PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTAPERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTANOMOR :
TENTANGPOLA TATA KELOLABALAI PENGELOLA JAMKESOS PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTAComment by lenovo: Diganti penyelenggaraComment
by lenovo: Kata Provinsi dihilangkan
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,Comment by lenovo: Kepala Dinas atau
Gubernur
Menimbang:a.
bahwa Balai Penyelenggara Jamkesos sebagai salah satu unit kerja
bidang kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan di bidang jaminan
kesehatan pada masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat
kesehatan masyarakat. Oleh karena itu Balai Penyelenggara Jamkesos
dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan pola
tata kelola yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat;
b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Nomor ............... tentang Standar
Pelayanan Minimum Balai Penyelenggara jamkesos Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, maka perlu ditindaklanjuti dengan disusunnya
Pola Tata Kelola bagi Balai Penyelenggara Jamkesos Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta yang akan melaksanakan Pola Pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan tentang Pola Tata Kelola Balai Penyelenggara Jamkesos
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerapkan Pola
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
Mengingat:1.Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
2.Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK 02/2006 tentang
Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan
Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK 02/2006 tentang
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada badan Layanan Umum;
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK 02/2006 tentang
Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang
Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas
dan Pegawai Badan Layanan Umum;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di
Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan di Daerah;
15.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17.1
Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;
16.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan
Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
18.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 tahun
2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Kesehatan;
19.
20.Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
316/KEP/2011 tentang Penetapan Balai Penyelenggara Jamkesos
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Melaksanakan Penerapan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Bertahap
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor. 46 tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan
Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS pada Badan Layanan
Umum Daerah
----------------------------------------------------- M E M U T
U S K A N
------------------------------------------------------
Menetapkan:PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
POLA TATA KELOLA BALAI PENYELENGGARA JAMKESOS PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pola Tata Kelola ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.Comment by lenovo: dihilangkan
3.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.Jaminan Kesehatan semesta adalah sistem jaminan kesehatan yang
pengelolaannya secara bersama dan terkoordinasi antara Pemerintah
Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi paket manfaat,
kepesertaan, penyelenggaraan dan administrasi.
5.Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut
Bapeljamkesos adalah unit kerja Provinsi yang diberi kewenangan
untuk mengkoordinasi dan mensinergikan program jaminan kesehatan
untuk masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta.Comment by lenovo: Agar
disesuaikan dengan Pergub 47 Tahun 2008 sbgmn diubah dg Pergub 45
Tahun 2011 ttg rincian tugas&fungsi Dinkes, shg mjd :Balai
Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial merupakan Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Kesehatan yg mempunyai tugas menyelenggarakan
kegiatan di bidang jaminan kesehatan bagi masyarakat Daerah
Istimewa Yogyakarta
6.Pola Tata Kelola Korporasi Balai Penyelenggara Jaminan
Kesehatan Sosial adalah peraturan yang mengatur tentang hubungan
antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
pemilik dengan Pengelola Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan
Sosial. Comment by lenovo: Pola tata kelola lebih mengatur pola
operasi , bukan hanya tata hubungan
7.Dewan Pengawas adalah pengawas yang melakukan pengawasan
operasional dibentuk dengan Keputuesan Gubernur atas usulan Kepala
Dinas Kesehatan dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan dan
peraturan yang berlaku. (materi tidak mengatur Dewan Pengawas)
8.Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas
diatur dalam Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja yang berlaku.
9.Jabatan supervisor medis adalah jabatan yang dalam
melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku
10Jabatan administrator jaminan adalah jabatan yang dalam
melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku.
11.Pengelola BLUD adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan, Pejabat
Teknis dan staf
12.Supervisor medis adalah Dokter, Dokter Gigi dengan segala
kewenangan dan kompetensinya.
13.Satuan Pengawas Internal adalah perangkat Dinas Kesehatan
Provinsi DIY yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian
internal dalam rangka membantu Pengelola untuk meningkatkan kinerja
pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya
(social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang
sehat.
14.Tenaga Administrasi Jaminan adalah orang atau sekelompok
orang yang bertugas melaksanakan administrasi penjaminan guna
menunjang pelaksanaan tugas-tugas supervisor medis khususnya yang
terkait dengan kendali mutu dan kendali biaya medis.
BAB IIPOLA TATA KELOLA KORPORASI
Bagian KesatuIDENTITAS (huruf kecil)
Pasal 2Nama Balai Penyelenggara adalah Balai Penyelenggara
Jaminan Kesehatan Sosial merupakan Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas
Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bertempat di Jalan
Prof. Dr Sardjito No 5, Yogyakarta.
Pasal 3Logo Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial adalah
berbentuk payung yang terkembang dengan warna merah putih dan
ditengahnya ada tanda cross warna hijau memiliki arti bahwa
Jamkesos membantu memberikan perlindungan (gambar payung) kepada
masyarakat khususnya pemberian jaminan pelayanan kesehatan (tanda
cross warna hijau) dengan hati yang tulus (warna putih pada payung)
menjunjung azas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial dan dengan
tegas (warna merah pada payung) menjunjung prinsip
kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian,
akuntabilitas serta portabilitas.
