Hal - 319 BAB IV – Urusan Urusan Wajib Kesbangpol L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 4.1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 4.1.19.1 KONDISI UMUM Secara demografis kondisi wilayah Kota Semarang pada tahun 2013 memiliki penduduk yang bertempat tinggal tetap sebanyak + 1,7 juta jiwa dengan keberagaman suku, agama, ras dan golongan (SARA). Sedangkan secara geografis wilayah Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 KM 2 yang membentuk suatu kota yang memiliki ciri khas kota pegunungan dan kota pantai. Di daerah pegunungan mempunyai ketinggian 90 - 359 meter di atas permukaan laut sedangkan di daerah dataran rendah mempunyai ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan laut. Kondisi demografis tersebut menyimpan potensi konflik sosial, disintegrasi berlatar belakang SARA, gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sedangkan kondisi geografis menyimpan potensi bencana terutama banjir dan tanah longsor. Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki tujuan menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh NKRI, meningkatkan kehidupan demokrasi, dan melindungi masyarakat dari ancaman keamanan, ketentraman, ketertiban dan bencana. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik sosial, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi politik, pendidikan politik, pengembangan budaya politik, membina keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat, mewujudkan kenyamanan lingkungan, mencegah dan menanggulangi bencana. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan karakter bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan masyarakat yang dinamis dan mengglobal membutuhkan penanganan yang intensif oleh pemerintah agar arah perkembangan sesuai dengan arah dan tujuan negara. Akhirnya muara dari penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah stabilitas sosial politik dan terjaminnya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Stabilitas sosial politik adalah kestabilan atau situasi yang kondusif di bidang sosial politik sehingga
23
Embed
4.1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK …beta.semarangkota.go.id/content/image/files/4.1.19 Urusan Wajib... · ... disintegrasi berlatar belakang ... Penyediaan Makanan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
H a l - 3 1 9
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
4.1.19 URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
4.1.19.1 KONDISI UMUM
Secara demografis kondisi wilayah Kota Semarang pada tahun 2013
memiliki penduduk yang bertempat tinggal tetap sebanyak + 1,7 juta jiwa
dengan keberagaman suku, agama, ras dan golongan (SARA). Sedangkan
secara geografis wilayah Kota Semarang memiliki luas wilayah 373,70 KM2
yang membentuk suatu kota yang memiliki ciri khas kota pegunungan dan
kota pantai. Di daerah pegunungan mempunyai ketinggian 90 - 359 meter di
atas permukaan laut sedangkan di daerah dataran rendah mempunyai
ketinggian 0,75 - 3,5 meter di atas permukaan laut. Kondisi demografis
tersebut menyimpan potensi konflik sosial, disintegrasi berlatar belakang
SARA, gangguan keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Sedangkan kondisi geografis menyimpan potensi bencana terutama banjir
dan tanah longsor.
Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
memiliki tujuan menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan persatuan dan
kesatuan bangsa, memperkokoh NKRI, meningkatkan kehidupan demokrasi,
dan melindungi masyarakat dari ancaman keamanan, ketentraman,
ketertiban dan bencana. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan
kebijakan di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan
konflik sosial, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi
politik, pendidikan politik, pengembangan budaya politik, membina keamanan
ketentraman dan ketertiban masyarakat, mewujudkan kenyamanan
lingkungan, mencegah dan menanggulangi bencana.
Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan karakter bangsa dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan masyarakat
yang dinamis dan mengglobal membutuhkan penanganan yang intensif oleh
pemerintah agar arah perkembangan sesuai dengan arah dan tujuan negara.
Akhirnya muara dari penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri adalah stabilitas sosial politik dan terjaminnya
keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Stabilitas sosial politik
adalah kestabilan atau situasi yang kondusif di bidang sosial politik sehingga
H a l - 3 2 0
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
pemerintahan bisa berjalan dengan baik, masyarakat bisa melakukan
aktivitasnya dengan baik, dan program-program serta kebijakan pemerintah
bisa dilaksanakan secara optimal. Sedangkan keamanan ketentraman dan
ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai
salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam
rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya
keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman
yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan
kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, menanggulangi segala
bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat
meresahkan masyarakat.
Penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
di Kota Semarang dilaksanakan oleh 3 (tiga) Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) yaitu Badan Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Kesbangpol dan Satuan Polisi
Pamong Praja dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Semarang. Sedangkan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja BPBD Kota
Semarang.
4.1.19.2 KEBIJAKAN PROGRAM
Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah pada urusan wajib
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Pemerintah Kota Semarang
pada tahun 2013, dilaksanakan melalui program penunjang dan program
pelaksanaan urusan.
Adapun program penunjang tesebut adalah sebagai berikut :
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
Kebijakan program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan
administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Kebijakan program ini diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sarana
dan prasarana aparatur untuk menunjang pelaksanaan tugas.
H a l - 3 2 1
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
3. Program peningkatan disiplin aparatur.
Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan kesadaran aparatur
dalam mematuhi ketentuan-ketentuan kepegawaian.
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan kemampuan atau
kapabilitas aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan.
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan.
Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan akuntabilitas
anggaran dan pelaporan hasil kerja.
Sedangkan program pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri adalah sebagai berikut.
