(5) Navigasi n Shipping

7/22/2019 (5) Navigasi n Shipping

1/43

HUKUM LAUT INTERNASIONAL

NAVIGATION AND SHIPPING

Dhiana Puspitawati, SH, LLM, PhD


2/43

Navigation vs.Shipping

Navigation: the theory and practice of

navigating, especially the charting of a

course for a ship or aircraft; travel or traffic

by vessels

Shipping: the body of ships belonging to

one port, industry, or country, often

referred to in aggregate tonnage.


3/43

INTRODUCTION

Ketika pesawat terbang menggantikan fungsikapal sebagai pengangkut penumpang melintasibenua, kapal akan tetap sebagai saranapengangkut barang melintasi benua

95% dari international trade is seaborne Pada sub bahasan ini akan dibahas: (i) rights ofnavigation yang dinikmati oleh kapal2 di lautbebas dan pada zona maritim yang ditetapkanoleh LOSC subject to the jurisdiction of coastal

state (not in depth discussion); dan (ii) konvensi2internasional yang mengatur safety standardsdan regulasi dalam menjalankan hak2 pelayarandengan benar.


4/43

FAKTOR2 PENYEBAB DIPERLUKANNYASAFETY STANDARDS DAN REGULASI

PELAYARAN:

Adanya kenaikan jumlah kapal yang signifikanmenyebabkan kepadatan lalu lintas laut yang luar biasa

Ukuran kapal yang makin hari makin besar sehinggadiperlukan safety standard tertentu dalam

pengoperasiannya supertanker travelling at full speedtakes several miles to stop

Kapal2 sekarang membawa cargo yang semakin berbahaya

Adanya resesi dunia thn. 1970-80 mengakibatkanmenurunnya pembuatan kapal2 baru sehingga banyak

digunakan kapal2 lama yang melebihi umur standarpengoperasian kapal (pada th. 1995 kapal2 yg beroperasirata2 berumur 16-17 th.


5/43

Sebelum membahas right of navigation perlulah

kiranya kita membahas nationality of ships(kebangsaan kapal). Hal ini penting mengingat hak

dan kewajiban internasional tidak dapatdiberlakukan pada kapal directly (kapal bukan

subyek HI) akan tetapi diberlakukan pada negara(negara adalah subyek HI). Oleh karena itu agar

aturan2 internasional tsb dapat diberlakukan padakapal maka kapal tsb perlu mempunyai kebangsaan.


6/43

NATIONALITY OF SHIPS

Kebangsaan suatu kapal adalah sangat pentingdalam mempertahankan public order di laut

Kabangsaan suatu kapal menentukan negaramana yang dapat memberlakukan yurisdiksinyaberdasarkan flag state jurisdiction

Penting untuk menentukan negara mana yangbertanggung jawab menurut HI jika kapaltersebut melakukan kesalahan dan untuk

menentukan negara mana yang dapat melakukandiplomatic protection pada kapal tersebut


7/43

The State of Registration

Kebangsaan suatu kapal dapat diperoleh melaluiproses pendaftaran kapal sehingga diperolahotoritas dari negara ybs shg kapal bisamengibarkan bendera negara tsb.

Thus,theState of Registration=FlagState Did International Law lays down any rules which

govern the circumstances in which a State maygrant its nationality to a vessel?


8/43

MUSCAT DHOWS CASE 1905

Perancis memperbolehkan Sultan Muscatmengibarkan bendera Perancis di kapalnya

Permanent Court of Arbitration menyatakan:Generallyspeaking it belongs to every sovereignto decide to whom he will accord the right to flyhis flag and to prescribe the rules covering suchgrants.


9/43

1958 CONVENTION ON THE HIGH SEAS

Article 5: Each State shall fix the conditions forthe grant of its nationality to ships, for theregistration of ships in its territory, and for theright to fly its flag.

Dengan pembatasan lebih lanjut sbb:

There must exist a genuine link between the

State and the ship; in particular, the State musteffectively exercise its jurisdiction and control inadministrative, technical and social matters overships flying its flag.