Bagian KeduaTUJUAN, VISI, MISI FILOSOFI DAN NILAI-NILAI DASAR
(Visi dan misi sebaiknya masuk pada Renstra Bisnis karena sesuai
pergub 8/2008 pola tata kelola tidak memuat hal tsb)
Pasal 4
(1)Tujuan Balai Penyelenggara Jamkesos adalah :
a.Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan memperpanjang
umur harapan hidup
b.Meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dengan
prinsip kendali mutu dan kendali biaya
c.Mewujudkan jaminan kesehatan sosial semesta
d.Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM (untuk
kuantitas apa iya?)
e.Meningkatkan fleksibilitas untuk bisnis yang sehat
(2)Visi Balai Penyelenggara Jamkesos adalah: ( masuk renstra
bisnis)
Menjadi Badan Layanan Umum Jaminan kesehatan sosial yang
profesional dalam mewujudkan jaminan Kesehatan semesta bagi
masyarakat DIY
(3)Misi Balai Penyelenggara Jamkesos adalah : (masuk renstra
bisnis)
a.Pengelolaan Badan Layanan Umum yang professional
b.Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan social
c.Peningkatan manfaat jaminan kesehatan social
d.Peningkatan kendali mutu dan kendali biayaComment by lenovo:
Redaksi misi diawali dg awalan me
Bagian KetigaKEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BALAI
PENYELENGGARA JAMKESOS
Pasal 5
(1)Balai Penyelenggara jamkesos berkedudukan sebagai adalah
unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan
jaminan kesehatan. Unit Pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan
Provinsi DIY dan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah milik
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan
unsur pendukung tugas Gubernur dibidang pelayanan kesehatan yang
dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris dan Kepala
Dinas Kesehatan.
(2)Balai Penyelenggara Jamkesos mempunyai tugas menyelenggarakan
kegiatan di bidang jaminan kesehatan bagi masyarakat Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
(3)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Balai Penyelenggara Jamkesos mempunyai fungsi :Comment by
lenovo: Agar disesuaikan dengan Pergub 45 tahun 2011
a.Penyusunan program Balai
b.Penyelenggaraan manajemen kepesertaan jaminan kesehatan
social
c.Penyelenggaraan manajemen pemeliharaan kesehatan
d.Penyelenggaraan manajemen keuangan
e.Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
f.Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai
Bagian KeempatKEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH (huruf kecil)
Pasal 6
(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan
hidup perkembangan dan kemajuan Balai Penyelenggara Jamkesos sesuai
dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya
mempunyai kewenangan :
a.Menetapkan peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal Balai
Penyelenggara Jamkesos beserta perubahannya;
b.Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan
Pengawas;
c.Memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena
sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk
diberhentikan;
d.Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan
atau; (yg mengesahkan RBA adalah PPKD)
e.Memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang
berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
(hanya khusus PNS to? Krn di BLUD dpt mengangkat pegawai
honorer)
(3)Bertanggung jawab menutup defisit Balai Penyelenggara
jamkesos yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah
diaudit secara independen.
(4)Bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain,
termasuk pasien, akibat kelalaian dan atau kesalahan dalam
pengelolaan Balai Penyelenggara Jamkesos
Bagian KelimaDEWAN PENGAWAS
Paragraf 1Pembentukan Dewan Pengawas
Pasal 7
(1)Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan
Kepala Balai Penyelenggara Jamkesos melalui Kepala Dinas kesehatan
Provinsi DIY, sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 35
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Pedoman BLUD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta.
(2)Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) -
5 (lima) orang, tergantung nilai omzet tahunan menurut laporan
realisasi anggaran atau nilai aset menurut neraca dan seorang
diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan
Pengawas.
Paragraf 2Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas
Pasal 8
(1)Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pengelolaan Balai Penyelenggara Jamkesos yang menerapkan
PPK BLUD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dewan Pengawas berkewajiban :
a.Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai Rencana
Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
b.Mengikuti perkembangan kegiatan Balai Penyelenggara Jamkesos
dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap
masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Balai Penyelenggara
Jamkesos
c.Melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja Balai Penyelenggara
Jamkesos;
d.Memberikan pertimbangan manajemen kepada Pejabat Pengelola
dalam melaksanakan pengelolaan Balai Penyelenggara Jamkesos;
e.Melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun
non keuangan serta memberikan saran dan catatan-catatan penting
untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola Balai Penyelenggara
Jamkesos; dan
f.Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian
kinerja.
(3)Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada
Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu
semester dan sewaktu-waktu diperlukan.
Paragraf 3Keanggotaan Dewan Pengawas
Pasal 9
(1)Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
a.Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan
kegiatan Balai Penyelenggara Jamkesos;
b.Pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah;
dan
c.Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Balai Penyelenggara
Jamkesos.
(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya
dengan pengangkatan Kepala.
(3)Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas, yaitu
:
a.Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan
dengan kegiatan Balai Penyelenggara Jamkesos serta dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
b.Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan
pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris
atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan
suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan
tindak pidana yang merugikan daerah; dan
c.Mempunyai kompetensi dalam bidang menajemen keuangan, sumber
daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas
pelayanan publik.
Paragraf 4Masa Jabatan Dewan Pengawas
Pasal 10
(1)Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5
(lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa
jabatan berikutnya.
(2)Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur setelah masa jabatan berakhir.
(3)Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya
oleh Gubernur atas usul Pimpinan BLUD.
(4)Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya
dilakukan apabila :
a.Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
b.Tidak melaksanaan ketentuan perundang-undangan;
c.Terlibat dalam tindakan yang merugikan Balai Penyelenggara
Jamkesos; atau
d.Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana
dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan
pengawasan atas Balai Penyelenggara Jamkesos.
Paragraf 5Sekretaris Dewan Pengawas
Pasal 11
(1)Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk
mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
(2)Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan
Pengawas.
Paragraf 6Pembiayaan
Pasal 12
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan
Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas
dibebankan pada Balai Penyelenggara Jamkesos dan dimuat dalam
Rencana Bisnis Anggaran.
Bagian KeenamPEJABAT PENGELOLA
Paragraf 1Komposisi Pejabat Pengelola
Pasal 13
Pejabat Pengelola Bapeljamkesos adalah Pimpinan Bapeljamkesos
yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Bapeljamkesos,
terdiri atas :
(1)Pimpinan BLUD, diampu oleh Kepala.
(2)Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) BLUD, diampu oleh
Pejabat Balai Penyelenggara Jamkesos yang membidangi umum,
administrasi dan keuangan.
(3)Pejabat Teknis BLUD, diampu oleh Pejabat Balai Penyelenggara
Jamkesos yang bertanggung jawab pemeliharaan kesehatan dan
kepesertaan.
