Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 1 Program : Program Pengembangan Agribisnis 3.03.15 Hasil : 1. Mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil tanaman hias 2. Mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil tanaman Obat Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Kegiatan : Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 3.03.15.030 Sub Kegiatan : Pengembangan kawasan Tanaman Hias dan Tanaman Obat Indikator Kinerja : Terlaksananya Pengembangan Kawasan Tanaman Hias dan Tanaman Obat di Jawa Tengah Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Melati 30.000 tan (2 ha), L ily 600 tanaman, Sedap malam 12 ha (6 ton), Krisan 20.000 stek, Anggrek Dendrobium 3.400 pot, Anggrek Bulan 2.000 batang, Jahe 10 ha (6 ton), Kencur 4 ha (4 ton) Volume : 28 ha/ 72.000 tan/ 16 ton benih A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas melaksanakan fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha. b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
257
Embed
3.03.15ppid.distanbun.jatengprov.go.id/files/ppid/KAK 2020.pdf · ekspor. Dengan demikian tanaman hias dapat diposisikan sebagai komoditas perdagangan yang penting di dalam negeri
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 1
Program : Program Pengembangan Agribisnis
3.03.15
Hasil : 1. Mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil tanaman hias
2. Mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil tanaman Obat
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura
3.03.15.030
Sub Kegiatan : Pengembangan kawasan Tanaman Hias dan Tanaman Obat
Indikator Kinerja : Terlaksananya Pengembangan Kawasan Tanaman Hias dan Tanaman Obat di Jawa Tengah
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Melati 30.000 tan (2 ha), L ily 600 tanaman, Sedap malam 12 ha (6 ton), Krisan 20.000 stek, Anggrek Dendrobium 3.400 pot, Anggrek Bulan 2.000 batang, Jahe 10 ha (6 ton), Kencur 4 ha (4 ton)
Volume : 28 ha/ 72.000 tan/ 16 ton benih
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub
urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas melaksanakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman
pangan, hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina
usaha.
d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan
fungsinya.
Kegiatan pengembangan kawasan Tanaman Hias dan Tanaman Obat
dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Seksi Tanaman Hias dan tanaman obat
yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman
hias dan tanaman obat. Tugas tersebut meliputi :
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman hias dan
tanaman obat
b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman hias
dan tanaman obat
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya tanaman
hias dan tanaman obat lintas kabupaten/kota
d. Menyiapkan bahan pola produksi tanaman hias dan tanaman obat lintas
kabupaten/kota
e. Menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi
komoditas tanaman hias dan tanaman obat lintas kabupaten/kota
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan
tanaman obat dan
g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Gambaran Umum
Tanaman hias dan tanaman obat merupakan salah satu komoditas hortikultura
yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai upaya penumbuhan
perekonomian daerah dan nasional. Dalam lima tahun terakhir banyak tumbuh
pelaku usaha tanaman hias mulai skala kecil sampai menengah, mengingat
permintaan tanaman hias terus meningkat baik untuk kebutuhan domestik maupun
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 3
ekspor. Dengan demikian tanaman hias dapat diposisikan sebagai komoditas
perdagangan yang penting di dalam negeri maupun di pasar global.
Namun perkembangan usaha tanaman hias masih berjalan relatif lambat. Hal ini
terlihat dari skala usaha yang masih kecil, peningkatan produksi yang relatif rendah
dan belum tertatanya sistem produksi dan pasar. Berbagai upaya perlu dilakukan
secara intensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait agar usaha/ bisnis tanaman
hias dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian
nasional, dengan menumbuhkan sentra – sentra tanaman hias baru dan
mengutuhkan kawasan yang sudah ada, menuju skala industri melalui pengelolaan
kebun yang baik, agar tanaman hias Jawa Tengah mempunyai daya saing dan
berdampak terhadap peluang kerja, pertumbuhan perekonomian dan
pembangunan sektor jasa di daerah.
Budaya masyarakat Indonesia (terutama pulau Jawa) yang sudah terbiasa
mengembangkan dan mengkonsumsi jamu merupakan peluang pasar tanaman
obat yang sangat besar dan perlu terus dilestarikan dengan promosi dan edukasi
intensif dan terarah. Kondisi ini akan dapat menjadi pengungkit pengembangan
industri jamu nasional. Di pihak lain, pola hidup sehat penduduk Indonesia terutama
di perkotaan yang cenderung beralih kepada konsumsi produk alami (back to
nature) mendorong peningkatan produksi tanaman obat.
Kegiatan dalam pengembangan kawasan tanaman hias dan tanaman obat
merupakan kegiatan – kegiatan yang berorientasi pada upaya meningkatkan
produksi, produktivitas dan mutu sehingga dapat mencapai sasaran – sasaran
produksi dan produktivitas tanaman hias dan tanaman obat yang telah ditetapkan
setiap tahun berjalan. Dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas
tanaman hias dan tanaman obat dilakukan dengan penerapan Good Agriculture
Practices/ Standart Operating Procedure (GAP/SOP). Selain itu juga didukung
kegiatan Pameran Nasional Florikultura bersama Kemenko untuk menggali potensi
yang ada di kabupaten/kota, sekalian mempromosikan dan mengenalkan kepada
masyarakat Jawa Tengah maupun Nasional, agar dapat menjadi daya ungkit
pemasaran tanaman hias dan tanaman obat Jawa Tengah. Pengembangan
kawasan tanaman hias dan tanaman obat didukung pula dengan komponen
kegiatan :
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 4
Sosialisasi Pengembangan kawasan tanaman hias / tanaman obat (5 kali)
Pendampingan dan penyusunan SOP tanaman hias/ tanaman obat (2 kali)
Identifikasi, pembinaan, monitoring, evaluasi
Fasilitasi Bantuan Bibit tanaman, Obat-obatan dan Peralatan Kerja
Pameran Florikultura / Hortikultura Nasional
3. Tujuan
a) Meningkatkan teknologi dan penerapan GAP/SOP budidaya berbagai
tanaman hias dan tanaman obat;
b) Mendampingi penyusunan SOP budidaya tanaman hias/ tanaman obat;
c) Menyebarluaskan GAP/SOP tanaman hias/tanaman obat ke kabupaten
pengembangan;
d) Mendekatkan para pelaku usaha tanaman hias/tanaman obat dalam suatu
rantai pasokan;
e) Memberikan/ fasilitasi pada budidaya tanaman hias dan tanaman obat
berupa bibit tanaman hias yang berkualitas dan bermutu ; bantuan pupuk dan
obat-obatan untuk tanaman hias yang lebih ramah lingkungan;
f) Meningkatkan kemampuan dan Keterampilan Petugas/ Petani dalam
pengelolaan tanaman hias dan tanaman obat yang berbasis Agribisnis;
g) Mengangkat Potensi tanaman hias dan tanaman obat di kabupaten/ kota
melalui event Pameran Florikultura / Hortikultura Nasional.
4. Sasaran
a) Terlaksana fasilitasi sarana budidaya tanaman hias dan tanaman obat
kepada petani/ kelompok tani dalam pengembangan kawasan tanaman hias
yaitu :
‐ Melati di Kabupaten Pemalang;
‐ Lily di Kabupaten Banjarnegara;
‐ Sedap Malam di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang;
‐ Krisan di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Semarang;
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 5
‐ Anggrek Dendrobium di Kabupaten Kendal dan Kabupaten
Karanganyar;
‐ Anggrek Bulan di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Karanganyar;
b) Terlaksana fasilitasi sarana budidaya tanaman obat kepada petani/ kelompok
tani dalam pengembangan kawasan tanaman obat yaitu :
‐ Jahe di Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kendal, Kabupaten
Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang;
‐ Kencur di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Klaten;
c) Terlaksana sosialisasi pengembangan kawasan Tanaman hias/ Tanaman
Obat (5 kali)
d) Tersusun SOP budidaya tanaman hias/ tanaman obat (2 kali)
e) Tersalurnya bantuan bibit tanaman, bahan obat – obatan dan belanja
peralatan kerja
f) Terlaksananya partisipasi Pameran Florikultura / Hortikultura Nasional
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah pelaku usaha / petani/ petugas kelompok
tani tanaman hias dan tanaman obat.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola dan pengadaan
oleh pihak ketiga dalam bentuk barang yang diserahkan kepada kelompok tani.
Untuk kegiatan Pameran Florikultura / Hortuikultura Nasional dilaksanakan dengan
turut berpartisipasi sebagai peserta dengan menyajikan dan mempresentasikan
komoditas – komoditas tanaman hias dan tanaman obat unggulan di Provinsi Jawa
Tengah.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.
1) Tahapan Pelaksanaan
I. Persiapan : membuat juklak/juknis, Identifikasi, verifikasi dan
penetapan petani/lokasi
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 6
II. Pelaksanaan :Pelaksanaan kegiatan
III. Pembinaan/Monitoring : Memantau pelaksanaan tersalurnya fasilitasi
bantuan dan perkembangannya di lapangan
IV. Pelaporan : Pembuatan Laporan
2) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pembinaan
Monev
Pelaporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran
Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pengembangan Kawasan
Tanaman Hias dan Tanaman Obat di Jawa Tengah selama 12 bulan sejak Januari
hingga Desember 2020.
E. Biaya Yang Diperlukan
Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan kawasan
tanaman Hias dan Tanaman Obat di Jawa Tengah sebesar Rp. 1.050.000.000,-. (
Satu milyar lima puluh ribu rupiah) sebagaimana RAB terlampir.
Ungaran,
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 7
Plt. KEPALA BIDANG HORTIKULTURA
Selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Ir. DARPITO BUDI, M.Si
NIP. 19630727 199310 1 001
KAK
KerangkaAcuanKerja
KAK Tanaman Pangan BBTPH Wilayah Banyumas 1
Program : Program Pengembangan Agribisnis
3.03.3.03.15
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan bibit/benih tanaman pangan
bermutu dan bersertifikat di Wilayah Banyumas
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan
Wilayah Banyumas
3.03.3.03.15.043
Tahun Anggaran : 2020
Indikator Kinerja : 1. Perbanyakan Benih Padi
2. Perbanyakan Benih Kacang Tanah
3. Perbanyakan Benih Kedelai
4. Temu Usaha Perbenihan
5. Pertemuan Perbenihan Tk. Balai
Satuan Ukur dan Jenis
Keluaran
: 1. 84 Ha
2. 12 Ha
3. 9 Ha
4. 1 kali
5. 3 kali
Volume : 1. 84 Ha (310,8 ton)
2. 12 Ha (12 ton)
3. 9 Ha (9 ton)
4. 1 kali
5. 3 kali
A. Latar Belakang1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
1).UUD 1945; 2) UU No.17 Tahun 2013 Tentang keuangan Negara; 3) Permentan
No.61/Pernentan/ OT.140/10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata Kerja
Kementrian; 4) Peraturan presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang
dan Jasa Pemerintah; 5) Permentan No.02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang
Produksi Benih, sertifikasi dan peredaran benih, 6) Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor : 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
KAK
KerangkaAcuanKerja
KAK Tanaman Pangan BBTPH Wilayah Banyumas 2
Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
7) Program Kerja Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah
Banyumas tahun 2020.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bahwa Balai Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kelas A mempunyai tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan
tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di
bidang benih tanaman pangan dan hortikultura.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis melaksanakan
fungsi:
a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang bidang benih tanaman
pangan dan benih hortikultura.
b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang bidang benih
tanaman pangan dan benih hortikultura.
c. evaluasi dan pelaporan di bidang benih tanaman pangan dan benih
hortikultura.
d. pengelolaan ketatausahaan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
2. Gambaran UmumBenih adalah salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan
produksi pertanian. Dalam upaya pengembangan agribisnis baik dalam skala
lokal, regional maupun nasional, penyediaan benih bermutu tinggi dan
bersertifikat adalah hal yang menjadi kebutuhan yang krusial untuk lebih
menjamin kepastian produksi, melalui perbanyakan dan pengembangan varietas-
varietas unggulan yang sudah teruji yang dilakukan Lembaga-lembaga Penelitian
Nasional.
Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menerapkan otonomi daerah di
bidang perbenihan, maka untuk pengadaan dan penyaluran Benih sepenuhnya
telah diserahkan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu
dalam upaya pemenuhan kebutuhan benih/bibit di Jawa Tengah, Pemerintah
KAK
KerangkaAcuanKerja
KAK Tanaman Pangan BBTPH Wilayah Banyumas 3
Provinsi Jawa Tengah membentuk Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
(BBTPH) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Tugas dari Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah.
Sesuai tugas pokok dan fungsi Balai Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura, Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah
Banyumas menjadi sangat esensial sebagai langkah kongkrit Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dalam menyediakan dan menyalurkan tanaman pangan di Wilayah
Banyumas.
3. Tujuana. Memenuhi Kebutuhan bibit/benih tanaman pangan yang bermutu dan
bersertifikat di Wilayah Banyumas;
b. Mendorong peningkatan peran masyarakat petani dalam pengembangan
agribisnis melalui temu usaha dan pameran produk-produk unggulan.
4. SasaranKegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas
memiliki sasaran penangkar dan pelaku usaha benih padi, palawija di wilayah
Banyumas secara khusus dan petani secara umum.
B. Penerima ManfaatPenerima Manfaat dari Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman
Pangan Wilayah Banyumas adalah petani dan masyarakat umum di Wilayah Jawa
Tengah.
C. Strategi Pencapaian Keluaran1. Metode Pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas,
terdiri dari perbanyakan benih padi, kacang tanah dan kedelai serta kegiatan
sosialisasi yang meliputi temu usaha, pameran dan pertemuan perbenihan.
2. Lokasi KegiatanKegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas
akan dilaksanakan di 6 (enam) Kebun Benih di lingkup Balai Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas sebagai berikut :
1. Perbanyakan benih padi
- Kelas BS – BD dilaksanakan di KB Maos 4 Ha
KAK
KerangkaAcuanKerja
KAK Tanaman Pangan BBTPH Wilayah Banyumas 4
- Kelas BD - BP dilaksanakan di KB Maos 16 Ha, KB Gamer 24 Ha, KB
Petarukan 20 Ha, Bojongsari 13 Ha dan KB Kramat 7 Ha.
2. Perbanyakan benih kacang tanah
- Kelas BS – BD dilaksanakan di KB Harjosari 2 Ha
- Kelas BD – BP dilaksanakan di KB Harjosari 10 Ha
3. Perbanyakan benih kedelai
- Kelas BS – BD dilaksanakan di KB Kalicacing 1 Ha
- Kelas BD – BP dilaksanakan di KB Kalicacing 6 Ha, Bojongsari 2 Ha.
4. Partisipasi pameran sebanyak 1 kali
5. Temu Usaha Perbenihan sebanyak 1 kali
6. Pertemuan perbenihan sebanyak 3 kali
7. Kegiatan pengadaan barang/jasa untuk mendukung pengembangan benih
tanaman pangan yang meliputi:
a. Pengadaan kendaraan bermotor roda tiga sebanyak 3 unit
b. Pengadaan Hand traktor sebanyak 2 unit
c. Pengadaan Cultivator sebanyak 2 unit
d. Pengadaan pallet sebanyak 40 paket
e. Pengadaan hand sprayer sebanyak 30 buah
f. Pengadaan mesin potong rumput sebanyak 4 unit
g. Pembuatan Jalan Usaha Tani KB. Petarukan sebanyak 1 paket
h. Penataan jaringan Irigasi Kalicacing sebanyak 1 paket
i. Penataan jaringan Irigasi Petarukan sebanyak 1 paket
j. Perbaikan Drainase Maos sebanyak 1 paket
k. Pipanisasi KB Harjosari sebanyak 1 paket
l. Penataan Jaringan Irigasi Bojongsari sebanyak 1 paket
m.Pemeliharaan Lantai Jemur KB Bojongsari sebanyak 1 paket
n. Pemeliharaan Lantai Jemur KB Maos sebanyak 1 paket
3. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan1) Tahapan Pelaksanaan
Tahapan Pelaksanaan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan
Wilayah Banyumas meliputi :
a) Tahap Perencanaan
b) Tahap Pelaksanaan
KAK
KerangkaAcuanKerja
KAK Tanaman Pangan BBTPH Wilayah Banyumas 5
c) Tahap Pelaporan/Evaluasi
Khusus untuk kegiatan pengadaan barang/jasa beberapa tahapan yang harus
dilalui yaitu:
a. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.
b. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
c. Membuat perintah pengadaan yang memuat spesifikasi teknis.
d. Pelaksanaan proses pengadaan.
Ada 3 cara yang digunakan dalam melaksanakan proses pengadaan yaitu:
1. e purchasing untuk pengadaan barang yang sudah tersedia di ecatalog.
