4. PT.pptx

c. kastowo. HD/pointers-PT 1

PERSEROAN TERBATAS

HD/pointers-PT 2

Pengertian PT Psl 1(1) :

Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

3. HD/pointers-PT

AN

GG

AR

AN

DA

SA

R P.T.

Anggaran Dasar memuat sekurangnya:

- Nama P.T.

- Tempat kedudukan P.T.

- Maksud dan tujuan P.T.

- Kegiatan usaha P.T.

- Jangka waktu berdirinya P.T.

- Modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor P.T.

- Jumlah saham, klasifikasi saham, hak-hak yang melekat pada tiap-tiap klasifikasi dan jumlah nominal masing-masing.

4. HD/pointers-PT

- Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi.

- Nama jabatan dan jumlah anggota Dewan

Komisaris.

- Penetapan tempat dan tata cara

penyelenggaraan RUPS.

- Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian

dan pemberhentian anggota Direksi.

- Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian

dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

- Tata cara penggunaan laba dan pembagian

dividen

AN

GG

AR

AN

DA

SA

R P.T.

5. HD/pointers-PTNA

MA

P.T

.P.T. tidak boleh memakai nama yang:- Sama dg atau sama pada pokoknya dg nama

sah PT lain - Bertentangan dengan KU dan/atau kesusilaan.- = nama lembaga negara, pemerintah atau

internasional kecuali ada izin- Tidak sesuai dg maksud dan tujuan serta

kegiatan usaha atau menunjukkan maksud dan tujuan P.T. saja tanpa nama diri.

- Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

- Mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum atau persekutuan perdata.

6. HD/pointers-PT

Nama P.T. harus didahului dengan frase ”Perseroan Terbatas” atau disingkat P.T.Jika merupakan P.T. Terbuka, pada akhir nama P.T. harus ditambah kata singkatan “Tbk”.

P.T. Publik: P.T. yang memenuhi kriteria jumlah

pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

P.T. Terbuka : P.T. Publik atau P.T. yang melakukan

penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

NA

MA

P.T

.

7. HD/pointers-PT

Sebelum Pengesahan

• Perbuatan hukum atas nama P.T. hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris P.T.

• Mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

- Tidak mengikat P.T. - Mengikat jika: - perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua

pemegang saham dalam RUPS (pertama) yang dihadiri oleh semua pemegang saham P.T. yang diselenggarakan paling lambat 60 hari setelah P.T. memperoleh status badan hukum

8. HD/pointers-PT

Tanggungjawab pemegang saham• tidak bertanggung jawab secara pribadi atas

perikatan yang dibuat atas nama PT.

• Batas Tanggung jawab: sebesar Modal yg disertakan.

Tanggungjawab pada PT sbg Badan Hukum

9. HD/pointers-PT

Pengecualian: (Piercing the corporate Veil). (Ps 3 UUPT 40/2007)

1. persyaratan Perseroan sebagai BH belum / tidak terpenuhi;

2. pemegang saham ybs baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

3. pemegang saham ybs terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

4. pemegang saham ybs baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

10. HD/pointers-PT

Saham : Sebagai bukti penyertaan modal dalam PT

Nilai nominal mata uang rupiah.

Macam : atas nama dan/atau atas tunjuk, Modal :

Modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham minimum Rp. 50 jt Penyetoran saham dapat dalam bentuk uang atau bentuk lain. Modal yang harus ditempatkan minimum 25 %

Mod

al d

an

Sah

am

:

11. HD/pointers-PT

Hak pemegang saham memberikan

satu hak yg tidak terbagi.

1. Hak atas deviden

3. Hak mengeluarkan suara dlm RUPS

2. Hadir dlm RUPS

4. kewenangan mengawasi.

Saham sebagai benda bergerak:

dpt diperjual belikan & digadaikan

sejauh tidak bertentangan dg AD

12. HD/pointers-PT

Kla

sifika

si saham

• saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; • saham dengan hak khusus untuk mencalonkan

anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;• saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik

kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;• saham yang memberikan hak kepada pemegangnya

untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif;

• saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.

13. HD/pointers-PT

ORGANPT

RUPS

DIREKSI

KOMISARIS

HD/pointers-PT 14

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada

Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan

dalam Undang-Undang PT dan/atau anggaran dasar.

RUPS

15. HD/pointers-PT

RUPS tahunan dan RUPS yang lain. memiliki kekuasaan tertinggi,

selambat- lambatnya diadalan 6 bl stl tahun buku.

RUPS lainnya diadakan berdasar

kebutuhan.

