4. Bab 3 - EPrintseprints.walisongo.ac.id/1235/4/102503019_Bab3.pdfsama usaha antara belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (sahibul mal) yang mana menyediakan modal

34

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian pembiayaan mudharabah

Istilah mudharabah berasal dari kata dharb fii al-ardb - orang yang

berpergian diatas bumi (yadhirbuna fii al-ardh) mencari karunia Allah

(al-Muzzammil : 20). Dimana proses pekerjaan yang menyebut bahwa

mudhaarib berhak atas sebagian keuntungan usahanya.

Sedangkan pembiayaan mudharabah atau qirad adalah akad kerja

sama usaha antara belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik

dana (sahibul mal) yang mana menyediakan modal 100%, sedangkan

pihak lainya sebagai pengelola usaha (mudharib)1.

Menurut Adiwarman Karim, akad mudharabah merupakan

“bentuk kontrak atau akad dimana satu pihak berperan sebagai pemilik

modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh

pihak kedua, atau si pelaksana usaha dengan tujuan mendapatkan

keuntungan.2

Keuntungan usaha dari akad mudharabah dibagi menurut

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam

bentuk nisbah (presentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami

kerugian, kerugian itu ditanggung oleh shahibul mal sepanjang

kerugian itu bukan kelalaian mudharib. Sedangkan mudharib 1 Sop koperasi jasa keuangan syariah 2007 2 Dr. Hj. Evita Isretno,SH, MH, Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syari’ah, Cintya press-Jakarta 2011, hlm 40

35

menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah

dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun jika kerugian itu

diakibatkan karena mudharib, maka kerugian tersebut ditanggung oleh

mudharib.

Karena itu, pihak perbankan syari’ah dapat menyalurkan dananya

kepada pihak lain dengan cara hal ini, yaitu akad kerja sama suatu

usaha antara dua belah pihak dimana bank selagi pihak pertama yang

menyediakan seluruh modal usaha, sedangkan nasabah selaku

pengelola. Usaha dan keuntungan usaha dibagi diantara meraka sesuai

yang dituangkan dalam akad.3

2. Rukun dan syarat dalam mudharabah

Rukun mudharabah adalah ijab dan qobul yang keluar dari orang

yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu,

tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna

mudharabah. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan

dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata. Menurut Sayyid sabiq

(hanafiyyah) tersebut adalah madzhab Hanafi, bahwa rukun

mudharabah yang paling mendasar adalah ijab dan qobul (offer and

acceptence).

Adapun rukun dan syarat dalam mudharabah :

a. Rukun mudharabah

1) Pihak yang berakad :

3 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syari’ah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008

36

a) Pemilik modal (shahibul maal)

b) Pengelola modal (mudharib)

2) Objek yang diakadkan :

a) Modal

b) Kegiatan usaha

c) Keuntungan

3) Sighat/ akad :

a) Serah

b) Terima

b. Syarat mudharabaah

1) Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai

kemampuan dan kemauan untuk kerjasama mudharabah.

2) Objek yang diakadkan :

a) Harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas

b) Jenis pekerjaan yang dibiayai dan jangka waktu kerjasama

pengelolaan dananya

c) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati

bersama dan tata cara pembayaranya

3) Sighat atau akad :

a) Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan

b) Materi akad yang berkaitan dengan modal kegiatan usaha

dan telah disepakati bersama saat perjanjian (akad).

37

c) Resiko yang akan timbul dari proses kerjasama ini harus

diperjelas pada saat ijab qobul (apabila terjadi kerugian

usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan

pengelola dalam tidak mendapat keuntungan dari usaha

yang telah dilakukan).

d) Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian usaha,

pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada

pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus

disepakati secara besama.4

3. Bentuk-bentuk Akad Mudharabah

a. Mudharabah Muthlaqah (unrestricted

Adalah salah satu akad mudharabah, dimana mudharib

diberikan hak yang tidak terbatas untuk investasi oleh shahibul

mal.

b. Mudharabah Muqayyadah

Adalah salah satu akad mudharabah, dimana mudharib

dibatasi haknya oleh sahibul mal, antara lain dalam hal jenis usaha,

waktu dan tempat usaha.

4 Sop koperasi jasa keuangan syariah 2007

38

4. Landasan Hukum Mudharabah

a. Al - Qur’an

1) Q.S. al-muzammil (73) : 20

�������� ���� ������

��� �������� ���������

� ! "#�$%& '(�� )

�������� ���*+ �,%-��

��� "#.��/ '(��

Artinya :

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian

karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang dijalan

Allah.....”

