5. BENTUK NEGARA

Bentuk NegaraBentuk Negara

BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHANBENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN

Bentuk negara bentuk organisasi negara itu secara Bentuk negara bentuk organisasi negara itu secara keseluruhan Bentuk pemerintahan bentuk penyelenggaraan keseluruhan Bentuk pemerintahan bentuk penyelenggaraan

pemerintahan (Jimly Asshiddiqie) pemerintahan (Jimly Asshiddiqie) BNBN NEGARA DARI LUAR, BP NEGARA DARI LUAR, BP MELIHAT DARI DALAMMELIHAT DARI DALAM

Tripartit Clasification Bipartit clasification

PLATO

ARISTOTELES

POLYBIOSMACHIAVELLI LEON DUGUIT

JELLINEK

TRIPARTIT TRIPARTIT Kriteria Plato & AristotelesKriteria Plato & Aristoteles Kuantitatif Kuantitatif jumlah yang memerintah jumlah yang memerintah Kualitatif Kualitatif Tujuan yang hendak dicapai Tujuan yang hendak dicapai

GOVERN-GOVERN-MENT BYMENT BY

PLATOPLATO ARISTOTELESARISTOTELESGOODGOOD BADBAD GOODGOOD BADBAD

ONEONE MonarkhiMonarkhi TiraniTirani MonarkhiMonarkhi TiraniTiraniFEWFEW AristokrasAristokras

iiOligarkhiOligarkhi AristokraAristokra

sisiOligarkhiOligarkhi

MANYMANY DemokrasiDemokrasi MobokrasiMobokrasi PolityPolity DemokrasiDemokrasiMon

Demok Tirani

AristOligarkhi

Mobok

SiklusPolybios

PLATOPLATO

1.1.Latar Belakang Pemikirannya Latar Belakang Pemikirannya di Yunani pada masa muda di Yunani pada masa muda Pato sedang Pato sedang terjadi kecurangan, kedzoliman, korupsi, dan terjadi kecurangan, kedzoliman, korupsi, dan kemewahan. OKI, Plato menjauhkan diri dari kegiatan politik kemewahan. OKI, Plato menjauhkan diri dari kegiatan politik

dan kenyataan hidup dan kenyataan hidup menghayal. menghayal. 2. Hasil Karya 2. Hasil Karya a. Politeia ( the Republic) a. Politeia ( the Republic) mengenai mengenai negaranegara

b. Politicos ( the Stateman) b. Politicos ( the Stateman) Ahli Negara Ahli Negarac. c. Nomoi ( the Law) Nomoi ( the Law) Undang-Undang Undang-Undang

3. Ajaran 3. Ajaran ideenler (ajaran cita): ideenwereld (D. cita) ideenler (ajaran cita): ideenwereld (D. cita) & & Natuurwereld Natuurwereld (D.alam)(D.alam) Ideale State (negara sempurna)Ideale State (negara sempurna)4. Bentuk Negara :4. Bentuk Negara : The Ideal Form (bentuk cita) The Ideal Form (bentuk cita) Mon, Mon, Arist, demokrasiArist, demokrasi

The Coruption foerm (the generate form) The Coruption foerm (the generate form) Tyrani, Olig, Tyrani, Olig, Mobokrasi Mobokrasi

ARISTOTELESARISTOTELES

1. 1. Ajarannya Ajarannya Realis Realisme. Filsapatnya Prima me. Filsapatnya Prima PhilosophiaPhilosophia mencari makna keadilan. mencari makna keadilan.

2. Bentuk Negara ( dalam Politics):2. Bentuk Negara ( dalam Politics): Ideal Ideal KuantitatifKuantitatif (jumlah orang yang (jumlah orang yang

memerintah) memerintah) M, A, Politeia M, A, Politeia Pemerosotan Pemerosotan Kualititatif Kualititatif (Tujuan yang hendak (Tujuan yang hendak

dicapai):dicapai):– Untuk satu orang Untuk satu orang Tyrani / despotic Tyrani / despotic– Untuk beberapa orang Untuk beberapa orang Oligrakhi (clique form) Oligrakhi (clique form)– Bukan utk rakyat sluruhnya tapi atas nama Bukan utk rakyat sluruhnya tapi atas nama

rakyat rakyat Demokrasi. Demokrasi.

