2012, No.1254 5 LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH A. Umum Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia serta hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Langkah implementasi hak asasi manusia di bidang peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai – nilai hak asasi manusia, termasuk produk hukum daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan www.djpp.depkumham.go.id
57
Embed
5 2012, No - ditjenpp.kemenkumham.go.idditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn1254-2012lamp.pdf · PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2012, No.1254 5
LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012 NOMOR 77 TAHUN 2012 TENTANG PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
PARAMETER HAK ASASI MANUSIA
DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
A. Umum
Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa perlindungan, pemajuan,
penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab
negara, terutama pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab
untuk menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan
memajukan hak asasi manusia yang juga diatur dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan
peraturan perundang-undangan dalam bidang hak asasi manusia serta
hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh
Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu upaya untuk
melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan
ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu
melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum,
politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan
bidang lain.
Langkah implementasi hak asasi manusia di bidang peraturan
perundang-undangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan yang memuat nilai – nilai hak asasi
manusia, termasuk produk hukum daerah. Dalam Pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan, bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan
Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan