LKPJ WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 hal | 330 4.1.20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 4.1.20.1 KONDISI UMUM Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan tersebut, diperlukan adanya perangkat pendukung seperti perangkat daerah, Aparatur Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perangkat daerah yang dimiliki pemerintah Kota Semarang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Sedangkan Aparatur yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 sebanyak 14.707 PNS, yang terdiri dari golongan IV berjumlah 5.039 orang, golongan III berjumlah 6.447 orang, golongan II berjumlah 2.890 orang, dan golongan I berjumlah 323 orang, dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 3 orang, S2 berjumlah 1.162 orang, S1 berjumlah 8.078 orang, D3 berjumlah 933 orang, D2 berjumlah 905 orang, D1 berjumlah 135 orang, SLTA berjumlah 2.738 orang, SLTP berjumlah 481 orang, dan SD berjumlah 272 orang. Terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tahun 2014 adalah merupakan tahun transisi atau terjadinya penggantian anggota DPRD dari Anggota DPRD hasil Pemilu tahun 2009 ke Anggota DPRD hasil Pemilu tahun 2014. Dimana Jumlah anggota DPRD Kota Semarang sebelumnya sebanyak 50 orang, dengan
79
Embed
4.1.20 Urusan Wajib Otonomi ATA 23-03-2015satudata.semarangkota.go.id/adm/file/201708101357374.1.20UrusanWajibO...lkpj walikota semarang akhir tahun anggaran 2014 hal | 330 4.1.20
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 3 0
4.1.20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
4.1.20.1 KONDISI UMUM
Salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Semarang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Urusan wajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan
tersebut, diperlukan adanya perangkat pendukung seperti perangkat daerah, Aparatur
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perangkat daerah yang dimiliki pemerintah Kota Semarang meliputi
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah,
Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Semarang, Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja
Dinas Daerah Kota Semarang, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, serta
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang, serta Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Semarang.
Sedangkan Aparatur yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang pada
tahun 2014 sebanyak 14.707 PNS, yang terdiri dari golongan IV berjumlah 5.039
orang, golongan III berjumlah 6.447 orang, golongan II berjumlah 2.890 orang, dan
golongan I berjumlah 323 orang, dengan tingkat pendidikan S3 berjumlah 3 orang, S2
berjumlah 1.162 orang, S1 berjumlah 8.078 orang, D3 berjumlah 933 orang, D2
berjumlah 905 orang, D1 berjumlah 135 orang, SLTA berjumlah 2.738 orang, SLTP
berjumlah 481 orang, dan SD berjumlah 272 orang.
Terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tahun 2014 adalah
merupakan tahun transisi atau terjadinya penggantian anggota DPRD dari Anggota
DPRD hasil Pemilu tahun 2009 ke Anggota DPRD hasil Pemilu tahun 2014. Dimana
Jumlah anggota DPRD Kota Semarang sebelumnya sebanyak 50 orang, dengan
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 3 1
struktur organisasi yang terdiri dari Pimpinan DPRD yang meliputi Ketua DPRD dan
3 wakil ketua DPRD, Komisi DPRD yang meliputi Komisi, A, B, C, dan Komisi D,
serta fraksi DPRD yang meliputi Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan (PDIP), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fraksi Partai
Golkar yang merupakan gabungan dari Partai Golongan Karya dan Partai Hanura,
Fraksi Partai Amanat Nasional yang merupkan gabungan dari Partai Amanat
Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Fraksi Partai Gerindra yang
merupakan gabungan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Adapun
jumlah anggota DPRD baru yang merupakan hasil Pemilu tahun 2014 sebanyak 50
orang. Namun sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah tersebut berkurang satu
menjadi 49 orang (karena meninggal dunia), Adapun struktur organisasinya terdiri
dari Pimpinan DPRD yang meliputi Ketua DPRD dan 3 wakil ketua DPRD, Komisi
DPRD yang meliputi Komisi, A, B, C, dan Komisi D, serta 7 fraksi DPRD yang
meliputi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang merupakan
gabungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Nasdem,
Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang merupakan gabungan Partai
Amanat Nasional (PAN) dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai
Golongan Karya (GOLKAR), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
4.1.20.2 KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
diarahkan pada peningkatan kualitas produk hukum daerah, peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah, peningkatan kualitas aparatur pemerintah, serta peningkatan
kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik
Program- program yang dilaksanakan pada Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian adalah sebagai berikut :
a. Program Program Penunjang, yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan administrasi
perkantorandalam menunjang tugas- tugas urusan pemerintahan,
khususnya urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum,
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 3 2
administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana
aparatur seperti pengadaan kendaraan dinas operasional, pengadaan
peralatan/perlengkapan gedung kantor, serta pemeliharaan kendaraan
dinas operasional dan peralatan/ perlengkapan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kedisiplinan aparatur khususnya
kedisiplinan dalam penggunaan pakaian dinas.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur
Pemerintah dan DPRD dalam menunjang tugas – tugas kedinasan
melalui pelaksanaan dan pengiriman peserta bintek /diklat bagi aparatur
pemerintah DPRD, termasuk bintek pengadaan barang dan jasa
pemerintah.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan;
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas akuntabiltas
keuangan terutama dalam penyusunan perencanaan anggaran, dan
penyusunan laporan kinerja serta laporan keuangan daerah.
b. Program – Program Pelaksanaan Urusan :
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas lembaga perwakilan
rakyat daerah dalam melaksanakan tugas tugas kedewanan, seperti
penetapan Raperda menjadi Perda dan penyerapan aspirasi masyarakat
melalui hearing/dialog dengan tokoh masyarakat
2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas produk hukum
daerah guna mewujudkan kepastian hukum di daerah melalui penetapan
produk hukum daerah, publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-
undangan, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, fasilitasi
penanganan permasalahan hukum bagi SKPD dan masyarakat kurang
mampu, serta pembinaan keluarga sadar hukum.
3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 3 3
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan kedinasan Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah melalui peningkatan rapat koordinasi,
silaturahmi, dialog, audensi dan koordinasi dengan masyarakat, Muspida,
dan dengan pemerintah lain, baik pemerintah daerah lainya, pemerintah
pusat, dan pemerintah negara lain serta rapat kerja Camat dan Lurah.
4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kerjasama antara pemerintah
Kota Semarang dengan daerah lain, seperti kerjasama Kedungsepur,
APEKSI, serta penguatan kerjasama/kemitraan usaha industri guna
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.
5. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas penanganan
pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik Pemerintah Kota
Semarang.
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan termasuk dalam pengelolaan keuangan
melalui pemeriksaan secara berkala maupun pemeriksaan kasus/khusus guna
meminimalkan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi
kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Selain itu ,
program ini juga diarahkan pada peningkatan kualitas laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan laporan keterangan
pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah.
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya
aparatur pengawas intern pemerintah melalui Diklat, Bintek, dan Pelatihan
dikantor sendiri.
8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas APBD melalui
penyempurnaan sistem informasi penyusunan APBD, penyusunan kode
program, kegiatan dan belanja APBD, serta updating data pegawai dan
pencetakan daftar gaji pegawai.Disamping itu, program ini juga diarahkan
pada peningkatan kualitas pengelolaan data perangkat kelurahan.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 3 4
9. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan
keuangan daerah melalui penyusunan kebijakan akutansi pemerintah
daerah, penyusunan rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
dan perubahan APBD, upaya upaya intensifikasi / ekstensifikasi sumber-
sember pendapatan asli daerah, publikasi laporan keuangan daerah dan
peningkatan kualitas pelaksanaan APBD seperti peningkatan kualitas
pengadaan barang dan jasa pemerintah, peningkatan kualitas pengelolaan
barang daerah , serta penetapan standarisasi harga satuan, bahan dan upah.
Selain itu, program ini juga diarahkan pada upaya peningkatan penyehatan
BUMD melalui penyertaan modal BUMD.
10. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah melalui asistensi penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
11. Program Pengelolaan Aset Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan aset
daerah melalui penulusuran aset daerah, pensertifikatan dan
pengadministrasian aset daerah, pengamanan aset daerah, penghapusan aset
daerah, serta peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang daerah.
12. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah.
