48 URGENSI DIBENTUKNYA BADAN PERADILAN KHUSUS ...

JURNAL OPINIO JURIS Vol. 19 Januari – April 2016

48

URGENSI DIBENTUKNYA BADAN PERADILAN KHUSUS

LINGKUNGAN INTERNASIONAL DAN BADAN PEMBERSIH

SAMPAH ANTARIKSA (SPACE DEBRIS)

Sofian Ardi

Abstract44

Drastic changes in some elements of the environment caused by

human activities, organizations, public and private businesses, as well as

countries, has recently become a big concern of mankind and nations,

among others, global warming as a serious threat. Additionally,

international environmental law is a very broad subject that affects many

areas, such as labor, trade, energy, sovereignty, international fisheries law,

health, international treaty law, and human rights. While courts that exist

today is less able to handle effective international environmental problems

that occur. Therefore, a new special international judicial bodies are

needed, namely the International Environmental Court (IEC) and it is also

expected to have a jurisdiction that is not owned by a national court to

address the international environment damage. In addition, the problem of

space debris as results from the human activities in aerospace become a

44 Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Dipatiukur Nomor 35 Bandung,

[email protected]

mailto:[email protected]


49

serious concern in international environmental issue too. The absence of a

special body to handle space debris is an urgency in international legal

framework besides the need to set up an International Environmental Court.

Keywords: International Environmental, International Environmental

Court, Space Debris

A. LATAR BELAKANG

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup

bersama dengan benda tak-hidup lainnya.45 Adalah suatu kenyataan bahwa

setiap bagian lingkungan hidup, menjadi bagian wilayah suatu negara atau

berada di bawah l ingkungan hidup sebagai suatu keseluruhan. Setiap bagian

lingkungan merupakan bagian dari suatu kesatuan (a wholeness) yang tidak

dapat dipisah-pisahkan dari satu sama lain, membentuk satu kesatuan

tempat hidup yang disebut lingkungan hidup.

Perubahan drastis beberapa unsur lingkungan hidup yang diakibatkan

oleh kegiatan manusia, organisasi bisnis, serta negara-negara, belakangan

ini menjadi perhatian besar umat manusia, serta menimbulkan reaksi keras

kelompok tertentu, terutama ekolog. Hakikat hukum lingkungan

internasional adalah meningkatkan kualitas ekosistem dari derajat rendah ke

derajat yang lebih tinggi. Hukum internasional memerlukan pendekatan

yang representatif, yang mampu mengkaji masalah-masalah yang timbul

akibat kegiatan internasional yang beraspek lingkungan, baik lingkungan

hidup dalam porsi sebagai bagian wilayah suatu negara maupun sebagai

bagian satu kesatuan ekosistem bumi yang utuh, yang tersusun dalam

45 Otto Soemarwoto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta, 1991, hlm.48


50

struktur sistem komponen yang saling terkait dan mempengaruhi.46

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan

dunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup,

mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang

perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.47

Masyarakat internasional menyadari bahwa langkah-langkah segera

perlu diambil untuk melindungi planet bumi dengan mengingat keadaan

bumi sekarang ini. Pemanasan global sebagai salah satu ancaman paling

serius terhadap lingkungan saat ini dan mempengaruhi baik tanaman dan

hewan dengan penipisan ozon yang terus berlanjut. Keanekaragaman hayati

terus menurun karena banyak spesies tanaman dan hewan terancam punah

oleh eksploitasi dan kegiatan industrial manusia. Asam hujan, deforestasi,

polusi sumber daya air menimbulkan ancaman yang serius. Bahkan, bumi

sudah dianggap sebagai satu tubuh yang saling berhubungan di bawah

tekanan, dalam kondisi yang lemah, dan dengan kemampuan terbatas untuk

mempertahankan kerusakan yang terjadi.48

Selain itu, luar angkasa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan pula

dengan lingkungan hidup yang juga merupakan sumber daya yang sangat

berguna; dengan meluncurkan Hobble, satelit dan lain sebagainya kita bisa

menggunakan televisi, GPS, mobile phone, ramalan cuaca, observasi, dan

lain sebagainya, karena itu kita perlu melestarikannya.49 Berkembangnya

ilmu pengetahuan dan teknologi dari masa ke masa, dan dengan hasil di satu

46 Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional¸Reflika,

Bandung, hlm. 5. 47 J.G.Strake, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta , 1999, hlm.3. 48 Susan M. Hinde, “Note: The International Environmental Court : Its Broad Jurisdiction as a Possible

