Putusan Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 22 PUTUSAN NOMOR 557/PDT/2017/PT.BDG. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BEKASI, Berkantor di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Delta Mas, Cikarang Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1001/1466/Huk, tanggal 19 April 2017 yang didaftarkan pada Kepniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 605/SK/2017/PN.Bks., tanggal 2 Mei 2017 dikuasakan kepada 1. H. ALERX SATUDY, S.H. M.M., 2. MAMAN SUHARDIMAN, S.H., 3. IGNATIA TITI RAHAYU TM, S.H., 4. ENGKI NUGROHO, A.Md., 5., HENGKY NAPOLEON, Sm. Hk. kesemuanya berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMBANDING semula TERGUGAT ; L a w an : YAKOEB ADRIANTO, tempat tanggal lahir, Cikarang 05 Juni 1945, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jalan Perdana Nomor 13 Rt 005 Rw 002, Desa / Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil pada tanggal 6 Maret 2017 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 April 2017 No. 479/SK/PN.Bks dikuasakan kepada DALIM SUDARMA SPd, tempat tanggal lahir, Bekasi, tanggal 2 Desember 1941, laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Putusan Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 22
PUTUSAN
NOMOR 557/PDT/2017/PT.BDG.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :
BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN BEKASI, Berkantor di Komplek
Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Delta
Mas, Cikarang Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor 1001/1466/Huk, tanggal 19 April 2017 yang
didaftarkan pada Kepniteraan Pengadilan Negeri Bekasi
Nomor 605/SK/2017/PN.Bks., tanggal 2 Mei 2017
dikuasakan kepada 1. H. ALERX SATUDY, S.H. M.M., 2.
MAMAN SUHARDIMAN, S.H., 3. IGNATIA TITI RAHAYU
TM, S.H., 4. ENGKI NUGROHO, A.Md., 5., HENGKY
NAPOLEON, Sm. Hk. kesemuanya berkedudukan di
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa
Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.
untuk selanjutnya disebut sebagai :
PEMBANDING semula TERGUGAT ;
L a w an :
YAKOEB ADRIANTO, tempat tanggal lahir, Cikarang 05 Juni 1945, laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Pensiunan, Alamat di Jalan Perdana Nomor 13 Rt 005 Rw
002, Desa / Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak
Tenggara, Kota Pontianak. Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Insidentil pada tanggal 6 Maret 2017 yang
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi
tanggal 6 April 2017 No. 479/SK/PN.Bks dikuasakan
kepada DALIM SUDARMA SPd, tempat tanggal lahir,
Bekasi, tanggal 2 Desember 1941, laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan
Putusan Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 2 dari 22
Pensiunan, Alamat di Kp.Pelaukan Rt 002/002 Desa
Karangrahayu, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten
Bekasi, Untuk selanjutnya disebut sebagai :
TERBANDING semula PENGGUGAT ;
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :
1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 8 Desember
2017 Nomor 557/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak
tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi,
tanggal 29 Agustus 2017, Nomor 200/Pdt.G/2017/PN.Bks ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20
Maret 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada
tanggal 7 Maret 2017 serta tercatat dalam register perkara Nomor
200/Pdt.G/2017/PN.Bks, dimana Penggugat telah mengemukakan dalil
gugatannya sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat Terlahir dari perkawinan yang syah antara H. Sebleng
Bin Naiyam (telah meninggal dunia pada tahun 1987 di Tanah Suci Mekkah
ketika sedang melaksanakan Ibadah Haji) dengan seorang perempuan
bernama Hj. Emi Binti Abdulah (telah meninggal dunia). Dan Pengggugat
adalah satu-satunya anak kandung H Sebleng Bin Naiyam.
2. Bahwa H Sebleng Bin Naiyam Almarhum (Bapak Kandung Penggugat
selain menikah dengan ibu penggugat pernah menikah 3 (tiga) kali berturut-
turut :
a. dengan seorang Perempuan nama tidak dikenal, cerai mati dengan
memperoleh 1 (satu) orang anak bernama Syawaludin laki-laki meninggal
saat masih dibawah umur dan tidak memperoleh keturunan, kemudian
menikah lagi dengan :
Putusan Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 3 dari 22
b. seorang perempuan bernama Engkoy Rokayah telah meninggal cerai
mati dengan tidak memperoleh keturunan, kemudian menikah lagi
dengan :
c. seorang perempuan bernama Hj Saniah telah meninggal dunia dengan
tidak memperoleh keturunan.