2. Pengadaan langsung untuk paket pengadaan paling banyak senilai Rp.
200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
3. Pelelangan, baik umum maupun sederhana untuk paket pengadaan
paling sedikit senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
e. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ketiga.
f. Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan oleh pejabat pembuat
komitmen.
2) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas
akan dilaksanakan mulai Januari sampai dengan Desember 2020 dengan
rincian sebagai berikut:
No KegiatanBulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Perbanyakan Benih Padi
2 Perbanyakan Benih Kacang
Tanah
3 Perbanyakan Benih Kedelai
4 Temu Usaha Perbenihan
5 Pertemuan Perbenihan Tk.Balai
6 Pengadaan kendaraan
KAK
KerangkaAcuanKerja
KAK Tanaman Pangan BBTPH Wilayah Banyumas 6
No KegiatanBulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
bermotor roda tiga sebanyak
3 unit
7 Pengadaan Hand traktor
sebanyak 2 unit
8 Pengadaan Cultivator
sebanyak 2 unit
9 Pengadaan pallet sebanyak
40 paket
10 Pengadaan hand sprayer
sebanyak 30 buah
11 Pengadaan mesin potong
rumput sebanyak 4 unit
12 Pembuatan Jalan Usaha Tani
KB. Petarukan sebanyak 1
paket
13 Penataan jaringan Irigasi
Kalicacing sebanyak 1 paket
14 Penataan jaringan Irigasi
Petarukan sebanyak 1 paket
15 Perbaikan Drainase Maos
sebanyak 1 paket
16 Pipanisasi KB Harjosari
sebanyak 1 paket
17 Penataan Jaringan Irigasi
Bojongsari sebanyak 1 paket
18 Pemeliharaan Lantai Jemur
KB Bojongsari sebanyak 1
paket
19 Pemeliharaan Lantai Jemur
KB Maos sebanyak 1 paket
KAK
KerangkaAcuanKerja
KAK Tanaman Pangan BBTPH Wilayah Banyumas 7
D. Waktu Pencapaian KeluaranKegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas
diharapkan memberikan keluaran berupa benih padi, kedelai, kacang tanah, prinsip
tepat waktu, jumlah, varietas, kelas, lokasi, dan harga.
Selain keluaran berupa benih, diharapkan melalui kegiatan ini tercapai
kesadaran yang baik dari petani akan pentingnya benih bermutu dan tercipta sistem
perbenihan yang mapan di wilayah Banyumas. Waktu yang diperlukan dalam
pelaksanaan kegiatan ini adalah satu tahun anggaran, yaitu pada tahun 2020.
E. Biaya Yang DiperlukanKegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas
dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 melalui Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah UPT Balai Benih Tanaman
Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas sebesar 3.750.000.000 (Tiga Milyar
Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
Demikian Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) ini dibuat sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan
Wilayah Banyumas Tahun 2020.
Purwokerto, 6 Mei 2019
KEPALA BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA WILAYAH BANYUMAS
Ir. ASIH SUCIATI, MP
NIP. 19680727 199503 2 005
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 1
Program : Program Pengembangan Agribisnis
3.03.15.
Hasil : Mendukung peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan yang berkelanjutanMendukung
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Peningkatan Produksi Padi
3.03.15.025.
Sub Kegiatan : Pengembangan Padi Gogo, Pengembangan Padi Salinitas, Pengembangan Padi Rawa, Pengembangan Padi Hibrida dan Mina Padi
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Padi Gogo 2.500 Ha, Padi Salinitas 500 Ha, Padi Rawa 500 Ha, Padi Hibrida 500 Ha dan Mina Padi 500 Ha
Volume : 4.500 Ha
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang
Peubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Untuk Struktur Organisasi UPT berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan. Bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan
Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas melaksanakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina
usaha;
4. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan
fungsinya;
Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang padi, jagung dan serealia lainnya dan aneka kacang dan
umbi.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Budidaya Tanaman Pangan
mempunyai fungsi:
1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi;
2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang jagung dan serealia lainnya;
3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aneka kacang dan umbi; dan
4) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.
2. Gambaran Umum
Pembangunan tanaman pangan merupakan upaya yang berkelanjutan. Tujuan
dan sasaran pembangunan dapat direalisasikan dengan penyusunan suatu
rencana pembangunan yang akurat dan realistis dengan mengacu kepada hasil-
hasil yang telah dicapai, potensi sumberdaya pembangunan yang dimiliki saat
ini serta peluang pada masa mendatang disetiap daerah.
Peningkatan produktivitas tanaman pangan ditempuh dengan cara memproduksi
benih tanaman pangan varietas-varietas unggul yang mempunyai sifat antara
lain berproduksi tinggi, umur genjah serta repossif terhadap pemupukan dan
tahan terhadap hama dan penyakit dan disukai dipasaran, penerapan teknologi
tepat guna yang dilaksanakan secara terpadu dan terarah. Kegiatan perbenihan
ditujukan untuk meningkatkan kinerja para pelaku sistem perbenihan dalam
memproduksi benih unggul bermutu untuk menunjang program agribisnis.
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 3
Program perbenihan tanaman pangan dalam mendukung kecukupan dan
ketersediaan benih ditempuh melalui penumbuhan penangkar benih tanaman
pangan yaitu penangkar benih padi dan palawija baik secara perorangan
maupun kelompok. Penyaluran dan penjualan benih dapat diupayakan dengan
menjalin kerjasama dengan pihak swasta atau BUMN.
Sejalan dengan pengembangan sentra produksi di Jawa Tengah, maka
pengembangan benih tanaman pangan selama ini cukup menggembirakan.
Usaha peningkatan produksi tanaman pangan (padi dan palawija) melalui
intensifikasi maupun diversifikasi dapat memberikan hasil yang maksimal. Benih
sebagai sarana produksi dan merupakan faktor penentu produksi dapat
disediakan dalam jumlah, jenis, mutu, varietas, lokasi dan harga yang tepat serta
terjangkau petani dan masyarakat pengguna benih.
Sebagai komponen teknologi usahatani, varietas unggul telah terbukti
keandalannya dalam meningkatkan produksi tanaman pangan. Di Indonesia
hingga saat ini telah dilepas lebih dari 170 varietas unggul padi, sebagian besar
dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian.
Varietas unggul yang telah berkembang dikalangan petani saat ini seperti IR 64,
membramo, Sintanur dan Ciherang memiliki perakaran yang dangkal, sehingga
kurang toleran terhadap kekeringan, selain itu varietas unggul tipe baru juga
memiliki banyak anakan tetapi tidak semuanya produktif dan tanaman relatif
mudah rebah karena batangnya kurang kokoh.
Tanaman padi dengan kemampuan fotosintesis yang lebih tinggi akan
menghasilkan gabah yang lebih bernas dan banyak.
Dengan jumlah gabah 300 butir per malai, VUTB diharapkan mampu berproduksi
10-20 % lebih tinggi dibanding dibanding
varietas unggul baru yang mempunyai jumlah gabah 120-150 butir per malai.
3. Tujuan
1. Meningkatkan minat petani di Jawa Tengah untuk berusahatani tanaman
pangan padi hibrida dan gogo sekaligus meningkatkan kesejahteraanya.
3. Pemberdayaan petani dalam usahatani sehingga didapat efisiensi biaya
usahatani
4. Sasaran
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 4
1. Petani/kelompok tani yang mau melaksanakan kegiatan Pengembangan Padi
Hibrida, Padi Gogo, Padi Salinitas, Padi Rawa dan Mina Padi di lokasi
kegiatan;
2. Terwujudnya pemberdayaan petani dalam berusahatani ;
3. Melestarikan lingkungan hidup.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat pada kegiatan ini adalahpelaku usaha / petani/ / petugas kelompok
tani tanaman
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola dan pengadaan
oleh pihak ketiga dalam bentuk barang yang diserahkan kepada kelompok tani
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.
1) Tahapan Pelaksanaan
I. Persiapan : membuat juklak/juknis, Identifikasi, verifikasi dan penetapan petani/lokasi
II. Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan
II. Pembinaan/Monitoring : Memantau pelaksanaan tersalurnya fasilitasi bantuan dan perkembangannya di lapangan
IV. Pelaporan : Pembuatan Laporan
2) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pembinaan
Monev
Pelaporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 5
Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pengembangan Padi di Jawa
Tengah selama 12 bulan sejak Januari hingga Desember 2020
E. Biaya Yang Diperlukan
Kegiatan Peningkatan Produksi Padi dengan total biaya sebesar Rp 3.500.000.000,-
(Tiga milyar lima ratus juta rupiah ).
Ungaran,
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN
Ir. SARJANANTO,MM
NIP. 19640512 199003 1 010
KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN HORTIKULTURA
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
(BBTPH) WILAYAH SURAKARTA) TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
2
Program : 3.03.15 - Pengembangan Agribisnis
Hasil : 1. Meningkatnya perbanyakan benih kultur jaringan
2. Meningkatnya perbanyakan benih sayuran
3. Meningkatnya perbanyakan benih buah-buahan
4. Tersedianya bangunan gudang di Kaloran
5. Tersedia jaringan irigasi di kebun benih Pendem.
6. Terlaksananya pameran promosi buah
7. Terlaksananya surveyland SNI ISO 17025:2008
Organisasi :Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : 3.03.15.042 - Pengembangan Perbenihan Tanaman
Hortikulutura Wilayah Surakarta
Sub Kegiatan : -
Indikator Kinerja/ : 1. Meningkatkan ketersediaan benih kultur jaringan
Target Kerja 2. Meningkatkan ketersediaan benih sayuran
3. Meningkatnya ketersediaan benih buah-buahan
Satuan Ukur dan Jenis
Keluaran :- Tersedianya benih planlet kentang 5.000 botol dan
Planlet pisang 60 unit
- Tersedianya benih bawang merah 5.000 kg
- Tersedianya benih kentang G0 155.000 knoll
- Tersedianya benih kentang G1 450.000 knoll
- Tersedianya benih kentang G2 49.000 kg
- Tersedianya benih tanaman aneka buah 8.000 batang
- Terpeliharanya Blok Produksi dan Blok Pohon Induk
tanaman Buah-buahan di BBTPH Wilayah Surakarta
- Tertanamnya Blok Produksi Buah-buahan seluas 1 ha
3
- Terlaksananya pembangunan gudang di KBTPH
Kaloran
- Terlaksananya pembuatan jaringan irigasi di KBTPH
Pendem
- Terlaksananya perbaikan bangunan screen house di
KBTPH KLedung
A. Latar belakang
1. Dasar Hukum :
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah.
– Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Tengah ( Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92).
2. Gambaran Umum
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Surakarta
merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pertanian Tanaman dan Perkebunan
Provinsi Jawa tengah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dibidang benih
tanaman pangan dan hortukultura.
BBTPH Wilayah Surakarta khususnya Hortikultura mengelola 8 kebun
Benih, yaitu 7 Kebun Benih buah , Hortikultura dan 1 Kebun benih Sayur..
4
Kegiatan yang dilaksanakan di 8 kebun benih hortikultura berbeda-beda sesuai
karakteristik masing-masing kebun. KBTPH Pendem bertugas melaksanakan
kegiatan perbanyakan benih durian dan pemeliharaan Blok Produksi Durian,
KBTPH Kaloran khusus pemeliharaan Blok Produksi Durian, KBTPH Tejomantri,
KBTPH Tohudan dan KBTPH hampir sama komoditas yang dikelola, yaitu
perbanyakan benih buah-buahan berbagai komoditas seperti mangga, lengkeng,
KBTPH Payaman ada tugas tambahan pemeliharaan Blok Produksi pisang dan
perbanyakan benih buah-buahan, KBTPH Tawangmangu produksi benih bawang
merah dan pemeliharaan tanaman hias, KBTPH Kledung bertugas memproduksi
benih kentang berbagai kelas (planlet, G0, G1 dan G2) sedangkan KBTPH
Salaman khusus bertugas memproduksi benih pisang dengan tehnik kultur
jaringan/ kuljar dan pemeliharaan blok produksi pisang.
KBTPH Kledung mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai institusi
penyedia benih kentang berkualitas tinggi dari planlet, G0,G1 dan G2, pelayanan
informasi perbenihan, tempat pengujian, percontohan dan tempat pelatihan
budidaya kentang.
Untuk melaksanakan perbanyakan benih kentang tersebut KBTPH
Kledung mempunyai 1 Laboratorium kultur jaringan untuk memproduksi benih
kentang kelas planlet, 1 SHP untuk memproduksi benih kentang kelas G0, 5 SHP
untuk memproduksi benih kentang kelas G1 dan 1 SHP khusus aeropnik untuk
memproduksi benih kentang kelas G1. dan 7 Ha lahan untuk memproduksi benih
kentang kelas G2.
Kondisi screen house untuk melaksanakan kegiatan perbanyakan
benih kentang kelas G0 dan G1 rusak sedang sehingga perlu dilakukan
perbaikan bangunan screen house agar bisa memenuhi syarat untuk melakukan
kegiatan perbanyakan benih. Atap sudah kusam dan berjamur sehingga sinar
5
matahari yang masuk terbatas. Sehingga diharapkan dengan dilaksanakannya
kegiatan perbaikan screen house ini akan dapat meningkatkan ketersediaan benih
sumber kentang.
KBTPH Kaloran merupakan kebun yang punya potensi yang cukup besar
untuk dikembangkan karena luasannya yang mencapai 19 Ha. Akan tetapi karena
lokasinya yang agak terpencil dengan topografi yang berbukit dan sulitnya sumber
air maka akan lebih cocok dikembangkan sebagai kebun produksi maupun pohon
induk buah-buahan tahunan.
Sejak tahun 2014 telah dikembangkan pohon produksi durian varietas
montong dan kani seluas 2 Ha dengan pertumbuhan yang cukup baik. Pada
tahun 2017 ini ditanam lagi penanaman pohon produksi durian variaetas Kromo
Banyumas seluas 2 Ha.
Saat ini, Blok Produksi Durian variets Montong dan Kani sudah mulai
berbuah, sedangkan KBTPH Kaloran tidak mempunyai tempat khusus untuk
menyimpan buah-buahan tersebut. Jadi perlu kiranya dibuatkan bangunan gudang
untuk menyimpan hasil panen sekaligus bisa digunakan untuk gudang saprodi
atau keperluan penyimpanan lain.
Seperti halnya KBTPH Kaloran, KBTPH Pendem juga mempunyai Blok
Produksi Buah Durian, bahkan lebih luas, yaitu seluas 7 ha. Kendala yang
dihadapi KBTPH Pendem dengan kebun yang sedemikian luas adalah
penyiraman. Untuk itu perlu dibuatkan jaringan irigasi yang langsung bisa untuk
melaksanakan kegiatan penyiraman ke masing-masing tanaman. Sehingga
diharapkan, jika jaringan irigasi sudah dibuat, maka kebutuhan tanaman akan air
lebih terjamin dan nantinya akan dapat meningkatkan produksi buahnya.
6
3. Tujuan
a. Dalam rangka peningkatan penyediaan benih tanaman hortikultura
bermutu tinggi dan ketersediaan benih buah dan sayur.
b. Meningkatkan penyediaan benih sumber bermutu terutama kelas G1
yang dapat dimanfaatkan para produsen benih kentang.
c. Terdapatnya kebun percontohan durian yang baik bagi para petani
sekaligus meningkatkan ketersedian buah durian berkualitas dalam
rangka mendukung kampanye pemerintah dalam rangka meningkatkan
kencintaan akan buah-buahan unggulan
4. SASARAN :
Dari arah kebijakan diharapkan bisa memenuhi sasaran sebagai berikut :
a. Tersedianya benih tanaman hortikultura bermutu bagi petani dan
masyarakat pada umumnya
b. Tersedianya benih sumber kentang kelas G1 bersertifikat secara
berkelanjutan guna mendukung program swasembada benih kentang.
c. Tersedianya Kebun percontohan durian yang baik bagi para
petani/masyarakat.
B. Penerima Manfaat
Kebun benih – kebun benih di lingkup BBTPH Wilayah Surkarta, Produsen
Benih dan masyarakat pada umumnya.
7
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode pelaksanaan
a. Perbanyakan benih sayur dan buah dilaksanakan secara swakelola
b. Pengadaan pembuatan bangiunan gudang kebun secara
Pengadaan Langsung
1. Jasa konsultasi perencanaan 1 paket
2. Jasa konsultasi pengawasan 1 paket
3. Fisik konstruksi 1 paket
4. Pengelolaan kegiatan sarpras 1 paket
c. Pengadaan pembuatan jaringan irigasi secara Pengadaan Langsung.
1. Jasa konsultasi perencanaan 1 paket
2. Jasa konsultasi pengawasan 1 paket
3. Fisik konstruksi 1 paket
4. Pengelolaan kegiatan sarpras 1 paket
d. Pengadaan perbaikan Screen House untuk benih sumber kentang
secara Pengadaan langsung.
