Universitas Kristen Petra 4. PERANCANGAN PENGUKURAN KINERJA Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sekilas tentang Dinas kesehatan dan Puskesmas, setelah itu dijelaskan pengukuran kinerja Puskesmas yang sudah ada sebelumnya. Kemudian barulah dilakukan pengolahan perancangan pengukuran kinerja pada Puskesmas Surabaya. 4.1. Tinjauan Umum Berikut akan dijelaskan sekilas tentang Dinas Kesehatan mengenai visi, misi, tujuan dan kebijakan. Setelah itu baru dijelaskan tentang Puskesmas dan peranannya, struktur organisasi, aktivitas yang ada didalamnya dan proses pelayanan. 4.1.1. Puskesmas Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dengan kata lain Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Wilayah kerja Puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografik dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat pembangunan masyarakat diwilayah kerjanya, membina peran serta masyarakat diwilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: • Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri. 51
26
Embed
4. PERANCANGAN PENGUKURAN KINERJA · Gambar 4.1 Struktur Organisasi Puskesmas Sumber: Departemen kesehatan, Pedoman Kerja Puskesmas . Universitas Kristen Petra 54 Keterangan: 1. Kepala
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Universitas Kristen Petra
4. PERANCANGAN PENGUKURAN KINERJA Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sekilas tentang Dinas kesehatan
dan Puskesmas, setelah itu dijelaskan pengukuran kinerja Puskesmas yang sudah
ada sebelumnya. Kemudian barulah dilakukan pengolahan perancangan
pengukuran kinerja pada Puskesmas Surabaya.
4.1. Tinjauan Umum
Berikut akan dijelaskan sekilas tentang Dinas Kesehatan mengenai visi,
misi, tujuan dan kebijakan. Setelah itu baru dijelaskan tentang Puskesmas dan
peranannya, struktur organisasi, aktivitas yang ada didalamnya dan proses
pelayanan.
4.1.1. Puskesmas
Puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional
yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina
peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan
terpadu kepada masyarakat diwilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
Dengan kata lain Puskesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas
pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya. Wilayah kerja
Puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor
kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografik dan keadaan infrastruktur
lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja
Puskesmas.
Puskesmas memiliki fungsi sebagai pusat pembangunan masyarakat
diwilayah kerjanya, membina peran serta masyarakat diwilayah kerjanya dalam
rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat, memberikan pelayanan
kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan
dengan cara sebagai berikut:
• Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam
- Tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur pelayanan Gigi.
- Tingkat kelengkapan alat dalam pelayanan Gigi.
16. Program pelayanan kesehatan matra.
Dilakukan dengan cara yang sama melalui tahapan-tahapan yang telah dijabarkan.
Program-program Puskesmas yang termasuk dalam pelayanan kesehatan matra
adalah sebagai berikut:
a. Pengamanan Kesehatan haji.
- Pemeriksaan / penjaringan kes CJH sesuai standar yg ditentukan (th 2002).
- Pelacakan Kesehatan Jamaah Haji.
b. Penanganan Korban Bencana.
c. Penanganan Pengungsi.
Universitas Kristen Petra
68
17. Program pelayanan usaha kesehatan kerja.
Dilakukan dengan cara yang sama melalui tahapan-tahapan yang telah dijabarkan.
Program-program Puskesmas yang termasuk dalam pelayanan usaha kesehatan
kerja adalah sebagai berikut:
a. KIE UKK di sektor informal.
b. Pembentukan Pos UKK.
c. Kader UKK.
d. Pemeriksaan kesehatan berkala di Pos UKK.
e. Pemeriksaan berkala dan tindak lanjut pada lingkungan kerja.
18. Program rawat inap.
Dilakukan dengan cara yang sama melalui tahapan-tahapan yang telah dijabarkan.
Program-program Puskesmas yang termasuk dalam pelayanan rawat inap adalah
sebagai berikut:
a. Orang – Hari rawat setahun.
b. BOR.
c. Hari rawat rata-rata (ALOS).
d. Kematian kasus setelah dirawat > 48 jam (Nilai Negative).
e. Jumlah kasus Pneumonia ditangani sendiri khusus Puskesmas TT.
f. Jumlah ibu bersalin.
g. Jumlah diare yang ditangani.
19. Program pelayanan sanitasi lingkungan
Dilakukan dengan cara yang sama melalui tahapan-tahapan yang telah dijabarkan.
