Top Banner
REKTORAT UNSIKA STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) BIDANG KEUANGAN UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A Date : 13 Januari 2021 i of 12
52

3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

Oct 19, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 13 Januari 2021 i of 12

Page 2: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

KATA PENGANTAR

Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) merupakan salah satu

lembaga pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan yang dipimpin oleh Rektor, berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Unsika ditetapkan sebagai

perguruan tinggi negeri melalui Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2014

tentang Pengesahan Pendirian Universitas Singaperbangsa Karawang.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi, Unsika berkeinginan untuk

berkembang lebih baik lagi dengan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional

memuat isu-isu strategis: daya saing bangsa (nation competitiveness),

kesehatan organisasi (organizational health), otonomi dan desentralisasi

(a u ton o my) . Paradigma baru manajemen dalam rangka

pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang yang memuat tema -

tema sentral yaitu: kualitas (quality), akuntabilitas (accountability), otonomi

(autonomy), evaluasi (evaluation), transparansi (transparency), dan akreditasi

(accreditation).

Standar Operasional Prosedur ini di buat sesuai amanat Undang-undang

Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa pengelolaan keuangan

negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efesien ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sejalan dengan itu, telah dilakukan

juga reformasi hukum dibidang keuangan dengan diterbitkannya Undang-

Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Republik

Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Dokumen SOP ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan

Page 3: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

bagi seluruh unit kerja di lingkungan Unsika untuk standarisasi dan

peningkatan layanan Tridharma Perguruan Tinggi jika menjadi Badan

Layanan Umum. Kritik dan saran dari semua pihak sangat dibutuhkan demi untuk

perbaikan dan kesempurnaan prosedur ini. Kepada semua pihak yang telah

berpartisipasi, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Prosedur

ini, terutama Adhock SOP, Pimpinan Universitas menyampaikan ucapan terima

kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT, mencurahkan rahmat atas apa

yang telah kita baktikan.

Karawang, Februari 2021

Rektor,

Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., CA.

NIP. 19670825 199303 200 1

Page 4: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ivii

BAB I STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN

KEUANGAN ......................................................................................................... 5

1.1. Tujuan ..................................................................................................... 5

1.2. Ruang Lingkup ....................................................................................... 5

1.3. Uraian Umum ......................................................................................... 5

1.4. Prosedur Penetapan UKT ....................................................................... 5

1.5. Prosedur Banding UKT .......................................................................... 7

1.6. Prosedur Pembayaran UKT .................................................................. 10

1.7. Prosedur Pengelolaan Piutang dilakukan dengan tata cara sebagai

berikut: .................................................................................................. 11

1.8. Prosedur Penerimaan Non BPP ............................................................ 14

1.9. Prosedur Pengesahan Pendapatan dan Penggunaan Dana ke KPPN .... 17

BAB II STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGELUARAN/BELANJA ............................................................................ 20

2.1. Tujuan ................................................................................................... 20

2.2. Ruang Lingkup ..................................................................................... 20

2.3. Uraian Umum ....................................................................................... 20

2.4. Prosedur Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Insentif, Honorarium,

uang makan, uang saku rapat Unit kerja) ............................................. 21

2.5. Prosedur Belanja Barang ...................................................................... 23

2.6. Prosedur Belanja Modal ....................................................................... 26

2.7. Prosedur Belanja Kerjasama ................................................................. 30

BAB III STANDAR OPERASIONAL PELAPORAN KEUANGAN ............ 33

3.1. Tujuan ................................................................................................... 33

3.2. Ruang Lingkup ..................................................................................... 33

3.3. Uraian Umum ....................................................................................... 33

3.4. Penyusunan Anggaran Tahunan ........................................................... 34

3.5. SOP Penyusunan Laporan Standar Akuntansi Instansi (SAI) .............. 35

3.6. Sop Transaksi Pengajuan Uang Persediaan (UP) Dan Tambahan Uang

Persediaan (TUP) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Keuangan ........ 38

3.1. Standar Jurnal ....................................................................................... 39

3.2. Prosedur Pengelolaan Pajak.................................................................. 50

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 52

Page 5: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 5 of 12

BAB I

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN KEUANGAN

1.1. Tujuan

Standar Operasional Prosedur Penerimaan Keuangan Universitas

Singaperbangsa Karawang disusun agar kebijakan universitas berkaitan

dengan penatausahaan penerimaan keuangan dari jasa layanan dapat

berjalan dengan baik. Selain itu dengan adanya Standar Operasional Prosedur

(SOP) juga untuk mencapai kinerja universitas lebih efektif dan efisien.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Penerimaan Keuangan

meliputi mekanisme pencatatan pembayaran Biaya Penyelenggaraan

Pendidikan, Kerjasama Penelitian, Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

1.3. Uraian Umum

Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan adalah sarana

Implementasi yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam melakukan

penatausahaan keuangan khususnya pencatatan penerimaan yang besumber

dari dana masyarakat. Dalam SOP juga diuraikan berkaitan dengan siapa yang

harus mengerjakan apa, siapa yang memberi persetujuan, dokumen apa yang

harus disiapkan serta berbagai permasalahan lainnya.

1.4. Prosedur Penetapan UKT

Penetapan UKT dilakukan dengan mekanisme:

1. Usulan UKT dari Prodi dan Fakultas dengan memperhatikan BKT

Page 6: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 6 of 12

2. Rapat Koordinasi lintas unit yaitu Rektor, Biro Keuangan, Bagian Keuangan,

perwakilan fakultas, Senat dan narasumber.