1. Jasa konsultasi perencanaan 1 paket
2. Jasa konsultasi pengawasan 1 paket
3. Fisik konstruksi 1 paket
4. Pengelolaan kegiatan sarpras 1 paket
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
1. Tahapan Pelaksanaan : Perencaaan, Pelaksanaan dan
Pengawasan.
8
2. Waktu pelaksanaan
Kegiatan
BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KET.
Persiapan
Pelaksanaan
Monev
Pelaporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran : semua kegiatan perbenihan hortikultura
menjelang berakhirnya tahun anggaran setelah dilaksanakan monitoring dan
evaluasi diharapkan selesai sesuai dengan rencana jadwal kegiatan.
E. Biaya Yang Diperlukan
No
KEGIATAN
JUMLAH
Perbanyakan Benih kultur jaringan
1. Perbanyakan benih kentang plantlet
- Upah tenaga kerja 28.000.000
-ATK 1.271.550
-Benih inti kentang plantlet 7.500.000
-Bahan kimia dan Pupuk 29.200.000
-Belanja Peralatan Kerja 840.000
-Belanja penggandaan/fotocopy 75.000
9
-Paket pengiriman 1.500.000
Perjalanan dinas dlm Daerah 3.642.000
JUMLAH : 72.028.550
Perbanyakan Benih Pisang Plantlet
-upah tenaga kerja 145.530.000
-Pengisian tabung gas elpiji 6.240.000
-Belanja bahan kimia dan pupuk 97.131.450
-Belanja Peralatan Kerja 14.070.000
-Surveilen ISO 17025:2008 15.000.000
JUMLAH : 277.971.450
2 Perbanyakan benih sumber kentang
- Upah tenaga kerja 128.520.000
-Belanja bahan kimia dan pupuk 146.091.000
-Belanja Peralatan Kerja 54.305.000
-Belanja Cetak label 372.000
-Surveilen ISO 17025:2008 15.000.000
JUMLAH : 344.288.000
10
3. Perbanyakan benih Sayuran
-Upah tenaga kerja 182.420.000
-ATK 18.509.250
-operasional bahan bakar 9,130.000
- Benih bawang merah 60.000.000
-Belanja bahan kimia dan pupuk 89.735.000
-Belanja Peralatan Kerja 110.550.000
-Belanja Cetak Label 2.148.000
-Belanja Penggandaan/fotocopy 300.000
-Perjln, dinas dlm daerah 112.169.750
Pertemuan Nasional dan Pembelajaran ke
Sumber Teknologi
81.800.000
-Perjln.dinas Luar daerah (delegasi
legalitas)
18.950.000
JUMLAH : 685.712.000
4. Perbanyakan benih Tanaman Buah
-Upah tenaga kerja 96.390.000
-ATK 14.147.000
-Operasional bahan bakar 29.700.000
11
-Bahan pameran promosi 10.000.000
-benih durian 3.450.000
-Zailing jambu air 3.500.000
-Zailing Kelengkeng 11.200.000
-Belanja bahan kimia dan pupuk 33.519.000
-Belanja Peralatan Kerja 19.595.000
-Belanja cetak label 1.200.000
-Belanja cetak label 10.500.000
-Belanja penggandaan/fotocopy 430.000
-Perjln.dinas dalam daerah 183.955.000
JUMLAH : 417.586.500
5. Pemeliharaan dan Penanaman Pohon
Induk
-upah tenaga kerja 21.210.000
-Belanja bahan kimia dan pupuk 62.639.000
JUMLAH : 83.849.000
6. Pemeliharaan blok Produksi
-upah tenaga kerja 220.360.000
-Belanja bahan kimia dan pupuk 218.492.000
-Belanja Peralatan Kerja 712.500
12
JUMLAH : 439.564.500
BELANJA MODAL
Perbanyakan benih Tanaman Buah
-AC ( 1 Unit ) 4.000.000
-Pembuatan gudang kebun 620.000.000
-pengadaan jaringan Irigasi 125.000.000
-Perbaikan Screen House benih kentang 570.000.000
JUMLAH : 1.319.000.000
TOTAL : 3.640.000.000
F.BIAYA YANG DIPERLUKAN
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Surakarta
dengan total sebesar Rp.3.640.000.000,- ( Tiga milyar enam ratus empat puluh
juta rupiah ).
13
PENUTUP
Keberhasilan suatu program sangat bergantung pada komitmen serta
kesungguhan pihak pihak yang berkompeten dalam melaksanakan dan
mempertanggung jawabkan setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas
dan fungsinya. Dengan terpenuhinya target serta tujuan tersedianya benih
hortikultura yang meliputi enam tepat yakni tepat jenis, tepat varietas, tepat jumlah,
tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat harga, maka terciptalah sistem perbenihan yang
mandiri dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan dan kebun
percontohan produksi buah durian.
Melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Benih Tanaman Pangan Dan
Hortikultura Wilayah Surakarta, dengan mengemban amanah program
pengembangan perbenihan komoditas kentang dan produksi buah buahan dan sayur
yang bermutu baik sesuai harapan petani ataupun masyarakat.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi dan mengabulkan asa kita
bersama dalam melaksanakan kelancaran tugasnya.
14
15
16
17
18
19
20
KAK
KerangkaAcuanKerja
BBTPH Wilayah Banyumas 1
Program : Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian
dan Keuangan Perangkat Daerah
3.03.3.03.01.01
Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
Perkantoran Perangkat Daerah
3.03.3.03.01.01.005
Tahun Anggaran : 2020
Indikator Kinerja : Terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan dan tenaga
keamanan
Satuan Ukur dan Jenis
Keluaran
: Jumlah bulan pelayanan
Volume : 12 bulan pelayanan
A. Latar Belakang1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bahwa Balai Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kelas A mempunyai tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan
tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di
bidang benih tanaman pangan dan hortikultura.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis melaksanakan
fungsi:
a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang bidang benih tanaman
pangan dan benih hortikultura.
b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang bidang benih
tanaman pangan dan benih hortikultura.
c. evaluasi dan pelaporan di bidang benih tanaman pangan dan benih
hortikultura.
d. pengelolaan ketatausahaan; dan
KAK
KerangkaAcuanKerja
BBTPH Wilayah Banyumas 2
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
2. Gambaran Umum
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas merupakan
salah satu Unit Pelaksana Teknis yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki beberapa program kerja dan
sasaran strategis dalam penyediaan benih unggul untuk komoditas tanaman
pangan maupun hortikultura. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran
strategis dimaksud, BBTPH Wilayah Banyumas didukung dengan beberapa
kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha
BBTPH Wilayah Banyumas. Program penunjang yang dikelola oleh Sub Bagian
Tata Usaha adalah Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat 12
(dua belas) kegiatan. Dengan terlaksananya program ini diharapkan seluruh
kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang
dilaksanakan di seksi maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif, dan
efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek
efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsinya. Salah satu bagian dari program tersebut adalah Kegiatan Penyediaan
Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah.
3. TujuanTujuan dilaksanakannya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah adalah untuk memfasilitasi kebutuhan
kebersihan dan keamanan lingkungan kantor, baik di dalam maupun di luar
ruangan.
4. SasaranSasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah terwujudnya
lingkongan kantor yang bersih, nyaman dan aman sehigga semua
karyawan/pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.
KAK
KerangkaAcuanKerja
BBTPH Wilayah Banyumas 3
B. Penerima ManfaatDalam pelaksanaan kegiatan ini, penerima manfaat dari kegiatan ini adalah
semua pegawai/karyawan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah
Banyumas.
C. Strategi Pencapaian Keluaran1. Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan cara pengadaan
langsung kepada perusahaan penyedia jasa kebersihan dan tenaga keamanan.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan1) Tahapan Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi :
a. Persiapan
b. Pelaksanaan kegiatan
c. Pertanggungjawaban kegiatan
d. Monitoring dan evaluasi
2) Waktu Pelaksanaan
KegiatanBulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pertanggungjawaban kegiatan
Monitoring dan evaluasi
D. Waktu Pencapaian KeluaranWaktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah 1 (satu) tahun anggaran
yaitu pada tahun 2020.
E. Biaya Yang DiperlukanKebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah adalah sebesar Rp.
135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah).
KAK
KerangkaAcuanKerja
BBTPH Wilayah Banyumas 4
Demikian Kerangka Acuan Kerja Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
Perangkat Daerah ini disusun untuk dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan
kegiatan.
Purwokerto, April 2019
KEPALA BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA WILAYAH BANYUMAS
Ir. ASIH SUCIATI, MP
NIP. 19680727 199503 2 005
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 1
Program : Program PengembanganAgribisnis
3.02.3.02.01.01
Hasil : Tersusunya Dokumen Master Plan Pertanian Jawa Tengah
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.03.3.03.01.02.0001
Sub Kegiatan : Penyusunan master plan 3.03.3.03.01.02.0001
Indikator Kinerja : Dokumen Master Plan Pertanian
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Buku Master Plan Pertanian Jawa Tengah
Volume : 1 paket
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah. Bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan
bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
Daerah.
Dalam melaksankan tugas tersebut, Dinas melaksanakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman
pangan, hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina
usaha.
d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan
fungsinya.
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2
Kegiatan Pembangunan Pertanian dalam pelaksanaannya dilakukan Dinas
Pertanian dan Perkebunan Proivinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian. Tugas tersebut meliputi :
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis
b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya Pertanian
dan Perkebunan kabupaten/kota
d. Menyiapkan bahan pola produksi Pertanian dan Perkebunan kabupaten/kota
e. Menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi
Pertanian dan Perkebunan kabupaten/kota
2. Gambaran Umum
Pembangunan Pertanian memiliki peranan yang cukup penting dan strategis
dalam pembangunan nasional dan regional meliputi: peningkatan ketahanan
pangan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber
pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional.
Meskipun demikian pembangunan pertanian masih menghadapi beberapa
tantangan seperti terjadinya fluktuasi harga komoditas pangan strategis
Pengembangan Pertanian dan Perkebunan sangat potensial sebagai sumber
penghasilan bagi petani, pengelola, kelompok, daerah penghasil, bahkan mampu
dimanfaatkan sebagai sumber devisa di Indonesia. Potensi usaha agribisnis
Pertanian dan Perkebunan antara lain didukung dengan kekayaan sumberdaya
genetik, kesesuaian agroklimat, ketersediaan pedoman budidaya yang baik dan
benar, sumberdaya manusia, ketersediaan lahan dan air serta akses pasar baik ke
pasar lokal maupun pasar modern dan ekspor.
Sifat pasar yang terbuka dan kompetitif menuntut petani untuk selalu tanggap
dengan indikasi-indikasi yang dapat melemahkan maupun menguntungkan
usahataninya. Secara individual petani dengan tingkat pendidikan yang rendah dan
kemampuan yang lemah tidak akan mampu merespon pasar dengan tindakan
profesional. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk memfasilitasi kesenjangan
yang terjadi didalam lingkungan petani, sehingga terjadi sinergi antara kelemahan
petani dengan kelebihan pihak ketiga, terutama dalam penyediaan benih.
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 3
Penyusunan Masterplan Pertanian sebagai arah menetukan kebijakan
Pembangunan Pertanian Jawa Tengah didukung dengan komponen kegiatan :
Pengumpulan data (minimal di 35 lokasi kabupaten/kota)
Analisa data
Finalisasi data
Workshop
Cetak buku Masterplan Pertanian
1. Tujuan
a. Menyusun Masterplan Komoditas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah
b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi komoditas Pertanian
dan Perkebunan yang berkelanjutan.
2. Sasaran
Tersusunnya Masterplan komoditas Utama Pertanian dan Perkebunan Jawa
Tengah
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah lembaga pengambil kebijakan/institusi
terkait, pelaku usaha / petani/ petugas Pertanian
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan cara pengadaan oleh pihak ketiga
dalam bentuk jasa yang hasilnya dokumen yang diserahkan kepada Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 4
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.
1) Tahapan Pelaksanaan
I. Persiapan : Persiapan/Rencana Pengadaan Pekerjaan
II. Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan
III. Pelaporan : Pembuatan Laporan
2) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pelaporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran
Keluaran kegiatan ini adalah tersusunnya Masterplan Pertanian di Jawa Tengah
selama 6 bulan sejak persiapan sampai pelaksanaan dari Bulan Juli hingga November
2019.
E. Biaya Yang Diperlukan
Kegiatan Penyusunan Masterplan Pertanian di Jawa Tengah dengan total biaya
sebesar Rp 200.000.000,-. (Dua ratus juta rupiah).
Ungaran, Juli 2019
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SITI KHODIJAH, SH.MM NIP.106909181990032003
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
1
Urusan Pemerintahan : 3.02. Pertanian
Organisasi : 3.02.01.02. Bidang Prasarana dan Sarana
Program : 3.02.01.02.01.01. Program Pengembangan Agribisnis
Kegiatan : 3.02.01.02.01.01.0056.
Peningkaran Sarana dan Prasarana Pertanian dan
Perkebunan
Lokasi Kegiatan : 35 Kabupaten/Kota dan Provinsi
Indikator Kinerja :
1. Terlaksananya Pertemuan sosialisasi dan evaluasi kegiatan AUTP tingkat kabupaten
sejumlah 20 kali.
2. Terlaksananya Pertemuan Realokasi Pupuk bersubsidi Tingkat Provinsi sebanyak 3
4. Terlaksananya Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi AUTP tingkat kabupaten untuk 20
kabupaten sebanyak 2 kali.
5. Terlaksananya pertemuan Updating Data Asuransi Usaha Tani Padi tingkat provinsi
untuk 20 kabupaten.
6. Terlaksananya Pertemuan Akses Perkreditan untuk pembiayaan pertanian
7. Tersajinya laporan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pertanian dan Perkebunan untuk Tahun Anggaran 2020.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran = Paket/unit, 1 (satu) tahun, hektar,Volume :
- Terlaksananya pengadaan ATK = 1 tahun
- Pertemuan/Pelatihan = 6 (enam) kali
- Perjalanan dinas = 1 tahun
- Bantuan Alsin APPO = 16 Unit
- Premi AUTP = 35.000 ha
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
2
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
- Undang-undang RI Nomor 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
Petani
- Permentan Nomor 40/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian
- Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
Rakyat
- Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani
- PeraturanPresiden No. 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi
Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011;
- Perturan Menteri Keuangan Nomor : 68/PMK.02/2016 tentang Tatacara
Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban
Subsidi Pupuk.
- Permendag No. 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- Peraturan Menteri Pertanian Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi
untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019.
- Surat Keputusan Kepala Distanbun Provinsi Jawa Tengah Tentang Alokasi
dan Harga Eceran Tertinggi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) dan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 Nomor 76) menyatakan bahwa “Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, pada Bidang Prasarana dan Sarana dalam
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
3
pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pupuk dan pembiayaan., dengan
fungsi : penyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kenijakan, evaluyasi dan pelaporan di bidang pupuk dan pembiayaan, dengan
salah satu tugasnya adalah : menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan
teknis di bidang pupuk dan pembiayaan serta menyiapkan bahan evaluasi dan
pelaporan di Bidang Pupuk dan pembiayaan.
2. Gambaran Umum
Permintaan akan pangan yang merupakan kebutuhan mendasar bagi
penduduk akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk
serta semakin sempitnya lahan pertanian akibat berbagai kepentingan, utamanya
di pulau Jawa, oleh karena itu diperlukan strategi dalam perencanaan pencapaian
ketahanan pangan nasional dengan didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan
peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.
Ketergantungan akan kebutuhan pokok pangan bagi masyarakat pada
beras mengharuskan pemerintah untuk tetap memprioritaskan peningkatan
produksi padi dengann berbagai upaya. Dengan mengandalkan lahan sawah
yang ada saat ini, maka selain menggunakan varietas unggul, penggunaan pupuk
yang tepat menjadi salah satu faktor utama untuk mendorong peningkatan
produksi pertanian.
Efektifitas penggunaan pupuk diarahkan pada penerapan pemupukan
berimbang dan organik sesuai rekomendasi spesifik lokasi atau standart teknis
penggunaan pupuk yang dianjurkan. Dalam penerapan pemupukan berimbang
perlu didukung dengan eksesibilitas dalam memperoleh pupuk dengan harga
yang terjangkau.
Pemerintah memfasiltasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor
pertanian guna menjamin ketersediaan pupuk dengan Harga Eceran Tertinggi
(HET) yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan petani dapat menerapkan
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
4
pemupukan berimbang guna mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan
produksi pertanian sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, kwalitas dan
kehidupan petani akan lebih baik.
Pupuk bersubsidi disalurkan bagi petani yang melakukan usaha tani sub
sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura dan sub
sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 ( dua ) hektar setiap musim tanam;
serta petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim
tanam.
Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan melalui
penugasan PT. Pupuk Indonesia ( Persero ), sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan
penyaluyran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.
Implementasi peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011 tentang Perubahan
atas Parturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan Pupuk
Bersubsidi sebagai Barang dalam pengawasan dan guna menjamin ketepatan
sasaran penyaluran pupuk bersubsidi serta sebagai upaya tindak lanjut
rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Republik Indonesia terhadap
pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, yang dilakukan di lini IV /tingkat
pengecer.
Upaya Kementerian Pertanian untuk mensukseskan pencapaian target
swasembada pangan sudah menjadi tekad dan harus berhasil. Berkenaan
dengan itu, mulai tahun 2015, pemerintah melaksanakan Upaya Khusus
(UPSUS) swasembada padi dengan target produksi padi di Jawa Tengah.
Usahatani di sektor pertanian, khususnya usahatani padi dihadapkan
pada risiko ketidak pastian sebagai akibat Dampak Perubahan Iklim seperti
kekeringan dan banjir yang merugikan petani. Untuk mengatasi kerugian
petani, maka pemerintah membantu mengupayakan perlindungan usahatani
dalam bentuk asuransi pertanian, sebagaimana tercantum pada Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
5
Petani, yang telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri
Pertanian No 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.
Di Jawa Tengah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan
Asuransi Pertanian sebagai implementasi Perda Nomor 5 Tahun 5 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, telah terbit Peraturan Gubernur
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang salah satu pasalnya
tentang Pelaksanaan Asuransi Pertanian. Disamping implementasi Pergub untuk
pelaksanaan di lapang perlu di dasari dengan Perjanjian Kersama Sama antara
Dinas Pertanian dan Perkebunan dengan Badan Usaha Milik Negara yang
berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam industrijasa asuransi.
Asuransi pertanian sangat penting bagi para petani untuk melindungi
usahataninya. Asuransi Pertanian merupakan pengalihan risiko yang dapat
memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan
usahatani dapat terjamin. Melalui asuransi usahatani padi memberikan jaminan
terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta serangan hama dan
penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan (OPT), sehingga
petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk keberlangsungan
usahataninya.
Ketentuan umum dalam Perjanjian Kerja Sama, yang dimaksud dengan
- Asuransi Usaha Tani Padi adalah Perjanjian antara petani dan pihak
perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan resiko
kegagalan dalam usaha tani padi.
- Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta
keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan atau peternakan.
- Polis Asuransi Usaha Tani Padi adalah dokumen perikatan Asuransi Usaha
Tani Padi, memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak
sebagai bukti tertulis terjadinya Perjanjian Kerja Sama Asuransi, dan
ditandatangani oleh penanggung.
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
6
- Klaim adalah tuntutan ganti rugi karena terjadinya kerusakan dan atau kerugian
akibat resiko yang menyebabkan gagal panen dijamin oleh polis dan memberi
hak kepada tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada
penanggung.
Tantangan dalam Pembiayaan Sektor Pertanian, Peternakan dan
Perikanan Akses Keuangan adalah Keterbatasan Jangkauan Jaringan Lembaga
Keuangan Produk Keuangan yang tidak sesuai dengan karakteristik usaha sektor
Pertanian, Perternakan dan Perikanan, Ketiadaan Jaminan, Administrasi yang
rumit Ketersediaan Informasi dan Rendahnya Literasi Keuangan, Banyak UMKM
yang kekurangan informasi terkait sumber pembiayaan, mekanisme dan syarat
pembiayaan, Kurangnya sosialisasi dan edukasi, Tidak tersedianya database
calon debitur, Kepercayaan perbankan pada sektor kemaritiman relatif rendah
(historis kredit macet, kualitas SDM rendah, legalitas usaha dan faktor alam yang
tinggi).
Upaya Lingkage dan Sinergi yang harus dilakukan terkait dengan
penyaluran KUR/Kredit pertanian adalah :
1. Perlu dukungan program pemerintah
2. Perlunya Linkage antara Bank dengan Perusahaan Asuransi, Pegadaian,
Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah, BPR, dan LKM/Koperasi
3. Perlunya dukungan perusahaan telekomunikasi Infrastruktur karena kurang
meratanya ketersediaan Jaringan Telekomunikasi dalam mendukung
jangkauan layanan keuangan dan rendahnya pemanfaatan Tehnologi dalam
pengembangan usaha pertanian, peternakan dan perikanan
4. Dukungan Regulasi Sektor Jasa Keuangan.
Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pupuk dan Pembiayaan
untuk kegiatan Sarana dan Prasarana Pertanian perlu disusun Kerangka Acuan
Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan
untuk Tahun Anggaran 2020.
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
7
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan khususnya
pada Seksi Pupuk dan Pembiayaan dimaksudkan sebagai kegiatan yang
mendukung peningkatan penerapan penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa Tengah
sesuai asas 6 tepat yaitu tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat
mutu dan tepat waktu. Serta meningkatnya petani mengikuti Asuransi Pertanian
yang merupakan pengalihan resiko dengan memberikan ganti rugi akibat kerugian
usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin.
Khusus kegiatan pada Sub Sektor Perkebunan, kegiatan dimaksudkan
sebagai fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan baik dan
sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Tujuan Kegiatan
a. Terwujudnya sinergitas koordinasi pelaksanaan kegiatan antara Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terkait dengan pupuk dan pembiayaan untuk
Sektor Pertanian yang termasuk di dalamnya Sub Sektor Perkebunan.
b. Tersosialisasikannya perencanaan, program dan kegiatan Sarana dan Prasarana
Pertanian dan Perkebunanmelalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2020.
c. Meningkatnya kualitas SDM Petugas pelaksana Tk. Kabupaten/Kota dan Petani
di Jawa Tengah, terkait kegiatan pupuk dan pembiayaan.
C. TATA CARA PELAKSANAAN
1. Penerima Manfaat
Penerima manfaat pada kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pertanian dan Perkebunan adalah petugas pelaksana kegiatan pupuk dan
pembiayaan di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Petani di Jawa Tengah
yang mendapatkan bantuan fisik maupun pelatihan yang diselenggarakan
provinsi.
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
8
2. Metode Pelaksanaan Kegiatan
Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan
Perkebunan dilakukan dengan cara
a. Metode Swakelola :
Bentuk kegiatan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri
sebagai penanggung jawab kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk
Pertemuan Koordinasi/Pelatihan dilakukan dengan metode paparan dan
diskusi yang dipandu oleh moderator/pimpinan pelaksana kegiatan, bahan
narasumber berasal dari intern OPD pelaksana kegiatan maupun narasumber
dari luar yang kompeten dan terkait dengan materi kegiatan.
b. Metode yang melibatkan Pihak Ketiga.
Bentuk metode pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan pihak ketiga
yaitu melalui penyedia barang dan jasa yang proses pengadaannya melalui
panitia/pejabat pengadaan bidang Prasarana dan Sarana. Untuk pengadaan di
atas 50 juta melalui panitia pengadaan sedangkan pengadaan dibawah 50 juta
melsalui pejabat pengadaan,
Adapun kegiatan yang melibatkan pihak ketiga adalah sebagai berikut :
- Pengadaan Alat Tulis Kantor
- Penggadaan
- Pengadaan Hibah Daerah yaitu APPO.
c. Tahapan-tahapan Pelaksanaan.
Metode Swakelola
a. Persiapan
Tahap persiapan untuk kegiatan swakelola seperti Pertemuan untuk
koordinasi, sosialisasi, realokasi pupuk, fasiltasi dan updating data adalah :
- Persiapan pelaksanaan kegiatan (Surat menyurat undangan untuk
peserta maupun narasumber, administrasi kegiatan).
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
9
- Persiapan pemesanan konsumsi.
- Identifikasi penerimaa peserta Pertemuan.
- Persiapan materi pokok Pertemuan.
b. Pelaksanaan Kegiatan
- Metode pelaksanaan Pertemuan adalah penyampaian materi
teknis/bahan tayang, diskusi/tanya jawab dan pembuatan resume/hasil
kesepakatan pada akhir pertemuan
c. Penyusunan Laporan Kegiatan
Penyusunan laporan kegiatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pelaksanaan kegiatan. Laporan Pertemuan disusun berdasarkan
resume/kesimpulan hasil pertemuan/pelatihan.
Metode yang melibatkan Pihak Ketiga.
a. Persiapan
Tahap persiapan untuk kegiatan yang melibatkan pihak ketiga dengan
bentuk belanja bahan seperti penggandaan/pembelian Alat Tulis Kantor
ataupun pengadaan lain yang sederhana dan dipergunakan untuk mendukung
operasional kegiatan adalah memilih pelaksana pengadaan adalah dengan
memetakan antara identifikasi kebutuhan dengan kemampuan dalam
melaksanakan pengadaan tersebut yang disesuaikan dengan anggaran yang
tersedia
Sedangkan pengadaan dalam bentuk belanja barang dan jasa yang
dihibahkan seperti Pengadaan APPO, tahap persiapan yang dilakukan
adalah sebagai berikut :
1. Identifikasi dan verifikasi calon petani/kelompok tani calon penerima
hibah dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan melibatkan
pelaksana kegiatan Tingkat Kabupaten.
2. Mengajukan CP/CL Kelompok Tani penerima hibah ke Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan SK Penetapan
CP/CL oleh Gubernur Jawa Tengah.
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
10
3. Mengajukan konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah ke Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah untuk diteruskan ke
Setda Provinsi Jateng untuk dijadikan NPHD sebagai produk hukum
daerah
b. Pelaksanaan Kegiatan
Proses penunjukkan pihak ketiga untuk pengadaan dibawah 50 juta oleh
pejabat pengadaan dan > 50 juta oleh panitia pengadaan dengan prosedur
garis besar prosedur sebagai berikut :
1. Proses pengadaan baru bisa dilaksanaksan setelah terbitnya SK
Gubernur Jateng tentang Hibah Barang dan Penetapan CP/CL Penerima
Hibah.
2. Proses Penunjukan Langsung Pihak Ketiga yang menjadi pelaksana
pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)
4. Membuat perintah pengadaan yang memuat spesifikasi teknis.
5. Penunjukan pihak ketiga oleh PP Kom..
6. Pengadaan APPO dilakukan melalui e Katalog setelah selesainya
proses penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan penentuan
spesifikasi teknis berdasarkan usulan dari kelompok tani penerima
bantuan dan pagu anggaran yang tersedia. Penyelesaian administrasi
pengadaan dilakukan oleh Pejabat Panitia Pengadaan Bidang Prasarana
dan Sarana yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian
dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang mermpunyai tugas : dari
pengadaan sampai dengan memberikan laporan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan pengadaan barang kepada Kuasa Pengguna
Anggaran.
7. Pemeriksaan pengadaan APPO dilakukan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan Bidang Prasarana dan Sarana yang dibentuk dan ditetapkan
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
11
oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
yang bertugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam kontrak (sesuai jenis / spesifikasi / jumlah / volume /
jenis / waktu dan tempat pengiriman), menerima hasil pengadaan dan
membuat serta menandatangi Berita Serah Terima Pekerjaan yang
merupakan dokumen akhir selesainya pekerjaan pengadaan.
c. Penyusunan Laporan Kegiatan
Laporan pelaksanaan selesainya proses pengadaan alsintan APPO
dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Pihak Ketiga
kepada pelaksana kegiatan, selanjutnya pemanfaatan kegiatan tersebut
diserahkan pada kelompok tani penerima bantuan.
d. Pengawasan,Pembinaan / Monitoringdan Evaluasi Kegiatan
Pembinaan/Monitoring dan Evaluiasi kegiatan dilaksanakan oleh Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, pada Bidang Prasarana dan
Sarana, Seksi Pupuk dan Pembiayaan dalam bentuk perjalanan dinas baik di
dalam daerah (Lingkup Kabupaten/Kota di Jawa Tengah) maupun perjalanan
dinas luar daerah dalam bentuk :
Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
- Perjalanan dinas dalam rangka pengawasan, Pembinaan, monitoring
- Perjalanan dinas dalam rangka Verifikasi monitoring dan evaluasi,
identifikasi cpcl.
- Operasional perjalanan dinas dalam rangka konsultasi AUTP petugas
kabupaten ke provinsi.
- Monitoring dan evaluasi.
- Operasional perjalanan dinas ( BBM dan penginapan ).
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
12
Perjalanan Dinas Luar Daerah :
- Dalam rangka menghadiri Pertemuan/rapatnas/pelatihan dan konsultasi ke
pusat.
- Dalam rangka peningkatan kinerja petugas pupuk.
- Operasional perjalanan dinas ( tiket dan penginapan ).
Tujuan dari kegiatan Pembinaan/Monitoring dan Evaluasi adalah
meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang terkait
pupuk dan pembiayaan antara pelaksana kegiatan di Tingkat Pusat, Provinsi
maupu Kabupaten/Kota supaya sesuai dengan arah kebijakan program dan
waktu yang sudah direncanakan. Disamping itu untuk perbaikan pelaksanaan
tahun berikutnya, serta mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam
kurun waktu 1tahun ke depan.
e. Dukungan Operasional Kegiatan
Dukungan operasional kegiatan berbentuk pengadaan Alat Tulis Kantor dan
fotokopi/penggandaan untuk 1 tahun yang bertujuan untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan kegiatan.
D. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan
adalah sebagai berikut :
1. Pertemuan sosialisasi dan evaluasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
Uraian singkat kegiatan :
- Tujuan :
Memberikan perlindungan dalam bentuk Asuransi kepada petani dengan
luasan lahan < 0,25 Ha s/d 0,50 Ha apabila gagal panen sebagai akibat
kegagalan panen yang disebabkan kekeringan, banjir atau serangan
Organisme Pengganggu Tanaman,
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
13
Mengalihkan kerugian tersebut kepada pihak lain melalui pertanggungan
asuransi sesuai dengan ketentuan
- Bentuk Kegiatan :
- Pertemuan Sosialisasi dan Evaluasi Asuransi Pertanian :
- Pembayaran Premi sebesar 35.000 ha dengan ketentuan petani peserta AUTP
dengan syarat sbb :
Petani pemilik/penggarap dengan luasan dibawah 0,25 ha s/d 0,50 ha
Mempunyai dan menggunakan kartu tani dalam penebusan pupuk
bersubsidi
Termasuk dalam lokasi zona merah dan zona kuning.
Kabupaten sentra produksi padi di Jawa Tengah
Perjalanan dinas dalam rangka identifikasi/pembinaan dan monitoring
evaluas kegiatan Asuransi Pertanian
- Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi ke Pusat/Rapatnas/menghadiri
Pertemuan
- Rekapitulasi Updating Data kegiatan Asuransi Pertanian
- Dukungan Operasional kegiatan dalam bentuk penggandaan/ATK
- Output untuk meningkatnya kesadaran petani, khususnya petani padi untuk
mengikuti program asuransi pertanian.
Adanya jaminan terhadap kerusakan tanaman akibat banjir, kekeringan, serta
serangan hama dan penyakit tumbuhan atau organisme pengganggu tumbuhan
(OPT), sehingga petani akan memperoleh ganti rugi sebagai modal kerja untuk
keberlangsungan usahataninya.
2. Pertemuan Realokasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi
Pelaksana dan lokasi kegiatan
- Tujuan :
Meningkatkan sinkronisasi data antara alokasi dan realisasi penyaluran pupuk
bersubsidi di Jawa Tengah Tahun 2020.
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
14
Mendapatkan data yang valid tentang kondisi nyata penyaluran pupuk
bersubsidi dari Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan Realokasi Pupuk
Bersubsidi bila diperlukan.
- Hasil Yang diharapkan :
Data penyaluran pupuk bersubsidi sesuai keadaan di tingkat Lapang.
SK Realokasi Pupuk Bersubsidi Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan kondisi
Sosialisasi SK Kadistanbun Provinsi Jawa Tengah tentang Alokasi Pupuk
Bersubsidi Tahun 2020.
Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Pupuk Tahun
Anggaran 2020.
Sosialisasi Pedoman Teknis kegiatan Pupuk Tahun Anggaran 2020
- Bentuk Kegiatan
- Hasil Yang diharapkan :
SK Kadistanbun Provinsi Jawa Tengah tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun
2020 dapat dijadikan pedoman dalam menyusun alokasi pupuk bersubsidi Tingkat
Kabupaten/Kota.
Kegiatan Pupuk Tahun Anggaran 2020 dapat berjalan dengan baik dan sesuai
dengan waktu/target yang telah direncanakan.
4. Pertemuan Updating Data Asuransi Usaha Tani Padi Tingkat Provinsi
Pelaksanaan dan lokasi di tingkat Provinsi.
Uraian singkat kegiatan :
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
15
Tujuan
- Untuk menyamakan persepsi format laporan admint lapangan.
