer hanya melalui

kegiatan wawancara yang dilakukan secara tidak

langsung, sehingga dimungkinkan jika terjadi

kesalahan intepretasi pada saat penyusunan

penelitian ini. Ditambah lagi dengan capaian

kinerja organisasi yang hanya dilihat dari Nilai

Kinerja Organisasi sebagai suatu indikator tunggal,

tanpa mempedulikan kemungkinan adanya

variabel lain yang mungkin ikut mempengaruhi

dalam pelaksanaannya.

PENGHARGAAN

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih

kepada KPP KPP Badan dan Orang Asing dan pihak

lain yang telah memberikan kontribusi berupa

sumbang saran dan kontribusi lainnya terhadap

penyelesaian penulisan penelitian ini yang tidak

dapat disebutkan satu per satu. Segala isi,

pemikiran, dan hasil penelitian yang terdapat

dalam penelitian ini adalah sepenuhnya tanggung

jawab penulis termasuk kesalahan yang

kemungkinan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan

Keuangan. (2016). ADIK: Perencanaan Anggaran Berbasis Outcome. Jakarta: Biro

Perencanaan dan Keuangan Sekretariat

Jenderal Kementerian Keuangan.

Datar, Srikant M., George Foster, Charles T.

Horngren. (2006). Akuntansi biaya, edisi 12. Erlangga: Jakarta.

Emsley, David. (2000). Variance analysis and

performance: Two empirical studies. Accounting, Organizations and Society 25

(2000) 1-12.

Garrison, Ray H. & Eric W. Noreen (2008).

Managerial Accounting (14e). Irwin McGraw-

Hill: North America (GN).

Granof, Michael H. (2005). Government and Non-For-Profit Accounting Third Edition. United

States: John Wiley & Sons, Inc.

Hansen, Don R. & Mowen Maryanne M. (2007).

Managerial Accounting 8th Edition. USA:

Thomson South-Western.

Husain, Arinna Pricilia. (2014). Analisis Varians Biaya Produksi sebagai Alat untuk Mengukur Tingkat Efisiensi Biaya Produksi pada UD. Berkat Anugrah. Jurnal EMBA, Vol. 2 No.3

September 2014, Hal. 1129-1138.

Instruksi Presiden RI Nomor 4 tahun 2016 tentang

Langkah-langkah Penghematan Belanja

Kementerian/Lembaga dalam rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Instruksi Presiden RI Nomor 8 tahun 2016 tentang

Langkah-langkah Penghematan Belanja

Kementerian/Lembaga dalam rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran

2016.

Jurusan Pendidikan Akuntansi-Universitas Negeri

Yogyakarta. Balanced Scorecard sebagai Alat Evaluasi Kinerja Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal

Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. VI No.1

tahun 2008, Hal. 12-24.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor

467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan

Kinerja di Lingkungan Kementerian

Keuangan.

Laporan Kinerja 2016 Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan Kinerja 2016 Kementerian Keuangan.

Lastowo, Hendra. (2010). Evaluasi Anggaran Belanja Sebagai Alat Pengendalian Keuangan. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Luckett, P. F. & Eggleton, I. R. C. (1991). Feedback

and management accounting: A review of

research into behavioral consequences.

Accounting, Organizations and Society, 16(4),

371±394.

Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik.

Yogyakarta: Andi.

Media Indonesia (2017). Batasan Defisit 3% Masih Akomodatif. http://mediaindonesia.com/read

/detail/112509-batasan-defisit-3-masih-

akomodatif diakses pada 4 Mei 2018.

Nordiawan, Deddi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

158/PMK.02/2014 tentang Tata Cara

Pemberian Penghargaan dan Pengenaan




Halaman 363

Sanksi atas Pelaksanaan Anggaran Belanja

Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Sonnentag, Sabine and Michael Frese. (2001).

Psychological Management of Individual Performance. USA: John Wiley & Sons, Ltd.

Surat Edaran Nomor SE-32/MK.1/2015

tentang Tata Cara Pengukuran Indikator

Kinerja Utama Penyerapan Anggaran dan

Pencapaian Output Belanja di Lingkungan

Kementerian Keuangan.

Surat Sekretariat Jenderal DJP Nomor S-

236/PJ.013/2016 tentang Permintaan

Prognosa Penyerapan Anggaran Tahun

Anggaran 2016.

UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Witjaksono, Armanto. (2013). Akuntansi Biaya.

Edisi Revisi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

World Bank. (2007). Budgeting. USA.

6. Analisis Varians Anggaran untuk Pengukuran Kinerja

Documents