3. Urusan Lingkungan Hidup a. Program dan Kegiatanslemankab.go.id/wp-content/file/lppd2010/6.BAB_III_Ur_Wajib_3-17.pdf · Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun Anggaran 2010

101

3. Urusan Lingkungan Hidup

a. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan

langganan.

c) Penyedaiaan jasa administrasi keuangan.

d) Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja.

e) Penyediaan alat tulis kantor.

f) Penyediaan makan minum rapat.

g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a) Pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor.

b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Bimbingan teknis/workshop/seminar/lokakarya.

b) Pengelolaan kepegawaian.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan perencanaan SKPD.

b) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD.

c) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran.

d) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir.

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a) Pengembangan teknologi pengelolaan persampahan

b) Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan

prasarana persampahan .

c) Kerjasama pengelolaan persampahan

d) Kerjasama pengelolaan persampahan dengan Swedia

e) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan


Tahun Anggaran 2010

102

f) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan

persampahan

g) Bimbingan teknis persampahan

6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

a) Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)

b) Pengkajian dampak lingkungan

c) Pemantauan kualitas lingkungan

d) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian

lingkungan

e) Penanganan kasus pencemaran dan perusakan LH

f) Pengembangan produksi ramah lingkungan

g) Pelayanan perijinan bidang lingkungan

h) Koordinasi pengelolaan PROKASIH/SUPERKASIH

i) Koordinasi penilaian kota sehat (ADIPURA)

j) Pengelolaan B3 dan Limbah B3

k) Penyusunan strategi sanitasi perkotaan

7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA

b) Fasilitasi program kampung hijau

c) Konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan

sumber-sumber air

d) Koordinasi pengelolaan konservasi SDA

e) Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

f) Studi dan evaluasi lahan kritis

g) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA

h) Perlindungan sumber daya air dan pengendalian kerusakan

sumber-sumber air

i) Pengendalaian kerusakan hutan dan lahan

j) Penanaman sempadan sungai


Tahun Anggaran 2010

103

8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup melalui kegiatan peningkatan edukasi

dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.

9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

a) Pengujian emisi kendaraan bermotor

b) Pengujian emisi akibat aktifitas industri

c) Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

d) Pengadaan sarana teknis pengujian kualitas lingkungan

10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

a) Studi lokasi taman dan hutan kota

b) Pemeliharaan ruang terbuka hijau

c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ruang

terbuka hijau

d) Pembangunan ruang terbuka hijau

e) Pengawasan/pengendalian ruang terbuka hijau

b. Tingkat Pencapaian

Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan

lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

a) Pengelolaan surat menyurat selama 12 bulan.

b) Pembayaran jasa langganan listrik, air, telpon dan surat kabar

selama 12 bulan

c) Pengelolaan administrasi keuangan selama 12 bulan.

d) Pemeliharaan 8 unit komputer .

e) Penyediaan 40 jenis alat tulis kantor, 5 jenis barang cetakan dan

51.200 lembar penggandaan.

f) Fasilitasi rapat dan tamu 12 kali.

g) Fasilitasi koordinasi dengan instansi pusat 10 kali dan antar SKPD 4 kali.


a) Pemeliharaan gedung kantor 12 bulan

b) Pemeliharaan 6 unit kendaraan roda dua dan 2 unit roda empat


Tahun Anggaran 2010

104


a) Bimbingan teknis/workshop/seminar/lokakarya 3 orang.

b) Pelayanan kenaikan pangkat 3 orang, kenaikan gaji berkala 15

orang dan cuti 10 orang


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan Renstra SKPD 10 buku, RKA 10 buku, DPA 10 buku

dan DPPA 10 buku.

b) Penyusunan laporan bulanan dan tahunan 80 buku serta LAKIP 5

buku

c) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran 12

laporan.

d) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir 10 buku.

5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a) Penyediaan komposter 150 buah.

b) Pembinaan 25 kelompok pengelola sampah mandiri

c) Lomba kebersihan pasar 1 kali

d) Pengelolaan sampah di 41 pasar.

e) Pengelolaan sampah RSUD Sleman dan RSUD Prambanan 12

bulan

f) Pengeloaan 1 unit biogas di pasar buah Gamping.

g) Pengelolaan 2 lokasi Transfer depo sampah, 3 lokasi TPS, dan 1

lokasi DED prasarana sampah mandiri

h) Pengelolaan sampah permukiman dan perkantoran 12 bulan

i) Pengelolaan sampah di 65 lokasi permukiman

j) Bimbingan teknis kelompok pengelola sampah 3 lokasi.


Hidup

a) Pemantauan kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL 80

usaha, bimbingan teknik penyusunan laporan RKL-RPL-UKL-

UPL 40 orang, penilai kinerja perusahaan 10 usaha dan

sosialisasi PROPER 40 usaha.


Tahun Anggaran 2010

105

b) Bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan 30 orang,

pembahasan dokumen UKL-UPL 51 dokumen dan SPPL 1759

buah.

c) Pengujian kualitas 25 titik air bersih, 10 titik mata air, 60 titik air

badan, 12 titik kualitas tanah pertanian, 26 titik udara ambien dan

10 buku laporan SPM.

d) Penguatan kelembagaan pengelola IPAL di 6 lokasi dan

pembangunan 1 unit IPAL komunal limbah domestik di

Blimbingsari, Caturtunggal.

e) Penanganan 28 buah kasus pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup.

f) Pendampingan 1 unit usaha produksi bersih dan 1 jenis pedoman

minimasi limbah UKM tahu

g) Penyusunan 10 buku hasil pemetaan dan identifikasi sumber-

sumber pencemar

h) Pemberan stimulan sarana dan prasarana kebersihan di 10

pasar, 7 sekolah, 2 terminal , 5 perumahan, 5 ruas jalan dan 5

sungai.

i) Registrasi dan notifikasi pengelolaan B3 dan limbah B3 di 50

perusahaan

j) Penyusunan 40 buku dokumen strategi sanitasi perkotaan.

7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)

a) Pelaksanaan cerdas cermat lingkungan hidup diikuti 6 prestator,

1 kali Pekan Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional

(PPKAN) dan pembinaan pemerhati lingkungan bagi 12 prestator

b) Pembinaan kampung berwawasan lingkungan di 2 desa

c) Penyediaan bibit 2.300 batang, biopori 80 unit dan terbangunnya

SPAH 50 unit

d) Penyusunan 10 buku profil keanekaragaman hayati dan 10 buku

laporan menuju Indonesia Hijau

e) Penyusunan 10 buku pemanfaatan tanaman umbi untuk

keanekaragaman pangan.


Tahun Anggaran 2010

106

f) Penyusunan 20 buku dokumen studi lahan kritis dan

penangganannya

g) Pengukuran debit mata air Umbul Wadon 8 kali dan penyusunan

2 jenis laporan RKL dan RPL Umbul Wadon

h) Pemeliharaan 18.000 batang tanaman konservasi di lereng

selatan Merapi, pemeliharaan 110.000 batang tanaman pola

blockgrant, pemeliharaan 25.000 batang tanaman kayu putih dan

penanaman 1.500 batang perindang jalan.

8) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup terealisasi pembinaan lingkungan hidup

di 9 sekolah dan 6 pondok pesantren, pelatihan 80 orang kader

lingkungan hidup dan sosialisasi bidang lingkungan hidup di 17

kecamatan.

9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi

a) Lomba emisi 125 kendaraan, uji petik emisi 750 kendaraan,

pembinaan dan pengawasan 15 usaha bengkel dan pemeriksaan

10 orang pedagang terminal Jombor

b) Pengujian emisi 6 cerobong asap usaha dan bimbingan teknis

pencemaran udara tidak bergerak bagi 25 usaha

c) Pengujian limbah padat 10 usaha dan limbah cair 20 usaha

d) Penyediaan 1 unit alat pemantau kualitas udara

e) Pengujian emisi 19 unit kendaraan bermotor RSUD Sleman

f) Pengujian kadar polusi limbah padat dan cair RSUD Sleman

10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

a) Penyusunan 30 buku dokumen studi dan 5 buku album peta

lokasi taman dan hutan kota.

b) Pemeliharaan 44 lokasi taman kota

c) Penanaman 600 batang tanaman penghijuan oleh masyarakat

d) Pelaksanaan studi lokasi di 6 lokasi taman kota

e) Pengendalian ruang terbuka hijau kota


Tahun Anggaran 2010

107

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan lingkungan

hidup sebagaimana buku lampiran)

Berbagai program dan kegiatan urusan lingkungan hidup mampu

mendukung pencapaian kualitas udara jauh di bawah ambang batas

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 maupun

Keputusan Gubernur DIY Nomor 153 Tahun 2002. Dari 25 titik

pengambilan sampel pemeriksaan kualitas udara diperoleh data sebagai

berikut:

Tabel 3.9. Hasil Pemeriksaan Kualitas Udara

Kandungan Udara Kualitas Udara Angka Ambang

Batas Tahun 2009 Tahun 2010

Sulfur dioksida 0,0020 – 0,0109 ppm 0,0025 – 0,0116 ppm 0,340 ppm

Karbon monoksida 0,03-0,94 ppm 0,03-0,98 ppm 35 ppm

Nitrogen 0,0193 – 0,0702 ppm 0,0165 – 0,0811 ppm 0,212 ppm

Hidro Carbon (HC) 30 – 145 µg/m2 28 – 149 µg/m2 160 µg/m2

Timah hitam (Pb) 0,021 – 0,817 µg/m2 0,026 – 0,847 µg/m2 2 µg/m2

Partikel debu 9,820 – 214,207 µg/m2 8,720 – 226,107 µg/m2 230 µg/m2

Sumber: Kantor Lingkungan Hidup

Dalam upaya menjaga kualitas air telah dilakukan pengujian air di 25

titik pada 5 kecamatan (Turi, Pakem, Kalasan, Gamping dan Sleman)

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa parameter kimia pada

semua titik sampel memenuhi persyaratan kualitas air bersih. Dalam

rangka melindungi sumber air minum telah dikembangkan sanitasi

berbasis masyarakat sampai dengan tahun 2010 berjumlah 10 unit di 6

lokasi (5 unit IPAL komunal di Sukunan, Banyuraden, Gamping; 1 unit

MCK plus di Jetak II, Sidokarto, Godean; 1 unit IPAL komunal di

Minomartani, Ngaglik, 1 unit MCK plus di Blunyahgede, Sinduadi, Mlati ,

1 unit IPAL komunal di Santan, Maguwoharjo, Depok dan 1 unit IPAL

komunal di Blimbingsari, Caturtunggal, Depok.

Terdapat peningkatan kesadaran masyarakat dan pengusaha di

Kabupaten Sleman dalam mengelola lingkungan. Hal ini terbukti dari

banyaknya dokumen UKL-UPL dan Surat Penyataan Pengelolaan

Lingkungan (SPPL), pada tahun 2010 sebanyak 1.810 dokumen atau

meningkat 12,5% jika dibandingkan dengan tahun 2009 sebanyak 1.609

dokumen.


Tahun Anggaran 2010

108

Pengolahan sampah di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan UU

No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sejak dari sumber

sampah sampai dengan proses pengolahan akhir. Hal ini terlihat dari

perkembangan kelembagaan pengelola sampah mandiri di tingkat

padukuhan. Sampai tahun 2010 kelembagaan pengelolaan sampah

mandiri sebanyak 58 lembaga, meningkat 9,6% dari tahun 2009

sebanyak 52 lembaga.

Prestasi tingkat Nasional Kabupaten Sleman tahun 2010 bidang

lingkungan hidup adalah Adiwiyata Mandiri yang diraih SD Kanisius

Kalasan dan Sekolah Model Adiwiyata diraih oleh SD Negeri Nogopuro,

Caturtunggal, Depok.

Prestasi yang diraih Kabupaten Sleman di tingkat Provinsi pada bidang

lingkungan hidup di tahun 2010 adalah :

1) Sekolah Adiwiyata diraih oleh SMP N 2 Kalasan

2) Sekolah Adiwiyata diraih oleh MAN 3 Yogyakarta

3) Juara I Pembina Lingkungan diraih oleh Drs. Krido Suprayitno, SE,

MSi, Camat Berbah.

4) Juara III Pengabdi Lingkungan diraih oleh Sumarsini, AMd,

Sukoharjo, Ngaglik.

5) Juara III Perintis Lingkungan diraih oleh Agus Sumardi,

Tambakboyo, Condongcatur, Depok.

c. SKPD Penyelenggara Urusan

SKPD penyelenggara urusan lingkungan hidup adalah Kantor

Lingkungan Hidup yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 43 Tahun

2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Lingkungan

Hidup. Penyelanggaraan urusan ini didukung oleh:

1. Bidang Perdesaan dan Bidang Perkotaan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Tahun Anggaran 2010

109

2. Bidang Kehutanan dan Perkebunan Dinas Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

3. Dinas Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral

4. Dinas Pasar

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

6. Rumah Sakit Umum Daerah

7. Rumah Sakit Umum Daerah Prambanan

Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Kantor Lingkungan

Hidup sebagaimana terlampir

d. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia penyelenggara urusan urusan lingkungan hidup

secara menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana

terlampir.

e. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup

sebesar Rp7.806.306.950,00, realisasi Rp6.533.742.313,00 atau

83,70%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program

adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran sebesar

Rp146.360.000,00 realisasi Rp121.742.745,00 atau 83,18%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, anggaran

sebesar Rp80.000.000,00 realisasi Rp68.865.464,00 atau 86,08%

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, anggaran

sebesar Rp20.904.000,00 realisasi Rp18.157.000,00 atau 86,86% .

4) Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Perencanaan,

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar


5) Program Pengembangan Kinerja Persampahan, anggaran sebesar

Rp3.713.534.000,00 realisasi Rp3.041.567.319,00 atau 81,90%.


Tahun Anggaran 2010

110


Hidup, anggaran sebesar Rp1.063.022.000,00 realisasi

Rp963.833.500,00 atau 90,67%.

7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam,

anggaran sebesar Rp876.307.950,00 realisasi Rp710.105.850,00

atau 81,03%.

8) Program Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup, anggaran sebesar Rp139.515.000,00 realisasi

Rp97.324.750,00 atau 69,76% .

9) Program Peningkatan Pengendalian Polusi, anggaran sebesar


10) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, anggaran sebesar


f. Proses Perencanaan

Proses perencanaan urusan lingkungan hidup diawali dengan

identifikasi masalah melalui rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan,

musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, yang digunakan

sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Pelaksanaan perencanaan

kegiatan tersebut melibatkan LSM lingkungan, Pusat Studi Lingkungan

UGM dan PPLH Jawa-Madura.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan

penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah sebagaimana

terlampir.

h. Permasalahan dan Solusi

Secara umum permasalahan dan solusi penyelenggaraan urusan

lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1) Hilangnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di

kawasan lereng Merapi akibat terkena erupsi, sehingga peresapan


Tahun Anggaran 2010

111

air ke dalam tanah akan sangat berkurang. Upaya pemecahan

dilakukan dengan penanaman kembali kawasan lereng Merapi

dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik

pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan masyarakat

2) Masih banyak terlihat adanya timbunan sampah liar di beberapa

tempat terutama sekitar bantaran sungai. Upaya pemecahannya

dilakukan dengan sosialisasi pengelolaan persampahan, pembinaan

kelembagaan pengelola sampah mandiri dan meningkatan

prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

3) Masih terdapat 21 penanggungjawab usaha/kegiatan yang belum

melaporkan pelaksanaan RKL-RPL sesuai dengan dokumen

Amdal/UKL-UPL dari total 135 penanggungjawab usaha. Upaya

penyelesaian masalahnya adalah melakukan evaluasi, pembinaan

dan penegakan hukum pelaksanaan RKL-RPL sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

4) Meningkatnya beberapa parameter udara yaitu hidrokarbon (HC),

timah hitam (Pb) dan sulfur dioksida (SO2) dibeberapa lokasi

pengujian. Salah satu faktor yang berpengaruh adalah dari kegiatan

transportasi. Upaya penyelesaian masalahnya adalah melakukan

pembangunan ruang terbuka hijau terutama pada ruas-ruas jalan

padat lalu lintas, melakukan uji petik emisi kendaraan bermotor dan

sosialisasi pada usaha bengkel atau pengusaha angkutan umum.

4. Urusan Pekerjaan Umum


1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat


langganan

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

e) Penyediaan jasa peralatan kerja

f) Penyediaan alat tulis kantor


Tahun Anggaran 2010

112

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j) Penyediaan makanan dan minuman rapat

k) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

l) Penyediaan jasa keamanan kantor

m) Penyediaan jasa administrasi kantor

n) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

b) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

c) Pemeliharaan rutin berkala meubelair


a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya

b) Pengelolaan kepegawaian

4) Program peningkatan pengembangan sistem perencanaan,

pelaporan, capaian kinerja dan keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi keuangan

c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD

d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD

e) Penyusunan profil data SKPD 5 tahun terakhir

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a) Peningkatan jalan

b) Peningkatan jembatan dan gorong-gorong

6) Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan.

b) Pemeliharaan rutin jalan.

c) Pemeliharaan rutin jembatan.

d) Pengadaan aspal swadaya


Tahun Anggaran 2010

113

7) Program Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong

a) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

b) Pemeliharaan rutin saluran drainase

8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

a) Operasional/pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan

b) Operasional/pemelihaaan alat-alat-ukur dan bahan laboratorium

9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a) Fasilitas pembinaan teknis pengelolaan air limbah.

b) Perencanaan air limbah.

c) Penyediaan prasarana dan sarana air bersih

d) Penyediaan prasarana dan sarana sanitasi

e) Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan air bersih/air minum dan reservoir

10) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan kegiatan

Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan

11) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

a) Perencanaan gedung

b) Pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah

c) Pembangunan dan pemeliharaan kantor kecamatan

d) Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum

e) Pembinaan teknis bangunan

12) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

a) Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi

b) Rehabilitasi/ pemeliharaan petani pemakai air

c) Pembangunan/ peningkatan jaringan irigasi

d) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

e) Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif

f) Pembinaan perijinan bidang irigasi

g) Pemutakhiran data jaringan irigasi

h) Peningkatan kelembagaan dan kebijakan pengelolaan irigasi

(WISMP)


Tahun Anggaran 2010

114

13) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

a) Pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa

b) Pembinaan pengolahan air baku kawasan rawan kekeringan

14) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau

dan sumber daya air lainnya

a) Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya

b) Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan

penampung air lainnya

c) Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai,

danau dan sumber daya air lainnya

d) Perencanaan embung dan bangunan penampung air lainnya

e) Inventarisasi pelanggaran sempadan sungai

f) Pembuatan bangunan konservasi sipil teknis



pekerjaan umum adalah sebagai berikut:


a) Jasa surat menyurat 12 bulan

b) Pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan

langganan 12 bulan

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bulan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan

e) Penyediaan jasa peralatan kerja 12 bulan

f) Penyediaan 13 paket alat tulis kantor

g) Penyediaan 13 paket barang cetakan dan penggandaan

h) Penyediaan 2 paket komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

i) Penyediaan 2 paket peralatan dan perlengkapan kantor

j) Penyediaan makanan dan minuman rapat selama 12 bulan

k) Fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan

l) Penyediaan jasa keamanan kantor selama 12 bulan


Tahun Anggaran 2010

115

m) Penyediaan jasa administrasi kantor selama 12 bulan

n) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan selama 12 bulan


a) Pemeliharaan 13 unit bangunan/gedung kantor dan pengamatan

b) Pemeliharaan 77 unit kendaraan dinas selama 12 bulan

c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja selama 12 bulan

d) Pemeliharaan 1 paket meubelair selama 12 bulan


a) Pengiriman peserta bimbingan teknis, workshop, seminar,

lokakarya 11 kali

b) Pengelolaan administrasi kepegawaian sebanyak 437 orang

4) Program Peningkatan pengembangan system perencanaan,

pelaporan, capaian kinerja dan keuangan

a) Penyusunan 77 buku laporan bulanan, laporan tahunan, Lakip

b) Penyusunan 36 buku laporan keuangan dan realisasi keuangan

c) Penyusunan 75 buku RKA/DPA, RKPA/DPPA SKPD, Rencana

Kerja SKPD , dan Renstra 2011-2015

d) Penyusunan 22 buku laporan monitoring kegiatan dan evaluasi

e) Penyusunan 20 buku profil data SKPD 5 tahun terakhir

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

a) Peningkatan Jalan sepanjang 9,37 km pada ruas-ruas jalan; Jl.

Gamping – Bantulan, Jl. Klangkapan – Somokaton, Jl.

Kronggahan – Kenteng, Jl. Dayu – Pajangan, Jl. Pokoh – Blotan,

Jl. Pundong – Klaci, dan Jl. Prambanan – Banyurejo (Seturan

Dabag)

b) Peningkatan 6 buah jembatan dan 8 buah gorong-gorong dengan

lokasi:Jembatan Kapukondo I, Talud Jembatan Donon, Jembatan

Pundong, Jembatan Kemasan, Jembatan Umbulgedhe 2,

Jembatan Salakan, Gorong-gorong Berbah (Jl. Boko-Payak),

Gorong-gorong Karang Tegal (Jl. Kalasan-Ngangkruk), Gorong-

gorong Josari (Jl. Panggung-Watuadeg), Gorong-gorong


Tahun Anggaran 2010

116

Kowang (Jl. Panggung-Watuadeg), Gorong-gorong Wonosobo

(Jl.Kayunan-Candi), Gorong-gorong Balerante ( Jl. Jrakah-

Wonokerto), Gorong-gorong Gabahan (Jl. Wadas-Bantulan) dan

Gorong-gorong Kwarasan (Jl. Minggir-Daratan)

6) Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong

a) Pembangunan 3 buah saluran drainase/gorong-gorong meliputi :

Drainase Manukan (Jl. Banteng-Mlandangan), Drainase Grenjeng

(Jl. Sorogenen-Sidorejo) dan Drainase Mriyan (Jl. Jombor-

Seyegan)

b) Pemeliharaan rutin saluran drainase sepanjang 10.000 m.

c) Penyusunan 30 buku Masterplan Drainase di kawasan perkotaan

Sleman Timur

7) Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sepanjang 14,60 km pada ruas-

ruas jalan: Jl. Minggir-Padon, Jl. Sidorejo-Glagahharjo, Jl.

Geblok-Kaliadem, Jl. Kembangan – Pakem, Jl. Mlati-Jongke, Jl.

Padon-Gendengan, Jl. Wadas-Bantulan, Jl. Kalasan-Tegalsari, Jl.

Medari-Ngablak, Jl. Bego-Karangmojo dan pembuatan Talud

jalan Jombor – Seyegan sepanjang 65 m.

b) Pemeliharaan rutin jalan sepanjang 400 km pada ruas-ruas jalan

Kabupaten.

c) Pemeliharaan rutin 15 buah jembatan dan 35 buah gorong-

gorong pada ruas-ruas jalan Kabupaten.

d) Pengadaan 3.377 drum aspal swadaya masyarakat pada jalan-

jalan diluar jalan Kabupaten, antara lain yaitu : jalan lingkungan,

jalan desa dan jalan poros desa, jalan lingkungan dan lain-lain.