3. Pembuatan Keputusan Rektor

4. Sosialisasi kepada pihak terkait

Prosedur penetetapan UKT secara flowchart dapat digambarkan sebagai

berikut:

Dekan

FakultasRektor

Biro/Bagia

nKeuangan

Senat

Komisi (C)

Mengusulkan Besaran UKT

1minggu

Mendisposisikan usulan dari

Fakultas 1 hari

Menerima disposisi dari rektor

1 hari

Menerima disposisi dan merekap

serta menyiapkan draf keputusan

Rektor1minggu

Rapat koordinasi dengan pimpinan

Fakultas 1minggu

Persetujuan Draf besaran UKT

diajukan ke Komisi C senat

Universitas1minggu

Pembahasan Besaran UKT pertahun

oleh Senat Universtas dan Nara

sumber1minggu

Besaran UKT diteruskan ke BAUK-

PR II dan Rektor 3 hari

Bagian keuangan memproses

Keputusan Rektor 1 hari

Rektor menandatangani SK besaran

UKT 1 hari

Dikirimkan dan disosialisasikan

kepada civitas akademika dan setiap

stake holder3 hari

Waktu

Unit

Kegiatan

PENETAPAN BESARAN UKT

1

2

3

4

55

6

7

8

9

8

8

Gambar 1 Penetapan Besaran UKT

Page 7: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 7 of 12

1.5. Prosedur Banding UKT

Proses banding UKT dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai

mahasiswa mengajukan permohonan peninjauan perubahan besaran

grade UKT dengan mengisi formulir disertai alasan dan dilengkapi

dokumen pendukung seperti : Surat Keterangan Terdampak Covid 19,

Surat Keterangan Pensiun/PHK, Surat keterangan Kematian atau sebab

lainnya dan menyerahkan kepada TU pada masing-masing fakultas.

2. Dekan menugaskan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dibantu

jajaran di bawahnya bersama Koordinator Program Studi (Korprodi) untuk

melakukan verifikasi terhadap data/dokumen pendukung sebagai alasan

permohonan perubahan grade UKT.

3. Korprodi melakukan verifikasi terhadap data/dokumen pendukung

termasuk dan tidak terbatas pada tunggakan (penurunan Grade

diakomodir jika bebas tunggakan), turun grade hanya 1 peringkat, minimal

semester 3, belum pernah turun grade, alasan permohonan perubahan

grade UKT dan lain sebagainya.

4. Dekan membuat rincian daftar keputusan Menerima Atau Menolak usulan

permohonan perubahan grade UKT berdasarkan hasil verifikasi yang sudah

dilakukan.

Page 8: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 8 of 12

5. Apabila permohonan perubahan grade diterima, maka Dekan mengirim

surat yang ditujukan ke Rektor perihal Surat Keputusan (SK) Perubahan

Grade UKT.

6. Bagian Keuangan melakukan pencocokan penurunan grade sesuai dengan

ketentuan yang berlaku mengacu pada tahun angkatan mahasiswa. Jika

penurunan grade telah sesuai, Bagian Keuangan meneruskan dokumen

perubahan UKT kepada Bagian Umum.

7. Bagian Umum membuat Keputusan Rektor terkait perubahan UKT dan

meneruskannya ke bagian Keuangan dan masing-masing Fakultas.

8. Bagian Keuangan melakukan perubahan daftar kewajiban UKT mahasiswa

pada sistem.

Secara flowchart, prosedur banding UKT adalah sebagai berikut:

Page 9: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 9 of 12

RESPONSIBILITY DOKUMEN KETERANGAN

Selesai

Tolak Permohonan

AKTIFITAS

Lolos

Mulai

TU masing-masing

Fakultas

Verifikasi

Menerima hasil verifikasi UKT

dan membuat rincian daftar

banding UKT yang lolos verifikasi

Tidak Lolos

Menerima Permohonan Banding

Grade UKT

TU masing-masing

Fakultas

Tolak yang tidak cocok

Membuat SK Perubahan Grade

UKT dan meneruskan ke TIK &

masing-masing Fakultas Bagian Kepegawaian

Melakukan perubahan daftar

kewajiban UKT mahasiswa pada

sistem

UPT TIK

Kaprodi dan Jajaran di

bawah Wakil Dekan II

Verifikasi melihat kelengkapan

berkas, kebenaran dan

pemenuhan persyaratan

(3 HK)

Permohonan dilengkapai

dokumen turutan seperti surat

ket terdampak Covid, PHK,

kematian dll (7 HK)

Membuat surat pengantar ke

Rektor untuk meminta

persetujuan

TU masing-masing

Fakultas

Bagian Akuntansi dan

Pelaporan

Menerima & melakukan

pencocokan perubahan grade UKT

sesuai ketentuan

SK dilampirkan

dengan daftar

perubahan UKT yang

diterima (1 HK)

(2 HK)

(1 HK)

(2 HK)

(2 HK)

Gambar 2 Prosedur Banding UKT

Page 10: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 10 of 12

1.6. Prosedur Pembayaran UKT

1) Bagian keuangan melaksanakan verifikasi data mahasiswa aktif dan

mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi.

2) Bagian Keuangan melakukan pengolahan data tagihan mahasiswa sesuai

Prosedur Pengelolaan Piutang

3) Bagian Keuangan mencreate billing tagihan UKT mahasiswa seusai data

yang sudah diolah mengupload pada system keuangan untuk diteruskan ke

bank

4) Mahasiswa lama dapat melihat data tagihan melalui email unsika yang

telah terdaftar dan calon mahasiswa dapat melihat tagihan pada akun

pendaftaran PMB.

5) Pandu dan fakultas melayani verifikasi mahasiswa lama untuk proses

penyesuaian UKT.

6) Bank yang ditunjuk Unsika dapat menerima transaksi pembayaran UKT.

7) Bagian keuangan melakukan rekonsiliasi data penerimaan berdasarkan

rekening koran dan data pada system keuangan.

8) Melakukan pembukuan transaksi pembayaran UKT

9) Membuat laporan penerimaan yang berasal dari Biaya Pendidikan.