2) Q.S. an-Nisa (4) : 29

�01��23,�� 456 8(�� 9���:�!� ;< 9�=�*+>?&2% AB%CD�E!�F G>�H:J�

"# K,��EC��� L<�- ��F 4M�B% NH��,O0 ! ��� P����% �ABQ R! S ;<�

9�=�*+��E-% �ABTU>VW�F S X��- 8(�� ��⌧Z �AB�

�[☺] ^� �_$"

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka

diantara kamu...”

39

3) Q.S. al-Maidah (5) : 1

�01��23,�� 456 8(��

9�=��:�!� 9��*&��F

]�>-�*EC��� …..

Artinya :

“hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....”

4) Q.S.al-Baqarah (2) : 283

9 ��`%& �� !�F AB>$*� �[$*� a]⌧%�.&+%& b 8(�� �� ☺*E���

c�^��Q,�!�F "de�.EC� 8(�� c�^e � B

Artinya :

“....akan tetapi jika sebagian kamu memercayai sebagian yang

lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunikan

amanatnya (hutangnya) dan hendakalah ia bertaqwa kepada

Allah Tuhannya....”

b. Hadits

1) Hadits Riwayat Ad Daraquthni

ذا إجل الر لى ع ط تر ش ي ان ك ه أن ام ز ح◌ م ي ك ح ن ع لا و ة ب ط ر د ي ك في الي م ل ع تج لا ن أ ة ض ار ق م الا م اه أعط

ئ ي ش ت ل ع ف ـ ن ا ف ل ي س م ن ط ب في ه ب زل ن ـت ـ لا و ر بح في ه ل م تح الي م ت ن م ض د ق ف ـ ك ل ذ ن م

Artinya :

40

“Dari Hakim bin Kaizam r.a : sesungguhnya dia pernah

menyaratkan kepada seseorang apabila dia memberi uang

sebagai modal usaha kepadanya; bahwa kamu tidak boleh

tempatkan harta saya dalam tempat yang basah, tidak boleh

bawa dalam laut dan tidak boleh kamu menyebrangi sungai.

Jika kamu berbuat sesuatu dari yang terlarang itu, maka kamu

menanggung arta saya.”

2) Hadits Riwayat Ibnu Majah

و ه ي ل ع االله لى ص بي الن أن ه ن االله ع ي ض ر ب ي ه ص ن ع ا و ل إلى أج يع ب ال ة ك بر ل ا ن ه ي ف ث لا ث ال ق م ل س

ار ق لم

ع ي ب ـل ل لا ت ي ب ـل ل ير ع الش ب ر الب ـ ط ل خ و ة ض Artinya :

“Dari Shuhaib r.a (katanya) : sesungguhnya Nabi S.A.W

bersabda : ad tiga perkara yang ada berkah padanya : jual

beli dengan tempo pembayaran, pemberian modal niaga

kepada sseorang dan pencampuran gandum dengan sya’ir

(jenis beras) untuk rumah tangga, bukan untuk jual beli.”

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI

Berhubungan dengan praktek pembiayaan mudharabah,

yang merupakan salah satu bentuk kegiatan penyaluran dana

lembaga keuangan syari’ah, termasuk perbankan syari’ah, maka

Dewan Syari’ah Nasional menetapkan fatwa mengenai pembiayaan

41

mudharabah agar sesuai dengan ketentuan syari’ah dan sekaligus

dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syari’ah dan sekaligus

dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syari’ah dalam

menjalankan operasionalnya sebagaimana disebutkan dalam fatwa

DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2010 tentang pembiayaan

mudharabah (qirad).

Berhubungan dengan ketentuan umum pembiayaan

mudharabah, Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

menetapkan sebagai berikut :

a. Pembiayaan mudharaabah adalah pembiayaan yang disalurkan

oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari’ah) kepada pihak lain

untuk usaha produktif.

b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul mal (pemilik

modal) membiayai 100 % kebtuhan suatu proyek (usaha)

sedangkan pengusaha bertindak sebagai mudharib (pengelola

usaha).

c. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan

pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan kedua belah

pihak (LKS dan pengusaha)

d. mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah

disepakati bersama dan sesuai syari’ah dan LKS tidak ikut serta

dalam manajeman perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai

hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

42

e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam

bentuk tunai dan bukan piutang.

f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian

akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib melakukan

kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi aturan.

g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada

jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib

atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila

mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal

yang disepakati bersama dalam akad.

h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme

pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan

memperhatikan fatwa DSN.

i. Biaya operasional dibebankan mudharib.

j. Dalam hal penyandang dana, LKS tidak melakukan kewajiban

atau melakukan penlanggaran terhadap kesepakatan, mudharib

berhak mendapatkan ganti rugi atau biaya yang telah

dikeluarkan.