8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

a) Pemeliharaan dan operasional 10 unit peralatan konstruksi,17

unit Mesin gilas dan vibro, serta 5 unit peralatan angkutan.

b) Pemeliharaan dan operasional 5 unit alat ukur dan 5 unit alat-alat

laboratorium


Tahun Anggaran 2010

117


dan Jaringan Pengairan Lainnya

a) Pembinaan 9 kelompok P3A dan GP3A

b) Rehabilitasi 37 buah Daerah Irigasi (DI)

c) Pembangunan 15 buah bendung dan 21 buah saluran

d) Operasional dan pemeliharaan 20 buah bendung, 100 buah

Daerah Irigasi(DI) , dan 31 buah pintu air

e) Pemeliharaan 33 buah Daerah Irigasi (DI), peningkatan

kemandirian 24 kelompok organisasi P3A/GP3A dan Komisi irigasi

f) Pemrosesan 80 buah perijinan bidang irigasi

g) Pemutakhiran 800 data irigasi desa dan updating data prasarana

pengairan yang terdiri: 386 DI, 54 buah Jaringan Irigasi Air Tanah

(JIAT) dan 155 buah mata air

h) Penyusunan 15 buku dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknis

Kelembagaan (PSETK)

10) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku dengan kegiatan

pemeliharaan jaringan sumur pompa di 7 lokasi

11) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

a) Sosialisasi pembangunan sarana limbah/sanitasi bagi

masyarakat di 5 pedukuhan yaitu Padukuhan Kocoran,

Purwosari, Karangwuni, Manggung dan Pogung Lor.

b) Penyediaan DED jaringan air limbah mencakup 750 sambungan

rumah (SR) di Desa Sinduadi, Mlati dan Desa Condongcatur,

Depok.

b) Pembangunan 6.485 m’ konstruksi jaringan air bersih (SIPAS)

pada lokasi-lokasi : Jaringan Sipas Panggeran Triharjo Sleman

sepanjang 1.100m’, Jaringan Sipas Plotengan Pondokrejo

Tempel sepanjang 1.250 m’, Jaringan Sipas Jlegongan

Margorejo Tempel sepanjang 600 m’, Jaringan Sipas Rejodadi

Bangunkerto Turi sepanjang 800 m’, Jaringan Sipas Balong


Tahun Anggaran 2010

118

Donoharjo Ngaglik sepanjang 1.250 m’, Jaringan Sipas Karuhan

III Margodadi Seyegan sepanjang 485 m’, Jaringan Sipas

Kinahrejo Umbulharjo Cangkringan sepanjang 500 m’, Jaringan

Sipas Gedangbawah Sambirejo Prambanan sepanjang 500 m’.

c) Pengadaan pipa dan asesoris 1 Ls dan penyambungan pipa

transmisi Dabag Condongcatur Depok sepanjang 35 m’ serta

pengadaan pipa dan water meter.

d) Pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi meliputi

Jaringan Pipa Tersier Sawitsari, Kentungan, Depok sepanjang

1.545 m’, Jaringan Pipa Tersier Kayen Sono Condongcatur

Depok sepanjang 1.422 m’, Jaringan Pipa Tersier Blimbingsari

Caturtunggal Depok sepanjang 1.280 m’, Pembangunan Sanimas

Blimbingsari Caturtunggal Depok dan Pembangunan

Pengelolaan Sampah Mandiri 3R Pandowoharjo.

e) Pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan 19 unit jaringan air bersih/

air minum dan reservoir di RSUD Sleman.

f) Pelaksanaan rehabilitasi/pemeliharaan 11 unit jaringan air bersih/

air minum dan reservoir di RSUD Prambanan

12) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

a) Pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan perdesaan yang

dilaksanakan meliputi jalan-jalan desa sebagai berikut; Jl. Tritis-

Ngandong seluas 1.806 m2, Jl. Perengdewe-Surobayan Balecatur

Gamping seluas 1.308 m2, Jl. Jenengan-Krodan seluas 814 m2,

Jl. Desa Banyuraden-SMA Islam seluas 2.896 m2, Jl. Ngijon-

Daratan III seluas 1.419 m2, Talud Jl. MGM seluas 400 m2, Jalan

SLB-CI Dharma Renaring Putra I Janti seluas 206.50 m2, Jl.

Ringinsari Bokoharjo Sleman seluas 1.244,77m2 dan Jl. Tuguran

Nogotirto Gamping seluas 745,51m2.

b) Pembangunan 1 buah jembatan Desa Jurang Jero

Candibinangun Pakem.


Tahun Anggaran 2010

119

13) Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Pemerintah

a) Pembuatan DED Gedung Kepanjen 5 dokumen.

b) Rehabilitasi Aula Bappeda, Rumah Dinas Bupati dan Wakil

Bupati.

c) Pembangunan rumah dinas Camat Godean, rumah dinas Camat

Sleman, balai Desa Tridadi dan penambahan ruang gedung

Kantor Camat Seyegan

d) Rehabilitasi Masjid Agung dan pembangunan pagar Jl. Kaliurang

Km 17,1.

e) Pelaksanaan penelitian teknis bangunan 60 kali

14) Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau

dan sumber daya air lainnya

a) Pembangunan 2 unit embung yaitu Embung Jering dan Embung Turi

b) Pengangkatan sedimentasi bendung 16 lokasi dan

pemeliharaan 12 lokasi mata air dan embung

c) Pembentukan kelembagaan pengelolaan embung di 2 lokasi dan

pemeliharaan sungai di wilayah adipura 10 lokasi

d) Penyusunan 2 dokumen perencanaan embung dan bangunan

penampung air

e) Inventarisasi pelanggaran sempadan sungai

f) Pembuatan bangunan konservasi sipil teknis : 2 unit Gully Plug,

5 unit sumur resapan air hujan, dan 1 unit bronjong kawat

pengendali tebing

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan

umum sebagaimana buku lampiran)

Pelayanan infrastruktur telah mengalami peningkatan jika dibandingkan

dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan program dan kegiatan

urusan pekerjaan umum mampu meningkatkan kualitas maupun

kuantitas prasarana jalan, jembatan, dan irigasi. Secara fisik panjang

jalan kabupaten sepanjang 1.085,13 km (jalan beraspal sepanjang

885,83 km, jalan kerikil 15,45 km, dan jalan tanah 183,85 km), dengan

kondisi baik sepanjang 346,33 km, kondisi sedang sepanjang 401,49

km dan rusak sepanjang 229,87 km, rusak berat 37,45 km. Kondisi jalan


Tahun Anggaran 2010

120

baik pada tahun 2010 meningkat 0,02% dari panjang 339,63 km

menjadi 346,33 km.

Tabel 3.10. Tabel Kondisi Jalan Kabupaten (Km) Tahun 2006 – 2010

No Uraian TAHUN

2006 2007 2008 2009 2010

1. Baik 379,26 313,03 314,33 339,63 346,33

2. Sedang 415,00 436,10 428,95 418,40 401,49

3. Rusak 267,00 304,00 308,15 305,40 299,87

4. Rusak Berat 24,00 32,00 33,70 21,70 37,45

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kabupaten Sleman.

Jumlah jembatan pada ruas jalan kabupaten pada tahun 2010 sebanyak

444 buah, dengan kondisi baik sebanyak 281 buah atau 63,29%.

Kondisi jembatan baik tersebut meningkat sebesar 8,49% dibandingkan

tahun 2009 sebanyak 259 buah .

Tabel 3.11. Tabel Kondisi Jembatan Tahun 2008–2010

No Uraian TAHUN

2008 2009 2010

1. Baik 252 259 281

2. Sedang 119 114 105

3. Rusak 74 72 58

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kabupaten Sleman.

Jumlah gorong-gorong tahun 2010 pada ruas jalan Kabupaten

sebanyak 3.800 buah. Gorong-gorong dengan kondisi baik sebanyak

1.640 buah, kondisi sedang sebanyak 2.046 buah dan kondisi rusak

sebanyak 114 buah.

Kualitas bangunan bendung permanen pada tahun 2010 mengalami

penurunan, akan tetapi kualitas bendung semi permanen meningkat

kualitasnya. Kualitas saluran irigasi baik primer maupun sekunder pada

tahun 2010 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2009.

Panjang saluran irigasi primer dengan kualitas baik mengalami

penambahan sepanjang 2.568 m, dan kualitas sekunder mengalami

penambahan sepanjang 5.991 m. Kondisi lengkap bangunan pengairan

pada tahun 2010 terlihat pada tabel berikut:


Tahun Anggaran 2010

121

Tabel 3.12. Kondisi Bangunan Pengairan Tahun 2009 dan 2010

No Jenis Baik Sedang Rusak

2009 2010 2009 2010 2009 2010

1. Bendung Permanen (buah)

502 477 251 251 201 226

2. Bendung Semi Permanen (buah)

135 142 46 46 24 17

3. Saluran Irigasi primer (m) 247.000 249.568 94.367 93.083 5.444 4.160

4. Saluran Irigasi sekunder (m)

297.622 303.613 120.455 115.212 3.317 2.569

Sumber: Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman


SKPD penyelenggara urusan pekerjaan umum adalah Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman yang dibentuk berdasarkan

Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati

Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata

Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan: Bidang Sumber Daya Air

dan Bidang Irigasi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2009

tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Dinas Sumber

Daya Air, Energi, dan Mineral. Penyelenggaraan urusan ini juga

didukung oleh Bidang Perdesaan dan Bidang Perkotaan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah. Secara rinci, kedudukan, tugas

pokok, dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Dinas

Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral sebagaimana terlampir


Sumber daya manusia penyelenggara urusan pekerjaan umum di Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 246 orang. Secara rinci

SDM penyelenggaraan urusan lingkungan hidup menurut golongan dan

pendidikan adalah sebagaimana terlampir.


Tahun Anggaran 2010

122


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum





Rp1.019.674.950,00 realisasi Rp876.492.122,00 atau 85,96%.


sebesar Rp2.267.091.500,00 realisasi Rp1.680.378.175,00 atau

74,12%


sebesar Rp186.497.000,00 realisasi Rp183.670.800,00 atau

98,48%.

4) Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Perencanaan,



5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, anggaran sebesar


6) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong, anggaran


78,84%.

7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, anggaran


94,73%.

8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan,


atau 92,19% .


dan Jaringan Pengairan Lainnya, anggaran sebesar



Tahun Anggaran 2010

123

10) Program Penyediaan dan Pengolahan, anggaran sebesar


11) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumberdaya Air Lainnya, anggaran sebesar

Rp1.348.703.800,00 realisasi Rp1.293.902.165,00 atau 95,94%


Proses Perencanaan urusan pekerjaan umum dilaksanakan melalui

survey kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana

ke-PU-an, rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa,

serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja

SKPD. Berdasarkan permasalahan yang ada disusun rencana kerja dan

disempurnakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan antara

lain Komisi Irigasi yang terdiri dari unsur dari Pemerintah Daerah dan

masyarakat untuk menyusun program kerja tahunan.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan pekerjaan

umum di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan serta Bidang

Sumber Daya Air dan Bidang Irigasi Dinas Sumber Daya Air Energi dan

Mineral adalah sebagaimana terlampir.


1. Sebagian jalan di kawasan lokasi bencana erupsi Merapi rusak

termasuk yang telah selesai dilakukan rehabbilitasi maupun yang

dilalui kendaraan pengangkut pasir. Kendaraan berat yang

digunakan untuk normalisasi aliran sungai juga memberi sumbangan

terhadap kerusakan jalan ini. Solusi yang dilakukan adalah

merehabilitasi kondisi jalan yang rusak dan menata jalur angkutan.

2. Penanganan jalan dipengaruhi oleh ketersediaan aspal oleh pihak ke

tiga, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan

karena menunggu jadwal penyaluran. Solusi yang dilaksanakan

adalah dengan mempercepat pengadaan Aspal Mixing Plant.


Tahun Anggaran 2010

124

5. Urusan Penataan Ruang


1) Program Perencanaan Tata Ruang

a) Fasilitasi dan koordinasi tentang tata ruang daerah.

b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan.

c) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan.

d) Penyusunan master plan minapolitan Kabupaten Sleman

e) Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan.

f) Survey dan pemetaan.

2) Program Pemanfaatan Ruang dengan kegiatan Penyusunan

kebijakan pemanfaatan ruang.

3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

a) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

b) Pengawasan pemanfaatan ruang

c) Pelayanan perijinan IMB

d) Pelayanan ijin reklame

e) Pelayanan ijin pembangunan menara seluler

f) Pelayanan ijin rencana tapak dan Surat Keterangan Rencana

Kabupaten (SKRK)



penataan ruang adalah sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Tata Ruang

a) Fasilitasi kegiatan Badan Koordinasi Perencanaan Ruang

Daerah (BKPRD) Kabupaten Sleman 12 bulan.

b) Penyusunan 20 buku dokumen Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) Kecamatan Pakem seluas 4.384 ha,.

c) Penyusunan 10 buku dokumen Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) Kecamatan Sleman seluas 3.132 ha,.

d) Penyusunan 10 buku dokumen masterplan minapolitan

Kecamatan Berbah.


Tahun Anggaran 2010

125

e) Penyusunan 15 buku dokumen kawasan bangunan tinggi

perkotaan.

f) Penyusunan 10 buku dan 1 paket software program/ sistem

pelayanan SKRK, dan 10 buku dan 1 paket progam/sistem

database rencana pecah kapling.

2) Program Pemanfaatan Ruang terealisasi Peraturan Bupati tentang

penyerahan sarana dan prasarana perumahan dan 1 unit

program/sistem pelayanan perijinan bidang penataan bangunan.

3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

a) Penyusunan draft Peraturan Bupati tentang IMB, SLF dan

penindakan penertiban.

b) Pengawasan dan penindakan: pembongkaran 5 unit tower,

pembongkaran 8 buah reklame, dan 37 buah surat teguran

terhadap bangunan, menara seluler dan reklame.

c) Layanan info untuk masyarakat 12 kali, penerbitan IMB

pemutihan 250 lembar, IMB sementara 1250 lembar dan IMB

tetap 1000 lembar.

d) Penerbitan surat ijin pemasangan reklame 30 lembar dan

penataan reklame 5 lokasi.

e) Penerbitan surat ijin pembangunan menara telekomunikasi

seluler 30 lembar.

f) Penelitian site plan 100 buah dan penelitian surat keterangan

rencana kabupaten 800 buah.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan penataan

ruang sebagaimana buku lampiran)

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun sampai dengan

tahun 2010 mencakup kurang lebih 65,88% dari luas wilayah Kabupaten

Sleman. Adapun RDTR yang telah disusun sebagai berikut:


Tahun Anggaran 2010

126

Tabel 3.13. Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan yang telah disusun

No. Lokasi Luas Perencanaan (Ha)

1. Kecamatan Kalasan 3.584,0000

2. Kota Depok 1.693,3565

3. Kecamatan Moyudan 2.762,0000

4. Kecamatan Minggir 254,5822

5. Kecamatan Pakem 4.384,0000

6. Kecamatan Sleman 3.132,0000

7. Kecamatan Gamping 2.925,0000

8. Kecamatan Prambanan 1.707,0000

9. Kecamatan Ngaglik 3.852,0000

10. Kecamatan Mlati 2.852,0000

11. Kecamatan Ngemplak 3.571,0000

12. Kecamatan Godean 2.684,0000

13. Kawasan jalan arteri Jombor-Maguwo 1.256,3850

14. Kawasan jalan arteri Jogja-Prambanan 1.499,4982

15. Kawasan jalan arteri Jogja-Tempel 1.711,5400

Jumlah 37.868,3609

Sumber : Bappeda Sleman

Wilayah Kabupaten Sleman yang diprediksikan menjadi kawasan

pertumbuhan baru telah disusun Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan (RTBL). Sampai tahun 2010 kawasan yang telah disusun

RTBL adalah kawasan Stadion Maguwoharjo, Babarsari, Museum

Gunung Merapi, Selokan Mataram, Jl.Solo, Jl. Monjali, Kota

Prambanan, Kota Tempel, Wisata Kaliadem, Wisata Petualang Gunung

Bangkel dan Perkantoran Kabupaten Sleman dan Kecamatan Berbah.


SKPD penyelenggara urusan penataan ruang adalah Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda

Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman

Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Bappeda, didukung oleh Bidang Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan

fungsi penyelenggara urusan penataan ruang adalah sebagaimana

terlampir.


Tahun Anggaran 2010

127


Sumber daya manusia penyelenggara urusan penataan ruang di Bidang

Perdesaan, Bidang Perkotaan Bappeda dan Bidang Penataan

Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 45 orang

Secara rinci SDM penyelenggara urusan penataan ruang menurut

golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penataan ruang




1) Program Perencanaan Tata Ruang, anggaran sebesar

Rp879.746.200,00 realisasi Rp729.590.475,00 atau 82,93%

2) Program Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar Rp55.000.000,00

realisasi Rp52.120.000,00 atau 94,76%

3) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, anggaran sebesar

Rp1.155.235.000,00 realisasi Rp794.768.750,00 atau 69,00%


Proses perencanaan urusan penataan ruang dilakukan secara

partisipatif dengan melibatkan para tokoh masyarakat, pemerintah desa,

kecamatan, perguruan tinggi dan LSM. Proses ini diawali dengan rapat

kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta

musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penataan

ruang di Bidang Perdesaan, Bidang Perkotaan Bappeda dan Bidang

Penataan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah

sebagaimana terlampir.


Tahun Anggaran 2010

128


1) Ketaatan masyarakat terhadap tata ruang, perizinan serta

persyaratan tata bangunan dan lingkungan masih rendah. Solusi

yang ditempuh dengan meningkatkan pemahaman masyarakat

terhadap ketaatan tata ruang yang telah disepakati melalui

sosialisasi. Selain itu dilakukan pengawasan terhadap ketaatan

persyaratan perizinan dan penegakan hukum.

2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman belum memiliki

kekuatan hukum. Upaya yang dilakukan adalah penyempurnaan

materi teknis dan legal drafting serta mempercepat proses

persetujuan dari Badan Koodinasi Penataan Ruang Nasional

(BKPRN)

3) Rencana rinci tata ruang belum mencakup seluruh Kabupaten

Sleman. Upaya yang dilakukan adalah dengan penyusunan rencana

detail tata ruang.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan



a) Penyediaan dan pengelolaan jasa surat-menyurat.

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan.

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor.

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

f) Penyediaan alat tulis kantor.

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor

i) Penyediaan makanan dan minuman rapat.

j) Koordinasi dan konsultasi.

k) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor




Tahun Anggaran 2010

129

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, dan lokakarya



Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan


SKPD.

b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran

c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD.

5) Program Pengembangan Data/Informasi

a) Penyusunan data program pembangunan dan koordinasi

pelaksanaan pembangunan

b) Pengolahan data dan updating data sistem informasi manajemen

pemerintah desa

c) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

6) Program Kerjasama Pembangunan daerah

a) Penunjangan sekber kartamantul

b) Peningkatan kapasitas daerah yang berkelanjutan untuk

desentralisasi lanjutan 2 tahun terakhir

c) Koordinasi kerjasama antar daerah berbatasan

d) Fasilitasi penyusunan naskah kerjasama pemerintah daerah dan

desa

7) Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh melalui kegiatan Koordinasi pengembangan wilayah

strategis kecamatan

8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah:

a) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2015.

b) Penyusunan RKPD 2011.

c) Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)


Tahun Anggaran 2010

130

d) Monitoring dan evaluasi program pembangunan.

e) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (KUA PPAS)

f) Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus

(DAK)

g) Perencanaan dan monitoring dana tugas pembantuan dan

dekonsentrasi.

h) Fasilitasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

i) Penyusunan analisis dampak kependudukan.

j) Penyusunan pagu indikatif SKPD.

k) Perumusan kebijakan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

l) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

m) Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

n) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Akhir Masa Jabatan.

o) Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan.

p) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten,

Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman dan evaluasi

LAKIP.

q) Musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kecamatan

r) Pengendalian pembangunan kecamatan

9) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a) Penyusunan masterplan pengembangan pariwisata kawasan

Ratu Boko, Candi Ijo dan Rumah Dome.

b) Rencana induk pengembangan industri UMKM.

c) Penyusunan rencana induk pengembangan investasi.

d) Fasilitasi pengembangan komoditas pertanian potensial di

wilayah Sleman Timur.


Tahun Anggaran 2010

131



perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:


a) Pengelolaan jasa surat-menyurat selama 12 bulan

b) Pembayaran langganan listrik, telepon dan media cetak selama

12 bulan.

c) Pembayaran bendahara sebanyak 6 orang dan pengurus barang

sebanyak 2 orang.

d) Pelayanan kebersihan kantor selama 12 bulan dan pembayaran

jasa petugas kebersihan kantor.

e) Perbaikan/pemeliharaan mesin ketik 8 unit dan komputer 30 unit,

dan laptop 19 unit.

f) Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan

h) Penyediaan komponen listrik selama 12 bulan

i) Fasilitasi kebutuhan rapat dan tamu selama 12 bulan

j) Fasilitasi kebutuhan perjalanan dinas selama 12 bulan

k) Pelayanan arsip dan perpustakaan selama 12 bulan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan

realisasi kegiatan pemeliharaan kendaraan roda dua sebanyak 17

kendaraan, kendaraan roda empat sebanyak 7 kendaraan serta

pemeliharaan dan perbaikan gedung selama 12 bulan.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan

realisasi kegiatan pengiriman personel bimbingan teknis, workshop,

seminar, dan lokakarya serta pengelolaan kepegawaian 77 pegawai

selama12 bulan.


Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan dokumen RKA, DPA, Rencana Kerja SKPD dan

Program Kerja sebanyak 40 buku.


Tahun Anggaran 2010

132

b) Penyusunan laporan bulanan, tahunan dan LAKIP sebanyak 20

buku.

c) Penyusunan laporan keuangan per bulan selama 12 bulan dan

laporan tahunan yang berupa realisasi fisik dan keuangan.

5) Program Pengembangan Data/Informasi

a) Pelaksanaan integrasi program pembangunan sebanyak 20 kali

pertemuan dan Penyusunan draft juknis data program

pembangunan.

b) Penyusunan data dan informasi pemerintah desa yang valid

sebanyak 86 buku.

c) Penyusunan data base dan Pelaksanaan pengelolaan Web dan

LAN 3 unit.