Keputusan: dg musyawarah mufakat,/ dg pemungutan suara,maoyoritas biasa. Keculai ditentukan dalam AD

Maca

mnya:

16. HD/pointers-PT

RUPS dapat dilakukan atas permintaan:

1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

2. Dewan Komisaris. • Permintaan RUPS oleh Dewan Komisari diajukan kepada Direksi

dengan Surat Tercatat disertai alasannya. • Surat Tercatat yang disampaikan oleh pemegang saham

tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. • Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu

paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS : a. permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b. Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS,.

c. kastowo. HD/pointers-PT 17

Keabsahan RUPS• RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari

1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir

• Dalam hal kuorum tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.

• Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

• RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

18. HD/pointers-PT

• Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.

• Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

• Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

• Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.

• RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

19. HD/pointers-PT

DIREKSI

Organ P.T. yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan P.T. untuk kepentingan P.T. sesuai dengan maksud dan tujuan P.T. serta mewakili P.T., baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan AD.

Pengangkatan: Untuk pertama kali dilakukan oleh

pendiri dalam Akta Pendirian. Selanjutnya diangkat oleh RUPS.

Direksi P.T. terdiri atas 1 orang atau lebih.

20. HD/pointers-PT

DIREKSI P.T.Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan

atas kerugian P.T. jika dapat membuktikan:- Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau

kelalaiannya.- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan

kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan P.T.

- Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.

- Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjut- nya kerugian tersebut.

21. HD/pointers-PT

DEW

AN

KO

MIS

AR

IS

Organ P.T. yg bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Komisaris terdiri atas 1 orang atau lebih.

Pengangkatan Komisaris: Untuk pertama kali dilakukan oleh pendiri

dalam Akta Pendirian. Selanjutnya diangkat oleh RUPS.

22. HD/pointers-PT

PENGGABUNGAN/MERGER

2 atau lebih PT bergabung dg TIDAK MEMBENTUK PT BARU

Tujuan : efisiensi restrukturisasi/ penyehatan

Prosedural:

• Putusan RUPS masing-masing PT yang bergabung • Dituangkan dalam Rancangan Penggabungan yang disusun

bersama.• Pembubaran/likuidasi untuk PT yang digabungka• Pengalihan asset.

23. HD/pointers-PT

KONSOLIDASI/PELEBURAN

• Peleburan 2 PT atau lebih MENBENTUK PT BARUencana peleburan dituangkan

Tujuan : reorganisasi usaha/optimalisasi, mengurangi kompetisi.

Prosedural: Rencana Peleburan disusun bersama oleh direksi PT-PT yang melakukan peleburan

• Diadakan RUPS untuk masing-masing PT• Proses pembubaran/likuidasi untuk masing-

masing PT yang melakukan peleburan

24. HD/pointers-PT

AKUISISI/PENGAMBILALIHAN

• Tujuannya untuk menguasai pasar/efisiensi/restrukturisasi usaha

• Dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan

Modus : yang kuat mengambil alih yang lebih lemah

• Yang diambil alih dapat dijadikan anak perusahaan

• Dapat melalui penyertaan langsung atau penyuntikan dana

• Rencana pengambialihan dituangkan dalam Rencana Pengambialihan yang disusun bersama oleh direksi PT yang mengambil alih dan yang diambil alih dan disetujui oleh RUPS masing-masing perusahaan yang bersangkutan

25. HD/pointers-PT

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007

CSR : komitmen P.T. untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi P.T. sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.

Wajib bagi P.T. yang menjalankan kegiatan usahanya: mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam.berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Tujuan: tetap menciptakan hubungan P.T. yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

26. HD/pointers-PT

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

- Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban P.T. yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya P.T. yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhati- kan kepatutan dan kewajaran.

- P.T. yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut di atas, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. HD/pointers-PT

Pemeriksaan thd PT: Tujuan: utk mendapatkan data atas dugaan bahwa PT / Direksi/Komisaris melakukan

perbuatan melawan Hk.Prosedur: harus dengan permohonan tertulis dari PN setempat.

HD/pointers-PT 28

Pemeriksaan dapat dilakukan oleh: 1. Pemegang atau 1/10 jumlah

pemegang saham dg hak suara. 2. Pihak 3 yang ditentukan dlm AD/ yang diberi wewenang oleh PT. 3. Kejaksaan Negeri mewakili kepentingan umum.Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

29. HD/pointers-PT

Keputusan RUPS

Berakhir Jangka waktunya yang ditetapkan dalam AD

telah

Penetapan pengadilan

Ketidak Cukupan Harta PT

Harta pailit dinyatakan insolvensi berdasarkan UU ttg

kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran

utang

Dicabutnya izin usaha PT sehingga pt wajib

melakukan likuidasi berdasarkan uu.

Pembubaran (pasal 142 UU NO 40 Tahun 2007)

30. HD/pointers-PT

LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM P.T.

Proses likuidasi meliputi :- Pencatatan dan pengumpulan kekayaan &

utang.- Pengumuman dalam surat kabar dan Berita

Negara R.I. mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi.

- Pembayaran kepada para kreditor.- Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi

kepada pemegang saham. - Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam

pelaksanaan pemberesan kekayaan.