Pasal 14Kepala bertanggung jawab kepada Gubernur melalui kepala
Dinas Kesehatan Provinsi DIY dan Sekretaris Daerah terhadap
operasional dan keuangan Balai Penyelenggara Jamkesos secara umum
dan keseluruhan.
Pasal 15Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab
kepada Pemimpin Bapeljamkesos sesuai tanggung jawab
masing-masing.
Pasal 16
(1)Komposisi Pejabat Pengelola Bapeljamkesos dapat dilakukan
perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui analisis
organisasi guna memenuhi tuntutan perubahan.
(2)Perubahan komposisi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Gubernur.
Paragraf 2Pengangkatan Pejabat Pengelola
Pasal 17
(1)Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola
Bapeljamkesos ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan
praktik bisnis yang sehat.
(2)Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
keahlian berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang
diperlukan dalam tugas jabatan.
(3)Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada
(1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan
kualifikasi sesuai kemampuan keuangan Balai Penyelenggara
Jamkesos.
(4)Pejabat Pengelola Bapeljamkesos diangkat dan diberhentikan
dengan Keputusan oleh Gubernur.
Pasal 18
(1)Dalam hal Pimpinan BLUD Bapeljamkesos berasal dari unsur
Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka yang bersangkutan merupakan
pengguna anggaran dan barang daerah.
(2)Dalam hal Pimpinan BLUD Bapeljamkeses berasal dari unsur non
Pegawai Negeri Sipil, maka yang bersangkutan bukan merupakan
pengguna anggaran dan barang daerah.
(3)Dalam hal Pimpinan BLUD Bapeljamkeses bukan Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang menjadi
pengguna anggaran dan barang daerah adalah Pejabat Keuangan yang
berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
Paragraf 3Persyaratan Menjadi Pejabat Pengelola
Pasal 19Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pimpinan BLUD adalah
:
a.Seorang Tenaga Kesehatan yang memenuhi kriteria keahlian,
integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang kesehatan (
khususnya, penjaminan kesehatan);
b.Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan
usaha guna kemandirian Balai Penyelenggara Jamkesos.
(Bapeljamkeses)
c.Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi
pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
d.Berstatus Pegawai Negeri Sipil dan atau Non Pegawai Negeri
Sipil;
e.Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk
menjalankan praktik bisnis yang sehat di Balai Penyelenggara
Jamkesos; Bapeljamkeses
f.Memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi Kepala Balai
Penyelenggara Jamkesos Bapeljamkeses yang berstatus Pegawai Negeri
Sipil.
Pasal 20Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat
Penatausahaan Keuangan BLUD Bapeljamkeses adalah :
a.Memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan
pengalaman dibidang keuangan dan/atau akuntansi;
b.Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan
usaha guna kemandirian keuangan;
c.Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi
pemegang keuangan perusahaan yang dinyatakan pailit;
d.Berstatus PNS atau Non PNS;
e.Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk
menjalankan prinsip pengelolaan keuangan yang sehat di Balai
Penyelenggara Jamkesos ; Bapeljamkeses
f.Memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal
dari PNS.
Pasal 21Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Teknis BLUD
Bapeljamkeses adalah :
a.Seorang dokter/dokter gigi yang memenuhi kriteria keahlian,
integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidang pelayanan;
b.Berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan
pelayanan yang profesional;
c.Mampu melaksanakan koordinasi di lingkup pelayanan Balai
Penyelenggara Jamkesos ; Bapeljamkeses
d.Berstatus PNS atau Non PNS;
e.Bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk
meningkatkan dan mengembangkan pelayanan di Balai Penyelenggara
Jamkesos ; Bapeljamkeses
f.Memenuhi syarat administrasi kepegawaian bagi yang berasal
dari PNS.
Paragraf 4Pemberhentian Pejabat Pengelola
Pasal 22Pejabat Pengelola dapat diberhentikan karena :
a.Meninggal dunia;
b.Berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut;
c.Tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik;
d.Melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang
telah digariskan;
e.Mengundurkan diri karena alasan yang patut;
f.Terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman
hukuman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.
Paragraf 5Tugas dan Kewajiban, Fungsi, Wewenang dan Tanggung
Jawab Pejabat Pengelola
Pasal 23Tugas dan Kewajiban Pimpinan Bapeljamkesos adalah :
a.Memimpin, mengarahkan,membina,mengawasi dan mengevaluasi
penyelenggaraan kegiatan BLUD; Bapeljamkeses
b.Menyusun Rencana Strategi Bisnis BLUD; Bapeljamkeses
c.Menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
d.Mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat
teknis kepada Kepala Daerah Gubernur sesuai ketentuan;
e.Menetepkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain
pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan;
f.Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional
serta keuangan BLUD kepada Kepala Daerah.
Pasal 24Fungsi Pemimpin adalah :
a.Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan jaminan
kesehatan;
b.Pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
dibidang pelayanan jaminan kesehatan;
c.Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan
pelaporan di bidang pelayanan jaminan kesehatan;
d.Pelayanan kepesertaan serta pengembangannya
e.Pelayanan penjaminan kesehatan
f.Pelayanan penunjang penjaminan kesehatan
g.Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
h.Pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengabdian
masyarakat;
i.Pengelolaan akuntansi dan keuangan;
j.Pengelolaan urusan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat,
organisasi dan tata laksana serta rumah tangga, perlengkapan dan
umum.
Pasal 25Wewenang Pemimpin adalah :
a.Dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada seluruh
pegawai dan bersifat adil serta mengayomi;
b.Menetapkan kebijakan operasional Bapeljamkesos
c.Menetapkan peraturan, pedoman, petunjuk teknis dan prosedur
tetap Bapeljamkesos
d.Mengangkat dan memberhentikan pegawai rumah sakit sesuai
peraturan perundang-undangan;
e.Menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban
pegawai Bapeljamkesos sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
f.Memberikan penghargaan pegawai, karyawan yang berprestasi
tanpa atau dengan sejumlah uang yang besarnya tidak melebihi
ketentuan yang berlaku;
g.Memberikan sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
h.Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Keuangan
dan Pejabat Teknis kepada Gubernur;
i.Mendatangkan ahli, profesional konsultan atau lembaga
independen manakala diperlukan;
j.Menetapkan organisasi pelaksana dan organisasi pendukung
dengan uraian tugas masing-masing;
k.Menandatangani perjanjian dengan pihak lain untuk jenis
perjanjian yang bersifat teknis operasional pelayanan;
l.Mendelegasikan sebagian kewenangan kepada jajaran di
bawahnya;
m.Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari Pejabat
Keuangan dan Pejabat Teknis.