Fatal Flaw”, Hofstra Law Review, Vol 32, 2003, hlm 737 49 Sampah Benda di Luar Angkasa Sulit Di Atasi, diakses dari

http://blendedlearning.itb.ac.id/web5/index.php/forum/detail/11716, pada tanggal 07 Juni 2015 pukul

20:30 WIB.

http://blendedlearning.itb.ac.id/web5/index.php/forum/detail/11716


51

pihak maupun meningkatkan kesejahteraan manusia akan tetapi di lain

pihak juga menjadi alat pemusnah dan di tambah lagi dengan dampak-

dampaknya terhadap lingkungan hidup, telah menyadarkan manusia bahwa

hasil yang dicapai oleh ilmu dan teknologi itu memerlukan perangkat

hukum. Perangkat hukum ini diharapkan dapat mengatur agar segala hasil

ilmu dan teknologi dapat dimanfaatkan tanpa merugikan manusia dan juga

lingkungan di mana dia hidup.50

Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum sebagai

keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam

masyarakat, juga meliputi lembaga dan proses untuk mewujudkan asas dan

kaidah tersebut dalam kenyataan. Kemudian, hakikat dan karakter

lingkungan hidup demikian itu membutuhkan sistem hukum yang mampu

menyerap sifat khas lingkungan hidup ke dalam pendekatan dan materinya

yang berfungsi melindungi dan meningkatkan kualitas fungsi dari setiap

komponen ekosistem. Dengan mengkaitkan pengertian hukum menurut

Mochtar Kusumaatmadja, sistem hukum yang dimaksud salah satunya

adalah lembaga peradilan di bidang hukum lingkungan yang berfungsi

untuk mewujudkan keseluruhan asas dan kaidah lingkungan hidup itu

sendiri.

Mengingat keadaan-keadaan sebagaimana disebutkan sebelumnya

hanyalah merupakan awal dari daftar panjang masalah lingkungan global

yang membutuhkan solusi. Untuk melindungi dan melestarikan lingkungan

dunia, kerjasama internasional tidak diragukan lagi sangat dibutuhkan.

Sejumlah ahli menyatakan bahwa pengadilan internasional untuk

lingkungan perlu dibuat karena pengadilan internasional yang ada tidak

cukup siap untuk berurusan dengan kerugian lingkungan yang besar seperti

sekarang ini dan yang perlu menjadi perhatian pula ialah terkait perlunya

50H. Priyatna Abdurrasyid, Kedaulatan Negara di Ruang Udara, Fikahati Aneska, Jakarta, 2003, hlm xxi


52

suatu badan khusus yang menangani sampah ruang angkasa (space debris)

sebagaimana disebutkan diatas.

B. PEMBAHASAN

1. Badan Peradilan yang Menangani Masalah Lingkungan

Internasional Saat Ini

Hukum Lingkungan Intenasional, disamping berkembang sebagai

cabang hukum yang berdiri sendiri, juga berkembang melalui cabang-

cabang hukum internasional khusus, seperti space law, law of the sea,

sebagai konsekuensi dari keberadaan bagian-bagian tertentu dari

lingkungan hidup sebagai bagian ruang lingkungan yang masuk kedalam

skup objek pengaturan cabang-cabang hukum tersebut.51 Dalam hukum laut

internasional, termasuk mengenai persoalan terhadap kewajiban negara

untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut, UNCLOS 1982

mengatur prosedur penyelesaian sengketa yang bersifat formal dan

mengikat, salah satunya yaitu melalui ICJ (International Court of Justice).52

Yurisdiksi Mahkamah dapat dilaksanakan melalui salah satunya

berdasarkan statuta, bahwa yurisdiksi pengadilan mencakup semua sengketa

yang diserahkan oleh para pihak dan semua persoalan yang ditetapkan

dalam Piagam PBB yang dituangkan dalam perjanjian-perjanjian atau

konvensi-konvensi internasional yang berlaku.53 Yurisdiksi dari ICJ ini

dapat dikatakan sangat luas, sehingga segala persoalan lingkungan hidup,

karena belum memiliki badan peradilan khusus yang berdiri sendiri, dapat

diserahkan untuk diselesaikan oleh ICJ.