BIPARTIT CLASIFICASIONBIPARTIT CLASIFICASION

MACHIAVELLI MACHIAVELLI Monarkhi dan Republik Monarkhi dan Republik

1. LB 1. LB di Floren sedang kacau di Floren sedang kacau2. Hasil Karya 2. Hasil Karya Discorsi Discorsi memaparkan negara Republikmemaparkan negara Republik Il Principe Il Principe memaparkan memaparkan negara monarkhinegara monarkhi3. Ajarannya:3. Ajarannya: StaatraisonStaatraison (kepentingan Negara) (kepentingan Negara) Kep.Neg. dijadikan ukuran tertinggi perbuatan manusia. :Kep.Neg. dijadikan ukuran tertinggi perbuatan manusia. :– Kebutuhan WN dapat dipenuhi sejauh tidak merugikan negara Kebutuhan WN dapat dipenuhi sejauh tidak merugikan negara

(negara prioritas utama).(negara prioritas utama).– Penguasa boleh licik dan tidak tepat janji demi negaraPenguasa boleh licik dan tidak tepat janji demi negara– Penguasa siap memberi penghargaan kpd WN yg memakmurkan NegaraPenguasa siap memberi penghargaan kpd WN yg memakmurkan Negara– Aktivitas pol dan diplomatik harus bermuara pada negara.Aktivitas pol dan diplomatik harus bermuara pada negara.4. Bentuk Negara : Republik dan Monarkhi4. Bentuk Negara : Republik dan Monarkhi5. Hukum 5. Hukum negara harus memiliki dua landasan utama yaitu negara harus memiliki dua landasan utama yaitu Hukum dan militerHukum dan militer

Bentuk Negara & Pemerintahan paham modern

Bentuk Negara :1.Negara kesatuan (unitaris) 2. Negara Sertikat (federasi)Ada juga Serikat negara

Bentuk Pemerintahan:1. Monarkhi2. Republik

Kriteria membedakan Republik dan Kriteria membedakan Republik dan MonarkhiMonarkhi

Jellinek Jellinek dilihat dari cara terjadinya pembentukan dilihat dari cara terjadinya pembentukan kemauan Negara. kemauan Negara.

Secara Psikologis Secara Psikologis Monarki Monarki Secara Yuridis Secara Yuridis Republik Republik

Leon Duguit Leon Duguit Penunjukkan kepala negara Penunjukkan kepala negara Herediter Herediter monarkhi monarkhi Pemilihan Pemilihan Republik Republik

88

PAHAM MODERN

BENTUK NEGARA

BENTUK PEMERINTAHAN

KESATUAN(UNITARIS)

SERIKAT(FEDERASI) MONARKHI REPUBLIK

NEGARA KESATUAN

SENTRALISASI DESENTRALISASI

TERPUSAT OTONOMI DAERAH

Bentuk Pemerintahan RIBentuk Pemerintahan RIPada Pasal 1 ayat (1) UUD1945 : ”Negara

Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Republik bentuk pemerintahanKesatuan bentuk Negara

Selain merujuk pada ketentuan yuridis, dapat pula dilihat dari kenyataan bahwa kepala negara kita dijabat oleh seorang Presiden (bukan Raja/Ratu), masa jabatan Presiden ditentukan (selama 5 tahun), dan Presiden/ Wakil Presiden diangkat melalui pemilihan (bukan pewarisan seperti di Monarkhi)

Monarkhi- RepublikMonarkhi- RepublikMonarkhi terbagi atas: monarkhi absolut, monarkhi konsti-tusional, dan monarkhi parlementer.

Republik dapat dibedakan atas tiga macam:Republik Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.– republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.

– republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.

– republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.

– republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.