Selain itu, dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

juga ditetapkan dengan rukun dan syarat pembiayaan mudharabah

tersebut, yaitu :

43

a. Penyedia dana (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) harus

cakap hukum.

b. Persyaratan ijab dan qobul dinyatakan olah para pihak untuk

menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak

(akad). Dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1) Penawaran dan permintaan harus secara eksplisit

menunjukan tujuan kontrak (akat).

2) Penawaran dan permintaan dilakukan pada saat kontrak.

3) Akad dituangkan secara tertulis, mulai korespondensi, atau

dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

c. Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh

penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan

syarat-syarat sebagai berikut:

1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

2) Modal dapat di bentuk uang atau bentuk barang yang

bernilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset

tersebut harus di nilai pada waktu akad.

3) Modal tidak dapat terbentuk piutang dan harus dibayarkan

kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak,

sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

d. Keuntungan mudharobah adalah jumlah yang didapat sebagai

kelebihan dari modal. Syarat keuntungan ini harus memenuhi :

44

1) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak

boleh disyaratkan untuk satu pihak.

2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus

diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak di sepakati

dan harus dalam bentuk prosentase (nisbah) dari

keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus

sesuai kesepaketan.

3) Penyedia dana menaggung semua kerugian akibat dari

mudharobah, dan pengelola tidak boleh menanggung

kegiatan apapun kecuali di akibatkan dari kesalahan

disengaja, kelainan, atau pelanggaran kesepakatan.

e. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai

pertimbangan (muqabi) modal yang disesuaikan penyedia dana,

harus memperhatikan hal-hl berikut :

1) Kegiatan usaha adalah hak ekslusif mudharib, tanpa

campur tangan penyedia dana, tetapi dia mempunyai hak

pengawasan.

2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan

pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi

tercapainya tujuan Mudharabah, yaitu keuntungan.

3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat islam

dalam tindakannya yang berhubungan dengan Mudharabah

45

dan harus memenuhi kebiasaan yang berlaku dalam

aktifitas itu.

Dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000

ditetapkan pula beberapa ketentuan hukum dari pembiayaan

Mudharabah tersebut, yaitu :

a. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.

b. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu’allaq) dengan sebuah

kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

c. Pada dasarnya dalam Mudharabah tidak ada ganti rugi,

karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al

amanah) kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian

atau pelanggaran kesepakatan.

d. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau

jiak terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase

Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui

musyawarah.5

5 Drs.H.M. Ichwan Sam, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasiona, Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, ctkn k3 2006, hlm.39

46

5. Skema pembiayaan Mudharabah

47

B. Mekanisme Survey Dan Penerapan Prinsip Capacity dan Collateral

Pada Pembiayaan Mudharabah diKJKS Baituttamwil TAMZIS Cab.

Pasar Induk Wonosobo

1. Mekanisme Survei Pembiayaan Mudharabah di KJKS

Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo

Prosedur pembiyaan adalah suatu gambaran sifat atau metode

untuk melaksanakan kegunaan pembiayaan. Setiap berhubungan dengan

pembiayaan harus memenuhi prosedur pembiayaan yang sehat dan

meliputi pengawasan prosedur pengawasan pembiayaan.

Survei adalah prosedur awal pihak KJKS Baitutamwil TAMZIS

Cab. Pasar Induk Wonosobo dengan meninjau pembiayaan yang diajukan

anggota sesuai jaminan untuk modal usahanya. Adapun prosedur yang

harus dipenuhi dengan mengajukan pembiayaan mudharabah di KJKS

Baitutamwil Pasar Induk Wonosobo, yaitu :

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan, yang dilengkapi :

a. Menyerahkan fotocopy KTP (Suami dan istri)

b. Menyerahkan fotocopy KK

c. Menyerahkan fotocopy jaminan

2. Pembiayaan

a. Menerima dan memeriksa surat permohonan pengajuan

pembiayaan yang sudah ditanda tangani calon anggota pengajuan

pembiayaan beserta kelengkapan persyaratan.

