451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN

8/17/2019 451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN

1/20

1

Sekretariat BKPRNSekretariat BKPRN


2/20

I.I. Sistematika UU 23/2014Sistematika UU 23/2014

II.II. Klasifkasi Urusan PemerintahanKlasifkasi Urusan Pemerintahan

III.III. Posisi Bidang Penataan RuangPosisi Bidang Penataan Ruang

I.I. Su!stansi/"uatan UU 23/2014 #ang $erkaitSu!stansi/"uatan UU 23/2014 #ang $erkaitdengan Pen#elenggaraan Penataan Ruangdengan Pen#elenggaraan Penataan Ruang

.. Im%likasi UU 23/2014 terhada% Pen#elenggaraanIm%likasi UU 23/2014 terhada% Pen#elenggaraan

Penataan RuangPenataan Ruang

2


3/20

& B'B I Ketentuan Umum

& B'B II Pem!agian (ila#ah )egara

& B'B III Kekuasaan Pemerintahan

& B'B I Urusan Pemerintahan

& B'B Ke*enangan +aerah Pro,insi di-aut dan +aerah Pro,insi #ang BeririKe%ulauan

& B'B I Penataan +aerah

& B'B II Pen#elenggara Pemerintahan+aerah

& B'B III Perangkat +aerah

& B'B I Perda dan Perkada

& B'B Pem!angunan +aerah

& B'B I Keuangan +aerah& B'B II BU"+

& B'B III Pela#anan Pu!lik

& B'B I Partisi%asi "as#arakat

& B'B Perkotaan

& B'B I Ka*asan Khusus dan Ka*asan

Per!atasan )egara 3

& B'B II Kera Sama +aerah danPerselisihan

& B'B III Perdesaan

& B'B I Pem!inaan dan Penga*asan

& B'B $indakan ukum terhada%'%aratur Si%il )egara di Instansi +aerah

& B'B I Ino,asi +aerah

& B'B II Inormasi Pemerintahan+aerah

& B'B III +e*an Pertim!angantonomi +aerah

& B'B I Ketentuan Pidana

& B'B Ketentuan -ainlain

& B'B I Ketentuan Peralihan

& B'B II Ketentuan Penutu%

& Penelasan

& -'"PIR') "atriks Pem!agian UrusanPemerintahan Konkuren 'ntara

Pemerintah Pusat dan +aerah Pro,insidan +aerah Ka!u%aten/Kota


4/20

4

ABSOLUT

KONKUREN

UMUM

5 Se%enuhn#a menadi ke*enangan Pemerintah Pusat

5 Pen#elenggaraann#a6 melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang ke%adaInstansi ertikal #ang ada di +aerah atau 7u!ernur !erdasarkan asasDekonsentrasi

5 Ke*enanganan %en#elenggaraan di!agi antara Pemerintah Pusat dan +aerah %ro,insidan ka!u%aten/kota

5 Urusan #ang diserahkan ke +aerah menadi %elaksanaan tonomi +aerah

5 $erdiri atas Urusan Pemerintahan a!i" 8Pela#anan +asar dan #ang tidak!erkaitan dengan Pela#anan +asar9 dan Urusan Pemerintahan Pilihan

5 Urusan %emerintahan *ai! #ang !erkaitan dengan %ela#anan dasar adalah urusan%emerintahan *ai! #ang se!agian su!stansin#a meru%akan %ela#anan dasar

5 "enadi ke*enangan Presiden se!agai ke%ala %emerintahan

5 +ilaksanakan oleh 7u!ernur dan !u%ati/*alikota di *ila#ah kera masingmasing sertadi!antu oleh Instansi ertikal

5 Pem!ia#aan !ersum!er dari 'PB).


5/20

5


6/20

&Bidang Pekeraan Umum dan Penataan Ruangmeru%akan Urusan Pemerintah Konkuren #angtermasuk dalam Urusan Pemerintahan a!i"#ang !erkaitan dengan %ela#anan dasar

&Pelaksanaan Pela#anan +asar %ada urusanPemerintahan (ai! #ang !erkaitan denganPela#anan +asar !er%edoman %ada standar%ela#anan minimal #ang diteta%kan olehPemerintah Pusat

6


7/20

#$ Ba" %& Kewenangan Daerah Pro'insi (i Laut (an DaerahPro'insi )ang Ber*iri Kepulauan+ Pasal ,- A)at .,/ ke*enangan daerah %ro,insi di laut meli%uti pengaturan tataruang$

,$ Ba" %0& Penataan Ruang+ Pasal 12 A)at .3/ %arameterkemam%uan %en#elenggaraan %emerintahan salah satun#ameli%uti ran*angan RTR Daerah Persiapan.