10/43

GENUINE LINK REQUIREMENT

Perumus 1958 HSC (ILC) mendasaran diri pada keputusanICJ pada kasus Nottebohm Case 1955

Suatu kapal hanya diperbolehkan mengibarkan benderadari negara yang punya hubungan dengan kapal tsb (ada

hubungan antara individu dan negara) what exectltcomprises such link?

ILC dalam draftnya tahun 1955 menyusun kriteria theexistence of genuine link, akan tetapi kriteria tsbdihapuskan krn not-practicableremains unclear

Tidak jelas juga apa konsekuensinya jika tidak adagenuinelinkantara kapal dan negara yang benderanya dikibarkan.


11/43

NEGARA2 PENGANUT GENUINE LINKREQIREMENT

Portugal dan Perancis

Requirement of genuine link biasanya diekspresikan dengan persyaratan a fixedproportion of the ships owners and /or crewmust have the nationality of the State concerned.


12/43

High Seas Convention 1958

Ada klausula dalam Preambule-nya yangmenyatakan bahwa ketentuan2 dalam konvensiini sifatnya generally declaratory of establishedprincipal of international law

Dengan demikian requirementgenuinelinktidakserta merta menjadi hukum kebiasaaninternasional

Hal ini terbukti dengan adanya negara2 yang

tidak mensyaratkan genuine link untukpendaftaran kapal.open registry state


13/43

FLAG OF CONVINIENCE/OPEN REGISTRYSTATE

Menunjuk pada negara-negara yangmemperbolehkan pemilik kapal2 asingmengibarkan benderanya tanpa mempunyai realconnection atau genuine link dengan negara ybs.

(Greece, Japan, UK, USA, Hong Kong, Norway)

Biasanya kurang dapat meet the safety standardskrn lack of personnel qualification, ex. BahamaCuma punya 15 surveyor untuk 973 kapal

dibawah pendaftarannya.


14/43

LOSC

Walaupun requirement genuine linkyang diaturdalam 1958 HSC tidak banyak berpengaruh padapraktek negara2, LOSC mengulang requirementini dalam Article 91

Efektifitas yurisdiksi flag state diatur dalam pasal94Duties of Flag State.

Article 91 LOSC inipun tidak berpengaruh banyakpada prakterk negara-negara


15/43

Art. 91 LOSCNationality of Ships

1. Every State shall fix the conditions for the grantof its nationality to ships, for the registration ofships in its territory, and for the right to fly itsflag. Ships have the nationality of the State

whose flag they ara entitled to fly. There mustexist a genuine link between the State and theship.

2. Every State shall issue to ships to which it hasgranted the right to fly its flag documents tothat effect.


16/43

UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADEAND DEVELOPMENT (UNCTAD)

Akhir tahun 1970-an UNCTAD membahas masalahflag of convinience

UNCTAD mensponsori konferensi diplomatiktahun 1984-1986 result: United NationConvention of Conditions for Registration ofShips, 1986


17/43

United Nation Convention of Conditions for

Registration of Ships, 1986

Bertujuan memperkuatlinkantara kapal dengannegara bendera danmemastikan negara tersebutmemberlakukan yurisdiksinya dan ship control

secara efektif

Deng/ki hubungan antara kapal dan flag statebukan hanya sebatas hubungan administrasi,teknis, ekonomi dan sosial akan tetapi lebih jelas

identification dan accountability-nya antarapemilik kapal dan operator


18/43

Continued

Requires the maintenance of details register

Maintain a competent and effective maritime

administration


19/43

Ratifikasi Konvensi

Setelah 10 tahun konvensi ini hanya diratifikasioleh 10 negara dari syarat 40 negara peratifikasi

Thus, belum dapat dipastikan juga bahwanegara2 flag of convenience akan meratifikasinya


20/43

INTERNATIONAL ORGANIZATION

Dapatkah suatu kapal berlayar dibawah bendera subyekHI yang lain selain negara, ex. Organisasi internasional?

