36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

1/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

9 8 9 7 %

SQSV 36 /HX.Sus-HKI/2014

()- )%(-% &)(%7%% )89,%% =%+ %,% )7%

% , % % , % + 9 +

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual

(merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah

memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Tuan EDDY, bertempat tinggal Jalan Surabaya No. 18-20, Kel.

Pasar Baru, Kec. Medan Kota 20212, dalam hal ini memberi kuasa

kepada Musa Sinambela, SH.,MH. dan kawan, para Advokat,

berkantor di Gedung Sandjungan (Chevrolet) 3th Floor, Jln. Dewi

Sartika No. 295 Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 19 September 2013, sebagai Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I;

m e l a w a n

CROCODILE INTERNATIONAL PTE.LTD., Suatu Perseroan

menurut Undang-Undang Negara Singapore, yang diwakili oleh

Lim Keng Boon, Assistent General Manager, berkedudukan di

Crocodile House #07-00, No. 3 Ubi Avenue 3, Singapore 408857,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizawanto Winata, SH., dan

kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Pintu Air Raya,

Jakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26

Desember 2013, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Termohon Kasasi/Penggugat;

d a n:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN

HUKUM & HAM Cq. DIREKTORAT JENDERAL HAK

KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq. DIREKTORAT MEREK,

Tangerang berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km.24, Tangerang

15119, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut

Termohon Kasasi/Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal.1 dari 28 hal. Put. Nomor … PK/Pdt.Sus-HKI/….

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [email protected]

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

2/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan

permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung

Nomor 420 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang telah berkekuatan

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Termohon/Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek dagang Crocodile dan Lukisan

Buaya untuk jenis barang kelas 25, yang telah dikenal luas secara

internasional termasuk Indonesia;

1.1. Merek dagang Crocodile dan Lukisan Buaya milik Penggugat untuk

jenis barang kelas 25 pertama kali terdaftar dan dilindungi

pendaftarannya berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia,

setidak-tidaknya sejak tahun 1952, membuktikan bahwa lebih dari 60

tahun Penggugat diberikan hak eksklusif oleh Negara untuk

menggunakan merek terdaftar “Crocodile & Lukisan Buaya” diseluruh

wilayah Republik Indonesia, untuk melindungi jenis barang dalam kelas

25;

- Daftar No. IDM000238472 “Crocodile & Lukisan Buaya” (bukti P-1),

yang merupakan perpanjangan dari pendaftaran-pendaftaran merek

sebelumnya dibawah nomor-nomor: 444245, 261896, 117524, 84844

dan 47261 tertanggal 10 September 1952;

- Daftar No. lDM000241072 “Lukisan Buaya” (bukti P-2), yang

merupakan perpanjangan dari pendaftaran-pendaftaran merek

sebelumnya dibawah nomor-nomor: 448242, 263535, 144195, 95556

dan 47961 tertanggal 6 Desember 1952;

1.2. Demikian pula terkenalnya merek dagang “Crocodile & Lukisan Buaya”

kiranya telah merupakan notoir feiten , yang tidak perlu dibuktikan lagi,

apalagi Mahkamah Agung RI yang merupakan Peradilan tertinggi di

Indonesia telah berulang kali memberikan putusan dengan

mempertimbangkan bahwa “Crocodile & Lukisan Buaya” adalah merek

terkenal milik Penggugat;

1.3. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah anggota peserta Konvensi

Paris berdasarkan Keputusan Presiden RI No 15 Tahun 1997 tentang

“Pengesahan Paris Convention for The Protection of Industrial &


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

3/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Property dan Convention Establishing The World Actual Property

Organization”, karenanya sesuai ketentuan konvensi Paris, merek

terkenal milik anggota Konvensi Paris harus diberikan perlindungan

hukum di semua negara peserta konvensi tersebut (Pasal 6 bis. jo.

Pasal 4 Konvensi Paris);

2. Bahwa susunan huruf-huruf Crocodile yang didaftarkan sebagai merek

dagang juga merupakan nama badan hukum Penggugat yang dilindungi

Undang-Undang, karenanya terhadap pendaftaran merek dagang

“Crocodile” milik pihak lain yang meniru dan/atau menyerupai nama badan

hukum “Crocodile” milik Penggugat menurut hukum kiranya harus dikwalifisir

sebagai bertentangan dengan Pasal 6 ayat 3 huruf a Undang-Undang No. 15

Tahun 2001;

3. Bahwa ternyata diketahui Penggugat bahwa dalam Daftar Umum Merek

tercatat pendaftaran merek-merek “Crocodile & Lukisan Buaya” atas nama

Tergugat I sesuai etiket merek dibawah ini:

3.1. Nomor Pendaftaran: lDM000206358;

Etiket Merek

Kelas barang

Uraian Barang : Pakaian jadi, celana panjang/pendek, kemeja

panjang/pendek, kaos oblong, kaos singlet, jas,

jaket, rok, blus, daster, korset, kutang wanita,

pakaian anak-anak dan bayi, topi, sepatu, sandal,

selop, s/d sepatu dan sol sandal:

(Bukti P-3);

3.2. Nomor Pendaftaran: IDM000079157

Etiket Merek

Kelas Barang : 25

Uraian Barang : Sepatu, sandal, tapak sepatu dan sol sepatu:

(Bukti P-4);

4. Bahwa Penggugat secara tegas keberatan terhadap pendaftaran merek-

merek Crocodile milik Tergugat-l sesuai pendaftaran merek


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

4/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


No. IDM000206358 dan No. IDM000079157, karena merek-merek tersebut

yang masih tercatat dalam Daftar Umum Merek, mempunyai persamaan

pada pokoknya dengan merek terkenal dan terdaftar “Crocodile & Lukisan

Buaya” milik Penggugat;

Merek terkenal “Crocodile & Lukisan Buaya” berdasarkan putusan Peradilan

Mahkamah Agung RI:

5. Bahwa merek “Crocodile & Lukisan Buaya” milik Penggugat untuk jenis

barang dalam kelas 25 telah berulang kali dipertimbangkan Pengadilan

tertinggi di Indonesia sebagai merek terkenal, antara lain berdasarkan

putusan Mahkamah Agung RI:

- No. 1164 K/Pdt/1991 tanggal 29 Januari 1993 (P-5);

- No. 1519 K/Pdt/1992 tanggal 28 April 2000 (P-6);

- No. 106 K/Pdt/1999 tanggal 30 Agustus 2001 (P-7);

- No. 287 PK/Pdt/1999 tanggal 28 Februari 2002 (P-8);