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Kebijakan program ini diarahkan kepada terciptanya kondusifitas wilayah,
stabilitas sosial politik dan keamanan wilayah.
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
Kebijakan program ini diarahkan kepada pengembangan nilai-nilai
kebangsaan dan peningkatan pemahaman Ideologi Pancasila.
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan.
Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan peran serta
masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah, stabilitas sosial politik
dan keamanan wilayah.
4. Program pendidikan politik masyarakat.
Kebijakan program ini diarahkan kepada peningkatan pemahaman
masyarakat terhadap etika berdemokrasi, hak dan kewajiban sebagai
warga negara dalam bidang politik termasuk penyampaian pendapat
dimuka umum.
5. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana.
Kebijakan program ini diarahkan kepada perlindungan kepada masyarakat
dari ancaman bencana dan pengurangan risiko bencana.
H a l - 3 2 2
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
4.1.19.3 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.19.3.1 PENDANAAN
Anggaran belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan
kegiatan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada
tahun 2013 adalah sebesar Rp. 15.172.168.200,-. Dengan perincian Rp.
5.136.017.000,- untuk program penunjang dan Rp. 10.036.151.200,- untuk
program pelaksanaan urusan. Adapun anggaran dan realisasi pelaksanaan
urusan adalah sebagai berikut :
Anggaran penunjang Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam
Negeri
1. Program pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE
(%)
SKPD: Badan Kesbangpol 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000 18.137.500 90,69 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 20.000.000 11.154.482 55,77
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
8.000.000 7.255.000 90,69
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000 58.590.000 83,70 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.000.000 38.000.000 100,00 6. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 4.350.000 87,00
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 60.000.000 36.149.000 60,25 8. Penyediaan Peratalan Rumah Tangga 3.000.000 3.000.000 100,00 9. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan
Perundang – Undangan 10.000.000 7.800.000 78,00
10. Penyediaan Makanan dan Minuman 58.600.000 20.764.500 35,43 11. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 217.187.200 212.572.200 97,88
JUMLAH SKPD 509.787.200 417.772.682 81,95
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 159.354.000 118.494.000 74,36 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik 192.000.000 163.473.196 85,14
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 33.600.000 32.900.000 97,92 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000 75.000.000 100,00 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 50.000.000 100,00 6. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 17.000.000 17.000.000 100,00
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 12.000.000 100,00 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 30.000.000 100,00 9. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Lembaga Nirlaba lainnya 50.000.000 48.065.000 96,13
6. Pemeliharaan Solidaritas dan Kesatupaduan Mmasyarakat Serta Alkulturasi Budaya.
117.750.000 116.490.400 98,93
7. Pemberdayaan Korp Pegawai Kota Semarang 500.000.000 308.845.000 61,77 8. Pembinaan Organisasi Kepemudaan / OKP 300.000.000 184.254.800 61,42
H a l - 3 2 6
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
9. Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Organisasi Kemasyarakatan
61.090.000 54.945.000 89,94
JUMLAH SKPD 1.631.000.000 1.298.408.950 79,61
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja
1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa
150.000.000 150.000.000 100,00
JUMLAH SKPD 150.000.000 150.000.000 100,00
JUMLAH PROGRAM 1.781.000.000 1.448.408.950 81,33
Keterangan :
Dari tabel tersebut dapat dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan Korp
Pegawai Kota Semarang dan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan /
OKP penyerapan anggarannya kurang optimal. Hal ini disebabkan karena
anggaran ini merupakan fasilitasi kegiatan bagi KORPRI dan KNPI yang
penyerapan anggaranya tergantung kepada aktivitas kedua organisasi
tersebut.
3. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
SKPD: Badan Kesbangpol 1. Pengelolaan Bantuan Hibah 49.000.000 44.347.700 90,51 2. Dialog Interaktif Penguatan Ketahanan
Bangsa 46.000.000 45.725.000 99,40
JUMLAH SKPD 95.000.000 90.072.700 94,81
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja 1. Peningkatan Kewaspadaan Masyarakat
Terhadap Gangguan Trantibmas dan Terjadinya Bencana
622.076.000 619.201.599 99,54
2. HUT Linmas 60.000.000 56.196.000 93,66 3. Dukungan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Anggota Linmas Non PNS 53.000.000 53.000.000 100,00
4. Penegakan Hukum dan HAM 1.591.152.000 1.560.732.800 98,09
JUMLAH SKPD 2.326.228.000 2.289.130.399 98,41
JUMLAH PROGRAM 2.421.228.000 2.379.203.099 98,26
4. Program pendidikan politik masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
SKPD: Badan Kesbangpol 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Parpol 75.000.000 66.788.600 89,05 2. Pengelolaan Bantuan Parpol 75.000.000 49.542.500 66,06 3. Pendidikan Politik bagi Masyarakat 236.700.000 217.059.630 91,70
H a l - 3 2 7
B A B I V – U r u s a n U r u s a n W a j i b K e s b a n g p o l
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI ANGGARAN
(Rp)
PERSEN TASE (%)
4. Fasilitasi Pendidikan Politik bagi Masyarakat 171.850.000 129.962.050 75,63 5. Penguatan Budaya dan Etika Politik Bagi
Aparatur dan Element Masyarakat 75.000.000 57.319.100 76,43
6. Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Ormas/ LSM/ Toga dan Toma