3. Bahwa orang tua penggugat semasa hidupnya memiliki sebidang tanah
darat berlokasi di Kampung Pelaukan RT. 002/001 Desa Karangrahayu
seluas 3805 M2 (Tiga ribu delapan ratus lima meter persegi) Persil Nomor
43 Kohir C Nomor 623 Tercatat Atas Nama Sebleng Bin Naiyam.
4. Bahwa tanah milik orang tua penggugat seluas 3805 M2 (Tiga ribu delapan
ratus lima meter persegi) telah dimutasi kepada :
a. Siti cs Abdul Karim dan pada tahun 1997 telah Bersertipikat melalui
program pemerintah yaitu program ajudikasi dengan nomor sertipikat M.
113 atas nama : 1. Siti 2. Abdul Karim Luas 715 m2 (tujuh ratus lima
belas meter persegi)
b. Siti. Nomor Sertipikat M.620 atas nama Siti Luas 1820m2 (Seribu
delapan ratus duapuluh meter persegi).
c. adapun tanah seluas 1270 M2 (Seribu Dua Ratus Tujuh Puluh Meter
Persegi) sampai saat ini belum pernah dibuatkan Sertipikat karena
berdiri bangunan Sekolah dasar Negeri yaitu Sekolah dasar Negeri
Karangrahayu 01 (yang menjadi sengketa dalam perkara ini), dan untuk
selanjutnya disebut Tanah Sengketa seluas lebih kurang 1270 M2
(Seribu Dua Ratus Tujuh Puluh Meter Persegi)Nomor persil 43 C Nomor
623 SPPT Nomor 3218.061.002.001.0067.0 tertulis atas nama Sebleng
Bin Naiyam.
5. Bahwa tanah sengketa tersebut di atas semasa orang tua penggugat masih
hidup telah digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan Belajar Mengajar
sehingga pada tahun 1961 dibangun dan didirikan Sekolah DasarNegeri.
Pada saat ini masih wilayah Desa Sukaraya Kecamatan Cikarang dan
sekolah tersebut bernama SDN Sukaraya, selanjutnya pada Tahun 1982
Desa Sukaraya di mekarkan, lokasi tanah sengketa berada diwilayah Desa
Karangrahayu Kecamatan Cikarang sehingga SDN Sukaraya berubah
namanya menjadi SDN Karangrahayu selanjutnya pada tahun 2002 terjadi
pemekaran Kecamatan Cikarang, wilayah Desa Karangrahayu berada di
Putusan Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 4 dari 22
wilayah kecamatan Karangbahagia sehingga SDN Karangrahayu menjadi
Sekolah Dasar Negeri 01 sampai saat ini.
6. Bahwa sampai saat ini tanah sengketa tersebut masih berdiri Bangunan
Sekolah Dasar Negeri 01 dan belum pernah dibayarkan atau diberikan uang
ganti rugi kepada penggugat (selaku Ahli waris yang Syah).
7. Bahwa sekolah tersebut adalah sekolah pemerintah dan merupakan
tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bekasi (Tergugat) maka sudah
sewajarnya Penggugat minta tanggungjawab terhadap penggugat , untuk
membayar ganti rugi kepada penggugat.
8. Bahwa karena tergugat sampai saat ini belum memberikan ganti rugi
sementara penggugat sudah berulang kali meminta ganti rugi namun tidak
ada respon dari tergugat maka bisa digolongkan tergugat sudah ingkar
kewajiban oleh karenanya berkenan kiranya Pengadilan Negeri Bekasi
menyatakan serta menghukum tergugat untuk memberikan ganti rugi
kepada penggugat.
9. Bahwa perbuatan tergugat yang belum bersedia memberikan ganti rugi
kepada penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat baik
kerugian Materil dan Immateril, adapun kerugian materil yang diderita
penggugat rinciannya sebagai berikut :
- Luas tanah 1270 M2
- Harga Pasaran tanah Rp. 1.750.000,- per meter persegi.