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas organisasi
perangkat daerah melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, peningkatan
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 85.075.000 78.705.000 92,51 4. Pengadaan Mebelair 1.791.595.000 1.566.097.800 87,41 5. Pengadaan Komputer 6.591.840.000 1.305.064.700 19,80 6. Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
Tangga 547.275.000 428.456.500 78,29
7. Pengadaan Alat Studio 287.075.000 232.192.020 80,88 8. Pengadaan Alat Komunikasi 435.925.000 230.445.500 52,86 JUMLAH SKPD 17.490.395.000 9.964.722.520 56,97 SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)
175. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 6.000.000 6.000.000 100,00 JUMLAH SKPD 2.341.429.200 2.313.596.625 98,81 SKPD : Kantor Pendidikan &
Pelatihan
176. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
473.950.000 457.733.500 96,58
177. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.937.372.000 1.835.270.790 94,73
178. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 587.647.700 557.203.500 94,82 179. Pengadaan mebeluer 1.413.000.000 1.200.658.000 84,97 180. Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan
peralatan kantor 20.675.000 20.675.000 100,00
181. Pembuatan tempat parkir kantor 200.000.000 199.000.000 99,50 182. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor 84.850.000 66.550.000 78,43
183. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
116.653.000 103.272.814 88,53
184. Pembuatan website 70.000.000 66.160.000 94,51 185. Pengadaan alat komunikasi 208.792.000 196.738.200 94,23 186. Peningkatan gedung kantor 597.349.000 319.230.000 53,44 187. Pengadaan komputer 1.370.977.000 412.404.000 30,08 188. Pengadaan penghias ruangan rumah
tangga 358.250.000 313.126.541 87,40
189. Pengadaan alat studio 190.000.000 182.768.150 96,19 JUMLAH SKPD 2.996.871.000 1.660.249.705 55,40 JUMLAH PROGRAM 71.520.160.400 58.455.379.542 81,73
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 5 0
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(RP.) REALISASI
(RP.)
PERSENTASE (%)
SKPD : Sekretariat DPRD 1 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya 568.468.000 495.131.250 87,10
JUMLAH SKPD 568.468.000 495.131.250 87,10 SKPD : SETDA (Bag.
Perlengkapan)
2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
3.053.548.000 2.775.327.500 90,89
JUMLAH SKPD 3.053.548.000 2.775.327.500 90,89 JUMLAH PROGRAM 3.622.016.000 3.270.458.750 90,29
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(RP.) REALISASI
(RP.)
PERSENTASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)
1 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah
150.000.000 130.134.800 86,76
JUMLAH SKPD 150.000.000 130.134.800 86,76 SKPD : Sekretariat DPRD 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia
(SDM) 1.412.960.000 213.122.000 15,08
JUMLAH SKPD 1.412.960.000 213.122.000 15,08 SKPD : DPKAD
3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
75.000.000 43.000.000 57,33
4 Peningkatan SDM Bendahara dan bendahara Pembantu DPKAD
47.375.000 47.181.000 99,59
5 Peningkatan SDM Pemeriksa Pajak 119.850.000 98.181.100 81,92 JUMLAH SKPD 242.225.000 188.362.100 77,76 SKPD : Badan Kepegawaian
Daerah
6 Peningkatan Kelembagaan SKPD 20.250.000 19.874.000 98,14 JUMLAH SKPD 20.250.000 19.874.000 98,14 JUMLAH PROGRAM 1.825.435.000 551.492.900 30,21
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(RP) REALISASI
(RP)
PERSENTASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol)
1. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
285.596.000 273.898.000 95,90
JUMLAH SKPD 285.596.000 273.898.000 95,90
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 5 1
NO KEGIATAN ANGGARAN
(RP) REALISASI
(RP)
PERSENTASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD Kota Semarang
150.000.000 148.543.900 99,03
3. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Setda
25.000.000 24.965.000 99,86
4. Rumpun SKPD 200.000.000 181.772.500 90,89 5. Pengendalian Pelaksana Kegiatan
Pembangunan di Kecamatan 385.000.000 377.708.300 98,11
JUMLAH SKPD 760.000.000 732.989.700 96,45 SKPD : Sekretariat DPRD
6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
87. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu
28.200.000 28.200.000 100,00
88. Penyusunan lakip 7.010.000 6.967.000 99,39 89. Penyusunan lkpj skpd 7.010.000 6.967.000 99,39 90. Pembuatan sistem informasi
kediklatan 85.000.000 83.396.200 98,11
JUMLAH SKPD 159.020.000 157.198.200 98,85 JUMLAH PROGRAM 3.513.192.850 3.306.019.850 94,10
Anggaran program pelaksanaan UrusanWajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan
Persandian
1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN (RP)
REALISASI (RP)
PERSENTASE (%)
SKPD : SEKRETARIAT DPRD 1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 10.239.594.000 2.069.205.025 20,21 2 Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Toko 46.500.000
- 0,00
3 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 3.666.750.000 2.162.898.200 58,99 4 Rapat-rapat Paripurna 722.214.000 437.582.500 60,59 5 Kegiatan Reses 3.125.000.000 1.787.500.000 57,20 6 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota
DPRD 18.122.692.000 4.727.907.100 26,09
7 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 2.983.524.000 2.615.284.000 87,66 8 Pengembangan Forum Konsultasi Kelegislatifan
dengan Instansi Pemerintah Pusat 1.216.160.000 974.755.600 80,15
9 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
2.078.768.000 1.022.126.140 49,17
JUMLAH PROGRAM 42.201.202.000 15.797.258.565 37,43 2. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 5 5
NO KEGIATAN ANGGARAN
(RP) REALISASI
(RP)
PERSENTASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Tata Pemerintahan)
1 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
674.480.600 470.160.200 69,71
2 Rapat Kerja Camat Lurah se Kota Semarang
92.000.000 60.979.400 66,28
3 Pengiriman Peserta Rakor Pemerintahan
53.850.000 21.361.300 39,67
JUMLAH SKPD 820.330.600 552.500.900 67,35 SKPD : SETDA (Bag. Kerjasama) 4 Kegiatan Kunjungan Kerja
Dalam/Luar Negeri Melaksanakan Tugas Pemerintahan
650.000.000 589.910.440 90,76
JUMLAH SKPD 650.000.000 589.910.440 90,76 SKPD : SETDA (Bag. Umum dan
Protokol)
5 Rapat koordinasi unsur muspida 1.221.252.000 992.852.000 81,30 6 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah 800.000.000 612.895.541 76,61
7 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah Lainnya
2.503.140.000 1.786.779.150 71,38
8 Peningkatan stabilitas wilayah 1.917.236.000 1.506.285.750 78,57 9 Kegiatan Keprotokolan 750.000.000 588.456.400 78,46 JUMLAH SKPD 7.191.628.000 5.487.268.841 76,30
JUMLAH PROGRAM 8.661.958.600 6.629.680.181 76,54
3. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(RP) REALISASI
(RP)
PERSENTASE (%)
SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) 1. Penyusunan Standar Satuan Harga 578.499.000 460.372.000 79,58 2. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Pengelolaan BMD di Lingkungan Setda dan Rumdin Pimpinan
120.155.000 103.268.000 85,95
3. Penyusunan Laporan Pengadaan BMD di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang
91.670.000 76.614.000 83,58
4. Penyusunan Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Setda dan Rumdin Pimpinan
131.000.000 111.939.000 85,45
JUMLAH SKPD 921.324.000 752.193.000 81,64 SKPD : SETDA (Bag.
Pembangunan) #DIV/0!