51 Ida Bagus Wyasa Putra, Op.Cit., hlm.16 52 Lihat Pasal 287 UNCLOS 1982 53 Lihat Pasal 36 ayat (1) Statuta ICJ


53

Dalam proses penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional

bersifat pasif artinya hanya akan bereaksi dan mengambil tindakan-tindakan

bila ada pihak-pihak berperkara mengajukan ke Mahkamah Internasional.

Dengan kata lain, Mahkamah Internasional tidak dapat mengambil inisiatif

terlebih dahulu untuk memulai suatu perkara. Dalam mengajukan perkara

terdapat 2 tugas Mahkamah yaitu menerima perkara yang bersifat

kewenangan memberi nasihat (advisory opinion) dan menerima perkara

yang wewenangnya untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan

oleh negara-negara (contensious case). Sebenarnya, hanya negara sebagai

pihak yang boleh mengajukan perkara kepada Mahkamah Internasiona

sehingga perseorangan, badan hukum, serta organisasi internasional tidak

dapat menjadi pihak untuk berperkara ke Mahkamah internasional. Namun

demikian berdasarkan Advisory Opinion tanggal 11 April 1949 Mahkamah

Internasional secara tegas menyatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa

merupakan pribadi hukum yang dapat mengajukan klaim internasional atau

gugatan terhadap negara. Advisory Opinion ini telah membuka kesempatan

kepada PBB untuk menjadi pihak dalam perkara kontradiktor (contentious

case).

Dalam upaya penyelesaian perkara ke Mahkamah Internasional

bukanlah merupakan kewajiban negara namun hanya bersifat fakultatif.

Artinya negara dalam memilih cara-cara penyelesaian sengketa dapat

melalui berbagai cara lain seperti saluran diplomatik, mediasi, arbitrasi, dan

cara-cara lain yang dilakukan secara damai. Dengan demikian penyelesaian

perkara yang diajukan ke Mahkamah Internasional bersifat pilihan dan atas

dasar sukarela bagi pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan

Pasal 33 (1) Piagam PBB. Meskipun Mahkamah Internasional merupakan

organ utama PBB dan anggota PBB otomatis dapat berperkara melalui

Mahkamah Internasional, namun dalam kenyataannya bukanlah merupakan

kewajiban untuk menyelesaikan sengketa pada badan peradilan ini.

Perkembangan hukum internasional khususnya mengenai pengajuan

kasus-kasus ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice)


54

dalam lima tahun terakhir ini telah menghadapi babak baru. Paling tidak

perhatian terhadap kasus-kasus yang menyangkut persoalan lingkungan

hidup khususnya sumberdaya alam telah menjadi agenda penting, walaupun

dalam kasus-kasus terdahulu hanya merupakan bagian dari kasus mengenai

sengketa perbatasan. Hal ini dapat diketahui bahwa Mahkamah

International telah menerima dua kasus penting yang berkaitan dengan

masalah lingkungan hidup khususnya mengenai pengelolaan sumberdaya

alam yaitu Case concerning Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v.

Australia) dan Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia).

Mengingat kedua kasus ini memiliki karakteristik tersendiri maka dengan

pertimbangan Pasal 26 Piagam Mahkamah Internasional telah dibentuk The

Chamber of Environmental Dispute pada tanggal 19 Juli 1993. Namun

pembentukan kamar sengketa ini hanya berlaku bagi kewenangan untuk

memeriksa perkara kontradiktor sehingga tidak berlaku dalam persidangan

advisory opinion.

Sebenarnya kasus lingkungan hidup dalam arti luas pernah ditangani

oleh Mahkamah Internasional Permanen (PICJ) seperti dalam Diversion of

the Waters of the River Meuse dan Territorial Jurisdiction of the

International Commission of the River Oder Case 1929. Demikian juga

dengan Mahkamah yang telah beberapa kali menangani sengketa yang

bersinggungan dengan masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh dalam

Chorfu Channel Case (UK v. Albania) 1949, Nuclear Test Cases, Gulf of

Maine Case (USA v. Canada) 1984, Fisheries Jurisdiction Case, dan

beberapa kasus mengenai landas kontinen dan perbatasan.