6) Program Kerjasama Pembangunan

a) Penyusunan dokumen laporan pelaksanaan kerjasama dan

koordinasi pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana

perkotaan secara optimal sebanyak 15 buku.

b) Penyusunan dokumen laporan evaluasi pelaksanaan Sustainable

Capacity Building Development (SCBD) 2006-2009 10 buku,

dokumen Capacity Building Action Plan (CBAP) 10 buku, revisi

SIM Perijinan 1 unit.

c) Pelaksanaan rapat koordinasi dengan kab/kota di wilayah

perbatasan sebanyak 1 kali, penyusunan draft perjanjian

kerjasama antara Kabupaten Sleman dengan Kabupaten

Magelang di bidang pelayanan kesehatan dan perjanjian

kerjasama dengan 13 institusi pendidikan di bidang pelayanan

kesehatan.

d) Fasilitasi penyusunan naskah kerjasama pemerintah daerah dan

desa berupa pengkajian dan penyusunan naskah kerjasama,

perjanjian antar daerah dan lembaga sebanyak 8 buah serta

perjanjian tanah kas desa (TKD) 4 buah.


Tumbuh terealisasi koordinasi pengembangan wilayah strategis 6


Tahun Anggaran 2010

133

kali di Kecamatan Mlati, 6 kali di Kecamatan, 2 kali di Kecamatan

Moyudan Minggir, 2 kali di Kecamatan Pakem, 4 kali di Kecamatan

Cangkringan, 4 kali di Kecamatan Kalasan, dan 1 kali di Kecamatan

Prambanan.

8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2011-2015 sebanyak 150 buku.

b) Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) 2011 sebanyak 150 buku.

c) Pelaksanaan musrenbang RKPD dan tersusunya dokumen hasil

musrenbang RKPD 100 buku, dokumen hasil forum SKPD 100

buku dan dokumen usulan program/kegiatan pembangunan

APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten 150 buku.

d) Penyusunan dokumen evaluasi sasaran program pembangunan

sebanyak 30 buku.

e) Penyusunan dokumen KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2010,

dokumen KUA dan PPAS Tahun 2011.

f) Penyusunan dokumen usulan perencanaan DAK 2011 sebanyak

10 buku dan Monev DAK 2010 sebanyak 15 buku.

g) Penyusunan dokumen monitoring dana tugas pembantuan dan

dekonsentrasi sebanyak 30 buku.

h) Penyusunan dokumen kajian sumberdaya air kawasan Sleman

Timur sebanyak 15 buku.

i) Pelaksanaan pendampingan penyusunan Renstra SKPD 6 kali

dan dokumen Renstra SKPD 50 buku

j) Penyusunan dokumen analisis dampak kependudukan sebanyak

25 buku

k) Penyusunan dokumen pagu indikatif SKPD sebanyak 30 buku.

l) Penyusunan data informasi pelaksanaan pembangunan

sebanyak 12 buku.

m) Penyusunan buku LPPD kepada Pemerintah 10 set, publikasi

naskah LPPD di 3 media massa.


Tahun Anggaran 2010

134

n) Penyusunan buku LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2009 kepada

DPRD sebanyak 75 set.

o) Penyusunan buku LPPD AMJ kepada Pemerintah 10 set,

publikasi naskah LPPD AMJ di 3 media massa.

p) Penyusunan buku LKPJ AMJ kepada DPRD 75 set, buku memori

serah terima jabatan Bupati 5 set.

q) Penyusunan dokumen LAKIP Pemkab 30 buku, Penetapan

Kinerja TA 2010 10 buku, Penetapan Kinerja Perubahan

Anggaran 2010 10 buku, evaluasi LAKIP instansi 12 SKPD

r) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di 17

kecamatan.

s) Pelaksanaan musyawarah pengendalian pembangunan

kecamatan di 16 kecamatan.

9) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

a) Penyusunan dokumen master plan pengembangan pariwisata

kawasan Ratu Boko, Candi Ijo dan Rumah Domes sebanyak 20

buku.

b) Penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri

UMKM 30 buku.

c) Penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Investasi

30 buku.

d) Penyusunan laporan pengembangan komoditas pertanian

potensial di wilayah Sleman Timur 20 buku.

IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan

perencanaan pembangunan sebagaimana buku lampiran.

Sebagai satu bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak

dilakukan. Perencanaan yang disusun dengan berbagai komponen input

yang diperlukan dan analisis serta metode yang dapat

dipertanggungjawabkan maka pelaksanaan terhadap rencana tersebut

akan dapat berjalan secara maksimal.


Tahun Anggaran 2010

135

Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2010

untuk pelaksanaan tahun 2011 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai

dengan siklus perencanaan. Proses perencanaan dilakukan melalui

inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan

program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, kabupaten,

Provinsi, dan tingkat nasional. Proses ini telah menghasilkan

perencanaan yang komprehensif, mengakomodasi berbagai

kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan sasaran yang

bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Musrenbang tersebut menghasilkan usulan program dan kegiatan yang

berasal dari dana APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten dan

masyarakat. Usulan program dan kegiatan tersebut dirangkum dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) RKPD menjadi acuan dalam

penyusunan KUA dan PPAS. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Proses

perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui tahapan-tahapan

sebagai berikut:

1) Musrenbang desa, dilaksanakan pada minggu II sampai dengan

minggu IV bulan Januari 2010;

2) Musrenbang kecamatan, dilaksanakan pada minggu II dan minggu III

bulan Februari 2010;

3) Paparan Camat, dilaksanakan pada minggu IV bulan Februari 2010,

4) Forum SKPD, dilaksanakan pada minggu I bulan Maret 2010;

5) Musrenbang kabupaten dengan melibatkan seluruh SKPD, tokoh

masyarakat, LSM dan Perguruan Tinggi, dilaksanakan pada

minggu IV bulan Maret 2010;

6) Finalisasi penyusunan RKPD, dilaksanakan pada minggu IV bulan

Mei 2010;

7) Musrenbang Provinsi, dilaksanakan pada minggu I bulan April 2010;


Tahun Anggaran 2010

136

8) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dilaksanakan pada minggu II

bulan April sampai dengan minggu III Mei 2010, Rancangan

KUA/PPAS diserahkan ke DPRD pada minggu IV bulan Mei 2010,

Nota Kesepakatan KUA ditandatangani pada tanggal 17 Juni 2009;

9) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Tahun

2010, dilaksanakan pada minggu II bulan April sampai dengan

minggu I Juni 2010, Rancangan KUA PPAS Perubahan diserahkan

ke DPRD pada minggu II bulan Juni 2010, Nota Kesepakatan KUA

PPAS Perubahan ditandatangani pada tanggal 9 Juli 2010;

10) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, dilaksanakan

pada minggu I bulan November 2009,

11) Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2010, dilaksanakan pada

minggu I bulan November 2009, Nota Keuangan RAPBD

ditandatangani pada tanggal 23 November 2009, Perda APBD

ditandatangani pada tanggal 31 Desmber 2009, pengesahan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dilaksanakan pada 11 Januari

2010.

12) Penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2010,

dilaksanakan pada Bulan Juni 2010, Nota Keuangan RAPBD

Perubahan ditandatangani pada tanggal 28 Juli 2010, Perda APBD

Perubahan ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2010,

pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

dilaksanakan pada 31 Agustus 2010.


SKPD penyelenggara urusan perencanaan pembangunan adalah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dibentuk

berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9Tahun 2009 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas,


Tahun Anggaran 2010

137

Fungsi dan Tata Kerja Bappeda. Penyelenggaraan urusan ini didukung

oleh:

1. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

3. Inspektur Pembantu Bidang Kinerja, Inspektorat Kabupaten

4. Seksi Ekobang Kecamatan

5. Sekretariat Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral

Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan

perencanaan pembangunan adalah sebagaimana terlampir.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan perencanaan

pembangunan di Bappeda berjumlah 70 orang. Secara rinci SDM

penyelenggara urusan perencanaan pembangunan menurut golongan

dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perencanaan

pembangunan sebesar Rp4.469.212.600,00 realisasi Rp3.923.323.811,00

atau 87,79%. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing

program adalah sebagai berikut:


Rp411.174.000,00 realisasi Rp345.889.141,00,00 atau 84,12%

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, anggaran


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran



Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar


5) Program Pengembangan Data/Informasi, anggaran sebesar


6) Program Kerjasama Pembangunan, anggaran sebesar



Tahun Anggaran 2010

138


Tumbuh, anggaran sebesar Rp46.781.350,00 realisasi

Rp42.781.350,00 atau 91,45%

8) Program Perencanaan Pembangunan, anggaran sebesar


9) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, anggaran sebesar



Proses perencanaan urusan perencanaan pembangunan dilakukan

secara partisipatif diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan,

musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan

penyusunan Renja SKPD dengan melibatkan para tokoh masyarakat,

Perguruan Tinggi, dan LSM.



perencanaan pembangunan di Bappeda adalah sebagaimana terlampir.


1) Kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pada

proses perencanaan masih kurang. Untuk mengatasi permasalahan

ini telah dilakukan peningkatan SDM baik masyarakat maupun

aparat serta pelibatan lebih banyak unsur-unsur di luar pemerintah

seperti tokoh-tokoh masyarakat dan LSM dalam proses perencanaan.

2) Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder

dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil

kajian/telahaan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan

data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan

berikutnya masih lemah. Upaya mengatasi permasalahan tersebut

dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas data dan informasi

serta penyusunan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan.

3) Adanya asumsi bahwa dokumen perencanaan tersebut kurang

mengakomodasi kebutuhan yang sebenarnya dari daerah dan antar

wilayah; untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan pelibatan


Tahun Anggaran 2010

139

aktif pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen

perencanaan.

7. Urusan Perumahan


1) Program Pengembangan Perumahan

a) Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa/rusunami

b) Pengelolaan rusunawa/rusunami

c) Penunjangan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan melalui kegiatan

penunjangan JRF Kompak

3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

a) Pemberian perijinan pemakaman

b) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

c) Perencanaan tempat pemakaman umum

4) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran

a) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

b) Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan

kebakaran

c) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

d) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

e) Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran



perumahan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan

a) Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana

rusunawa/rusunami meliputi Talud Rusunawa Mranggen

sepanjang 100 m’, Landscaping Rusunawa Mranggen sepanjang

150 m’, Pagar Rusunawa Mranggen sepanjang 200 m’,


Tahun Anggaran 2010

140

Landscaping Rusunawa Condongcatur sepanjang 990 m’, Pagar

Rusunawa Condongcatur sepanjang 400 m’, Talud Rusunawa

Condongcatur sepanjang 273 m’, Pagar Rusunawa Gemawang

sepanjang 151 m’ dan Taman Rusunawa Gemawang sepanjang

200 m’.

b) Pelaksanaan pengelolaan Rusunawa/rusunami meliputi

rusunawa 5 twin block, 563 kamar.

c) Pelaksanaan penunjangan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya

100 unit

2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan melalui pelaksanaan

penunjangan JRF Rekompak di 6 desa yaitu: Bokoharjo, Madurejo,

Wukirharjo (Prambanan), Umbulharjo, Kepuharjo dan Wukirsari

(Cangkringan)

3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman

a) Pemberian perijinan pemakaman TPU Pemkab Sleman di Beran

sebanyak 19 jenazah masyarakat umum ditambah dengan 124

jenazah korban bencana merapi.

b) Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman TPU Pemkab

Sleman di Beran seluas 5,1 hektar.

c) Penyediaan Pra DED TPU Sleman Timur 1 paket


Kebakaran

a) Pemeliharaan prasarana dan sarana pencegahan bahaya

kebakaran di RSUD Sleman 19 unit dan RSUD Prambanan

sebanyak 11 unit

b) Pelaksanaan penyertaan 2 kali Diklat pertolongan dan

pencegahan kebakaran di Jakarta

c) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 4 kali dan

kesamaptaan 10 kali kepada Petugas Damkar

d) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran melalui

pemeriksaan peralatan PBK di instansi pemerintah/swasta

sebanyak 24 obyek; pemeriksaan prasarana perlindungan


Tahun Anggaran 2010

141

bangunan di instansi Pemerintah/Swasta sebanyak 24 obyek

serta pengadaan sarana prasarana pemadam kebakaran berupa

1 set baju tahan api dan 1 set breathing apparatus

e) Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran melalui Posko

Siaga PBK selama 12 bulan, Operasional Pemadaman

Kebakaran dan pengamanan sebanyak 50 kejadian dan

Kesiapsiagaan PBK sebanyak 200 kejadian.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan

sebagaimana buku lampiran)

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perumahan mampu

mendukung penyediaan sarana dan prasarana perumahan. Rusunawa

yang telah dibangun di antaranya Rusunawa Mranggen, Rusunawa

Condong Catur dan Rusunawa Gemawang. Minat masyarakat terhadap

Rusunawa tinggi, terbukti dari kegiatan pengelolaan 4 twin block yang

tersedia (563 kamar). Fasilitas rusunawa juga diperbaiki untuk

meningkatkan kualitas hunian. Talud, landscaping dan pagar Rusunawa

Mranggen dan Condongcatur dibangun dan diperbaiki agar penghuni

merasa nyaman menempatinya.

Terkait dengan keadaaan perumahan setelah erupsi Merapi, sebagian

pemukiman di wilayah Kecamatan Cangkringan mengalami kerusakan

parah. Sebanyak 2.613 buah rumah terkena dampak dan mengalami

kerusakan parah. Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk

mengatasi hal ini dengan membangun hunian sementara bagi warga.


SKPD penyelenggara urusan perumahan adalah Bidang Perumahan

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Dinas ini dibentuk

berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang


Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas,


Tahun Anggaran 2010

142

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh:

1. Bidang Penanggulangan Kebakaran Badan Kesatuan Bangsa,

Perlindungan Masyarakat

2. Seksi Sarana dan Prasarana Penunjang Kesehatan Rumah Sakit

Umum Daerah Sleman

3. Seksi Sarana dan Prasarana Penunjang Kesehatan Rumah Sakit

Umum Daerah Prambanan

Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi penyelenggara urusan

perumahan adalah sebagaimana terlampir.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan perumahan di Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan berjumlah 15 orang. Secara rinci

SDM penyelenggara urusan urusan perumahan menurut golongan dan

pendidikan adalah sebagaimana terlampir.


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perumahan sebesar

Rp2.759.319.500,00 realisasi Rp2.402.309.198,00 atau 87,06%. Secara

rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai

berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan, anggaran sebesar


2) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, anggaran sebesar

Rp104,650.000,00 realisasi Rp84.288.855,00 atau 80,54%

3) Program Pengelolaan Areal Pemakaman, anggaran sebesar



Kebakaran, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar



Tahun Anggaran 2010

143


Proses perencanaan urusan perumahan dilakukan secara partisipatif

diawali dari rapat kerja dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa,

serta musrenbang kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD

dengan melibatkan para tokoh masyarakat, Perguruan Tinggi, dan LSM.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan perumahan

di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah sebagaimana

terlampir.


1. Masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 16.967 unit

terutama pada masyarakat kurang mampu atau miskin. Solusi yang

dilakukan dengan meningkatkan kualitas bangunan dengan cara

memberikan bantuan dan fasilitasi pemugaran rumah melalui

swadaya masyarakat.

2. Erupsi Merapi mengakibatkan 2.613 KK kehilangan rumah dengan

nilai kerugian Rp477.684.984.000,00. Solusi yang dilakukan adalah

dengan membangun hunian sementara/shelter di Banjarsari

(Glagaharjo) sejumlah 546 unit, Jetis Sumur (Glagaharjo) sejumlah

262 unit, Dongkelsari (Wukirsari) sejumlah 194 unit, Kuwang

(Argomulyo) sejumlah 261 unit, Gondang (wukirsari) sejumlah 1017

unit, Plosokerep (Umbulharjo) sejumlah 307 unit, dan Ketingan

(Sindumartani) sejumlah 26 unit. Shelter ini dilengkapi dengan

fasilitas sosial, kesehatan, keagamaan kandang kelompok, kolam

ikan, sanitasi, listrik dan air bersih bagi para penghuninya.

8. Urusan Kepemudaan dan Olahraga


1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda melalui

kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda

2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

a) Pembinaan organisasi kepemudaan

b) Pendidikan pelatihan dasar kepemimpinan


Tahun Anggaran 2010

144

c) Pemilihan dan pengiriman peserta Bhakti Pemuda Antar Provinsi

(BPAP)

d) Pembinaan budi pekerti pemuda

3) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda melalui kegiatan koordinasi, monitoring

dan evaluasi kegiatan kepemudaan

4) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

a) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

b) Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi siswa

c) Koordinasi dan evaluasi BNK

d) Rintisan desa pelopor bebas narkoba

5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajeman Olahraga

melalui kegiatan pengiriman dan evaluasi peserta Porseni Pondok

Pesantren tingkat kabupaten

6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

a) Penyelenggaraan kompetisi olah raga

b) Peningkatan manajemen organisasi olah raga tingkat

perkumpulan dan tingkat daerah

c) Pembinaan olah raga bagi masyarakat

d) Monitoring dan evaluasi olah raga karyawan masyarakat dan Tri

Lomba Juang

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga melalui

kegiatan peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana olahraga



pendidikan, pemuda dan olahraga adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

dilaksanakan melalui penyelenggaraan MTQ sekolah umum bagi

500 orang peserta.

2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan:

a) Pembinaan organisasi kepemudaan bagi 26 organisasi

masyarakat dan 80 siswa SMA se-Kabupaten Sleman.


Tahun Anggaran 2010

145

b) Pembinaan dan pelatihan dasar kepemimpinan 65 orang peserta

dan 15 organisasi kemasyarakatan.

c) Pemilihan dan pengiriman 4 orang peserta dan 2 orang

pendamping Bakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)

d) Pengiriman 4 orang peserta dan 2 orang pendamping pembinaan

budi pekerti pemuda tingkat provinsi.


Kecakapan Hidup Pemuda terealisasi melalui 2 kali pelatihan

kewirausahaan bagi pemuda 500 orang peserta, koordinasi,

monitoring dan evaluasi kegiatan pemuda 6 kali; 2 kali

penyelenggaraan sarasehan dan dialog pemuda dan remaja dengan

jumlah peserta 250 orang.

4) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

a) Pembinaan kelompok anti narkoba bagi 40 siswa

b) Pelaksanaan 5 kali koordinasi dan evaluasi BNK.

c) Sosialisasi dan motivasi serta penyuluhan penyalahgunaan

NAPZA kepada 40 orang di 2 desa, pembentukan satgas anti

narkoba berbasis masyarakat di 2 desa, pemberian bantuan

sarana bagi satgas anti narkoba baru di 2 desa dan bimbingan

lanjut bagi anti narkoba yang lama di 10 desa.

5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajeman Olahraga

terealisasi melalui 3 kali pengiriman peserta Porseni Pondok

Pesantren tingkat kabupaten dengan total peserta 125 atlit dan

official.

6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

a) Pembentukan dan pengiriman kontingen POPDA dengan

mengikuti 16 cabang olahraga.

b) Pembinaan 17 kelompok klub olahraga pelajar kecamatan dan 9

klub olahraga usia dini.

c) 14 kali monitoring dan evaluasi olah raga karyawan masyarakat

dan Tri Lomba Juang.

7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga teralisasi

melalui pembangunan fasilitas lapangan tenis Tridadi.


Tahun Anggaran 2010

146

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan

kepemudaan dan olahraga sebagaimana buku lampiran)

Pencapaian program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga

tahun 2010 didukung oleh sarana dan prasarana serta kinerja aparat.

Berbagai program dan kegiatan di atas mampu meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam bidang kepemudaan dan olahraga. Sarana dan

prasarana olahraga yang merata di seluruh wilayah menjadi pendukung

hal ini. Beberapa sarana olahraga yang berada di wilayah Kabupaten

Sleman memiliki standar nasional maupun internasional misalnya

Stadion Sepakbola Maguwoharjo, Stadion UNY dan GOR UNY.

Prestasi yang dicapai Kabupaten Sleman dalam urusan kepemudaan

dan olah raga tahun 2010 antara lain:

1) Juara I Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SD cabang Renang

Putri atas nama Anancy Reza Ngarbingan dari SDN Gentan Ngaglik,

2) Juara II Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMA cabang Bulutangkis

Putra atas nama Aden Putut Wirastata dari SMAN 1 Turi,

3) Juara III Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMA cabang Pencak

Silat Seni Tunggal Kelas F atas nama Lulu Kathulistiwa dari SMAN

1 Depok.

4) Juara II Umum Kejuaraan MTQ Pelajar Tingkat SD, SMP, SMA dan

SMK se Provinsi DIY.

5) Juara III Umum POPDA Tingkat Provinsi.


SKPD penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga adalah Bidang

Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, yang

dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2009

tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Sleman

Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Penyelenggaraan urusan ini

didukung oleh:


Tahun Anggaran 2010

147

1) Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi SKPD penyelenggara

adalah sebagaimana terlampir.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan kepemudaan dan

olahraga di Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga berjumlah 12 orang. Secara rinci SDM penyelenggara

urusan kepemudaan dan olahraga menurut golongan dan pendidikan



Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepemudaan dan

olahraga sebesar Rp1.858.101.000,00 realisasi Rp1.612.374.825,00



1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda,


atau 97,61%

2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, anggaran sebesar



Kecakapan Hidup Pemuda, anggaran sebesar Rp74.437.000,00


4) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, anggaran


5) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajeman Olahraga,

anggaran sebesar Rp90.000.000,00 realiasasi Rp58.208.900,00

atau 64,68%

6) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga anggaran


7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga, anggaran



Tahun Anggaran 2010

148


Proses perencanaan urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan

secara partisipatif diawali dengan masukan permasalahan dan usulan-

usulan dari seluruh TK, SD, SMP, SMA/SMK, rapat kerja dinas dan

jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang kecamatan,

sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyelenggaraan urusan

kepemudaan dan olahraga dari sejak perencanaan hingga pelaksanaan

dan evaluasi dilaksanakan secara multi sektoral.



kepemudaan dan olahraga di Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bidang Kesejahteraan Sosial Dinas

Tenaga Kerja dan Sosial dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Daerah adalah sebagaimana terlampir.


Permasalahan yang dihadapi oleh urusan Kepemudaan dan Olah Raga

pada tahun 2010 antara lain :

1. Partisipasi pemuda dalam pembangunan belum optimal. Upaya yang

telah ditempuh adalah meningkatkan dan mengoptimalkan fasilitasi

kegiatan kepemudaan.

2. Jumlah satgas anti NAPZA tidak sebanding dengan

kebutuhan/permintaan usulan pembentukan Desa Bebas NAPZA.

Upaya yang telah ditempuh adalah dengan menyelenggarakan

pelatihan kader dan satgas anti NAPZA. Pada masa yang akan

datang perlu dibentuk/diselenggarakan forum komunikasi antar

satgas Desa Bebas NAPZA yang telah terbentuk sebagai forum

sharing dan upaya untuk meningkatkan wawasan satgas anti

NAPZA.

3. Penghargaan terhadap prestator masih kurang. Upaya yang

dilakukan dengan memberikan reward kepada prestator.