5. Penyusunan Analisa Harga Satuan, Bahan dan Upah
73. Penilaian Ketetapan Pajak Daerah 373.427.000 104.387.500 27,95 74. Operasi Sisir PBB 141.475.000 113.764.250 80,41 75. Pekan Panutan PBB 288.890.000 157.337.050 54,46 76. Operasi Bhakti PBB 1.564.275.000 915.404.435 58,52 77. Konfirmasi dan Pencairan Tunggakan
PBB 654.220.000 259.660.800 39,69
78. Monitoring dan Evaluasi Pembayaran PBB
350.000.000 112.206.600 32,06
79. Orientasi dan Pengembangan Forum TAPD
57.600.000 55.237.000 95,90
80. Penatausahaan dan Optimalisasi Uang Kas Daerah
166.005.000 151.937.500 91,53
81. Asistensi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBD
1.591.974.000 1.501.390.950 94,31
82. Pengadministrasian penerbitan dan penyampaian SPPT PBB Tahun 2014
152.500.000 97.751.600 64,10
83. Asistensi dan Koordinasi Penyusunan Anggaran Gaji, Tunjangan
81.000.000 37.368.450 46,13
84. Fasilitasi Pengelolaan Sistem Penggajian PNS
67.700.000 59.984.300 88,60
85. Penyusunan dan Pengendalian Data Rekapitulasi Potongan Gaji PNS
220.000.000 188.640.300 85,75
86. Monitoring dan Evaluasi Pertanggungjawaban Laporan Bendahara SKPD dilingkungan Pemkot Semarang
216.000.000 133.122.750 61,63
87. Koordinasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Bantuan provinsi
150.000.000 115.249.000 76,83
88. Pengawas, Pemungutan dan Penungguan Pajak Daerah
550.000.000 401.017.950 72,91
89. Monitoring dan Koordinasi Dana Bagi Hasil (BDH) Pusat
200.000.000 128.167.300 64,08
90. Konfirmasi Pencairan Tunggakan Pajak Reklame dan Piutang Pajak Daerah
394.527.000 172.600.000 43,75
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 5 9
NO KEGIATAN ANGGARAN
(RP) REALISASI
(RP)
PERSENTASE (%)
91. Penatausahaan Pelaksanaan Pendaerahan PBB dan BPHTB
986.979.000 791.529.970 80,20
92. Optimalisasi Penerimaan PPh 21 250.000.000 111.516.400 44,61 93. Pengisian dan Validasi Data Obyek
PBB Tahun 2015 400.000.000 365.149.950 91,29
94. Updating NJOP Tahun 2015 408.000.000 395.943.750 97,05 95. Penyelesaian Rsetitusi/Kelebihan PBB
dan BPHTB 150.000.000 102.466.800 68,31
96. Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Pinjaman Daerah
96.334.000 19.878.000 20,63
97. Asistensi Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000 17.834.000 17,83 98. Koordinasi , Monitoring dan Evaluasi
Dana Bagi Hasil dari provinsi 100.000.000 73.884.500 73,88
JUMLAH SKPD 2.172.247.300 1.656.161.925 76,24 JUMLAH PROGRAM 5.785.814.300 4.887.389.545 84,47
4.1.20.3.2 HASIL YANG DICAPAI
Dalam penyelenggaraan urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian, hasil yang di capai pada tahun 2014 di kelompokkan dalam 3 sub
urusan wajib, yaitu Sub Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum,
Sub Urusan Wajib Administrasi Keuangan Daerah, dan Sub Urusan Wajib Perangkat
Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
• SUB URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAHAN
UMUM
Pembangunan hukum daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib
otonomi daerah dan pemerintahan umum adalah merupakan suatu yang sangat
diperlukan guna menciptakan adanya kepastian hukum di daerah. Keberhasilan
dalam menciptakan kepastian hukum daerah ini akan mempunyai pengaruh yang
sangat besar dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di
daerah. Beberapa upaya yang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang
dalam mewujudkan terciptanya kepastian hukum di daerah diantaranya adalah
dengan mengeluarkan berbagai produk hukum daerah baik yang berupa Peraturan
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 6 8
Daerah, Keputusan DPRD, Peraturan Kepala Daerah maupun Keputusan kepala
Daerah.
Pada tahun 2014, beberapa produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD berupa
Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD adalah sebagai berikut : jumlah raperda yang
masuk dalam prolegda sebanyak 42 buah yang terdiri dari Raperda yang merupakan
usulan/inisiatif Dewan sebanyak 23 Raperda dan sisanya berjumlah 19 Raperda
merupakan usulan eksekutif. Dari 42 Raperda yang masuk Prolegda tahun 2014,
yang berhasil dibahas dalam sidang sidang DPRD dan telah ditetapkan menjadi
Perda sebanyak 11 Perda atau sekitar 26%.
Dari 11 Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda, 3 Perda merupakan
inisiatif DPRD, dan sisanya yang sebanyak 8 Perda merupakan usulan eksekutif.
Sedangkan pada tahun 2013, dari 29 Raperda yang masuk Prolegda telah berhasil
ditetapkan oleh DPRD menjadi perda sebanyak 12 Perda, atau sekitar 41,37%.
Terkait keputusan yang dikeluarkan DPRD, pada tahun 2014 DPRD telah
mengeluarkan keputusan sebanyak 35 keputusan dan semuanya telah ditindaklanjuti.
Sedangkan pada tahun 2013, keputusan yang telah dikeluarkan DPRD sebanyak 46
keputusan. JUMLAH PERDA DAN KEPUTUSAN DPRD
TAHUN 2013 DAN 2014
NO URAIAN 2013 2014 1 Raperda yang masuk Prolegda 29 42 2 Perda Yang ditetapkan 12 11 3 Keptusan DPRD yang ditetapkan 46 35
Sumber data : Sekretariat Dewan dan Bagian Hukum Setda tahun 2014
Dalam rangka menunjang proses penetapan Peraturan Daerah dan Keputusan
DPRD tersebut di atas, DPRD telah melakukan kegiatan sidang/rapat seperti
Paripurna, Komisi, Pansus, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi,
dan Badan Kehormatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut : JUMLAH KEGIATAN SIDANG/RAPAT DPRD
TAHUN 2013 DAN 2014
NO NAMA SIDANG/RAPAT JUMLAH KEGIATAN 2013 2014
1 Rapat Paripurna 28 25 2 Rapat Komisi 185 147 3 Rapat Pansus 69 38 4 Rapat Badan Musyawarah 16 17 5 Rapat Badan Anggaran 17 18 6 Rapat Badan Legislasi 20 5 7 Rapat Badan Kehormatan 2 0
Sumber data : Sekretariat Dewan Tahun 2014
Guna meningkatkan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam
menghasilkan produk – produk hukum daerah, selama tahun 2014 DPRD telah
dilakukan kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah sebanyak 75 kali, dengan
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 6 9
perincian, kunjungan kerja sebanyak 31 kali, konsultasi ke pemerintah pusat
sebanyak 37 kali, bimbingan teknis sebanyak 6 kali dan workshop sebanyak 1 kali.
Sedangkan pada tahun 2013 DPRD telah melakukan kegiatan perjalanan dinas ke
luar daerah sebanyak 127 kali. Dengan perincian, kunjungan kerja sebanyak 53 kali,
konsultasi ke pemerintah pusat sebanyak 46 kali, bimbingan teknis sebanyak 25 kali
dan workshop sebanyak 3 kali.
JUMLAH PERJALANAN DINAS DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA, KONSULTASI, BINTEK DAN WORSHOP TAHUN 2013 DAN 2014
NO NAMA KEGIATAN PERJALANAN DINAS
JUMLAH KEGIATAN 2013 2014
1 Kunjungan Kerja 53 31 2 Kunsultasi ke Pemerintah Pusat 46 37 3 Bintek 25 6 4 Workshop 3 1
Jumlah 127 75 Sumber data : Sekretariat Dewan Tahun 2014
Terkait dengan penyerapan aspirasi masyarakat, penyerapan aspirasi
masyarakat oleh DPRD dilakukan melalui reses dan public hearing, penerimaan
unjuk rasa dari masyarakat dan penerimaan pengaduan masyarakat. Untuk menyerap
aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, pada tahun 2014 DPRD telah melakukan
reses dan hearing sebanyak 2 kali. Sedangkan pada tahun 2013 penyerapan aspirasi
masyarakat melalui reses dan hearing telah dilakukan sebanyak 3 kali. Adapun
penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui unjuk rasa, Pada tahun 2014,
DPRD telah menerima aspirasi masyarakat melalui unjuk rasa sebanyak 3 kali,
sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 11 kali.
