Soemiarno 2006 Soemiarno 2006 1 BAB V BAB V NEGARA DAN KONSTITUSI
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 11
BAB VBAB V
NEGARA DAN KONSTITUSI
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 22
NEGARANEGARA
• NEGARA menurut etimologi• Stall (Belanda dan Jerman)• State (Inggris)• Etal (Prancis)• Stall atau Etal dari bahasa Latin:
Status atau Statum, artinya menaruh dalam keadaan berdiri, membuat berdiri
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 33
Beberapa Definisi Negara• Logemann: Ormas dgn kekuasaannya mengatur
masyarakat.• Weber: Struktur politik (ada hukum utk
komuniti manusia berlaku dlm wilayah, memaksa agar tertib, serta monopoli memiliki & penggunaan senjata)
• Georg Jellinek: organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu
• Roger H. Soltau: alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat
• KBBI (1): org di suatu wilayah yg mempunyai kekuasaan tertinggi yg sah & diatati oleh rakyat
• KBBI (2): kelompok sosial yg menduduki wilayah tertentu yg diorganisasi dibawah lembaga politik & pemerintah yg efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat hingga berhak menentukan Tujuan Nasinal
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 44
Teori terjadinya Negara Teori terjadinya Negara (1)(1)
1. Theokrasi kedaulatan neg. dari Tuhan- Theokrasi Primintip (langsung): kekuasaan
berasal dari Tuhan diturunkan langsung kpd seseorang dianggap sebagai keturunan Tuhan ( Raja Airlangga penjelmaan Dewa Wisnu)
- Theokrasi Modern (tdk langsung): kekuasaan berasal dari Tuhan diturunkan kpd seseorang yg memerintah karena suatu kejadian
2. Kekuatan/Macht Teory dominasi “kelompok kuat” thp “kelompok lemah”, neg: resultante positif dari sengketa & penaklukan
3.Integralistik susunan masyarakat yang begitu erat berhubungan satu dengan lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis, negara menjamin keselamatn hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tak dapat dipisahkan.
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 55
Teori terjadinya Negara (2)Teori terjadinya Negara (2)
4.Perjanjian (kontrak sosial)- Thomas Hobbes Negara Kekuasaan
(Laviathan) utk hilangkan “Homo homini lupus” manusia menyerahkan hak2nya pada seseorang atau dewan & memberikan keabsahan. Teori ini meletakkan dasar2 negra mutlak.
- John Locke manusia hidup bebas & sederajat kekuasan tidak bersifat mutlak. hak yg tdk hilang “life, liberty, estate” melindungi hak2 kodrati.
- Jean Jacques Rousseau negara/badan korporatif-kolektif dibentuk utk menyatakan kemauan umumnya & ditujukan utk kebahagian bersama, namun harus memperhatikan kepentingan idividual
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 66
Unsur_Unsur Negara berdasar Konvensi Unsur_Unsur Negara berdasar Konvensi Montevideo 1933(1)Montevideo 1933(1)
• Wilayah yurisdiksi territorial: daratan, perairan dan dirgantara
• Penduduk/warganegara substratum personil (dibahas tersendiri)
• Pemerintah yg Berdaulat1) Pengertian Luas: keseluruhan badan kenegaraan yg
menjalankan kekuasaan negara2) Pengertian Sempit: aparat yg menjalankan pemerintahan
(eksekutip)3) Pengertian Lebih Sempit: Kepala Pemerintahan atau
Pemimpin Kabinet (Presiden)
• Kesanggupan berhubungan dengan negara lain
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 77
Unsur-Unsur Negara Unsur-Unsur Negara menurut menurut Oppenheim-LauterpachtOppenheim-Lauterpacht
• Unsur pembentuk negara (konstitutif): wilayah/ daerah, rakyat, pemerintah yang berdaulat
• Unsur deklaratif: pengakuan oleh negara lain
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 88
Tujuan NegaraTujuan Negara• Plato: Memajukan kesusilaan manusia sbg
per-seorangan & makhluk sosial• Roger H.Saltau: Memungkinkan rakyatnya
berkembang serta menyelenggarakan daya cipta sebebas mungkin.
