4... · Web viewperkembangannya sekarang agak berbeda karena pembangunan membutuhkan peranan minimal 3 pihak, yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah butuh partner.

Kolaborasi ;Konsep Dan Implementasi

A. Kerjasama

Dalam mempercepat penanganan perumahan dan permukiman kumuh, pemerintah tidak dapat

bekerja sendiri. Pemerintah dan Pemerintah Daerah membutuhkan kerjasama yang melibatkan

semua pihak. Kerjasama yang dibutuhkan adalah kerjasama yang tidak biasa, yakni kerjasama

berkesinambungan. Kerjasama diharapkan melahirkan sinergi, baik horizontal (antara Pemda,

masyarakat dan dunia usaha) maupun vertikal (antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah). Dibutuhkan penanganan secara bersama-sama karena kekumuhan terbukti melemahkan

sendi kehidupan sosial dan menurunkan kualitas kota. Kekumuhan dalam jangka panjang akan

menyebabkan penurunan kualitas hidup, setidaknya dari aspek kesehatan, lingkungan dan

pendidikan. Tanpa upaya bersama, penanganan kumuh sulit teratasi. Dibutuhkan peran banyak

pihak

B. Kolaborasi

Kerjasama yang berkesinambungan disebut dengan Kolaborasi. Apa

sebenarnya makna Kolaborasi? Kolaborasi adalah proses yang

mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan,

integritas dan terobosan melalui pencapaian konsensus,

kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi.

Sehingga kata kunci dari kolaborasi adalah keterpaduan, atau yang

dikenal dengan harmonisasi.

C. Kolaborasi sebagai Strategi Negosiasi

Kolaborasi berfungsi dalam setiap tahap pengorganisasian. Pada tahap awal kolaborasi bisa

merupakan bagian dari strategi negosiasi. Dengan demikian fungsi kolaborasi dalam proses negosiasi

adalah untuk mencapai kesepakatan bersama dari adanya kepentingan yang berbeda-beda dari

pihak-pihak yang sesungguhnya mempunyai kepentingan yang sama atas suatu tujuan. Kolaborasi

menemukan bentuknya apabila telah sampai pada pernyataan ; "Jalan terbaik manakah yang akan

kita tempuh untuk mencapai tujuan bersama".

D. Prinsip, Nilai dan Proses Kolaborasi

Kolaborasi dapat mempercepat terjadinya proses perubahan. Awalnya praktek yang berkembang

dalam pembangunan adalah konfrontasi, kemandirian, kedaulatan, dan kesatuan. Namun dalam

1

perkembangannya sekarang agak berbeda karena pembangunan membutuhkan peranan minimal 3

pihak, yakni pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah butuh partner. Konsepnya secara

bertahap; kolaborasi, kompetisi, koneksitas, dan keunggulan. Sukses Kolaborasi didasarkan pada

prinsip-prinsip : 1)meningkatkan hubungan kerja hingga tercapai fase stabil, 2)membantu

menetapkan ketentuan-ketentuan baru, dan 3) memampukan para manajer menggunakan nilai-nilai

kebersamaan dalam pengambilan keputusan. Sedangkan Nilai-nilai Dasar (Values) kolaborasi

meliputi : 1)saling menghormati , 2)penghargaan dan integritas, 3) rasa memiliki dan bersatu, 4)

kesepakatan , 5) hubungan saling percaya, 6)tanggung jawab penuh dan tanggung gugat, 7)

pengakuan dan perkembagan. Kolaborasi sendiri dapat dicapai ke dalam 3 Tahap utama sebagai

Tahapan Proses kolaborasi, yakni :

1. Identifikasi Masalah (Problem Setting)

a menentukan permasalahan,

b mengidentifikasikan sumber-sumber, dan

c Membangun kesepakatan untuk kolaborasi

2. Penentuan rencana (Direction Setting)

a menentukan aturan dasar,

b menyusun agenda kerja dan

c mengorganisasikan sub-sub kelompok.

d Menyatukan informasi yang ada, meneliti pilihan, dan

e memperbanyak persetujuan yang diinginkan.