Terkait dengan pengaduan masyarakat, pada tahun 2014 jumlah pengaduan
masyarakat yang masuk ke DPRD sebanyak 12 pengaduan, dan telah berhasil
ditindaklanjuti sebanyak 10 pengaduan. Sedangkan yang 2 pengaduan lainya sudah
ditindaklanjuti, tetapi belum selesai karena belum ada kesepakatan antara pimpinan
perusahaan dan karyawan yaitu :
1. Pengaduan tanggal 3 Pebruari 2014 dari Karyawan CV Tjahja Sari dan CV
Taman Sari tentang uang pesangon, penghargaan masa depan dan penggantian
Hak Pekerja.
2. Pengaduan tanggal 13 Juni 2014 dari Karyawan PT. Espera Satya Offset,
berkaitan dengan pengaduan permohonan perlindungan.
Adapun pada tahun 2013, jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke
DPRD sebanyak 29 pengaduan, dan telah berhasil ditindaklanjuti sebanyak 17
pengaduan.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 7 0
Disamping produk hukum daerah yang telah dikeluarkan oleh DPRD
sebagaimana tersebut diatas, Produk hukum daerah juga dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Semarang. Beberapa produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Semarang pada tahun 2014 berupa Peraturan Walikota sebanyak 63 peraturan
dan untuk Keputusan Walikota sebanyak 604 keputusan. Sedangkan pada tahun2013,
Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Peraturan Walikota sebanyak 63
peraturan dan Keputusan Walikota sebanyak 602 keputusan. Selain Surat Keputusan
dan Peraturan Walikota tersebut, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum,
pemerintah Kota Semarang pada tahun 2014 telah menerbitkan 41 surat perjanjian
dan pada tahun 2013 sebanyak 39 surat perjanjian yang telah diterbitkan.
JUMLAH PRODUK PERATURAN WALIKOTA, KEPUTUSAN WALIKOTA, DAN SURAT PERJANJIAN TAHUN 2013 S/D 2014
NO NAMA PRODUK HUKUM 2013 2014 1 Peraturan Walikota 63 63 2 Keputusan Walikota 602 604 3 Surat Perjanjian 39 41 Sumber data : bagian Hukum Setda Tahun 2014
Adapun produk hukum yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah (LD) dan yang ditetapkan melalui Peraturan
Walikota telah diundangkan dalam Berita Daerah (BD). Pada Tahun 2014,
Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Lembaran Daerah (LD) sebanyak
4.500 buku dan Berita Daerah (BD) sebanyak 2.350 buku. Pada tahun 2013, jumlah
Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah (BD) yang diterbitkan sama dengan tahun
2014 yaitu 4.500 buku untuk Lembaran Daerah (LD) dan 2.350 buku untuk Berita
Daerah (BD).
Agar produk produk hukum yang telah dikeluarkan baik oleh DPRD dan
Pemerintah Kota Semarang, maupun oleh DPR dan Pemerintah Pusat dapat diketahui
dan diakses oleh masyarakat secara luas, maka produk produk hukum tersebut perlu
disosialisasikan kepada masyarakat. Pada tahun 2014 telah dilakukan sosialisasi 17
jenis produk hukum dan RANHAM di 16 kelurahan. Pada tahun 2013 juga telah
dilakukan sosialisasi 17 jenis produk hukum dan RANHAM di 16 kelurahan
Terkait dengan pengelolaan dan penyebaran informasi tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pada tahun 2014 telah dilakukan
sosialisasi terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di semua
SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Disisi lain, guna meningkatkan
kesadaran hukum masyarakat, pada tahun 2014 telah dilakukan Pembinaan Keluarga
Sadar Hukum (Kadarkum) kepada masyarakat di 16 Kelurahan dan lomba Kadarkum
tingkat Kota yang diikuti oleh 80 peserta. Adapun pada tahun 2013 juga telah
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 7 1
dilakukan kegiatan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) kepada
masyarakat di 16 Kelurahan dan lomba Kadarkum tingkat Kota yang diikuti oleh 80
peserta.
Dalam rangka mendokumentasikan dan mempublikasikan produk produk
hukum daerah dan produk – produk hukum nasional, telah dilakukan dokumentasi
dan publikasi produk hukum atau peraturan perundangan melalui kegiatan kegiatan
pembuatan Buku Himpunan Peraturan Perundang- Undangan, Himpunan Peraturan
Daerah, Himpunan Keputusan Walikota, Lembaran Daerah (LD) atas Peraturan
Daerah dan Berita Daerah (BD) atas Peraturan Walikota, CD Paparan, Leaflet
Produk Hukum dan pembelian buku- buku hukum untuk Pustaka Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).
Untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu/warga miskin yang
sedang menghadapi masalah hukum, Pemerintah Kota Semarang selalu berusaha
memberikan bantuan hukum kepada yang bersangkutan. Pada tahun 2014,
Pemerintah Kota Semarang telah memberikan bantuan hukum kepada 154 orang
kurang mampu/warga miskin dalam menghadapi masalah hukum di peradilan.
Sedangkan pada tahun 2013, jumlah masyarakat kurang mampu/warga miskin yang
mendapat bantuan hukum dari Pemerintah Kota Semarang sebanyak 114 orang.
Selain kepada masyarakat kurang mampu/warga miskin tersebut, bantuan
hukum dalam bentuk fasilitasi dan pendampingan hukum juga diberikan kepada PNS
di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang sedang menghadapi masalah hukum
diperadilan. Pada tahun 2014, jumlah PNS yang mendapat fasilitasi dan
pendampingan dari Pemerintah Kota Semarang dalam menghadapi masalah hukum
(sebagai saksi, tersangka, maupun terdakwa) baik di Kepolisian, di Kejaksaan,
maupun di Pengadilan sebanyak 30 orang. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah PNS
Pemerintah Kota Semarang yang mendapat fasilitasi dan pendampingan hukum dari
Pemerintah Kota Semarang sebanyak 133 PNS.
Adapun terkait dengan perkara hukum yang dialami oleh Pemerintah Kota
Semarang, pada tahun 2014 jumlah perkara hukum Pemerintah Kota Semarang
sebanyak 46 perkara. Dari jumlah tersebut yang sudah sampai pada keputusan akhir
(Incraht) sebanyak 17 perkara, dan sisanya yang 25 perkara masih dalam proses
Hukum. Sedangkan jumlah perkara hukum Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013
sebanyak 23 perkara. Dari 23 perkara tersebut, yang sudah sampai pada keputusan
akhir (Incraht) sebanyak 8 perkara, dan sisanya yang 15 perkara masih dalam proses
Hukum.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 7 2
JUMLAH KEGIATAN FASILITASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM, DAN JUMLAH PERKARA HUKUM TAHUN 2013 DAN 2014.
NO URAIAN TAHUN 2013
TAHUN 2014
1. Jumlah warga miskin yang mendapat bantuan hukum 114 154 2 Pendampingan Penghadapan kepada Aparat Pemerintah
Kota Semarang yang Terkena Masalah Hukum 113 30
3 Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan
114 154
4 Kegiatan Fasilitasi Penanganan Permasalahan Hukum di Luar Pengadilan
0 1
5 Jumlah Perkara hukum Pemerintah Kota Semarang : a. Sudah Keputusan Akhir (Incrahf) b. Yang masih ditangani
23 8
15
46 17 25
Sumber data : Bagian Hukum Setda tahun 2014
Dalam rangka meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung
pelayanan publik, khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusanWajib
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan Persandian, pada tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang
telah melakukan perbaikan/ rehabiltasi 6 Kantor Kecamatan, 104 Kantor Kelurahan,
7 Rumah Dinas Camat, 42 Rumah Dinas Lurah, dan 71 Balai Kelurahan. Selain
melakukan perbaikan/rehabilatsi tersebut diatas, pada tahun 2014 Pemerintah Kota
Semarang juga telah melakukan pembangunan beberapa gedung baru berupa 2
Kantor Kecamatan, 11 Kantor, dan 3 Balai Kelurahan. Sedangkan pada tahun 2013
telah dilakukan perbaikan/ rehabiltasi di 10 Kantor Kecamatan, 41 Kantor Kelurahan,
7 Rumah Dinas Camat, dan 7 Rumah Dinas Lurah, serta 34 Balai Kelurahan. Adapun
beberapa gedung yang telah dibangun Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2013
berupa 1 Kantor Kecamatan, 1 Kantor Kelurahan, serta 1 Balai Kelurahan.