• Harold J. Laski : menciptakan keadaan agar rakyat dapat memenuhi keinginannya
• Thomas Aquinas: untuk mencapai kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan
• Ibnu ‘Arabi: mencapai kehidupan yang baik, jauh dari sengketa dan menjaga intervensi pihak asing
• NKRI: (lihat alinea ke-4 Pembukaan UUD-45)
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 99
Bentuk NegaraBentuk Negara
BENTUK NEGARABENTUK NEGARA
Bentuk negara bentuk organisasi negara itu secara keseluruhan Bentuk negara bentuk organisasi negara itu secara keseluruhan Bentuk pemerintahan bentuk penyelenggaraan pemerintahan (Jimly Bentuk pemerintahan bentuk penyelenggaraan pemerintahan (Jimly
Asshiddiqie)Asshiddiqie) BNBN NEGARA DARI LUAR, BP NEGARA DARI LUAR, BP MELIHAT DARI DALAMMELIHAT DARI DALAM
Tripartit Clasification Bipartit clasification
PLATO
ARISTOTELES
POLYBIOSMACHIAVELLI LEON DUGUIT
JELLINEK
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 1010
TRIPARTIT TRIPARTIT Kriteria Plato & AristotelesKriteria Plato & Aristoteles
Kuantitatif Kuantitatif jumlah yang memerintah jumlah yang memerintah Kualitatif Kualitatif Tujuan yang hendak dicapai Tujuan yang hendak dicapai
GOVERN-GOVERN-MENT BYMENT BY
PLATOPLATO ARISTOTELESARISTOTELES
GOODGOOD BADBAD GOODGOOD BADBAD
ONEONE MonarkhiMonarkhi TiraniTirani MonarkhiMonarkhi TiraniTirani
FEWFEW AristokrasiAristokrasi OligarkhiOligarkhi AristokrasiAristokrasi OligarkhiOligarkhi
MANYMANY DemokrasiDemokrasi MobokrasiMobokrasi PolityPolity DemokrasiDemokrasi
Mon
Demok Tirani
AristOligarkhi
Mobok
SiklusPolybios
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 1111
PLATOPLATO
1.1.Latar Belakang Pemikirannya Latar Belakang Pemikirannya di Yunani pada masa muda Pato sedang di Yunani pada masa muda Pato sedang terjadi kecurangan, kedzoliman, korupsi, dan kemewahan. OKI, Plato terjadi kecurangan, kedzoliman, korupsi, dan kemewahan. OKI, Plato
menjauhkan diri dari kegiatan politik dan kenyataan hidup menjauhkan diri dari kegiatan politik dan kenyataan hidup menghayal. menghayal.
2. Hasil Karya 2. Hasil Karya a. Politeia ( the Republic) a. Politeia ( the Republic) mengenai negara mengenai negara
b. Politicos ( the Stateman) b. Politicos ( the Stateman) Ahli Negara Ahli Negara
c. c. Nomoi ( the Law) Nomoi ( the Law) Undang-Undang Undang-Undang
3. Ajaran 3. Ajaran ideenler (ajaran cita): ideenwereld (D. cita) ideenler (ajaran cita): ideenwereld (D. cita) & & Natuurwereld Natuurwereld (D.alam)(D.alam)
Ideale State (negara sempurna)Ideale State (negara sempurna)
4. Bentuk Negara :4. Bentuk Negara : The Ideal Form (bentuk cita) The Ideal Form (bentuk cita) Mon, Arist, demokrasi Mon, Arist, demokrasi
The Coruption foerm (the generate form) The Coruption foerm (the generate form) Tyrani, Olig, Mobokrasi Tyrani, Olig, Mobokrasi
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 1212
ARISTOTELESARISTOTELES
1. 1. Ajarannya Ajarannya Realis Realisme. Filsapatnya Prima Philosophiame. Filsapatnya Prima Philosophia mencari makna keadilan.mencari makna keadilan.
2. Bentuk Negara ( dalam Politics):2. Bentuk Negara ( dalam Politics):
Ideal Ideal KuantitatifKuantitatif (jumlah orang yang memerintah) (jumlah orang yang memerintah) M, M, A, PoliteiaA, Politeia
Pemerosotan Pemerosotan Kualititatif Kualititatif (Tujuan yang hendak dicapai):(Tujuan yang hendak dicapai):
– Untuk satu orang Untuk satu orang Tyrani / despotic Tyrani / despotic
– Untuk beberapa orang Untuk beberapa orang Oligrakhi (clique form) Oligrakhi (clique form)
– Bukan utk rakyat sluruhnya tapi atas nama rakyat Bukan utk rakyat sluruhnya tapi atas nama rakyat Demokrasi.Demokrasi.