Tahun Anggaran 2010

149

9. Urusan Penanaman Modal




b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik, air dan media cetak



e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

f) Penyediaan Alat Tulis Kantor

g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i) Penyediaan makanan dan minuman rapat

j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

k) Penyediaan jasa keamanan

l) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan



b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair


a) Bimbingan teknis, workshop, seminar dan lokakarya

b) Pengelolan kepegawaian

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian

Kinerja dan Keuangan


SKPD

b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan


5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a) Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan

investasi

b) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal


Tahun Anggaran 2010

150

c) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman

modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

d) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan

pelaksanaan penanaman modal

e) Penyelenggaraan pameran insvestasi

f) Pembuatan materi promosi investasi

6) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya Dan Prasarana Daerah

a) Evaluasi dana penguatan modal

b) Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi dana

penguatan modal

c) Analisis kelayakan modal pengendalian kredit dana penguatan

modal

d) Rekonsiliasi dana penguatan modal

e) Regulasi penyertaan modal



penanaman modal adalah sebagai berikut:


a) Pelaksanaan layanan surat menyurat selama 12 bulan

b) Pembayaran langganan listrik, telepon, air dan media cetak

selama 12 bulan

c) Pembayaran pengelola anggaran selama 12 bulan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

e) Pemeliharaan 10 unit komputer dan 4 unit mesin ketik

f) Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan

g) Penyediaan barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan

h) Penyediaan 1 paket instalasi listrik

i) Penyediaan makan minum harian, rapat dan tamu selama 12 bulan

j) Penyediaan biaya perjalanan dinas selama 12 bulan

k) Pengamanan kantor 12 bulan

l) Pengelolaan arsip dan perpustakaan selama 12 bulan


Tahun Anggaran 2010

151


a) Pemeliharaan 1 unit gedung

b) Pemeliharaan 1 unit kendaraan dinas roda empat, dan 5 unit

kendaraan roda dua

c) Pemeliharaan 1 paket meubelair


a) Pembinaan kerja 4 kali

b) Pengelolaan administrasi kepegawaian bagi 20 orang pegawai



a) Penyusunan 14 dokumen laporan tahunan, laporan bulanan dan

LAKIP

b) Penyusunan 12 dokumen laporan keuangan

c) Penyusunan 5 dokumen Renja SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD

dan Renstra SKPD

5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a) Pelaksanaan Forum Komunikasi Investasi diikuti 130 orang

b) Koordinasi penanaman modal tingkat kabupaten 4 kali, provinsi

14 kali, dan pusat 4 kali

c) Pelaksanaan Investor gathering di Jakarta diikuti oleh 40 orang

d) Pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penanaman modal bagi 67 unit PMA dan PMDN

e) Penyusunan 800 buku profil dan peta sebaran perusahaan PMA

dan PMDN

f) Keikutsertaan Kabupaten Sleman pada pameran TTI di Singapura

g) Keikutsertaan Kabupaten Sleman pada Invesda Expo di JEC

h) Pengiriman misi investasi 2 kali

i) Penyusunan 500 booklet dan 500 VCD materi pendukung

promosi investasi terdiri


Tahun Anggaran 2010

152

6) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan Prasarana Daerah

a) Penyusunan 25 buku evaluasi dana penguatan modal

b) Pengembangan dan pemeliharaan 1 paket Sistem Komputerisasi

Dana Penguatan Modal

c) Penyusunan 6 buku Analisis penyertaan modal, 28 buku analisis

penguatan modal dan 9 buku pengendalian penguatan modal

d) Penyusunan 100 buku Berita Acara rekonsiliasi dana penguatan

modal

e) Penyusunan 1 paket MoU/Perjanjian Dana Penguatan Modal

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan penanaman

modal sebagaimana buku lampiran)

Perkembangan penanaman modal di Kabupaten Sleman selama 5

tahun terakhir antara tahun 2006 – 2010, baik investasi PMA maupun

PMDN mengalami fluktuasi dalam hal capaian jumlah unit usaha

maupun nilai investasi dari PMA dan PMDN. Sedangkan untuk

penanaman modal Non PMA-PMDN dari 5 tahun terakhir menunjukan

kecenderungan naik, baik dari jumlah unit usaha maupun nilai

investasinya. Perubahan jumlah unit usaha PMA dan PMDN ini bukan

semata-mata adanya penutupan usaha, tetapi juga disebabkan adanya

pengalihan status dari PMA dan PMDN ke Non PMA-PMDN.

Pada tahun 2010 jumlah unit usaha PMA sebanyak 38 unit usaha

dengan nilai investasi mencapai US$162.554.217,00 meningkat 9,66%

dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2009 sebesar

US$148.233.330,00 dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak

6.146 orang. Jumlah unit usaha PMDN pada tahun 2010 mencapai 31

unit usaha dengan nilai investasinya mencapai Rp333.175.320.856,00

meningkat 3,62% dibandingkan dengan nilai invetasi tahun 2009

sebesar Rp321.546.544.000,00 dengan penyerapan tenaga kerja

sebanyak 9.065 orang.


Tahun Anggaran 2010

153

Tabel 3.14. Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, dan Tenaga Kerja Tahun 2006 – 2010

No Uraian TAHUN

2006 2007 2008 2009 2010

1. Jumlah Unit Usaha

a. PMA 38 36 35 33 38

b. PMDN 38 36 32 31 31

c. Non PMA-PMDN 25.653 26.779 27.949 29.222 30.179*

2. Nilai Investasi

a. PMA (Juta US$) 149,43 148,82 148,67 148,23 162,55

b. PMDN (Milyar Rp) 355,15 344,99 323,07 321,55 333,16

c. Non PMA-PMDN (Milyar Rp) 1.459,83 1.712,88 1.911,74 2.289,74 2.502,31*

3. Tenaga Kerja (org)

a. PMA 6.243 6.163 6.113 6.107 6.146

b. PMDN 9.438 9.387 9.131 9.065 9.065

c. Non PMA-PMDN 192.554 201.832 211.803 228.268 234.508* Sumber: Kantor Penanaman Modal, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman. *) Data sementara

Pencapaian nilai investasi tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Grafik 15. Capaian Investasi PMDN dan Non PMA-PMDN Tahun 2006-2010

355,15

1.459,83

344,99

1.712,88

323,07

1.911,74

321,55

2.289,74

333,17

2.502,31

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2006 2007 2008 2009 2010

PMDN (milyar Rp) Non PMA-PMDN (milyar Rp)

Sumber: Kantor Penanaman Modal, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

Grafik 16 Capaian Investasi PMA Tahun 2006-2010

139.500.000

144.500.000

149.500.000

154.500.000

159.500.000

164.500.000

PMA (US$) 149.433.330 148.823.330 148.673.330 148.233.330 162.554.217

2006 2007 2008 2009 2010



Tahun Anggaran 2010

154

Grafik 17. Capaian Penyerapan Tenaga Kerja PMA/PMDN dan Non PMA-PMDN Tahun 2006-2010

6.243

9.438

192.544

6.163

9.387

201.832

6.1139.131

211.803

6.1079.065

228.268

6.1469.065

234.508

0

50000

100000

150000

200000

250000

2006 2007 2008 2009 2010

PMA PMDN Non PMA-PMDN


Dana penguatan modal pada tahun 2010 sebesar

Rp16.8880.750.000,00 diberikan kepada 747 kelompok sasaran turun

10,56% dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp18.662.600.000,00 yang

diberikan kepada 745 kelompok sasaran. Sementara dana penyertaan

modal sebesar Rp10.500.000.000,00 turun 120,95% dibandingkan

tahun 2009 sebesar Rp23.200.000.000,00. Namun demikian bagian

laba dari dana penyertaan modal tahun 2010 meningkat 1,97% dari

tahun 2009 sebesar Rp9.973.164.267,42 menjadi Rp10.169.824.622,88.

Tabel 3.15. Jumlah Dana Penguatan Modal dan Kelompok Sasaran

Bidang

Tahun

2007 2008 2009 2010

Sasaran DPM (000)

Sasaran DPM (000)

Sasaran DPM (000)

Sasaran DPM (000)

Ter PHK 50 200.000 100 500.000 200 1.000.000 138 664.750

CTKI 9 60.000 55 430.000 19 267.500 17 320.000

Lulusan Pelatihan 0 0 0 0 10 100.000 5 37.500

Kesejahteraan Sosial 0 0 0 0 36 435.000 3 40.000

Pengembangan Pariwisata

0 0 0 0 0 0 3 470.000

Perindustrian 45 566.500 63 1.034.000 48 986.000 41 885.000

Koperasi dan UKM 48 1.500.200 36 3.000.000 33 3.150.000 42 3.515.000

KB, PP, dan PA 0 0 100 500.000 0 0 172 1.035.000

Pengembangan dan Pengelolaan Pasar

0 0 0 0 0 0 14 61.500

Peternakan 120 5.313.000 107 5.214.000 74 5.096.000 59 3.297.000

TPH 37 1.065.000 197 5.035.000 172 4.625.600 142 3.970.000

Perikanan 8 110.000 120 2.025.000 135 2.480.000 105 2.140.000

Perkebunan 7 138.500 24 492.000 16 420.000 6 445.000

Kehutanan 2 45.000 6 405.000 2 102.500 0 0

Jumlah 326 8.998.200 808 18.635.000 745 18.662.600 747 16.880.750



Tahun Anggaran 2010

155

Tabel 3.16. Dana Penyertaan Modal Tahun 2006 – 2010

No Uraian TAHUN

2006 2007 2008 2009 2010

1. BPD DIY (Juta Rp) 3.000 5.000 4.000 5.500 3.000

2. Bank Sleman (Juta Rp) 1.800 4.000 8.000 7.000 4.500

3. PDAM (Juta Rp) 0 2.740,50 3.125 9.500 3.000

4. BUKP (Juta Rp) 200 250 350 1.200 0

Jumlah (Juta Rp) 5.000 11.950,50 15.475 23.200 10.500 Sumber: Kantor Penanaman Modal, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.

Tabel 3.17. Bagian Laba Dana Penyertaan Modal Tahun 2006 – 2010

No Uraian TAHUN

2006 2007 2008 2009 2010

1. BPD DIY (Juta Rp) 4.024,9 4.666,45 5.347,71 7.778,17 7.245,80

2. Bank Sleman (Juta Rp) 1.005,2 1.032,50 1.257,05 2.040,44 2.648,83

3. PDAM (Juta Rp) - - - - -

4. BUKP (Juta Rp) 18, 057 33,36 72,22 154,56 275,20

Jumlah (Juta Rp) 5.048,2 5.732,30 6.676,99 9.973,16 10.169,82 Sumber: Kantor Penanaman Modal, Penguatan dan Penyertaan Modal, Kabupaten Sleman.


SKPD penyelenggara urusan penanaman modal adalah Kantor

Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal, yang dibentuk

berdasarkan Perda Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang


Keputusan Bupati Sleman Nomor 42/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian

Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Penanaman, Penguatan

Dan Penyertaan Modal. Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan

fungsi Kantor Penanaman, Penguatan Dan Penyertaan Modal

sebagaimana terlampir


Sumber daya manusia penyelenggara urusan penanaman modal di

Kantor Penanaman, Penguatan Dan Penyertaan Modal berjumlah 19

orang. Secara rinci SDM penyelenggaraan urusan penanaman modal

menurut golongan dan pendidikan adalah sebagaimana terlampir.


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal

sebesar Rp930.826.000,00, realisasi Rp872.977.460,00 atau 93,79%.


Tahun Anggaran 2010

156

Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program sebagai

berikut:



2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor, anggaran





Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp28.950.000,00 realisasi

Rp28.950.000 atau 100%

5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, anggaran

sebesar Rp434.074.000,00 realisasi Rp403.177.460 atau 92,88%

6) Program Penyiapan Potensi, Sumber Daya dan Prasarana Daerah,


atau 97,60%


Proses Perencanaan urusan penanaman modal dilaksanakan dengan

identifikasi dan inventarisasi potensi yang diawali dari rapat kerja dinas

dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang

kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Dalam

pelaksanaan urusan penanaman modal melibatkan berbagai pemangku

kepentingan antara lain instansi terkait, Kadinda, Small Medium

Enterprise Development Center (SMEDC) UGM dan Lembaga

pengabdian masyarakat perguruan tinggi.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan penanaman

modal di Kantor Penanaman, Penguatan dan Penyertaan Modal



Tahun Anggaran 2010

157


1. Erupsi Merapi mengurangi citra positif Kabupaten Sleman sebagai

daerah yang aman dari bencana. Akibatnya minat untuk berinvestasi

di wilayah Kabupaten Sleman menjadi menurun. Solusi yang

dilakukan adalah melakukan promosi dan siaran di televisi serta

radio tentang kondisi Sleman terkini.

2. Pelayanan perijinan kepada investor belum sesuai dengan konsep

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pelayanan pra investasi

oleh masyarakat dan aparat belum terkondisi dengan baik. Solusi

yang dilakukan menyusun kajian pelayanan perijinan menuju

terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta

melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan masyarakat dan aparat.

3. Nilai tunggakan pokok dana penguatan modal dari tahun 2000

semakin besar dan belum ada payung hukum untuk sita jaminan bagi

penunggak dana penguatan modal atau untuk pemutihan piutang bagi

penerima dana penguatan modal yang tidak mampu melunasi atau

meninggal dunia. Solusi yang dilakukan adalah mengintensifkan

pembinaan kepada penerima dana penguatan modal oleh instansi

teknis, mengintensifkan monitoring dan evaluasi dana penguatan

modal dengan instansi teknis, dan menyiapkan konsep untuk

penghapusan piutang bagi yang benar-benar tidak mampu.

4. Payung hukum penyertaan modal untuk BPD dan BUKP belum ada.

Solusi yang dilakukan adalah menyusun materi Rancangan Peraturan

Daerah tentang penyertaan modal pada BPD DIY dan BUKP DIY

serta materi Peraturan Bupati tentang SOP Penyertaan Modal.

10. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah




b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan



Tahun Anggaran 2010

158


e) Penyediaan alat tulis kantor

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

g) Penyediaan makanan dan minuman rapat

h) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi

i) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan




c) Pemeliharaan rutib/berkala meubelair

d) Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana kantor

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur



4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian



SKPD

b) Penyusunan perencanaan kerja SKPD

c) Penyusunan profil data SKPD lima tahunan

5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

melalui kegiatan fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha kecil

menengah

6) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil dan Menengah

a) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro

kecil menengah

b) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

c) Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD

d) Fasilitasi pengembangan sarana promosi dan hasil produksi


Tahun Anggaran 2010

159

7) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil dan Menengah melalui kegiatan penyelenggaraan

promosi produk usaha mikro kecil dan menengah

8) Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi

a) Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi

b) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi



koperasi, usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut:


a) Pelaksanaan jasa surat menyurat selama 12 bulan


langganan selama 12 bulan

c) Pengelolaan administrasi keuangan selama 12 bulan

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

e) Penyediaan 1 paket alat tulis kantor

f) Penyediaan 1 paket barang cetakan dan penggandaan

g) Penyediaan makanan dan minuman rapat selama 12 bulan

h) Pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan

i) Pengelolaan arsip dan perpustakaan selama 12 bulan


a) Pemeliharaan 1 unit gedung kantor

b) Pemeliharaan 6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 16 unit

kendaraan dinas roda 2

c) Pemeliharaan rutin/berkala 158 unit meubelair, dan 1 unit gordyn

d) Pemeliharaan rutin/berkala 31 unit komputer/laptop, 17 unit

mesin ketik, 1 unit mesin fotokopi, 1 unit jaringan, dan 2 unit AC

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a) Pelaksanaan workshop perpajakan, workshop pelayanan prima,

workshop eksistensi penyuluh perindustrian dan perdagangan di

SMEDC UGM dan diklat sertifikasi barang jasa.


Tahun Anggaran 2010

160

b) Pengelolaan adminsitrasi kepegawaian bagi 87 orang pegawai

dan 1 orang PTT, serta PAK 6 orang pejabat fungsional.



a) Penyusunan 145 buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

b) Penyusunan 45 buku rencana kerja SKPD, dan 20 buku Renstra

SKPD 2011-2015

c) Penyusunan 20 buku profil data SKPD lima tahunan.

5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

terealisasi melalui pelayanan penerbitan badan hukum koperasi

kepada 47 kelompok dan 15 koperasi


Usaha Kecil dan Menengah

a) Pelaksanaan diklat jiwa kewirausahaan bagi 60 UKM, dan

pelatihan Bussiness Plan Development bagi 25 orang

b) Bimbingan manajemen bagi 30 koperasi, diklat perkoperasian

bagi 60 orang pengurus dan pengawas koperasi, Total Motivation

Training bagi 30 orang manajer koperasi, serta diklat akuntansi

bagi 30 orang juru buku/akuntan

c) Pelaksanaan Kabupaten Expo 2010 dan PODA Expo 2010 di

Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta


Mikro Kecil dan Menengah terealisasi melalui fasilitasi gelar potensi

15 koperasi, gelar potensi produk 102 IKM pada showroom Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman, serta

keikutsertaan 6 IKM Kabupaten Sleman pada Gelar Tekhnologi

Tepat Guna (GTTG)

8) Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi

a) Penyusunan 150 buah leaflet dan 1.000 booklet pedoman

penyelenggaraan perkoperasian dan sosialisasi prinsip-prinsip

pemahaman koperasi


Tahun Anggaran 2010

161

b) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi 160 koperasi

berprestasi, fasilitasi penyelesaian permasalahan 8 koperasi,

pembubaran 20 koperasi beku dan monitoring eksistensi

terhadap 10 koperasi

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan koperasi

dan usaha kecil dan menengah sebagaimana buku lampiran)

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas mampu meningkatkan

jumlah anggota, volume usaha koperasi dan kualitas kelembagaan

koperasi. Perkembangan jumlah anggota koperasi mengalami kenaikan

sebesar 6,85% dari 218.407 orang pada tahun 2009 meningkat menjadi

233.362 orang pada tahun 2010. Perkembangan volume usaha

mengalami kenaikan sebesar 2,07%, pada tahun 2009 sebesar

Rp705.482.789 menjadi Rp720.095.806,00 pada tahun 2010. Jumlah

koperasi pada tahun 2010 sebesar 598 unit mengalami penurunan

0,50% dibandingkan jumlah tahun 2009 sebesar 601 unit.

Grafik 18. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2006-2010

546561

587601

598

500

520

540

560

580

600

620

2006 2007 2008 2009 2010

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sleman

Grafik 19. Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2006-2010

199.415 202.620208.159

218.407

233.362

180000

200000

220000

240000

2006 2007 2008 2009 2010



Tahun Anggaran 2010

162

Grafik 20. Perkembangan Volume Usaha Koperasi Tahun 2006-2010 (ribu rupiah)

514.010.938

656.431.240 671.888.372705.482.789 720.095.806

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

2006 2007 2008 2009 2010


Pada tahun 2010 dari 598 koperasi terdapat koperasi aktif sebanyak

517 buah (86,45%), koperasi pasif 9 buah (1,51%) dan koperasi beku

72 buah (12,04%) Jika dibandingkan data tahun 2009 jumlah koperasi

aktif di tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 7,28%, jumlah

koperasi pasif turun 222,22% dan jumlah koperasi beku turun 26,38%.

Grafik 21. Jumlah Koperasi Aktif, Pasif dan Beku Tahun 2006-2010

244192

94

245223

93

290

206

91

481

2991

517

972

0

200

400

600

2006 2007 2008 2009 2010

Aktif Pasif Beku



SKPD penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah

adalah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas

Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasiyang dibentuk berdasarkan


Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Keputusan

Bupati Sleman Nomor 42/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan

Koperasi serta didukung oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah.

Secara rinci, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Perindustrian,

Perdagangan, dan Koperasi sebagaimana terlampir.


Tahun Anggaran 2010

163


Sumber daya manusia penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan

menengah di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi berjumlah 16 orang.

Secara rinci SDM penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan

menengah adalah sebagaimana terlampir.


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan koperasi, usaha

kecil dan menengah sebesar Rp1.327.957.000,00 realisasi

Rp1.208.147.465,00 atau 90,98%. Secara rinci anggaran dan realisasi

masing-masing program adalah sebagai berikut:





3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,anggaran

sebesar Rp42.700.000,00 realisasi Rp36.832.500,00atau 93,13%


Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp103.850.000,00


5) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif,

anggaran sebesar Rp23.880.000,00 realisasi Rp23.820.000,00 atau

95,21%


Usaha Kecil dan Menengah, anggaran Rp402.167.000,00 realisasi

Rp372.816.700,00 atau 92,70%


Mikro Kecil dan Menengah, anggaran Rp85.440.000,00 realisasi

Rp77.240.000,00 atau 90,40%

8) Program Peningkatan Kelembagaan Koperasi, anggaran

Rp149.440.000,00 realisasi Rp144.093.400 atau 96,42%


Tahun Anggaran 2010

164


Proses perencanaan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah

dilaksanakan secara partisipatif, diawali dengan rapat kerja dinas dan


sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Penyusunan renja SKPD

diawali dengan evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan

kecamatan untuk melayani masukan dari koperasi dan usaha kecil

menengah.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan koperasi,

usaha kecil dan menengah sebagaimana terlampir.


1) Keberadaan kantor cabang koperasi cenderung terkonsentrasi hanya

berada di wilayah-wilayah tertentu dimana telah banyak berdiri

koperasi, sementara masih ada wilayah lain yang sedikit jumlah

koperasinya. Solusi yang ditempuh adalah melakukan koordinasi

intensif dengan kecamatan karena dalam penerbitan kantor cabang

koperasi diperlukan rekomendasi lokasi dari kecamatan.

2) Penerima dana penguatan modal koperasi dan UMKM yang

bersumber dari APBD Kabupaten Sleman pada lokasi bencana

erupsi Merapi mengalami kesulitan untuk membayar sesuai dengan

perjanjian. Solusi yang ditempuh adalah melakukan inventarisasi

penerima dana penguatan modal korban erupsi Merapi dan

melakukan penjadwalan ulang waktu pembayaran.