JUMLAH KANTOR KECAMATAN, RUMAH DINAS CAMAT, KANTOR KELURAHAN, RUMAH DINAS LURAH, DAN BALAI KELURAHAN YANG
gaji berkala, penyusunan DUK PNS dan lainya yang berkaitan dengan administrasi
kepegawaian sebanyak 40 dokumen. Disisi lain, dalam rangka penataan
kelembagaan, tatalaksana dan kebutuhan diklat, pada tahun 2014 telah dilakukan
analisis jabatan Satuan Kerja perangkat Daerah, yang hasilnya tertuang dalam
dokumen informasi jabatan sebanyak 481 jabatan.
Adapun terkait dengan peningkatan kualitas penataan kelembagaan
perangkat daerah, pada tahun 2014 telah dilakukan kajian penataan kelembagaan
perangkat daerah yang hasilnya tertuang dalam dokumen kajian penataan
kelembagaan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Semarang sejumlah 3
dokumen, yang terdiri atas dokumen kajian penataan kelembagaan Sekretariat
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 8 9
Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga teknis daerah. Hasil Kajian kelembagaan
perangkat daerah ini sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Kota
Semarang di bidang kelembagaan.
Dalam rangka pelaksanaan pelayanan sandi dan telekomunikasi, Pada
tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kegiatan pelayanan sandi
dan telekomunikasi sebanyak 2.719 kegiatan. Selain itu, dalam rangka menjaga
kualitas pelayanan Sandi dan Telekomunikasi, telah dilakukan pemeliharaan
peralatan dan instalasi telekomunikasi, sound system, internet, radio komunikasi dan
faksimili.
Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, pada tahun 2014
Pemerintah Kota Semarang melaksanakan riviewRoad Map Reformasi Birokrasi
untuk persiapan penyusunan Road Map 2015-2019 yang disesuaikan dengan RPJM
2015-2020 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun
2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Semarang, pada
tahun 2014 telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) secara on line oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan berhasil mendapatkannilai 61,68.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Walikota Semarang dibantu oleh
perangkat daerah sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan
koordinasi pelaksanaan tugas. Oleh karena itu keberadaan perangkat daerah dengan
kualitas yang memadai menjadi unsur penting dalam pencapaian keberhasilan
pelaksanaan tugas Walikota Semarang.
Dalam rangka pembinaan dan peningkatan organisasi perangkat
daerah pada tahun 2014, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan
antara lain regulasi pedoman penyusunan standar operasional prosedur, Study
penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat, analisis beban kerja SKPD, optimalisasi
penyusunan road map Reformasi Birokrasi, pembinaan kinerja unit pelayanan publik.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 9 0
Dalam rangka meningkatkan pelayanan pengaduan berupa
ketidakpuasan/keluhan/saran dari masyarakat atas kinerja perangkat daerah dalam
memberikan pelayanan jasa, administrasi dan barang maupun kebijakan publik, maka
Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Pusat Penanganan Pengaduan
Pelayanan Publik pada tahun 2005 dan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan
pengaduan masyarakat dengan menggunakan media sosial dan media masa, maka
pada tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang membentuk Pusat Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat (P3M) untuk menangani pengaduan masyarakat secara
transparan dan akuntabel dengan penggunaan elektronika.
Selama tahun 2014 pengaduan yang ditujukan terhadap kinerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah termasuk Kelurahan dan Puskesmas sejumlah 389 pengadu
dan dapat terselesaikan pengaduan masyarakat sejumlah 389 pengadu. Keberadaan
Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat ditempatkan pada Gedung Pusat Informasi
Publik (PIP) karena Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat juga memberikan
informasi pengaduan masyarakat setelah ditanggapi oleh perangkat daerah dan dalam
rangka memberikan informasi pelayanan publik termasuk informasi data, produk
hukum dan pembangunan Kota Semarang dilingkungan Pemerintah Kota Semarang
baik secara on line maupun manual.
KEPEGAWAIAN
Di bidang kepegawaian, hasil yang dicapai oleh Pemerintah Kota
Semarang tahun 2014dapat dilihat pada beberapa indikator sebagai berikut :
1. Penyusunan Formasi
Formasi Pegawai Negeri Sipil adalah jumlah dan susunan pangkat
Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi Negara
untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu
tertentu.Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2003 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil,Pemerintah Kota Semarang menyusun formasi Pegawai
Negeri Sipil untuk memenuhi tuntutan kebutuhan Pegawai.
Formasi Pegawai Negeri Sipil merupakan bahan perencanaan pegawai
negeri sipil berdasarkan jumlah, mutu pegawai negeri sipil, sesuai jenis, sifat,
dan beban kerja yang harus dilaksanakan, selanjutnya diusulkan kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara lewat Gubernur Jawa Tengah setiap awal Tahun
Anggaran untuk mendapatkan persetujuan prinsip alokasi formasi CPNS,
sebagai dasar pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Daerah.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 9 1
Rekapitulasi usulan Formasi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota
SemarangTahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Tahun 2013 Tahun 2014
1 Jumlah PNS 14.745 14.707 2 Jumlah Usulan Formasi 4.646 4.739 3 Jumlah formasi persetujuan Menpan 40 pelamar umum 75 pelamar umum 4 Persentase formasi yang disetujuai
Menpan 0,86% 1,58%
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Desember 2014
2. Tenaga Honorer
Tenaga honorer menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005
tentang Pengangkatan tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2012adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas
tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah”. Menurut SE Menpan-RB nomor 05 Tahun 2010 tentang
Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja dilingkungan instansi Pemerintah
Tenaga Honorer dikategorikan menjadi 2 (dua) yang meliputi :
a. Tenaga Honorer Kategori I
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara atau Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dengan
kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi
pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31
Desember 2OO5 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus,
berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46
(empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.
b. Tenaga Honorer Kategori II
Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di
instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31
Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus,
berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46
(empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006
Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Kota Semarang adalah
sebagai berikut :
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 9 2
a. Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL)
Tenaga Pekerja Harian Lepas (TPHL) adalah tenaga yang ada dan
dipekerjakan/ ditugaskan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang untuk jangka waktu tertentu
dengan sistem kotrak didasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah kerja
sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan
pertimbangan lainnya dibebankan pada APBD Kota Semarang.
TPHL Pemerintah Kota Semarang per 01 Januari 2014 sejumlah 108,
sampai dengan 31 Desember 2014 jumlahnya berkurang menjadi 65, dan 43
diantaranya diberhentikan karena telah mencapai usia 55 tahun. Dari 65
TPHL tersebut tidak memenuhi syarat kategori I dan kategori II karena usia
telah lanjut, dan masa kerja kurang dari ketentuan. Secara rinci keadaan
TPHL Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2014 sebagai berikut : NO URAIAN JUMLAH 1 SK Penugasan Kembali/Perjanjian Kontrak TMT 01-01-2014 s/d 31-
12 -2014 108
2 SK Penugasan Baru 0 3 SK Pemberhentian s/d 31-12-2014
a. Mencapai usia 55 Tahun : 43 b. Diangkat CPNS : 0 c. Meninggal dunia : 0 d. Mengundurkan diri : 0 e. Indisipliner : 0
43
Jumlah TPHL per 31-12-2014 65 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Desember 2014
b. Tenaga honorer K II
Tenaga wiyata bhakti/Tenaga honorer lainnya adalah tenaga honorer
yang dipekerjakan oleh Kepala SKPD/Kepala Sekolah/Kepala
Puskesmas/Unit lain dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan upah
dari APBD dan bukan dari APBD. Sedangkan Tenaga Honorer yang
diberikan upah / penghasilan selain APBD (Kategori II) sejumlah 1084,
mengikuti seleksi CPNS sejumlah 1.068, tidak hadir tes CPNS sejumlah 16
dengan berbagai alasan, dinyatakan lulus sejumlah 369, diangkat menjadi
CPNS 365, 4 orang dari yang lulus CPNS tidak dapat diangkat karena tidak
memenuhi syarat, sehingga tenaga honorer yang tersisa jumlahnya menjadi
719 orang dan sampai dengan Desember 2014 jumlahnya berkurang menjadi
684, karena mengundukan diri, mininggal dunia dan indisipliner.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 9 3
3. Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang Tahun 2014
Pemerintah Kota Semarang Tahun 2014 melaksanakan pengangkatan CPNS
Daerah dari tenaga honorer Kategori II hasil seleksi tahun 2013 dan pengadaan
CPNS dari Pelamar umum.
a. Pengangkatan CPNS Daerah Kota Semarang dari Tenaga Honorer Kategori
II hasil seleksi Tahun 2013.