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 1313
BIPARTIT CLASIFICASIONBIPARTIT CLASIFICASION
MACHIAVELLI MACHIAVELLI Monarkhi dan Republik Monarkhi dan Republik
• 1. L1. Latar atar BBelakangelakang di Floren sedang kacau di Floren sedang kacau• 2. Hasil Karya 2. Hasil Karya Discorsi Discorsi memaparkan negara Republikmemaparkan negara Republik• Il Principe Il Principe memaparkan negara monarkhi memaparkan negara monarkhi• 3. Ajarannya:3. Ajarannya: StaatraisonStaatraison (kepentingan Negara) (kepentingan Negara) Kep.Neg. Kep.Neg.
dijadikan ukuran tertinggi perbuatan manusia. :dijadikan ukuran tertinggi perbuatan manusia. :– Kebutuhan WN dapat dipenuhi sejauh tidak merugikan negara (negara Kebutuhan WN dapat dipenuhi sejauh tidak merugikan negara (negara
prioritas utama).prioritas utama).– Penguasa boleh licik dan tidak tepat janji demi negaraPenguasa boleh licik dan tidak tepat janji demi negara– Penguasa siap memberi penghargaan kpd WN yg memakmurkan NegaraPenguasa siap memberi penghargaan kpd WN yg memakmurkan Negara– Aktivitas pol dan diplomatik harus bermuara pada negara.Aktivitas pol dan diplomatik harus bermuara pada negara.
• 4. Bentuk Negara : Republik dan Monarkhi4. Bentuk Negara : Republik dan Monarkhi• 5. Hukum 5. Hukum negara harus memiliki dua landasan utama yaitu Hukum negara harus memiliki dua landasan utama yaitu Hukum
dan militerdan militer
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 1414
Kriteria membedakan Republik dan MonarkhiKriteria membedakan Republik dan Monarkhi
Jellinek Jellinek dilihat dari cara terjadinya pembentukan dilihat dari cara terjadinya pembentukan kemauan Negara. kemauan Negara.
Secara Psikologis Secara Psikologis Monarki Monarki Secara Yuridis Secara Yuridis Republik Republik
Leon Duguit Leon Duguit Penunjukkan kepala negara Penunjukkan kepala negara Herediter Herediter monarkhi monarkhi Pemilihan Pemilihan Republik Republik
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 1515
Bentuk Negara Bentuk Negara & Pemerintahan& Pemerintahan paham modern paham modern
Bentuk Negara :1.Negara kesatuan (unitaris) 2. Negara Sertikat (federasi)Ada juga Serikat negara
Bentuk Pemerintahan:1. Monarkhi2. Republik
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 16161616
PAHAM MODERN
BENTUK NEGARA
BENTUK PEMERINTAHAN
KESATUAN(UNITARIS)
SERIKAT(FEDERASI)
MONARKHI REPUBLIK
NEGARA KESATUAN
SENTRALISASI DESENTRALISASI
TERPUSATOTONOMI DAERAH
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 1717
• Dalam bahasa Inggris, istilah negara kesatuan Dalam bahasa Inggris, istilah negara kesatuan dikenal dengan istilah dikenal dengan istilah unitary stateunitary state, sedangkan , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dalam bahasa Belanda disebut eenheidsstaateenheidsstaat..
• Negara kesatuan merupakan bentuk negara Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertinggi untuk mengatur yang kekuasaan tertinggi untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat. Dilihat dari susunannya, negara kesatuan pusat. Dilihat dari susunannya, negara kesatuan merupakan negara bersusunan tunggal yang merupakan negara bersusunan tunggal yang berarti dalam negara itu tidak terdapat negara berarti dalam negara itu tidak terdapat negara yang berbentuk negara bagian. yang berbentuk negara bagian.
• Negara kesatuan memiliki ciri khas yaitu di Negara kesatuan memiliki ciri khas yaitu di dalam negara itu tidak ada organisasi lain yang dalam negara itu tidak ada organisasi lain yang berbentuk negara. berbentuk negara.