11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil




b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan

langganan



Tahun Anggaran 2010

165


e) Penyediaan jasa perbaikan perlatan kerja



h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


j) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan






a) Pendidikan dan pelatihan formal


c) Koordinasi dan konsultasi

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian



SKPD

b) Penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran


d) Penyusunan profil data hasil pembangunan SKPD 5 tahun

terakhir

5) Penataan Administrasi Kependudukan

a) Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu

b) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

c) Sosialisasi kebijakan kependudukan

d) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil

e) Pengelolaan dokumen kependudukan dan catatan

f) Fasilitasi Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4)

g) Peningkatan sarana dan prasarana SIAK

h) Pelayanan umum dan administrasi kependudukan

i) Pemutakhiran data kependudukan melalui SIAK


Tahun Anggaran 2010

166



kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut:


a) Pengelolaan jasa persuratan selama 12 bulan.

b) Pembayaran jasa langganan listrik, jasa langganan air selama,

jasa langganan telepon dan jasa langganan surat kabar selama

12 bulan.

c) Penyediaan jasa administrasi keuangan sebanyak 7 orang di

tingkat Kabupaten dan 12 orang di tingkat Kecamatan selama 12

bulan

d) Pengadaan tenaga kebersihan 1 orang dan pengadaan 21 jenis

sarana kebersihan kantor.

e) Perbaikan dan pemeliharaan 8 unit komputer, 7 unit printer, 2

unit laptop dan 4 unit mesin ketik.

f) Pengadaan 60 jenis alat tulis kantor.

g) Penggandaan barang cetakan berupa : 264.000 lembar KTP,

154.000 lembar KK, 300 lembar SKTT, 300 lembar SKPPS, 300

lembar SKPPT, 36.700 lembar blangko, dan 720 lembar buku

register.

h) Pengadaan 1 buah almari/rak buku, 1 buah whiteboard, 1 buah

wireless, 2 buah AC, dan 4 set gordyn.

i) Penyediaan 6 kali makanan dan minuman tamu, dan 5 kali

penyediaan makanan dan minuman rapat.

j) Pengelolaan arsip dan perpustakaan selama 12 bulan


a) Pemeliharaan 1 unit gedung.

b) Pemeliharaan 5 unit mobil dan 10 unit sepeda motor.

c) Perbaikan 15 buah meja kerja dan 25 buah kursi kerja.


a) Penyertaan 1 orang.pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan


Tahun Anggaran 2010

167

b) Pengelolaan usulan kenaikan pangkat 7 orang, kenaikan gaji

berkala pegawai 17 orang, cuti pegawai 10 orang, pengelolaan

buku penjagaan 15 buku, pengelolaan DP3 38 orang,

pengelolaan SK pegawai 15 orang, dan melaksanakan laporan

kepegawaian 12 kali.

c) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi antar provinsi 2 kali

dengan peserta 5 orang, dan ke DKI Jakarta 2 kali dengan

peserta berjumlah 2 orang.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, capaian


a) Penyusunan 60 buku laporan bulanan, 7 buku laporan tahunan,

7 buku LAKIP, 5 dokumen berita acara, dan 4 dokumen laporan

barang.

b) Penyusunan 36 dokumen laporan keuangan bulanan, 3

dokumen laporan keuangan tahunan, 3 dokumen laporan

catatan atas laporan keuangan.

c) Penyusunan 5 dokumen program kerja, 3 dokumen RKA, 3

dokumen DPPA, 3 dokumen DPA dan 1 dokumen renstra.

d) Penyusunan 20 buku profil data hasil pembangunan di bidang

kependudukan dan catatan sipil.

5) Penataan Administrasi Kependudukan

a) Pelaksanaan sistem SIAK berjalan dengan lancar di kabupaten

dan di 17 kecamatan.

b) Penyelenggaraan pelayanan administrasi KTP 205.998 lembar,

pelayanan administrasi KK 72.851 lembar, pelayanan

administrasi SKTS 7.582 lembar, pelayanan administrasi SKPPS

107 lembar, pelayanan administrasi surat iji menjadi penduduk

DIY 2.669 lembar, pelayanan administrasi surat ijin menjadi

penduduk luar DIY 6.442 lembar, dan pelayanan administrasi

surat keterangan pindah 4.923 lembar.


Tahun Anggaran 2010

168

c) Sosialisasi kebijakan kependudukan bagi 1.212 orang perangkat

dukuh di 1.212 padukuhan, sosialisasi kebijakan kependudukan

bagi 86 orang perangkat desa di 86 desa dan sosialisasi

kebijakan kependudukan bagi 85 orang perangkat kecamatan di

17 kecamatan. Kebijakan kependudukan yang disosialisasikan

adalah peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendaftaran

penduduk dan catatan sipil, peraturan daerah tentang retribusi

penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil, serta

peraturan bupati tentang petunjuk pelaksanaan peraturan

daerah tersebut diatas.

d) Penerbitan 19.270 akta kelahiran, 776 akta perkawinan, 86 akta

perceraian, 3.341 akta kematian, 2 akta pengakuan dan

pengesahan anak, 30 akta pengangkatan anak, 32 akta

perubahan nama, 348 akta kutipan II kelahiran, dan 23 akta

kutipan II perkawinan.

e) Penataan dan penjilidan 550 buku dokumen kependudukan dan

catatan sipil .

f) Fasilitasi 40 orang pembantu pegawai pencatat perkawinan.

g) Pengadaan 18 unit switch hub, 18 unit protection box, dan 1 unit

konversi SAK ke SIAK.

h) Pelayanan KTP 187.114 lembar dan pelayanan KK 91.376

lembar di 17 kecamatan se-Kabupaten Sleman.

i) Pelaksanaan 82 kali verifikasi kependudukan di 17 kecamatan

se-Kabupaten Sleman.

Pada tahun 2010 terjadi penurunan pelayanan kependudukan dan

catatan sipil terutama dalam layanan akta catatan sipil sebesar 25,52%

dari 31.560 akta di tahun 2009 menjadi 23.505 akta. Hal ini terjadi

karena banyaknya migrasi penduduk yang belum tercatat dan yang

bersangkutan belum melapor.


Tahun Anggaran 2010

169

Grafik 22. Layanan Akta Catatan Sipil Tahun 2006-2010

15.804 18.115 20.688

31.56023.908

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2006 2007 2008 2009 2010

Layanan Akta Catatan Sipil

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Selain itu, terjadi sedikit penurunan layanan administrasi kependudukan

khususnya layanan KTP menurun sebesar 2,24% dari 210.728 di tahun

2009 menjadi 205.998 di tahun 2010.

Grafik 23. Layanan KTP Tahun 2009-2010

194.636216.320

243.766210.728 205998

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2006 2007 2008 2009 2010

Layanan KTP


Layanan KK juga menurun sebesar 28,53% dari 101.931 KK di tahun

2009 menjadi 72.851 di tahun 2010 antara lain karena banyak keluarga

baru yang belum mengurus KK karena belum merasa perlu, mereka

masih menumpang pada KK lama keluarga masing-masing.

Grafik 24. Layanan Kartu Keluarga Tahun 2006-2010

77.551

119.606137.896

101.931

72851

0

50.000

100.000

150.000

2006 2007 2008 2009 2010

Layanan KK



Tahun Anggaran 2010

170


SKPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil adalah

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9

Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun

2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil. Penyelenggaraan urusan ini

didukung oleh Seksi Pelayanan Umum di 17 kecamatan. Secara rinci,

kedudukan, tugas pokok dan fungsi SKPD penyelenggara urusan

kependudukan dan catatan sipil sebagaimana terlampir.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan kependudukan dan

catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berjumlah 39

orang. Secara rinci sumber daya manusia penyelenggara urusan

kependudukan dan catatan sipil menurut golongan dan pendidikan



Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan

catatan sipil sebesar Rp2.961.043.000,00 dengan realisasi sebesar



1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran


94,25%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

anggaran sebesar Rp86.812.500,00 realisasi Rp86.458.500,00 atau

99,59%.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan

anggaran Rp37.700.000,00 realisasi Rp31.467.650,00 atau 83,47%.


Tahun Anggaran 2010

171


Kinerja dan Keuangan dengan anggaran Rp41.300.000,00 realisasi

Rp41.192.450,00 atau 99,74%.

5) Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan anggaran



Proses Perencanaan urusan kependudukan dan catatan sipil diawali

dengan evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan kecamatan

untuk melayani administrasi kependudukan dan penyesuaian dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Sistem

Administrasi Kependudukan dan dilaksanakan melalui rapat kerja dinas

dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang

kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD.



kependudukan dan catatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil serta Seksi Pelayananan Umum di 17 kecamatan adalah



1. Hilangnya data administrasi kependudukan masyarakat yang

menjadi korban erupsi Merapi. Solusi yang dilakukan adalah

mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor

349/Kep.KDH/A/2010 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan

Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk pada Desa yang Terkena

Bencana Gunung Api Merapi (Desa Argomulyo, Desa Wukirsari,

Desa Glagaharjo, Desa Kepuharjo dan Desa Umbulharjo).

2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung program e-

KTP yang harus dilaksanakan paling lambat tahun 2011. Solusi yang

dilakukan adalah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun

2009 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

dan Catatan Sipil serta penambahan peralatan pendukung sistem

administrasi kependudukan yang baru. Selain itu juga dilakukan

pelatihan petugas pelayanan administrasi kependudukan.


Tahun Anggaran 2010

172

12. Urusan Ketenagakerjaan




b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan

langganan



e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

j) Penyediaan makanan dan minuman kantor

k) Rapat koordinasi dan konsultasi

l) Penyediaan jasa keamanan kantor

m) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan






a) Peningkatan kualitas tenaga perencana dan anggaran



Kinerja Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja

SKPD



d) Monitoring dan evaluasi pembangunan kegiatan SKPD

e) Penyusunan profil hasil pembangunan SKPD 5 tahun terakhir


Tahun Anggaran 2010

173

5) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

a) Kajian perencanaan ketenagakerjaan daerah

b) Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari

kerja

c) Peningkatan profesionalitas tenaga pelatihan dan instruktur BLK

d) Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja

e) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK

f) Monitoring lulusan dan informasi latihan

g) Pemagangan lulusan pelatihan kerja perusahaan selama 3 bulan

h) Fasilitasi dan uji kompetensi dan sertifikasi

i) Penyusunan modul CBT

j) Penyusunan proses mekanisme perijinan tempat uji kompetensi

k) Pembinaan LPK

6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

a) Penyusunan informasi bursa kerja

b) Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

c) Pengembangan kelembagaan produktivitas dan kewirausahaan

d) Penempatan tenaga kerja terdaftar

7) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

a) Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

b) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang

ketenagakerjaan

c) Peningkatan pengawasan perlindungan penegakan hukum

terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja

d) Pengawasan norma ketenagakerjaan di perusahaan

e) Pengelolaan bantuan pinjaman TKI

f) Pendampingan dan bimbingan penyusunan PKWT, PP, PKB

dan pembentukan lembaga Bipartit

g) Peningkatan peran LKS Tripartit

h) Fasilitasi pemberian Jamsostek bagi tenaga kerja

kontrak/honorer Pemkab Sleman


Tahun Anggaran 2010

174



ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :


a) Pelaksanaan layanan selama 12 bulan

b) Pelaksanaan langganan telepon 4 saluran, air, listrik untuk Dinas

dan UPTD BLK dan langganan 10 eksemplar media cetak setiap

hari selama 12 bulan

c) Pelaksanaan pembayaran jasa 5 bendahara pengeluaran, 1

pembuku, 2 bendahara gaji, 2 bendahara penerima, 3 bendahara

barang dan 2 tenaga honorer karya produktif 12 bulan.

d) Pelaksanaan kebersihan kantor Dinas dan UPTD BLK 12 bulan.

e) Pelaksanaan pemeliharaan 15 unit computer, 7 unit laptop 6 17

unit mesin ketik, 1 unit mesin fotocopy dan 1 unit LCD.

f) Penyediaan alat tulis kantor Dinas dan UPTD BLK selama 12

bulan.

g) Penyediaan 6.100 set formulir AK1 dan AK2, kop surat, bend 26,

kartu nama, amplop surat dan amplop gaji dan penggandaan

sebanyak 72.424 lembar .

h) Penyediaan 10 jenis komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan berupa MCB 25 A dan 16 A, lampu hias, batu aki

kering, 5 lampu TL bulat, 2 buah kipas angin,servis AC,

pengisian freon 8 unit, kabel 20 m, 95 lampu TL, 20 travo, 24

starter, 4 buah emergency lamp kantor Dinas dan UPTD BLK.

i) Penyediaan 6 unit peralatan dan perlengkapan kantor UPTD BLK

berupa 2 AC, komputer, notebook, LCD projector, printer and 6

meja rapat.

j) Pelaksanaan rapat dinas sebanyak 71 kali dan penerimaan

tamu.

k) Pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan program 2010 dan

konsultasi untuk meningkatkan kelancaran tugas.

l) Penyediaan jasa keamanan kantor Dinas dan UPTD BLK.

m) Pelayanan arsip dan pembelian 14 buku untuk perpustakaan


Tahun Anggaran 2010

175


a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Dinas dan UPTD BLK.

b) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 45

unit roda 2 dan 11 unit roda 4.

c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair berupa penggantian karet

dan busa kursi tamu, pemasangan dua pintu alumunium,

penggantian kunci laci dan roda kursi kerja dan pemeliharaan rak

arsip.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur

a) Pembinaan bagi tenaga perencana dan dan pemegang kas

anggaran untuk 1 kali/2 hari (50 orang)

b) Fasilitasi penilaian angka kredit 45 pejabat fungsional dan

pembinaan kepegawaian 140 orang.

4) Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja keuangan

a) Pelaksanaan laporan bulanan SKPD, laporan tahunan SKPD,

dan laporan capaian kinerja SKPD.

b) Pelaksanaan pelaporan bulanan keuangan dan realisasi

keuangan.

c) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja SKPD, Dokumen

RKA/DPA SKPD dan RENSTRA 2011-2016.

d) Monitoring dan evaluasi pelaksanan kegiatan SKPD.

e) Penyusunan dokumen profil hasil pembangunan SKPD 5 tahun

terakhir.

5) Program Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja

a) Penyusunan 50 buku dokumen perencanaan ketenagakerjaan

daerah.

b) Pengadaan 75 kursi siswa unit dan 6 jenis alat Tempat Uji

Kompetensi (TUK) mobil.

c) Pelaksanaan pemagangan 10 orang instruktur BLK ke

perusahaan.

d) Pelatihan kerja institusional sub kejuruan untuk 128 orang,

pelatihan kerja non institusional sub kejuruan untuk 80 orang,


Tahun Anggaran 2010

176

pelatihan swadana kejuruan untuk 51 orang dan pelatihan kerja

untuk difabel 30 orang.

e) Pemeliharaan alat bengkel 7 kejuruan.

f) Monitoring 450 orang lulusan BLK dana APBD dan 190 orang

dana swadana ke 80 desa, 13 Kecamatan dan 17 SLTA, promosi

640 lulusan ke 20 SLTA di 17 Kecamatan.

g) Pemagangan 20 orang lulusan pelatihan kerja perusahaan

selama 3 bulan kerja.

h) Pelaksanaan uji kompetensi otomotif 20 orang, listrik 20 orang

dan jahit 20 orang, dan sertifikasi kepada 305 orang.

i) Penyusunan modul CBT (competence based training) kejuruan

otomotif, listrik, tekmek, pertanian, tata niaga, dan bangunan

j) Pembinaan terhadap 25 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

a) Pembinaan dan perluasan informasi bursa bagi 20 orang

pengurus Bursa Kerja Khususus (BKK)

b) Pembinaan kewirausahaan bagi 20 orang tenaga kerja mandiri

(TKM) dan pemberian bantuan modal bagi 20 orang TKM.

c) Pembinaan 351 orang tenaga kerja program Antar Kerja Antar

Daerah (AKAD) pembinaan 4.940 orang tenaga kerja program

Antar Kerja Antar Lokal (AKAL), pembinaan 426 orang tenaga

kerja antar negara (AKAN).

7) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

a) Mediasi penyelesaian 40 kasus perselisihan hubungan industrial

(PHI)/pemutusan hubungan kerja (PHK), temu konsultasi

mediator hubungan industrial DIY 2 kali (@30 orang) pembinaan

penyelesaian PHI secara bipartit 25 perusahaan (50 orang)

b) Diskusi panel pelaksanaan UU. No 2 Tahun 2004 tentang PHI

untuk 30 perusahaan (60 orang), pembinaan perusahaan

penyedia dan pengguna jasa tenaga kerja pada 20 perusahaan

(40 orang)

c) Pengujian instalasi listrik dan penyalur petir pada 20 perusahaan,

evaluasi kecelakaan kerja pada 10 perusahaan 116 kasus,


Tahun Anggaran 2010

177

upacara pembukaan bulan K3, pencetakan 300 lembar norma K3

dan norma kerja.

d) Pengawasan norma kerja dan pekerja anak di perusahaan di 70

perusahaan, identifikasi 20 perusahaan baru di Kabupaten

Sleman yang belum wajib lapor dan pemeriksaan monitoring dan

pembinaan tenaga kerja oleh pegawai pengawas.

e) Pembinaan pengurus PJTKI dan 50 orang keluarga TKI,

pemberian bantuan pinjaman bagi 17 orang CTKI, Penyusunan

evaluasi perkembangan pengembalian pinjaman.

f) Penyusunan dokumen Paruh Kerja Waktu Tertentu (PKWT),

Peraturan Perusahaan (PP), PKB diikuti oleh 20 perusahaan,

pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) bipartit di 20

perusahaan, identifikasi dan verifikasi serikat pekerja/serikat

buruh (SP/SB) 15 buah, monitoring pelaksanaan PP/PKB/PKWT

di 10 perusahaan

g) Pelaksanaan 8 kali koordinasi antar unsur tripartit, deteksi dini di

10 perusahaan dalam rangka pencegahan PHI/PHK, pendataan

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ke 3 pasar 12 kali.

h) Pengurusan pembayaran Jamsostek bagi 238 orang tenaga

kerja kontrak/honorer Pemkab Sleman.


ketenagakerjaan sebagaimana buku lampiran)

Program dan kegiatan urusan ketenagakerjaan sampai dengan tahun

2010 mampu mendukung penyerapan tenaga kerja 87,69% dari total

angkatan kerja sebanyak 473.590 orang. Tingkat penyerapan tenaga

kerja ini berkurang jika dibandingkan pada tahun 2009 yang mencapai

90,27% dari sejumlah 468.024 orang tenaga kerja. Jumlah orang yang

bekerja juga mengalami penurunan sebanyak 7.195 orang dari 422.490

orang tahun 2009 menjadi 415.295 orang pada tahun 2010. Hal yang

sama juga terlihat pada peningkatan persentase angkatan kerja yang

tidak bekerja dari 10,77% pada 2009 menjadi 12,31% pada tahun 2010.

Hal ini terjadi karena adanya krisis ekonomi global yang berpengaruh


Tahun Anggaran 2010

178

pada perekonomian nasional dan regional. Banyaknya pemutusan

hubungan kerja baik di dalam dan luar Sleman mempengaruhi total

angkatan kerja yang tidak bekerja. Disamping itu banyaknya tenaga

kerja yang telah mendapat pekerjaan tidak melaporkan diri ke Dinas

Tenaga Kerja dan Sosial menyebabkan angka pengangguran yang

tercatat mengalami peningkatan.

Grafik 25. Angkatan Kerja Tahun 2006-2010

409.298358.908

50.390

421.690375.242

46.448

425.338380.780

44.558

468.024422.490

45.534

473.590

415.295

58.295

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

2006 2007 2008 2009 2010

angkatan kerja bekerja tidak bekerja

Sumber : Dinas Nakersos

Namun demikian jumlah perusahaan di Kabupaten Sleman mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak

896 perusahaan beroperasi di wilayah Kabupaten Sleman dan menjadi

997 perusahaan pada akhir tahun 2010. Hal ini juga berpengaruh

terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap. Pada tahun 2010 jumlah

tenaga kerja yang terserap di perusahan-perusahaan tersebut mencapai

53.332 meningkat dari sebelumnya sebesar 47.125 orang pada tahun

2009. Atau jika dipersentasekan maka akan tercatat angka kenaikan

sebesar 11,64%. Berikut data lengkap jumlah perusahaan dan

penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Sleman.

Tabel 3.18. Jumlah Perusahaan di Sleman dan Penyerapan Tenaga Kerja 2006-2010

No Tahun Jumlah

Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia Tenaga Kerja Asing

Jumlah L P L P

1. 2006 835 28.437 26.524 53 1 55.015

2. 2007 790 24.223 18.440 89 19 42.771

3. 2008 849 26.835 20.044 53 8 46.940

4. 2009 896 27.199 19.786 109 31 47.125

5. 2010 997 31.148 22.034 111 39 53.332



Tahun Anggaran 2010

179

Perluasan lapangan kerja dilaksanakan melalui program pelayanan

penempatan tenaga kerja terdaftar (AKAL, AKAD, dan AKAN) dengan

dukungan peran sektor swasta dan masyarakat. Jumlah tenaga kerja

terdaftar yang bisa disalurkan pada tahun 2009 adalah sebesar 5.335

orang dan menjadi 5.383 orang pada tahun 2010. Jumlah tenaga kerja

tersalurkan tersebut mencapai angka 17,49% dari keseluruhan 30.779

orang pencari kerja pada tahun 2010.

Tabel 3.19. Penempatan Tenaga Kerja Tahun 2006-2010

No Uraian Tahun

2006 2007 2008 2009 2010

1 AKAL 3.796 3.568 3.344 4.799 4.940

2 AKAD 579 355 602 398 351

3 AKAN 186 344 148 138 426

Jumlah 4.561 4.267 4.094 5.335 5.383



SKPD penyelenggara urusan ketenagakerjaan adalah Bidang Tenaga

Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial yang dibentuk berdasar


Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati

Sleman Nomor 20 tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial sebagaimana terlampir.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan ketenagakerjaan di

Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Sosial berjumlah 21

orang. Secara rinci SDM penyelenggara urusan ketenagakerjaan



Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan

sebesar Rp3.063.153.100,00 dengan realisasi Rp2.382.709.427,00 atau

sebesar 77,79% Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing



Tahun Anggaran 2010

180

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran anggaran sebesar

Rp632.944.000,00 dengan realisasi sebesar Rp455.316.948,00 atau

sebesar 71,94%

2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur anggaran

sebesar Rp324.261.500,00 dengan realisasi sebesar

Rp270.650.489,00 atau sebesar 83,47%.

3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur anggaran

sebesar Rp38.500.000,00 realisasi sebesar Rp35.449.000,00 atau

sebesar 92,08%.

4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja keuangan sanggaran sebesar Rp170.300.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp.152.858.400,00 atau sebesar 89,76%.

5) Program Peningkatan Kualitas dan produktivitas tenaga kerja,

anggaran sebesar Rp1.558.815.100,00 dengan realisasi sebesar

Rp.1.189.114.230,00 atau sebesar 76,28%

6) Program Peningkatan Kesempatan Kerja, anggaran sebesar

Rp54.125.000, 00 dengan realisasi sebesar Rp.28.120.000,00 atau

51,95%.

7) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan anggaran sebesar Rp284.207.500,00 dengan

realisasi sebesar Rp251.200.360,00 atau sebesar 88,39%.


Proses Perencanaan berlangsung secara sinergis dan terkoordinasi

baik antar bidang/seksi maupun lintas sektor yang berkaitan dengan

tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan rencana kerja SKPD dilakukan

berdasarkan hasil evaluasi dan masukan kebutuhan dari desa dan

kecamatan melalui mekanisme musrenbang. Untuk memperluas

kesempatan kerja, proses perencanaan hingga pelaksanaan

program/kegiatan dan evaluasi dalam penyelenggaraan urusan

ketenagakerjaan, dibangun jaringan kerjasama dengan pihak swasta

sehingga memperlancar penempatan tenaga kerja sehingga terjadi

peningkatan kemampuan maupun penyerapan tenaga kerja.