Seleksi CPNS Daerah dari tenaga honorer tahun 2013 diumumkan
kelulusannya oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tanggal 5 Pebruari 2014. Peserta tes CPNS Daerah
dari tenaga honorer Pemerintah Kota Semarang sejumlah 1.068 dinyatakan
lulus 369 orang. Selanjutnya bagi yang dinyatakan lulus telah diajukan
penetapan NIPnya ke Kantor Regional I BKN Yogyakarta, mendapatkan
persetujuan penatapan NIP 365 orang, dan 4 orang sisanya tidak memenuhi
syarat.
b. Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dari Pelamar Umum
Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dilaksanakan
mendasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 309 Tahun 2014
tanggal 11 Agustus 2014 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Kota
Semarang Tahun Anggaran 2014, dengan rincian Tenaga Kependidikan 35,
Tenaga Kesehatan 15 dan Tenaga Teknis lainnya 25.
Pengumuman pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang
diumumkan dengan Pengumuman Nomor 810/5/Tahun 2014 tentang
Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang
Formasi Tahun 2014. Pendaftaran dimulai tanggal 10 s.d 23 September
2014 dengan menggunakan media internet (on line registration) melalui
https://panselnas.menpan.go.id dan berkas kelengkapan pelamaran
dikirimkan kepada Tim Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang melalui
PT POS Indonesia, dengan rincian pendaftaran sebagai berikut : NO URAIAN JUMLAH 1 Pendaftar on line 7.907 2 Pendaftar yang mengirimkan berkas 6.963 a. Berkas yang memenuhi syarat (MS) 5.218 b. Berkas tidak memenuhi syarat (TMS) 1.745
Sumber : BKD Kota Semarang tahun 2014
Tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 15 s.d 20 Oktober 2014
dengan peserta sejumlah 5.218orang, hadir 5.032 orang, tidak hadir 186
orang dengan metode tes CAT yang diselenggarakan oleh PANSELNAS.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 9 4
Pengolahan hasil tes dilaksanakan oleh PANSELNAS dan
kelulusan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, diumumkan oleh Walikota Semarang tanggal 19
Desember 2014 di media koran, internet dan Papan Pengumuman SKPD se
Kota Semarang dengan jumlah peserta lulus sesuai formasi 75 peserta
terdiri atas 35 Guru Kelas SD, 15 Tenaga Kesehatan dan 25 Tenaga Teknis
lainnya.
Pemberkasan bagi peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus
diikuti oleh seluruh peserta sejumlah 75 orang dilaksanakan tanggal 23 s/d
30 Desember 2014 semua telah diusulkan NIPnya dan dalam proses pada
Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta.
4. Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi
Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai
Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan
digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan
yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil
terhadap negera, serta sebagai motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk
lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.
Tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang telah menaikkan pangkat Pegawai
Negeri Sipil dengan menerbitkan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS secara
kolektif sejumlah 2.519 PNS dengan rincian periode April 1.766 PNS dan
periode Oktober 753 PNS.
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2014
1 Jumlah SK kenaikan pangkat yang diberikan 2.111 SK 2.519 SK 2 Persentase SK Kenaikan pangkat yang diberikan
sebelum TMT 76% 80%
3 Persentase PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (per Tingkat Pendidikan)
99% 88%
a. Jumlah PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
94 Orang 365 Orang
b. Jumlah PNS yang mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
95 orang 414 orang
4 Persentase Jabatan Struktural yang terisi (per eselon)
88,59 % 91,39%
a. Jumlah Jabatan Struktural yang terisi 1.965 jabatan 2.028 jabatan b. Jumlah jabatan struktural di lingkungan
Pemerintah Kota Semarang 2.218 jabatan 2.219 jabatan
5 Persentase pemenuhan jenis jabatan fungsional khsusus di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
68% 100 %
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 9 5
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2014
a. Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
36 37
b. Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu yang dibutuhkan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang
36 37
6 Selisih lama kenaikan pangkat pejabat fungsional khusus
a. Nama jabatan fungsional khusus yang kenaikan pangkatnya paling cepat
Guru (2,5 tahun)
Guru (2,5 tahun)
b. Nama jabatan fungsional khusus yang kenaikan pangkatnya paling lama
Auditor (5 tahun)
Auditor (5 tahun)
Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2014
Mutasi adalah perpindahan pegawai dari suatu unit ke unit lain guna
mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan yang
dimiliki oleh setiap pegawai secara efektif dan efisien untuk meningkatkan
kerja.
Mutasi tidak terlepas dari alasan untuk mengurangi rasa bosan pegawai kepada
pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai, selain itu
untuk memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan minat dan bidang tugasnya
masing-masing. Untuk melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud Pemerintah Kota Semarang Tahun 2014 telah
memutasikan PNS antar SKPD se Kota Semarang sejumlah 206 PNS.
Sedangkan mutasi Pegawai Negeri Sipil baik masuk maupun keluar dari
Pemerintah Kota Semarang sejumlah 81 dengan rincian sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2014
1 Jumlah PNS yang mengajukan mutasi ke Pemerintah Kota Semarang
38 orang 53 orang
2 Jumlah PNS yang mengajukan mutasi dari Pemerintah Kota Semarang
a. KePemerintah Provinsi Jawa Tengah 8 orang 5 orang b. Ke Kab/Kota di wil. Provinsi Jawa Tengah 4 orang 14 orang c. Ke Kab/ Kota diluar Wil. Jateng dan DIY 8 orang 9 orang
Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2014
5. Peningkatan Kualitas SDM
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PNS terus dilakukan demi
terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, untuk mendukung hal tersebut
Pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan kompentensi yaitu Undang-
Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP 101/
2000 Tentang Diklat Jabatan PNS. Sedangkan untuk peningkatan kualitas
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 3 9 6
pelayanan publik, Menpan menerbitkan Surat Keputusan No. 81/ 1993 yang
merumuskan suatu pedoman umum dalam pelaksanaan pelayanan umum.
Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur PNS adalah
memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (excellent service
for people).
Di samping itu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban PNS
untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang baik, pelayanan yang
transparan, fair, tidak membeda-bedakan dan dilaksanakan secara akuntabel
serta penuh keikhlasan dan ketulusan. Untuk membentuk sosok SDM aparatur
seperti tersebut memang memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya
yang tidak boleh berhenti. Demikian pula dalam pengembangan pegawai,
Penilaian Prestasi Kerja (PPK), pola karir, penggajian, promosi, mutasi,
pemberhentian dan sebagainya. Semua itu perlu dilakukan dengan komitmen
dan konsistensi yang tinggi.
Menyadari hal tersebut, peningkatan kualitas Aparatur dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan akan terus ditingkatkan.Potensi Sumber
daya manusia Aparatur Pemerintah Kota Semarang secara kuantitatif per 31
Desember 2014 sejumlah 14.707 dengan komposisi berdasarkan kualifikasi
Ayo Bersatu. Semua itu untuk memberikan kesejahteraan PNS agar dalam
melaksanakan pelayanan kepada masyarakat selalu optimal.
Kesejahteraan lain yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang
adalah dalam bentuk pelayanan bidang administrasi kesejahteraan pegawai,
Pemerintah Kota Semarang memberikan layanan berupa penyelesaian
administrasi kesejahteraan pegawai yang meliputi : Karis/ Karsu, Ijin cuti,
Asuransi dan Bapertarum. Tahun 2014, penyelesaian administrasi kesejahteraan
pegawai sebagai berikut :
KARIS/KARSU IJIN CUTI BAPERTARUM ASURANSI 476 orang 498 orang 315 orang 60 orang
Sumber Data: BKD Kota Semarang per Desember 2014
8. Pembinaan Disiplin Pegawai
Upaya meningkatkan Disiplin dan Dedikasi PNS Pemerintah Kota
Semarang dilaksanakan secara rutin, berkesinambungan sesuai dengan
peraturan yang berlaku, baik secara normatif (melalui Surat Edaran tertulis dan
kegiatan), maupun yang bersifat motivasi. Hal tersebut sebagai upaya preventif
untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin PNS.