- Untuk mengsinkronsasikan data capain AUTP dari admint lapangan sampai
tingkat laporan provinsi.
- Untuk meningkatkan kerja sama yang baik dari Penyuluh, Petugas Rekapitulasi
data AUTP Tingkat Kabupaten.
- Untuk memacu petugas kabupaten dalam mencapai target AUTP APBD dengan
luasan yang sudah ditetapkan.
- Sebagai wadah koordinasi dan komunikasi yang baik dari Perwakilan Jasindo
dengan petugaspertanian yang menangani AUTP.
- Sebagai dasar untuk pendataan AUTP yang dibiayai oleh APBD Provinsi.
5. Pertemuan Akses Perkreditan oleh Perbankan untuk pembiayaan
pertanianPelaksana dan lokasi kegiatan : Tingkat Provinsi
Uraian singkat kegiatan :
Tujuan :
Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembiayaan dan Penyaluran
Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Perbankan dan non Perbankan untuk Tahun
Anggaran 2020.
Fasilitasi koordinasi antara Provinsi, Kabupaten/Kota dan petugas FP2S di
Jawa Tengah untuk akses pembiayaan, terutama penyaluran KUR
Hasil Yang diharapkan :
Terlaksananya koordinasi kegiatan Pembiayaan di Jawa Tengah dengan baik
Penyaluran KUR yang difasilitasi FP2S berjalan dengan baik.
Pembiayaan pertanian oleh Perbankan/Non Perbankan dapat diakses dengan
baik oleh pelaku usaha di sektor pertanian sebagai debitur KUR.
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
16
E. KELUARAN (OUTPUT)
Pertemuan sosialisasi dan evaluasi kegiatan AUTP tingkat kabupaten, untuk mencapai
maksud dan tujuan sehingga sasaran dan manfaat AUTP bisa terwujud.
1. Pertemuan Realokasi Pupuk bersubsidi Tingkat Provinsi, untuk mewujudkan
sinkronisasi data antara alokasi dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Jawa
Tengah Tahun 2020, serta untuk mendapatkan data yang valid tentang kondisi nyata
penyaluran pupuk bersubsidi dari Kabupaten/Kota
2. Pertemuan Fasilitasi Alokasi Pupuk bersubsidi sektor pertanian, untuk meningkatkan
koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Pupuk Tahun Anggaran 2020.
3. Pertemuan Updating Data Asuransi Usaha Tani Padi tingkat provinsi,untuk
menyamakan persepsi format laporan admint lapangan dan untuk
mengsinkronsasikan data capain AUTP dari admint lapangan sampai tingkat laporan
provinsi.
4. Pertemuan Akses Perkreditan untuk pembiayaan pertanian, memberikan sosialisasi
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembiayaan dan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
(KUR) oleh Perbankan dan non Perbankan untuk Tahun Anggaran 2020.
5. Tersajinya laporan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pertanian dan Perkebunan selama satu tahun anggaran.
F. RENCANA ANGGARAN BIAYA dan JADUAL PELAKSANAAN
1. Rencana Anggaran Biaya
Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pada Seksi Pupuk dan
Pembiayaan untuk kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam rangka
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 8.000.000.000,-
(Delapan milyar rupiah) dengan perincian
Kegiatan Pupuk dan Pembiayaan : sebesar Rp 2.700.000.000,-
Premi untuk AUTP sebesar Rp 6.300.000.000,-
Rencana anggaran biaya tersaji pada Rencana Kegiatan Anggaran yang tertuang
pada aplikasi eplaning dan belanja langsung.
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
17
2. Jadwal Pelaksanaan
- Kegiatan Pupuk dan Pembiayaan.
NO URAIAN bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. a. Pertemuan sosialisasi dan
evaluasi kegiatan AUTP tingkat kabupaten
b. Pertemuan Realokasi Pupuk bersubsidi Tingkat Provinsi
c. Pertemuan Fasilitasi Alokasi Pupuk bersubsidi sektor pertanian
d. Pertemuan Updating Data Asuransi Usaha Tani Padi tingkat provinsi
e. Pertemuan Akses Perkreditan untuk pembiayaan pertanian
f. Pembayaran Premi Asuransi
Penanggung Jawab Kegiatan Prasarana dan Sarana Ir. Tri Susilarjo,MM NIP. 19660502 199903 1 004
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
18
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
19
KAK (KERANGKA ACUAN KERJA) PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan Seksi Pupuk dan Pembiayaan Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2020
20
KERANGKA ACUAN KEJA / TERMS OF REFERENCE
APBD TA. 2020
Program : Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Hasil : Persentase ketercapaian Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah
Kegiatan : Pelayanan penyediaan Makan dan Minum Rapat
Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : 1. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
2. Belanja Makanan dan minuman tamu
Indikator Kinerja : Terwujudnya penyediaan Makan dan Minum
Rapat Perangkat Daerah.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan
penyediaan Makan dan Minum Rapat Perangkat
Daerah
Volume : 1 tahun
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi
JawaTengah ( Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 halaman
86-92).
b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 113 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
2
2. Gambaran Umum
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah
Surakarta merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pertanian Tanaman dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis
penunjang dibidang benih tanaman pangan dan hortukultura.
BBTPH Wilayah Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi
Nomor 386 Surakarta, telepon 0271 712679, surat elektronik
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah dengan
total biaya sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
Surakarta, 07 Mei 2019
Kepala BBTPH Wilayah Surakarta,
Ir. NENI ERNAWATI S., MP
NIP 19620710 199002 2001
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 1
Program : Program Pengembangan Agribisnis
3.02.3.02.01.01
Hasil : Mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil tanaman buah
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Peningkatan Produksi Hortikultura.
3.02.3.02.01.01.0020.
Sub Kegiatan : Pengembangan Kawasan Tanaman Buah.
Indikator Kinerja : Terlaksananya Pengembangan Kedelai di Jawa Tengah.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Benih Kedelai 500.000 kg
Volume : 10.000 Ha.
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
Tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Peubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Untuk Struktur Organisasi UPT berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut : a) Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. b). Fungsi
1. Perumusan kebijakan teknis bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
4. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2
c). Uraian Tugas/Kebijakan Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi
Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Tanaman Pangan Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi, jagung dan serealia lainnya dan aneka kacang dan umbi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Budidaya Tanaman Pangan mempunyai fungsi: 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi; 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang jagung dan serealia lainnya; 3) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aneka kacang dan umbi; dan 4) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan.
2. Gambaran Umum
Kebutuhan kedelai di Jawa Tengah meningkat setiap tahunnya seiring dengan
bertambahnya jumlah penduduk, meningkatnya kesadaran masyarakat akan gizi
makanan, berkembangnya industri pangan dan pakan ternak. Rata-rata kebutuhan
kedelai setiap tahunnya sebesar ± 322.024 ton biji kering, sementara kemampuan
produksi Jawa Tengah saat ini baru mampu memenuhi sebanyak 166.195 ton
sehingga masih defisit 164.703 ton. Upaya yang ditempuh untuk peningkatan
produksi kedelai diantaranya Perluasan Areal Tanam Baru, Perluasan Areal Tanam
Melalui Peningkatan Indeks Pertanaman, Penggunaan benih yang berkualitas,
Peningkatan Produktifitas melalui teknologi budidaya sesuai anjuran. Serta
diperlukan strategi peningkatan produksi dan produktivitas kedelai salah satunya
dengan dilaksanakannya Kegiatan Pengembang-an Kedelai, baik dilahan kawasan
maupun Non Kawasan.
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 3
3. Tujuan
1). Memantapkan produksi kedelai di Kabupaten sentra kedelai di Jawa Tengah,
melalui perluasan penggunaan benih varietas unggul dan bersertifikat. .
2). Meningkatkan produksi dan produktivitas serta ketersedian kedelai sepanjang
tahun.
3). Memberdayakan petani untuk berusahatani kedelai dengan mengoptimalkan
lahan melalui penerapan teknologi spesifik lokasi dan ramah lingkungan.
2. Sasaran
Terlaksananya kegiatan Pengembangan kedelai di kabupaten daerah sentra
kedelai dan pengembangannya.
B. Penerima Manfaat
Kegiatan Pengembangan Kedelai tahun 2020 dilaksanakan di Kabupaten daerah
sentra kedelai (Kebumen 500 ha, Purworejo 500 ha, Cilacap 500 Ha, Pati 500 ha,
Wonogiri 500 ha dan Grobogan 2.500 ha) pada Gapoktan,kelompok tani, lahan
LMDH/hutan rakyat di Jawa Tengah.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
a) Metode Pelaksanaan
Penunjukan langsung melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Provinsi Jawa Tengah.
b) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.
1) Tahapan Pelaksanaan
a) Persiapan
b) Pelaksanaan
c) Pembinaan
d) Monev
e) Pelaporan
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 4
1) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Bulan 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pembinaan
Monev
Pelaporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran
Pertemuan koordinasi Pengembangan Akabi 3 kali bulan Januari, Maret, Juni 2020
Pelaksanaan pengiriman benih kedelai bulan Maret s/d Oktober 2020.
Pembinaan dan Monev mulai Januari s/d November 2020.
E. Biaya Yang Diperlukan
Kegiatan Pengembangan kedelai dengan total biaya sebesar Rp 3.830.640.000,- (Tiga
milyard delapan ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
Ungaran,
KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN
Ir. SARDJANANTO.MM
KAK
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 1
Program : Program Pengembangan Agribisnis
3.03.3.02.01.01
Hasil : Mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil tanaman sayur
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Peningkatan Produksi Hortikultura
3.03.3.02.01.01.0050
Sub Kegiatan : Pengembangan kawasan Tanaman Sayur
Indikator Kinerja : Terlaksananya Pengembangan Kawasan Tanaman Sayur di Jawa Tengah
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Cabai 20 ha, Kentang 10 ha, Bawang Merah 13 ha, Sayuran dalam polybag 40.000
Volume : 43 ha dan 40.000 polybag
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub
urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
Dalam melaksankan tugas tersebut, Dinas melaksanakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman
pangan, hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan
fungsinya.
Kegiatan pengembangan kawasan Tanaman sayur dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh Seksi Tanaman Sayuran yang mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,
evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah. Tugas tersebut meliputi :
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman buah
KAK
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2
b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman buah
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya tanaman
buah lintas kabupaten/kota
d. Menyiapkan bahan pola produksi tanaman buah kabupaten/kota
e. Menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi
komoditas tanaman buah lintas kabupaten/kota
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah
g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Gambaran Umum
Sayuran merupakan salah satu komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi yang
dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik skala kecil,
menengah maupun besar karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi,
keragaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan dan teknologi, serta serapan
pasar dalam negeri maupun internasional yang semakin meningkat. Buah-buahan
juga memberikan sumbangan yang berarti bagi subsektor hortikultura maupun
sektor pertanian yang dapat dilihat dari nilai produk domestik bruto (PDB) yang
setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Pengembangan buah-buahan
sangat potensial sebagai sumber penghasilan bagi petani, pengelola, kelompok,
daerah penghasil, bahkan mampu dimanfaatkan sebagai sumber devisa di
Indonesia. Potensi usaha agribisnis buah-buahan antara lain didukung dengan
budidaya yang baik dan benar, sumberdaya manusia, ketersediaan lahan dan air
serta akses pasar baik ke pasar lokal maupun pasar modern dan ekspor.
Sifat pasar hortikultura utamanya komoditas sayuran yang terbuka dan kompetitif
menuntut petani untuk selalu tanggap dengan indikasi-indikasi yang dapat
melemahkan maupun menguntungkan usahataninya. Secara individual petani
dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kemampuan yang lemah tidak akan
mampu merespon pasar dengan tindakan profesional. Dalam hal ini pemerintah
dituntut untuk memfasilitasi kesenjangan yang terjadi didalam lingkungan petani,
sehingga terjadi sinergi antara kelemahan petani dengan kelebihan pihak ketiga,
terutama dalam penyediaan benih.
Komoditas sayuran yang memiliki potensi besar untuk diusahakan secara intensif
dan berorientasi agribisnis diantaranya adalah cabe, bawang merah, kentang,
sayuran daun. Komoditas-komoditas tersebut memiliki nilai strategis/unggul karena
produk yang dihasilkan selain potensial dipasar lokal juga berpeluang terserap oleh
konsumen dari daerah lain dari Indonesia bahkan dapat menjadi komoditas andalan
KAK
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 3
untuk ekspor selain itu selama beberapa tahun ini menjadi komoditas yang menurut
BI menyebabkan inflasi yaitu cabe dan bawang merah.
Usaha Pengembangan sayuran difokuskan pada peningkatan produksi dan mutu
untuk memenuhi permintaan pasar dalam dan bahkan luar negeri. Bila mutu produk
sayur Indonesia tidak dapat memenuhi standar sesuai kebutuhan konsumen, maka
dikawatirkan Indonesia akan dibanjiri produk hortikultura impor. Dalam rangka
meningkatkan ketersediaan sayur bermutu untuk pemenuhan kebutuhan pasar baik
domestik maupun internasional dilakukan melalui upaya pengembangan kawasan
sayuran. Sejalan dengan program Kementerian Pertanian untuk meningkatkan
produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura maka dilakukan
penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dain Good Handling Practices (GHP).
Akselerasi penerapan GAP dan GHP difasilitasi melalui penyediaan sarana
prasarana budidaya dan pasca panen yang diperlukan para pelaku usaha di tingkat
lapang untuk mewujudkan kawasan sayuran dengan produk yang berdaya saing.
. Pengembangan kawasan tanaman sayuran tahun 2020 didukung dengan
komponen kegiatan :
Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi (2 kali)
Sosialiasi GAP/SOP tanaman sayuran (7 kali)
Penyusunan buku SOP tanaman sayuran (2 kali)
Penataan Rantai Pasok Sayuran (2 kali)
Pertemuan Perbenihan Sayuran (2 kali)
Identifikasi, pembinaan, monitoring, evaluasi
Fasilitasi Bantuan sarana budidaya sayuran cabe, kentang, bawang merah
Fasilitasi Bantuan Screen perbenihan cabe ( 5 Kab )
Fasilitasi bantuan sungkup bawang merah (6 kab)
3. Tujuan
a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kawasan baru bawang merah sayuran
(inisiasi)
b. Mendorong terlaksananya budidaya sayuran yang sehat dari pesemaian/
perbenihan hingga pertanaman di lahan.
4. Sasaran
a. Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kawasan sayuran melalui
ekstensifikasi/inisiasi dan intensifikasi dalam bentuk perbaikan mutu
pengelolaan lahan.
KAK
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 4
b. Terlaksananya Budidaya sayuran ramah lingkungan
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah pelaku usaha / petani/ / petugas kelompok tanitanaman buah
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola dan pengadaan oleh pihak ketiga dalam bentuk barang yang diserahkan kepada kelompok tani.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.
1) Tahapan Pelaksanaan
I. Persiapan : membuat juklak/juknis, Identifikasi, verifikasi dan
penetapan petani/lokasi
II. Pelaksanaan :Pelaksanaan kegiatan
III. Pembinaan/Monitoring : Memantau pelaksanaan tersalurnya fasilitasi
bantuan dan perkembangannya di lapangan
IV. Pelaporan : Pembuatan Laporan
2) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pembinaan
Monev
Pelaporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran
Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pengembangan Kawasan
Tanaman Tanaman Sayur di Jawa Tengah selama 12 bulan sejak Januari hingga
Desember 2020.
E. Biaya Yang Diperlukan
Kegiatan Pengembangan kawasan tanaman sayur di Jawa Tengah merupakan bagian
dari Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura dengan total biaya sebesar Rp
2.800.000,-. (Dua milyar delapan ratus juta rupiah).
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Balai Benih Tanaman Pangan
dan Hortikultura Wilayah Banyumas Tahun Anggaran 2020.
Maksud dan tujuan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK)
adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang akan
dilaksanakan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah
Banyumas pada tahun anggaran 2020.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja
(KAK) ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik
dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan Kerangka Acuan
Kerja (KAK) di tahun berikutnya. Semoga Kerangka Acuan Kerja (KAK)
dapat berguna bagi kita semua.
Purwokerto, Mei 2019KEPALA BALAI BENIH TANAMAN PANGANDAN HORTIKULTURA WILAYAH BANYUMAS
Ir. ASIH SUCIATI, MPNIP. 19680727 199503 2 005
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan
laporan pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi Pelaksanaan Verifikasi danValidasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi pada tanggal 27 s/d 28
Februari 2018 di C3 Hotel, Ungaran, Kab. Semarang sesuai dengan
waktu yang direncanakan.
Maksud dan tujuan dilaksanakan Pertemuan SosialisasiPelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsiadalah Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Pupuk
Bersubsidi Tahun Anggaran 2018 dan menyamakan persepsi terhadap
tugas dan tanggung jawab tim Verifikasi dan Validasi pupuk bersubsidi Tk.