Otto KoellreutterOtto Koellreutter Selain bentuk pemerintahan monarkhi dan Selain bentuk pemerintahan monarkhi dan republik, republik, Otto KoellreutterOtto Koellreutter mengajukan bentuk mengajukan bentuk yang ketiga yaitu yang ketiga yaitu Autoritarien fuhrerstaatAutoritarien fuhrerstaat (pemerintahan otoriter). Otoriter yaitu (pemerintahan otoriter). Otoriter yaitu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang bersifat mutlak. Kalau demikian, apa bedanya bersifat mutlak. Kalau demikian, apa bedanya dengan monarkhi absolut? Perbedaan kedua bentuk dengan monarkhi absolut? Perbedaan kedua bentuk ini terletak dalam proses pengangkatan kepala ini terletak dalam proses pengangkatan kepala negara. Kalau dalam monarkhi, raja diangkat negara. Kalau dalam monarkhi, raja diangkat berdasarkan pewarisan; sedangkan dalam bentuk berdasarkan pewarisan; sedangkan dalam bentuk otoriter, kepala negara diangkat berdasarkan otoriter, kepala negara diangkat berdasarkan pemilihan (sama dengan republik), tapi lama pemilihan (sama dengan republik), tapi lama kelamaan berkuasa mutlak. kelamaan berkuasa mutlak. Contoh: Kekuasaan Contoh: Kekuasaan Hitler di Jerman; dan Mussolini di Italia.Hitler di Jerman; dan Mussolini di Italia.

SUSUNAN NEGARASUSUNAN NEGARA

Negara KesatuanNegara KesatuanBentuk negara kesatuan yang telah Bentuk negara kesatuan yang telah ditetapkan para pendiri negara pada tahun ditetapkan para pendiri negara pada tahun 1945, ternyata lebih diperkuat dan 1945, ternyata lebih diperkuat dan dipertahankan oleh MPR RI pada tahun 2002 dipertahankan oleh MPR RI pada tahun 2002 melalui perubahan keempat UUD 1945 (37:5) melalui perubahan keempat UUD 1945 (37:5) yang menyepakati bahwa bentuk Negara yang menyepakati bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Tentu saja putusan dilakukan perubahan. Tentu saja putusan MPR tersebut tidak terlepas dari MPR tersebut tidak terlepas dari pengalaman sejarah bangsa kita yang pernah pengalaman sejarah bangsa kita yang pernah menggunakan bentuk negara serikat mulai 27 menggunakan bentuk negara serikat mulai 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.

Jika demikian, apa yang dimaksud negara Jika demikian, apa yang dimaksud negara kesatuan? Dalam bahasa Inggris, istilah kesatuan? Dalam bahasa Inggris, istilah negara kesatuan dikenal dengan istilah negara kesatuan dikenal dengan istilah unitary stateunitary state, sedangkan dalam bahasa Belanda , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut disebut eenheidsstaateenheidsstaat. Negara kesatuan . Negara kesatuan merupakan bentuk negara yang kekuasaan merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertinggi untuk mengatur seluruh daerahnya tertinggi untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat. Dilihat ada di tangan pemerintahan pusat. Dilihat dari susunannya, negara kesatuan merupakan dari susunannya, negara kesatuan merupakan negara bersusunan tunggal yang berarti negara bersusunan tunggal yang berarti dalam negara itu tidak terdapat negara dalam negara itu tidak terdapat negara yang berbentuk negara bagian. yang berbentuk negara bagian. Negara kesatuan memiliki ciri khas yaitu Negara kesatuan memiliki ciri khas yaitu di dalam negara itu tidak ada organisasi di dalam negara itu tidak ada organisasi lain yang berbentuk negara. lain yang berbentuk negara.

UUD 1945 Pasal 25A: UUD 1945 Pasal 25A: Negara Kesatuan Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.haknya ditetapkan dengan undang-undang.Dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat Dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat memegang kedaulatan sepenuhnya baik kedaulatan ke memegang kedaulatan sepenuhnya baik kedaulatan ke dalam maupun ke luar. Oleh karena itu, dalam negara dalam maupun ke luar. Oleh karena itu, dalam negara bentuk ini hanya terdapat satu UUD, satu kepala bentuk ini hanya terdapat satu UUD, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu dewan negara, satu dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat (DPR). perwakilan rakyat (DPR). Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi negara Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Bagaimanakah kesatuan dengan sistem desentralisasi. Bagaimanakah perbedaan kedua sistem negara kesatuan tersebut?perbedaan kedua sistem negara kesatuan tersebut?