6. Bahwa dalam perkara tersebut sesuai putusan-putusan Mahkamah Agung

R.l. (vide P-5 s/d. P-8), merek-merek terdaftar atas nama Tergugat-l yang

telah dibatalkan Mahkamah Agung R.l. adalah merek-merek Crocodile dan/

atau dengan kombinasi Lukisan Buaya dan/atau menyerupai merek

Crocodile , baik untuk melindungi jenis barang berkenaan dengan pakaian-

pakaian ataupun jenis barang sepatu-sepatu, sandal-sandal, alas kaki dan

hasil-hasil sejenisnya;

6.1. Tegasnya berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut,

menurut hukum semua merek Crocodile dan/atau dengan kombinasi

Lukisan Buaya untuk hasil-hasil barang a.l.: pakaian jadi, celana

panjang/pendek, kemeja panjang/pendek, kaos oblong, kaos singlet,

jas, jaket, rok, blus, daster, korset, kutang wanita, pakaian anak-anak

dan bayi, topi, sepatu, sandal, selop, sol sepatu dan sol sandal tidak

dibenarkan terdaftar secara berdampingan dengan merek terdaftar dan

terkenal “Crocodile & Lukisan Buaya” milik Penggugat;

6.2. Bahwa Undang-Undang Merek tahun 2001 selain bertujuan melindungi

para produsen, juga melindungi khalayak ramai khususnya konsumen

pakaian, alas kaki, sepatu, sandal dan barang-barang sejenisnya agar

tidak diperdaya dengan beredarnya merek yang sama atas nama

produsen lain untuk barang-barang yang sejenis;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

5/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


6.3. Makna hukum dan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut yang

telah menjadi yurisprudensi tetap Peradilan di Indonesia, selain

memberikan perlindungan hukum merek terkenal “Crocodile & Lukisan

Buaya” milik Penggugat, juga penilaian hukum kriteria barang sejenis

antara pakaian-pakaian dan alas-alas kaki, sepatu sandal dan

sejenisnya;

7. Mohon perhatian Pengadilan bahwa berdasarkan sistim Undang-Undang

Merek Tahun 2001, Tergugat II dilarang menyetujui pendaftaran merek yang

sama untuk barang-barang yang sejenis atas nama pemilik merek yang

berbeda (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001), karenanya

berdasarkan hak-hak Penggugat atas merek terdaftar “Crocodile & Lukisan

Buaya”, baik berdasarkan pendaftaran merek sejak tahun 1952 maupun hak-

hak yang diberikan berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung R.l.

(vide P-5 s/d. P-8), maka terhadap merek-merek terdaftar merek

No. IDM000206358 dan No. IDM000079157 yang masih tercatat dalam

Daftar Umum Merek atas nama Tergugat I harus dibatalkan dari Daftar

Umum Merek;

8. Bahwa oleh karena merek dagang “Crocodile & Lukisan Buaya” dibawah

No. IDM000206358 dan No. IDM000079157 atas nama Tergugat I

merupakan merek-merek yang harus ditolak ex. Pasal 6 ayat 1 huruf b jo.

Pasal 4 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 karena mempunyai persamaan

pada pokoknya dengan merek terdaftar dan terkenal “Crocodile & Lukisan

Buaya” milik Penggugat, kiranya berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No.

15 Tahun 2001 beralasan diajukan gugatan pembatalan terhadap

pendaftaran merek No. IDM000206358 dan No. IDM000079157 “Crocodile

& Lukisan Buaya”;

9. Bahwa dengan terbuktinya alasan gugatan pembatalan pendaftaran merek

No. IDM000206358 dan No. IDM000079157 “Crocodile & Lukisan Buaya”

atas nama Tergugat I, kiranya Pengadilan berkenan mengabulkan gugatan

Penggugat dengan menyatakan batal pendaftaran merek-merek Tergugat I

tersebut, untuk selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat II untuk tunduk

dan taat pada putusan Pengadilan dengan mencoret pendaftaran merek



Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

6/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek

sesuai Pasal 71 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan

putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal “Crocodile & Lukisan

Buaya” di Indonesia, untuk jenis barang kelas 25;

2. Menyatakan pendaftaran merek No. IDM000206358 dan No. IDM000079157

“Crocodile & Lukisan Buaya” atas nama Tergugat I mempunyai persamaan

pada keseluruhannya dengan merek terkenal “Crocodile & Lukisan Buaya”

milik Penggugat;

3. Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal pendaftaran merek


atas nama Tergugat I dari Daftar Umum Merek, dengan segala akibat

hukumnya;

4. Menghukum Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan,

dengan mencoret pendaftaran merek No. IDM000206358 dan

No. IDM000079157 “Crocodile & Lukisan Buaya” dari Daftar Umum Merek;

5. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II hanya apabila mengadakan

perlawanan, untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, para Tergugat mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa Penggugat telah menggugat 2 (dua) nomor pendaftaran Merek

Tergugat I, yaitu No. IDM000079157 dan No. IDM000206358;

- Bahwa Merek No. IDM000079157 adalah merupakan perpanjangan kedua dari

No. 212069, dan Merek No. 1DM000206358 juga merupakan perpanjangan

kedua dan No. 253127;

- Bahwa kedua pendaftaran merek tersebut sudah pernah digugat oleh

Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dasar dan alasan yang

sama, namun dengan cara memisah dalam 2 (dua) gugatan, yaitu gugatan

perkara No. 426/Pdt.G.D/1989/PN.Jkt.Pst. dan gugatan perkara No. 139/

Pdt.G.D/1991/PN.Jkt. Pst. yang masing-masing telah memperoleh putusan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga di tingkat peninjauan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

7/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


kembali, yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 997 No. 224

PK/Pdt/1994 dan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 2002

No. 287 PK/Pdt/1999;

- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1997 No. 224 PK/Pdt/

1994 memenangkan Tergugat I, namun putusan Mahkamah Agung RI tanggal

28 Februari 2002 No. 287 PK/Pdt/1999 memenangkan Penggugat;

- Bahwa dengan adanya 2 (dua) putusan Mahkamah Agung RI yang

bertentangan atas gugatan yang dahulu dipisah dalam 2 (dua) nomor perkara,

maka gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dipisah pula dalam 2 (dua)

nomor perkara, tidak dapat dijadikan satu, karena akan membuat 2 (dua)

putusan Mahkamah Agung RI tersebut berbenturan satu sama lain;

