BUKU PROFIL PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.1. GAMBARAN UMUM 3.1.1. Gambaran Umum WilayahKabupaten Sigi yang meliputi; 15 kecamatan; dengan luas 5.196,02 km2 . Kabupaten Sigi berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat (Mamuju Utara) dan Provinsi Sulawesi Selatan (Luwu Utara. Terletak antara 003950-2090LS dan 1190200-1200250 BT.
Tabel 3.1. Wilayah Administrasi Kabupaten SigiNoNama KecamatanLuas (Km2)
1.Pipikoro 996,41
2.Kulawi Selatan 412,08
3.Kulawi 1.140,55
4.Lindu 577,64
5.Nokilalaki 73,97
6.Gumbasa 172,66
7.Dolo Selatan 405,48
8.Tanambulava 55,35
9.Dolo Barat 122,03
10.Marawola Barat 156,32
11.Marawola 67,15
12.Kinovaro 17,20
13.Dolo 50,29
14.Sigi Biromaru 303,53
15.Palolo 645,36
Jumlah5.196,02
Gambar 3.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sigi
3.1.2. Sektor Unggulan Sektor pertanian, sektor bangunan sektor jasa-jasa yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan internal Kabupaten Sigi.Data sektor unggulan Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.2. Sektor Unggulan Kabupaten SigiNoSektorPDRB SultengPDRB Kab. SigiNilai LQ
20072007
1Pertanian5.862.000 545.646 1,145201
2Pertambangan dan penggalian440.000 27.656 0,773309
3Industri pengolahan 886.000 44.036 0,611492
4Listrik, gas dan air minum103.000 3.690 0,440763
5Bangunan902.000 86.887 1,185127
6Perdagangan, hotel dan restoran1.795.000 126.271 0,865477
7Pengangkutan dan komunikasi976.000 50.887 0,641466
8Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan617.000 25.541 0,509295
9Jasa-jasa2.099.000 201.296 1,179884
Jumlah13.680.000 1.111.910
3.2. ISU STRATEGIS ambang keberlanjutan (sustainability thresholds); minimalisasi eksternalitas negatif kegiatan ekonomi; memfasilitasi semua pihak terkait (stakeholders) membayar reinvestasi untuk keberlanjutan.
3.3. MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIGI3.3.1. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Sigi Keadilan pada Distribusi Manfaat (Equity I) Keadilan pada Fungsi Produksi (Equity II) Keadilan pada Fungsi Non-Produksi (Equity III) Keadilan pada Reinvestasi untuk Keberlanjutan (Equity IV)
3.3.2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kabupaten Sigia. Kebijakan Struktur Ruang Wilayah Kebijakan sistem perdesaan; Kebijakan sistem perkotaan; Kebijakan pengembangan prasarana wilayah. b. Kebijakan Pola Ruang Wilayah Kebijakan pemantapan kawasan lindung. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya. Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kabupaten.c. Strategi Penataan Ruang Kabupaten Sigi Strategi 1: menerapkan ambang keberlanjutan (sustainability thresholds) Strategi 2: meminimalkan eksternalitas negatif kegiatan ekonomi yang merugikan lingkungan hidup dan masyarakat. Strategi 3: memfasilitasi agar semua pihak terkait (stakeholders) membayar reinvestasi untuk keberlanjutan. Strategi 4: mendukung pengembangan kegiatan ekonomi padat karya. Strategi 5: menciptakan iklim usaha kondusif. Strategi 6: mendukung para pelaku ekonomi untuk menerapkan sistem penghargaan yang memadai. Strategi 7: memfasilitasi pengembangan fasilitas dan pelayanan publik. Strategi 8: memfasilitasi peningkatan akses pada sumberdaya alam.