Negara Kesatuan (1)Negara Kesatuan (1)
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 1818
• Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu Negara yang Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu Negara yang seluruh persoalannya diatur dan diurus oleh pemerintah seluruh persoalannya diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, dan daerah tinggal melaksanakan kebijaka dari pusat, dan daerah tinggal melaksanakan kebijaka dari pemerintah pusat.pemerintah pusat.
-- Contoh negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah Jerman Contoh negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah Jerman pada masa pemerintahan Hitler. pada masa pemerintahan Hitler.
• Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu Negara Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu Negara yang memberiIkeleluasaan kepada daerah untuk membuat dan yang memberiIkeleluasaan kepada daerah untuk membuat dan me-ngurus urusan rumah tangga sendiri sesuai kondisi, me-ngurus urusan rumah tangga sendiri sesuai kondisi, kebutuhan, dan ciri khas daerah tersebut.kebutuhan, dan ciri khas daerah tersebut.
• Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sitem Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sitem desentralisasidesentralisasi, , daerah memiliki keleluasaan membuat peraturan untuk mengurus daerah memiliki keleluasaan membuat peraturan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai dengan urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan ciri khas daerah tersebut. kebutuhan, kondisi, dan ciri khas daerah tersebut.
Negara Kesatuan (2)Negara Kesatuan (2)
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 1919
• Negara Serikat yaitu Negara ber-susunan jamak, yang terdiri Negara Serikat yaitu Negara ber-susunan jamak, yang terdiri atas beberapa Negara bagian. Contoh Negara Amerika Serikat, atas beberapa Negara bagian. Contoh Negara Amerika Serikat, Republik Indonesia tahun 1949-1950 Republik Indonesia tahun 1949-1950
• Dalam negara serikat terdapat beberapa negara yang disebut negara Dalam negara serikat terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara bagian itu semula berdiri sendiri-sendiri bagian. Negara-negara bagian itu semula berdiri sendiri-sendiri tetapi kemudian mengadakan ikatan dan menggabungkan diri dalam tetapi kemudian mengadakan ikatan dan menggabungkan diri dalam satu pemerintahan federal. Ikatan tersebut bersifat tetap dalam arti satu pemerintahan federal. Ikatan tersebut bersifat tetap dalam arti negara-negara bagian tidak bisa keluar-masuk sekehendaknya dari negara-negara bagian tidak bisa keluar-masuk sekehendaknya dari ikatan negara federal. Dilihat dari susunannya, negara serikat adalah ikatan negara federal. Dilihat dari susunannya, negara serikat adalah negara bersusunan jamak, yang terdiri atas beberapa negara bagian. negara bersusunan jamak, yang terdiri atas beberapa negara bagian.
• Dalam negara serikat ada dua macam pemerintahan, yaitu Dalam negara serikat ada dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Dengan pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Dengan demikian, dalam negara serikat ada urusan yang harus dikelola oleh demikian, dalam negara serikat ada urusan yang harus dikelola oleh negara federal dan ada pula urusan yang tetap dikelola oleh negara negara federal dan ada pula urusan yang tetap dikelola oleh negara bagian. Urusan yang diurus pemerintah negara federal biasanya bagian. Urusan yang diurus pemerintah negara federal biasanya adalah hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dari semua adalah hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dari semua negara bagian seperti urusan hubungan negara bagian seperti urusan hubungan
• Urusan pemerintahan federal: internasional, pertahanan, peradilan, Urusan pemerintahan federal: internasional, pertahanan, peradilan, mata uang, pos dan komunikasi. Contoh negara serikat antara lain mata uang, pos dan komunikasi. Contoh negara serikat antara lain Amerika Serikat, Malayasia, Australia, Kanada, dan Republik Amerika Serikat, Malayasia, Australia, Kanada, dan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 – 1950.Indonesia Serikat pada tahun 1949 – 1950.
Negara Serikat (Federasi)Negara Serikat (Federasi)
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 2020
Bentuk Pemerintahan Bentuk Pemerintahan Monarkhi- RepublikMonarkhi- Republik
Monarkhi terbagi atas: monarkhi absolut, monarkhi konsti-tusional, dan monarkhi parlementer.
Republik dapat dibedakan atas tiga macam:Republik Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 21212121
Negara RINegara RI
Bentuk Negara dan Pemerintahan RI:Bentuk Negara dan Pemerintahan RI:Pasal 1 ayat (1) UUD1945 : ”Negara Pada Pasal 1 ayat (1) UUD1945 :
”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.