Berdasarkan alasan-alasan dalam eksepsi tersebut, Tergugat I mohon dengan

segala hormat sudilah kiranya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan atas

pendaftaran merek Crocodile daftar nomor IDM000079157 (ex. 429060

ex. 212069) milik Tergugat I melalui gugatan perkara No. 426/Pdt/G.D/ 1986/

PN.Jkt.Pst. dan gugatan atas pendaftaran merek Crocodile daftar nomor

IDM000206358 (ex. 430086 ex. 253127) milik Tergugat I melalui gugatan

perkara nomor 139/Pdt.G.D/1991/PN.Jkt.Pst;

2. Bahwa kedua gugatan pembatalan merek tersebut telah berkekuatan hukum

tetap sampai tingkat peninjauan kembali, dengan terdapat perbedaan dalam

putusan Mahkamah Agung atas kedua gugatan tersebut;

3. Bahwa putusan MA No. 224 PK/Pdt/1994 Jo. No. 426/Pdt/G.D/1989/

PN.Jkt.Pst memutuskan bahwa Tergugat I memiliki hak khusus yang bersifat

mutlak atas Merek Crocodile daftar nomor IDM000079157, sedangkan

putusan MA No, 287 PK/Pdt/1999 jo. No.139/Pdt.G.D/1991/PN.Jkt.Pst

memenangkan Penggugat;

4. Bahwa dengan terdapatnya perbedaan putusan Mahkamah Agung atas

kedua gugatan pembatalan merek Crocodile daftar nomor IDM000079157

(ex. 429060 ex. 212069) dan daftar nomor IDM0002063589 ex. 430086

ex. 253127), maka demi kepastian hukum sudah sepantasnya gugatan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

8/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Penggugat dalam perkara ini dipisah menjadi 2 (dua) gugatan yang objek

sengketanya berbeda;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 110/MEREK/2011/

PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 29 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal “Crocodile & Lukisan

Buaya” di Indonesia, untuk jenis barang kelas 25;

3. Menyatakan pendaftaran merek No.IDM000206358 dan No.IDM000079157

“Crocodile & Lukisan Buaya” atas nama Tergugat-l mempunyai persamaan

pada keseluruhannya dengan merek terkenal “Crocodile & Lukisan Buaya”

milik Penggugat;

4. Membatalkan merek No. IDM000206358 dan No. IDM000079157 Crocodile

& Lukisan Buaya atas nama Tergugat-l dari Daftar Umum Merek, dengan

segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Tergugat-Il untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan,

dengan mencoret pendaftaran merek No.IDM000206358 dan

No. IDM000079157 “Crocodile & Lukisan Buaya” dan Daftar Umum Merek;

6. Menghukum Tergugat-l, dan Tergugat-Il untuk membayar biaya perkara

secara tanggung-renteng hingga kini ditetapkan sebesar Rp1.016.000,- (satu

juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 420 K/

Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Agustus 2012 sebagai berikut:

• Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Tuan EDDY tersebut;

• Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar

Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah

berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Tergugat I/Pemohon

Kasasi dahulu Tergugat I pada tanggal 12 September 2013, oleh Pemohon

Kasasi/Tergugat I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

9/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Khusus tanggal 19 September 2013 mengajukan permohonan pemeriksaan

peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat

pada tanggal 8 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/Pdt.Sus-HakI/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst jo.

Nomor: 420 K/Pdt.Sus/2012 jo. Nomor 110/Merek/2011/PN.Niaga Jkt.Pst.

tanggal 8 November 2013, permohonan tersebut disertai dengan alasan-

alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga. Jakarta

Pusat tersebut pada tanggal 8 November 2013 itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 26 November 2013;

2. Turut Termohon Kasasi/Tergugat II pada tanggal 28 November 2013,

kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001

tentang Merek tidak diatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka

Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada

ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali E UYS

beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan

saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan

dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan

peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan

alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI DAHULU TERMOHON

KASASI DAHULU PENGGUGAT ADALAH NEBIS IN IDEM .

1. Bahwa Yudex Facti telah khilaf dan keliru dalam pertimbangannya dalam

halaman 17 dan 18 pada putusannya yang menolak eksepsi Nebis in idem

dari Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu pemohon Kasasi dahulu

Tergugat yaitu “ bahwa dalil gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang terdahulu adalah atas dasar


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

10/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


pemakai pertama sedangkan dalam gugatan Termohon Peninjauan Kembali

dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat kali ini adalah didasarkan

dengan dalil gugatan sebagai pendaftar pertama”;

Bahwa Putusan Yudex Facti dan Yudex Yuris No. 420 K/Pdt.Sus/2012

Juncto Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

No. 110/MEREK/2011/PN.NIAGA JKT.PST. adalah mengenai sengketa

yang sama dan pihak-pihak yang sama dengan putusan Yudex Facti dan

Yudex Yuris yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1997 No.

224/PK/Pdt/1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 1993,

No. 2042 K/Pdt/1990 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal

22 Februari 1990 No. 426/Pdt/G/1989 atas Merek milik Pemohon Peninjauan

Kembali, dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I No. IDM000079157

perpanjangan kedua dari No. 212069 dan Putusan Mahkamah Agung RI.

tanggal 28 Februari 2002 No. 287/PK/Pdt/1999 Jo. Putusan Mahkamah

Agung RI tanggal 30 Maret 1995 No. 575 K/Pdt/1992 Jo. Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 November 1991 No. 139/

Pdt.G .D/1991/PN .Jkt.Pst. terhadap Merek No. IDM000206358

perpanjangan dan No. 430086 perpanjangan dari No. 253127 kelas 25,

(yang telah dibatalkan oleh Putusan No. 287/PK/Pdt/1999), sehingga

gugatan perkara yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah melanggar asas Nebis in idem

sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1917 KUH Perdata dan telah

ditegaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002,

apabila Putusan Pengadilan yang bersifat positif (menolak untuk

mengabulkan), kemudian putusan Pengadilan tersebut telah memperoleh

kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan tersebut telah melekat asas

Nebis in idem , karena perkara dan pihak yang berperkara yang sama tidak

boleh diajukan untuk kedua kalinya;

2. Bahwa pertimbangan hukum Yudex Facti dan Yudex Yuris menolak eksepsi

Nebis In idem dari Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi

dahulu Tergugat I dengan pertimbangan hukum bahwa Putusan perkara

terdahulu yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1997

No. 224/PK/Pdt/1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 1993

No. 2042 K/Pdt/1990 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

11/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


22 Februari 1990 No. 426/Pdt/G 11989 atas Merek No. IDM000079157

perpanjangan kedua dari merek No. 212069 dan Putusan Mahkamah Agung

RI. Tanggal 28 Februari 2002 No. 287/PK/Pdt/1999 Jo. Putusan Mahkamah

Agung RI tanggal 30 Maret 1995 No. 575 K/Pdt/1992 Jo. Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 November 1991 No. 139/Pdt.G.