1$ Ba" 04& Per(a (an PeRka(a+ Pasal ,56 e'aluasiRan*angan Per(a Ren*ana Tata Ruang

5$ Ba" 4& Pem"angunan Daerah+ Pasal ,21 keterkaitanRTR (engan Ren*ana Pem"angunan Daerah

6$ Ba" 4%& Perkotaan+ Pasal 163 ren*ana pen)elenggaraanpengelolaan perkotaan

2$ Ba" 4%0& Kawasan Khusus (an Kawasan Per"atasanNegara+ Pasal 12# A)at .1/ kewenangan pemerintahpusat pa(a kawasan khusus (an kawasan per"atasannegara

7


8/20

6$#6$# Kewenangan Pro'insi untuk Mengelola SDA (i LautKewenangan Pro'insi untuk Mengelola SDA (i Laut

8

Pem"agian Urusan Pemerintahan Bi(ang Kelautan (an Perikanan (alamUU ,17,8#5

Su"Urusan

Pemerintah Pusat Daerah Pro'insiDaerah

Ka"7Kota

Kelautan:PesisirdanPulauPulauKeil

a. Pengelolaan ruang laut di atas12 mil dan strategis nasional

!. Pener!itan i;in %emanaatanruang laut nasional

. Pener!itan i;in %emanaatan enis dan genetik 8%lasmanutah9 ikan antarnegara

d. Peneta%an enis ikan #angdilindungi dan diatur%erdagangann#a searainternasional

e. Peneta%an ka*asan konser,asi. +ata!ase %esisir dan %ulau

%ulau keil

a. Pengelolaanruang lautsam%ai dengan12 mil di luarmin#ak dan gas!umi

!. Pener!itan i;in

dan %emanaatanruang laut di!a*ah 12 mil diluar min#ak dangas !umi

. Pem!erda#aanmas#arakat

%esisir dan %ulau%ulau keil


9/20

UU 1,7,885 UU ,17,8#5

+aerah

Pro,insi/Ka!u%aten/Kota #ang

memiliki *ila#ah laut di!erikan

*e*enang untuk mengelolasum!er da#a di *ila#ah laut

termasuk melakukan

%engaturan tata ruang 8Pasal

1


10/20

10

6$#6$# Kewenangan Pro'insi untuk Mengelola SDA (iKewenangan Pro'insi untuk Mengelola SDA (i

Laut$$.1/Laut$$.1/

Im%likasi terhada% ke*enangan ka!/kota dalam %engelolaan

S+' laut6

a.Pemerintah ka!/kota tidak lagi memiliki ke*enangan untuk

mengelola sum!er da#a *ila#ah laut termasuk melaksanakan

%engaturan tata ruang 8%en#usunan dan %eneta%an R>(P3

K9 R>(P3K diteta%kan melalui Perda Pro,insi!.Pemerintah ka!/kota tidak lagi memiliki ke*enangan untuk

%eri;inan %engelolaan S+' laut

.Perlu dilakukan review terhada% UU )o. 2= tahun 200= jo UU

)o. 1 $ahun 2014d.Perlu keelasan status R>(P3K ka!u%aten/kota #ang telah

diteta%kan se!agai Perda ka!u%aten/kota


11/20

11

6$,6$, Penataan DaerahPenataan Daerah

&Pasal 3? '#at 8


12/20

12

6$16$1 Per(a (an Perka(aPer(a (an Perka(a

Pem"agian Urusan Pemerintahan Bi(ang Peker!aan

Umum (an Penataan Ruang

Su"Urusan

PemerintahPusat

DaerahPro'insi

DaerahKa"upaten7Ko

ta

Penataan

Ruang

a. Pen#elenggaraa

n %enataanruang *ila#ahnasional

!. Pelaksanaankera sama

%enataan ruangantarnegara

Pen#elenggar

aan %enataanruang +aerah%ro,insi

Pen#elenggara

an %enataanruang +aerahka!u%aten/kota


13/20

13

6$16$1 Per(a (an Perka(a$$.,/Per(a (an Perka(a$$.,/

Prose(ur E'aluasi Raper(a RTR

UU 1,7,885 UU ,17,8#5

Pasal 1


14/20

14

6$16$1 Per(a (an Perka(a$$.1/Per(a (an Perka(a$$.1/

UU ,17,8#5 Pasal ,56UU 1,7,885 Pasal #39

Pem!erian Persetuuan Su!stansi R$RPro,/Ka!/Kota

E,aluasi Ra%erdaR$R Pro,insi oleh"endagri

E,aluasi Ra%erdaR$R Ka!/Kota oleh7u!ernur

Peneta%an Ra%erdaR$R Pro,insi oleh

7u!ernur

Peneta%an Ra%erdaR$R Ka!/Kota oleh

Bu%ati/(alikota

E,aluasi Ra%erdaR$R Pro,insi oleh

"endagri

E,aluasi Ra%erdaR$R Ka!/Kota oleh

7u!ernur

"endagri !erkoordinasi dengan "enteri '$R

7u!ernur!erkonsultasi

dengan "endagri

Peneta%an Ra%erdaR$R Pro,insi oleh

7u!ernur

Peneta%an Ra%erdaR$R Ka!/Kota oleh

Bu%ati/(alikota


15/20

15

6$16$1 Per(a (an Perka(a$$.5/Per(a (an Perka(a$$.5/

1. Proses %eneta%an Ra%erda R$R Pro,insi menadi le!ih %anangkarena dalam %roses e,aluasi: "endagri harus !erkoordinasi

dengan "enteri '$R 8sementara angka *aktu %roses e,aluasimaksimal han#a 1D hari kera9.