3.3.3. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten SigiRencana struktur ruang Kabupaten Sigi meliputi:1. Sistem Perkotaana) Membatasi daerah perkotaan untuk tidak meluas dan tidak beraturan; b) Menjaga keberadaan Kawasan Lindung, dengan membatasi pertumbuhan fisik ruang pada: Kecamatan Lindu, Nokilalaki, Palolo, Gumbasa, Kulawi yang berada pada Kawasan Taman Nasional Lore Lindu;c) Mengintegrasikan fungsi dan pusat pelayanan di kota-kota di luar Kota Utama . 2. Sistem Jaringan Prasaranaa) Pengembangan Jaringan Jalan Kolektorb) Pengembangan Jaringan Jalan Lokalc) Pengembangan Fasilitas Transportasi, yang mencakup pembangunan dan pengembangan terminal tipe B dan C3. Sistem Jaringan Energi dan Sumber Dayaa) Rencana Kebutuhan Energi dan Potensi Pembangkitb). Rencana Sistem Jaringan Tegangan Menengahc). Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Aird). Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi
Gambar 3.2.Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030
3.3.4. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sigi1. Kawasan Lindung2. Kawasan BudidayaGambaran Rencana dan Luas Pola Ruang Kabupaten Sigi dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.3. Rencana Pola Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030NoRencana Pola RuangLuasPersentase
Kawasan Lindung268.837,60 51,74%
1.Hutan Lindung136.910,91 26,35%
2.Kawasan Tahura dan Hutan Wisata Wera3.114,45 0,60%
3.Kawasan Taman Nasional Lore Lindu112.792,08 21,71%
4.Kawasan Lindung Setempat12.561,41 2,42%
5.Tubuh Air3.458,750,67%
Kawasan Budidaya250.764,40 48,26%
1.Hutan Produksi Tetap3.118,27 0,60%
2.Hutan Produksi Terbatas123.787,00 23,82%
3.Kawasan Pertambangan7.950,00 1,53%
4.Kawasan Pertanian Lahan Basah23.697,00 4,56%
5.Kawasan Pertanian Lahan Kering20.452,67 3,94%
6.Kawasan Perkebunan55.718,95 10,72%
7.Kawasan Permukiman Perkotaan10.418,00 2,00%
8.Kawasan Permukiman Perdesaan4.740,00 0,91%
9.Kawasan Pariwisata882,51 0,17%
Jumlah519.602,00 100,00%
Gambar 3.3.Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Sigi 2010-2030
3.3.5. Kawasan Strategisa). Kawasan Strategis Pengembangan Ekonomi Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Palu Donggala Parigi Sigi Kawasan Agropolitan: Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Palolo, Kecamatan Kulawi, Kecamatan Pipikoro. Kawasan Pertambangan: Kecamatan Sigi Biromaru untuk pertambangan mineral logam Kecamatan Dolo dan Gumbasa untuk potensi pertambangan mineral non logam yaitu panas bumi.b). Kawasan Strategis Pengembangan Sosial Budaya Desa-desa dengan ciri permukiman tradisional di Kecamatan Kulawi di: Desa Namo, Desa Toro, Desa Boladangko, Desa Tangkulowi.c). Kawasan Strategis Llingkungan Taman Nasional Lore Lindu WS Palu Lariang Kawasan Enclave di sekitar Danau Lindu
d). Kawasan Strategis Pemerintahan Kawasan Perkotaan Bora Kawasan Perkotaan Mpanau-Kalukubula Kawasan Perkotaan Kulawi Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan
3.4. INDIKASI PROGRAMPerwujudan RTRW Kabupaten Sigi pada dasarnya dilakukan dalam berbagai program pemanfaatan ruang atau pelaksanaan pembangunan sesuai dengan arahan rencana. Untuk menyusun program-program pembangunan Kabupaten Sigi sesuai dengan arahan rencana, maka diperlukan suatu indikasi program pembangunan yang diturunkan dari berbagai komponen RTRW Kabupaten Sigi. Di dalamnya tercakup program-program pembangunan yang bersifat indikatif, tahapan pelaksanaan, sumber dana serta institusi pelaksanaannya.Dalam perumusan indikasi program pembangunan Kabupaten Sigi ini dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:1. Adanya komponen-komponen RTRW Kabupaten Sigi yang perwujudannya membutuhkan implementasi secara langsung dalam bentuk program-program pembangunan fisik (rencana pemanfaatan ruang, rencana pengembangan sarana-prasarana, dan rencana pengembangan kawasan prioritas).2. Adanya kebutuhan untuk melakukan prioritisasi dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tahapan pembangunan Kabupaten.3. Adanya sumber dana yang berbeda serta perlunya dukungan kelembagaan untuk melaksanakan program pembangunan.Program-program yang akan disusun tersebut pada dasarnya masih bersifat indikatif dan diharapkan menjadi suatu indikator didalam penyusunan program pembangunan sektoral oleh instansi untuk jangka panjang. Susunan program pembangunan sektoral tersebut, tidak dapat terlepas dari kebijakan pembangunan yang telah digariskan didalam RPJP Daerah, RPJM daerah, serta program-program pembangunan yang telah disusun oleh instansi untuk jangka menengah. BUKU PROFIL PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH
III - 14
Tabel 3.4. Indikasi Program Kabupaten SigiNoProgram UtamaLokasiSumber DanaInstansi PelaksanaWaktu Pelaksanaan
2010-20152015-20202020-20252025-2030
A.Perwujudan Struktur Ruang Kabupaten Sigi
1.Perwujudan Pusat Kegiatan
1.1 Pembangunan Pusat Pemerintahan KabupatenPerkotaan Bora
1.2 Pengembangan Pusat Perdagangan Komoditas Pertanian Skala RegionalKalukubula, SideraAPBD KabupatenDin. Pertanian
1.3 Pembangunan Kawasan Perkotaan StrategisPerkotaan BolapapuAPBD KabupatenDPU ESDM
Perkotaan PaloloAPBD KabupatenDPU ESDM
Perkotaan MarawolaAPBD KabupatenDPU ESDM
Masing-masing IKKAPBD KabupatenDPU ESDM
1.4 Pengendalian Pertumbumbuhan Kota Berbasis Mitigasi BencanaPerkotaan BoraAPBD KabupatenBappeda
2.Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah
2.1 Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi DaratSeluruh wilayah Kabupaten Sigi
2.2 Perwujudan Fasilitas Perhubungan DaratKecamatan Sigi Biromaru, Kulawi & IKK Kabupaten SigiAPBN, APBD Kabupaten Din. Perhubungan
2.3 Perwujudan Sistem Jaringan Energi dan KetenagalistrikanS. Lariang, D. Lindu, Kec. Dolo, Gumbasa, Marawola, Palolo, Sigi Biromaru, PipikoroAPBD Kabupaten, Investasi SwastaDPU ESDM, Dinas Pertanian
2.4 Pengembangan Prasarana Sumber Daya AirDI di Kabupaten SigiAPBN, APBDBWS Sulawesi III, DPU Provinsi, DPUESDM, Investor
2.5 Pengembangan Prasarana Dan Sarana ke Cipta Karya-anKabupaten SigiAPBD Provinsi dan KabupatenDPU Provinsi dan DPU ESDM
2.6 Pengembangan Prasarana Telematika
Investor
B.Perwujudan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Sigi
1.Perwujudan Kawasan Lindung
1.1 Rehabilitasi Pemantapan Kawasan Taman Nasional Lore LinduKawasan TNLLAPBN, APBDBBTNLL, Bappeda, Dinas Kehutanan
1.2 Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan Hutan LindungKawasan Hutan LindungAPBD KabupatenBBTNLL, Bappeda, Dinas Kehutanan
1.3 Rehabilitasi dan Pemantapan Kawasan Lindung SetempatKawasan Sempadan Danau dan SungaiAPBN dan APBDBBTNLL, Bappeda, Dinas Kehutanan
2.Perwujudan Kawasan Budidaya
2.1 Pengendalian dan Pemantapan Kawasan PertanianKabupaten SigiAPBN, APBDBWS Sulawesi III, Dinas Pertanian, Bappeda