D/1991/PN.Jkt.Pst. terhadap Merek No. IDM000206358 perpanjangan dari

merek No. 430086 perpanjangan dan Merek No. 253127 adalah dengan

menggunakan ketentuan Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek

Perusahaan dan Perniagaan dengan sistem Perlindungan dengan

menggunakan asas pemakai pertama (stelsel deklaratif) sedangkan

pemeriksaan perkara No. 420 K/Pdt.Sus/2012 Juncto Putusan Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/MEREK/2011/

PN.NIAGA JKT.PST adalah mengacu kepada ketentuan Undang-undang

No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana sistem perlindungan hukum atas

Merek dengan pendekatan pendaftar pertama (stelsel Konstitutif) adalah

jelas menunjukkan adanya penerapan hukum yang keliru dalam

pertimbangan hukum Yudex Facti dan Yudex Yuris, mengingat dalam

perkara yang bersifat pembatalan dibidang merek secara hukum yang

dipermasalahkan adalah siapakah pemilik merek yang hakiki atas merek

tersebut dan bukan mempertimbangkan merek tersebut lahir pada saat

berlakunya Undang-undang Merek dengan menggunakan sistim

perlindungan seperti pertimbangan hukum Yudex Facti dan Yudex Yuris

pada sengketa sekarang ini dan pertimbangan sedemikian tidak akan pernah

menimbulkan/menciptakan kepastian hukum dan keadilan mengingat konsep

Hak kekayaan Intelektual adalah konsep hukum yang berkembang setiap

saat sehingga regulasi terkait harus segera dirubah dan disesuaikan dengan

kebutuhan pelaku usaha;

3. Bahwa pertimbangan hukum Yudex Facti dan Yudex Yuris yang menyatakan

gugatan pembatalan merek yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali

dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak merupakan perkara Ne bis

In Idem tersebut jelas akan melahirkan keputusan hukum yang

membingungkan dimana Yudex Facti dan Yudex Yuris seakan-akan tidak

mengakui suatu konsep perlindungan hukum atas suatu merek apabila

merek tersebut terlahir dalam suatu Perundang-undangan yang berbeda


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

12/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


dengan sistim hukum yang berbeda-beda pula, padahal dalam setiap

Perundang-undangan khususnya dalam pasal peralihan secara tegas hal

tersebut sudah diatur untuk menjembatani suatu masa transisi dan

menghindarkan kekosongan hukum sehingga kepastian hukum dapat

terjamin, akan tetapi dengan pertimbangan hukum Yudex Facti dan Yudex

Yuris tersebut telah menghilangkan perlindungan atas merek CROCODILE

dan Lukisan Buaya atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dahulu

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dengan adanya perubahan Undang-

undang dibidang Merek dan kami berpendapat pertimbangan hukum Yudex

Facti dan Yudex Yuris tersebut lebih menunjukkan sikap pembenaran dan

keberpihakan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

Kasasi dahulu Penggugat;

4. Bahwa apabila Yudex Facti dan Yudex Yuris dapat memahami dan

mencermati Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek secara

benar dan tidak menunjukkan sikap keberpihakan didalam memutus

sengketa sekarang ini, kami berkeyakinan Yudex Facti dan Yudex Yuris tidak

akan memberikan putusan menolak eksepsi dari pemohon Peninjauan

Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, mengingat

sebagaimana dalil-dalil hukum yang telah kami sampaikan di atas, gugatan

yang bersifat pembatalan adalah merupakan suatu proses dan mekanisme

hukum yang telah diperkenankan dan telah diakui secara nasional dan

internasional, dimana maksud dan tujuan proses tersebut adalah sebagai

jembatan pengembalian kepemilikan merek dengan tidak membahas dan

mempertimbangkan apakah merek-merek sengketa terlahir dalam

Perundang-undangan di era mana, karena secara hukum dalam legal formal

pengajuan gugatan yang bersifat pembatalan dapat dilakukan tidak oleh

hanya pemilik merek terdaftar akan tetapi juga dapat diajukan oleh pemilik

merek yang tidak terdaftar (baru hanya mengajukan permintaan pendaftaran

merek) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-

undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

5. Apabila dicermati pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Yuris dengan

mengedepankan pendaftar pertama akan menimbulkan suatu kondisi atau

sistim hukum baru, bahwa merek-merek yang terdaftar dalam Undang-

undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Seharusnya merek-merek yang


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

13/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


sudah terdaftar hanya dapat dibatalkan oleh merek yang sudah terdaftar dan

tidak dapat digugat oleh pemilik merek sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Pasal 68 ayat 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang

Merek, dan merek tersebut sudah tidak dapat dibatalkan lagi walaupun

merek tersebut terdaftar dengan telah bertentangan dengan ketentuan

hukum sampai adanya suatu perubahan Undang-undang dibidang merek,

pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti dan Judex Juris tersebut jelas

sudah tidak sesuai dengan konsep dan filosofi kenapa Hak Kekayaan

Intelektual harus diberikan perlindungan hukum;

6. Bahwa selanjutnya apabila dicermati pendaftaran merek CROCODILE dan

Lukisan Buaya yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah juga terdaftar dalam saat

berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan

dan Perniagaan yang menggunakan pendekatan perlindungan hukum

dengan menggunakan sistim pemakai pertama, maka apabila Judex Facti

dan Judex Juris dapat bersikap independen atau tidak memihak, secara

hukum eksistensi merek-merek yang terdaftar dalam sistim pemakai pertama

adalah juga tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum sebagai

pendaftar pertama dalam sengketa sekarang ini, karena merek-merek

sengketa sama-sama terbit atau terdaftar dalam sistim pemakai pertama.

7. Bahwa selanjutnya apabila dicermati substansi hukum dan Undang-undang

No. 21 Tahun 1961, Undang-undang No. 19 Tahun 1992 dan Undang-

undang 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 19

Tahun 1992 tentang Merek dan Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang

Merek, secara hukum eksistensi, roh dan filosofi hukum yang diatur dalam

Perundang-undangan tersebut adalah sama yakni bagaimana sistim hukum

dibidang merek yang berlaku di Indonesia memberikan perlindungan hukum

dan pengakuan hukum atas eksistensi suatu merek, dengan demikian

pertimbangan hukum Judex Facti dan Judex Juris dalam putusannya

tersebut adalah terkesan merupakan penerapan hukum yang hukum yang

mengada-ada, sehingga terlihat jelas keterbatasan pengetahuan hukum

dalam perkembangan hukum dibidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya

dibidang Merek, yang berakibat terhadap pengembangan iklim usaha di

Indonesia khususnya yang dilaksanakan oleh pelaku usaha Nasional.