ILC dalam persiapan drat ps. 2 HSC 1958 menolak ide u/memasukkan suatu ketentuan yang mengakui hak PBBdan OI lainnya u/ menjalankan kapal secara eksklusif dibawah benderanya

Alasannya legal system dari flag state akan berlakupada kapal ybs, dan dlm hal ini PBB tidak mempunyai

legal sytem spt negara


21/43

Article 7 HSC 1958

The provisions of the Convention do not prejudicethe question of ships employed on the officialservice of an intergovernmental organizationflying the flag of the organization

The exact meaning of the provision remain unclear


22/43


23/43

RIGHTS OF NAVIGATION

Internal watersno rights of navigation, kecualipada internal waters yang sebelum diterapkannyastraight baselines system merupakan bagian darilaut teritorial atau laut bebas, innocent passage

tetap dapat diberlakukan. Archipelagic waterinnocent passage dan ASLP

Straits transit passage Selat bukan separatemaritime zone!!!

Territorial watersinnocent passage exist


24/43

Continued

Beyond territorial sea freedom ofnavigation applied, however, subject to anumber of limitation:

- di zona tambahan (contiguous zone)

freedom of navigation is subject to hakberdaulat (sovereign right) negarapantai u/ melakukan pengawasan dibidang bea-culai, fiskal, imigrasi,sanitary (ballast waters)


25/43

Continued

Di high seassubject to the general obligationto have due regard to the interests of otherstates in their exercise of the freedom of highseas ( Art. 87 (2) LOSC)

Yang terakhir dimanapun kapal itu berada diaharis memperhatikan kewajiban2 internasionalyg relevant (juga mrpkn tanggung jawab flagstate), seperti pollution control dan shipping

safety.


26/43

Safety of Shipping

Kepentingan shipowners dan seafearer safe,minimum foundering, stranding or collision

Art. 10 HSC --- Art. 94 LOSC, duties of flag state,includes regular check upon seaworthiness,qualified crews

Problem different state different standards? develop uniform international standards toperform safety of shipping --- mainly the work ofIMOwww.imo.org


27/43

The IMO is the United Nations specializedagency, which was established on 17 March 1958based on the Convention on the Inter-governmental Maritime Consultative Organization(IMCO). The title of this Convention wasamended on 14 November 1974 to be theConvention of International Maritime

Organization.


28/43

Safety of Shipping

1. Seaworthiness of ships

2. Collision avoidance and ships routing3. Crewing standards

4. Establishment of navigational aids

5. Other safety measures


29/43

1. Seaworthiness of ships

SOLAS 1974 beserta protokol2nya

International Convention on Load Lines of1966

1971 Agreement on Special Trade Passengership and its 1973 Protocol

1977 International Convention for the Safetyof Fishing Vessels (belum berlaku) outdatedProtocol 1993


30/43

SOLAS 1974

1974 International Convention for Safety of Lifeat Sea

Diamandemen oleh protokol 1978, 1988 danmore frequentlycheck the latest

Negara peserta SOLAS mempunyai kewajibanuntuk memberlakukan ketentuan2 konvensimelalui undang2 nasionalnya terhadap kapal2yang erlayar dibawah bendera negara ybs.


31/43

Continued

Law Enforcement SOLAS -- Port state control pengawasan negara dimana kapal itu bersandar,jika diketahui kapal tsb. tdk mematuhi aturan2konvensi ttg maintenance of safety standards,

port state bisa melarang kapal tsb u/ berlayarsampai kapal tsb diperbaiki dan laik jalancheckChapter 1, regulation 9 dan 11 SOLAS, asamended

Chapter XI, regulation 4 SOLAS


32/43

International Convention on Load Lines of 1966

Mengatur tentang overloading menentukanminimum freeboard, which the ship is permited

to be loaded

Law enforcementnya sama dengan SOLAS, yidengan bantuan Port state control

Direvisi selesai pada tahun 2000


33/43

1971 Agreement on Special Trade Passenger

ship and its 1973 Protocol

Deals with the safety of ships carrying large

number of unberthed passengers in special traders,such as the pilgrim trade


34/43

2. Collision avoidance and ships routing

Convention of the International Regulation for PreventingCollisions at Sea of 1972 -- Regulasi2nya di update terusdan ditambahkan sebagai annex konvensi

Konvensi ini mengatur ttg movement of ships danhubunganya dengan kapal yang lainincludes ditujukan u/sebisa mungkinmenghidari collisions at sea commonstandards in sound and light signals