Sengketa lingkungan internasional yang diselesaikan oleh lembaga

internasional di atas adalah sifatnya damai, tetapi belum ada proses

pengadilan internasional tentang kerusakan lingkungan oleh perang seperti

kehancuran lingkungan di Nagasaki dan Hiroshima dalam Perang Dunia II

(1945), Perang Vietnam (1967-1975) yang menimbulkan kebutaan

penduduk dan rusaknya alam karena Amerika Serikat menggunakan gas


55

Agent Orange. Selain itu pula, Perang Iran-Irak (1980-1988), Perang Teluk

I (1990-1991) yang menghancurkan ladang-ladang sumur minyak, serangan

militer Israel ke Lebanon (2006) yang mengakibatkan pencemaran Laut

Merah (Red Sea), dan agresi militer AS ke Irak sejak tanggal 20 Maret 2003

(Perang Teluk II) yang menimbulkan banyak korban warga sipil dan

kehancuran terhadap lingkungan hidup di Irak.54

2. Urgensi Dibentuknya Badan Peradilan Khusus mengenai

Lingkungan Internasional

Dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang berkembang dengan

pesat nampaknya Mahkamah Internasional dituntut mampu untuk

menyesuaikan perkembangan zaman. Hal ini dapat terlihat dengan adanya

perkembangan demokratisasi khususnya tuntutan negara-negara baru sejak

berakhirnya Perang Dunia II. Selain itu partisipasi masyarakat global

melalui berbagai kegiatan internasional semakin nyata dengan makin

berperannya Non-Governmental Organization (NGO), indigenous people,

asosiasi-asosiasi dan berbagai kelompok kepentingan yang menuntut

adanya hak-hak yang sama. Hal ini ditambah lagi proses globalisasi yang

nyata dimana batas-batas negara semakin menipis dan semakin

berkembanganya organisasi-organisasi yang memiliki karakter

internasional yang kuat. Karena itu sebagian ahli menuntut adanya lembaga

peradilan internasional yang mampu menangani berbagai persoalan global

yang tidak terbatas pada kepentingan negara saja.

Pada bulan Agustus 2002, United Nations Environment Programme

(UNEP) menjadi tuan rumah selama tiga hari dari World Summit on

Sustainable Development di Johannesburg bersama hakim-hakim dunia

54 Idris, Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional, Unpad Press, Bandung, 2011, hlm.46


56

terkemuka. Disana disimpulkan bahwa keadaan rapuh lingkungan global

saat ini memerlukan pengadilan, sebagai ‘primary guardian of the rule of

law’ untuk berani dan tanpa rasa takut menegakkan hukum lingkungan

nasional dan internasional. Kejahatan lingkungan seperti perdagangan ilegal

kayu, perdagangan spesies yang terancam punah, dan penanganan limbah

berbahaya telah didiskusikan. Saran yaitu mulai dari pelatihan program

untuk hakim domestik dan internasional dalam ilmu lingkungan dan

kebijakan untuk pembentukan pengadilan internasional untuk lingkungan

yang baru, telah didiskusikan pula sebagai solusi untuk masalah koordinasi

dan penegakkan yang sulit terhadap dari lebih dari lima ratus perjanjian oleh

badan peradilan yang ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatnya

peradilan yang kuat untuk menerapkan hukum lingkungan adalah suatu

kebutuhan saat ini.55

Beberapa pendapat ahli menyatakan sebagai berikut, yaitu seperti: “…

supporters will need to show that existing international and national

judicial for are inadequate for resolution of international environmental

disputes”.56 Selain itu terdapat pula pendapat ahli lain, yaitu:

“… As evidence mounts that the planet is increasingly experiencing serious

environmental consequences caused by a history of human activity, a call

has been made to introduce a new international judicial body to the existing

international courts and tribunals: an International Environtmental Court

(IEC)… Advocates of the new court cite uncertain environmental

jurisdiction in existing courts and tribunal to address in the environmental

expertise of judges in the existing courts.”57

55 Susan M. Hinde, Op.Cit., hlm.729 56 Sean D. Murphy, “Does the World Need a New International Environmental Court”, George

Washington Journal International Law and Economy, Vol 32, hlm 333 57 Susan M. Hinde, Op.Cit., hlm 727


57

Dari kedua pendapat ahli tersebut menyatakan bahwa terbukti saat ini

menunjukkan bahwa bumi ini semakin serius ancaman bahaya oleh kegiatan

manusia dan pengadilan nasional maupun internasional yang ada sudah

tidak memadai lagi untuk menyelesaikan sengketa-sengketa lingkungan

internasional sehingga dibutuhkan badan peradilan internasional tersendiri

yang baru, yaitu Mahkamah Lingkungan Internasional (International

Environmental Court atau IEC). Selain itu, memang diperlukannya pula

pembentukan suatu peradilan internasional khusus untuk memproses

sengketa lingkungan karena marak dari adanya pelanggaran atau kejahatan

terhadap lingkungan hidup, mengingat mahkamah atau pengadilan

internasional yang dapat menangani kasus-kasus lingkungan tersebut dinilai

sudah tidak memadai lagi.