Tahun Anggaran 2010

181



ketenagakerjaan di Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan

Sosial adalah sebagaiman terlampir.


1) Terbatasnya kesempatan/lowongan kerja menyebabkan rendahnya

tingkat penyerapan tenaga kerja dan tingginya angka pengangguran.

Hal ini diperparah oleh kondisi ekonomi regional, nasional maupun

global yang tidak menguntungkan. Warga asal Sleman yang di PHK

kemudian kembali ke wilayah Kabupaten Sleman, sehingga

menambah jumlah angka penganggur. Erupsi Merapi juga

meningkatkan jumlah penggangguran terkait dengan banyaknya

lahan pertanian yang rusak terimbun material. Solusi yang dilakukan

adalah dengan mempermudah, membuka akses dan

menyebarluaskan informasi peluang/bursa kerja. Selain itu melalui

program penanggulangan kemiskinan dilakukan pembinaaan usaha

ekonomi bagi pekerja ter-PHK. Usaha untuk mengurangi angka

pengangguran juga dilakukan melalui kegiatan pembinaan

kewirausahan dan bantuan modal bagi TKM dan penempatan

tenaga kerja yang terdaftar.

2) Kualitas pencari kerja yang kurang memadai sehingga tidak mampu

memenuhi permintaan lowongan kerja. Solusi yang ditempuh

dengan meningkatkan kualitas pelatihan dan tenaga kerja yang

disesuaikan dengan permintaan pasar/bursa kerja, serta

pemagangan/kerja praktek di perusahaan.

13. Urusan Ketahanan Pangan



a) Penyediaan jasa telekomunikasi, sumbedaya air , listrik dan

langganan

b) Penyediaan jasa administrasi keuangan


Tahun Anggaran 2010

182

c) Penyediaan bahan dan alat kebersihan kantor

d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja



g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


j) Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi

k) Penyediaan jasa kearsipan dan perpustakaan





a) Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya, pelatihan dan

lokakarya



Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja

b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi keuangan


d) Monitoring dan evaluasi program / kegiatan SKPD

e) Penyusunan profil data SKPD lima tahun terakhir

5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

a) Penanganan daerah rawan pangan

b) Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

c) Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

d) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

e) Pengembangan cadangan pangan daerah

f) Pengembangan desa mandiri pangan


Tahun Anggaran 2010

183

g) Pengembangan lumbung pangan desa

h) Pengembangan perbenihan / perbibitan

i) Peningkatan mutu dan keamanan pangan

j) Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk

perkebunan dan pertanian.

k) Penyuluhan sumber pangan alternatif

l) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk

peternakan

m) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian

tanaman hortikultura

n) Pemantauan, pengawasan, peredaran penggunaan pupuk dan

pestisida

o) Pembinaan kelompok berprestasi tingkat nasional

p) Fasilitasi koordinasi ketahanan pangan

q) Kajian keamanan jajanan anak sekolah



wajib ketahanan pangan adalah sebagai berikut:


a) Penyediaan jasa telekomunikasi, sumberdaya air, listrik dan

langganan selama 12 bulan

b) Penyediaan jasa administrasi keuangan selama 12 bulan.

c) Penyediaan 23 paket bahan dan alat kebersihan kantor

selama 12 bulan.

d) Perbaikan 10 unit mesin ketik, 1 unit LCD, 4 unit Alat

Laboratorium, 1 unit GPS, 2 unit kamera, 1 unit handycam, 1

unit wireless, 15 unit komputer dan 4 unit laptop.

e) Pembelian alat tulis kantor 12 bulan dan pembelian 500 lembar

meterai.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12

bulan.


Tahun Anggaran 2010

184

g) Pembelian 9 jenis alat-alat listrik dan elektronik.

h) Pembelian 2 paket komputer dan perlengkapan komputer.

i) Penyediaan makanan dan minuman rapat selama 12 bulan.

j) Pembiayaan perjalanan dinas dalam daerah untuk 50 orang

dan pembiayaan perjalanan dinas luar daerah untuk 97 orang.

k) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan selama 12 bulan,

pembelian 1 paket buku ilmu pengetahuan umum, dan

pembelian 1 paket buku pertanian .


a) Pemeliharaan 7 unit UPT BP3K, 5 unit BBI, 1 unit Kebun

Sawungan, 4 unit Poskeswan, 1 unit RPH, 1 unit

Laboratorium, 3 unit UPT, 1 unit Gudang obat dan 1 unit

Musholla.

b) Operasional 201 unit roda dua dan 10 unit roda empat,

pemeliharaan 174 unit roda dua dan 1 unit roda empat .


a) Pelaksanaan seminar, lokakarya dan workshop 3 kali,

bimbingan teknis pengelolaan arsip dan pelatihan petugas

PMHP 1 kali.

b) Pengelolaan kenaikan gaji berkala 210 pegawai, pengusulan

kenaikan pangkat 71 pegawai, pengusulan pegawai pensiun

12 pegawai, pengusulan 7 CPNS dan pengusulan 16 CPNS

ke PNS.


Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan 1 dokumen LAKIP, 1 dokumen Annual Report , 1

dokumen LPPD, 12 dokumen laporan kinerja bulanan dan 1

dokumen laporan kinerja tahunan.

b) Penyusunan 12 dokumen laporan keuangan bulanan, 4

dokumen laporan keuangan triwulan, 2 dokumen laporan

keuangan semesteran, 1 dokumen laporan keuangan tahunan,

dan 12 dokumen laporan PAD.


Tahun Anggaran 2010

185

c) Penyusunan 1 dokumen Renja, 1 dokumen RKA, 1 dokumen

DPA, 1 dokumen Penetapan kinerja, 1 dokumen RKA

Perubahan, 1 dokumen DPA, 1 dokumen Program kerja

pertanian dan kehutanan, 1 dokumen Target OPD, 2 dokumen

Rencana Kinerja Tahunan dan 1 dokumen Rencana strategi

2010 – 2014.

d) Monitoring dan evaluasi kegiatan pertanian dan kehutanan 17

kali.

e) Penyusunan profil data SKPD lima tahun terakhir 5 dokumen.

5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan

a) Penyusunan laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

(SKPG) sebanyak 1 kali dan penanganan 10 kelompok daerah

rawan pangan.

b) Penyusunan 15 buku Pola Konsumsi Pangan, 1 kali Sosialisasi

Pola Konsumsi Pangan, penyusunan 20 Buku Neraca Bahan

Makanan (NBM) Kabupaten Sleman dan 1 kali Sosialisasi

NBM .

c) Pemantauan Harga Pangan Pokok 6 kali, Sosialisasi Analisis

Harga Pangan 1 kali, pemantauan akses pangan 4 kali, dan

sosialisasi analisa akses harga pangan pokok 2 kali

d) Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

TPH, bimbingan penanganan pasca panen, DEM penanganan

pasca panen, pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil

perkebunan (Kopi dan Mendong) serta pembinaan mutu

kualitas bahan pangan dan industri.

e) Penyusunan 1 paket rencana kerja/teknis program akselerasi

produksi tebu, 1 paket pendampingan produksi tebu dan 1 kali

monitoring dan evaluasi.

f) Pelatihan kapasitas lembaga keuangan desa 2 angkatan,

pelatihan kapasitas pengurus kelompok afinitas 2 angkatan

dan magang petugas dan pengurus kelompok tani ke Desa

Mandiri Pangan 1 angkatan.


Tahun Anggaran 2010

186

g) Updating lumbung pangan di 17 kecamatan se Kabupaten

Sleman dan pembinaan lumbung pangan 3 kali.

h) Pembentukan 2 kelompok Sekolah Lapang Perbenihan Padi

dan Percontohan/penanaman benih padi untuk perbenihan

seluas 4 Ha.

i) Pembelian 1 paket bahan laboratorium, pemeriksaan 520

sampel daging, pemeriksaan 374 sampel susu, pemeriksaan

507 sampel telur, pengujian residu 20 sampel antibiotika,

pengujian 20 sampel cemaran mikroba, pengujian 30 sampel

kandungan formalin.

j) Pembinaan 8 kelompok UPJA/KUPJA dan penyusunan klas

UPJA/KUPJA, pelaksanaan apresiasi pembuatan 1 unit pupuk

organik, penyaluran bantuan benih tanaman pangan ke petani

di 17 kecamatan, pendampingan 1 paket pelaksanaan

administrasi kegiatan dan peningkatan 1 paket produksi,

produktivitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan

kawasan.

k) Pengembangan konsumsi pangan Beragam Bergizi Berimbang

(B3) sebanyak 17 kecamatan, 1 kali Lomba Cipta Menu B3,

Gerakan konsumsi pangan lokal di sekolah 4 kali dan

pembinaan dan pengembangan kelompok masyarakat 1 paket.

l) Fasilitasi magang 1 unit sekolah lapang hortikultura,

peningkatan produksi dan mutu produk hortikultura serta

pengembangan kawasan hortikultura 8 unit dan peningkatan

produksi dan mutu produksi biofarmaka 1 unit.

m) Pemantauan pengadaan, peredaran, penyaluran dan HET

pupuk bersubsidi dan pestisida 12 kali, koordinasi dan

sinkronisasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat kabupaten 2

kali dan koordinasi dan sinkronisasi penyaluran pupuk

bersubsidi tingkat lapang 4 kali .


Tahun Anggaran 2010

187

n) Pembinaan 17 kelompok/kelompok masyarakat berprestasi dan

fasilitasi penerimaan penghargaan tingkat nasional.

o) Penyusunan 1 dokumen pelaksanaan fasilitasi koordinasi

ketahanan pangan.

p) Penyusunan 1 dokumen kajian keamanan jajanan anak

sekolah.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan ketahanan

pangan sebagaimana buku lampiran).

Pelaksanaan program kegiatan urusan wajib ketahanan pangan

berjalan optimal didukung oleh regulasi, sarana dan prasarana kerja,

peran serta masyarakat peduli pangan, pihak akademisi serta seluruh

anggota dan kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten

Sleman. Kebijakan pelaksanaan urusan wajib ketahanan pangan di

Kabupaten Sleman pada tahun 2005-2010 adalah membangun sektor

pertanian ke arah agribisnis dengan memperkuat sistem pertanian

dalam arti luas.

Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut mampu

mendukung keberhasilan peningkatan ketahanan pangan selama kurun

waktu 5 tahun (2005 - 2010). Pelaksanaan urusan ketahanan pangan di

Kabupaten Sleman terlaksana dengan baik sebagaimana terlihat dalam

tabel di bawah ini:

Tabel 3.20. Capaian Indikator Pembangunan di Bidang Ketahanan Pangan

Indikator Capaian Kabupaten Sleman

2006 2007 2008 2009 2010

1 2 3 4 5 6

Aspek Ketersediaan Pangan

1. Surplus beras ( ton ) 90.063 82.440 96.571 95.925 85.236

2. Produktivitas a. Padi sawah 57,48 57,17 62,14 60,87 59,53 b. Padi ladang 29,21 22,84 30,17 30,42 39,91

Aspek Distribusi Pangan

1. Harga Beras di Kab. Sleman a. Harga tertinggi b. Harga terendah c. Rerata harga beras

4.754 3.546 3.672

5.342 4.288 4.748

5.133 4.400 4.748

5.383 4.875 5.097

7.117 5.244 6.102


Tahun Anggaran 2010

188

1 2 3 4 5 6

2. Jumlah 3 bulan berturut-turut dengan harga lebih dari 25% dari rerata harga pasar

0 (Stabil)

0 (Stabil)

0 (Stabil)

0 (Stabil)

0 (Stabil)

Aspek Konsumsi Pangan

1. Konsumsi beras ( kg/kapita/tahun ) a. Nasional b. Kabupaten Sleman

118,00 63,70

118,00 63,70

120,00 63,70

120,00 63,70

120,00 63,70

2.Konsumsi protein hewani (kg/kapita/tahun) 13,41 13,97 14,56 14,45 16,29

3. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 20,30 23,14 24,80 25,95 26,73

4. Kekurangan Energi Protein (KEP) % KEP < 15% = Resiko rawan pangan

gizi ringan 11,36 10,96 11,66 10,85 10,85

5. Angka Kecukupan Gizi a. Energi (K. Kalori/kapita/hari)

- Nasional - Kab. Sleman

2.200 1.936,2

2.200 2.001,4

2.200 2.018,8

2.200 2.029,9

2.200 2.060,0

b. Protein (Gram/kapita/hari) - Nasional - Kab. Sleman

50,0 63,1

50,0 52,0

50,0 63,6

50,0 61,1

50,0 58,3

Sumber: Sekretariat Daerah

Salah satu indikator pencapaian program peningkatan ketahanan

pangan pada aspek ketersediaan pangan adalah surplus beras sebagai

bahan pangan utama di Kabupaten Sleman. Walaupun dihadapkan

pada tantangan peningkatan kebutuhan beras yang tidak diikuti

penurunan laju alih fungsi lahan, selama tahun 2006–2010 Kabupaten

Sleman masih mampu mempertahankan predikat sebagai lumbung

beras di Provinsi DIY. Surplus beras pada tahun 2010 sebanyak 85.236

ton disebabkan antara lain Program Peningkatan Beras Nasional

(P2BN), bantuan pupuk organik dari dana APBD Provinsi DIY dan

Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dari Departemen Pertanian.

Dalam hal aspek distribusi pangan, khususnya stabilisasi harga pangan

pokok (beras), selama lima tahun terakhir belum pernah terjadi lonjakan

kenaikan harga melebihi dari 25% dari rerata harga pasar selama tiga

bulan berturut-turut. Melalui Program Dana Penguatan Modal Lembaga

Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM LUEP), Bantuan Pinjaman Langsung

Masyarakat Sistem Tunda Jual (BPLM STJ) dan kegiatan Operasi Pasar

Masyarakat (OPM Beras) oleh Bulog, Pemerintah Kabupaten Sleman

mampu melaksanakan stabilisasi harga pada posisi harga wajar dan

terjangkau.


Tahun Anggaran 2010

189

Untuk konsumsi beras per kapita per tahun tidak mengalami

perubahan dari tahun 2006 hingga 2010 sebanyak 63,7 kg/kapita/tahun

jauh lebih rendah dari konsumsi beras nasional 120 kg/kapita/tahun.

Sebagian warga Sleman mulai mengurangi konsumsi nasi beras

(kelompok pangan padi-padian) dan sedikit demi sedikit mulai

mengkonsumsi sumber karbohidrat non beras.

Konsumsi ikan perkapita di Kabupaten Sleman juga mengalami

peningkatan, pada tahun 2006 konsumsi ikan perkapita sebesar 20,30

kg dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 26,73 kg. Tingkat konsumsi

ikan di Sleman secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan tingkat

konsumsi ikan di Provinsi DIY yaitu sebesar 20 kg untuk tahun 2010.

Peningkatan konsumsi ikan di Sleman ini dipicu oleh meningkatnya

jumlah rumah makan/restoran ikan dan meningkatnya kesadaran

kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, yang mulai bergeser

pada konsumsi makanan non kolesterol.

Angka Kecukupan Gizi (AKG) menunjukkan adanya peningkatan

konsumsi energi dari tahun 2006 senilai 1.936,2 K menjadi 2.060 K.

Kal/kapita/hari pada tahun 2010. Point ini mendekati angka ideal

Nasional 2.200 K.kal/kapita/hari. Konsumsi protein selama lima tahun

terakhir selalu berada di atas angka ideal Nasional 50

gram/kapita/tahun.

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus

pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan

dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang

aman, bergizi dan beragam, namun juga meningkatkan peran

masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan.

Program yang dilaksanakan telah mampu mempertahankan surplus

pangan pokok, meskipun hasil produksi dan produktivitas mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun 2009. Penurunan produksi dan

produktivitas disebabkan mewabahnya hama wereng coklat sebagai

akibat perubahan iklim yang sulit diprediksi di sentra produksi padi

wilayah Sleman Barat dan adanya erupsi Gunung Merapi. Situasi


Tahun Anggaran 2010

190

produksi pangan pokok tahun 2009 dan 2010 ditunjukkan pada tabel

berikut:

Tabel 3.21. Situasi Pangan Pokok Kabupaten Sleman Tahun 2009 dan 2010

No Komoditas Produksi 2009 Produksi 2010 Susutan 2010

Penyediaan 2010

(Ton) (Ton) (%) (Ton) (Ton)

1 Beras 170.263 168.158 8 13.453 154.705

2 Jagung 32.712 31.703 20 6.341 25.362

3 Ubi Kayu 26.153 20.868 18 3.756 17.112

4 Kedelai 772 698 16 111 585

Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Tabel 3.22. Keadaan Penyediaan dan Konsumsi Pangan Per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2010

No Komoditas Penyediaan (Kg/kapita)

Dikonsumsi Surplus/Minus

(Kg/kapita) (Ton) (Kg/kapita) (Ton)

1 Padi-padian 165,11 66,56 72.558,14 98,55 107.480

Beras 141,86 63,70 69.469,12 78,16 85.236

Jagung 23,26 2,86 3.119,02 20,40 22.243

2 Kacang-kacangan 4,61 19,14 20,871,27 (14,52) (15.838)

Kacang Tanah 4,08 1,93 2,104,79 2,14 2.342

Kedelai 0,54 17,00 18.539,64 (16,46) (17.955)

Kacang Hijau 0,00 0,21 226,84 (0,21) (225)

3 Umbi-umbian 19,23 6,97 7.599,07 12,26 13.375

Ubi kayu 15,69 5,46 5.954,50 10,23 11.157

Ubi jalar 3,54 1,51 1,644,58 2,03 2.218

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Pada tahun 2010 terdapat surplus pangan untuk komoditas beras

sebanyak 10.480 ton, jagung sebanyak 22.243 ton, kacang tanah

sebanyak 2.342 ton, ubi kayu sebanyak 11.157 ton dan ubi jalar 2.218

ton. Kekurangan kebutuhan pangan terjadi pada komoditas kedelai

sebanyak 17.955 ton dan kacang hijau sebanyak 225 ton.

Pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKP) terlaksana

melalui terwujudnya 1 unit Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan di

Kabupaten Sleman Tahun 2010. Analisis data SKPG pada gabungan

indikator pertanian, indikator sosial ekonomi dan indikator kesehatan

menampilkan informasi bahwa pada tahun 2009 di Kabupaten Sleman

termasuk peta hijau (artinya wilayah dengan resiko kerawanan pangan

dan gizi ringan).


Tahun Anggaran 2010

191

Kecamatan yang beresiko tinggi rawan pangan dan gizi (peta merah)

hanya di Kecamatan Minggir, sedangkan untuk kecamatan beresiko

rawan pangan dan gizi sedang tetapi tetap perlu diwaspadai berjumlah

4 kecamatan meliputi Kecamatan Seyegan, Tempel, Cangkringan dan

Prambanan. Sebelumnya pada tahun 2009 jumlah desa dengan

kategori peta merah (resiko rawan pangan dan gizi tinggi) ada 12 desa

meliputi Desa Sendangmulyo, Sendangrejo, Sendangagung,

Margomulyo, Caturharjo, Tambakrejo, Sumberrejo, Mororejo, Wukirsari,

Sambirejo, Gayamharjo dan Wukirharjo. Indikator pangan dan indikator

kesehatan pada keduabelas desa tersebut menunjukkan skor 1 atau 2

artinya resiko ringan atau sedang, namun jika dilihat dari indikator

ekonomi menunjukkan skor 4 ( jumlah KK Miskin > 40%, resiko tinggi

rawan pangan dan gizi).

Erupsi Merapi menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah Desa Rawan

Pangan dan Gizi, khususnya di wilayah yang termasuk kawasan

terkena langsung erupsi Merapi yaitu di desa-desa Kecamatan

Cangkringan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib ketahanan pangan antara

lain dapat dilihat dari penerimaan penghargaan ketahanan pangan

tingkat Nasional Tahun 2010 sebanyak 4 kategori berdasarkan SK

Mentan Nomor: 3651/Kpts/KP.450/11/2010. Adapun data prestator

penghargaan ketahanan pangan tingkat Nasional adalah sebagai

berikut :

1) Juara 1 Kategori Kelompok Binaan PKK diraih oleh Kelompok

Wanita “ KSP Merapi Mulia “, Daleman Girikerto, Turi , Sleman.

2) Juara 1 Kategori Kelompok Pengembang Cadangan Pangan

Masyarakat Kelompok diraih oleh Lumbung Pangan Kelompok Tani

“ Taruno Mulyo “, Panggung, Argomulyo, Cangkringan. Sleman.

3) Juara 2 Kategori Perkumpulan Petani Pengelola Air diraih oleh

Kelompok P3A “ Sidomakmur “, Pondokrejo, Tempel , Sleman


Tahun Anggaran 2010

192

4) Juara 1 Kategori kelompok Agribisnis Hortikultura – Komoditas

Tanaman Hias diraih oleh Asosiasi Petani Tanaman Hias, Desa

Sidokarto, Godean, Sleman.

Khusus untuk kategori kelompok masyarakat – kelompok binaan PKK,

prestasi tahun 2010 merupakan penghargaan kali ke-6 (enam) yang

diperoleh secara berturut-turut oleh wakil dari Kabupaten Sleman sejak

tahun 2005. Pada kategori kelompok pengembang cadangan pangan

masyarakat dan kelompok P3A prestasi ini merupakan penghargaan

berturut-turut sejak tahun 2009. Prestasi lain di bidang ketahanan

pangan tingkat Nasional yaitu Penghargaan Gapoktan PUAP

berprestasi yang diraih oleh Gapoktan Sidoluhur, Godean, Sleman.


SKPD penyelenggara urusan wajib ketahanan pangan adalah Bidang

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan

Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten

Sleman dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan Kabupaten Sleman yang didukung oleh Bagian

Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Secara

terperinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman terlampir.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan wajib ketahanan pangan

di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian pada Dinas

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berjumlah 25 orang. Secara rinci

sumberdaya manusia penyelenggara urusan ketahanan pangan



Tahun Anggaran 2010

193


Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan wajib ketahanan

pangan sebesar Rp2.894.968.600,00 dengan realisasi

Rp2.444.195.535,00 atau 84,43%. Secara terperinci anggaran dan

realisasi masing-masing program sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, anggaran




3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, anggaran


4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan

Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, anggaran


5) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan,

anggaran Rp867.854.200,00 realisasi Rp712.228.700,00 atau 82,07%


Proses perencanaan urusan ketahanan pangan diawali dari rapat kerja

dinas dan jajaran kecamatan, musrenbang desa, serta musrenbang

kecamatan, sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Pengidentikiasian

masalah dan kebutuhan pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan

secara partisipatif melalui pertemuan kelompok tani dengan didampingi

oleh PPL yang disinkronkan dengan program Dinas Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan. Penyelenggaraan urusan wajib ketahanan

pangan dilaksanakan secara multi sektor yang dikoordinasikan oleh

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Penyelenggaraan urusan

ketahanan pangan mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan

dan evaluasinya dilakukan melalui jejaring kerjasama dengan Perguruan

Tinggi Negeri maupun Swasta, Lembaga swadaya masyarakat

perusahaan swasta serta dengan Balai Pusat Penelitian Bidang

Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan.