2.2 Pengendalian dan Pemantapan Kawasan Hutan ProduksiKawasan Hutan ProduksiAPBN, APBDBBTNLL,Bappeda, Dinas Kehutanan
2.3 Pengendalian dan Pemantapan Kawasan Hutan WisataKecamatan Dolo dan Sigi BiromaruAPBN, APBDBBTNLL,Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Pariwisata
2.4 Pengendalian dan Pemantapan Kawasan Permukiman PerkotaanPerkotaan Biromaru, Perkotaan Marawola, Perkotaan Bolapapu, Perkotaan PaloloAPBN, APBDBappeda, DPU ESDM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
2.5 Pengendalian dan Pemantapan Kawasan Permukiman PerdesaanKabupaten SigiAPBN, APBDBappeda, DPU ESDM, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan
2.6 Pengendalian Kawasan PertambanganKecamatan Sigi BiromaruAPBN, APBDDPU ESDM, Dinas Pertambangan Provinsi, Dinas Kehutanan
C.Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Sigi
1.Pengendalian dan Pemantapan Kawasan Perkotaan BoraKecamatan Sigi BiromaruAPBN, APBDDPU Provinsi, Bappeda Sigi, DPU ESDM Sigi
2.Pengendalian dan Pemantapan Kawasan Perkotaan BolapapuKecamatan KulawiAPBN, APBDDPU Provinsi, Bappeda Sigi, DPU ESDM Sigi
3.Pengendalian dan Pemantapan Kawasan Mpanau (Perbatasan Kota Palu)Kecamatan Sigi BiromaruAPBN, APBDDPU Provinsi, Bappeda Sigi, DPU ESDM Sigi
4.Pengendalian dan Pemantapan Kawasan IKK di Kabupaten SigiKabupaten SigiAPBN, APBDDPU Provinsi, Bappeda Sigi, DPU ESDM Sigi
5.Pengendalian Kawasan Enclave di Sekitar Danau LinduKecamatan LinduAPBD KabupatenBappeda, Dinas PU ESDM, Dinas Kehutanan
BUKU PROFIL PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.4.1. Pengendalian Pemanfaatan Ruang1). Indikasi Arahan PeraturanBeberapa indikasi arahan zonasi yang dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan arahan zonasi pada kriteria ini, sebagai berikut: Pemanfaatan ruang di sepanjang jalan Provinsi dan Kabupaten dengan fungsi kolektor perlu dilakukan pembatasan agar tidak mengganggu pergerakan regional. Pemanfaatan ruang di sekitar jalan strategis Kabupaten, harus dapat menunjang fungsi kawasan-kawasan strategis yang terhubung oleh jalan tersebut Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan Kabupaten disesuaikan dengan kepentingan dan kecepatan pergerakan di jalan Kabupaten.2). Arahan Perizinan Pengurusan Ijin Lokasi Pengurusan Ijin Peruntukan Penggunaan tanah (IPPT) Pengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Pengurusan Ijin dan Rekomendasi lainnya
3). Arahan Insentif dan Disinsentif Insentif: Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan kurun saham; Pembangunan serta pengadaan infrastruktur; Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. Disinsentif: Pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh: Pemerintah kepada pemerintah daerah; pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan pemerintah kepada masyarakat.
4). Arahan Sanksia. Sanksi Administrasi:1. Peringatan tertulis;2. Penghentian sementara kegiatan;3. Penghentian sementara pelayanan umum;4. Penutupan lokasi;5. Pencabutan izin;6. Pembatalan izin;7. Pembongkaran bangunan;8. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau9. Denda administratif.b. Sanksi Pidana:1. Penjara;2. Denda;3. Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya;4. Pencabutan izin usaha;5. Pencabutan status badan hukum.c. Sanksi PerdataSanksi perdata dapat berupa tuntutan ganti kerugian secara perdata bagi orang yang dirugikan akibat tindak pidana.