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu Negara yang Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu Negara yang seluruh persoal-annya diatur dan diurus oleh pe-merintah pusat, seluruh persoal-annya diatur dan diurus oleh pe-merintah pusat, dan daerah tinggal melaksa-nakan kebijaka dari pemerintah pusat.dan daerah tinggal melaksa-nakan kebijaka dari pemerintah pusat. Contoh negara kesatuan dengan sistem sentralisasi Contoh negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah Jerman pada masa pemerintahan Hitler. adalah Jerman pada masa pemerintahan Hitler. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu Negara yang Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu Negara yang memberiIkeleluasaan kepada daerah untuk membuat dan me-memberiIkeleluasaan kepada daerah untuk membuat dan me-ngurus urusan rumah tangga sendiri sesuai kondisi, kebutuhan, ngurus urusan rumah tangga sendiri sesuai kondisi, kebutuhan, dan ciri khas daerah tersebut.dan ciri khas daerah tersebut.aa Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sitem Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sitem desentralisasidesentralisasi, daerah memiliki keleluasaan membuat , daerah memiliki keleluasaan membuat peraturan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri peraturan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan (hak otonomi) sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan ciri khas daerah tersebut. ciri khas daerah tersebut.

Dalam sistem Dalam sistem desentralisasidesentralisasi, , wilayah negara dibagi menjadi wilayah negara dibagi menjadi pemerintahan pusat dan pemerintahan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan daerah daerah. Dalam pemerintahan daerah tersebut terdapat unsur pemerintah tersebut terdapat unsur pemerintah daerah dan DPRD. Pertanyaan kita daerah dan DPRD. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah negara kita sekarang adalah apakah negara kita menganut sistem sentralisasi atau menganut sistem sentralisasi atau desentralisasi? desentralisasi?

Pasal 18 ayat (1) “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.– Pasal 18 ayat (2) “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tuga pembantuan”.

– Pasal 18 ayat (5) ” Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.

– Pasal 18 ayat (6) ” Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan –peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Sebagai bukti bahwa negara kita menganut Sebagai bukti bahwa negara kita menganut sistem desentralisasi dapat dilihat dalam sistem desentralisasi dapat dilihat dalam hal-hal berikut. hal-hal berikut. 1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat 1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota; kabupaten/kota; 2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, 2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri;dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri;3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi 3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, kecuali 6 (enam) yang seluas-luasnya, kecuali 6 (enam) urusan yang menjadi kewenangan pemerintah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama;fiskal nasional, dan agama;4) Dalam melaksanakan kewenangannya, 4) Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintahan daerah berhak menetapkan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya.peraturan daerah dan peraturan lainnya.

Kelebihan Ne-gara Kesatuan dengan sistem desentralisasiKelebihan Ne-gara Kesatuan dengan sistem desentralisasiNegara kesatuan dengan sistem desentralisasi Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki kelebihan antara lain:memiliki kelebihan antara lain:peraturan dan kebijakan di daerah dirumuskan peraturan dan kebijakan di daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;sendiri;partisipasi dan tanggung jawab masyarakat partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;terhadap daerahnya akan meningkat;pembangunan di daerah akan berkembang sesuai pembangunan di daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiridengan ciri khas daerah itu sendiritidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah tidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat, sehingga jalannya pemerintahan lebih pusat, sehingga jalannya pemerintahan lebih lancar.lancar.Adapun kekurangannya adalah adanya Adapun kekurangannya adalah adanya ketidakseragaman peraturan, kebijakan, dan ketidakseragaman peraturan, kebijakan, dan kemajuan pembangunan tiap-tiap daerah.kemajuan pembangunan tiap-tiap daerah.