Pasal 26Tanggung jawab Pemimpin menyangkut hal-hal sebagai
berikut :
a.Kebenaran kebijaksanaan Balai penyelenggara Jamkesos;
b.Kelancaran, efektifitas dan efisiensi kegiatan Balai
Penyelenggara Jamkesos;
c.Kebenaran program kerja, pengendalian, pengawasan dan
pelaksanaan serta laporan kegiatannya;
d.Meningkatkan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan
kesehatan.
Pasal 27Tugas dan kewajiban Pejabat Keuangan adalah :
a.Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran;
b.Menyiapkan Daftar Pelaksanaan Anggaran BLUD;
c.Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
d.Menyelenggarakan pengelolaan kas;
e.Melakukan pengelolaan utang-piutang;
f.Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan
investasi;
g.Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
h.Menyelenggarakan akutansi dan penyusunan laporan keuangan;
i.Mengkoordinasikan pengelolaan sistem remunerasi, pola tarif
dan pelayanan administrasi keuangan;
j.Mengkoordinasikan pelaksanaan serta pemantauan pelaksanaan
dengan bekerjasama dengan Satuan Pengawas Internal;
k.Menyusun rencana kegiatan di bidang umum dan administrasi
BLUD;
l.Melaksanakan kegiatan di bidang umum dan administrasi sesuai
dengan RBA;
m.Memonitor pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan
administrasi;
n.Mempertanggungjawabkan kinerja opersional di bidang umum dan
admninstrasi;
o.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan
BLUD.
Pasal 28Fungsi Pejabat Keuangan adalah :
a.Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang
anggaran dan perbendaharaan;
b.Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang
akuntasi dan verifikasi;
c.Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang
pengelolaan pendapatan;
d.Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang
perencanaan;
e.Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang
kesekretariatan;
f.Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang
organisasi dan kepegawaian;
g.Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang
pendidikan dan penelitian;
h.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 29Tugas dan kewajiban Pejabat Teknis adalah :
a.Menyusun rencana manajemen pemeliharaan kesehatan dan
manajemen kepesertaan serta pengembangan program mempertimbangkan
rekomendasi dari pemangku kepentingan Balai Penyelenggara
Jamkesos;
b.Melaksanakan kegiatan manajemen pemeliharaan kesehatan dan
manajemen kepesertaan serta pengembangan program sesuai dengan
RBA;
c.Memonitor pelaksanaan kegiatan manajemen pemeliharaan
kesehatan dan manajemen kepesertaan serta pengembangan program;
d.Mempertanggungjawabkan kinerja operasional manajemen
pemeliharaan kesehatan dan manajemen kepesertaan serta pengembangan
program;
e.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan
BLUD.
Pasal 30Fungsi Pejabat Teknis adalah :
a.Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis manajemen
pemeliharaan kesehatan;
b.Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis manajemen
kepesertaan;
c.Pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis,
pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis pengembangan
program;
d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pemimpin sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 6Supervisor medis Pasal 31
(1)Supervisor Medis adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang
bekerja sesuai kewenangan, kompetensi dan fungsinya secara
profesional.
(2)Supervisor Medis mempunyai tugas melaksanakan evaluasi
pemeliharaan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan
dalam pengajuan klaim.
(3)
Dalam melaksanakan tugasnya, supervisor medis menggunakan
pendekatan tim dengan tenaga administrasi penjaminan maupun pejabat
teknis terkait.
Bagian KedelapanORGANISASI PENDUKUNG
Paragraf 1Satuan Pengawas Internal Pasal 32
Guna membantu Kepala Balai Penyelenggara Jamkesos dalam bidang
pengawasan internal dan monitoring dibentuk Satuan Pengawas
Internal.
Pasal 33
(1)Tugas pokok Satuan Pengawas Intern adalah :
a.Pengawasan terhadap pelaksanaan dan operasional Balai
Penyelenggara Jamkesos;
b.Menilai pengendalian pengelolaan/pelaksanaan kegiatan Balai
Penyelenggara Jamkesos ;
c.Memberikan saran perbaikan kepada Balai Penyelenggara
Jamkesos.
(2)Fungsi Satuan Pengawas Intern adalah :
a.Melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan di lingkungan
Balai Penyelenggara Jamkesos ;
b.Melakukan penelusuran kebenaran laporan atau informasi tentang
penyimpangan yang terjadi;
c.Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat
pengawas fungsional.
(3)Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Balai Penyelenggara Jamkesos
(4)Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan
keputusan Balai Penyelenggara Jamkesos.
Pasal 34Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan
organisasi di lingkungan Balai Penyelenggara Jamkesos wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan cross
functional approach secara vertikal dan horizontal baik di
lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas
masing-masing.
Pasal 35Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan, wajib
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 36Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
Pasal 37Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta
menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
Pasal 38 Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan
satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan
untuk memebrikan petunjuk kepada bawahannya.
Pasal 39Kepala Sub Bagian, Kepala seksi wajib menyampaikan
laporan berkala kepada atasannya.
Pasal 40Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan
laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada
seksi atau subbag lain yang secara fungsional mempunyai hubungan
kerja.
Pasal 41Dalam melaksanakan tugasnya, setiap seksi dibantu oleh
supervisor medis dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan
kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
Bagian KesepuluhPENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA
Paragraf 1Tujuan Pengelolaan
Pasal 42Pengelolaan Sumber Daya Manusia merupakan pengaturan dan
kebijakan yang jelas mengenai Sumber Daya Manusia yang berorientasi
pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung
pencapaian tujuan organisasi secara efisien.