Penegakkan disiplin sebagai antisipasi terhadap pelanggaran yang
kemungkinan terjadi dilapangan. Selama tahun 2014 Pemerintah Kota
Semarang melaksanakan kegiatan rutin antara lain berupa :
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 0 1
a. Kegiatan upacara bendera setiap tanggal 17 dan hari-hari besar
nasionalserta apel pagi setiap hari senin dan jumat dilaksanakan di halaman
Balaikota Semarang bagi instansi yang ada di lingkungan Balaikota dan
Gedung Pandanaran, juga dilaksanakan disetiap Kecamatan bagi PNS di
Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan hari Selasa sampai dengan kamis
apel pagi dilaksanakan di SKPD masing-masing.
b. Pelaksanaan Road Show Walikota Semarang ke SKPD di lingkungan
Balaikota setiap hari senin yang merupakan bentuk pengawasan dan
pembinaan.
c. Inspeksi mendadak di bawah koordinasi dari Inspektorat Wilayah
dilaksanakan secara insidentil dengan menitik beratkan pada moment-
moment tertentu antara lain saat menjelang long week end, sebelum dan
sesudah liburan panjang Hari Raya dan lain-lain yang dipertimbangkan
rawan pelanggaran displin.
d. Operasi yustisi gabungan di fasilitas-fasilitas umum pada jam-jam kerja
seperti di pasar-pasar, mall dan tempat lainnya.
e. Melaksanakan sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin
Pegawai sebagai perubahan atas PP No. 30 Tahun 1980;
f. Pelaksanaan uji coba presensi elektronik bagi PNS unit kerja di lingkungan
Balikota dan Gedung Pandanaran.
Di samping itu, berbagai upaya represif telah pula dilakukan melalui
serangkaian kegiatan pemeriksaan atas berbagai kasus/masalah kepegawaian
terutamayang menyangkut pelanggaran disiplin PNS. Pada tahun 2014 terdapat
45 rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kasus dari Inspektorat yang
seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK penjatuhan hukuman
disiplin yang meliputi 26 hukuman kategori ringan, 8 hukuman kategori sedang,
11 hukuman kategori berat. NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2013 TAHUN 2014 1 Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran 24 orang 45 orang 2 Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman
disiplin
a. Ringan 7 orang 26 orang b. Sedang 5 orang 8 orang c. Berat 12 orang 11 orang
Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2014
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 0 2
9. Pensiun PNS
Pensiun adalah hak PNS yang diberikan oleh Pemerintah sebagai
Jaminan Hari Tua dan sebagai penghargaan atas jasanya selama bertahun-tahun
bekerja kepada pemerintah. Guna kelancaran dan ketepatan waktu pemenuhan
hak Pensiun PNS diharapkan kelengkapan berkas persyaratan pensiun sudah
dapat disampaikan ke BKD Kota Semarang paling lambat 6 bulan sebelum
yang bersangkutan pensiun, sehingga sebagaimana yang selama ini sudah
berjalan Surat Keputusan Pensiun sudah dapat diterima paling lambat 2 bulan
sebelum jatuh tempo masa pensiun. Adapun PNS Pemerintah Kota Semarang
yang pensiun tahun 2014 sebagai berikut : No Jenis pensiun Jumlah Keterangan 1 Mencapai BUP 308 2 Permintaan Sendiri 25 3 Keuzuran Jasmani 2 4 Meninggal Dunia 69
Jumlah 404 Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2014
4.1.20.3 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggraan Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian, sebagai berikut :
1. Sering terjadinya perubahan perundang-undangan pusat yang menjadi acuan
penyusunan produk hukum daerah, dan adanya tumpang tindih/tidak konsisten
antara peraturan perundang-undangan pusat yang satu dengan yang lain
sehingga menghambat dalam implementasi produk hukum daerah.
2. Banyaknya permasalahan hukum yang ada di Pemerintah Kota Semarang dan
perlu untuk segera ditangani.
3. Kegiatan sosialisasi produk hukum belum mampu menjangkau seluruh lapisan
masyarakat.
4. Banyaknya aparat pengawas selain Inspektorat Kota Semarang, seperti BPK,
BPKP, Irjen Kementrian, dan Inspektorat Provinsi yang melakukan
pemeriksaan di Pemerintah Kota Semarang, sehinga dapat menimbulkan
bertubi-tubinya pemeriksaan di SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
Semarang.
5. Kesulitan dalam pemungutan pajak daerah yang tidak jelas kepemilikannya,
seperti kepemilikan tanah.
6. Kurangnya kesadaran dan transparansi sebagai wajib pajak dalam melaporkan
besaran pendapatan dan besaran pembayaran pajaknya
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 0 3
7. Dalam penulusuran aset daerah saksi-saksi atas keberadaan aset/alas hak sulit
ditemui dan bukti administrasi atas alas hak aset sulit ditemukan.
8. Kantor pertanahan tidak bisa memberikan jadwal secara pasti sehingga
Pemerintah Kota Semarang kesulitan dalam hal pendampingan dalam
pengukuran.
9. Masih adanya penyewa aset milik Pemerintah Kota semarang yang kurang
tertib dalam membayar Barang Milik Daerah yang disewa.
10. Adanya rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah menjadikan Perubahan SOTK dilingkungan
Pemerintah Kota Semarang harus menunggu revisi peraturan pemerintah
tersebut.
11. Jaringan internet simbangda.semarangkota.go.id sering mengalami kendala.
12. Masih adanya sebagian penerima hibah pembangunan sarana dan prasarana
umum maupun hibah pembangunan tempat ibadah yang belum tertib dalam
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah Kota
Semarang.
13. Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang belum memadai dengan jumlah
pokja sebanyak 31 orang, serta dengan paket yang dilelangkan kurang lebih 480
paket.
14. Dalam GiS Aset Tanah dan bangunan kekurangan tenaga PNS yang dapat
mengoperasionalkan sistem GIS.
15. Masih adanya aset tanah yang belum bersertifikat.
16. Rincian kegiatan jabatan sebagai bahan penyusunan informasi jabatan (analisis
jabatan) belum tersusun secara sistematis di setiap SKPD;
17. Banyak pemangku jabatan yang belum memahami penyusunan rincian kegiatan
jabatannya;
18. Kurangnya minat PNS pada pekerjaan-pekerjaan analisis jabatan dan analisis
beban kerja karena penyusunan informasi jabatan dan analisis beban kerja
hanya dapat dilaksanakan dengan metode sensus per pemangku jabatan;
19. Munculnya regulasi-regulasi sektoral baru diluar regulasi umum yang mengatur
organisasi perangkat daerah, disertai kewajiban daerah untuk membentuk
lembaga;
20. Adanya regulasi-regulasi yang mengatur pembentukan lembaga non struktural
dengan tugas pokok dan fungsinya yang bersinggungan dengan tugas pokok
dan fungsi organisasi perangkat daerah;
21. Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik pada SKPD;
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 0 4
22. Belum semua SKPD menyusun standar operasional prosedur sebagai
mekanisme kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsinya;
23. Belum memadai sarana dan prasarana pendukung penanganan pengaduan
pelayanan publik;
24. Terjadinya perubahan Regulasi Kegiatan Recruitmen CPNS dari Pemerintah
Pusat yang setiap tahun selalu berubah baik dari segi Juklak / Juknis maupun
SOP nya sehingga sulit untuk merencanakan pengadaan CPNS yang tepat, baik
dari segi waktu maupun biaya.
25. Terbatasnya formasi yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Kota Semarang. Hal ini tidak signifikan dengan kebutuhan riil
organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sehingga mengakibatkan
kekurangan personil pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
26. Pelaksanaan PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja di Kota
Semarang belum berjalan optimal, karena masih banyak PNS yang belum
memahami teknik penyusunan SKP (Sasaran Kerja Pegawai).