Tahun Anggaran 2010

194


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan wajib

ketahanan pangan di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Pertanian pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah



Secara umum permasalahan dan solusi urusan ketahanan pangan


1) Aspek Ketersediaan Pangan

a) Perubahan iklim yang sulit diprediksi disertai dampak erupsi

Merapi berupa penurunan luas lahan produktif, penurunan suplai

air irigasi akibat banyaknya kerusakan infrastruktur bendung dan

saluran irigasi menyebabkan penurunan populasi, produksi dan

produktivitas berbagai komoditas pertanian dan berdampak pada

penurunan ketersediaan cadangan pangan di Kabupaten

Sleman. Solusi yang dilakukan adalah dengan percepatan upaya

peningkatan daya dukung lahan pertanian produktif, peningkatan

daya dukung ketersediaan air irigasi dan peningkatan

ketersediaan agro input yang didukung dengan pemberdayaan

kelompok tani.

b) Akses petani ke sumber permodalan sampai saat ini masih

rendah. Solusi yang dilakukan adalah dengan memfasilitasi

kelompok tani agar mendapatkan kemudahan pinjaman modal

dan pada saat bersamaan meningkatkan kinerja berbagai jenis

Lembaga Keuangan Mikro (LKM), antara lain Usaha Simpan

Pinjam yang dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat

(BKM), Gapoktan Peningkatan Usaha Agribisnis Pedesaan

(PUAP), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED – SP),

Badan Kredit Desa (BKD), Badan Usaha Kredit Pedesaan

(BUKP) dan berbagai jenis LKM lainnya.


Tahun Anggaran 2010

195

2) Aspek Distribusi Pangan

Sebagian besar tingkat pengelolaan kelompok lumbung pangan

sebagai lembaga pengelola cadangan pangan masyarakat sekaligus

lembaga distribusi pangan termasuk kategori sederhana. Solusi yang

dilakukan adalah meningkatkan pemberdayaan kelompok lumbung

pangan dan lebih mengarah pada orientasi bisnis-ekonomis serta

mampu berperan sebagai Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

(LDPM) melalui kegiatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha

Ekonomi Pedesaan (DPM LUEP), Dana Pemberdayaan Masyarakat

dan Bantuan Pemberdayaan Lumbung Pangan.

3) Aspek Konsumsi Pangan

a) Masih terdapat 12 (duabelas) desa yang tergolong Desa Rawan

Pangan dan Gizi pada tahun 2009 yang diiindikasikan jumlahnya

akan bertambah akibat erupsi Merapi pada tahun 2010. Solusi

yang dilakukan adalah melakukan percepatan pelaksanaan

intervensi berupa Fasilitasi Daerah Rawan Pangan dan Gizi,

Penguatan Kelembagaan Akses Pangan Masyarakat,

Penumbuhan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) dan

percepatan tanggap darurat penanganan bencana Merapi,

khususnya untuk pemulihan multisektor bidang ekonomi.

b) Pola konsumsi pangan sebagian masyarakat Kabupaten Sleman

belum sesuai dengan Pola Pangan Harapan AB3 (Aman,

Berragam, Bergizi dan Berimbang). Solusi yang dilakukan

adalah meakukan peningkatan konsumsi pangan lokal dengan

dukungan Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan

Gizi (P2KPG) berbasis sumber daya lokal.

14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


1) Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarusutamaan Gender

dan Anak dengan kegiatan koordinasi dan monitoring perlindungan

perempuan dan anak.


Tahun Anggaran 2010

196

2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

dengan kegiatan:

a) Pelatihan bagi pelatih dan pendamping korban kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT)

b) Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak

kekerasan dan pengarusutamaan gender.

c) Pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di

Bidang perekonomian bagi kelompok PKK Padukuhan.

d) Penyelenggaraan Hari Anak Nasional.

3) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan dengan kegiatan pameran hasil karya perempuan di

bidang pembangunan.



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai

berikut :


dan Anak terealisasi sosialisasi UU PKDRT, UU PA dan trafficking

diikuti 80 orang, serta koordinasi dan monitoring gerakan sayang ibu

(GSI) di 17 kecamatan.

2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

a) Pelatihan bagi 46 orang pelatih dan pendamping korban KDRT

serta sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT kepada

34 orang.

b) Koordinasi upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan dan

koordinasi tim PUG 80 orang.

c) Koordinasi dan monitoring pemberdayaan perempuan di Bidang

perekonomian bagi kelompok PKK di 200 Padukuhan.

d) Pelaksanaan seminar hari anak nasional, sosialisasi hak dan

perlindungan anak, dan peringatan hari anak nasional.


Tahun Anggaran 2010

197


Pembangunan terealisasi pelaksanaan pameran hasil karya

perempuan di bidang pembangunan di tingkat kabupaten, provinsi

dan nasional bagi 10 kelompok.


pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana buku

lampiran)


SKPD penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan yang dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009, tentang organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Secara rinci,

kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan adalah sebagaimana

terlampir.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak di Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak berjumlah 9 orang. Secara rinci

SDM penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak menurut golongan dan pendidikan adalah



Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp198.670.250,00 realisasi

Rp194.174.050,00 atau 96,03%. Secara rinci anggaran dan realisasi



Tahun Anggaran 2010

198


dan Anak, anggaran sebesar Rp28.100.000,00 realisasi

Rp28.100.000,00 atau 100%.

2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan,


atau 99,99%


Pembangunan, anggaran sebesar Rp37.762.500,00 realisasi

Rp33.269.300,00 atau 88,10%


Proses perencanaan urusan pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak berawal dari penyerapan masukan desa, kecamatan,

tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya ditunnjnag

dengan kompilasi data yang sudah terinventarisasi. Data dan

inventarisasi masalah yang terkompilasi menjadi dasar bagi Badan

Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak untuk menyusun usulan program dan kegiatan.



pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan KB PP

dan PA adalah sebagaimana terlampir.


1) Masih adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya

terhadap perempuan dan anak. Solusinya dengan sosialisasi tentang

Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan

Undang-Undang Perlindungan Anak, fasilitasi terhadap lembaga-

lembaga advokasi perlindungan anak dan perempuan, serta

mengintensifkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan

anak.


Tahun Anggaran 2010

199

2) Masih terdapat bias gender yang terjadi di masyarakat. Solusinya

dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan

kesetaraan gender, menggiatkan pelaksanaan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Keadilan dan Kesetaraan

Gender (KKG) kepada masyarakat.

15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera



a) Penyediaan jasa surat menyurat.

b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik, dan langganan.

c) Penyediaan jasa admnistrasi keuangan.

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor.

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

g) Penyediaan alat tulis kantor.

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

i) Penyediaan makanan dan minuman rapat.

j) Rapat koordinasi dan konsultasi.

k) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan.


a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.


c) Pemeliharaan rutin/berkala meubelair.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

a) Pengelolaan kepegawaian.

b) Peningkatan kapasitas perencana dan anggaran.


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

b) Penyusunan pelaporan keuangan dan realisasi keuangan.

c) Penyusunan perencanaan kerja SKPD.

d) Monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD.

e) Penyusunan profil dinas hasil pembangunan SKPD 5 tahun terakhir.


Tahun Anggaran 2010

200

5) Program Keluarga Berencana

a) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin.

b) Fasilitasi pelayanan KIE.

c) Harganas Pertasikencana.

d) Fasilitasi pelayanan KB-KR dan pengembangan jaringan kerja.

e) Pembinaan dan pengendalian program KB.

f) Analisa dan penyajian data KB-KS.

g) Fasilitasi bhakti TNI KB terpadu.

6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja dengan kegiatan

pembinaan hak reproduksi remaja.

7) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri.

a) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.

b) Pembinaan bina keluarga sejahtera.

c) P2WKSS.


Tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :


a) Layanan surat menyurat 12 bulan.

b) Pembayaran jasa telepon, air, listrik, dan media cetak 12 bulan.

c) Pengelolaan keuangan 12 bulan

d) Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor 12 bulan.

e) Perbaikan peralatan kerja12 bulan.

f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan.

g) Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan.

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor 12 bulan.

i) Fasilitasi rapat dan penerimaan tamu 12 bulan.

j) Pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi selama 12 bulan.

k) Pengelolaan kearsipan dan pembelian 26 buku perpustakaan 12

bulan


Tahun Anggaran 2010

201


a) Pemeliharaan rutin/berkala 1 paket gedung kantor.

b) Pemeliharaan rutin/berkala 77 kendaraan roda 2 dan 2

kendaraan roda 4.

c) Pemeliharaan 1 paket rutin/berkala meubelair.

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

a) Pembinaan kepegawaian 2 kali dan penyusunan angka kredit 62

orang tenaga fungsional

b) Pembinaan bagi tenaga perencana dan pemegang kas


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

a) Penyusunan 5 buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD.

b) Penyusunan 50 buku laporan keuangan dan realisasi keuangan.

c) Penyusunan 30 buku rencana kerja SKPD.

d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan SKPD

selama 12 bulan.

e) Penyusunan 1 dokumen profil dinas hasil pembangunan SKPD 5

tahun terakhir.

5) Program Keluarga Berencana

a) Pengadaan 1 buah ginbed, 6 almari tempat alat kontrasepsi dan

sosialisasi pelayanan KB bagi 65 orang keluarga miskin.

b) Pembuatan 2000 leafleat, 750 stiker, 4 kali siaran radio, 2 kali

siaran TV, 30 banner dan 51 set alat Komunikasi Informasi dan

Edukasi Bina Keluarga Sejahtera (KIE BKS)

c) Pelaksanaan rangkaian kegiatan Harganas Pertasikencana.

d) Pembekalan bagi 50 bidan, sosialisasi program KB bagi 55

pekerja perusahaan, pembinaan 55 pengelola KB, pembinaan 70

calon penganten di tingkat kabupaten dan kecamatan, evaluasi

pelayanan KB bagi 50 orang, pertemuan tri komponen di 24

puskesmas, pembinaan KB Lestari di 17 kecamatan, dan

pengayoman peserta KB bagi 719 peserta KB.


Tahun Anggaran 2010

202

e) Bimbingan petugas KB 10 kali, pengendalian anggaran dan

program KB 12 kali, review program KB 1 kali, dan konsolidasi

program KB 1 kali.

f) Analisa dan penyajian data KB-KS 24 kali, pencatatan,

pengolahan dan pelaporan data KB-KS 12 kali, dan pelatihan

bagi petugas pengolahan data KB-KS 2 kali.

g) Pelaksanaan rapat koordinasi pelaksanaan bhakti TNI KB

terpadu, pembuatan 20 spanduk, penyuluhan program KB di 9

kecamatan dan monitoring pelaksanaan Bhakti TNI KB Terpadu

di 17 kecamatan.

6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja terealisasi melalui

pembinaan Pusat Informasi Konseling Kesahatan Reproduksi

Remaja (PIK KRR) untuk 340 orang, koordinasi KRR tingkat

kabupaten 2 kali, cerdas cermat hak KRR 100 orang dan penyuluhan

KRR 100 orang.


KB/KR yang Mandiri.

a) Pelaksanaan jambore kader Intitusi Masyarakat Pedesaaan (IMP)

yang diikuti 200 orang, pertemuan kader IMP tingkat kabupaten 1

kali, pertemuan paguyuban IMP 1 kali dan evaluasi IMP dan

Petugas Keluarga Berencana (PKB) 1 kali.

b) Pembinaan 51 kelompok bina keluarga sejahtera, pertemuan

koordinasi Bina Keluarga Berencana-Pendidikan Anak Usia Dini

(BKB-PAUD) 102 orang dan evaluasi kelompok Bina Keluarga

Sejahtera (BKS) di 17 kecamatan.

c) Pembinaan Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat

dan Sejahtera (P2WKSS) di 6 desa, pembinaan 240 warga

binaan, pembinaan 6 TPA (tempat penitipan anak) dan rakor

kebersihan lingkungan 1 kali.


Tahun Anggaran 2010

203

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan keluarga

berencana dan keluarga sejahtera sebagaimana buku lampiran)

Program dan kegiatan di bidang KB dapat meningkatkan jumlah peserta

KB aktif sebanyak 3.216 peserta (meningkat 2,72%), sehingga pada

tahun 2010 jumlah peserta KB aktif mencapai 121.245 peserta.

Dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak

151.572 pasangan maka tingkat prevalensi peserta KB aktif mencapai

79,99%, meningkat 1,75% dari tahun 2009 sebesar 78,24%. Sementara

keikutsertaan pria dalam KB pada tahun 2010 sebanyak 8.447 peserta

(6,97% dari peserta KB aktif). Perkembangan peserta KB aktif dan KB

baru dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat dalam grafik

berikut.

Grafik 26. Perkembangan Jumlah Peserta KB Aktif dan Baru Tahun 2006-2010

113.296

8.297

116.229

10.910

117.882

10.644

118.029

10.630

121.245

11.823

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2006 2007 2008 2009 2010

Aktif Baru

Sumber: Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keikutsertaan KB pria mengalami penurunan dari jumlah KB pria 8.524

menurun pada tahun 2009 menjadi 8.477 (-0,5%) pada tahun 2010.

Pada sisi lain keikutsertaan KB wanita mengalami peningkatan dari

109.505 orang pada tahun 2009 meningkat menjadi 112.768 pada tahun

2010 atau meningkat sebesar 2,98%. Perkembangan keikutsertaan KB

dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:


Tahun Anggaran 2010

204

Grafik 27. Perkembangan Jumlah Peserta KB Pria dan Wanita Tahun 2006-2010

8.165

105.131

7.844

108.345

8.087

109.795

8.338

110851

8.447

113027

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2006 2007 2008 2009 2010

KB Pria KB Wanita

Sumber: Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera juga

dapat dilihat dari berbagai prestasi yang telah dicapai antara lain :

1) Juara II Tingkat Nasional pada Kejuaraan Kelompok Bina

Lingkungan Keluarga.

2) Juara I Tingkat Provinsi DIY pada Kejuaraan Keluarga Harmonis.

3) Juara I Tingkat Provinsi DIY pada Kejuaraan Kader BKB.

4) Juara I Tingkat Provinsi DIY pada Kejuaraan Kelompok BKN.

5) Juara I Tingkat Provinsi DIY pada kejuaraan Kelompok Bina

Lingkungan Keluarga.

6) Juara II Tingkat Provinsi DIY pada Kejuaraan Gerakan Sayang Ibu.

7) Juara II Tingkat Provinsi DIY pada Kejuaraan Paduan Suara.

8) Juara III Tingkat Provinsi DIY pada Kejuaraan P2WKSS.

9) Juara III Tingkat Provinsi DIY pada Kejuaraan PKB.


SKPD penyelenggara urusan keluarga berencana dan keluarga

sejahtera adalah Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Perda

Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat

Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman. Secara rinci, kedudukan, tugas

pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana terlampir.


Tahun Anggaran 2010

205


Sumber daya manusia penyelenggara urusan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera berjumlah 95 orang. Secara rinci SDM

penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera



Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera sebesar Rp1.236.041.000,00 realisasi




Rp240.475.000 realisasi Rp216.855.876 atau 90,18%.


sebesar Rp246.183.000,00 realisasi Rp237.852.750,00 atau 96,62%.


sebesar Rp52.459.000,00 realisasi Rp51.945.250,00 atau 99,02%.




5) Program Keluarga Berencana, anggaran sebesar Rp452.021.000,00

realisasi 449.714.100,00 atau 99,49%.

6) Program Kesehatan Reproduksi Remaja, anggaran sebesar

Rp28.500.000 realisasi Rp28.500.000 atau 100%.


KB/KR yang Mandiri, anggaran sebesar Rp129.493.000,00 realisasi

Rp125.442.500,00 atau 96,87%.


Proses perencanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

berawal dari penyerapan masukan dari para pemangku penetingan

(desa, kecamatan, masyarakat dan LSM) yang ditunjang dengan data

yang sudah terinventarisasi. Kompilasi data ini digunakan sebagai dasar


Tahun Anggaran 2010

206

penyusunan usulan program dan kegiatan oleh Badan Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Khusus untuk program KB terlebih dahulu dipresentasikan dalam rapat

kerja daerah di BKKBN Provinsi DIY, guna mensinkronkan program

kabupaten dan provinsi.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan keluarga

berencana dan keluarga sejahtera di Badan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah



Jumlah PUS sebanyak 151.572 pasangan, yang mengikuti program KB

sebesar 121.245 sehingga belum dapat dikatakan maksimal. Solusinya

dengan meningkatkan sosialisasi dan advokasi kepada PUS.

16. Urusan Perhubungan


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan langganan





g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

h) Penyediaan makanan dan minuman rapat

i) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

j) Penyediaan jasa keamanan kantor

k) Penyediaan jasa arsip dan perpustakaan


Tahun Anggaran 2010

207

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


b) Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

c) Pemeliharaan rutin berkala peralatan kerja

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian

kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD



d) Penyusunan profil SKPD 5 tahun terakhir

5. Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan

a) Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang

perhubungan

b) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu

Lintas Angkutan Jalan

a) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan

bermotor

b) Rehabilitasi dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum

(LPJU)

c) Inventarisasi dan verifikasi lampu penerangan

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a) Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

b) Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan

penumpang

c) Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang

dilingkungan terminal

d) Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan


Tahun Anggaran 2010

208

8. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

a) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

b) Pengelolaan perparkiran

9. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a) Pelayanan uji kendaraan bermotor

b) Pembinaan perbengkelan



perhubungan adalah sebagai berikut:


a) Penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan.

b) Pembayaran langganan listrik, telelpon, air dan media cetak dan

koneksi internet selama 12 bulan dan pengadaan 1 unit daya

LPSE .

c) Pembayaran tunjangan bendahara dan pengurus barang 19

orang selama 12 bulan

d) Pembayaran gaji petugas kebersihan kantor 2 orang selama 12

bulan dan penyediaan 25 jenis peralatan kebersihan dan bahan

pembersih .

e) Penyediaan 39 jenis alat tulis kantor selama 12 bulan

f) Penyediaan 11 jenis barang cetakan dan penggandaan 75.328

lembar

g) Penyediaan 10 jenis komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor.

h) Penyediaan makanan dan minuman 57 kali rapat, 15 org tamu

dan extra fooding untuk 18 orang selama 300 hari.

i) Pelaksanaan 20 kali rapat koordinasi dan konsultasi

j) Penyediaan jasa keamanan kantor 12 bulan.

k) Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan selama 12 bulan, dan

7 jenis cetak kearsipan.


Tahun Anggaran 2010

209


a) Pemeliharaan 3 unit bangunan kantor, rehabilitasi 2 buah kamar

mandi, pembangunan 1 paket sekat ruang e-Proc

b) Operasional 10 unit kendaraan roda 2 dan 4 unit kendaraan roda

4 dan, perawatan 8 unit kendaraan roda 4 dan 12 unit

kendaraan roda 2 .

c) Perawatan 2 unit sistem aplikasi dan 6 buah printer cetak gaji, 33

unit notebook, 10 unit tower wireless LAN, 1 paket website, 60

unit jaringan infrastruktur LAN dan WAN.


a) Pelaksanaan bimtek dan workshop 4 kali.

b) Pengelolaan kepegawaian untuk 403 orang, penilaian angka

kredit bagi pejabat fungsional PKB sebanyak 12 PNS, general

cek up sebanyak 16 orang


kinerja dan Keuangan

a) Penyusunan 12 buku laporan bulanan, 1 buku laporan tahunan

dan 1 buku LAKIP

b) Pelaksanaan verifikasi SPJ 12 bulan, penyusunan SPJ 12 bulan,

penyusunan 2 dokumen laporan keuangan, konsiyering

pengeluaran anggaran dinas 4 kali

c) Penyusunan 10 buku perencanaan kerja SKPD, RKA, DPA,

SPPA, Renja SKPD dan Program Kerja.

d) Penyusunan 10 buku profil SKPD 5 tahun terakhir, profil dan

database SKPD.

5) Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan

a) Penyusunan draf raperda Penerangan Jalan Umum

b) Pengelolaan 5 buah terminal yaitu Terminal Prambanan, Jombor,

Condongcatur, Pakem, dan Gamping, serta

pembangunan/pemeliharaan 7 unit fasilitas Terminal Jombor

(kanopi terminal, tempat tunggu penumpang, pengecatan

terminal, pengaspalan, pos tempat pemungutan retribusi, tempat

parkir, dan pot tanaman)


Tahun Anggaran 2010

210

6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu

Lintas Angkutan Jalan

a) Perawatan 9 unit alat uji kendaraan bermotor (brake tester, axle

load tester, speedo meter tester, smoke tester, CO-HC tester,

side slip tester, highlight tester, pitwell tester, dan soundlevel

tester), pemeliharaan 3 unit sarana pendukung alat uji

(kompresor, bogie roller, dan kalibrasi alat uji), dan pengadaan

12 unit suku cadang alat uji kendaraan bermotor

b) Pemeliharaan LPJU di 2.000 titik dan pemasangan KWH meter

untuk 10 kelompok

c) Penyediaan data verifikasi LPJU di Kecamatan Depok di 3.000 titik.