Program-program Puskesmas yang termasuk dalam pelayanan sanitasi lingkungan
adalah sebagai berikut:
HIGIENE SANITASI
A. Inspeksi Sanitasi
1. Inspeksi sanitasi sarana air bersih (SAB)
2. Inspeksi sanitasi di Tempat-tempat Umum (TTU rioritas)
3. Inspeksi sanitasi di tempat pengelolaan makanan (TPM)
4. Inspeksi sanitasi di lingkungan pemukiman
Universitas Kristen Petra
69
a. Pemukiman diperiksa
b. Rumah diperiksa
c. TPS diperiksa
d. TP2 Pestisida diperiksa
5. Inspeksi Sanitasi Dasar
a. Jamban
b. SPAL
6. Tingkat Kepatuhan petugas terhadap prosedur inspeksi sanitasi
7. Tingkat kelengkapan alat dalam inspeksi sanitasi
B. Pengawasan Kualitas Lingkungan
1. Pengambilan dan pengiriman sampel air ke Laboratorium
2. Pemeriksaan Kualitas air
3. Pengambilan sampel makanan minuman ke laboratorium
4. Pemeriksaan Kualitas makanan minuman.
5. Pengendalian Vektor Lalat.
a. Pengukuran kepadatan lalat di TPS.
b. Penyemprotan TPS.
6. Tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur pengawasan.
7. Tingkat kelengkapan alat dalam pengawasan.
PROGRAM INOVATIVE
Klinik Sanitasi Puskesmas
1. Pelayanan terpadu di klinik sanitasi.
a. Pada pasien yg datang ke Puskesmas dg. penyakit yg berbasis lingkungan.
b. Pada sasaran masyarakat umum pengunjung Puskesmas yang mempunyai
masalah kesehatan lingkungan.
2. Kunjungan rumah/ke lapangan, dalam rangka tindak lanjut pelayanan di klinik
sanitasi Puskesmas.
a. Pelayanan dan bimbingan pada keluarga sasaran.
b. Pembinaan pada masyarakat sekitar/kader.
20. Program pemberdayaan masyarakat
Dilakukan dengan cara yang sama melalui tahapan-tahapan yang telah dijabarkan.
Universitas Kristen Petra
70
Program-program Puskesmas yang termasuk dalam pelayanan pemberdayaan
masyarakat adalah sebagai berikut:
a. Promosi kesehatan
Pengkajian PHBS yang dilaksanakan
- Rumah Tangga
- Institusi Pendidikan
- Institusi Kesehatan.
- Tempat - Tempat Umum.
- Tempat Kerja.
b. Frekuensi Penyuluhan pada.
- Kelompok Potensial Umum.
- Siaran Keliling.
- Tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur promosi kesehatan.
- Tingkat kelengkapan alat dalam promosi kesehatan.
Pemberdayaan masyarakat dalam kemandirian hidup sehat
a. Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
- Pembinaan UKBM di Puskesmas.
Jumlah UKBM yang di bina
- Posyandu
- T o g a
- Pengobat Tradisional
- Pos Upaya Kesehatan Kerja
- Frekwensi Pembinaan UKBM
- Posyandu
- T o g a
- Pengobat Tradisional
- Pembinaan Kader
- Tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur UKBM
- Tingkat kelengkapan alat dalam UKBM
b. Dana Sehat – JPKM
- Jumlah kelompok Dana Sehat - JPKM
Universitas Kristen Petra
71
- Jumlah Peserta Dana Sehat - JPKM
- Tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur pelayanan JPKM
- Tingkat kelengkapan alat dalam pelayanan JPKM
PROGRAM PENGEMBANGAN / INOVATIF
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kemandirian Hidup Sehat
Usaha Kesehatan Institusi
a. Jumlah Institusi yang dibina
- Pondok Pesantren
- Panti Asuhan / Panti Wreda / Sosial
b. Frekuensi Pembinaan
- Pondok Pesantren
- Panti Asuhan / Panti Wreda / Sosial
UKBM
- Frekuensi Pembinaan Saka Bakti Husada.
- Pencapaian pembinaan mastarakat dalam kemandirian hidup.
- Proporsi pembinaan masyarakat dalam kemandirian hidup sehat.
- Kinerja pembinaan masyarakat dalam kemandirian hidup sehat.