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

14/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


8. Bahwa gugatan pembatalan Merek milik Pemohon Peninjauan Kembali

dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I Merek CROCODILE dan Lukisan

Buaya No. IDM000079157 dan Merek CROCODILE dan Lukisan Buaya No.

IDM000206358 dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris sudah pernah

diperiksa, diputus oleh Pengadilan Judex Facti dan Judex Juris dan telah

berkekuatan hukum tetap sebagaimana termaktub dalam:

a. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 17 Maret 1997 No. 224/PK/Pdt/

1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 1993 No. 2042 K/

Pdt/1990 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22

Februari 1990 No. 426/Pdt/G/1989 atas Merek CROCODILE dan Lukisan

Buaya No. IDM000079 157 perpanjangan kedua dari Merek CROCODILE

dan Lukisan Buaya No. 212069, kelas 25 untuk melindungi barang/jasa

Sepatu, Sandal, Tapak Sepatu, dan Sol Sepatu atas nama Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

Bahwa Merek CROCODILE dan Lukisan Buaya No. IDM000079157

merupakan perpanjangan merek CROCODILE dan Lukisan Buaya

No. 429060 tanggal 21 April 1999 perpanjangan dari merek CROCODILE

dan Lukisan Buaya No. 212069 tanggal 27 Mei 1986, kelas 25 untuk

melindungi barang/jasa Sepatu, Sandal, Tapak Sepatu, dan Sol Sepatu

atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi

dahulu Tergugat I (Vide Bukti TI);

Bahwa di dalam sertifikat Merek CROCODILE dan Lukisan Buaya

No. 429060 tanggal 21 April 1999 yang telah diperpanjang dengan

Merek CROCODILE dan Lukisan Buaya No. IDM000079157, kelas 25


dahulu Tergugat I terdapat kutipan didaftar berdasarkan Keputusan

Mahkamah Agung RI No. 224.PK/Pdt/1994 tanggal 17 Maret 1997 dan

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap” (Lampiran PK-2, sehingga

Merek CROCODILE dan Lukisan Buaya No. IDM000079157, kelas 25


dahulu Tergugat I untuk melindungi barang/jasa Sepatu, Sandal, Tapak

Sepatu, dan Sol Sepatu telah dilindungi oleh hukum untuk menggunakan

Merek tersebut dalam menjalankan usahanya yang dapat mendorong

perkembangan ekonomi Nasional


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

15/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Februari 2002 No. 287/PK/

Pdt/1999 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 1995 No.

575 K/Pdt/1992 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11

November 1991 No. 139/Pdt.G.D/1991/PN.Jkt.Pst. terhadap Merek

CROCODILE dan Lukisan Buaya No. IDM000206358 perpanjangan dari

Merek CROCODILE dan Lukisan Buaya No. 430086 perpanjangan dari

Merek CROCODILE dan Lukisan Buaya No. 253127, kelas 25 atas nama

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat

telah dibatalkan berdasarkan Putusan PK. No. 287/PK/Pdt/1999 tanggal

28 Februari 2002 (Vide Bukti TI-10).

9. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) merupakan tingkat Pertama dan

Terakhir.

Bahwa sesuai dengan Pasal 70 ayat (2 Undang-undang Mahkamah Agung

gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Termohon Kasasi dahulu Penggugat atas pembatalan Merek CROCODILE

dan Lukisan Buaya No IDM000079157 dan Merek CROCODILE dan Lukisan

Buaya No. IDM000206358 milik Pemohon Peninjauan Kembali dahulu

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I yang sudah pernah dijatuhkan Putusan

Judex Facti dan Judex Juris sebagaimana disebutkan pada point 8 a dan b,

sehingga telah tertutup semua upaya hukum demi tegaknya kepastian

hukum (legal certainty) (dikutip dari buku “KEKUASAAN MAHKAMAH

AGUNG PEMERIKSAAN KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA

PERDATA”), M. Yahya Harahap, SH. hal. 449, dengan demikian Judex Facti

dan Judex Juris dalam memeriksa dan memberikan Putusan Perkara No.

420 K/Pdt.Sus/2012 Juncto Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat No. 110/MEREK/2O11/PN.NIAGA JKTPST. telah jelas

keliru dalam menerapkan hukum.

B. DALAM POKOK PERKARA

10. GUGATAN YANG DIAJUKAN TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI

DAHULU TERMOHON KASASI DAHULU PENGGUGAT TELAH

KADALUARSA.

a. Bahwa Judex Facti dan Judex Juris dalam memeriksa dan memutus

perkara 420 K/Pdt.Sus/2012 Juncto Putusan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 110/MEREK/2011/PN.NIAGA


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

16/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


JKT.PST telah keliru dan khilaf dalam menerapkan hukum dalam

pertimbangan hukumnya, sehingga Judex Facti dan Judex Juris tidak

memeriksa mengenai syarat gugatan pembatalan Merek sebagaimana

dimaksud dengan Pasal 69 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek

yang mensyaratkan bahwa gugatan pembatalan hanya dapat diajukan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pendaftaran merek;

b. Bahwa gugatan pembatalan merek oleh Termohon Peninjauan Kembali

dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat atas objek sengketa yaitu

merek CROCODILE dan Lukisan Buaya No. IDM000079157 merupakan

perpanjangan Merek CROCODILE dan Lukisan Buaya No. 429060

tanggal 21 April 1999 dan perpanjangan dari Merek CROCODILE dan

Lukisan Buaya No. 212069 tanggal 27 Mei 1986, kelas 25 atas nama

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat

I, untuk melindungi barang/jasa Sepatu, Sandal, Tapak Sepatu, dan Sol

Sepatu, sehingga dengan demikian secara hukum gugatan yang diajukan

oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu

Penggugat tidak dapat diajukan karena telah kadaluarsa. Oleh karena itu

mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk menolak

gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu

Penggugat atas objek sengketa yaitu merek CROCODILE dan Lukisan

Buaya No. IDM000079157 merupakan perpanjangan merek

CROCODILE dan Lukisan Buaya No. 429060 tanggal 21 April 1999 dan

perpanjangan dari merek CROCODILE dan Lukisan Buaya No. 212069

tanggal 27 Mei 1986 atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat

diterima;

c. Bahwa maksud dan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun

2001 memberikan batas waktu diajukannya gugatan pembatalan adalah

untuk memberikan kepastian hukum kepada merek-merek yang telah

didaftarkan, hal ini sejalan dengan Pasal 3 Undang-undang No. 15 Tahun

2001 tentang Merek yang memberikan jaminan hukum atas merek

terdaftar, dimana Negara memberikan hak eksklusif atas merek yang

telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu.