Republik bentuk pemerintahanKesatuan bentuk Negara
• Bentuk negara kesatuan Bentuk negara kesatuan diperkuat dan dipertahankan oleh MPR diperkuat dan dipertahankan oleh MPR RI pada tahun 2002 melalui perubahan keempat UUD 1945 (37:5) RI pada tahun 2002 melalui perubahan keempat UUD 1945 (37:5) yang menyepakati bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik yang menyepakati bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
• Negara Kesatuan RI Negara Kesatuan RI UUD 1945 Pasal 25A: UUD 1945 Pasal 25A: Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.ditetapkan dengan undang-undang.
• Negara kesatuan RI menggunakan negara kesatuan dengan sistem Negara kesatuan RI menggunakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.desentralisasi.
• Dasar hukum desentralisasi : Dasar hukum desentralisasi : - UUD NRI tahun 1945: pasal 18 (1), 18 (2), 18 (5), dan 18 (6).- UUD NRI tahun 1945: pasal 18 (1), 18 (2), 18 (5), dan 18 (6).
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 22222222
Sebagai bukti bahwa negara kita menganut sistem Sebagai bukti bahwa negara kita menganut sistem desentralisasi dapat dilihat dalam hal-hal berikut. desentralisasi dapat dilihat dalam hal-hal berikut.
1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat 1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota; pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota 2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri;mengurus urusan rumah tangganya sendiri;
3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang 3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, kecuali 6 (enam) urusan yang seluas-luasnya, kecuali 6 (enam) urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama;dan fiskal nasional, dan agama;
4) Dalam melaksanakan kewenangannya, 4) Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya.daerah dan peraturan lainnya.
Negara RINegara RI
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 2323
Kelebihan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasiKelebihan Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasiNegara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki kelebihan Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki kelebihan
antara lain:antara lain:-- peraturan dan kebijakan di daerah dirumuskan sesuai dengan peraturan dan kebijakan di daerah dirumuskan sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;-- partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya
akan meningkat;akan meningkat;-- pembangunan di daerah akan berkembang sesuai dengan ciri pembangunan di daerah akan berkembang sesuai dengan ciri
khas daerah itu sendirikhas daerah itu sendiri- tidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat, sehingga tidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat, sehingga
jalannya pemerintahan lebih lancar.jalannya pemerintahan lebih lancar.
• Adapun kekurangannya adalah adanya ketidakseragaman Adapun kekurangannya adalah adanya ketidakseragaman peraturan, kebijakan, dan kemajuan pembangunan tiap-tiap peraturan, kebijakan, dan kemajuan pembangunan tiap-tiap daerah.daerah.
Negara RINegara RI
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 2424
Tugas NegaraTugas Negara
• Tugas Negara menjamin agar Tujuan Nasional (Tunas) tercapai
• Tunas : aman (tetap eksis) & sejahtera• Tunas dpt dicapai hanya melalui
pembangunan bangsa & negara• Pembangunan bangsa yg baik melalui proses
: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan—merupakan fungsi manajemen—dgn seksama thd bangsa/rakyat, pemerintah & wilayah dgn tertib & teratur.
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 2525
Negara mrt PancasilaNegara mrt Pancasila• Negara Persatuan : (alinea IV /Tunas 1)• Negara Kebangsaan : bangsa : teori
H.Kohn E. Renan, F. Ratzel,• Negara kebangsaan (kesatuan : sejarah,
nasib, kebudayaan, wilayah, asas kerokhanian
• Negara Integralistik • Negara Kebangsaan yg berketuhanan• Negara Kebangsaan yg berkeadaban• Negara Kebangsaan yg berkerakyatan• Negara Kebangsaan yg berkeadilan sosial
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 2626
KONSTITUSIKONSTITUSI• Bhs Perancis: constituir membentuk• Pengaturan dasar pembentukan negara• Konsensus (general agreement) negara
utk melindungi kepentingan bersama & diwujudkan bersama-Tujuan/cita2 bersama (the general goals of society).- Rule of Law sbg landasan & penyelenggaraan Negara (the basic of government)- Bentuk institusi & prosedur ketatanegaraan (the form of institutions & procedures)
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 2727
KONSTITUSIKONSTITUSI
• Sejumlah aturan2 dasar & ketentuan2 yang dibentuk untuk mengatur fungsi & struktur lembaga negara & lembaga pemerintah terma-suk kerjasama antara rakyat (masyarakat) & negara dalam rangka kehidupan berbangsa & bernegara
• Grondwet (Belanda) & grundgesetz (Jerman)
• Konstitusi merupakan “fundamental law” istilah Belanda & Jerman
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 2828
KONSTITUSIKONSTITUSI (3) (3)
• Prof. Sri Sumantri : suatu naskah yg memuat suatu bangunan negara & sendi2 sistem peme-rintahan negara.