48

b. Mencocokan fotocopy berkas pengajuan sesuai aslinya dan

memberitahukan calon anggota untuk menunggu informasi lebih

lanjut

c. Mencatat permohonan kredit kedalam buku register permohonan

pembiayaan berdasarkan urutan tanggal diterimanya, serta

memberikan nomor registernya pada formulir pembiayaan tersebut.

d. Meneruskan permohonan tersebut kepada Staff pembiayaan. Kabid

pembiayaan atau direksi untuk diproses lebih lanjut.

e. Memasukan file calon anggota tersebut kedalam daftar proses

pembiayaan dan digilongkan kedalam calon anggota baru atau

anggota lama untuk menilai usaha dan jaminan secara awal.

f. Menentukan kelayakan untuk survei atau tidaknya berdasarkan

berkas-berkas yang ada dalam jaminan.

g. Menentukan petugas survei yang ditugaskan untuk meneliti

kedomisilian dan tempat usaha anggota.(dalam hal ini bisa juga

bagian marketing maupun kabid, pembiayaan).6

2. Penerapan Prinsip Capacity Pada Pembiayaan Mudharabah di

KJKS baituttamwil TAMZIS

KJKS Baitutamwil Tamzis cab. Pasar Induk Wonosobo

merupakan salah satu lembaga keuangan di daerah Pasar Induk

Wonosobo yang berkegiatan menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat. menyalurkan dana yang sering disebut dengan produk

6 Hasil wawancara dengan dwi sulistianto dan joko handoko selaku AO, tgl 11 apri 2013,l pukul 13.15.

49

pembiayaan. Salah satunya adalah produk pembiayaan Mudharabah

dengan bentuk pembiayaannya akan memperoleh bagi hasil atau

margin.

Dalam pembiayaan Mudharabah pasti tidak lepas dari resiko-

resiko yang tidak diingin oleh pihak TAMZIS, seperti pembiayaan

macet atau mengangsur yang tidak tepat waktu. Maka itu KJKS

Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo juga menerapkan

prinsip 5C dalam produk pembiayaan disana, salah satu dari prinsip

tersebut adalah capacity, selain itu KJKS Baituttamwil Cab. Pasar

Induk Wonosobo juga mempunyai cara lain dalam mencegah resiko-

resiko tersebut yaitu dengan melakukan pengawasan secara intens

yang artinya dengan menjalin silaturahmi dan kedekatan dengan

anggota sehingga pihak TAMZIS lebih bisa mengetahui tentang

kondisi nasabah.

Capacity adalah kemampuan anggota dalam mengelola usahanya

sehingga bisa mendukung pembayaran kembali fasilitas yang

diberikan baik yang berasal dari pengembangan usaha yang dibiayai

ataupun sumber lain yang dapat dipastikan

Dalam penilaian capacity atau kemampuan terhadap nasabah yang

akan mengajukan pembiayaan Mudharabah dengan melihat dari omset

yang dimiliki anggota tersebut, seperti dilihat dari modal, perputaran

uang (cashflow) ataupun barang dagangan yang ada di kios atau lapak

anggota.

50

Kebanyakan anggota yang mengajukan pembiayaan di KJKS

Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo adalah para

pedagang yang berjualan disekitar pasar, sebelum mengajukan

pembiayaan di KJKS Biatuttamwil TAMZIS mereka sudah menjadi

anggota. Di KJKS Baitutamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo

dalam menilai capacty biasanya team survei/marketing melihat dari

cara anggota mengelola usahanya yang dapat dilihat dari :

a. Orang yang mengajukan sudah menjadi anggota berapa lama

b. Niat (watak) kejujuran dari anggota tersebut

c. Laba bersih yang didapatkan setiap harinya.

d. Dilihat dari seberapa banyak dari nasabah menabung.

e. Perputaran uang setiap harinya yang masuk dan keluar.

f. Dari jenis barang yang nasabah di jual.7

3. Penerapan Prinsip Collateral Pada Pembiayaan Mudharabah di

KJKS Baitutamwil TAMZIS

Selain capacity dan tahapan sebelumny KJKS Baituttamwil

TAMZIS juga menerapkan collateral, collateral adalah jaminan atau

agunan pembiayaan, yaitu agunan material, surat berharga, garansi

resiko yang disediakan anggota untuk menanggung pembayaran

kembali suatu pembiayaan. Jaminan dapat berupa barang, proyek/hak

tagih yang dibiayai dengan pembiayaan yang bersangkutan dengan

7 Hasil Wawancara Joko Handoko dan Dwi Sulistianto sebagai AO(acount officer) diKJKS

Baituttamwil TAMZIS Cab PIW

51

barang lain, surat berharga/garansi resiko yang ditambahkan sebagai

agunan tambahan.