7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a) Pengawasan dan pengendalian lalu lintas 176 kali, sosialisasi

tertib lalu lintas 20 kali, survey lalu lintas untuk 10 ruas jalan dan

koordinasi teknis bidang perhubungan darat 1 kali.

b) Pelaksanaan uji kelayakan angkutan wisata disekolah untuk 300

lokasi sekolah

c) Pelaksanaan monitoring 35.000 kendaraan angkutan lebaran,

natal dan tahun baru, serta pembuatan 100 lembar stiker

angkutan lebaran, 5 buah spanduk lebaran, dan 230 lembar peta

informasi lebaran

d) Pengelolaan 33 ijin angkutan

8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

a) Pemasangan 85 unit rambu-rambu lalu lintas, pengecatan marka

jalan sepanjang 1.000 m2, pemasangan 10 unit Rambu

Pendahuluan Petunjuk Jalan (RPPJ), pemasangan 3 unit

flashing, pemeliharaan 5 unit Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

(APILL) dan pemeliharaan 8 unit flashing.

b) Penerbitan 183 izin parkir, dan pengadaan 300 buah rompi parkir

9) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a) Pengujian 17.500 buah kendaraan bermotor, pengadaan 39.000

keping plat uji, 750 gross baut seng, 19.500 pasang stiker uji


Tahun Anggaran 2010

211

samping, 400 buku formulir uji, 6.000 buku uji, 750 buku blangko

retribusi, dan 4.500 buku kartu registrasi

b) Pembinaan 75 usaha perbengkelan


perhubungan sebagaimana buku lampiran)

Prasarana dan sarana perhubungan yang meliputi prasarana dan

sarana lalulintas, manajemen transportasi dan terminal merupakan

potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang mengoptimalkan

aktivitas perekonomian di Kabupaten Sleman. Perkembangan hasil-

hasil pembangunan urusan perhubungan selama 5 tahun dapat terlihat

sebagai berikut:

Tabel 3.23. Data perkembangan pelaksanaan urusan perhubungan tahun 2006-2010:

Uraian TAHUN

2006 2007 2008 2009 2010

Jumlah pemeliharaan jaringan LPJU (titik)

264 216 337 315 340

Jumlah pemasangan LPJU:

- Lampu TL 40 watt 958 815 715 500 815 - Lampu mercury 125 watt 1.528 1.149 1.152 1.255 1.149 - Lampu mercury 250 watt 1.682 1.579 1.545 1.855 3.087 - Lampu natrium 250 watt 4.865 5.228 5.410 6.552 4.087

Jumlah pemeliharaan (titik) 1.000 1.200 1.950 1.500 1.500

Jumlah pemasangan KWH meter (klp) 20 28 10 21 10

Pemeliharaan rutin LPJU (buah) 1.350 1.400 1.750 1.850 2.000

Sumber: Dinas Dishubkominfo

Pemeliharaan LPJU yang dilakukan menunjukkan peningkatan

efektivitas dan efisiensi yang cukup signifikan sebagaimana dapat

dilihat dalam grafik perbandingan target dengan realisasi pemeliharan

rutin LPJU sebagai berikut:

Grafik 28. Perbandingan Target dan Realisasi Pemeliharan Rutin LPJU Tahun 2006-2010

1.2501.350

1.2501.400

1.500

1.750

1.500

1.850

1.500

2.000

0

500

1000

1500

2000

2006 2007 2008 2009 2010

Target

Realisasi



Tahun Anggaran 2010

212

Hasil-hasil pembangunan di bidang penerangan jalan umum tersebut

memberikan dampak positif yang signifikan dalam capaian

perkembangan jalan strategis yang terlayani lampu penerangan jalan

sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 29. Capaian Perkembangan Jalan Strategis yang Terlayani Lampu Penerangan Jalan Tahun 2006-2010 (prosentase)

79 82

88 9097

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2006 2007 2008 2009 2010

ProsentaseJalan Strategisyang terlayaniLPJU


Pada bidang angkutan jalan untuk menangani pelayanan angkutan darat

terdapat armada bus yang memanfaatkan fasilitas Terminal Jombor;

Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sebanyak 27.556 kendaraan, Antar

Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 147.199 kendaraan dan angkutan

pedesaan dan perkotaan sebanyak 50.614 kendaraan atau menurun.

Jumlah angkutan pedesaan dan perkotaan menurun 51,5%

dibandingkan tahun 2009, disebabkan oleh permasalahan biaya

operasional yang tinggi dalam menjalankan usaha angkutan umum dan

gaya hidup masyarakat yang berpandangan lebih nyaman menggunakan

kendaraan pribadi daripada kendaraan angkutan umum. Armada

kendaraan umum tersebut pada tahun 2010 telah melayani penumpang

sebanyak 833.044 orang untuk AKAP, 2.419.523 orang untuk AKDP dan

1.953.309 orang untuk angkutan pedesaan dan perkotaan.


Tahun Anggaran 2010

213

Jumlah bengkel dan tenaga kerja yang dibina dalam 5 tahun terakhir

sebagai berikut:

Tabel 3.24. Data bengkel dan tenaga kerjanya Tahun 2006-2010:

No Uraian TAHUN

2006 2007 2008 2009 2010

1. Jumlah bengkel 75 75 79 77 75

2. Jumlah tenaga kerja 448 425 432 428 411

Sumber: Dinas Hubkominfo

Pelaksanaan program dan kegiatan urusan perhubungan pada tahun

2010 telah mampu meningkatkan kualitas sarana perhubungan yang

terpasang menjadi lebih baik daripada tahun 2009, antara lain berupa

rambu-rambu lalu lintas sebanyak 1.030 buah atau meningkat 8,2%;

marka jalan sepanjang 160 km atau meningkat 0,6%; APILL sebanyak 17

unit atau meningkat 41,1%; flashing light sebanyak 11 unit atau

meningkat 27,2%; dan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ)

sebanyak 200 atau meningkat 5%.

Jumlah tempat parkir dan tukang parkir yang terdaftar adalah sebagai

berikut:

Tabel 3.25. Data Tempat Parkir dan Tukang Parkir Tahun 2006-2010:

No Uraian Tahun

2006 2007 2008 2009 2010

1. Tempat parkir 181 288 298 286 229

2. Tukang parkir 504 661 684 657 560


Guna menjamin keamanan dan kelaikan jalan kendaraan wajib uji yang

beroperasi telah dilakukan pelayanan pengujian kendaraan bermotor

meliputi kendaraan umum dan bukan umum, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.26. Data Kendaraan Yang Telah Diuji Tahun 2006-2010

No Uraian

Tahun

2006 2007 2008 2009 2010

Umum Bukan Umum

Umum Bukan Umum

Umum Bukan Umum

Umum Bukan Umum

Umum Bukan Umum

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Mobil penumpang

691 - 617 - 632 - 594 - 186 -

2. Taxi - - - - - - - - 325 -

3. Mobil Bus 1.596 83 1.499 89 1.387 68 1.231 86 1.125 79

4. Pick Up - 9.902 - 9.491 - 9.705 - 9.497 - 9.487


Tahun Anggaran 2010

214

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5. Truck 17 3.838 12 4.004 9 3.835 7 3.591 61 3.537

6. Tangki - - - 1 - 5 - 2 - 5

7. Kend. Gandeng

- 3 - 5 - 4 - 14 - 6

8. Kend. Tempel

- - _ - 2 - 10

9. Kend. Khusus

- 1 - 4 - 4 - 6 - 4

Jumlah 2.304 13.827 2.128 13.594 2.028 13.621 1.832 13.198 1.697 13.128

Sumber: Dinas Hubkominfo


SKPD penyelenggara urusan perhubungan adalah Sekretariat, Bidang

Lalu Lintas, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan UPTD

Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Komunikasi,

dan Informatika. Dinas ini dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten

Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 34

Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.

Secara rinci kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana terlampir.


Sumber daya manusia penyelenggara urusan perhubungan di

Sekretariat, Bidang Lalu Lintas, Bidang Sarana dan Prasarana Lalu

Lintas, dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berjumlah 96 orang. Secara

rinci SDM penyelenggaraan urusan perhubungan menurut golongan



Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perhubungan sebesar

Rp5.877.769.250,00 realisasi Rp5.185.040.872,00 atau 88,21%. Secara

rinci anggaran dan realisasi masing-masing program adalah sebagai

berikut:


Tahun Anggaran 2010

215








Kinerja dan Keuangan, anggaran sebesar Rp110.486.000,00


5) Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan,


atau 95,18%

6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Lalu Lintas Angkutan, anggaran sebesar Rp2.165.233.000,00

realisasi Rp1.734.440.700,00 atau 80,10%

7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, anggaran sebesar


8) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, anggaran

sebesar Rp873.250.000,00 realisasi Rp784.211.400,00 atau

89,80%

9) Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor,


atau 90,54%


Berdasarkan usulan masyarakat dan pertimbangan teknis dilakukan

survey kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan prasarana dan sarana

perhubungan. Selanjutnya berdasarkan data dan permasalahan yang

diperoleh dari hasil survey disusun rencana kerja. Untuk

menyempurnakan rencana kerja, dilaksanakan diskusi dengan para

pemangku kepentingan di antaranya ORGANDA, koperasi angkutan

penumpang dan perguruan tinggi.


Tahun Anggaran 2010

216



perhubungan sebagaimana terlampir.


1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di jalan

raya. Solusinya melakukan sosialisasi dan pembinaan tertib berlalu

lintas kepada masyarakat.

2) Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memasang

penerangan jalan umum secara legal dengan alasan masyarakat

telah membayar pajak LPJU langsung dapat dinikmati dengan

ketersediaan LPJU. Solusi yang ditempuh adalah melakukan

pembinaan terhadap masyarakat mengenai pemasangan LPJU dan

melakukan pengkajian titik-titik lokasi PJU di setiap kecamatan

sehingga dihasilkan pemetaan lokasi PJU legal.

3) Terjadinya bencana alam mengakibatkan sarana dan prasarana

penunjang di bidang perhubungan rusak/hilang. Solusinya harus

segera dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan

fasilitas lalu lintas angkutan.

17. Urusan Komunikasi dan Informatika


1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

a. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi

b. Pelayanan masyarakat dalam pos dan telekomunikasi

c. Pengembangan dan Pengelolaan LPSE (Layanan Pengadaan

Secara Elektronik )

d. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan

informasi

e. Implementasi Indonesia Goes Open Source (IGOS) dan

pengembangan sarana prasarana telekomunikasi

f. Pelayanan informasi SIM Call Center

g. Pengelolaan dan pengembangan VoIP kecamatan

h. Pemasangan Sub PABX dan Jaringan ekstension Desa


Tahun Anggaran 2010

217

i. Pengelolaan dan pengembangan persandian daerah

j. Pengadaan alat studio dan komunikasi

k. Penyusunan Buku Informasi Pembangunan Tahun 2010

l. Pengelolaan website Bappeda

m. Pengelolaan website pertanian dan kehutanan

n. Pembuatan peta potensi pertanian dan kehutanan

o. Penerbitan suara parlemen, booklet, leaflet dan buletin

p. Dokumentasi kegiatan dewan, pelayanan pers, dialog interaktif

dan keprotokolan

q. Pengelolaan informasi melalui internet dan anjungan

2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi

a) Pengkajian opini dan polling pendapat

b) Pengkajian penggunaan media dan monitoring issue dan

permasalahan melalui media massa



komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:


a) Penyediaan 1 paket desain rancang bangun data warehouse, 1

paket aplikasi dan operasional sistem penerimaan CPNS yang up

to date, 1 paket aplikasi SIPKD yang operasional, serta 1 paket

desain sistem e-procurement.

b) Penyediaan 12 paket data dan jenis pelayanan masyarakat

dalam bidang pos dan telekomunikasi, 12 paket rancang bangun

data base untuk pendataan bidang postel.

c) Penataan 1 unit jaringan LPSE.

d) Pelayanan operator telepon/rakom 24 jam selama 12 bulan,

faksimile selama 12 bulan, dan perbaikan telepon selama 12

bulan


Tahun Anggaran 2010

218

e) Penyediaan 1 unit server VoIP, 1 paket card interkoneksi, 15 unit

phone adapter, implementasi IGOS untuk peningkatan security

data/informasi di 14 instansi

f) Pelayanan komunikasi berbasis sistem informasi 12 bulan,

pelayanan cepat tepat dan komunikatif 12 bulan, 1 paket

perangkat pendukung informasi SIM Call Center, peningkatan

kualitas 7 orang SDM dalam pemberian layanan kepada

masyarakat

g) Pemeliharaan 52 buah telepon VoIP di kecamatan selama 12

bulan, pemasangan 17 buah perangkat pendukung kegiatan

(telepon analog), peningkatan kemampuan 17 orang SDM

tentang teknologi VoIP, pengoptimalan fungsi server di

kecamatan selama 12 bulan.

h) Pengadaan IP PABX di 2 desa, pemasangan telepon layanan

publik 1 nomor di 2 desa, pemasangan telepon ekstension VoIP

desa 8 ekstension, ekstension analog di 2 desa, dan sosialisasi

teknologi telepon VoIP di 4 desa.

i) Penyediaan informasi melalui jaringan telekomunikasi selama 12

bulan, penyediaan storage 1 GB dan sofware encryption standard

20 unit di 2 desa, sosialisasi masalah security bagi 20 orang di 17

kecamatan, pengiriman 4 peserta seminar persandian dalam

rangka HUT sandi, pengiriman 4 orang peserta seminar

workshop security jaringan, dan penyediaan 1 paket software

encryption SMS 1 paket.

j) Pemasangan 1 buah repeater di Dinas Pasar.

k) Penyusunan 175 buku dan 125 booklet informasi pembangunan

tahun 2010.

l) Pengelolaan website Bappeda selama 12 bulan.

m) Pengelolaan website Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

selama 12 bulan.

n) Pembuatan 1 paket peta potensi pertanian dan kehutanan


Tahun Anggaran 2010

219

o) Penerbitan 2000 eksemplar majalah Suara Parlemen, dan 100

eksemplar buku kerja.

p) Dokumentasi kegiatan dewan selama 12 bulan, pelayanan pers

untuk 8 media selama 12 bulan, 3 kali dialog interaktif dan

pelayanan keprotokolan dewan selama 12 bulan

q) Pengelolaan internet dan anjungan dewan selama 12 bulan.

2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan

Informasi terrealisasi sebagai berikut :

a) Pengkajian opini dan polling pendapat berupa kajian opini

masyarakat tentang kinerja pemerintahan desa kerjasama

dengan Fisipol UGM 1 kali.

b) Monitoring isue dan permasalahan melalui media massa 555 kali

dari 7 media cetak lokal dan nasional.

(IKK aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi

dan informatika sebagaimana buku lampiran)

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika mampu

memperlancar pelayanan telekomunikasi dan informasi antar instansi

maupun masyarakat di lingkungan Kabupaten Sleman serta penerapan

e-government di Kabupaten Sleman.

Sistem PABX yang telah diterapkan komunikasi antar instansi dapat

dilakukan dengan lebih cepat dan efisien waktu dan biaya. Sampai

tahun 2010 jumlah ektensi yang terpasang sebanyak 270 ekstensi.

Seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah

terpenuhi jaringan ekstensi, termasuk ke kecamatan dan desa. Pada

tahun 2010 ini dikembangkan telepon ekstension analog di 2 desa dan

juga pengadaan IP PABX di 2 desa. Selain ekstension dengan sistem

PABX juga terus dikembangkan telepon ekstension VoIP. Pada tahun

2010 telah dikembangkan dengan pemasangan telepon ekstension

VoIP desa sebanyak 8 ekstension. Dengan demikian sampai dengan

tahun 2010 terdapat 114 ektension VoIP, yang terdiri dari 78 ekstensi di

kecamatan, 12 ektensi di 5 desa dan 24 di instansi. Pada tahun 2010

juga telah dipasang telepon layanan publik di 2 desa, yang tentunya


Tahun Anggaran 2010

220

akan meningkatkan pelayanan sarana komunikasi kepada masyarakat.

Sampai dengan tahun 2010 telepon VoIP di kecamatan dan instansi

yang dapat terpelihara dengan baik.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan telekomunikasi, pada tahun 2010

telah ditambah 1 buah repeater di Dinas Pasar sehingga saat ini

tersedia 4 buah repeater yang berlisensi dengan frekuensi kerja yang

berbeda. Sarana telekomunikasi tersebut digunakan untuk monitoring

17 kecamatan oleh Bakesbanglinmas dan PB, Sat Pol PP, PMI,

kecamatan dan instansi lainnya. Bertambahnya jumlah repeater

memudahkan akses komunikasi instansi pengguna ke kecamatan.

Pengelolaan berita bersifat rahasia khususnya yang menyangkut

kestabilan negara melalui persandian juga ditingkatkan. Penambahan

sarana persandian berupa storage 1 GB dan software encryption

standard 20 unit serta sosialisasi masalah sandi ke 17 kecamatan akan

meminimalisir kebocoran berita.

Pengembangan infrastruktur jaringan komputer terus dilakukan yang

meliputi pengembangan jaringan komputer internal instansi (dalam

instansi) dan antar instansi. Saat ini seluruh instansi telah terhubung

secara on line. Pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan

pengembangan/penambahan perangkat lunak original yang dibutuhkan

seperti MS Windows, MS Office dan pengembangan aplikasi sistem

informasi. Pengembangan Sistem Informasi (SIM) terus dilakukan.

Pada tahun 2009 terdapat 19 SIM, dan tahun 2010 telah ditambah 3

SIM ; yakni SIM Sistem informasi Eksekutif, Sistem Informasi Pelaporan

Data penggajian berbasis web dan Sistem informasi Obat RSUD

Prambanan. Sehingga sampai dengan tahun 2010 telah terdapat 22

SIM, yakni :

1) Sistem Informasi Kepegawaian

2) Sistem Informasi Penggajian

3) Sistem Informasi Baperjakat

4) Sistem Informasi Dokumentasi Hukum

5) Sistem Informasi Perpustakaan


Tahun Anggaran 2010

221

6) Sistem Informasi Aset Daerah

7) Sistem Informasi Layanan Industri (TDI dan IUI)

8) Sistem Informasi Kependudukan (SAK)

9) Sistem Informasi Layanan Catatan Sipil

10) Sistem Informasi Arsip Dinamis In-Aktif

11) Sistem Informasi Profil Daerah

12) Sistem Informasi Perizinan Pertanahan

13) Sistem Informasi Kesehatan

14) Sistem Informasi Pelatihan (BLK)

15) Sistem Informasi Keuangan Daerah

16) Sistem Informasi SMS Gateway

17) Sistem Informasi Pencari Kerja

18) Sistem Informasi Perangkat Desa

19) Sistem Informasi CPNS on line.

20) Sistem Informasi Eksekutif

21) Sistem Informasi pelaporan Data penggajian berbasis web.

22) Sistem Informasi Obat RSUD Prambanan

Pengembangan kualitas Sistem Informasi juga terus dilakukan,

diantaranya melalui pengembangan modul SIAKD berbasis WEB,

pengembangan modul SI Arsip berbasis web, pengembangan SIM

Pelayanan Perijinan Terpadu, Desain integrasi SMS Gateway dengan

data kependuudkan dan panggajian serta pengembangan sistem CPNS.

Perkembangan tekhnologi informatika telah mampu mendukung

terwujudnya e-gov di Sleman. Portal www.slemankab.go.id terus

dikembangkan, dan pada tahun 2010 telah dikembangkan 4 subdomain

yakni: subdomain hubkominfo slemankab.go.id, subdomain

arsipda.slemankab.go.id, subdomain invest.slemankab.go.id,

subdomain kepuharjodes.slemankab.go.id. Sampai saat ini

www.slemankab.go.id telah memiliki 40 sub domain yang dikelola oleh

masing masing instansi. Koneksi internet berkapasitas 1.3 Mbps yang

dipakai secara bersama sama di seluruh instansi.

http://www.slemankab.go.id/

http://www.slemankab.go.id/


Tahun Anggaran 2010

222

Pengelolaan sub domain yang dilakukan oleh Bappeda, sub domain

pertanian dan kehutanan, serta Sekretariat DPRD mampu

meningkatkan pelayanan informasi dan data kepada masyarakat.

Dalam pengelolaan sub domain ini website pertanian yang dikelola

oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan telah memperoleh

penghargaan sebagai website pertanian dan kehutanan terbaik dari

Kementerian Pertanian RI.

Pelayanan data dan informasi juga ditingkatkan dengan diterbitkannya

2000 eksemplar majalah Suara Parlemen yang berisi informasi tentang

kegiatan DPRD Sleman, dan 125 buku dan 175 booklet buku Informasi

pembangunan APBD, APBN dan APBD Provinsi .

Pada tahun 2010 juga telah dibuat 1 paket desain sistem e-

proucrement, rancang bangun database untuk pendayaan bidang

postel dan penyediaan data jenis jenis pelayanan masyarakat dalam

bidang postel.

Untuk pengembangan dan pengelolaan Layanan Pengadaan Secara

Elektronik ( LPSE ) telah dilaksanakan penataan 1 unit jaringan LPSE,

dengan alamat http:/lpse.slemankab.go.id. LPSE diresmikan tanggal

14 Oktober 2010, dan dengan LPSE ini Pemkab Sleman telah

melaksanakan pengadaan notebook DPKKD. Keberadaan LPSE akan

memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, memenuhi kebutuhan

akses informasi yang real time dengan tingkat keamanan data yang

terjamin dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan barang.

Untuk mendukung rumusan kebijakan pemerintah, telah dilaksanakan

Kegiatan pengkajian opini dan polling pendapat masyarakat bekerja

sama dengan Fisipol UGM telah menghasilkan rekomendasi untuk

pengambilan kebijakan tentang pelayanan publik di pemerintah desa.

Selain itu telah dilakukan monitoring berita di media cetak dan

identifikasi permasalahan di media massa. Dengan kegiatan ini

kritikan yang dimuat di media massa, buku tamu di website

Slemanka.go.id dan [email protected] dapat diindentifikasi dan

mailto:[email protected]


Tahun Anggaran 2010

223

dilaporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti. Dengan upaya ini keluhan

masyarakat dapat diketahui dan direspon oleh instansi terkait.


SKPD penyelenggara urusan komunikasi dan informatika adalah

Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika yang dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Sleman

Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah

Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor

32/Kep.KDH/A/2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.

Penyelenggaraan urusan ini didukung oleh:

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2) Sekretariat Daerah

3) Sekretariat DPRD

Secara rinci, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika sebagaimana terlampir


Sumber daya manusia penyelenggara urusan komunikasi dan

informatika di Bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika berjumlah 13. Secara rinci SDM

penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika menurut golongan



Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan komunikasi dan

informatika sebesar Rp1.258.929.750,00 realisasi Rp1.034.914.550,00




anggaran Rp1.205.229.750,00 terealisasi Rp981.934.550,00 atau

81,47%


Tahun Anggaran 2010

224

2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan

Informasi, anggaran Rp53,700,000,00 terealisasi Rp52,980,000,00

atau 98,66%


Proses Perencanaan urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan

dengan identifikasi kebutuhan dan perkembangan teknologi yang

melibatkan berbagai pemangku kepentingan yakni perguruan tinggi dan

pakar telekomunikasi, LSM serta diawali dengan rapat kerja dinas dan


sebagai bahan penyusunan Renja SKPD. Dalam penyusunan

perencanaan juga senantiasa berkordinasi dengan Kemekominfo,

Kemendagri dan Pemerintah Provinsi.


Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan urusan Komunikasi

dan Informatika sebagaimana terlampir


1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat

cepat kurang mampu diikuti oleh sebagian SDM dan ketersediaan

dana. Upaya yang dlakukan untuk mengatasi solusi tersebut adalah

optimalisasi sumber daya dan sarana yang ada. Selain itu kerjasama

dengan para pemangku kepentingan dan lembaga lain terus

ditingkatkan.

2. Beberapa peralatan komunikasi mengalami kerusakan akibat erupsi

Merapi antara lain repeater radio komunikasi, link repeater radio

komunikasi, outline sistem di 3 kecamatan (Cangkringan, Pakem dan

Turi) dan perangkat on line di 5 desa (Purwobinangun,

Hargobinangun, Umbulharjo, Glagaharjo, Kepuharjo). Solusi yang

dilakukan adalah melakukan perbaikan sementara agar dapat

berfungsi kembali.

3. Urusan Lingkungan Hidup a. Program dan Kegiatanslemankab.go.id/wp-content/file/lppd2010/6.BAB_III_Ur_Wajib_3-17.pdf · Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran

Documents