Page 11: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 11 of 12

RESPONSIBILITY DOKUMEN KETERANGAN

Selesai

Create billing tagihan UKT

AKTIFITAS

Mulai

Bagian Keuangan

Pemberitahuan Tagihan via emal

mahasiswa dan akun

pendaftaran

Sesuai

Verifikasi data mahasiswa lama

dan baru

Bagian Keuangan

Rekonsiliasi dan membuat

laporan penerimaan

Bagian Keuangan 2 HK

Proses verifikasi dilaksanakan

selama 3 HK

Verifikasi penurunan,

pengguhan, mencicil UKT

Pandu, Fakultas dan

Bagian Keuangan

Bank dan Bagian

Keuangan

Bagian Keuangan

Menerima transaksi pembayaran

7 HK

Bank dan Bagian

Keuangan2 HK

3 HK

Pengolahan data tagihan

mahasiswa

Data

Mahasiswa

Data

Mahasiswa

Data Billing

Data Billing

dan email

Data

Penyesuaian

Data

Pembayaran

Data Rekon

dan laporan

1 HK

Minimal 10 HK Sesuai kalender

akademik

1.7. Prosedur Pengelolaan Piutang dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1) PIC Piutang mengunduh daftar piutang dari SiKeu dan merekap seluruh

piutang yang belum terbayarkan (Piutang UKT, Piutang Sumbangan

Pembangunan dan Pendapatan Lainnya) dalam format excel setiap bulan

paling lambat setiap tanggal 5;

2) PIC Piutang bersama Bendahara penerimaan melakukan verifikasi dengan

membandingkan data saldo SiKeu dengan setoran pada rekening koran

bank (CMS) sehingga didapatakan daftar piutang yang valid

Page 12: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 12 of 12

3) PIC Piutang melakukan pengiriman data Piutang ke masing-masing Fakultas

paling lambat tanggal 10 setiap bulan

4) TU masing-masing fakultas melakukan verifikasi ulang data piutang dengan

data akademik dan bukti pembayaran mahasiswa jika pembayaran telah

dilakukan namun belum terecord dalam system.

5) TU masing-masing fakultas Membuat surat perjanjian piutang mahasiswa

bagi yang ditandatangani oleh mahasiswa jika berdasarkan daftar dan

verifikasi mahasiswa belum melunasi.

6) TU masing-masing fakultas memberikan surat perjanjian piutang kepada

Koorpordi untuk ditandatangani.

7) Koorprodi melakukan evaluasi pembayaran dan menetapkan sanksi bagi

yang tidak memenuhi perjanjian (penangguhan ujian dan/atau layanan

akademik lainnya).

8) TU Fakultas melakukan arsip atas sanksi akademik yang ditetapkan

Koorpordi dan surat perjanjian piutang

9) PIC Piutang bersama Bendahara Penerimaan melakukan update daftar

Piutang dan saldo Piutang pada sistem

Flowchart Pengelolaan Piutang adalah sebagai berikut:

Page 13: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 13 of 12

RESPONSIBILITY DOKUMEN KETERANGAN

Selesai

Verifikasi Ulang (Buat

Penyisihan)

AKTIFITAS

Valid

Mulai

PIC Piutang

Verifikasi

Melakukan Pengiriman data Ke

fakultas

Tidak Valid

Mengunduh Daftar Piutang dari

SiKeu

PIC Piutang, TU

masing-masing

Fakultas

Memberikan surat perjanjian

piutang kepada kepada

Koorpordi

Melakukan proses tandatangan

dengan Mahasiswa

Koorprodi

Menerapkan sanksi Akademik

kpd mahasiswa dan mengirim

rekapitulasi perjanjian piutang ke

PIC Piutang

TU Fakultas, PIC

Piutang

Verifikasi dengan

membandingkan data saldo

SIKEU dengan setoran pada

rekening koran bank (CMS). (2

HK)

PIC Piutang wajib melakukan

unduh daftar piutang setiap

bulan paling lambat setiap tgl 5

TU masing-masing

Fakultas

TU masing-masing

Fakultas

Daftar Pituang dikirim oleh PIC

piutang setiap bulan

Excel Daftar Piutang

berdasarkan Fakultas

(Nama, Jumlah

Tunggakan, Periode UKT)

PIC Piutang,

Bendahara

Penerimaan

Membuat surat perjanjian

piutang mahasiswa bagi yang

belum melunasi

Verifikasi ulang data piutang

dengan data akademik dan bukti

pembayaran mahasiswa (jika

pembayaran telah dilakukan

namun tdk terecord oleh sistem)

(3 HK)

Verifikasi

PIC Piutang

Data belum

bayar

Data sudah

bayar

TU masing-masing

Fakultas

Surat Perjanjian Piutang

Mahasiswa yang sudah

ditanda tangan

Koorprodi melakukan evaluasi

pembayaran dan menetapkan

sanksi bagi yang tidak memenuhi

perjanjian (penangguhan ujian

dan/atau layanan akademik

lainnya) (1 HK)

PIC Piutang,

Bendahara

Penerimaan

Melakukan update daftar Piutang

dan saldo Piutang pd SiKeu

Surat Perjanjian Piutang

Mahasiswa

Surat Perjanjian Piutang

Mahasiswa

TU Fakultas melakukan arsip

atas sanksi akademik yang

ditetapkan Koorpordi dan surat

perjanjian piutang (5 HK)

Surat Perjanjian ditandatangani

pleh mahasiswa dan korpordi a.n

(KPA Unsika) (3 HK)

(2 HK)

(2 HK)

(1 HK)

(5 HK)

Gambar 3 Prosedur Pengelolaan Piutang

Page 14: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 14 of 12

1.8. Prosedur Penerimaan Non BPP

Prosedur Penerimaan Non BPP dilakukan melalui kerjasama yang dilakukan

dengan tata cara sebagai berikut:

1. Kerjasama dapat digagas oleh civitas akademika Universitas Singaperbangsa

Karawang (Dosen/Staf/Pusat-Pusat/LPPM/Prodi/ Fakultas/Universitas)

dengan berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama,

Kemahasiswaan dan Alumni.