Universitas Kristen Petra
72
Tabel 4.2. Parameter dan Sub parameter di Puskesmas
Parameter Sub parameter 1.1. Pelayanan perbaikan gizi diluar Puskesmas (posyandu) 1.2. Pelayanan perbaikan gizi didalam Puskesmas 1.3. Pelayanan usia lanjut didalam Puskesmas 1.4. Pelayanan usia lanjut diluar Puskesmas 1.5. Pelayanan kesehatan anak dan remaja 1.6. Pelayanan kesehatan ibu dan anak
1. Upaya kesehatan keluarga dan KB
1.7. Pelayanan kesehatan usia subur 2.1. Pelayanan imunisasi 2.2 Pelayanan pencegahan pemberantasan penyakit menular 2.3. Pelayanan penyakit tidak menular 2.4. Pelayanan pengendalian vektor penyakit 2.5. Pelayanan Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) 2.6. Pelayanan inovatf kesehatan jiwa
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit
2.7. Pelayanan inovatif kesehatan indera 3.1. Pelayanan laboratorium 3.2. Pelayanan kunjungan rawat jalan 3.3. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut 3.4. Pelayanan kesehatan matra 3.5. Pelayanan usaha kesehatan kerja
3. Upaya pengobatan
3.6. Pelayanan rawat inap 4. Higiene sanitasi 4.1. Pelayanan sanitasi lingkungan 5. Pemberdayaan masyarakat 5.1. Pelayanan pemberdayaan masyarakat 6. Manajemen operasional 6.1. Penyusunan RUK dan RPK 7. Manjemen sumber daya 7.1. Manajemen peralatan 7.2. Manajemen obat 7.3. Manajemen keuangan 7.4. Manajemen tenaga
Universitas Kristen Petra
73
1.3. Analisis Perbandingan Antara P2KPUS dan Sistem Penilaian Dengan
MBNQA
Selama ini Dinas Kesehatan melakukan pengukuran kinerja Puskesmas
hanya berdasarkan hasil dari program yang dicapai oleh masing-masing
Puskesmas. Alat ukur yang dipakai adalah P2KPUS. Dinas Kesehatan tidak
memperhatikan proses yang dilakukan Kepala Puskesmas sebagai kepala
pelaksana kegiatan diPuskesmas, sehingga daripada ini banyak Puskesmas yang
melakukan kerja tidak sesuai prosedur, misalnya: tidak ada POA pada beberapa
program, padahal peraturannya semua program harus ada POA-nya.
Pengukuran kinerja yang dimiliki oleh Puskesmas memiliki beberapa
kelemahan yaitu:
1. Penyimpangan yang dikarenakan terlalu banyak subyektifitas sebab dalam
P2KPUS hanya memperlihatkan angka-angka sehingga sering kali banyak
terjadi penyimpangan data.
2. Puskesmas dapat melakukan tawar-menawar terhadap target Dinas kesehatan
sehingga Puskesmas menjadi pasif dan dapat menurunkan kinerja dari
Puskesmas itu sendiri.
3. Performance Puskesmas akan sulit untuk ditingkatkan karena adanya tawar-
menawar akan target yang seharusnya dicapai.
4. Pengukuran kinerja yang dilakukan kurang adanya bukti-bukti yang
digunakan untuk mendukung benar tidaknya suatu program dilaksanakan atau
tidak.
5. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Puskesmas terlalu banyak data yang
harus diisi sehingga Puskesmas waktunya terbuang untuk mengisi data-data
tersebut.
Perancangan pengukuran kinerja yang dibuat saat ini menggunakan
konsep Malcolm Baldrige National Quality Award dengan memakai tiga kriteria
yaitu staff focus, process management dan organizational performance results.
Tiap-tiap bagian pelayanan akan diberi bobot kemudian disesuaikan dengan bobot
masing-masing kriteria untuk mendapatkan hasil 100 persen. Bobot pada masing-
masing kriteria dapat dilihat pada bab 2.
Universitas Kristen Petra
74
Perancangan pengukuran kinerja yang dibuat sekarang ini memiliki
beberapa kelebihan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki
Puskesmas yaitu:
1. Pada perancangan pengukuran kinerja ini memiliki beberapa degradasi
tahapan dimana semakin tinggi tahap semakin tinggi pula tuntutan yang harus
terpenuhi, tiap-tiap tahap yang ada membutuhkan bukti pelaksanaan sehingga
dapat meminimalkan kesempatan untuk manipulasi hasil pencapaian suatu
program.
2. Perancangan kinerja ini memiliki degradasi score sehingga melalui score ini
kinerjanya lebih terukur sampai sejauh mana. Bila Puskesmas hanya bisa
mencapai:
• Score 0-2 berarti membutuhkan perhatian khusus karena sangat kurang
sekali dalam melakukan pelayanan.
• Score 3 berarti Puskesmas telah melakukan pelayanan secara standar tanpa
memberikan suatu nilai lebih.