• Secara terminologi: Sejumlah aturan dasar & ketentuan hukum yg dibentuk utk mengatur fungsi & struktur lembaga pemerintahan termasuk hubungan kerjasama antar negara & masyarakat dlm hal kehidupan berbangsa & bernegara
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 2929
KONSTITUSI KONSTITUSI (4)(4)
• Nawiasky (dikutip Dr Hamid Attamimi): ada norma tertinggi hukum perlu ditulis konstitusi atau UUD agar ada pegangan & pemberi batas pengaturan kekuasaan negara
Oesman (edt), 1992: 74 • Prof Miriam Budiardjo: Dlm negara
demokrasi konstitusional, UUD berfungsi khas membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa hingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat se-wenang2.
Budiardjo,178:96
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 3030
KONSTITUSIKONSTITUSI (5)(5)
Pentingnya Konstitusi • Membagi kekuasaan dalam negara :
bagaimana kekuasaan dibagi legislatif, eksekutif & yudikatif
• Membatasi kekuasaan organ negara, mengatur hub antar organ negara, menagtur kekuasaan organ negara dgn warganegara
• Pembatasan kekuasaan & membagi legitimasi kekuasan pemerintah serta instrumen peng-alihan kewenangan.
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 3131
KONSTITUSIKONSTITUSI (6)(6)
• Konsitusi/UUD : Dukumen tertulis formal• Hasil Perjuangan politik bangsa di masa
lampau• Tingkat tertinggi perkembangan
ketatanega-raan bangsa• Pandangan pendiri/tokoh bangsa yg hendak
diwujudkan utk sekarang & yg akan datang.• Suatu keinginan, perkembangan
ketatanega-raan bangsa hendak dipimpin
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 3232
KONSTITUSIKONSTITUSI (7)(7)
PerubahanPerubahan• Miriam Budiardjo Sidang Legislatif dgn tambahan syarat Referendum/Plebisit ¾ Neg bagian setuju Musyawarah khusus (convention)
• K.C.Wheare Kekuatan primer (some primary forces) Dlm peraturan konstitusi (formal amandement) Penafsiran hukum (judicial interpetation) Kebiasaan ketatanegaraan (usage & convention)
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 3333
KONSTITUSI INDONESIA KONSTITUSI INDONESIA (1)(1)
Sejarah Lahirnya Konstitusi Indonesia
• Maklumat Gunseikan no.23/1945 & Ultah Tenno Haika 29 April 1945
• Sidang2 BPUPKI 29 Mei 1945 – 16 Juni 1945• Anggota 21 orang, Pimpinan Ir. Sukarno &
Drs. Moh Hatta + 19 mewakili daerah.• Latar belakang sbg janji Jepang memerdeka-
kan Hindia Belanda dari kekuasaan Penjajahan Belanda
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 3434
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (2)(2)
Sejarah Lahirnya Konstitusi Indonesia• Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945• Menetapkan & mengesahkan pembukaan UUD
yg diambil dari RUU yg disusun Panitia Peru-mus tgl 22 Juni 1945
• Menetapkan & mengesahkan UUD yg bahannya hampir seluruhmya dari RUU yg disusun Pani-tia Perancang UUD tgl 16 Juni 1945
• Memilih Ketua PPKI & Wakilnya sbg Presiden & Wakil Presiden
• Pek. Presiden sementara dibantu PPKI KNI
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 3535
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (3)(3)
Wujud Keformalan Indonesia• Ada rakyat• Wilayah (ex Hindia Belanda)• Kedaulatan (Proklamasi Kemerdekaan)• Pemerintah (sejak terpilihnya Presiden)• Tujuan Negara (mewujudkan masyarakat
adil & makmur berdasarkan Pancasila)• Bentuk Negara negara kesatuan
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 3636
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (4)(4)
Mekanisme Perubahan UUD• Pasal 37 UUD-1945 (asli) 3 norma