2. Pembuatan naskah kerjasama disiapkan oleh LPPM/Fakultas UNSIKA

berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Kemahasiswaan dan

Alumni dengan Lembaga/institusi lain dalam bentuk dokumen MoU yang

ditandatangani oleh Rektor dan Pihak Luar, dan MoA yang ditandatangani

oleh Ketua LPPM/Fakultas dan Pihak Luar.

3. Ketua LPPM/Dekan UNSIKA menunjuk tim pelaksana kerjasama yang terdiri

dari ketua dan anggota sesuai dengan keahlian dan/atau kepada penggagas

dalam bentuk dokumen kontrak penugasan.

4. Tim pelaksana kerjasama yang telah ditugaskan oleh Ketua LPPM/Dekan

UNSIKA menunjuk staf untuk mengelola teknis dan administrasi pekerjaan.

5. Prosedur Keuangan pelaksanaan kerjasama jika Unsika berstatus PTN Satker

dilakukan sebagai berikut:

a. Bagian keuangan memastikan kegiatan kerjasama telah diakomodir

dalam Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA

KL) Unsika.

b. Dana ditransfer oleh lembaga/institusi luar ke Rekening Universitas

Singaperbangsa Karawang dengan menyebutkan kegiatan yang

dikerjasamakan.

c. Bagian keuangan memotong fee pekerjaan untuk diteruskan ke

Page 15: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 15 of 12

Bendahara Penerimaan untuk diproses sebagai Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang diketahui Kepala Biro Umum dan Keuangan UNSIKA

dan Kabag Keuangan UNSIKA dan ditandatangi oleh Wakil Rektor Bagian

Umum dan Keuangan.

d. Pelaksana pekerjaan mengajukan permintaan pencairan dana kepada

Bagian Keuangan Unsika sesuai kontrak perjanjian kerjasama dengan

memberikan bukti transfer dana dan laporan keuangan.

e. Pencairan dana oleh Tim Tenaga Ahli kepada pelaksana pekerjaan

dilakukan dengan melengkapi persyaratan:

1) Melampirkan SP2D atau Bukti transfer Bank ke rekening UNSIKA

dari pihak luar (lembaga/institusi) pemberi pekerjaan.

2) Kontrak kerjasama yang ditanda tangani kedua belah pihak.

3) Bukti setoran pajak (mengikuti ketentuan berlaku).

4) Tim Tenaga Ahli UNSIKA melengkapi dokumen pencairan dana

(surat pengantar, kwitansi, dan kelengkapan dokumen lainnya);

6. Prosedur Keuangan pelaksanaan kerjasama jika Unsika berstatus PTN PPK-

BLU dilakukan sebagai berikut:

a. Dana ditransfer oleh lembaga/institusi luar ke Rekening Universitas

Singaperbangsa Karawang dengan menyebutkan kegiatan yang

dikerjasamakan.

b. Bagian Keuangan memotong fee pekerjaan untuk diteruskan ke

Bendahara Penerimaan untuk diproses sebagai Penerimaan Negara

Bukan Pajak yang diketahui Kepala Biro Umum dan Keuangan UNSIKA

dan Kabag Keuangan UNSIKA dan ditandatangi oleh Wakil Rektor Bagian

Umum dan Keuangan.

c. Bagian Keuangan melakukan transfer ke Rekening Virtual Account pusat

Page 16: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 16 of 12

kajian yang melaksanakan pekerjaan.

d. Pencairan dana oleh Tim Tenaga Ahli kepada pelaksana pekerjaan

dengan melengkapi persyaratan:

1) Melampirkan SP2D atau Bukti transfer Bank ke rekening UNSIKA

dari pihak luar (lembaga/institusi) pemberi pekerjaan.

2) Kontrak kerjasama yang ditanda tangani kedua belah pihak.

3) Bukti setoran pajak (mengikuti ketentuan berlaku).

4) Tim Tenaga Ahli UNSIKA melengkapi dokumen pencairan dana

(surat pengantar, kwitansi, dan kelengkapan dokumen lainnya);

Page 17: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 17 of 12

RESPONSIBILITY DOKUMEN KETERANGAN

Selesai

Membuat Naskah Master of

Agreement (MoA)

AKTIFITAS

Mulai

Inisiator (dosen/staf/

pusat studi/LPPM/

Universitas)

Membuat Kontrak Pelaksana

Pekerjaan

Inisiasi Kerjasama

LPPM, WR III &

Pelaksana Pekerjaan

LPPM

MoU ditandatangani oleh

Rektor dan Pemimpin

Perusahaan (2 HK)

Menerima Dana dari pihak

institusi luar (BUMN/Swasta)

Bagian Keuangan,

LPPM & Pelaksana

Pekerjaan

Pelaksana Pekerjaan

& LPPM

Membuat naskah Master of

Understanding (MoU)

Inisiator berkoordinasi dengan

LPPM dan WR Bidang

Kerjasama, Kemahasiswaan &

Alumni (1 HK)

LPPM

MoU ditandatangani oleh

Ketua LPPM dan Pemimpin

Perusahaan (2 HK)

Kontrak ditandatangani oleh

Ketua LPPM dan Pelaksana

Pekerjaan (3 HK)

Melakukan Pelaksanaan

Pekerjaan

Pekerjaan dilaksanakan sesuai

dengan metodologi yang

tercantum pada kontrak

pelaksanaan pekerjaan (waktu

sesuai MoA)

Naskah MoU

Naskah MoA

Kontrak

Pelaksanaan

Pekerjaan

Bukti Transfer

Dokumen

Administrasi

Membuat PelaporanPelaksana Pekerjaan

& LPPM

Pelaporan dibuat oleh

pelaksana pekerjaan dan

Ketua LPPM (5 HK)

Laporan

Dana dari Institusi luar wajib

dipotong Fee Untuk Universitas

(5 HK)

Gambar 4 Prosedur Penerimaan Non BPP (Abdimas)

1.9. Prosedur Pengesahan Pendapatan dan Penggunaan Dana ke KPPN

Pengesahan pendapatan dan penggunaan Dana dilakukan dengan mekanisme

sebagai berikut:

Page 18: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 18 of 12

1. Bendahara penerimaan membuat rekap penerimaan dana perbulan yang

sudah ditandatangani Wakil Rektor II untuk ke tim SPM

2. Bendahara pengeluaran membuat rekap pengeluaran beserta lampirannya

yang sudah ditandatangan oleh bendahara pengeluaran dan Wakil Rektor

II untuk ke tim SPM

3. Tim SPM menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja

BLU (SP3B) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ)

4. Tim SPM memberikan SP3B dan SPTJ ke Bendahara untuk divalidasi

5. Surat SP3B diajukan ke PPSPM untuk ditandatangani dan SPTJ ke WR II

untuk di paraf dan diajukan ke KPA untuk ditandatangani.