2. Proses %eneta%an Ra%erda R$R Ka!u%aten/Kota menadi le!ih

%anang karena e,aluasi Ra%erda di!ahas hingga di tingkat

Pemerintah Pusat 8sementara angka *aktu %roses e,aluasi

maksimal han#a 1D hari kera9.3. Perlu mengantisi%asi ka%asitas Kemendagri dalam menge,aluasi

sekian !an#ak Ra%erda R$R( %ro,/ka!/kota

4. Perlu dilakukan %en#esuaian terhada% Permendagri )o. 2< $ahun

200< tentang $ata Fara E,aluasi Ra%erda tentang Renana $ata

Ruang +aerah: termasuk diantaran#a6

& 7u!ernur !erkonsultasi dengan "endagri& "endagri !erkoordinasi dengan "enteri '$R

Fatatan6 +alam Pasal 400 din#atakan @Ketentuan lebih lanjut mengenai

evaluasi rancangan Perda tentang tata ruang daerah diatur dalamPeraturan MenteriA.


16/20

16

6$56$5 Pem"angunan DaerahPem"angunan Daerah

Pasal 2?3 '#at 829

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arahkebijakan, dan sasaran pokok pembangunanDaerah jangka panjang untuk ! "dua puluh#tahun yang disusun dengan berpedoman pada

RPJP$ dan rencana tata ruang wilayah%

&Perlu klarifkasi a%akah dengan men#e!utkanRPCP) saa !erarti RPC"+ seara langsung

!er%edoman uga ke%ada R$R( 8karena tidakdise!ut %engaturan RPC"+ !er%edoman %adaR$R(9


17/20

17

6$66$6 PerkotaanPerkotaan

Pasal 3D<

" Daerah kabupaten'kota menyusun rencana,melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan

pengelolaan perkotaan%

"# Rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan

merupakan bagian dari rencana pembangunan Daerahdan terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah%

Perlu klarifkasi terhada%6

& Gang dimaksud dengan renana %en#elenggaraan%engelolaan %erkotaan.

&"akna dan !entuk integrasi renana %en#elenggaraan%engelolaan %erkotaan dengan R$R(.


18/20

18

6$26$2 Kawasan Khusus (an kawasan Per"atasanKawasan Khusus (an kawasan Per"atasan

NegaraNegaraUU 1,7,885 UU ,17,8#5

a. Pemerintah Pusat meneta%kan*ila#ah %er!atasan se!agai

Ka*asan Khusus di dalam *ila#ah

%ro,insi dan/atau ka!u%aten/kota

8Pasal 9

!. B)PP melakukan %engelolaanka*asan %er!atasan melalui

%eneta%an Renana Induk dan

Renana 'ksi #ang %en#usunann#a

didasarkan %ada R$R Ka*asan

Per!atasan.

. Ke*enangan %en#usunan dan

%eneta%an R$R Ka*asan

Per!atasan !erada di Kementerian

PU 8UU )o. 2? $ahun 200= tentang

Penataan Ruang9

a. Peneta%an R+$R ka*asan%er!atasan negara

meru%akan ke*enangan

Pemerintah Pusat 8Pasal

3?1 a#at 839 huru a9

!. Pem!angunan dan i;in%emanaatan ruang di

ka*asan %er!atasan

negara meru%akan

ke*enangan Pemerintah

Pusat 8Pasal 3?1 a#at 839

huru !9


19/20

19

6$26$2 Kawasan Khusus (an kawasan Per"atasanKawasan Khusus (an kawasan Per"atasan

Negara$$.,/Negara$$.,/

1. Berdasarkan UU 2?/200= Pasal : %en#elenggaraan

%enataan ruang dilaksanakan oleh "enteri #angmen#elenggarakan urusan %emerintahan dalam !idang%enataan ruang 8"enteri 'graria dan $ata Ruang9: dengansalah satu tugas %engaturan: %em!inaan: dan %enga*asan%enataan ruang.

Dengan demikian, kewenangan penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perbatasan dimiliki olehKementerian ATR

2. Perlu %en#amaan %erse%si mengenai 6a9 Ke*enangan %en#usunan dan %eneta%an R+$R Ka*asan

Per!atasan 8terutama antara B)PP dengan Kementerian'$R9

!9 Ke*enangan %eri;inan


20/20

mari !erdiskusi...

20

451Review UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah BKPRN

Documents