Kelebihan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi Kelebihan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi antara lain:antara lain:penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negaraseluruh wilayah negaraKekurangan sistem sentralisasiKekurangan sistem sentralisasi2) adanya keseragaman atau persamaan peraturan di 2) adanya keseragaman atau persamaan peraturan di seluruh wilayah negaraseluruh wilayah negaraSedangkan kekurangannya antara lain:Sedangkan kekurangannya antara lain:1) kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh 1) kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang beraneka ragam;dan kondisi daerah yang beraneka ragam;Berikan komentar Kalian terhadap pelaksanaan sistem Berikan komentar Kalian terhadap pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara kita?desentralisasi di Negara kita?bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat sehingga bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat sehingga seringkali menghambat kelancaran jalannya seringkali menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;pemerintahan;keputusan dari pemerintah pusat sering terlambat;keputusan dari pemerintah pusat sering terlambat;peluang masyarakat di daerah untuk turut serta dalam peluang masyarakat di daerah untuk turut serta dalam pemerintahan sangat terbatas;pemerintahan sangat terbatas;rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya sangat rendah.pembangunan di daerahnya sangat rendah.

Negara Serikat (Federasi)Negara Serikat (Federasi)Negara Serikat yaitu Negara ber-susunan jamak, yang terdiri atas Negara Serikat yaitu Negara ber-susunan jamak, yang terdiri atas beberapa Negara bagian. Contoh Negara Amerika Serikat, Republik beberapa Negara bagian. Contoh Negara Amerika Serikat, Republik Indonesia tahun 1949-1950 Indonesia tahun 1949-1950 Dalam negara serikat terdapat beberapa negara yang Dalam negara serikat terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara bagian itu semula disebut negara bagian. Negara-negara bagian itu semula berdiri sendiri-sendiri tetapi kemudian mengadakan berdiri sendiri-sendiri tetapi kemudian mengadakan ikatan dan menggabungkan diri dalam satu pemerintahan ikatan dan menggabungkan diri dalam satu pemerintahan federal. Ikatan tersebut bersifat tetap dalam arti federal. Ikatan tersebut bersifat tetap dalam arti negara-negara bagian tidak bisa keluar-masuk negara-negara bagian tidak bisa keluar-masuk sekehendaknya dari ikatan negara federal. Dilihat dari sekehendaknya dari ikatan negara federal. Dilihat dari susunannya, negara serikat adalah negara bersusunan susunannya, negara serikat adalah negara bersusunan jamak, yang terdiri atas beberapa negara bagian. jamak, yang terdiri atas beberapa negara bagian.

Dalam negara serikat ada dua macam pemerintahan, Dalam negara serikat ada dua macam pemerintahan, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Dengan demikian, dalam negara serikat ada bagian. Dengan demikian, dalam negara serikat ada urusan yang harus dikelola oleh negara federal dan ada urusan yang harus dikelola oleh negara federal dan ada pula urusan yang tetap dikelola oleh negara bagian. pula urusan yang tetap dikelola oleh negara bagian. Urusan yang diurus pemerintah negara federal biasanya Urusan yang diurus pemerintah negara federal biasanya adalah hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dari adalah hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dari semua negara bagian seperti urusan hubungan semua negara bagian seperti urusan hubungan internasional, pertahanan, peradilan, mata uang, pos internasional, pertahanan, peradilan, mata uang, pos dan komunikasi. Contoh negara serikat antara lain dan komunikasi. Contoh negara serikat antara lain Amerika Serikat, Malayasia, Australia, Kanada, dan Amerika Serikat, Malayasia, Australia, Kanada, dan Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 – 1950.Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 – 1950.

2323

Negara RINegara RIBentuk Negara dan Pemerintahan RI:Bentuk Negara dan Pemerintahan RI:Pasal 1 ayat (1) UUD1945 : ”Negara Pada Pasal 1 ayat (1) UUD1945 : ”Negara

Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Republik bentuk pemerintahanKesatuan bentuk Negara

Bentuk negara kesatuan Bentuk negara kesatuan diperkuat dan dipertahankan diperkuat dan dipertahankan oleh MPR RI pada tahun 2002 melalui perubahan keempat oleh MPR RI pada tahun 2002 melalui perubahan keempat UUD 1945 (37:5) yang menyepakati bahwa bentuk Negara UUD 1945 (37:5) yang menyepakati bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.perubahan.