Dalam beberapa tahun terakhir, keberhasilan terbatas dalam

menegakkan aturan hukum lingkungan internasional terhadap negara-

negara yang melanggar telah menyebabkan panggilan untuk pembentukan

pengadilan lingkungan internasional atau International Environmental

Court (IEC) yang mampu mengeluarkan keputusan yang mengikat dan

dapat dilaksanakan terhadap negara-negara tersebut. Para ahli pendukung

dari pembentukan pengadilan baru ini, yang diperkirakan akan dibentuk

oleh perjanjian internasional yang dibuat antara negara-negara, perlu untuk

meyakinkan pemerintah negara-negara pada dua poin penting.58 Pertama,

ahli pendukung perlu menunjukkan bahwa forum peradilan internasional

dan nasional yang ada tidak memadai untuk penyelesaian sengketa

lingkungan hidup internasional. Kedua, harus menunjukkan bahwa jika

aspek forum peradilan yang ada tidak memadai, sehingga tidak dapat

diperbaiki untuk dapat memuaskan sesuai harapan, sementara pada saat

58 Sean D. Murphy, Loc.Cit.


58

yang sama penciptaan pengadilan baru dibutuhkan untuk menghindari

kekurangan tersebut.

Para ahli pendukung pengadilan baru ini percaya beberapa isu saat ini

dalam hukum lingkungan internasional akan diselesaikan dengan

menciptakan International Environmental Court (IEC). Isu ini termasuk: (1)

kekurangan keahlian, kesadaran, dan sumber daya lingkungan; (2) masalah

efisiensi; (3) tidak adanya preseden yang jelas dalam hukum lingkungan

internasional; (4) masalah dengan aksesibilitas untuk beberapa entitas di

pengadilan saat ini; dan (5) kurangnya penegakan hukum dan yurisdiksi.59

Sejumlah ahli menyatakan bahwa dibentuknya pengadilan baru karena

terdapatnya ketidakpastian yurisdiksi lingkungan di pengadilan yang ada

saat ini untuk mengatasi kerusakan serius lingkungan internasional, dan

kekurangan dalam keahlian hakim di pengadilan dalam bidang lingkungan

internasional. Hukum lingkungan internasional adalah subjek yang sangat

luas yang mempengaruhi banyak bidang, seperti tenaga kerja, perdagangan,

energi, kedaulatan, hukum perikanan internasional, kesehatan, hukum

perjanjian internasional, dan hak asasi manusia. Sementara pengadilan yang

ada tidak menangani secara efektif dengan masalah lingkungan

internasional seperti diatas. Masalah pada pengadilan yang ada sekarang ini

yaitu60 termasuk kurangnya sumber daya, kesulitan untuk

mentransformasikan perjanjian internasional menjadi hukum nasional, dan

kurangnya kesadaran. Masalah ini terutama terjadi pada negara-negara

berkembang. Selain itu tekanan lingkungan global, menunjukkan bahwa

pengenalan IEC sebagai badan hukum internasional dibenarkan dan

memang diperlukan. Segala kesulitan yang mengganggu pada pengadilan

59 Susan M. Hinde, Op.Cit., hlm.739 60 Audra E. Dehan, “An International Environmental Court: Should There Be One?”, Touro Journal

International Law, Vol 31, 1992, hlm.52


59

internasional sekarang ini dapat diselesaikan atau minimum dapat diperbaiki

dengan menciptakan badan peradilan internasional yang baru.

Diluar perspektif lingkungan dalam hukum internasional, Indonesia saat

ini pun belum memiliki lembaga peradilan yang secara khusus menangani

perkara-perkara sengketa lingkungan. Dilihat dari permasalahan

sengketanya, isu-isu lingkungan merupakan permasalahan yang rumit

penanganannya. Hal itu bisa dilihat dari proses pembuktian maupun

kepentingan yang ada di balik konflik lingkungan. Apalagi, jika sengketa

tersebut melibatkan entitas privat atau perusahaan di dalamnya. Sistem

peradilan lingkungan yang akan dibangun harus memperhatikan hal-hal

yang spesifik mengenai persoalan tersebut. Selama ini, perkara yang

menyangkut soal lingkungan lebih sering masuk dalam ranah proses perdata

dan administrasi di pengadilan. Kendati demikian, dalam konteks peradilan,

masyarakat dapat mengujinya dalam sebuah wadah peradilan khusus

lingkungan, mengingat jumlah kasus mengenai isu-isu lingkungan yang

signifikan jumlahnya. Pengadilan lingkungan bisa menjadi bagian dari

usaha pemerintah dalam rangka menyediakan akses terhadap keadilan,

termasuk di dalamnya keadilan lingkungan bagi masyarakat. Dengan

dibentuknya pengadilan lingkungan diharapkan menjadi satu pemacu dalam

rangka menciptakan ruang untuk memperbaharui kebijakan lingkungan

hidup di Indonesia.