Pasal 42
(1)Sumber Daya Manusia Balai Penyelenggara Jamkesos dapat
berasal dari PNS dan non PNS
(2)Penerimaan pegawai Balai Penyelenggara Jamkesos adalah
sebagai berikut :a. Untuk pegawai yang berstatus PNS dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;b. Untuk pegawai non PNS
dilakukan mekanisme rekruitmen, outsourching, kerja sama
Operasional (KSO), magang atau cara-cara lain yang efektif dan
efisien;
(3)Rekruitmen pegawai non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, dilakukan dengan cara seleksi, meliputi seleksi
administrasi, test psikologi, seleksi akademik dan keterampilan,
wawancara dan test kesehatan, setelah mendapat persetujuan dari
Gubernur.
(4)Ourtsourching pegawai dilaksanakan berdasarkan kebutuhan
tenaga yang ditetapkan oleh Kepala balai Penyelenggara Jamkesos dan
dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai ketentuan
yang berlaku.
(5)Kerja Sama Operasional dilaksanakan sesuai kebutuhan dan
dilakukan oleh Kepala Balai Penyelenggara Jamkesos dengan pihak
ketiga.
Paragraf 2Penghargaan dan Sanksi
Pasal 43Untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai
maka Kepala Balai Penyelenggara Jamkesos menerapkan kebijakan
tentang imbal jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan
sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar
peraturan yang ditetapkan.
Pasal 44
(1)Kenaikan pangkat PNS merupakan penghargaan yang diberikan
atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan
terhadap negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan
kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
(2)Kenaikan pangkat pegawai non PNS adalah merupakan penghargaan
yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan
terhadap kinerja Balai Penyelenggara Jamkesos dan diberikan
berdasarkan sistem remunerasi Balai Penyelenggara Jamkesos.
Pasal 45
(1)Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang tidak
menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, termasuk PNS
yang :
a.Melaksanakan Tugas Belajar dan sebelumnya tidak menduduki
jabatan struktural atau fungsional tertentu;
b.Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi
induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan
persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
(2)Kenaikan pangkat pilihan adalah penghargaan yang diberikan
kepada PNS yang menduduki jabatan struktural atau jabatan
fungsional tertentu.
Pasal 46
(1)Rotasi PNS dan non PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk
peningkatan kinerja dan pengembangan karir;
(2)Rotasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
a.Penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan
pendidikan dan keterampilannya;
b.Masa kerja di unit tertentu;
c.Pengalaman pada bidang tugas tertentu;
d.Kegunaannya dalam menunjang karir;
e.Kondisi fisik dan psikis pegawai.
Paragraf 3Pengangkatan Pegawai
Pasal 47
(1)Pegawai Balai Penyelenggara Jamkesos dapat berasal dari PNS
dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pegawai Balai Penyelenggara Jamkesos yang berasal dari PNS
dan/atau non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
(3)Pengangkatan pegawai Balai Penyelenggara Jamkesos yang
berasal dari PNS disesuaikan dengan peraturan
perundangan-undangan.
(4)Pengangkatan pegawai Balai Penyelenggara Jamkesos yang
berasal dari non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi,
ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.
(5)Pengangkatan pegawai Balai Penyelenggara Jamkesos yang
berasal dari non PNS dilakukan oleh Kepala Balai Penyelenggara
Jamkesos dengan persetujuan Gubernur.
Paragraf 4Disiplin Pegawai
Pasal 48
(1)Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk
melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan
nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan
ketertiban yang dituangkan dalam :
a.Daftar hadir;
b.Laporan kegiatan;
c.Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai.
(2)Tingkatan dan jenis hukuman disiplin pegawai, meliputi :
a.Hukuman disiplin ringan, yang terdiri dari teguran lisan,
teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis;
b.Hukuman disiplin sedang, yang terdiri dari penundaan kenaikan
gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji
sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu)
tahun dan penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu)
tahun;
c.Hukuman disiplin berat yang terdiri dari penurunan pangkat
setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan
dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak hormat sebagai PNS.
Paragraf 5Pemberhentian Pegawai
Pasal 49
(1)Pemberhentian PNS diatur menurut peraturan tentang
pemberhentian PNS.
(2)Pemberhentian pegawai non PNS dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut :
a.Pemberhentian atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila
pegawai Balai Penyelenggara Jamkesos non PNS mengajukan permohonan
pemberhentian sebagai pegawai pada masa kontrak dan atau tidak
memperpanjang masa kontrak.
b.Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun dilaksanakan
apabila pegawai Balai Penyelenggara Jamkesos non PNS telah memasuki
masa batas usia pensiun sebagai berikut:
1.Batas usia pensiun tenaga medis 60 tahun;
2.Batas usia pensiun tenaga perawat 56 tahun;
3.Batas usia pensiun tenaga non medis 56 tahun.
(3)Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan
apabila Pegawai Balai Penyelenggara Jamkesos non PNS melakukan
tindakan-tindakan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal
tentang disiplin pegawai.
Bagian KesebelasREMUNERASI
Pasal 50 Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji,
tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi pesangon
dan atau pensiun yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat
Pengelola dan pegawai Balai Penyelenggara Jamkesos yang ditetapkan
oleh Gubernur.
Pasal 51
(1)Pejabat pengelola Balai Penyelenggara, Dewan Pengawas,
Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai (termasuk pegawai non PNS)
Balai Penyelenggara Jamkesos dapat diberikan remunerasi sesuai
dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang
diperlukan.
(2)Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium,
insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun termasuk
jaminan kesehatan bagi pegawai non PNS
(3)Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk
honorarium.
(4)Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Balai
Penyelenggara Jamkesos ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan
pimpinan Balai Penyelenggara Jamkesos melalui Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi DIY dan Sekretaris Daerah.