3. Pelaksanaan (Implementation)

a ketentuan yang telah disepakati dan didorong oleh pihak luar diimplementasikan,

b pelaksanaan persetujuan harus selalu dimonitor berkala

E. Kolaborasi dan Jejaring

Dalam kolaborasi dibutuhkan orang-orang yang berani mengambil peluang dan resiko serta ”open

minded”. Kolaborasi sulit diwujudkan oleh orang-orang yang berpikiran tidak progresif dan

menggunakan manajemen tertutup. Mereka yang telah biasa bekerjasama dan memiliki

interpersonal relathionship yang bagus akan lebih mudah berjaringan dan membangun modal sosial.

Oleh karenanya membangun jaringan adalah prasyarat utama dari kolaborasi. Manajemen jejaring

dalam rangka kolaborasi bermaksud untuk mencapai tujuan bersama secara lebih cepat. Jejaring

penting untuk Kolaborasi karena :

1. merupakan proses aktif membangun dan mengelola hubungan-hubunngan yang produktif,

jejaring hubungan yang luas, kokoh, baik personal maupun organisasi.

2

2. merupakan proses pemeliharaan, penumbuhan serta pengintegrasian kemampuan

kemampuan terpilih, bakat-bakat, hubungan dan partner dengan mengembangkan

kemitraan yang kreatif dan strategis bagi peningkatan kinerja organisasi

F. Akar Persoalan Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh adalah wujud dari kegagalan kebijakan, tata-pemerintahan yg buruk, korupsi,

peraturan yang tidak tepat, alokasi lahan yang dikendalikan pasar, sistem pembiayaan yang tidak

responsif dan kurangnya kemauan politik (good will). Segala perencanaan pembangunan yang dibuat

secara tertutup akan mengakibatkan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Perbedaan pertumbuhan antara Pedesaan dan Perkotaan mengakibatkan kesenjangan

pendapatan bagi penduduknya. Keragaman pertumbuhan inilah yang disebut dengan disparitas

regional.

Disparitas regional merupakan fenomena universal. Di semua negara, disparitas pembangunan

merupakan masalah pembangunan antar wilayah yang tidak merata. Pembagian ekonomi yang tidak

merata ini telah melahirkan masalah sosial-politik. Hampir di semua negara, baik yang menganut

sistem ekonomi pasar maupun ekonomi terpusat, kebijakan pembangunan diarahkan untuk

mengurangi disparitas antar wilayah. Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, terlihat bahwa

pemerintahan saat ini sedang menggalakkan visi untuk membangun dari pinggiran; yaitu dari

perbatasan dan pedesaan.

Pola pembangunan dari pinggiran ditempuh karena pendekatan pembangunan yang menekankan

pada pertumbuhan ekonomi makro cenderung mengabaikan terjadinya kesenjangan pembangunan

antar wilayah. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat

pertumbuhan, sementara itu wilayah-wilayah penyangga (hinterland) justru mengalami pengurasan

sumberdaya berlebihan. Sehingga secara makro, ketimpangan pembangunan terjadi cukup signifikan

antara desa-kota dan antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, termasuk antara

Jawa-luar Jawa.

Ketidakseimbangan ini merugikan pembangunan dan mengakibatkan ketidakseimbangan

pembangunan antar kawasan, baik dalam wujud buruknya distribusi dan alokasi pemanfaatan

sumberdaya yang menciptakan inefisiensi dan tidak optimalnya sistem ekonomi. Disisi lain potensi

konflik berpotensi meledak di wilayah-wilayah yang tidak tersentuh pembangunan. Wilayah

hinterland menjadi lemah karena pengurasan sumberdaya berlebihan (backwash), yang

3

mengakibatkan akumulasi nilai tambah tertarik ke kota atau pusat-pusat pembangunan secara

massif (Ernan: et al 2009).