3. Urgensi Dibentuknya Badan Khusus Pembersih Sampah Antariksa

(Space Debris)

Wilayah kedaulatan negara mencakup pula ruang udara diatas

wilayahnya. Wilayah ini sudah sejak lama dibahas, terutama tampak pada

sebuah dalil Hukum Romawi yang berbunyi “cujus est solum, ejus est usque

ad coelum”. Dalil ini berarti “Barang siapa memiliki sebidang tanah dengan


60

demikian juga memiliki segala sesuatu yang berada di atas permukaan tanah

tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada di dalam tanah.61

Menurut hukum internasional wilayah negara terdiri dari tiga matra

yaitu darat, laut, dan udara. Wilayah laut merupakan perluasan dari wilayah

daratan, dan wilayah udara suatu negara mengikuti batas-batas wilayah

negara di darat dan dilaut. Hal ini tercermin dalam Pasal I Paris Convention

for the Regulation of Aerial Navigation tahun 1919 yang mengakui

kedaulatan negara penuh di ruang udara di atas wilayah daratan dan laut

teritorialnya. Pada awalnya kedaulatan negara tidak ditetapkan batas

jaraknya secara vertikal (usque ad coelum) yang kemudian dibatasi dengan

adanya pengaturan tentang ruang angkasa.62

Dewasa ini frekuensi peluncuran-peluncuran satelit semakin meningkat

dimana negara-negara bersaing keras meluncurkan satelit-satelit ke

angkasa. Amerika Serikat dengan NASA-nya telah menciptakan pesawat

ulang-alik yang dapat membawa beberapa satelit sekaligus ke angkasa,

menempatkan di orbitnya, serta kembali ke bumi. Pesawat ulang-alik ini

dapat digunakan kembali untuk program peluncuran satelit berikutnya.

Soviet pun tidak kalah aktifnya dalam proyek ruang angkasanya. Proyek

Soyuz, Sputnik serta Cosmos-nya bukan hal yang asing lagi. Indonesia

dengan bantuan Amerika Serikat, telah meluncurkan satelit komunikasi

pertamanya, PALAPA A-1, pada tahun 1970an. Ini menandakan pula bahwa

Indonesia sejak tahun itu telah turut serta dalam era pemanfaatan ruang

angkasa.63

61 Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional, Keni Media, Bandung,

2011, hlm.137 62Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003,

hlm 194 63 Huala Adolf., Op.Cit., hlm.143


61

Bukan hanya di bumi saja manusia membuat sampah dalam jumlah yang

besar, di luar angkasa manusia juga mengotorinya dengan sampah dengan

melihat tingginya frekuensi kegiatan keruangangkasaan manusia pada saat

ini. Berbagai benda yang diluncurkan manusia ke luar angkasa menjadi

benda tak berguna. Sampah antariksa adalah benda buatan yang mengitari

bumi selain satelit yang berfungsi. Sampah ini bisa berupa bekas roket

(rocket bodies), serpihan (debris) dan lain-lain. Jika dirata-ratakan, satu

sampah antariksa jatuh setiap hari sejak awal peluncuran satelit tahun 1957.

Kebanyakan sampah ini berupa pecahan roket atau satelit yang habis

terbakar di atmosfer. Hanya sepertiga dari 20 ribuan sampah yang jatuh

berukuran cukup besar sehingga mampu bertahan sampai ke permukaan

bumi. Benda-benda tersebut umumnya jatuh di daerah tak berpenduduk

sehingga tidak membahayakan.64

Kasus-kasus tabrakan antarsatelit di ruang angkasa atau satelit yang

sudah menjadi sampah dan dampak buruknya ke bumi harus menjadi

perhatian masyarakat internasional sebagai langkah antisipasi mekanisme

penyelesaian sengketa lingkungan internasional karena kegiatan itu

mengandung risiko tinggi bagi lingkungan dan manusia di bumi. Masalah

sampah antariksa bukan saja mengkhawatirkan bagi keselamatan wahana

antariksa, tetapi juga kemungkinannya untuk jatuh ke permukaan bumi.