• Score 4-5 berarti Puskesmas telah melaksanakan programnya secara
konsisten. Puskesmas melakukan monitoring untuk menjaga konsistensi
yang telah dicapainya dan dievaluasi agar kinerja Puskesmas meningkat.
Bila Puskesmas sudah mencapai score 4 atau 5 maka Puskesmas harus dapat
mempertahankannya untuk menjadi lebih baik lagi. Sistem reward dan
recognition diperlukan untuk memotivasi Puskesmas untuk meningkatkan dan
mempertahankan kinerjanya.
3. Terdapat definisi operasional sehingga meminimalkan terjadinya salah
persepsi antara Puskesmas yang satu dan yang lain. Selain itu definisi
operasional tidak ditempatkan secara terpisah dalam buku melainkan terletak
pada blangko pengukuran kinerja tersebut sehingga memudahkan petugas
secara langsung untuk membacanya.
4. Pengisiannya dengan menggunakan checklist yang jelas sehingga
memudahkan pengguna dalam pengisian.
Disisi lain pengukuran kinerja ini memiliki kelemahan yaitu:
1. Puskesmas harus menyiapkan semua dokumen yang akan menjadi bukti
penilaian, sehingga memerlukan tambahan waktu untuk menyiapkannya.
Universitas Kristen Petra
75
2. Penilaian yang dilakukan oleh MBNQA cukup ketat sehingga kadang terlalu
sulit untuk dilaksanakan.
4.4. Perhitungan Score Pada Sistem Penilaian MBNQA
Pada penilaian yang dilakukan dalam MBNQA ini lain dengan yang
dilakukan pada sistem penilaian yang lama, yaitu P2KPUS. Penilaian ini
mempunyai score maksimal sebesar 6 poin (termasuk poin 0), untuk mencapai
nilai maksimal Puskesmas harus melakukan proses yang dinilai secara benar
terlebih dahulu, menjaga konsistensi dari proses yang sudah benar, dan melakukan
improvement terhadap proses tersebut. Puskesmas tidak akan mendapatkan nilai
maksimal walaupun hasil yang telah dicapai telah memenuhi ataupun melebihi
target.
Nilai yang ada dalam Malcolm Baldrige:
0 : tidak ada kegiatan sama sekali yang menyangkut program yang dinilai
1 : ada perencanaan dan penyusunan strategi dalam melaksanakan program
2 : ada koordinasi dengan staff
3 : program terlaksana dengan konsisten
4 : ada monitoring
5 : ada evaluasi
Contoh: puskesmas A telah melaksanakan program pelayanan kesehatan usia
subur dan mencapai target yang sangat memuaskan (melebihi target yang telah
ditentukan), namun puskesmas A tidak membuat POA, maka poin nilai yang
didapat puskesmas A untuk program pelayanan kesehatan usia subur adalah 0
(nol). Seperti yang dijelaskan diatas penilaian ini mengharapkan terwujudnya
kinerja yang sempurna, tidak hanya hasil akhir saja. Hal ini dimaksudkan untuk
mengantisipasi suatu kondisi ”kebetulan” dalam pencapaian hasil akhir.
Penilaian yang dilakukan mempunyai nilai total sebesar 5 poin, sesuai
dengan standar yang ada dalam Malcolm Baldrige. Perhitungan score yang
dilakukan adalah dengan membagi program-program (parameter) yang ada
menjadi beberapa program besar saja sesuai pengelompokan yang ada dalam
P2KPUS, dimana dalam parameter-parameter terdapat program-program
pendukungnya. Program yang menjadi parameter antara lain:
Universitas Kristen Petra
76
1. Upaya kesehatan keluarga dan KB.
2. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit.
3. Upaya pengobatan.
4. Higiene sanitasi.
5. Pemberdayaan masyarakat.
6. Manajemen operasional.
7. Manajemen sumber daya.
Selanjutnya parameter-parameter yang ada dimasukkan kedalam tabel
penilaian akhir, untuk mendapatkan nilai akhir yang merupakan nilai dari kinerja
puskesmas yang bersangkutan.
Tabel 4.3. Form Penilaian Akhir
Keterangan:
- Pembobotan diasumsikan sementara sama untuk masing-masing parameter.
- Rata-rata nilai masing-masing parameter didapatkan dari jumlah poin untuk
program-program yang ada di dalam parameter tersebut dibagi dengan jumlah
program yang ada.
- Total nilai merupakan nilai akhir yang menujukkan kinerja suatu Puskesmas.
No. Parameter bobot Rata-rata nilai
Bobot X
Rata-rata nilai 1 Upaya kesehatan keluarga dan KB 14,3