6. SP3B dan SPTJ yang sudah ditandatangani diserahkan ke PPSPM.

7. PPSPM menyerahkan SP3B dan SPTJ ke KPPN melalui penghubung KPPN

8. KPPN memverifikasi SP3B dan SPTJ yang diajukan.

9. Jika tidak sesuai dikembalikan ke Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran

10. Jika sesuai, KPPN menerbitkan SP2B pengesahan.

11. Unsika menerima SP2B pengesahan dari KPPN untuk dibukukan sebagai

Pendapatan dan Belanja.

Page 19: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 08 Maret 2021 19 of 12

RESPONSIBILITY DOKUMEN KETERANGAN

Selesai

Menerbitkan SP3B dan SPTJ

AKTIFITAS

Mulai

Bendahara

Penerimaan

Melakukan validasi SP3B dan

SPTJ

Membuat rekap penerimaan

dana perbulan2 HK

Bendahara

Pengeluaran

Rekap pengeluaran disertai

bukti administrasi

WR II dan Rektor

PPSPM

Membuat rekap pengeluaran

SPM

Meneruskan SP3B dan SPTJ ke

KPPN

Data

Pengeluaran

Dok SP3B dan

SPTJ

Dok SP3B dan

SPTJ

Dok SP3B dan

SPTJ

Dok SP3B dan

SPTJ

KPPNDok SP3B dan

SPTJ

Data

penerimaan

Persetujuan

Persetujuan

Ya

Tidak

Tidak

Ya

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

Bendahara

Pengeluaran

Gambar 5 Prosedur Pengesahan Pendapatan dan Penggunaan Dana ke KPPN

Page 20: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : 13 Januari 2021 20 of 12

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELUARAN/BELANJA

2.1. Tujuan

Standar Operasional Prosedur Pengeluaran/Belanja Universitas Singaperbangsa

Karawang disusun agar kebijakan universitas berkaitan dengan pencairan anggaran

unit kerja dapat berjalan dengan baik. Selain itu dengan adanya Standar Operasional

Prosedur juga untuk mencapai kinerja universitas lebih efektif dan efisien.

2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur Pengeluaran/Belanja melalui

mekanisme UP/TUP dan LS yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja

modal.

2.3. Uraian Umum

Standar Operasional Prosedur keuangan adalah sarana Implementasi yang

dibutuhkan sebagai pedoman dalam melakukan penatausahaan keuangan yang

meliputi proses permohonan pencairan anggaran yang bersumber dari dana

masyarakat (PNBP) dan yang bersumber dari dana rupiah murni (RM). Dalam SOP juga

diuraikan berkaitan dengan siapa yang harus mengerjakan apa, siapa yang memberi

persetujuan, dokumen apa yang harus disiapkan serta berbagai permasalahan lainnya.

Page 21: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 21 of 53

2.4. Prosedur Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Insentif, Honorarium, uang

makan, uang saku rapat Unit kerja)

Prosedur Belanja Pegawai (Pembayaran Gaji dan Insentif, Honorarium, uang

makan, uang saku rapat Unit kerja) dilaksanakan sebagai berikut:

1. Unit kerja pengusul membuat daftar belanja pegawai (Gaji dan insentif,

honorarium, uang makan, uang saku rapat, dll)

2. Verifikator dari bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan dokumen

3. Verifikator menyerahkan berkas ajuan kepada Bendahara Pengeluaran

4. Bendahara Pengeluaran menginput berkas ajuan untuk diterbitkan SPP

kemudian diserahkan kepada Admin PPK,

5. Admin PPK melakukan pemeriksanan, jika sesuai ditandatangan dan jika

berkas tidak sesuai dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran.

6. Bendahara Pengeluran menerima berkas ajuan yang sudah ditandatangani PPK

dari admin PPK

7. Bendahara Pengeluaran menyerahkan berkas ajuan ke PPSPM dilengkapi

dengan E-Billing

8. PPSPM menguji, mencetak dan mendatangani SPM, jika tidak sesuai

dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran.

9. PPSPM menyerahkan berkas SPM yang sudah ditandatangani kepada

Bendahara Pengeluaran untuk divalidasi

Page 22: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 22 of 53

10. Berkas ajuan yang sudah divalidasi diserahkan kepada Bendahara pengeluaran

untuk diterbitkan SP2D, surat perintah transfer dan Giro.