Pasal 52
(1)Penetapan remunerasi Kepala Balai Penyelenggara Jamkesos,
mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
a.Ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola Balai
Penyelenggara Jamkesos, tingkat pelayanan serta produktivitas;
b.Pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan
sejenis;
c.Kemampuan pendapatan Balai Penyelenggara jamkesos
bersangkutan; dan
d.Kinerja operasional Balai Penyelenggara Jamkesos yang
ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain
indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi
masyarakat.
(2)Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan
paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi
Pimpinan Balai Penyelenggara Jamkesos.
Pasal 53Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut
:
(1)Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40%
(empat puluh persen) dari gaji Kepala Balai Penyelenggara
Jamkesos
(2)Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36%
(tiga puluh enam persen) dari gaji Kepala Balai Penyelenggara
Jamkesos
(3)Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar
15% (lima belas persen) dari gaji Kepala Balai Penyelenggara
Jamkesos
Pasal 54
(1)Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana
dimaksud dalam pasal 58 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan
indikator penilaian :
a.Pengalaman dan masa kerja (basic index);
b.Ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency
index);
c.Resiko kerja (risk index);
d.Tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
e.Jabatan yang disandang (position index); dan
f.Hasil/capaian kerja (performance index).
(2)
(3)Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Balai Penyelenggara
Jamkesos yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti
peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta
dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang
ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat
(1).Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Balai Penyelenggara Jamkesos
yang berstatus Non PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti
peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Non PNS
serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang
ditetapkan oleh Gubernur
Pasal 55
(1)Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan
Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh
penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
remunerasi/honorariun bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal
diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif
tentang jabatan yang bersangkutan.
(2)Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari
remunerasi bulan terakhir sejak tanggal diberhentikan atau sebesar
gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.
Bagian Kedua BelasSTANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pasal 56
(1)Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas
pelayanan umum yang diberikan oleh Balai Penyelenggara Jamkesos ,
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY menetapkan Standar Pelayanan
Minimal Balai Penyelenggara Jamkesos dengan peraturan Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi DIY.
(2)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat diusulkan oleh Kepala Balai Penyelenggara Jamkesos .
(3)Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan
layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
Pasal 57
(1)Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan :
a.Fokus pada jenis pelayanan;
b.Terukur;
c.Dapat dicapai;
d.Relevan dan dapat diandalkan; dan
e.Tepat waktu.
(2)Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya
tugas dan fungsi Balai Penyelenggara Jamkesos
(3)Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan
kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar
yang telah ditetapkan.
(4)Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya,
rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
(5)Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat
dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi Balai Penyelenggara
Jamkesos
(6)Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah
ditetapkan.
Bagian Ketiga belasPENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 58Pengelolaan keuangan Balai Penyelenggara Jamkesos
berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas
dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.
Pasal 59Dalam rangka penerapan prinsip dan asas sebagaimana
dimaksud pasal 67, maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan
sistem akuntansi berbasis akrual (SAK) dan standar akuntansi
pemerintahan (SAP).
Pasal 60Subsidi dari pemerintah untuk pembiayaan Balai
Penyelenggara Jamkesos dapat berupa biaya gaji, biaya pengadaan
barang modal dan biaya pengadaan barang dan jasa.
Bagian Keempat belasBESARAN PREMI
Pasal 61
(1)Balai Penyelenggara Jamkesos dapat memungut premi kepada
masyarakat sebagai imbalan atas paket manfaat layanan kesehatan
yang akan diterima .
(2)Imbalan atas paket manfaat layanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk premi yang disusun
atas dasar perhitungan biaya satuan per pelayanan atau hasil per
investasi dana.
(3)Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal
hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau
sebagian dari biaya satuan per pelayanan.
Pasal 62
(1)Besaran premi atas paket manfaat layanan kesehatan dari Balai
Penyelenggara Jamkesos diusulkan oleh Kepala Balai Penyelenggara
Jamkesos kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas
Kesehatan.
(2)Besaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.
(3)Besaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli
masyarakat serta kompetisi yang sehat.
(4)Gubernur dalam menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dapat membentuk Tim.
(5)Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
ditetapkan oleh Gubernur yang keanggotaannya dapat berasal dari
:
a.Pembina teknis;
b.Pembina keuangan;
c.Unsur perguruan tinggi;
d.Lembaga profesi.
Pasal 63
(1)Peraturan Gubernur mengenai besaran premi dapat dilakukan
perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
(2)Perubahan besaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan per pelayanan atau secara keseluruhan.
(3)Proses perubahan besaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), berpedoman pada ketentuan pasal 73.
Bagian Kelima belasPENDAPATAN DAN BIAYA
Paragraf 1Pendapatan
Pasal 64Pendapatan Balai Penyelenggara Jamkesos dapat bersumber
dari :
a.Premi;
b.Hibah;
c.Hasil kerjasama dengan pihak lain;
d.APBD;
e.APBN; dan
f.Lain-lain pendapatan Balai Penyelenggara Jamkesos yang
sah.
Pasal 65
(1)Pendapatan Balai Penyelenggara Jamkesos yang bersumber dari
premi atas paket manfaat yang dapat diberikan kepada
masyarakat.
(2)Pendapatan Balai Penyelenggara Jamkesos yang bersumber dari
hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
(3)Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari
kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang
mendukung tugas dan fungsi Balai Penyelenggara Jamkesos.
(4)Pendapatan Balai Penyelenggara Jamkesos yang bersumber dari
berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran
pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(5)Pendapatan Balai Penyelenggara Jamkesos yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa
pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan
dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
(6)Balai Penyelenggara Jamkesos dalam melaksanakan anggaran
dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan, proses pengelolaan
keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang
berlaku dalam pelaksanaan APBN.
(7)Lain-lain pendapatan Balai Penyelenggara Jamkesos yang sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f, antara lain :
a.hasil pemanfaatan kekayaan;
b.jasa giro;
c.pendapatan bunga;
d.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang
asing;
e.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Rumah
Sakit;
f.hasil investasi.