Jadi kerugian penggugat adalah : Luas tanah x Harga tanah = seribu dua
ratus tujuh puluh dikali satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah = Rp.
2.222.500.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu
rupiah).
10. Bahwa untuk menghindari gugatan penggugat tidak sia-sia dikemudian hari
dan adanya kekhawatiran, tergugat tidak mau melakukan ganti rugi yang
diderita oleh penggugat maka wajar kiranya penggugat memohon ke
Pengadilan Negeri Bekasi agar di letakan Sita Jaminan (Conservatoir
Beslaag) terhadap Tanah yang menjadi objek sengketa serta menghentikan
sementara proses belajar mengajar di atas tanah sengketa dan atau
mengalihkan proses belajarmengajar di luar tanah yang dipersengketakan.
11. Bahwa gugatan Penggugat berdasar Hukum dan memenuhi unsur pasal
180 HIR, maka mohon kiranya pengadilan Negeri Bekasi menyatakan
Putusan Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 5 dari 22
Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada
Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka dengan segala kerendahan
hati penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini agar memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut :
PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya .
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan Ahli waris yang
Berhak Mewaris dari Almarhum H Sebleng Bin Naiyam.
3. Menyatakan tanah tersebut dalam butir 3 (tiga) gugatan ini adalah harta
warisan dari H Sebleng Bin Naiyam (Milik H Sebleng Bin Naiyam)
4. Menyatakan Tergugat telah Ingkar kewajiban.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan / membayar uang ganti rugi
dalam butir 9 (sembilan) gugatan ini uang sejumlah Rp. 2.222.500.000,-
(dua milyar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang
telah diletakan Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah sengketa.
7. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij
Voorraad).
8. Biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDIAIR :
Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya.
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Mei 2017 dipersidangan, yang pada
pokoknya menyatakan, sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
bahwa, kami menolak dengan tegas segala apa yang dikemukakan oleh
Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas-tegas kami
akui dalam Eksepsi ini.
1. Gugatan Diskualifikasi in Person (Gemis aanhoedanigheid)
Bahwa merujuk apa yang disampaikan M. Yahya Harahap, SH., dalam
bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Putusan Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 6 dari 22
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Jakarta : Sinar Grafika. 2005 : 111-
112, dinyatakan bahwa salah satu bentuk cacat error in persona adalah
diskualifikasi in person atau apabila pihak penggugat adalah orang yang
tidak memenuhi syarat yang diakibatkan diantaranya oleh 2 hal sebagai
berikut : 1) Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang
dipersengketakan, 2) Tidak cakap melakukan tindakan hukum.
Oleh karena dalam dalil gugatan Penggugat mengakui sebagai ahli waris
namun didalam posita Penggugat tidak diuraikan atas dasar apa Penggugat
sebagai ahli waris sedangkan Penggugat selaku umat Islam berkaitan
dengan adanya pengakuan secara hukum diperlukan adanya suatu
keabsahan hukum berupa penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama,
apakah benar Penggugat sebagai ahli waris dari Sebleng bin Naiyam,
sedangkan didalam posita Penggugat tidak pernah mendalilkan tentang
adanya pemeriksaan tentang status penggugat sebagai ahli waris sehingga
dengan demikian gugatan penggugat telah berakibat gugatan Penggugat
menjadi tidak berdasar dan tidak lengkap, dengan demikian gugatan harus
dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.
Bahwa kedudukan Penggugat yang tidak memiliki kapasitas (legal standing)
ini patut untuk dikualifikasikan sebagai cacat error in persona, yang
sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dengan merujuk M. Yahya
Harahap (2005:111), bahwa apabila yang bertindak sebagai Penggugat
orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena disebabkan
Penggugat dalam kondisi tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara
yang disengketakan, maka sudah selayaknyalah gugatan tersebut harus
dinyatakan cacat formal karena mengandung diskualifikasi in person.