Negara Kesatuan RI Negara Kesatuan RI UUD 1945 Pasal 25A: UUD 1945 Pasal 25A: Negara Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.undang.

Negara kesatuan RI menggunakan negara kesatuan dengan Negara kesatuan RI menggunakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.sistem desentralisasi.

Dasar hukum desentralisasi : Dasar hukum desentralisasi : - UUD NRI tahun 1945: pasal 18 (1), 18 (2), 18 - UUD NRI tahun 1945: pasal 18 (1), 18 (2), 18

(5), dan 18 (6).(5), dan 18 (6).

2424

Sebagai bukti bahwa negara kita menganut sistem desentralisasi dapat Sebagai bukti bahwa negara kita menganut sistem desentralisasi dapat dilihat dalam hal-hal berikut. dilihat dalam hal-hal berikut.

1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat pemerintahan daerah 1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota; provinsi dan kabupaten/kota;

2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki 2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri;sendiri;

3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, kecuali 3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, kecuali 6 (enam) urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu 6 (enam) urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama;fiskal nasional, dan agama;

4) Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintahan daerah berhak 4) Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya.menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya.

Kelebihan Ne-gara Kesatuan dengan sistem desentralisasiKelebihan Ne-gara Kesatuan dengan sistem desentralisasiNegara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki kelebihan antara Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki kelebihan antara

lain:lain:peraturan dan kebijakan di daerah dirumuskan sesuai dengan peraturan dan kebijakan di daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri;partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;meningkat;pembangunan di daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas pembangunan di daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiridaerah itu sendiritidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat, sehingga jalannya tidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat, sehingga jalannya pemerintahan lebih lancar.pemerintahan lebih lancar.Adapun kekurangannya adalah adanya ketidakseragaman peraturan, Adapun kekurangannya adalah adanya ketidakseragaman peraturan, kebijakan, dan kemajuan pembangunan tiap-tiap daerah.kebijakan, dan kemajuan pembangunan tiap-tiap daerah.

2525

Kelebihan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi Kelebihan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi antara lain:antara lain:penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negaraseluruh wilayah negaraKekurangan sistem sentralisasiKekurangan sistem sentralisasi2) adanya keseragaman atau persamaan peraturan di 2) adanya keseragaman atau persamaan peraturan di seluruh wilayah negaraseluruh wilayah negaraSedangkan kekurangannya antara lain:Sedangkan kekurangannya antara lain:1) kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh 1) kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan pemerintah pusat sering tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang beraneka ragam;dan kondisi daerah yang beraneka ragam;Berikan komentar Kalian terhadap pelaksanaan sistem Berikan komentar Kalian terhadap pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara kita?desentralisasi di Negara kita?bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat sehingga bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat sehingga seringkali menghambat kelancaran jalannya seringkali menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;pemerintahan;keputusan dari pemerintah pusat sering terlambat;keputusan dari pemerintah pusat sering terlambat;peluang masyarakat di daerah untuk turut serta dalam peluang masyarakat di daerah untuk turut serta dalam pemerintahan sangat terbatas;pemerintahan sangat terbatas;rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya sangat rendah.pembangunan di daerahnya sangat rendah.

1. 1. Tipe-tipe Negara menurut sejarahTipe-tipe Negara menurut sejarah

1. Tipe-tipe Negara

1. Tipe Negara Timur Purba

2. Tipe Negara Yunani Kuno

3. Tipe Negara Romawi

4. Tipe Negara Abad

Pertengahan

5. Tipe Negara Modern

1. Tipe-tipe Negara 1. Tipe-tipe Negara Menurut SejarahMenurut Sejarah

Tipe-tipe negara menurut Tipe-tipe negara menurut

sejarah atau de historische sejarah atau de historische

hoodf typen van de staats hoodf typen van de staats

meninjau penggolongan negara meninjau penggolongan negara

berdasarkan sejarah berdasarkan sejarah

pertumbuhannya.pertumbuhannya.