27. Masih terdapatnya pegawai yang mengalami kesulitan dalam melaksanakan
pencatatan kehadiran PNS dengan alat presensi elektronik dikarenakan sulit
terdeteksi sidik jarinya.
28. Masih ada beberapa PNS dari formasi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang
belum diangkat dalam jabatan sesuai dengan formasinya, karena PNS yang
bersangkutan belum mengikuti diklat teknis sesuai formasi jabatan.
29. Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS masih ada keterlambatan sehingga tidak
sesuai dengan SOP yang diharapkan karena banyak usulan dari SKPD yang
persyaratannya kurang.
30. Keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga belum semua pegawai
mendapatkan hak untuk mengikuti diklat sesuai dengan kompetensinya
31. Belum tersedianya gedung Diklat (Kampus Diklat dan Asrama Diklat) yang
representatif yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
pendidikan dan pelatihan, karena gedung kelas dan asrama diklat pada tahun
2014 masih dalam tahap pembangunan.
32. Waktu pengadaan barang untuk pemenuhan sarana dan prasarana Diklat
melalui APBD Perubahan 2014 yang relatif pendek, sehingga tidak semua
barang bisa tersedia, terutama barang yang tidak ready-stock/memerlukan
waktu yang cukup lama dari pemesanan hingga ke pengiriman/serah terima
barang.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 0 5
33. Belum adanya pasal didalam PP Nomor 100 tahun 2001 tentang Pendidikan dan
Pelatihan PNS yang menyebutkan sanksi bagi Pejabat struktural yang tidak
mengikuti Diklatpim sesuai dengan jenjangnya sehingga tersirat bahwa Diklat
Pim bukan merupakan diklat wajib bagi pejabat struktural
4.1.20.4 RENCANA TINDAK LANJUT
1. Meningkatkan koordinasi, konsultasi dan kerjasama ke berbagai pihak, baik ke
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pakar hukum dalam rangka
penyusunan produk hukum daerah dan penanganan permasalahan hukum.
2. Mengoptimalkan penanganan permasalahan hukum di Pemerintahan Kota
Semarang.
3. Perlu melakukan kegiatan sosialisasi produk hukum secara
terus menerus dan berkesinambungan agar mampu menjangkau seluruh
aparatur pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat.
4. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya
seperti BPKP dan Inspektorat Provinsi dalam penyusunan Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT).
5. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk tokoh-tokoh
masyarakat untuk melakukan penelusuran/ melacak keberadaan pemilik tanah.
6. Melakukan kerjasama dengan pihak ke III dengan pemasangan online sistem
(pembayaran dan pelaporan melalui sistem elektronik) terhadap wajib pajak
restoran dan pajak hiburan dan selanjutnya akan dilakukan terhadap objek pajak
lainya.
7. Secara intensif melakukan penelusuran dan pendekatan kepada tokoh
masyarakat.
8. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pertanahan terkait dengan
pelaksanaan pengukuran aset pemkot yang sedang diajukan sertifikasi.
9. Melakukan pendekatan kepada penyewa aset milik Pemerintah Kota Semarang
agar lebih tertib dalam membayar sewa aset.
10. Perlu dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan rencana
revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, khususnya dalam
melakukan kajian penataan kelembagaan perangkat daerah.
11. Segera dibangun server hosting sendiri yang mana domain tetap mengikuti
semarangkota.
12. Memberikan teguran kepada masyarakat yang belum membuat laporan
pelaksanaan hibah.
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 0 6
13. Mengusulkan pembangunan Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang
representatif sehingga proses pengadaan barang/jasa menjadi lebih baik.
14. Mengoptimalkan pemberdayaan PNS dalam mengioperasikan sistem GIZ tanah
dan bangunan.
15. Melakukan pensertifikatan tanah aset secara bertahap sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
16. Membuat surat Walikota Semarang kepada Kepala SKPD perihal Penyusunan
Rincian Kegiatan;
17. Melaksanakan asistensi penyusunan rincian kegiatan terhadap pemangku
jabatan pada SKPD prioritas analisis jabatan;
18. Menyusun Tim Analis jabatan dan Analis Beban kerja yang beranggotakan
PNS yang berkompenten;
19. Merencanakan kajian regulasi sektoral diluar regulasi umum yang mengatur
organisasi perangkat daerah;
20. Merencanakan kajian revisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Melaksanakan pembinaan kinerja unit pelayanan publik dalam rangka
peningkatan pelayanan administrasi, jasa dan barang;
22. Merencanakan penyusunan regulasi Standar Operasional Prosedur bagi masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan regulasi Standar Pelayanan;
23. Merencanakan penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung kegiatan
penanganan pengaduan pelayanan publik;
24. Melaksanakan perencanaan pengadaan CPNS dengan tetap mengusulkan
formasi sesuai kebutuhan serta mengintensifkan konsultasi ke Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Pusat tentang kebijakan Pengadaan CPNS dan
pelaksanaannya.
25. Melaksanakan optimalisasi kinerja untuk jabatan fungsional umum di
lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan mengusulkan tambahan formasi
serta menetapkan PNS mutasi dari luar sesuai skala prioritas kebutuhan SKPD
dengan tetap disesuaikan kompetensinya.
26. Melaksanakan asistensi secara intensif penyusunan SKP pada SKPD,
merencanakan sistem aplikasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan SKP;
27. Melaksanakan perekaman data ulang bagi PNS yang sulit terbaca sidik jarinya
atau penggunaan kartu RFID (Radio Frequency Identification).
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 0 7
28. Mendorong SKPD untuk segera mengusulkan Diklat syarat pengangkatan
dalam Jabatan Fungsional Tertentu dan pengusulan pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional Tertentu.
29. Merencanakan penerimaan berkas kenaikan pangkat secara terpadu dengan
verifikasi secara langsung.
30. Menetapkan prioritas penyelenggaraan dan pengiriman diklat melalui Evaluasi
Pasca Diklat dan Analisis Kebutuhan Diklat untuk mengetahui jenis Diklat
yang benar – benar dibutuhkan oleh Pegawai Negeri Sipil atau masing – masing
SKPD
31. Memanfaatkan secara maksimal gedung kelas dan asrama Diklat yang telah
dibangun pada tahun 2013 dan 2014.
32. Merencanakan untuk melaksanakan pengadaan barang yang belum tersedia
untuk menunjang pelaksanaan Diklat pada tahun-tahun yang akan datang.
33. Memberikan input secara berjenjang kepada Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Pusat untuk penguatan aturan formal kediklatan.
4.1.20.5 PRESTASI DAN PENGHARGAAN
1. Raihan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk Laporan Keuangan
2013.
2. Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha kepada Walikota
Semarang Bp. HENDRAR PRIHADI pada tanggal 25 April 2014.
3. Peringkat I Pemerintah Daerah Kota Terbaik dari Kementerian Dalam Negeri
dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang
diberikan dalam rangka HUT Otonomi Daerah tanggal 25 April 2014.
4. Penghargaan Gratifikasi Award katagori Laporan Terbaik Pemerintah Daerah
dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterimakan bersamaan
dengan Hari Peringatan Anti Korupsi pada tanggal 9 Desember 2014 di UGM
Yogyakarta.
5. Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). Penghargaan ini
diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan
Laoly Pemerintah Kota Semarang di Graha Pengayoman Kementerian Hukum
dan HAM Jakarta pada Rabu, 10 Desember 2014
6. Juara III lomba kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah (Kelurahan
Sumurboto Kec. Banyumanik)
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 4
h a l | 4 0 8
7. Juara III Lomba Pemanfaatan Hasil Toga Tingkat Provinsi Jawa Tengah
(Kelurahan Sambiroto Kec. Tembalang)
8. Juara II Tingkat Provinsi Jawa Tengah Lomba Kegiatan Karangtaruna
(Kelurahan Lempongsari Kec. Semarang Selatan)
9. Penghargan Mitra Strategis Pemilu kategori Lembaga dari KPU Pusat.
Penghargaan tersebut diserahkan Wapres Jusuf Kalla di Hall Ecovention
Ecopark Ancol, Taman Impian Jaya Ancol Jakarta pada Rabu, 17 Desember