Kecamatan dan Tim Pembina Tk. Kabupaten/Kota.
Kami menadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh
dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun demi penyempurnaan laporan kegiatan berikutnya.
Semoga Laporan Pelaksanaan Pertemuan Sosialisasi PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi dapat
berguna bagi kita semua.
Ungaran, Februari 2018
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa TengahKepala Bidang Prasarana dan Sarana
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan
laporan pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Mendukung UPSUS Pajalebagi Aparat Pertanian dan TNI Tahun 2018 pada tanggal 8 s/d 9 Maret
2018 di Hotel Horison, Kota . Semarang sesuai dengan waktu yang
direncanakan.
Maksud dan tujuan dilaksanakan Sosialisasi KegiatanMendukung UPSUS Pajale bagi Aparat Pertanian dan TNI Tahun 2018iadalah penjelasan substansi teknis kegiatan UPSUS Pajale dari bidang
Tanaman Pangan dan Balatsin Tanbun Distanbun Provinsi Jawa Tengah
dengan dukungan anggaran pelaksanaan UPSUS Pajale dari Satker Tugas
Pembantuan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018
kepada pelaksana kegiatan baik yang berasal dari Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota dan Kodim/Korem/Kodam se Jawa Tengah. Disamping itu
tujuan dilaksanakan pertemuan ini adalah sosialisasi hasil revisi POK dari
DIPA Revisi 1 yang terbit pada tanggal 15 Februari 2018.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh
dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun demi penyempurnaan laporan kegiatan berikutnya.
Semoga Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan Mendukung UPSUSPajale bagi Aparat Pertanian dan TNI Tahun 2018 dapat berguna bagi
kita semua.
Ungaran, Maret 2018
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa TengahKepala Bidang Prasarana dan Sarana
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan
laporan pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Pembiayaan TingkatProvinsi pada tanggal 4 s/d 5 April 2018 di Hotel Aston Inn, Kota Semarangsesuai dengan waktu yang direncanakan.
Maksud dan tujuan dilaksanakan Pertemuan KoordinasiPembiayaan Tingkat Provinsi adalah sosialisasi pelaksanaan kegiatan
pembiayaan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2018
sekaligus sosialisasi penyaluran Kredit Pertanian dalam bentuk KUR
maupun pembiayaan mikro/ultra mikro dari Perbankan dan Non Perbankan
serta menindaklanjuti kegiatan pemberdayaan Fasilitator Pendamping
Petani Swadaya (FP2S) di Jawa Tengah dari Pusat, yang merupakan
personil eks THL PUAP Tahun 2015.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh
dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun demi penyempurnaan laporan kegiatan berikutnya.
Semoga Laporan Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi PembiayaanTingkat Provinsi Tahun Anggaran 2018 dapat berguna bagi kita semua.
Ungaran, April 2018
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa TengahKepala Bidang Prasarana dan Sarana
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan
laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Aparat Pertanian dan TNIMendukung UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai (I dan II) pada tanggal 10
s/d 11 April 2018 di P4S Tranggulasi Desa Batur, Kecamatan Getasan,
Kabupaten Semarang sesuai dengan waktu yang direncanakan.
Maksud dan tujuan dilaksanakan Rapat Koordinasi AparatPertanian dan TNI Mendukung UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai (I danII) adalah Koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan Pelatihan
Pengembangan Pupuk Organik antara pelaksana kegiatan di Tk. Provinsi
dan Kabupaten sekaligus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
aparat pertanian dan TNI dalam pembuatan pupuk organik dengan
memanfaatkan limbah pertanian di wilayah masing-masing. .
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh
dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun demi penyempurnaan laporan kegiatan berikutnya.
Semoga Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Aparat Pertanian danTNI Mendukung UPSUS Padi, Jagung dan Kedelai (I dan II) Tahun
Anggaran 2018 dapat berguna bagi kita semua.
Ungaran, April 2018
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa TengahKepala Bidang Prasarana dan Sarana
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan
laporan pelaksanaan Pertemuan Koordinasi/Pertemuan Evaluasi dalamrangka Mendukung UPSUS Pajale Tingkat Provinsi (I) pada tanggal 8
Maret 2018 di Hotel Horison Kota Semarang sesuai dengan waktu yang
direncanakan.
Maksud dan tujuan dilaksanakan Pertemuan Koordinasi/PertemuanEvaluasi dalam rangka Mendukung UPSUS Pajale Tingkat Provinsi (I)adalah Penjelasan teknis pelaksanaan UPSUS Pajale, Sosialisasi revisi
kegiatan UPSUS Pajale. dan penjelasan Pedoman Pelaksanaan
Administrasi kegiatan UPSUS Pajale Tahun Anggaran 2018.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh
dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun demi penyempurnaan laporan kegiatan berikutnya.
Semoga Laporan Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi/PertemuanEvaluasi dalam rangka Mendukung UPSUS Pajale Tingkat Provinsi (I)Tahun Anggaran 2018 dapat berguna bagi kita semua.
Ungaran, Maret 2018
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa TengahKepala Bidang Prasarana dan Sarana
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan
laporan pelaksanaan Pertemuan Koordinasi/Pertemuan Evaluasi dalamrangka Mendukung UPSUS Pajale Tingkat Provinsi (II) pada tanggal 16
Maret 2018 di C3 Hotel, Ungaran, Kab. Semarang sesuai dengan waktu
yang direncanakan.
Maksud dan tujuan dilaksanakan Pertemuan Koordinasi/PertemuanEvaluasi dalam rangka Mendukung UPSUS Pajale Tingkat Provinsi (II)adalah Penjelasan teknis pelaksanaan UPSUS Pajale dan sosialisasi revisi
kegiatan UPSUS Pajale.Tahun Anggaran 2018. Selain tujuan tersebut diatas,
pertemuan kali ini juga membahas tentang kegiatan Asuransi Pertanian,
khususnya Asuransi Usaha Tani Padi bagi petugas pertanian dan TNI di
Tingkat Kodim/Korem/Kodam.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh
dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun demi penyempurnaan laporan kegiatan berikutnya.
Semoga Laporan Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi/PertemuanEvaluasi dalam rangka Mendukung UPSUS Pajale Tingkat Provinsi (II)Tahun Anggaran 2018 dapat berguna bagi kita semua.
Ungaran, Maret 2018
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa TengahKepala Bidang Prasarana dan Sarana
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan
laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Aparat Pertanian dan TNIMendukung UPSUS Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai pada
tanggal 28 Juni 2018 di Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, Purwokerto
sesuai dengan waktu yang direncanakan.
Maksud dan tujuan dilaksanakan Rapat Koordinasi Aparat
Pertanian dan TNI Mendukung UPSUS Swasembada Padi, Jagung dan
Kedelai adalah Evaluasi pelaksanaan kegiatan UPSUS Pajale sampai
dengan bulan Juni 2018 dan upaya percepatan yang harus segera
dilaksanakan, khususnya kegiatan pada korem 071 Wijayakusuma yang
meliputi 11 kabupaten/kota dan 9 Kodim/1 Korem dengan jumlah peserta 50
(Lima puluh) orang.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh
dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang
bersifat membangun demi penyempurnaan laporan kegiatan berikutnya.
Semoga Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Aparat Pertanian danTNI Mendukung UPSUS Swasembada Padi, Jagung dan Kedelai TahunAnggaran 2018 dapat berguna bagi kita semua.
Ungaran, Juni 2018
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa TengahKepala Bidang Prasarana dan Sarana
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 1
Program : Program PengembanganAgribisnis
3.02.3.02.01.01
Hasil : Mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil tanaman buah
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Peningkatan Produksi Hortikultura.
3.02.3.02.01.01.0020.
Sub Kegiatan : Pengembangan Kawasan Tanaman Buah.
Indikator Kinerja : Terlaksananya Pengembangan Kawasan Tanaman Buah di Jawa Tengah.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Jeruk 65 ha, Durian 85 ha, Jambu kristal 15 ha, Pisang 25 ha, Kelengkeng 40 ha, Alpukat 90 ha, Mangga 30 ha.
Festival Buah 1 kali.
Volume : 350 ha
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Bahwa Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub
urusan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
Dalam melaksankan tugas tersebut, Dinas melaksanakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
b. Pelaksanaan kebijakan bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan sarana, tanaman
pangan, hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina
usaha.
d. Pelaksanaan administrasi bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan,
hortikultura , perkebunan dan penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.
KAK
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan
fungsinya.
Kegiatan pengembangan kawasan Tanaman buah dalam pelaksanaannya
dilakukan oleh Seksi Tanaman Buah yang mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang tanaman buah. Tugas tersebut meliputi :
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman buah
b. Menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman buah
c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya tanaman
buah lintas kabupaten/kota
d. Menyiapkan bahan pola produksi tanaman buah kabupaten/kota
e. Menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi
komoditas tanaman buah lintas kabupaten/kota
f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah
g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Gambaran Umum
Buah-buahan merupakan salah satu komoditas hortikultura bernilai ekonomi tinggi
yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik skala
kecil, menengah maupun besar karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang
tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan dan teknologi, serta
serapan pasar dalam negeri maupun internasional yang semakin meningkat.
Buah-buahan juga memberikan sumbangan yang berarti bagi subsektor
hortikultura maupun sektor pertanian yang dapat dilihat dari nilai produk domestik
bruto (PDB) yang setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.
Pengembangan buah-buahan sangat potensial sebagai sumber penghasilan bagi
petani, pengelola, kelompok, daerah penghasil, bahkan mampu dimanfaatkan
sebagai sumber devisa di Indonesia. Potensi usaha agribisnis buah-buahan antara
lain didukung dengan kekayaan sumberdaya genetik, kesesuaian agroklimat,
ketersediaan pedoman budidaya yang baik dan benar, sumberdaya manusia,
ketersediaan lahan dan air serta akses pasar baik ke pasar lokal maupun pasar
modern dan ekspor.
KAK
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 3
Sifat pasar hortikultura utamanya komoditas buah yang terbuka dan kompetitif
menuntut petani untuk selalu tanggap dengan indikasi-indikasi yang dapat
melemahkan maupun menguntungkan usahataninya. Secara individual petani
dengan tingkat pendidikan yang rendah dan kemampuan yang lemah tidak akan
mampu merespon pasar dengan tindakan profesional. Dalam hal ini pemerintah
dituntut untuk memfasilitasi kesenjangan yang terjadi didalam lingkungan petani,
sehingga terjadi sinergi antara kelemahan petani dengan kelebihan pihak ketiga,
terutama dalam penyediaan benih.
Komoditas buah yang memiliki potensi besar untuk diusahakan secara intensif dan
berorientasi agribisnis diantaranya adalah jeruk, durian, pisang, alpukat, jambu
kristal, kelengkeng dan mangga. Komoditas-komoditas tersebut memiliki nilai
strategis/unggul karena produk yang dihasilkan selain potensial dipasar lokal juga
berpeluang terserap oleh konsumen dari daerah lain dari Indonesia bahkan dapat
menjadi komoditas andalan untuk ekspor.
Usaha Pengembangan buah difokuskan pada peningkatan produksi dan mutu
untuk memenuhi permintaan pasar dalam dan luar negeri. Bila mutu produk buah
Indonesia tidak dapat memenuhi standar sesuai kebutuhan konsumen, maka
dikawatirkan Indonesia akan dibanjiri produk hortikultura impor. Dalam rangka
meningkatkan ketersediaan buah bermutu untuk pemenuhan kebutuhan pasar baik
domestik maupun internasional dilakukan melalui upaya pengembangan kawasan
buah. Sejalan dengan program Kementerian Pertanian untuk meningkatkan
produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura maka dilakukan
penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dain Good Handling Practices
(GHP). Akselerasi penerapan GAP dan GHP difasilitasi melalui penyediaan sarana
prasarana budidaya dan pasca panen yang diperlukan para pelaku usaha di tingkat
lapang untuk mewujudkan kawasan buah dengan produk yang berdaya saing.
. Pengembangan kawasan tanaman buah tahun 2020 didukung dengan
komponen kegiatan :
Sosialiasi Pengembangan Kawasan Buah (4 kali)
Sosialisasi GAP/SOP tanaman buah (4 kali)
Festival Buah (1 kali)
Identifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
Fasilitasi Bantuan Bibit tanaman
KAK
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 4
3. Tujuan
a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya sentra produksi yang berkelanjutan.
b. Meningkatkan kecintaan dan apresiasi terhadap poduk buah unggul lokal
c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan petani / petugas dalam
pengelolaan tanaman buah yang berbasis agribisnis
4. Sasaran
a. Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kawasan Buah melalui ekstensifikasi
dan intensifikasi dalam bentuk perbaikan mutu pengelolaan kebun.
b. Terlaksananya Festival Buah 1 kali
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah pelaku usaha / petani/ / petugas kelompok tani tanaman buah
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dengan cara swakelola dan pengadaan oleh pihak ketiga dalam bentuk barang yang diserahkan kepada kelompok tani.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.
1) Tahapan Pelaksanaan
I. Persiapan : membuat juklak/juknis, Identifikasi, verifikasi dan
penetapan petani/lokasi
II. Pelaksanaan : Pelaksanaan kegiatan
III. Pembinaan/Monitoring : Memantau pelaksanaan tersalurnya fasilitasi
bantuan dan perkembangannya di lapangan
IV. Pelaporan : Pembuatan Laporan
KAK
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 5
2) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pembinaan
Monev
Pelaporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran
Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pengembangan Kawasan
Tanaman Buah di Jawa Tengah selama 12 bulan sejak Januari hingga Desember
2020.
E. Biaya Yang Diperlukan
Kegiatan Pengembangan kawasan tanaman buah di Jawa Tengah merupakan bagian
dari Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura dengan total biaya sebesar Rp
3.025.000.000,-. (Tiga milyar dua puluh lima juta rupiah).
Ungaran,
PLt. KEPALA BIDANG HORTIKULTURA
Ir. DARPITO BUDI, MSi. NIP. 19630727 199310 1 011
KAK
KerangkaAcuanKerja
BBTPH Wilayah Banyumas 1
Program : Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian
dan Keuangan Perangkat Daerah
3.03.3.03.01.01
Hasil : Terpeliharanya bangunan gedung kantor sehingga kinerja
pegawai dapat optimal.
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
3.03.3.03.01.01.009
Tahun Anggaran : 2020
Indikator Kinerja : 1. Pemeliharaan dan perawatan rutin rumah dinas
selama 1 tahun
2. pemeliharaan dan perawatan rutin gedung kantor
sebanyak 1 paket pekerjaan
Satuan Ukur dan Jenis
Keluaran
: Paket pekerjaan
Volume : 1. 1 tahun
2. 1 paket pekerjaan
A. Latar Belakang1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Bahwa Balai Benih Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kelas A mempunyai tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan
tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di
bidang benih tanaman pangan dan hortikultura.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis melaksanakan
fungsi:
a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang bidang benih tanaman
pangan dan benih hortikultura.
KAK
KerangkaAcuanKerja
BBTPH Wilayah Banyumas 2
b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di bidang bidang benih
tanaman pangan dan benih hortikultura.
c. evaluasi dan pelaporan di bidang benih tanaman pangan dan benih
hortikultura.
d. pengelolaan ketatausahaan; dan
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
tugas dan fungsinya.
2. Gambaran Umum
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas merupakan
salah satu Unit Pelaksana Teknis yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki beberapa program kerja dan
sasaran strategis dalam penyediaan benih unggul untuk komoditas tanaman
pangan maupun hortikultura. Dalam pencapaian target program kerja dan sasaran
strategis dimaksud, BBTPH Wilayah Banyumas didukung dengan beberapa
kegiatan dan sarana penunjang yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha
BBTPH Wilayah Banyumas. Program penunjang yang dikelola oleh Sub Bagian
Tata Usaha adalah Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat 12
(dua belas) kegiatan. Dengan terlaksananya program ini diharapkan seluruh
kegiatan administrasi yang terkait dengan urusan perkantoran, baik yang
dilaksanakan di seksi maupun sekretariat dapat dilaksanakan secara efektif, dan
efisien, baik dari aspek efektifitasnya dalam pencapaian tujuan maupun aspek
efisiensinya dalam penggunaan anggaran yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsinya. Salah satu bagian dari program tersebut adalah Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/
Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah.
3. TujuanTujuan dilaksanakannya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat
Daerah adalah untuk memelihara bangunan gedung, baik gedung kantor maupun
gedung rumah dinas/jabatan agar selalu dalam kondisi baik dan layak pakai.
KAK
KerangkaAcuanKerja
BBTPH Wilayah Banyumas 3
4. SasaranSasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah pemeliharaan
bangunan gedung kantor dan rumah dinas.