Bahwa permasalahan mengenai pentingnya kapasitas (legal standing) dari
suatu pihak yang berperkara khususnya Penggugat juga telah diangkat
menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana putusan Nomor
294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 juncto putusan Pengadilan Tinggi
Bandung Nomor 114/1970/Perd/PTB tanggal 10 Nopember 1970 juncto PNI
Bandung Nomor 215/1967/Sipil tanggal 4 Juni 1968 yang menyatakan
bahwa suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai
hubungan hukum dengan apa yang digugatnya, sehingga gugatan yang
secara salah diajukan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)
Putusan Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 7 dari 22
Bahwa dalil Penggugat yang hanya menarik Tergugat sebagai Kepala
Daerah dalam hal ini Bupati Bekasi sebagai pihak Tergugat, membuat
gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak.
Bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa, tidak hanya Tergugat, yang
bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan atas obyek sengketa
melainkan banyak pihak yang seharusnya ditarik pula oleh Penggugat
sebagai pihak tergugat.
Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahjucnto Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah telah nyata dijelaskan bahwapengelola barang milik
daerah adalah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan
barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan
dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
Kepala Daerah dalam melaksanakan pemegang kekuasaan pengelolaan
barang milik daerah mempunyai wewenang antara lain, menetapkan
penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan atau
bangunan.
Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah, Kepala Daerah
dibantu oleh:
a. Sekretaris daerah selaku pengelola;
b. Kepala perangkat daerah selaku Pengguna;
c. Kepala UPTD selaku kuasa pengguna;
d. Penyimpan barang dan pengurus barang.
Dilihat dari kewenangannya maka kepala perangkat daerah sebagai
pengguna barang, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan yang
mempunyai tugas dan tanggung jawabnya dibidang pendidikan berwenang
antara lain mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan
dan penggunaan barang milik daerah dan mengajukan usul
pemindahtanganan tanah dan atau bangunan.
Bahwa oleh Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna sesuai ketentuan di
atas, maka gugatan penggugat dengan tidak mengikutsertakan Kepala
Dinas Pendidikan sebagai pihak, berarti gugatan Penggugat kurang pihak.
Putusan Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 8 dari 22
Padahal, Kepala Dinas Pendidikan sebagai Pengguna Barang yang
bertanggung jawab atas penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan tanah dan atau bangunan.
Bahwa selaras dengan apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH.,
(2005: 112) :
Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak
yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat :
a. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai
penggugat atau ditarik tergugat;
b. oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk
plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang
pihaknya.
Hal tersebut juga mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 juncto putusan PT Samarinda
Nomor 178/1983 tanggal 21 September 1984 juncto PN Samarinda Nomor
96/1982 tanggal 5 Maret 1983 yang menyatakan bahwa karena tidak
menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan
dinyatakan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis
consortium.
Yurisprudensi tersebut semakin diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah
Agung RI yang lain dalam putusan Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18
September 1983 juncto putusan PT Bandung Nomor 454/1982 tanggal 9
Juni 1983 juncto putusan PN Bandung Nomor 6/1982 tanggal 25 Agustus
1982 yang menyatakan bahwa judex factie salah menerapkan tata tertib
beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak
ditarik menjadi pihak di dalam suatu perkara.
Hal senada juga ditegakkan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang
lain yaitu dalam putusan Nomor 621 K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang
menyatakan bahwa dengan tidak menarik pihak ketiga yang memiliki
keterkaitan dengan gugatan yang diajukan penggugat maka mengandung
cacat plurium litis consortium.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa
gugatan Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium atau kurang
pihak.
3. Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscuur Libel)
Putusan Nomor 557/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 9 dari 22
Bahwa Gugatan Penggugat telah kabur/tidak jelas atau Obscuurer libelli,hal
ini dikarenakan obyek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh
Penggugat dalam gugatannya ternyata tidak ditulis/dicantumkan alas hak
atas objek sengketa berupa Surat Tanahnya baik sertifikat tanah hak milik,
padahal yang diperlukan dalam pembuktian sengketa atas tanah yang harus
diajukan adalah bukti formil.
Bahwa dalam sengketa tanah diperlukan penjelasan dalam gugatan
mengenai alas hak atau surat yang mempuyai kekuatan pembuktian yang
kuat berupa sertifikat sebagai alas hak yang sah.
Bahwa dalil gugatan yang mengklaim alas hak didasarkan atas persil dan
pengakuan sepihak semata, tidak bisa dijadikan alas hak yang mempunyai
kekuatan pembuktian yang kuat, terlebih dinyatakan belum pernah