1.1 Tipe Negara Timur Purba1.1 Tipe Negara Timur PurbaNegara-negara Timur Purba tipenya Tyrani, raja-Negara-negara Timur Purba tipenya Tyrani, raja-raja berkuasa mutlak. Kita dapat mengenali raja berkuasa mutlak. Kita dapat mengenali negara-negara Timur Purba karena ciri-cirinya:negara-negara Timur Purba karena ciri-cirinya:

a.a.Bersifat theocratisce (keagamaan), raja Bersifat theocratisce (keagamaan), raja merangkap dianggap dewa oleh warganya.merangkap dianggap dewa oleh warganya.

b.b.Pemerintahan bersifat absolut (mutlak)Pemerintahan bersifat absolut (mutlak)1.2 Tipe Negara Yunani Kuno1.2 Tipe Negara Yunani KunoNegara yunani kuno mempunyai type sebagai Negara yunani kuno mempunyai type sebagai negara kota atau polis. Besarnya negara kota negara kota atau polis. Besarnya negara kota hanyalah satu kota saja yang dilingkari benteng hanyalah satu kota saja yang dilingkari benteng pertahanan. Pemduduknya sedikit dan pertahanan. Pemduduknya sedikit dan pemerintahan demokrasi langsung. Dalam pemerintahan demokrasi langsung. Dalam pelaksanaan demokrasi langsung rakyat diberikan pelaksanaan demokrasi langsung rakyat diberikan pelajaran ilmu pengetahuan atau dikenal istilah pelajaran ilmu pengetahuan atau dikenal istilah encyclopaedie.encyclopaedie.

Lanjut…………………….Lanjut…………………….1.3 Tipe Negara Romawi1.3 Tipe Negara Romawi

Tipe negara romawi adalah Imperium. Tipe negara romawi adalah Imperium. Yunani sendiri menjadi daerah Yunani sendiri menjadi daerah jajahan dari Romawi.jajahan dari Romawi.Pemerintahan di Romawi dipegang oleh Pemerintahan di Romawi dipegang oleh Caesar yang menerima seluruh Caesar yang menerima seluruh kekuasaan dari rakyat atau apa yang kekuasaan dari rakyat atau apa yang dinamakan Caesarismus. Pemerintahan dinamakan Caesarismus. Pemerintahan Caesarismus adalah secara mutlak. Caesarismus adalah secara mutlak. Suatu undang-undang di Romawi apa Suatu undang-undang di Romawi apa yang dinamakan Lex Regia.yang dinamakan Lex Regia.

1.4 Tipe Negara Abad Pertengahan1.4 Tipe Negara Abad PertengahanCiri khas tipe negara abad pertengahan Ciri khas tipe negara abad pertengahan adalah adanya dualisme (pertentangan).adalah adanya dualisme (pertentangan).

1.1.Dualisme antara penguasa dengan rakyatDualisme antara penguasa dengan rakyat2.2.Dualisme antara pemilik dan penyewa Dualisme antara pemilik dan penyewa tanah sehingga munculnya Feodalismetanah sehingga munculnya Feodalisme

3.3.Dualisme anatara Negarawan dan Dualisme anatara Negarawan dan Gerejawan (secularisme)Gerejawan (secularisme)Akibat dari dualisme ini timbul Akibat dari dualisme ini timbul keinginan rakyat untuk saling keinginan rakyat untuk saling membatasi hak dan kewajiban antara membatasi hak dan kewajiban antara raja dan rakyat.raja dan rakyat.

Lanjut……………Lanjut……………1.5 Tipe Negara Modern1.5 Tipe Negara Modern

Pada negara-negara modern tipenya Pada negara-negara modern tipenya adalah:adalah:

a.a. Berlaku asas demokrasiBerlaku asas demokrasib.b. Dianutnya paham negara hukumDianutnya paham negara hukumc.c. Susunan negaranya kesatuan. Didalam Susunan negaranya kesatuan. Didalam

negara hanya ada satu pemerintahan negara hanya ada satu pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yang yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai wewenang tertinggi.mempunyai wewenang tertinggi.