Berdasarkan ketentuan ini maka merek CROCODILE dan Lukisan Buaya

No. IDM000079157 yang merupakan perpanjangan kedua merek


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

17/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


CROCODILE dan Lukisan Buaya No. 212069 milik Pemohon Peninjauan

Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I yang telah terdaftar

dalam Daftar Umum Merek mendapatkan perlindungan hukum;

d. Bahwa dengan diterimanya gugatan Termohon Peninjauan Kembali

dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat, maka dapat disimpulkan

bahwa Judex Facti dan Judex Juris melakukan kesalahan berat dalam

menerapkan hukum;

11. Mengingat eksistensi hukum dibidang merek termasuk dalam koridor hukum

bisnis, dimana secara hukum di dalam menjalankan bisnis tersebut sangat

membutuhkan berbagai faktor termasuk aspek kepastian hukum. Sehingga

secara hukum harus diatur tata cara pengajuan gugatan yang bersifat

pembatalan pendaftaran merek yang termasuk dalam kaidah-kaidah hukum

formil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) dan Pasal

69 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dimana

pasal-pasal tersebut mengharuskan pihak-pihak yang berkeberatan apabila

berkeinginan mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan untuk

memenuhi persyaratan legal formil sebagai berikut:

- Pihak-pihak yang berkeinginan mengajukan gugatan pembatalan yang

tidak memiliki pendaftaran harus terlebih dahulu mengajukan permohonan

pendaftaran merek (Pasal 68 ayat 2 Undang-undang No. 15 Tahun 2001

tentang Merek).

- Kurun waktu pengajuan gugatan yang bersifat pembatalan. Gugatan

pembatalan terhadap merek terdaftar hanya dapat diajukan terhadap

merek-merek yang pendaftarannya tidak melebihi 5 tahun (Pasal 69 ayat

(1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek).

Selanjutnya Judex Facti secara hukum demi keadilan dalam pemeriksaan

perkara harus terlebih dahulu mencermati hal-hal tersebut didalam

penanganan sengketa merek demi menciptakan iklim kepastian usaha di

Indonesia dan dalam sengketa sekarang ini fungsi sedemikian tidak

tercermin dalam pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti .

12. Bahwa apabila dicermati pendaftaran merek CROCODILE dan Lukisan

Buaya No. IDM000079157 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dahulu

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I yakni terdaftar di dalam Daftar Umum

Merek Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

18/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


dahulu Tergugat II yakni tanggal 4 Juli 2006 merupakan perpanjangan merek

CROCODILE dan Lukisan Buaya No. 429060 tanggal 21 April 1999 dan

perpanjangan dari merek CROCODILE dan Lukisan Buaya No. 212069

tanggal 27 Mei 1986, kelas 25 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali

dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, dan tanggal pengajuan/

pendaftaran gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

Kasasi dahulu Penggugat yaitu tanggal 22 Desember 2011 dan selanjutnya

sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun

2001 tentang Merek, berdasarkan fakta hukum bahwa pengajuan gugatan

pembatalan Merek CROCODILE dan Lukisan Buaya No. IDM000079 157

merupakan perpanjangan merek CROCODILE dan Lukisan Buaya

No. 429060 tanggal 21 April 1999 dan perpanjangan dari merek

CROCODILE dan Lukisan Buaya No. 212069 tanggal 27 Mei 1986, kelas 25

atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu

Tergugat I, oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Termohon Kasasi

dahulu Penggugat ini adalah sudah kadaluarsa karena sudah melebihi

tenggang waktu lebih dari 5 tahun sejak tanggal pendaftaran Merek

CROCODILE dan Lukisan Buaya No. IDM000079157, dengan demikian

pengajuan gugatan pembatalan terhadap merek CROCODILE dan Lukisan

Buaya No. IDM000079157 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dahulu

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sudah bertentangan dengan ketentuan

Pasal 69 ayat (1’) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek

sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

13. Harapan kami Judex Juris berkenan mempertimbangkan eksepsi Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang tertuang

dalam Memori Permohonan Kembali demi Keadaan dan Kepastian hukum

dalam menjalankan kegiatan usaha mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-

undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dimana Judex Juris

dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dapat mempergunakan

pertimbangan hukum sesuai dengan ketentuan hukum Asas Ne bis In idem

karena obyek sengketa dan pihak-pihak yang bersengketa yang diputus oleh

Judex Facti dan Judex Juris adalah sama dengan obyek sengketa dan

pihak-pihak yang sudah diputus oleh Judex Facti dan Judex Juris dengan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

19/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1997 No. 224/PK/Pdt/1994

Jo. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 1993, No. 2042 K/Pdt/1990

Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 1990

No. 426/Pdt/G/1989 atas Merek CROCODILE dan Lukisan Buaya

No. IDM000079157, perpanjangan kedua dari No. 21206 milik Pemohon

Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

14. Apabila dicermati pertimbangan hukum Putusan dan putusan Judex Facti

dan Judex Juris dan dibandingkan dengan daIil-daIil hukum yang terdapat

posita gugatan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi

dahulu Penggugat, dalam posita gugatan tersebut secara hukum

mendalilkan bahwa Merek CROCODILE dan Lukisan adalah sebagai merek

terkenal atas nama Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi

dahulu Penggugat, akan tetapi di dalam pertimbangan hukum Judex Facti

dan Judex Juris tidak ada mempertimbangkan dan memberikan penilaian

hukum tentang unsur-unsur yang dapat dipertimbangkan terkait dengan

eksistensi merek terkenal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat

(1) huruf b dan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang

Merek, sehingga merek CROCODILE dan Lukisan Buaya atas nama

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat

tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai merek terkenal, dengan demikian

putusan Judex Facti dan Judex Juris pada masa sekarang adalah cacat

hukum karena tidak memiliki landasan pertimbangan hukum yang kuat

sehingga putusan dan pertimbangan hukum dan tidak memiliki korelasi dan

lebih menunjukkan keberpihakan Judex Facti dan Judex Juris kepada

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

15. Bahwa benar dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek,

secara hukum ada pengaturan dan pengakuan tentang merek terkenal

mengingat Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Paris, TRIPs,

akan tetapi perlu diluruskan dan dipahami mengingat eksistensi merek tidak

dapat terpisahkan dengan dunia bisnis dan dunia usaha yang diharapkan

dapat memberikan kontribusi sehingga ratifikasi dan pengaturan merek

terkenal tersebut harus dapat mendukung kemajuan kegiatan usaha di

Indonesia tanpa mempengaruhi eksistensi Indonesia dimata Internasional,


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

20/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


karena dalam ratifikasi tersebut setiap Negara anggota dapat menyesuaikan

dengan kondisi Negara masing-masing.