Semakin rendah posisi orbit satelit atau sampah antariksa, semakin cepat

akan jatuh ke permukaan bumi.

Contoh kasus jatuhnya sampah ruang angkasa ke permukaan bumi yaitu

jatuhnya sampah ruang angkasa (space debris) Cosmos 954 milik Uni

Soviet pada tahun 1979 yang menyadarkan masyarakat internasional untuk

diatur lebih lanjut dalam hukum internasional karena peristiwa itu dapat

menimpa siapa saja di dunia yang merugikan negara lain baik berupa

64 Sampah Antariksa, diakses dari http://orbit.bdg.lapan.go.id/index.php/informasi-umum/64-sampah-

antariksa-64, pada tanggal 08 Juni 2015 pukul 17:38 WIB.

http://orbit.bdg.lapan.go.id/index.php/informasi-umum/64-sampah-antariksa-64



62

terjadinya kerusakan lingkungan hidup maupun korban manusia. Cosmos

954 jatuh di wilayah Nortwest Territories Provinces of Alberta dan

Saskatchewan Kanada yang menimbulkan kerugian bagi Kanada karena

adanya sampah radioaktif berbahaya yang merusak lingkungan dan harta

benda masyarakat di sekitar jatuhnya space debris tersebut.65 Pecahan

Cosmos 954 itu berbobot sekitar 65 Kg dan mengandung sekitar 3.500

partikel radioaktif. Tingkat radiasi partikel tersebut sangat bervariasi dari

ribuan sampai jutaan dari satu rontgen/jam. Beberapa diantaranya memiliki

sifat sangat mematikan. Satu pecahan berukuran tidak terlalu besar, 25 mm

x 15 mm x 10 mm, memiliki radiasi sampai 500 rontgen/jam dimana cukup

untuk membunuh manusia dalam beberapa jam sejak mengalami kontak

pertama.Ddata tersebut hanyalah data tentang dampak langsung (acut

impacts) dari jatuhnya Cosmos 954, dan Kanada belum memperhitungkan

dampak tidak langsungnya (cronic impacts).66

Atas permasalahan tersebut perlu adanya implementasi yang nyata dari

prinsip pencegahan terhadap pencemaran dan kontaminasi dari ruang

angkasa termasuk oleh benda-benda ruang angkasa agar kelestarian

lingkungan tetap terjaga (sebagaimana diatur dalam Pasal IX Space Treaty).

Berbeda dengan bumi yang memiliki petugas kebersihan dan bagian daur

ulang sampah, sayangnya diluar angkasa tidak ada regu pembersih, sampah

dibiarkan mengorbit terus menerus di luar angkasa.

Walaupun telah terdapat hukum internasional yang mengatur mengenai

pertanggungjawaban atas kerusakan yang diakibatkan oleh space objects

yaitu Convention on International Liability for Damage Caused by Space

Objects 1972, namun tetap diperlukan adanya upaya pencegahan atas

kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh benda-benda ruang angkasa atau

65 Idris, Op.Cit., hlm. 130-131. 66 Ida Bagus Wyasa Putra, Op.Cit., hlm. 51.


63

wahana antariksa. Akibat semakin bertambahnya populasi sampah antariksa

menyebabkan sulit ditemukannya lokasi jatuhnya sampah tersebut sehingga

perlu adanya upaya pencegahan dengan suatu mekanisme yang dilakukan

oleh manusia untuk membersihkan sampah antariksa tersebut. Negara

peluncur wahana antariksa harus melakukan pemantauan wahananya

tersebut, karena hanya negara peluncur yang mengetahui masa orbit dari

setiap space objects yang diluncurkannya. Negara peluncur harus terus-

menerus memantau keberadaan sampah antariksa dan memetakannya.

Upaya tersebut selanjutnya dapat dilakukan dengan mengirimkan misi yaitu

dengan membentuk Badan Pembersih Sampah Antariksa untuk

mengumpulkan sampah antariksa dan menghancurkannya menjadi serpihan

kecil sehingga mengurangi kebahayaannya. Terlebih penting yaitu adanya

kerja sama di antara negara-negara dalam mengurangi dampak lingkungan

akibat jatuhnya sampah antariksa yaitu dengan alih teknologi dan kontribusi

biaya dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang demi

terjaganya kelestarian lingkungan hidup di Bumi ini.