B. Penerima ManfaatDalam pelaksanaannya, penerima manfaat dari kegiatan ini adalah semua
pegawai/karyawan Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah
Banyumas.
C. Strategi Pencapaian Keluaran1. Metode Pelaksanaan
Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan metode
pengadaan langsung yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan kepada
Penyedia Jasa Konstruksi yang memenuhi persyaratan administrasi maupun
teknis.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan1) Tahapan Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi :
a. Persiapan
b. Pelaksanaan kegiatan
c. Pertanggungjawaban kegiatan
d. Monitoring dan evaluasi
2) Waktu Pelaksanaan
KegiatanBulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Proses Pengadaan
Pelaksanaan pekerjaan
Monitoring dan evaluasi
Pelaporan
D. Waktu Pencapaian KeluaranWaktu yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah 1 (satu) tahun anggaran
yaitu pada tahun 2020.
KAK
KerangkaAcuanKerja
BBTPH Wilayah Banyumas 4
E. Biaya Yang DiperlukanKebutuhan biaya dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/
Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Dinas/Operasional Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus
lima puluh juta rupiah).
Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat
Daerah ini disusun untuk dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
Purwokerto, April 2019
KEPALA BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA WILAYAH BANYUMAS
Ir. ASIH SUCIATI, MP
NIP. 19680727 199503 2 005
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 1
Program : Program Pengembangan Agribisnis
Hasil : Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Peningkatan Produksi Jagung dan Serealia Lainnya
Sub Kegiatan : Pengembangan Jagung Hibrida
Indikator Kinerja : Terlaksananya Pengembangan Jagung Hibrida di 30 kabupaten dan 1 kota di Jawa Tengah.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : 9.000 Ha. Benih jagung
Volume : 135.000 Kg
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
- Pergub Nomor 76 Tahun 2016
2. Gambaran Umum
- Meningkatnya kebutuhan jagung baik untuk konsumsi langsung, bahan baku industri pakan ternak, antisipasi kebutuhan bahan baku bio energi, peluang ekspor,
bahan baku minyak nabati dan lain-lain maka ketersediaan jagung harus terus diupayakan untuk dipenuhi.
- Jawa Tengah mempunyai potensi sangat besar untuk meningkatkan produksi maupun produktivitas jagung, karena lahan yang tersedia luas,
persayaratan agroklimat sederhana, teknologi sudah tersedia, sehingga prospek keuntungan bagi pembudidayanya cukup besar.
3. Tujuan
- Mendorong peningkatan produktivitas dan produksi jagung dengan menggunakan jagung hibrida
- Memantapkan produksi jagung di kabupaten di daerah sentra jagung dan daerah pengembangannya di Jawa Tengah, melalui penggunaan benih jagung hibrida.
- Memenuhi kebutuhan jagung di Jawa Tengah.
4. Sasaran
- Kelompok tani yang aktif dan bersedia mengikuti prosedur kegiatan ini di daerah sentra dan pengembangan jagung di Jawa Tengah.
B. Penerima Manfaat
- Petani.
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 2
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
- Budidaya jagung dengan mengganti benih jagung komposit/lokal dan atau menggunakan benih jagung hibrida dan bersertifikat.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.
1) Tahapan Pelaksanaan
- Pelaksanaan
Metode yang digunakan antara lain :
a. Memberikan sarana produksi berupa benih jagung hibrida;
b. Memantau teknologi sesuai dengan kegiatan yang diajukan;
c. Memberikan masukan untuk perbaikan aplikasi teknologi;
d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
Perkiraan dampak yang diharapkan :
a. Meningkatnya wawasan dalam mengadopsi teknologi;
b. Peningkatan pendapatan usaha tani;
c. Berkembangnya teknologi yang didesiminasi;
d. Penyerapan tenaga kerja;
e. Tumbuhnya usaha tani baru yang mengacu pada keberhasilan
percontohan yang dilakukan.
- Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi
a. Identifikasi calon petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan
Pengembangan Jagung Hibrida Tahun Anggaran 2020
dimaksudkan untuk
menetapkan lokasi kegiatan dan petani peserta kegiatan.
b. Kelompok Tani/Petani pelaksana kegiatan dipilih Kelompok
Tani/Petani yang aktif, setuju, mau dan mampu untuk
melaksanakan kegiatan.
c. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pengembangan
Jagung Hibrida.
d. Lahan yang digunakan diutamakan dalam satu desa/wilayah yang
berdekatan, bukan wilayah beresiko endemis Organisme
Pengganggu Tanaman, bukan wilayah beresiko tinggi terhadap
banjir dan bencana alam lainnya dan diusulkan oleh KCD/mantri
tani/Penyuluh Lapang.
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 3
e. Kelompoktani diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
yang membidangi tanaman pangan.
2) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pembinaan
Monev
Pelaporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran
- Januari – Desember 2020
E. Biaya Yang Diperlukan
- Luasan 9.000 ha x 15 kg = 135.000 kg - 135.000 kg x Rp. 50.000,- = Rp. 6.750.000.000,-
Kegiatan Pengembangan Jagung Hibrida dengan total biaya sebesar Rp. 6.750.000.000.,- (Enam milyard tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Ungaran,
KEPALA BIDANG / BALAI
Program : Program Pengembangan Agribisnis
Hasil : Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 4
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Peningkatan Produksi Jagung dan Serealia Lainnya
Sub Kegiatan : Percontohan Budidaya Sorgum
Indikator Kinerja : Terlaksananya Percontohan Budidaya Sorgum di 2 kabupaten di Jawa Tengah.
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : 100 Ha
Volume : Benih Sorgum : 1.500 Kg Pupuk NPK : 15.000 kg Pupuk Urea : 20.000 kg
B. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
- Pergub Nomor 76 Tahun 2016
2. Gambaran Umum
- Sorgum mempunyai beberapa keunggulan seperti dapat tumbuh di lahan kering dan sawah pada musim kering/kemarau, resiko kegagalan kecil dan pembiayaan (input) usahataninya relatif rendah. Selain budidaya yang mudah,
- Sorgum mempunyai manfaat yang sangat luas antara lain untuk pakan ternak, bahan baku industri makanan dan minuman, bahan baku untuk media Jamur merang (mushroom), industri alkohol, bahan baku etanol dan sebagainya.
- Cara budidaya sorgum sangatlah mudah yaitu dapat tumbuh dilahan kering dengan baik pada musim kering/ kemarau, dengan sumber air terbatas,murah, efisien, dan dapat dikembangkan di lahan marginal.
3. Tujuan
- Mendorong pengembangan budidaya sorgum - Peningkatan produksi dan produktivitas sorgum - Sebagai bahan penganekaragaman pangan. - Memenuhi kebutuhan sorgum di Jawa Tengah.
4. Sasaran
- Kelompok tani yang aktif dan bersedia mengikuti prosedur kegiatan ini budidaya sorgum.
D. Penerima Manfaat
- Petani.
E. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 5
- Mengembangkan tanaman sorgum
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.
1) Tahapan Pelaksanaan
- Pelaksanaan
Metode yang digunakan antara lain :
e. Memberikan sarana produksi berupa benih sorgum, pupuk urea
dan pupuk NPK.
f. Memantau teknologi sesuai dengan kegiatan yang diajukan;
g. Memberikan masukan untuk perbaikan aplikasi teknologi;
h. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
Perkiraan dampak yang diharapkan :
f. Meningkatnya wawasan dalam mengadopsi teknologi;
g. Peningkatan pendapatan usaha tani;
h. Berkembangnya teknologi yang didesiminasi;
i. Penyerapan tenaga kerja;
j. Tumbuhnya usaha tani baru yang mengacu pada keberhasilan
percontohan yang dilakukan.
- Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi
a. Identifikasi calon petani dan lokasi pelaksanaan kegiatan
Percontohan Budidaya Sorgum Tahun Anggaran 2020
dimaksudkan untuk menetapkan lokasi kegiatan dan petani
peserta kegiatan.
b. Kelompok Tani/Petani pelaksana kegiatan dipilih Kelompok
Tani/Petani yang aktif, setuju, mau dan mampu untuk
melaksanakan kegiatan percontohan budidaya sorgum
c. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan
d. Lahan yang digunakan diutamakan dalam satu desa/wilayah yang
berdekatan dan diusulkan oleh KCD/mantri tani/Penyuluh
Lapang.
e. Kelompoktani diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten
yang membidangi tanaman pangan.
2) Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Bulan
Kerangka Acuan Kerja
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pembinaan
Monev
Pelaporan
F. Waktu Pencapaian Keluaran
- Januari – Desember 2020
G. Biaya Yang Diperlukan
- Luasan 100 ha - Biaya yang dibutuhkan :
= Benih Sorgum : 1.500 kg x Rp. 35.000,- = Rp. 52.500.000,- = Pupuk NPK : 15.000 kg x Rp. 8.500,- = Rp. 127.500.000,- = Pupuk Urea : 20.000 kg x Rp 8.500,- = Rp. 130.000.000,- ----------------------------------------------------------------------- + Jumlah = Rp 310.000.000,-
Kegiatan Percontohan Budidaya Sorgum dengan total biaya sebesar Rp.
310.000.000,- ( Tiga ratus sepuluh juta rupiah).
Ungaran,
KEPALA BIDANG / BALAI
KERANGKA ACUAN KEJA / TERMS OF REFERENCE
APBD TA. 2020
Program : Manajemen Administrasi Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Hasil : Persentase ketercapaian Pelayanan Umum,
Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah
Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Indikator Kinerja : Terlaksananya Perjalanan menghadiri Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar
Daerah Perangkat Daerah
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: Jumlah bulan terpenuhinya Perjalanan
menghadiri Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam dan Luar Perangkat Daerah.
Volume : 1 tahun
A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan
a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi
JawaTengah ( Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 halaman
86-92).
b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 113 Tahun 2016 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
2
2. Gambaran Umum
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah
Surakarta merupakan unit pelaksana teknis Dinas Pertanian Tanaman dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis
penunjang dibidang benih tanaman pangan dan hortukultura.
BBTPH Wilayah Surakarta yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi
Nomor 386 Surakarta, telepon 0271 712679, surat elektronik
Program : Pengembangan Agribisnis Hasil : Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Kegiatan : Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Sub Kegiatan : - Indikator Kinerja : Pengembangan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Satuan Ukuran Dan Jenis Keluaran :
- Pengembangan Tanaman Kelapa 200 Ha; - Pengembangan Tanaman Karet 100 Ha; - Pengembangan Tanaman Jambu Mete 100 Ha; - Pengembangan Tanaman T e h 50 Ha; - Pengembangan Tanaman Kakao 100 Ha; - Pengembangan Tanaman Kopi robusta 50 Ha; - Pengembangan Tanaman Kopi Arabika 100 Ha; - Pengembangan Tanaman Cengkeh 200 Ha; - Pengembangan Tanaman Pala 100 Ha; - Pengembangan Tanaman Lada 100 Ha; - Pengembangan Tanaman Nilam 50 Ha; - Intensifikasi Tanaman Tebu 550 Ha
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
KERANGKA ACUAN (KAK) Progrm : Program Pengembangan Agribisnis
Hasil : Meningkatnya produksi Benih Hortikultura
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Pengembangan Perbenihan Hortikultura Wilayah Semarang
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi / Kebijakan
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Semarang berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 113 tahun 2016, tanggal 27 Desember 2016, merupakan salah satu UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah kerja meliputi 16 kebun benih. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang mempunyai fungsi :
1. Menyusunan rencana teknis operasional perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
2. Melaksanakan kebijakan teknis operasional tanaman pangan dan hortikultura.
3. Melaksanakan pembinaan teknis penyuluhan perbenihan dan budidaya tanaman pangan dan hortikultura.
4. Melaksanakan produksi dan pemasaran benih/ bibit tanaman pangan dan hortikultura.
5. Melaksanakan pengujian dan atau percobaan perbenihan peralatan dan mesin pertanian
6. Mengkaji dan menganalisis teknis operasional pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
2. Gambaran Umum Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul merupakan faktor
penentu potensi hasil yang dapat dicapai dalam budidaya tanaman. Sistem
produksi benih yang meliputi penyediaan varietas unggul, produksi benih,
pengendalian mutu dan distribusinya telah dikembangkan di Indonesia
khususnya di Jawa Tengah. Penggunaan varietas unggul telah berhasil
meningkatkan produksi pangan nasional, namun belum seimbang dengan
perkembangan kebutuhan benih. Dengan berkembangnya industri benih
swasta serta keharusan Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan daya
saing dalam menghasilkan varietas unggul dan benih bermutu, kebutuhan
akan fasilitas, dana dan SDM akan semakin meningkat.
Kemandirian perbenihan nasional merupakan salah satu komponen dan
kunci utama dalam pencapaian target pembangunan pertanian di Indonesia.
Bidang perbenihan telah memegang peranan yang sangat penting dan
strategis dalam akselerasi pembangunan pertanian. Melalui benih kita bisa
meningkatkan produksi, mutu, dan standar kualitas produk pertanian baik
dalam sektor tanaman pangan maupun hortikultura. Karena memiliki peran
strategis bidang ini maka perlu mendapatkan perhatian lebih dari para
stakeholder, baik pemerintah maupun swasta. Terutama dalam mewujudkan
kemandirian perbenihan nasional. Ada tiga komponen utama yang diperlukan
dalam upaya membangun kemandirian perbenihan di Indonesia. Yaitu,
pengembangan varietas unggul baru, pengembangan kualitas benih, dan
aspek penggunaannya, baik dari segi penyebaran maupun pengawasan dan
pengendaliannya
3. Tujuan
Balai Benih sebagai lembaga Pemerintah yang berfungsi sebagai pengelola maupun produsen benih yang mendukung kebijakan Pemerintah dalam peningkatan ketahanan pangan sudah seharusnya mampu memproduksi benih untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Peranan Balai Benih sebagai produsen benih Pemerintah yang bersertifikat dan harga terjangkau oleh masyarakat petani merupakan langkah untuk menuju kemandirian perbenihan
4. Sasaran Kegiatan penyediaan benih bermutu dan bersertifikat menjadi tugas
pokok Balai Benih meskipun produksi benih yang dihasilkan masih relatif kecil, namun Balai Benih mendorong penangkar benih untuk dapat meningkatkan produksi benihnya guna mencukupi kebutuhan benih berkualitas bagi petani
B. Penerima Manfaat
Penerima Manfaat dari kegiatan Pengembangan Perbenihan Hortikultura Wilayah Semarang adalah masyarakat sekitar Kebun benih Balai Benih TPH Wilayah Semarang pada kususnya dan Masyarakat Jawa Tengah pada umumnya.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan secara swakelola dan pengadaan LS
2. Tahab dan Waktu Pelaksanaan 1) Tahab Pelaksanaan
a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Pembinaan d. Monev e. Pelaporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran Kegiatan Pengembangan Perbenihan Hortikultura Wilayah Semarang di Balai Benih Tanaman Pangan Wilayah Semarang dilaksanakan selama satu tahun mulai dari Januari sampai dengan Desember 2020.
E. Biaya Yanng Diperlukan Kegiatan Pengembangan Perbenihan Hortikultura Wilayah semarang dengan total biaya sebesar Rp 1.400.000.000,- ( Satu miliyar empat ratus juta rupiah)
KERANGKA ACUAN (KAK) Progrm : Program Pengembangan Agribisnis
Hasil : Meningkatnya produksi Benih Tanaman Pangan
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan : Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Semarang
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi / Kebijakan
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Wilayah Semarang berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 113 tahun 2016, tanggal 27 Desember 2016, merupakan salah satu UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai luas wilayah kerja meliputi 16 kebun benih. Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang benih tanaman pangan dan hortikultura.
Untuk melaksanakan tugas pokok, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang mempunyai fungsi :
1. Menyusunan rencana teknis operasional perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.
2. Melaksanakan kebijakan teknis operasional tanaman pangan dan hortikultura.
3. Melaksanakan pembinaan teknis penyuluhan perbenihan dan budidaya tanaman pangan dan hortikultura.
4. Melaksanakan produksi dan pemasaran benih/ bibit tanaman pangan dan hortikultura.
5. Melaksanakan pengujian dan atau percobaan perbenihan peralatan dan mesin pertanian
6. Mengkaji dan menganalisis teknis operasional pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
2. Gambaran Umum Penggunaan benih bermutu dari varietas unggul merupakan faktor
penentu potensi hasil yang dapat dicapai dalam budidaya tanaman. Sistem
produksi benih yang meliputi penyediaan varietas unggul, produksi benih,
pengendalian mutu dan distribusinya telah dikembangkan di Indonesia
khususnya di Jawa Tengah. Penggunaan varietas unggul telah berhasil
meningkatkan produksi pangan nasional, namun belum seimbang dengan
perkembangan kebutuhan benih. Dengan berkembangnya industri benih
swasta serta keharusan Lembaga Pemerintah untuk meningkatkan daya
saing dalam menghasilkan varietas unggul dan benih bermutu, kebutuhan
akan fasilitas, dana dan SDM akan semakin meningkat.