11. Jika tidak sesuai dikembalikan kepada PPSPM

12. Bendahara pengeluaran menerbitakan dan menandatangani SP2D, surat

perintah transfer dan giro untuk diserahkan kepada Bank

13. Bendahara pengeluran menyerahkan bukti SP2D ke Bendahara Pengeluaran

14. Bendahara Pengeluaran menyerahkan data payroll ke Bank

15. Bank mencairkan ke rekening masing-masing penerima.

Page 23: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 23 of 53

RESPONSIBILITY DOKUMEN KETERANGAN

Selesai

Input rencana belanja pegawai

AKTIFITAS

Mulai

Unit Kerja Pengusul

Menerbitkan SPP

Membuat rekap daftar belanja

pegawai

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Pengeluaran

PPK Belanja Pegawai

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Pengeluaran

Melengkapi e-billing

Dok Belanja

pegawai

Dok Belanja

pegawai

Dok Belanja

pegawai

Dok Belanja

pegawai

Dok Belanja

pegawai & E

Billing

PPSPMDok Belanja

pegawai

Dok Belanja

pegawai

Melakukan validasi SPP

Persetujuan

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Melakukan verifikasi

Menerbitkan SP2D/Perintah

Transfer

Manadatangani SP2D/Perintah

Transfer dan mengirimkan ke

Bank

PPSPM

Bendahara

Pengeluaran

SP2D/

Perintah

transfer

SP2D/

Perintah

transfer

Memeriksa kebenaran dan

kewajaran belanja

pegawai (1 HK)

Memeriksa kebenaran dan

kewajaran belanja

pegawai (1 HK)

Tidak

Ya

Bank mencairkan dana ke

rekening penerima (1 HK)

2 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

Gambar 6 Prosedur Belanja Pegawai

2.5. Prosedur Belanja Barang

Prosedur Belanja Barang dilaksanakan sebagai berikut:

Page 24: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 24 of 53

1. Unit kerja pengusul membuat daftar belanja barang

2. Verifikator dari bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan dokumen

3. Verifikator menyerahkan berkas ajuan kepada Bendahara Pengeluaran

4. Bendahara Pengeluaran menginput berkas ajuan untuk diterbitkan SPP

kemudian diserahkan kepada Admin PPK,

5. Admin PPK melakukan pemeriksanan, jika sesuai ditandatangan dan jika

berkas tidak sesuai dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran.

6. Bendahara Pengeluran menerima berkas ajuan yang sudah ditandatangani PPK

dari admin PPK

7. Bendahara Pengeluaran menyerahkan berkas ajuan ke PPSPM dilengkapi

dengan E-Billing

8. PPSPM menguji, mencetak dan mendatangani SPM, jika tidak sesuai

dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran.

9. PPSPM menyerahkan berkas SPM yang sudah ditandatangani kepada

Bendahara Pengeluaran untuk divalidasi

10. Berkas ajuan yang sudah divalidasi diserahkan kepada Bendahara pengeluaran

untuk diterbitkan SP2D, surat perintah transfer dan Giro.

11. Jika tidak sesuai dikembalikan kepada PPSPM

Page 25: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 25 of 53

12. Bendahara pengeluaran menerbitakan dan menandatangani SP2D, surat

perintah transfer dan giro untuk diserahkan kepada Bank

13. Bendahara pengeluran menyerahkan bukti SP2D ke Bendahara Pengeluaran

14. Bendahara Pengeluaran menyerahkan data pembayaran ke Bank

15. Bank mencairkan ke rekening pihak ketiga.

Page 26: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 26 of 53

RESPONSIBILITY DOKUMEN KETERANGAN

Selesai

Input rencana belanja Barang

AKTIFITAS

Mulai

Unit Kerja Pengusul

Menerbitkan SPP

Membuat rekap daftar belanja

Barang

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Pengeluaran

PPK Belanja Barang

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Pengeluaran

Melengkapi e-billing

Dok Belanja

Barang

Dok Belanja

Barang

Dok Belanja

Barang

Dok Belanja

Barang

Dok Belanja

Barang & E

Billing

PPSPMDok Belanja

Barang

Dok Belanja

Barang

Melakukan validasi SPP

Persetujuan

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Melakukan verifikasi

Menerbitkan SP2D/Perintah

Transfer

Manadatangani SP2D/Perintah

Transfer dan mengirimkan ke

Bank

PPSPM

Bendahara

Pengeluaran

SP2D/

Perintah

transfer

SP2D/

Perintah

transfer

Memeriksa kelengkapan

dokumen, kebenaran dan

kewajaran belanja Barang

(1 HK)

Memeriksa kelangkapan,

kebenaran dan kewajaran

belanja Barang (1 HK)

Tidak

Ya

Bank mencairkan dana ke

rekening Pihak ketiga ( 1

HK)

2 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

Gambar 7 Prosedur Belanja Barang

2.6. Prosedur Belanja Modal

1. Unit kerja pengusul membuat daftar belanja modal

Page 27: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 27 of 53

2. Verifikator dari bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan dokumen

3. Verifikator menyerahkan berkas ajuan kepada Bendahara Pengeluaran

4. Bendahara Pengeluaran menginput berkas ajuan untuk diterbitkan SPP

kemudian diserahkan kepada Admin PPK belanja modal,

5. Admin PPK melakukan pemeriksanan, jika sesuai ditandatangan dan jika

berkas tidak sesuai dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran.

6. Bendahara Pengeluran menerima berkas ajuan yang sudah ditandatangani PPK

dari admin PPK belanja modal

7. Bendahara Pengeluaran menyerahkan berkas ajuan ke PPSPM dilengkapi

dengan E-Billing

8. PPSPM menguji, mencetak dan mendatangani SPM, jika tidak sesuai

dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran.

9. PPSPM menyerahkan berkas SPM yang sudah ditandatangani kepada

Bendahara Pengeluaran untuk divalidasi

10. Berkas ajuan yang sudah divalidasi diserahkan kepada Bendahara pengeluaran

untuk diterbitkan SP2D, surat perintah transfer dan Giro.