utk mengubah :1.Wewenang mengubah UUD pd MPR
sbg lembaga tertinggi negara2.Untuk mengubah diperlukan quorum
(min 2/3 anggota MPR)3.Putusan harus disetujui oleh 2/3
anggota MPR yg hadir
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 3737
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (5)(5)PerkembanganPerkembangan
• UUD-1945 (17/8-1945 – 27/12-1949)• Konstitusi RIS (27/12-1949 – 17/8-1950)• UUDS RI (17/8-1950 – 5/7-1959)• UUD-1945 (5/7-1959 -19/10-1999)• UUD-1945 + Amdn I (19/10-1999 -18/8-2000)• UUD-1945 + Amdn I & II (18/8-2000–9/11-
2001)• UUD-1945 + Amdn I s/d III (9/11-2001–10/8-
2002)• UUD NKRI 1945 (10/8-2002 kini)
Amandemen I s/d IV
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 3838
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (6)(6)
UUD NKRI 1945(UUD 1945 + amandemen IV)
• Tool of social and political control• Tool of social and political reform• Tool of social and political
engineering• Prinsip Penyelenggaraan Negara
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 3939
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (7)(7)UUD NKRI 1945UUD NKRI 1945
Prinsip Penyelenggaraan NegaraKetuhanan YMECita Negara Hukum (nomokrasi)Faham Kedaulatan Rakyat (demokrasi)Pemisahan kekuasaan & Prinsip check & balanceSistem Pemerintahan PresidensialPrinsip Persatuan & Keragaman dlm Neg
KesatuanDemokrasi EkonomiCita Masyarakat Madani
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 4040
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (8)(8)UUD NKRI 1945UUD NKRI 1945
Lembaga Negara• Majelis Permusyawaratan Rakyat (ps 2 & 3)• Presiden & Wakil Presiden (ps 4 s/d 16)• Dewan Perwakilan Rakyat (ps 19 s/d 22B)• Dewan Perwakilan Daerah (ps 22C s/d 22D)• Badan Pengawas Keuangan (ps 23E s/d 26G)• Mahkaman Agung (ps 24 & 24A)• Komisi Yudisial (ps 24B)• Mahkamah Konstitusi (ps 24C s/d 25)
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 4141
KONSTITUSI INDONESIAKONSTITUSI INDONESIA (9)(9)
Tata Urut Per-undangTata Urut Per-undang22anan1.Peraturan Dasar (UUD, Perubahan UUD,
Pia-gam Dasar)2.UU/Perpu/Jurisprudensi3.Peraturan Pemerintah 4.Peraturan Presiden5.PerMen (Peraturan Pejabat stgkt Menteri)6.Perda Provinsi7.Peraturan Gubernur8.Perda Kabupaten/kota9.Peraturan Bupati/Walikota10.Peraturan Desa
Soemiarno 2006Soemiarno 2006 4242
Daftar RujukanDaftar RujukanAffif, Prof Faisal, 2003. Melacak Pemikiran Strategik. Jakarta, Paramadina Budiardjo, Prof Miriam, 1980, Partisipasi dan Partai Politik, Jakarta,
Gramedia Pustaka UtamaChandra, Prakash, 1982, International Politics, Delhi, Vikas Publishing House
PVTCollins, John M, 1974, Grang Strategy, Principles & Practices, Annapolis, MA
USN InstituteEccles, Henry E, 1959, Logistics in the National Defense, Harrisburg, Penn,
The Stackpole co.Huntington, Samuel P.,1983, Tertib Politik (terjemah. Simamora), Jakarta, CV
RajawaliMas’oed, Mochtar & Collin Mc Andrews, 1983, Perbandingan Sistem Politik,
Yogya-karta, Gadjah Mada University PressParet, Peter, 1985, Clausewitz and the State, the man his theories, and his
time, Princeton, NJ, Princeton University PressPearson, Gordon J, 1990, Strategic Thinking, New York, NY, Prentice HallSuseno, Franz Magnis, 2001, Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar
Kenegaraan Moderen, Jakarta, Gramedia Pustaka UtamaTjokroamidjojo, Prof Bintoro, 1980, Teori Strategi Pembangunan Nasional,
Jakarta, PT Gunung AgungWeiner, Myron (edt), 1966, Modernization : The Dynamics of Growth,
Cambridge, Mass, Voice Of America Forum Lectures