Kemandirian perbenihan nasional merupakan salah satu komponen dan
kunci utama dalam pencapaian target pembangunan pertanian di Indonesia.
Bidang perbenihan telah memegang peranan yang sangat penting dan
strategis dalam akselerasi pembangunan pertanian. Melalui benih kita bisa
meningkatkan produksi, mutu, dan standar kualitas produk pertanian baik
dalam sektor tanaman pangan maupun hortikultura. Karena memiliki peran
strategis bidang ini maka perlu mendapatkan perhatian lebih dari para
stakeholder, baik pemerintah maupun swasta. Terutama dalam mewujudkan
kemandirian perbenihan nasional. Ada tiga komponen utama yang diperlukan
dalam upaya membangun kemandirian perbenihan di Indonesia. Yaitu,
pengembangan varietas unggul baru, pengembangan kualitas benih, dan
aspek penggunaannya, baik dari segi penyebaran maupun pengawasan dan
pengendaliannya
3. Tujuan
Balai Benih sebagai lembaga Pemerintah yang berfungsi sebagai pengelola maupun produsen benih yang mendukung kebijakan Pemerintah dalam peningkatan ketahanan pangan sudah seharusnya mampu memproduksi benih untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Peranan Balai Benih sebagai produsen benih Pemerintah yang bersertifikat dan harga terjangkau oleh masyarakat petani merupakan langkah untuk menuju kemandirian perbenihan
4. Sasaran Kegiatan penyediaan benih bermutu dan bersertifikat menjadi tugas
pokok Balai Benih meskipun produksi benih yang dihasilkan masih relatif kecil, namun Balai Benih mendorong penangkar benih untuk dapat meningkatkan produksi benihnya guna mencukupi kebutuhan benih berkualitas bagi petani
B. Penerima Manfaat
Penerima Manfaat dari kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Semarang adalah masyarakat sekitar Kebun benih Balai Benih TPH Wilayah Semarang pada kususnya dan Masyarakat Jawa Tengah pada umumnya.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan secara swakelola dan pengadaan LS
2. Tahab dan Waktu Pelaksanaan 1) Tahab Pelaksanaan
a. Persiapan b. Pelaksanaan c. Pembinaan d. Monev e. Pelaporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran Kegiatan Pengembangan Perbenihan di Balai Benih Tanaman Pangan Wilayah Semarang dilaksanakan selama dua kali musim tanam untuk padi dan satu musim tanam untuk palawija dalam satu tahun.
E. Biaya Yanng Diperlukan Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah semarang dengan total biaya sebesar Rp 5.300.000.000,- ( Lima milyar tiga ratus juta rupiah).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman Bab III tentang
Penyelenggaraan Budidaya Tanaman, Bagian Ke-enam Perlindungan Tanaman.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan
Tanaman.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional.
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
Instruksi Presiden Nomor 9 tahun '2000 tentang Pengarustamaan Gender (PUG) dalam
pembangunan nasional yang mengamanahkan agar program pembangunan pada
umumnya dapat merespon potensi, permasalahan, kebutuhan, dan kepentingan
sumberdaya manusia yang menjadi subyek pembangunan, yang terdiri dari laki-laki dan
perempuan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018, tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ( Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 26 );
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah No. 76 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 Nomor 30 );
2. Gambaran Umum
Pendahuluan
Unsur-unsur iklim seperti suhu, curah hujan, kelembaban udara dan radiasi matahari, selain
keadaan tanah, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan, produksi dan mutu hasil
tanaman. Meningkatnya suhu udara mempengaruhi tanaman karena meningkatkan laju
pernafasan (respirasi) dan penguapan (transpirasi) sehingga meningkatkan konsumsi air,
selain meningkatkan perkembangbiakan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) tertentu
yang pada akhirnya menurunkan produktivitas tanaman. Peningkatan suhu udara ini juga
mempercepat pematangan buah dan biji yang mengakibatkan penurunan mutu hasil tanaman.
Beberapa program antisipasi yang penting untuk dilaksanakan diantaranya : penyusunan
strategi dan perencanaan pengembangan infrastruktur (terutama jaringan irigasi), evaluasi
tata ruang untuk pengaturan lahan (penyesuaian jenis tanaman dengan daya dukung lahan),
pengembangan sistem informasi dan peringatan dini banjir serta kekeringan, penyusunan
dan penerapan peraturan perundangan mengenai tata guna lahan dan metode pengelolaan
lahan. Tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia
(SDM) dalam pemahaman perubahan iklim dan penerapan teknologi adaptasi dan mitigasi
perubahan iklim.
Program mitigasi lebih difokuskan pada aplikasi teknologi rendah emisi, antara lain : varietas
unggul dan jenis tanaman yang rendah emisi dan atau kapasitas absorbsi karbon tinggi,
penyiapan lahan tanpa bakar, pengembangan dan pemanfaatan biofuel, penggunaan pupuk
organik, biopestisida dan pakan ternak rendah emisi GRK.
Program adaptasi lebih difokuskan pada aplikasi teknologi adaptif, terutama pada tanaman
pangan, seperti penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas unggul adaptif terhadap
kekeringan, genangan/banjir, salinitas dan umur genjah, serta penganekaragaman pertanian,
teknologi pengelolaan lahan, pupuk, air, diversifikasi pangan dan lain-lain. Secara
kelembagaan program ini diarahkan untuk pengembangan sistem informasi seperti sekolah
lapang iklim, sistem penyuluhan dan kelompok kerja (pokja) variabilitas dan perubahan iklim
sub sektor pertanian serta pengembangan sistem asuransi pertanian akibat resiko iklim (crop
weather insurance).
Penerapan penanganan dampak perubahan iklim dapat dilakukan melalui strategi antisipasi,
mitigasi dan adaptasi. Kegiatan adaptasi dalam penanganan dampak perubahan iklim
(banjir/kekeringan) antara lain Kalender Tanam (pola tanam berdasarkan pola curah hujan
dan ketersediaan air irigasi), Varietas Unggul Baru yang adaptif (toleran kegaraman, tahan
kering, umur genjah dan tahan genangan), teknologi pengelolaan sumber daya air (teknologi
identifikasi potensi ketersediaan air, teknologi panen hujan dan aliran permukaan, teknologi
prediksi curah hujan dan teknologi irigasi) serta teknologi pengelolaan sumber daya
lahan/tanah seperti pemupukan.
Upaya adaptasi tersebut diatas dapat diterapkan atau menjadi pilihan untuk penanganan DPI
yang disesuaikan dengan kondisi iklim setempat (spesifik lokasi).Kegiatan penerapan
penanganan dampak perubahan iklim melalui strategi adaptasi pada TA 2018 dapat
bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi, dan/ atau APBD Kabupaten sesuai anggaran
yang tersediapada masing-masing sumber penganggaran, dan/atau secara swadaya oleh
petani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
Kegiatan Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim ( PPDPI ) bertujuan untuk
pengamanan produksi dengan memberdayakan petani dan atau kelompok tani alumni SLI.
Pada Tahun 2019 di Jawa Tengah dirancang kegiatan PPDPI seluas 40 ha.
Tujuan
a. Menumbuhkan prakarsa, motivasi, dan kemampuan petani/ kelompok tani untuk
melaksanakan penanganan dampak perubahan iklim pada areal pertaniannya.
b. Memberdayakan petani alumni SLPHT / SL Iklim
Sasaran
a. Terlaksananya penerapan PPDPI secara optimal.
b. Terberdayakannya petani alumni SL Iklim
c. Terlaksananya pengamanan produksi dalam skala hamparan.
Keluaran
Tercapainya target pengamanan produksi dalam skala hamparan.
B. Penerima Manfaat
Penerima manfaat dari Kegiatan Penerapan Penanganan DPI adalah petani/kelompok tani
dan petugas di lokasi kegiatan.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan secara swakelola, kontraktual dengan pihak ketiga dan dana
bantuan pemerintah dengan mekanisme transfer uang.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan Penerapan Penanganan DPI
operasionalnya dilaksanakan melalui pertemuan sosialisasi, Pelaksanaan
persiapan/perencanaan, pelaksanaan penerapan DPI dan pertemuan evaluasi dan RTL 2,
pendampingan oleh petugas POPT-PHP/PPL/Mantri Tani. Pengamatan rutin dilakukan
secara mingguan sebanyak 4 kali pengamatan oleh petani alumni SLPHT/SLI.
Untuk kegiatan penerapan Penanganan DPI dilaksanakan selama 1 (satu) musim tanam,
namun secara keseluruhan kegiatan dilaksanakan selama 1(satu) tahun, mulai dari masa
pra tanam sampai dengan panen.
Adapun waktu pelaksanaan kegiatan tersebut seperti yang tersaji pada matriks dibawah ini.
101. Melaksanakan Penerapan DPI
Uraian
Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan kegiatan (Bulan) Lokasi
Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan Purworejo,
Boyolali dan
Karanganyar Pelaksanaan
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian keluaran untuk Kegiatan Penerapan Penaganan DPI sesuai kebutuhan
tahun anggaran berjalan sejak Januari hingga Desember 2019.
E. Biaya Yang Diperlukan
Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersedia pada DIPA Satker Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Rincian Anggaran Biaya
(RAB) selengkapnya sebagaimana terlampir.
Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala BPTPHP Jawa Tengah,
Ir. F. Herawati Prarastyani, M.Si
NIP. 19680310 199303 2 005
KERANGKA ACUAN KERJA Program : Pengembangan Agribisnis
Hasil : Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada
Tanaman Hortikultura dan perkebunan
Organisasi : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa
Tengah
Kegiatan : Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana
Tanaman Hortikultura dan perkebunan
Sub Kegiatan : -
Indikator Kinerja : Rasio Luas Serangan OPT yang Dapat Dikendalikan
Dibanding Luas Tanam Tanaman Hortikultura dan
perkebunan (Ha)
Jenis Keluaran (Output) : Gerakan pengendalian OPT pada tanaman
hortikultura dan perkebunan
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Ha
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi / Kebijakan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 113 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dibidang perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
Untuk mendukung kinerja Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis yang bertanggungjawab terhadap pembangunan komoditas hortikultura dan perkebunan, maka kegiatan perlindungan hortikultura dan perkebunan pada dasarnya diarahkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait lainnya, terutama dalam memantapkan peningkatan produksi hortikultura dan perkebunan. Salah satu kendala dalam peningkatan produksi hortikultura dan perkebunan adalah adanya serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Oleh karena itu diperlukan kegiatan Fasilitasi Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura
dan perkebunan terutama dalam pelaksanaan gerakan pengendalian OPT hortikultura dan perkebunan ramah lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Undang-Undang No. 22 tentang Pemerintahan di Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman, pengendalian OPT menjadi tanggung jawab petani, sedangkan peranan pemerintah adalah membantu dalam kasus eksplosi. Pelaksanaan pengendalian OPT menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah.
2. Gambaran Umum
Perkembangan serangan/populasi OPT kadang tidak terduga, menyimpang dari pola normalnya. Populasi atau intensitas serangan OPT dapat berkembang secara pesat dan mendadak (eksplosif) sehingga petani tidak mampu mengendalikannya. Dalam waktu singkat, serangan tersebut dapat menimbulkan kerusakan berat atau puso dalam areal yang relatif luas. Apabila tidak segera ditanggulangi kondisi tersebut akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, (misal terjadinya kerawanan pangan dan keamanan masyarakat secara umum). Sifat OPT lainnya yang merugikan adalah endemik, yaitu OPT bersangkutan selalu ada dalam suatu areal pertanaman dan menyebabkan kerusakan sedang sampai puso.
Salah satu dukungan perlindungan hortikultura dan perkebunan dalam pengamanan produksi hortikultura dan perkebunan melalui Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura dan perkebunan adalah dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian OPT Hortikultura dan perkebunan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menunjang suksesnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Mengingat banyaknya komoditas dan luasnya sebaran lokasi, maka perlu ditetapkan prioritas komoditas dan lokasi yang harus ditangani di lokasi pembinaan khusus, yang akan menjadi daerah percontohan bagi lokasi-lokasi lainnya dalam menanggulangi OPT tanaman hortikultura dan perkebunan. Lokasi tersebut merupakan sentra produksi hortikultura dan perkebunan binaan khusus, yaitu daerah eksplosi OPT dan daerah endemis serangan OPT yang dapat dijadikan sebagai percontohan bagi kawasan pengembangan lainnya dalam menanggulangi OPT tanaman hortikultura dan perkebunan. Dalam keadaan normal, pengendalian OPT hortikultura dan perkebunan menjadi tanggung jawab petani sebagai pengusaha tani. Tetapi dalam keadaan eksplosi/wabah, sehingga petani/kelompok tani tidak mampu mengendalikan; pemerintah dapat membantu sarana, peralatan atau pembiayaan; sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Bantuan dilakukan secara berjenjang sesuai kemampuan yang dimiliki dari Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota,
Provinsi, dan Pusat. Bantuan pengendalian OPT hortikultura dan perkebunan juga dapat diberikan untuk pengendalian daerah sumber infeksi. Kegiatan gerakan pengendalian OPT hortikultura dan perkebunan difokuskan pada 2 komoditas utama yaitu cabai dan bawang merah. Selaian itu, kegiatan juga dilaksanakan pada komoditas hortikultura dan perkebunan lainnya.
3. Tujuan a) Melaksanakan koordinasi pengendalian OPT hortikultura dan perkebunan
termasuk pengadaan sarana pengendalian OPT yang bersifat endemis. b) Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT hortikultura
dan perkebunan. c) Melaksanakan gerakan pengendalian OPT dengan penerapan Pengendalian
Hama Terpadu (PHT). d) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku perlindungan dalam
pengembangan penerapan teknologi pengendalian OPT dengan sarana pengendalian yang ramah lingkungan
4. Sasaran
a) Terlaksananya koordinasi pengendalian OPT hortikultura dan perkebunan termasuk pengadaan sarana pengendalian OPT yang bersifat endemis.
b) Terlaksananya bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian OPT hortikultura dan perkebunan.
c) Terlaksananya gerakan pengendalian OPT d) Terlaksananya penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT)
B. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari Kegiatan Gerakan Pengendalian pada tanaman hortikultura dan perkebunan adalah petani/kelompok tani dan petugas di lokasi kegiatan.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
a. Metode Pelaksanaan
Proses penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan dengan cara swakelola maupun melalui pihak ketiga.
b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 1) Tahapan Pelaksanaan
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura dan Perkebunan operasionalnya dilaksanakan melalui : i. Koordinasi/sosialis gerakan pengandalian OPT tanaman Hortikultura dan
perkebunan
ii. Persiapan pembuatan bahan pengendali OPT ramah lingkungan,
iii. Gerakan pengendalian OPT dan bimbingan teknis pengendalian OPT di kawasan hortikultura dan perkebunan.
iv. Tahap Monitoring dan Pelaporan : berupa pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.
Disamping kegiatan utama yaitu Gerakan Pengendalian pada tanaman Hortikultura antara lain Cabai (16 unit), Bawang merah (15 unit), Bawang putih (6 unit), Mangga (4 unit), Jeruk (5 unit), Salak (5 unit), Kelapa (18 unit), Kopi (16 unit), Kakao (6 unit), Cengkeh (8 unit) juga diperlukan beberapa kegiatan pendukung atau kegiatan pendamping dengan harapan dapat mempercepat/ mempermudah pencapaian tujuan maupun sasaran kegiatan utama. Kegiatan – kegiatan tersebut dikelompokkan kedalam beberapa komponen yaitu :
a. Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH)
b. Pemberdayaan Petani Perkebunan
c. Pemberdayaan Petugas
2) Waktu Pelaksanaan
a) Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH)
Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pembinaan
Monev
Pelaporan
b) Gerakan Pengendalian OPT yang memuat kegiatan Gerakan Pengendalian
OPT hortikultura dan perkebunan,
Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pembinaan
Monev
Pelaporan
c) Pemberdayaan Petani
Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pembinaan
Monev
Pelaporan
d) Pemberdayaan Petugas
Kegiatan Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Persiapan
Pelaksanaan
Pembinaan
Monev
Pelaporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran
Waktu pencapaian untuk kegiatan Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura dan perkebunan adalah selama 11 bulan yang diawali sejak bulan Februari hingga Desember 2020
E. Biaya yang diperlukan
Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Hortikultura dan Perkebuan dengan total biaya sebesar Rp.2.450.000.000,- (Dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
Ungaran,
Kepala BPTPHP Jawa Tengah,
Ir. F. Herawati Prarastyani, M.Si NIP. 19680310 199303 2 005