11. Jika tidak sesuai dikembalikan kepada PPSPM

12. Bendahara pengeluaran menerbitakan dan menandatangani SP2D, surat

perintah transfer dan giro untuk diserahkan kepada Bank

13. Bendahara pengeluran menyerahkan bukti SP2D ke Bendahara Pengeluaran

Page 28: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 28 of 53

14. Bendahara Pengeluaran menyerahkan data pembayaran ke Bank

15. Bank mencairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran

16. Bendahara Pengeluaran menyerahkan cek/tunai ke PUMK

Page 29: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 29 of 53

RESPONSIBILITY DOKUMEN KETERANGAN

Selesai

Input rencana belanja Modal

AKTIFITAS

Mulai

Unit Kerja Pengusul

Menerbitkan SPP

Membuat rekap daftar belanja

Modal

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Pengeluaran

PPK Belanja Barang

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Pengeluaran

Melengkapi e-billing

Dok Belanja

Modal

Dok Belanja

Modal

Dok Belanja

Modal

Dok Belanja

Modal

Dok Belanja

Modal & E

Billing

PPSPMDok Belanja

Modal

Dok Belanja

Modal

Melakukan validasi SPP

Persetujuan

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Melakukan verifikasi

Menerbitkan SP2D/Perintah

Transfer

Manadatangani SP2D/Perintah

Transfer dan mengirimkan ke

Bank

PPSPM

Bendahara

Pengeluaran

SP2D/

Perintah

transfer

SP2D/

Perintah

transfer

Memeriksa kelengkapan

dokumen, kebenaran dan

kewajaran belanja Modal

(1 HK)

Memeriksa kelangkapan,

kebenaran dan kewajaran

belanja Modal

Tidak

Ya

Bank mencairkan dana ke

rekening Bendahara

Pengeluaran (1 HK)

Bendahara Pengeluaran

Menyerahkan Cek/Tunai ke

PUMK

Bendahara

PengeluaranCek/Tunai

2 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

Gambar 8 Prosedur Belanja Modal

Page 30: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 30 of 53

2.7. Prosedur Belanja Kerjasama

1. Unit kerja pengusul mengajukan berkas ajuan kerjasama /penelitian kepada

bendahara penerimaan

2. Bendahara penerimaan melakukan pemeriksaan dan validasi usulan

3. Verifikator dari bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan dokumen

dan di-input.

4. Verifikator menyerahkan berkas ajuan kepada Bendahara Pengeluaran

5. Bendahara Pengeluaran menginput berkas ajuan untuk diterbitkan SPP

kemudian diserahkan kepada Admin PPK,

6. Admin PPK melakukan pemeriksanan, jika sesuai ditandatangan dan jika

berkas tidak sesuai dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran.

7. Bendahara Pengeluran menerima berkas ajuan yang sudah ditandatangani PPK

dari admin PPK

8. Bendahara Pengeluaran menyerahkan berkas ajuan ke PPSPM dilengkapi

dengan E-Billing

9. PPSPM menguji, mencetak dan mendatangani SPM, jika tidak sesuai

dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran.

10. PPSPM menyerahkan berkas SPM yang sudah ditandatangani kepada

Bendahara Pengeluaran untuk divalidasi

Page 31: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 31 of 53

11. Berkas ajuan yang sudah divalidasi diserahkan kepada Bendahara pengeluaran

untuk diterbitkan SP2D, surat perintah transfer dan Giro.

12. Jika tidak sesuai dikembalikan kepada PPSPM

13. Bendahara pengeluaran menerbitakan dan menandatangani SP2D, surat

perintah transfer dan giro untuk diserahkan kepada Bank

14. Bendahara pengeluran menyerahkan bukti SP2D ke Bendahara Pengeluaran

15. Bendahara Pengeluaran menyerahkan data pembayaran ke Bank

16. Bank mencairkan ke rekening Bendahara Pengeluaran

17. Bendahara Pengeluaran menyerahkan cek/tunai ke PUMK

Page 32: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 32 of 53

RESPONSIBILITY DOKUMEN KETERANGAN

Selesai

Input rencana belanja pegawai

AKTIFITAS

Mulai

Unit Kerja Pengusul

Menerbitkan SPP

Membuat rekap daftar belanja

pegawai

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Pengeluaran

PPK Belanja

Kerjasama

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Pengeluaran

Melengkapi e-billing

Dok Belanja

Kerjasama

Dok Belanja

Kerjasama

Dok Belanja

Kerjasama

Dok Belanja

Kerjasama

Dok Belanja

Kerjasama &

E Billing

PPSPMDok Belanja

Kerjasama

Dok Belanja

Kerjasama

Melakukan validasi SPP

Persetujuan

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Melakukan verifikasi

Menerbitkan SP2D/Perintah

Transfer

Manadatangani SP2D/Perintah

Transfer dan mengirimkan ke

Bank

PPSPM

Bendahara

Pengeluaran

SP2D/

Perintah

transfer

SP2D/

Perintah

transfer

Memeriksa kelengkapan

dokumen, kebenaran dan

kewajaran belanja

kerjasama (1 HK)

Memeriksa kelangkapan,

kebenaran dan kewajaran

belanja kerjasama ( 1 HK)

Tidak

Ya

Bank mencairkan dana ke

rekening Bendahara

Pengeluaran ( 1 HK)

Bendahara Pengeluaran

Menyerahkan Cek/Tunai ke

PUMK

Bendahara

PengeluaranCek/Tunai

2 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

Gambar 9 Prosedur Belanja Kerjasama

Page 33: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 33 of 53

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PELAPORAN KEUANGAN

3.1. Tujuan

Standar Operasional Prosedur pelaporan keuangan Universitas

Singaperbangsa Karawang mewujudkan pengelolaan laporan keuangan yang

tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien,

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dalam memperhatikan

rasa keadilan dan kepatuhan.

3.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup operasional baku pelaporan meliputi Penyusunan Laporan

Keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah/Standar

Akuntansi Instansi yang antara lain pembuatan laporan pendapatan, realisasi

anggaran, neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan.

3.3. Uraian Umum

Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan adalah sarana Implementasi

yang dibutuhkan sebagai pedoman dalam melakukan penatausahaan keuangan

khususnya dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam SOP juga diuraikan

berkaitan dengan siapa yang harus mengerjakan apa, siapa yang memberi

persetujuan, dokumen apa yang harus disiapkan serta berbagai permasalahan

Page 34: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 34 of 53

lainnya.