Akumulasi pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan mendorong terjadinya migrasi penduduk ke

perkotaan, sehingga kota dan pusat pertumbuhan pada gilirannya menjadi “melemah” akibat

berbagai penyakit urbanisasi seperti lingkungan yang tidak sehat, sumpek, polusi, penurunan

kualitas kesehatan, tersebarnya penyakit menular, kriminalitas, peredaran obat-obat terlarang dan

pendidikan anak-anakpun terganggu. Fenomena urbanisasi yang memperlemah perkembangan kota

ini disebut juga dengan over-urbanization dengan berbagai bentuk ketidakefisienan dan

permasalahan seperti munculnya kawasan kumuh (slum area).

G. Cita-cita Pembangunan Kota

Cita-cita pembangunan kota diarahkan pada mimpi Bupati/Walikota, seperti misalnya hendak

membagun warga kotanya yang sehat, mandiri, disiplin, taat azas serta berbudaya maju beradab.

Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana dapat mengembangkan program yang secara efektif,

mendidik dan mencerdaskan warga kotanya? Hanya satu kata kucinya, yakni peningkatan kapasitas

yang memampukan (enabling) masyarakatnya. Memampukan dalam arti memberdayakan.

Persoalannya sekarang adalah bagaimana memberdayakan sebuah kota yang didalamnya terdiri dari

beragam penghuni dan bentuk hunian, termasuk kawasan kumuh.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, keberadaan kawasan permukiman kumuh merupakan

ancaman yang serius bagi kesehatan dan kesejahteraan warga kota, bahkan menghambat potensi

produktivitas dan kewirausahaan penduduk yang tinggal dilingkungan tersebut. Agenda 21 dan

4

Potret kawasan kumuh perkotaan ; sebagian besar akibat urbanisasi

Deklarasi Habitat II juga telah menyatakan perlunya pembangunan yang mengedepankan strategi

pemberdayaan (enabling strategy).

Tantangan yang dihadapi dalam penanganan kumuh adalah mengubah mindset Pemda agar

memprioritaskan penanganan kumuh sebagai tujuan strategis pembangunan daerah. Bila perlu

tujuan tersebut secara ekspisit disebut dalam Visi RPJM Daerah. Apalagi orientasi Pembangunan

dewasa ini mulai berubah, menuju pada peningkatan kapasitas manusia (human development).

Pergeseran mindset tersebut dilatarbelakangi oleh pandangan-pandangan berikut :

1. Mengakui realita habitat “kampung kota” dan menatanya, bukannya malah menolak dan

meniadakan

2. Karena Kampung Kota sifatnya “Unik”; Penataan permukiman perkotaan dalam rangka

meningkatkan kualitas permukiman yang ada perlu dilakukan dengan pola yang tepat sesuai

dengan karakter permasalahan di lapangan.

3. Menyelesaikan permasalahan perumahan di kota-kota kita bukanlah sesuatu yang mustahil.

4. Untuk melakukannya, semua pemangku kepentingan pemerintah lokal dan nasional,

lembaga bantuan, LSM pendukung, para ahli serta masyarakat itu sendiri — perlu dilibatkan

dan diberikan ruang untuk bekerja sama dan membangun berbagai solusi yang inovatif. –

Kolaborasi.

Sementara itu di sisi lain ditemukan persoalan dasar permukiman kumuh yang diakibatkan oleh

pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan sehingga pada gilirannya mengakibatkan

kesenjangan. Persoalan-persoalan dasar yang jamak ditemui akibat pembangunan yang tidak

menegakkan prinsip-prinsip Good Governance adalah :

1. Lemahnya perencanaan, pengendalian pembangunan,

2. Kurangnya hunian dan permukiman

3. Resiko kerusakan lingkungan atau kesehatan

4. Keamanan dan keselamatan warganya dari resiko bencana dan perubahan cuaca terancam

5. Kurangnya pelayanan sarana / prasarana (sanitasi dan air minum)

6. Lemahnya penegakan hukum, Tata pemerintahan (governance) dan kelembagaan

7. Faktor-faktor sosial-ekonomi (kemiskinan)

8. Kebutuhan kepastian kepemilikan dan administrasi pertanahan

H. Menyatukan Program Sektor

Sejauh ini pemerintah telah melaksanakan penanganan kumuh melalui berbagai program