Pengaturan Merek terkenal di Indonesia telah dituangkan penjelasan Pasal

6 ayat (1) huruf (b) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek,

untuk memberikan penilaian atas suatu merek sehingga dapat

dikwaliflkasikan sebagai merek terkenal dan harus mempertimbangkan;

• Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha

yang bersangkutan;

• Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan

besar-besaran;

• Investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan pemiliknya dan,

• Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa Negara;

16. Bahwa oleh karena suatu merek terkenal memiliki hak preference (hak

istimewa) sedemikian rupa, maka dengan sendirinya kriteria suatu merek

menjadi merek terkenal sangatlah sulit, karena harus menempuh proses

promosi yang gencar dan besar-besaran serta investasi yang besar dan

berkesinambungan di beberapa Negara di dunia, sehingga merek tersebut

menjadi benar-benar dikenal sebagai suatu merek yang berkualitas dan

bereputasi tinggi dikalangan masyarakat pada umumnya baik lokal maupun

internasional.

17. Mengingat Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu

Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan merek CROCODILE dan

Lukisan Buaya sebagai merek terkenal, sesuai ketentuan hukum sudah

menjadi kewajiban hukum kepada yang mendalilkan untuk membuktikannya

pada acara pembuktian yang dalam sengketa sekarang ini harus mengacu

kepada hal-hal yang telah disampaikan pada point 15 tersebut di atas,

apabila dicermati bukti-bukti yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan

Termohon Kasasi dahulu Penggugat (Vide bukti P1 — P8) secara hukum

dapat diketemukan fakta bahwa oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan eksistensi

merek CROCODILE dan Lukisan Buaya tersebut karena tidak ada satupun

alat bukti yang disampaikan di persidangan dapat mewakili elemen tersebut

di atas, berdasarkan kondisi sedemikian sangat jelas bahwa Judex Facti dan

Judex Juris telah khilaf dan keliru memberikan pertimbangan hukumnya


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 20

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

21/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


dalam putusannya, tanpa didukung oleh bukti-bukti Judex Facti dan Judex

Juris dapat memutus perkara sekarang ini dengan amar putusan

menyatakan merek CROCODILE dan Lukisan Buaya sebagai merek terkenal

atas nama Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu

Penggugat. Jadi menurut pandangan kami putusan tersebut hanya tafsiran

dan kesimpulan Judex Facti dan Judex Juris dan lebih menunjukkan

keberpihakan Judex Facti dan Judex Juris kepada Termohon Peninjauan

Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat.

18. Apabila dicermati pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti dan Judex

Juris yang berpendapat dan memutuskan bahwa merek CROCODILE dan

Lukisan Buaya adalah merek terkenal atas nama Termohon Peninjauan

Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat, adalah hanya karena

mempertimbangkan bukti-bukti berupa putusan-putusan lembaga Peradilan

yang disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

Kasasi dahulu Penggugat (Vide bukti P-5 s/d P-8), dimana alat bukti tersebut

secara hukum belum dapat mewakili eksistensi riil dari merek CROCODILE

dan Lukisan Buaya tersebut dan selanjutnya dalam sistim hukum Indonesia

tidak menganut asas preseden, jadi secara hukum apabila pemeriksaan

perkara ini dilakukan demi kepastian hukum dan keadilan secara hukum

tidak ada kewajiban, hukum kepada Judex Facti untuk mengikuti putusan

hakim yang terdahulu, selanjutnya eksistensi asas Preseden tersebut

kondusif terhadap sistim hukum dibidang merek mengingat eksistensi suatu

merek dalam sikIusnya pada setiap era dapat berubah sehingga sangat

dibutuhkan suatu upaya dari pemilik untuk mempertahankan keberadaannya

mereknya tersebut, kondisi sedemikianlah yang melahirkan klasifikasi merek.

Merek-merek terkenal dapat dimungkinkan ditinggalkan oleh konsumen

ketika pemilik merek tersebut tidak dapat menjaga reputasi dan kwalitas

merek yang bersangkutan.

19. Apabila putusan-putusan lembaga peradilan dijadikan sebagai bukti untuk

mempertimbangkan suatu eksistensi khususnya dibidang merek, putusan

lembaga peradilan secara hukum tidak relevan untuk dijadikan sebagai

dasar pertimbangan hukum untuk menilai suatu kapasitas merek, apalagi

dalam perkara sekarang terdapat kurun waktu yang lama yakni antara

putusan yang dijadikan sebagai alat bukti dengan tanggal pengajuan


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 21

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

22/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


gugatan pada masa sekarang, sehingga menurut pandangan kami bukti

berupa putusan tersebut secara hukum harus diuji kembali, apakah

eksistensi merek pada putusan tersebut masih sesuai dengan kondisi masa

sekarang ini dengan mengacu kepada tindakan dan upaya yang telah

dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi

dahulu Penggugat. Selanjutnya apabila dicermati pertimbangan hukum dari

Putusan Judex Facti dan Judex Juris hanyalah bertujuan mempercepat

penyelesaian perkara dengan mengabaikan sendi-sendi hukum dan

keadilan, dan Iebih menunjukkan keberpihakan Judex Facti dan Judex Juris

kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu

Penggugat;

20. Apabila dicermati pertimbangan Judex Facti pada hal 19 alinea ke 7, dimana

Judex Facti menolak eksepsi Ne bis in idem dan Pemohon Peninjauan

Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dengan pertimbangan

hukum bahwa dasar pemeriksaan perkara sekarang ini adalah Undang-

undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan selanjutnya Judex Facti

mempertimbangkan merek CROCODILE dan Lukisan Buaya atas nama

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat

adalah merek terkenal dengan mempertimbangkan alat bukti berupa

putusan-putusan lembaga peradilan, secara hukum pertimbangan hukum

Judex Facti tersebut saling bertentangan mengingat bukti-bukti berupa

putusan lembaga peradilan, dimana putusan lembaga peradilan tersebut

juga tidaklah diperiksa dan diputus mengacu kepada Undang-undang No. 15

Tahun 2001 tentang Merek akan tetapi mengacu kepada Undang-undang

No. 19 Tahun 1992 tentang Merek Jo UU No. 14 Tahun 1997 tentang

Perubahan atas Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek,

selanjutnya mengingat putusan tersebut tidak diperiksa dan diputus pada

saat berlakunya Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang

dianggap oleh Judex Facti dan Judex Juris belum mengatur tentang

pendaftar pertama dan merek terkenal, secara hukum tentunya putusan

tersebut juga tidak layak dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara sekarang

ini. Jadi pertimbangan hukum dari putusan Judex Facti dan Judex Juris

tersebut Iebih menunjukkan sifat ambivalensi dan keberpihakan kepada

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 22

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

23/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


21. Apabila Judex Facti dan Judex Juris cermat menilai bukti-bukti yang

disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi

dahulu Tergugat khususnya Vide Bukti T.I-7 yakni Putusan Mahkamah

Agung R.I tanggal 17 Maret 1997 dalam perkara No. 224/PK/Pdt/1994 Jo.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Mei 1993. No. 2042 K/Pdt/1990 Jo.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 Februari 1990 No. 426/