Tipe Negara yang Tipe Negara yang ditinjau dari sisi ditinjau dari sisi

hukumhukumTipe negara

yang ditinjau dari

Tipe negara yang ditin

jau dari

sisi hukum adalah peng

golongan

sisi hukum adalah peng

golongan

negara-negara dengan m

elihat

negara-negara dengan m

elihat

hubungan antara pengua

sa dan

hubungan antara pengua

sa dan

rakyatrakyat

TTipe Negara yang ditinjau dari sisi ipe Negara yang ditinjau dari sisi HukumHukum

2.1 Tipe Negara Policie2.1 Tipe Negara PolicieNegara bertugas menjaga tata tertib saja Negara bertugas menjaga tata tertib saja atau dengan kata lain negara adalah atau dengan kata lain negara adalah penjaga malam. Pemerintahan bersiat penjaga malam. Pemerintahan bersiat monarchie absolut. Pengertian pilicie monarchie absolut. Pengertian pilicie adalah welvaartzorg, yang mencakup dua adalah welvaartzorg, yang mencakup dua arti:arti:

a.a.Penyelenggara negara positifPenyelenggara negara positifb.b.Penyelenggara negara negatifPenyelenggara negara negatif

2.2 Tipe Negara Hukum2.2 Tipe Negara HukumDisini Disini tindakantindakan penguasa dan rakyat penguasa dan rakyat

berdasarkan hukum. Ada tiga bentuk tipe negara berdasarkan hukum. Ada tiga bentuk tipe negara hukum, yaitu:hukum, yaitu:

a.a. Tipe negara Hukum LiberalTipe negara Hukum LiberalTipe ini menghendaki agar negara Tipe ini menghendaki agar negara pasif, artinya bahwa warga negara pasif, artinya bahwa warga negara harus berstatus pasif artinya bahwa harus berstatus pasif artinya bahwa warga negara harus tunduk pada warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Disini peraturan-peraturan negara. Disini kaum liberal menghendaki agar antara kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan yang dikuasai ada suatu penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan dalam bentuk hukum, serta persetujuan yang menguasai penguasa.persetujuan yang menguasai penguasa.

Lanjut iu……..!Lanjut iu……..!b. Tipe Negara Hukum Formilb. Tipe Negara Hukum Formil

yaitu negara hukum yang mendapat yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat, segala pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. berdasarkan undang-undang. negara Hukum Formil ini disebut negara Hukum Formil ini disebut pula dengan Negara Demokratis pula dengan Negara Demokratis yang berdasarkan negara Hukum.yang berdasarkan negara Hukum.

c. Tipe negara Hukum Mat

erilc. Tipe nega

ra Hukum Materil

tipe negara ini sebenarny

a merupakan perkembangan

tipe negara ini sebenarny

a merupakan perkembangan

lebih lanjut daripada neg

ara hukum formil. Jadi

lebih lanjut daripada neg

ara hukum formil. Jadi

jika pada negara hukum f

ormil tindakan penguasa

jika pada negara hukum f

ormil tindakan penguasa

harus berdasarkan undang-

undang, maka dalam

harus berdasarkan undang-

undang, maka dalam

negara hukum materil tin

dakan dari penguasa dala

m

negara hukum materil tin

dakan dari penguasa dala

m

hal mendesak demi kepenti

ngan warga negaranmya

hal mendesak demi kepenti

ngan warga negaranmya

dibenarkan bertindak meny

impang dari undang-

dibenarkan bertindak meny

impang dari undang-

undang atau berlaku asas

Opportunitas.

undang atau berlaku asas

Opportunitas.

2.3 Tipe Negara Kemakmur

an (Wohlfaart Staats)

2.3 Tipe Negara Kemakmur

an (Wohlfaart Staats)

negara mengabdi sepenuhn

ya kepada masyarakat.

negara mengabdi sepenuhn

ya kepada masyarakat.

Dalam tipe ini negara ad

alah alat satu-satunya

Dalam tipe ini negara ad

alah alat satu-satunya

untuk menyelenggarakan ke

makmuran rakyat.

untuk menyelenggarakan ke

makmuran rakyat.