Pasal 66
(1)Seluruh pendapatan Balai Penyelenggara Jamkesos sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 kecuali yang berasal dari hibah terikat,
dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Balai
Penyelenggara Jamkesos sesuai RBA.
(2)Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diperlakukan sesuai peruntukannya.
(3)Seluruh pendapatan Balai Penyelenggara Jamkesos sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f,
dilaksanakan melalui rekening kas Balai Penyelenggara Jamkesos dan
dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada
jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek
pendapatan Balai Penyelenggara Jamkesos.
(4)Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap
triwulan.
(5)Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Paragraf 2Biaya
Pasal 67
(1)Biaya Balai Penyelenggara Jamkesos merupakan biaya
operasional dan biaya non operasional.
(2)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Balai Penyelenggara
Jamkesos dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
(3)Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Balai Penyelenggara
Jamkesos dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
(4)Biaya Balai Penyelenggara Jamkesos sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dialokasikan untuk membiaya program peningkatan
pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
(5)Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan
kegiatan.
Pasal 68
(1)Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat
(2), terdiri dari :
a.Biaya pelayanan dan
b.Biaya umum dan administrasi
(2)Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan
kegiatan pelayanan.
(3)Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak
berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
(4)Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri
dari :
a.Biaya pegawai;
b.Biaya bahan;
c.Biaya jasa pelayanan;
d.Biaya pemeliharaan;
e.Biaya barang dan jasa; dan
f.Biaya pelayanan lain-lain.
(5)Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), terdiri dari :
a.Biaya pegawai;
b.Biaya administrasi kantor;
c.Biaya pemeliharaan;
d.Biaya barang dan jasa;
e.Biaya promosi; dan
f.Biaya umum dan administrasi lain-lain.
Pasal 69Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal
67 ayat (3) terdiri dari :
a.Biaya bunga;
b.Biaya administrasi bank;
c.Biaya kerugian penjualan aset tetap;
d.Biaya kerugian penurunan nilai; dan
e.Biaya non operasional lain-lain.
Pasal 70
(1)Seluruh pengeluaran biaya Balai Penyelenggara Jamkesos yang
bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dilaporkan kepada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.
(2)Seluruh pengeluaran biaya Balai Penyelenggara Jamkesos yang
bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab (SPTJ).
(3)Format SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format
laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai
peraturan yang berlaku.
Pasal 71
(1)Pengeluaran biaya Balai Penyelenggara Jamkesos diberikan
fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan
pelayanan.
(2)Fleksibilitas pengeluaran biaya Balai Penyelenggara Jamkesos
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya
yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam
ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
(3)Fleksibilitas pengeluaran biaya Balai Penyelenggara Jamkesos
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya Balai
Penyelenggara Jamkesos yang berasal dari pendapatan selain dari
APBN/APBD dan hibah terikat.
(4)Fleksibilitas pengeluaran biaya Balai Penyelenggara Jamkesos
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk Balai
Penyelenggara Jamkesos bertahap.
(5)Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Kepala mengajukan
usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris
Daerah.
Pasal 72
(1)Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat
(2), ditetapkan dengan besaran persentase.
(2)Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional
Balai Penyelenggara Jamkesos.
(3)Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dalam RBA dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Balai
Penyelenggara Jamkesos oleh PPKD.
(4)Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud ayat
(1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai,
terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagian Keenam belasPENGELOLAAN SUMBER DAYA LAIN
Pasal 73
(1)Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana,
prasarana, gedung, jalan akan dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2)Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Penyelenggara
Jamkesos
Bagian Ketujuh belasPRINSIP TATA KELOLA
Pasal 74
(1)Balai Penyelenggara Jamkesos beroperasi berdasarkan pola tata
kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain :
a.Struktur organisasi;
b.Prosedur kerja;
c.Pengelompokan fungsi yang logis; dan
d.Pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Tata kelola sebagaimana dimaksud ayat (1) memperhatikan
prinsip, antara lain :
a.Transparansi;
b.Akuntabilitas;
c.Resposibilitas;
d.Independensi.
Pasal 75
(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat
(1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi,
tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (1)
huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi
jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(3)Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam
pasal 74 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan
rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai
dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas
pencapaian organisasi.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam
pasal 74 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang
jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan
secara kuantitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan
organisasi secara efisien, efektif dan produktif.
Pasal 76
(1)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (2)
huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar
kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat
diterima bagi yang membutuhkan.
(2)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (2)
huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang
dipercayakan pada Balai Penyelenggara Jamkesos agar pengelolaannya
dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (2)
huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan
organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
(4)Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat (2)
huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan
dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
(5)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) diwujudkan dalam
perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem
pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen
SDM, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan.
BAB IIIPOLA TATA KELOLA SUPERVISOR MEDIS DAN ADMINISTRATOR
PENJAMINAN
Bagian KesatuSUPERVISOR MEDIS
Pasal 77
(1)Keanggotaan Supervisor medis merupakan previlege yang dapat
diberikan kepada dokter, dokter gigi yang secara terus menerus
mampu memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang
ditentukan.
(2)Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan,
status ekonomi dan pandangan politisnya.
Pasal 78Untuk dapat bergabung dengan Balai Penyelenggara
Jamkesos maka dokter atau dokter gigi harus memiliki kompetensi
yang dibutuhkan, kesehatan jasmani dan rohani yang laik (fit) untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki perilaku
dan moral yang baik.
Pasal 79Tatalaksana pengangkatan dan pengangkatan kembali
supervisor medis Kepala Balai Penyelenggara Jamkesos adalah dengan
mengajukan permohonan kepada Kepala Balai dan selanjutnya
berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY
dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.
Pasal 80Lama masa kerja sebagai supervisor medis Balai
Penyelenggara Jamkesos adalah sebagai berikut :
(1)Untuk supervisor medis Jamkesos adalah sampai yang
bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2)Untuk supervisor medis Pendamping adalah selama 2 (dua) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali sepanjang yang
bersangkutan masih memenuhi persyaratan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(3)Untuk supervisor medis Pengganti adalah selama 1 (satu) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali sepanjang yang
bersangkutan masih memenuhi semua persyaratan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. .