Pembuatan traffic separation scheme walaupun tugasIMO tp negara pantai juga bisa menetapkan hal ini dengantetap memperhatikan rekomendasi IMO (Art. 21 LOSC)

bahasan IMO competence dlm pengadopsian ALKI

IMO juga merekomendasikan deep waters route dan areamana yg hrs dihindari krn berbahaya u/ pelayaran


35/43

3. Crewing Standard General Rules

Chapter V, regulation 13 SOLAS 1974 all ships shall be

sufficientlyand efficiently-manned

Art. 2 (e) ILO Convention No. 147, 1976 tentang MinimumStandards in Merchant Ships menyatakan bahwa negarapeserta harus ensure that seafarers employed on shipsregistered in its territory are properly qualified or trainedfor the duties for which they are engaged

Art. 94 LOSC menyatakan bahwa flag state harusmemastikan bahwa setiap kapalnya is in the charge of amasster and officers who possess appropriate

qualificationsand that the crew is appropriate inqualification, numbers for the type, size, machinery andequipment of the ship.


36/43

Crewing Standard Specific Rules

International Convention on Standards ofTraining, Certification and Watchkeeping forSeafarers (the STCW Convention)adopted underthe IMOs auspices (support, approval) in 1978,diamandemen thn 1995

Mengatur tentang requirement minimum yangwajib dipenuhi u/ sertifikasi master dantingkatan pelaut lainnya guna pengawasan teknis

dan navigasi


37/43

Enforcement of the STCW

Flag Statekerjasama dengan shipownersu/ mengadakan education and traningpelaut2

Port State Control

State party hrs memberikan detail reportttg implementasi STCW kpd IMO


38/43

4. Establishment of navigational aids

Includes lighthouses, lightships, buoys, radar

Negara pantai wajib memberitahukan keadaanbahaya u/ navigasi di perairannya (Art. 24 (2)LOSC)

Biaya navigational aids tgjwb coastal statesepenuhnya (Art. 26LOSC), kecuali negara tsbikut perkankian u/ pembagian biayanavigational aids dengan negara pengguna, ex.The 1962 International Agreement regarding

the Maintenance of Certain Lights in the RedSea

Art. 43 LOSCco-operatelocal agreement


39/43

5. Other safety measures

1. The Convention on the International MaritimeSatellite Organization (INMARSAT) 1976 world-wide maritime communication satellitesystem yang sejak 1982 menghubungkansemua kapal dalma satu system

2. Plan for the establishment of a World-WideNavigational Warning Service, IMO AssemblyResolution A.381 (X) (1977), replaced by IMOAssembly Resolution A. 419 (XI) (1979) dan

Resolution A. 706 (17) (1991)


40/43

Other safety measures continued.

3. The 1979 International Convention onMaritime Search and Rescue Facilitiesrevised in 1998

4. International safety Management Code 1993incorporated in SOLAS Convention byamendments adopted in 1994semua

perusahaan pemilik kapal hrs mempunyaisafety management systempengawasanperusahaan tsb dilakukan oleh flag state


41/43

Other IMO Conventions

Hampir seluruh konvensi ttg maritime safetydan marine pollution (akan dijelaskan lebihlanjut) di lahirkan dubawah auspices of theIMO. IMO Convention lainnya yang relevantyaitu a.l :

1. The Convention on Facilitation of InternationalMaritime Traffic of 1965 menyederhanakanproses administrasi dan prosedur kapal ygberhubungan dengan kedatangan,

keberangkatan, tinggalnya kapal yang sedangmelakukan international voyage


42/43

Other IMO Conventions -- continued

2. The 1969 International Convention on Tonnage

Measurement establishes unified system oftonnage measurement

3. The International Convention for Safe Containers of1972 facilitates the international inter-modaltransport of containers, while seeking to maintain ahigh level of safety in their handling

4. The 1976 Convention on Limitation of Liability forMaritime Claims

5. The 1957 International Convention relating to theLimitation of the Liability of Owners of Sea-goingShips

6. The 1974 Convention relating to the Carriage ofPassengers and their Luggage by Sea


43/43

(5) Navigasi n Shipping

Documents