C. Penutup

Beberapa kasus lingkungan hidup khususnya yang dikategorikan

sebagai common heritage of mankind diharapkan akan lebih menjadi

perhatian Mahkamah Internasional di masa mendatang. Hanya saja usulan

reformasi di dalam tubuh Mahkamah Internasional seperti pemberian

kesempatan kepada Non-Governmental Organization (NGO) yang

mewakili lingkungan hidup untuk memiliki locus standi hingga kini belum

dapat diterima. Hal ini dikarenakan masih kuatnya doktrin yang menyatakan

bahwa hanya negara sajalah yang dapat berperkara dalam Mahkamah

Internasional. Karena itu ada beberapa kasus yang menyangkut persoalan

sumberdaya alam diselesaikan oleh badan-badan di luar Mahkamah

Internasional seperti GATT/WTO, Mahkamah Eropa (European Court of

Justice), World Bank dll.


64

Pengadilan nasional dan internasional yang ada tidak memadai lagi

untuk menyelesaikan sengketa-sengketa lingkungan internasional karena

bukti menunjukkan bahwa bumi ini makin seriusnya ancaman bahaya oleh

aktivitas manusia, sehingga diperlukan badan peradilan internasional baru,

yaitu Pengadilan Lingkungan Internasional (International Environmental

Court/IEC) dan pengadilan khusus itu diharapkan mempunyai yurisdiksi

yang tidak dimiliki oleh pengadilan nasional terhadap kerusakan lingkungan

internasional.

Manfaat lain dari dibentuknya sebuah IEC akan memberikan kepada

masyarakat internasional meliputi: aksesibilitas terhadap berbagai aktor;

pembentukan badan hukum lingkungan internasional yang konsisten;

keputusan yang lebih cepat dalam menangani masalah dan perselisihan;

biaya yang lebih rendah dari perkara sengketa lingkungan internasional; dan

penegakan perjanjian yang lebih baik dalam bidang lingkungan. Pengadilan

ini dapat lebih memungkinkan penggugat untuk membawa gugatannya

kepada entitas non-negara yang saat ini dilarang menjadi pihak dalam

hukum Internasional. Begitupun dengan dibentuknya badan khusus yang

menangani sampah ruang angkasa (space debris) menjadi suatu kebutuhan

mengingat dampak dari kegiatan keruangangkasaan manusia yang

meningkat menjadi perhatian serius bagi lingkungan maupun kehidupan

manusia di bumi. Dengan dibentuknya badan peradilan khusus lingkungan

internasional dan badan khusus menangani sampah ruang angkasa (space

debris) ini tentunya memperkuat kerangka hukum internasional di bidang

lingkungan sehingga upaya-upaya yang gencar digalakkan saat ini untuk

menjaga lingkungan hidup oleh banyak negara menjadi lebih kuat dan

melengkapi.


65

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huala Adolf, Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional,

Bandung:Keni Media, 2011

- Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Lingkungan Internasional

Perspektif Bisnis Internasional, Bandung: PT Refika Aditama, 2003

- Idris, Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional, Bandung:

Unpad Press, 2011

- J.G.Strake, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta

, 1999

- Mochtar Kusumaatmadja, Etty R Agoes, Pengantar Hukum

Internasional, Bandung: Alumni, 2003

- Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan,

Jakarta: Djambatan, 1991

- Priyatna Abdurrasyid, Kedaulatan Negara di Ruang Udara,

Fikahati Aneska, Jakarta, 2003

Artikel Ilmiah

- Audra E. Dehan, “An International Environmental Court: Should

There Be One?”, Touro Journal International Law, Vol 31, 1992

- Sean D. Murphy, “Does the World Need a New International

Environmental Court”, George Washington Journal International

Law and Economy, Vol 32, 2000


66

- Susan M. Hinde, “Note: The International Environmental Court :

Its Broad Jurisdiction as a Possible Fatal Flaw”, Hofstra Law

Review, Vol 32, 2003

Website:

- http://orbit.bdg.lapan.go.id/index.php/informasi-umum/64-sampah-

antariksa-64

- http://blendedlearning.itb.ac.id/web5/index.php/forum/detail/11716



http://blendedlearning.itb.ac.id/web5/index.php/forum/detail/11716

48 URGENSI DIBENTUKNYA BADAN PERADILAN KHUSUS ...

Documents