Pasal 81Bagi supervisor medis Jamkesos yang sudah pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dapat diangkat kembali
sebagai supervisor medis Pendamping atau Pengganti sepanjang yang
bersangkutan memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Bagian KeduaADMINISTRATOR PENJAMINAN
Pasal 82
(1)Keanggotaan Administrator penjaminan merupakan previlege yang
dapat diberikan kepada pegawai yang secara terus menerus mampu
memenuhi kualifikasi, standar dan persyaratan yang ditentukan.
(2)Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan
tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, keturunan,
status ekonomi dan pandangan politisnya.
Pasal 83Untuk dapat bergabung dengan Balai Penyelenggara
Jamkesos maka administrator penjaminan harus memiliki kompetensi
yang dibutuhkan, kesehatan jasmani dan rohani yang laik (fit) untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki perilaku
dan moral yang baik.
Pasal 84Tatalaksana pengangkatan dan pengangkatan kembali
administrator penjaminan Kepala Balai Penyelenggara Jamkesos adalah
dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Balai dan selanjutnya
berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY
dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.
Pasal 85Lama masa kerja sebagai administrator penjaminan Balai
Penyelenggara Jamkesos adalah sebagai berikut :
(1) Untuk administrator penjaminan Jamkesos adalah sampai yang
bersangkutan memasuki masa pensiun sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Untuk administrator penjaminan Pendamping adalah selama 2
(dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali
sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Untuk administrator penjaminan Pengganti adalah selama 1
(satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk beberapa kali
sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi semua persyaratan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. .
Bagian KeempatPEMBINAAN
Pasal 86Dalam hal supervisor medis dan administrator penjaminan
dinilai kurang mampu atau melakukan tindakan yang tidak sesuai
dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan kerugian bagi Balai
Penyelenggara Jamkesos maka pengawas internal dapat melakukan
penelitian.
Pasal 87
(1)Bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
membuktikan kebenaran penilaian maka pengawas internal dapat
mengusulkan kepada Kepala Balai untuk diberlakukan sanksi berupa
sanksi administrasi.
(2)Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Balai dan
disampaikan kepada supervisor medis dan administrator penjaminan
yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi DIY..
(3)Dalam hal supervisor medis dan administrator penjaminan tidak
dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka yang
bersangkutan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis dalam waktu
15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan, untuk
selanjutnya Kepala Balai memiliki waktu 15 (lima belas) hari untuk
menyelesaikan dengan cara adil dan seimbang dengan mengundang semua
pihak yang terkait.
(4)Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat
final.
Pasal 88Setiap supervisor medis dan administrator penjaminan
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi dan Kasubbag mengenai
pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.
Sumber Daya Pasal 89Guna memperlancar tugas sehari-hari perlu
tersedia ruangan pertemuan dan komunikasi bagi Kelompok Supervisor
medis dan tenaga administrasi penjaminan ataupun umum. Biaya
operasional dibebankan pada anggaran Balai Penyelenggara
Jamkesos
BAB IVTINDAKAN KOREKTIF
Pasal 90Dalam hal supervisor medis dan administrator penjaminan
diduga melakukan layanan di bawah standar maka terhadap yang
bersangkutan dapat diusulkan untuk dilakukan penelitian oleh
Pengawas Internal.
BAB VPEMBERHENTIAN
Pasal 91Pemberhentian supervisor medis mengacu kepada ketentuan
pasal 49.
Pasal 92Supervisor Medis Pendamping berhenti secara otomatis
sebagai Staf Medis Rumah Sakit apabila telah menyelesaikan masa
kontraknya atau berhenti atas persetujuan bersama.
Pasal 93Supervisor Medis Pengganti yang telah menyelesaikan masa
kontraknya dapat bekerja kembali setelah menandatangani kesepakatan
baru dengan pihak Rumah Sakit.
BAB VISANKSI
Pasal 94 Supervisor Medis Balai Penyelenggara Jamkesos maupun
Pendamping, yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan
perundang-undangan, peraturan rumah sakit, klausula-klausula dalam
perjanjian kerja atau etika dapat diberikan sanksi yang beratnya
tergantung dari jenis dan berat ringannya pelanggaran.
Pasal 95Pemberian sanksi dilakukan oleh Kepala Balai
Penyelenggara Jamkesos setelah mendengar pendapat dari pengawas
internal, Dewan Pengawas dan Dinas Kesehatan Provinsi DIY dengan
mempertimbangkan kadar kesalahannya, yang bentuknya dapat
berupa:
a.Teguran lisan atau tertulis;
b.Penghentian praktik untuk sementara waktu;
c.Pemberhentian dengan tidak hormat bagi Supervisor Medis;
dan
BAB VIIIKETENTUAN PERUBAHAN
Pasal 96
(1)Perubahan peraturan pola tata kelola Balai Penyelenggara
Jamkesos dilakukan melalui rapat khusus.
(2)Perubahan peraturan pola tata kelola Kepala Balai
Penyelenggara Jamkesos sebagaimana tersebut dalam ayat (1) akan
diatur lebih lanjut oleh Gubernur atas usul Kepala Balai.
BAB IXPENUTUP
Pasal 97Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam keputusan
ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
DITETAPKAN DI : YOGYAKARTAPADA TANGGAL : 2 Januari 2010
KEPALA
dr. Sarminto, MKes.NIP. 19561110 198403 1 011
BAB IXPENUTUP
Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
Ditetapkan di YogyakartaPada tanggalGUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTAHAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di YogyakartaPada tanggal
SEKRETARIS DAERAHPROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA..........................NIP..............
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
2012NOMOR
KETERANGAN : Cetak miring warna merah perubahan/penambahan Garis
tengah tidak perlu/dihilangkan1
2