Prinsip jaminan yang dapat digunakan :

1. Dapat dipindah tangankan

Maksudnya dapat diganti atas kepimilikan barang tersebut

misalkan sertifikat, bpkb dan surat berharga lainnya

2. Dapat difungsikan

Maksudnya barang yang masih mempunyai nilai guna

(misalkan : mobil, motor tanah,dan rumah)

3. Ada nilai ekonomisnya

Maksudnya barang tersebut masih mempunyai nilai jual.

4. Dapat diikat secara legal

Maksudnya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum/

dapat diikat dinotaris.

Pada dasarnya, jaminan atau agunan bukanlah salah satu rukun

atau syarat yang mutlak untuk dipenuhi dalam akad pembiayaan di

KJKS Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo karena

disana untuk pembiayaan mikro 1 ( pembiayaan dibawah nominal 5

juta) bisa menggunakan jaminan simpanan mutiara. Adapun

barang/surat berharga yang dapat dijadikan jaminan/ agunan di KJKS

Baituttamwil TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo, yaitu sebagai

berikut :

52

1. Simpanan Mutiara

Anggota dapat menggunakan simpanan mutiara sebagai jaminan

pembiayaan dibawah nominal 5 juta, dengan syarat :

a. Nominal saldo simpanan 25 % dibawah pinjaman anggota,

misalkan saldo anggota yang mengajuakan pembiayaan Rp.

250 000,- maksimal anggota dapat meminjam Rp. 1. 000 000,-.

Hal ini dapat lebih karena dlihat dari berapa lama menjadi

anggota dan dilihat dari kelancaran anggota itu sendiri.

b. Selama pembiayaan belum dilunasi anggota tidak dapat

mengambil simpanan tersebut, keculi dengan alasan yang

sangat penting.

2. Ijabah ( simpanan berjangka mudharabah)

Anggota dapat menggunakan Ijabah sebagai jaminan pembiayaan

dengan nominal maksimal pinjaman sama dengan nominal uang

yang di Ijabahkan.

3. Barang bergerak (BPKB motor/mobil)

Anggota dapat menggunakan BPKB mobil/motor sebagai jaminan

dengan nominal maksimal pinjaman 60 % dibawah harga pasaran

barang tersebut.

4. Surat berharga/garansi

Anggota dapat menggunakan surat-surat berharga seperti SIPLS

(surat ijin pemakaian los pasar), sertifikat/SHM (surat hak milik

53

tanah/bangunan) dengan maximal pinjaman 75 % dibawah harga

pasar. 8

C. Analisis penerapan prinsip capacity dan collateral pada pembiayaan

mudharabah di KJKS Baituttamwil TAMZIS

Pada dasarnya teknis pembiayaan mdharabah dalam teori perbakan

syariah tidak sepenuhanya sama dengan keadaan sebenarnya di lembaga

keuangan syari’ah. Misalkan pada pembiayaan di KJKS Baituttamwil

TAMZIS, hal ini dikarenakan adanya metode atau cara-cara tersendiri

yang diterapkan agar dapat mempermudah jalan operasionalnya.

Tekhnik mudharabah yang ada dalam teori-teori perbankan

syari’ah menunjukan bahwa dimana pihak bank dan nasabah secara

langsung bertemu mereka melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk

menentukan nisbah bagi hasil. Sebelum terjadinya akad tersebut pihak

KJKS juga langsung mensurvei dengan menerapkan prinsip 5C yaitu

capacity dan collacteral. Di KJKS Bituttamwil TAMZIS menerapkan

prinsip capacity dengan melihat kemampuan calon pengaju pembiayaan

dalam mengelola usahanya, dilihat dari calon pengaju yang sudah menjadi

anggota, watak (niat) anggota, perputaran uang setiap harinya, laba bersih

yang anggota dapatkan setiap harinya, berapa besar anggota menabung

setiap harinya.

Sedangkan pada penerapan prinsip collateral KJKS Baittamwil

TAMZIS Cab. Pasar Induk Wonosobo tidak mengharuskan adanya

8 Hasil wawancara dengan joko handoko selaku AO, tgl 11 April 2013 jam 13.15

54

jaminan surat-surat berharga akan tetapi dengan orang yang mengajukan

pembiayaan sudah menjadi anggota dengan mempunyai produk simpanan

KJKS Baituttamwil TAMZIS seperti simpanan mutiara atau ijabah,

simpanan tersebut dapaat dijadikan sebagai dengan syarat-syarat dan

ketentuan yang sudah ada.