Kementerian dan Lembaga antara lain Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan

5

Rakyat), Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator PMK (Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan), Kementerian Kesehatan, dan BPN (Badan Pertanahan Nasional). Program-program

tersebut masih berjalan sampai sekarang, hanya saja kementerian yang memfasilitasi berubah

nomenklatur; mengikuti pemerintahan Jokowi-JK. Program-program tersebut tergambar sebagai

berikut :

Gambar 1Program-Program Penanganan Kumuh yang telah dan sedang berjalan

Catatan : Kementerian Perumahan Rakyat sekarang terintegrasi dengan Kementerian PU menjadi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat saat ini berubah nama menjadi Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengikuti nomenklatur Pemerintahan Jokowi-JK

Sekian banyak program sektor tersebut harus dipahami sebagai bagian dari program daerah untuk

mencapai visi daerah. Bukan program pusat yang dilaksanakan oleh daerah. Oleh sebab itu, berbekal

Kolaborasi, penanganan kumuh diharapkan lebih terintegrasi, berjangka panjang, efektif, tepat guna,

dan komprehensif. Penanganan kumuh dilaksanakan melalui sebuah konsensus dengan semua

pihak. Konsensus yang dibangun minimal berupa kemitraan tiga-arah, yakni masyarakat (komunitas),

Pemda dan Kelompok peduli. Kemitraan tiga arah ini telah diimplementasikan di lokasi-lokasi PLPBK,

salah satunya melalui pembentukan Tim Teknis di tingkat Kab/Kota dengan komposisi SKPD yang

merepresentasikan kebutuhan penanganan.

6

Gambar 2Kolaborasi dalam Tim Teknis Program PLPBK

Sasaran Penanganan kumuh tidak hanya pada ranah fisik saja, melainkan meliputi berbagai bidang

untuk mewujudkan terjadinya :

1. perubahan perilaku sosial melalui suatu transformasi peningkatan kapasitasdan proses

pembelajaran di masyarakat

2. peningkatan kesejahteraan di kelompok masyarakat sasaran

3. peningkatan kualitas permukiman dalam Skala Kota

4. upaya nyata mewujudkan Urban Good Governance

7

Contoh hasil kolaborasi penanganan kumuh di Gunung Sari ilir Balikpapan Kaltim; sebelum dan sesudah (Studio Cilaki 45 Bandung; 2012)

I. Pendekatan Kolaborasi

Secara umum dapat ditarik benang merah, bahwa pendekatan yang digunakan dalam Kolaborasi

adalah :

1. Membangun Visi Bersama. (masyarakat, warga kota, pengembang proyek / inovator,

pengusaha, penyedia jasa, investor, LSM, KSM, akademisi, profesional).

2. Mendesain keterpaduan penanganan; (Air bersih, sanitasi, limbah, perumahan, perancangan

kota, remaja, pertanian kota, keselamatan dan keamanan).

3. Merancang Keberlanjutan; (Solusi berbasis pasar, ketahanan masyarakat, ramah lingkugan

dan tahan cuaca, terjangkau).

4. Berpegang pada Prinsip-prinsip Good Governance; Transparan, akuntabel, inklusif,

menghormati hak-hak dan tanggung-jawab.

8

Contoh hasil kolaborasi penanganan kumuh di Duabelas Ulu Palembang Sumsel; sebelum dan sesudah (Studio Cilaki 45 Bandung; 2012)

Contoh hasil kolaborasi penanganan kumuh di Kampung Beting Pontianak Kalbar; sebelum dan sesudah (Studio Cilaki 45 Bandung; 2012)

J. Rekomendasi Umum

Dalam membangun kolaborasi direkomendasikan untuk menjalankan hal-hal berikut :

1. Memperkuat kapasitas kelompok-kelompok komunitas kota agar mampu berpartisipasi aktif

di setiap proses penanganan permukiman kumuh dan pencegahannya .