Pdt/G/1989, dalam perkara tersebut gugatan Termohon Peninjauan Kembali

dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak dan selanjutnya

mengingat dalam perkara tersebut gugatan rekonvensi oleh pihak Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dalam

perkara sekarang dan oleh Mahkamah Agung rekonvensi tersebut

dikabulkan sehingga secara hukum merek CROCODILE dan Lukisan Buaya

daftar No. 173300 atas nama Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang dibatalkan dari dalam Daftar

Umum Merek dan selanjutnya merek CROCODILE dan Lukisan Buaya daftar

No. 173300 atas nama Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

Kasasi dahulu Penggugat tersebut sudah dicoret dari dalam Daftar Umum

Merek pada tanggal 19 Juli 2012 dengan surat Direktur Merek No. HKI4-

HI.06.06.06 -22/2012, (Lampiran PK-3) apakah dengan fakta hukum

sedemikian merek CROCODILE dan Lukisan Buaya atas nama Termohon

Peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat masih layak

dinyatakan sebagai merek terkenal.

22. Apabila dicermati pertimbangan hukum dari Judex Facti pada hal 20

alinea 1;

“Menimbang, bahwa selain daripada itu Majelis berpendapat bahwa oleh

karena jangka waktu hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang atas merek

itu terbatas hanya 10 tahun, meskipun dapat diperpanjang 10 tahun lagi,

namun setiap kali perpanjangan harus melalui pemeriksaan substantif lagi,

dimana Kantor merek harus menolak jika merek yang diperpanjang tersebut

memiliki persamaan dengan merek pihak lain (Pasal 37) “Pertimbangan

hukum Judex Facti tersebut dapat menggambarkan kekurangan pahaman

dan keterbatasan pengetahuan hukum Judex Facti atas hukum dibidang

merek;


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

24/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


Pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, pemeriksaan yang

dilakukan pemeriksa merek terkait dengan adanya permohonan dengan

mengacu kepada ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;

Permohonan adalah: Permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara

tertulis kepada Direktorat Jenderal (Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 15

Tahun 2001 tentang Merek);

Dengan demikian dalam perkara a quo diketemukan fakta hukum bahwa

Judex Facti tidak dapat membedakan antara permintaan pendaftaran merek

dan perpanjangan pendaftaran merek sehingga dapat disimpulkan bahwa

pemeriksaan substantif hanya dilakukan terhadap permintaan pendaftaran

merek artinya merek tersebut belum mendapat perlindungan hukum/belum

terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan permintaan pendaftaran merek

tersebut masih merupakan suatu langkah awal untuk mendapat perlindungan

hukum;

23. Apabila dicermati pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, dimana

Judex Facti telah melakukan pengalihan tanggung jawab terhadap Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, mengingat

disetujui atau tidaknya suatu perpanjangan pendaftaran merek adalah

merupakan kewenangan dari Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan Pasal 73 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek,

selanjutnya apabila Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi

dahulu Penggugat berkeberatan dengan keputusan Kantor Merek (Turut

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi dahulu

Tergugat II), secara hukum yang perlu dijadikan sebagai para pihak untuk

dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam sengketa merek saat ini

adalah Kantor Merek (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut

Termohon Kasasi dahulu Tergugat II) dan tidak dengan mengorbankan

pendaftaran merek CROCODILE dan Lukisan Buaya atas nama Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

24. Keputusan Direktorat Merek (Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II) untuk melakukan perpanjangan

pendaftaran merek CROCODILE dan Lukisan Buaya daftar


Disclaimer




Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24

8/17/2019 36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

25/28

a

k a m a h

A g u n

g R e

p u

k a m

a h A g u n

g R e

p u b l i k

I n d o n

e s i

h A g u

n g R e p u b

l i k I n d o n

e s

i k I n d o

n e


No. IDM000079157 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dahulu

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I adalah sudah sesuai dengan ketentuan

hukum, mengingat merek CROCODILE dan Lukisan Buaya daftar

No. IDM000079157 atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dahulu

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, telah memenuhi persyaratan yakni

pengajuan tersebut telah memenuhi persyaratan administratif, yakni merek

tersebut masih terdaftar dalam Daftar Umum Merek, Merek tersebut diajukan

perpanjangan sebelum berakhir tenggang waktunya persyaratan, jadi

perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu

Tergugat I, untuk mengajukan perpanjangan pendaftaran tersebut adalah

dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang No. 15 Tahun 2001

tentang Merek;

25. Tentang Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau

Keseluruhannya.

a. Judex Facti telah keliru dalam pertimbangannya yang mengatakan Merek

CROCODILE dan Lukisan Buaya No. IDM000079157 perpanjangan

merek CROCODILE dan Lukisan Buaya No. 429060 tanggal 21 April

1999 merupakan perpanjangan dan merek CROCODILE dan Lukisan

Buaya No. 212069 tanggal 27 Mei 1986, kelas 25 atas nama Pemohon

Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat memiliki

persamaan pada pokoknya dengan Merek milik Termohon Peninjauan

Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat hanya berdasarkan

bukti-bukti Vide P-1 dan P-2 dihubungkan dengan bukti-bukti Vide P-4 s/

d P-8 tanpa didukung dengan bukti Etiket Merek dalam dalil gugatan

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu

Penggugat, sehingga pertimbangan Judex Facti terkesan menunjukkan

sikap keberpihakan kepada Termohon Peninjauan kembali dahulu

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

b. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang

Merek, tidak mengatur secara rinci tentang batasan-batasan persamaan

pada pokoknya atas suatu merek, sehingga dalam praktek cenderung

berpegang pada kaidah-kaidah Yurisprudensi yang berlaku. Apabila

dicermati pertimbangan hukum Judex Facti telah KhiIaf dan dalam

membuat pertimbangan hukum dengan dasar keya

36_PK_Pdt.Sus-HKI_2014

Documents