2. Bangun kemitraan strategis, bukan kerjasama yang bersifat sementara. Kemitraan strategis

adalah aliansi strategik, sebuah hubungan by design, yang merupakan kesepakatan yang

timbul antara Masyarakat, SKPD, akademisi, city changer dan Dunia Usaha untuk saling

berbagi biaya, risiko, dan manfaat yang diperoleh dengan mengembangkan peluang baru.

3. Bangun komitmen bahwa bisnis layanan penanganan kumuh saat ini tidak mungkin lagi “go

it alone” (Pramono; 2015). Untuk mampu menanggapi beraneka tantangan dalam

lingkungan yang senantiasa berubah, diperlukan suatu spektrum baru praktik manajemen

yang hanya terjadi jika berkolaborasi.

4. Kolaborasi yang dilakukan direkomendasikan berbentuk inovasi teknologi (research &

development), inovasi mandiri dalam organisasi, restrukturisasi pelayanan, dan penerapan

teknologi informasi. Di negara maju aliansi strategis dianggap sebagai “jalan keluar terakhir”

dalam strategi manajemen dan perolehan profit. Secara prinsip aliansi seharusnya tidak

menggambarkan “merger” atau “akusisi” para pihak yang terlibat didalamnya, terhadap

yang kecil-menengah, melainkan harus berkolaborasi dalam kesetaraan.

5. Kolaborasi sebagai kemitraan strategis adalah suatu cara untuk meng-generate dampak

sinergitas dalam manajemen sumberdaya sehingga menghasilkan sejumlah sumberdaya

(multisources)melalui :

a Perluasan (diversifikasi) pengembangan operasi pelaksanaan

b operasi dalam ruang lingkup kegiatan yang sudah ada hingga timbul kesadaran kolektif

bahwa sumberdaya manajerial dan teknologi tidaklah memadai (lagi) untuk dijalankan

secara sendiri-sendiri (single source) dalam menanggapi tantangan pembangunan yang

makin cepat mengalami perubahan.

c Upaya memadukan sumberdaya internal organisasi dengan sumberdaya mitra

kerjasama dan sumberdaya institusi lainnya, maka para pihak memiliki kemungkinan

membuka diri untuk menciptakan produk baru. Kemitraan dalam penanganan kumuh

sebagai bagian dari layanan pemerintah untuk berbagi urusan pemerintahan wajib yang

dapat didesentralisasikan (konkuren) memiliki tiga aspek penting, yaitu Cakupan

layanan(services of scope), proses layanan (services of speed), Efek berjejaring (network

effect).

9

6. Jalankan (eksekusi) pengaturan atau penertiban di wilayah-wilayah permukiman kumuh

termasuk kepastian bermukim, keamanan kepemilikan dan administrasi pertanahan,

pengaturan kelembagaan, aturan-aturan perlindungan lingkungan, perencanaan, dan

pengendalian pembangunan, serta pengaturan partisipasi untuk semua stakeholders

terutama kelompok-kelompok masyarakat rentan.

7. Lakukan pengaturan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur, yang

menjamin keamanan dan keselamatan penghuninya. Selamat berkolaborasi (Sony

Kusuma, Tomy Risqi ; Juni 2016)

Daftar Pustaka :

Kusuma, Sonny, PLPBK sebagai Proses Kolaborasi Perencanaan & Penataan Kawasan Permukiman

Padat, Kumuh dan Miskin di Perkotaan; Juni 2014

Pramono, Agung P.W.Strategi Penguatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri, disampaikan dalam

rangka Workshop Penguatan Fasilitasi Kerjasama Pembangunan, Ibis Hotel Slipi, Oktober

2015

Ernan Rustiadi, Sunsun Saefulhakim, Dyah R. Panuju, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah;

Yayasan Obor Indonesia, 2009

10