Kabag Kasubag Staf KELENGKAPAN OUTPUT

1Memverifikasi realisasi program kerja tahunan tahun

sebelumnya

Data realisasi program kerja tahunan

tahun sebelumnya1 HARI

Terverifikasinya realisasi

programkerja tahun sebelumnya

2

Menelaah perkembangan akademik yang hasilnya akan

dijadikan sebagai bahan inovasi yang dimasukkan dalam

program kerja tahunan.

Data realisasi program kerja tahunan

tahun sebelumnya dan ATK1 HARI

Tertelaahnya perkembangan

akademik untuk dijadikan sebagai

bahan inovasi akademik

3

Menyusun program kerja dalam bentuk ToR kegiatan dan

menyerahkannya kepada Kepala Bagian Administrasi

Pembelajaran, Seleksi dan Registrasi.

Komputer, printer dan ATK 2 HARITersusunnya program kerja dalam

bentuk ToR kegiatan

4 Menerima program kerja dalam bentuk ToR kegiatan. Program kerja dalam bentuk ToR 1 HARITerterimanya program kerja dalam

bentuk ToR kegiatan

5 Mendokumentasi program kerja tahunan. Program kerja dalam bentuk ToR 5 MENITTerdokumentasikannya program

kerja tahunan

KETERANGAN

SOP PENYUSUNAN PROGRAM KERJA TAHUNAN DAN KEGIATAN PELAKSANA MUTU BAKU

WAKTU NO. KEGIATAN

2

3

4

Gambar 10

Prosedur Penyusunan Program Kerja Tahunan dan Kegiatan

3.4. Penyusunan Anggaran Tahunan

1. Program Kerja harus mengacu pada Renstra Unsika

2. Program Kerja harus memiliki output yang jelas dan terukur

3. Program Kerja didasarkan pada evaluasi program kerja tahun sebelumnya

Anggaran mengacu pada SBM dan SBK

Prosedur penyusunan anggaran tahunan dilakukan dengan prosedur:

44

Page 35: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 35 of 53

SOP PEMBUATAN ANGGARAN TAHUNAN

Kabiro Kabag Staf KELENGKAPAN OUTPUT

1Memverifikasi realisasi anggaran tahunan

tahun sebelumnya.Data realisasi anggaran 1 Hari

Terverifikasinya realisasi

anggaran tahun

sebelumnya

2

Mempelajari standar biaya masukan yang

dikeluarkan oleh Menteri Keuangan yang

diterbitkan setiap tahun

Standar biaya masukan 1 Hari

Terpelajarinya SBM yang

dikeluarkan Menteri

Keuangan

3

Menyusun usulan anggaran tahunan sesuai

format yang telah ditentukan dan

menyerahkan kepada Direktur Pendidian

untuk dikompilasi

Format usulan anggaran

tahunan1 Hari

Tersusunnya usulan

anggaran tahunan

4

Menerima usulan anggaran tahunan setiap

Subbag untuk dikompilasi sesuai format yang

telah ditentukan.

Usulan anggaran tahunan 2 Hari

Terkompilasinya usulan

anggaran tahunan dalam

bentuk ToR kegiatan

5 Mendokumentasi usulan anggaran tahunan Usulan anggaran tahunan 5 MenitTerdokumentasikannya

usulan anggaran tahunan

PELAKSANA MUTU BAKU

WAKTU NO. KEGIATAN KETERANGAN

2

3

4

Gambar 10 Prosedur Pembuatan Anggaran Tahunan

3.5. SOP Penyusunan Laporan Standar Akuntansi Instansi (SAI)

1. Unit kerja menyerahkan dokumen transaksi pengeluaran PNBP ataupun

Rupiah Murni

2. Unit Akuntansi Menginput data SP2D di SAS

3. Unit Akuntansi Menginput laporan pertanggungjawaban Bendahara di SAS

(Sistem Aplikasi Komputer)

4. Unit BMN Menarik data barang dan Asset dari aplikasi SIMAK BMN

Page 36: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 36 of 53

5. Unit Akuntansi Menarik data data hasil input dari SAS dan SIMAK BMN ke

SAIBA (Sistem Informasu Berbasis Akrual)

6. Unit Akuntansi Memposting data yang telah diiput di SAIBA

7. Unit Akuntansi Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan

8. SPI Mereview LK SAI

9. Pengesahan oleh KPA

Page 37: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 37 of 53

RESPONSIBILITY DOKUMEN KETERANGAN

Selesai

Menginput laporan

pertanggungjawaban Bendahara

di SAS

AKTIFITAS

Mulai

Unit Kerja

Menarik data barang dan Asset

dari aplikasi SIMAK BMN

Mellengkapi dokumen transaksi

pengeluaran PNBP ataupun

Rupiah Murni

Unit BMN

Unit Akuntansi

Unit Akuntansi

Unit Akuntansi

Unit Akuntansi

Memposting data yang telah

diiput di SAIBA

Dok Transaksi

Dok Laporan

Dok Laporan

Dok Laporan

Dok Laporan

Unit Akuntansi Dok Laporan

Dok transaksi

Review

Ya

Menyusun Catatan Atas Laporan

Keuangan

Pegesahan KPA

SPI

KPA

Dok Laporan

Dok Laporan

Menarik data data hasil input dari

SAS dan SIMAK BMN ke SAIBA

3 HK

Verifikasi

Tidak

Ya

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

1 HK

Gambar 11

Prosedur Pelaporan Standar Akuntansi Instansi

Page 38: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 38 of 53

3.6. Sop Transaksi Pengajuan Uang Persediaan (UP) Dan Tambahan Uang Persediaan

(TUP) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Keuangan

Transaksi pengajuan UP dan TUP adalah sebagai berikut:

1. Unit Akuntansi menerima bukti transfer dari bendahara pengeluaran

2. Unit Akuntansi melakukan input pengajuan transfer Uang Muka kedalam

jurnal penerimaan dan pengeluaran

3. Koordinator Akuntansi mereview jurnal transaksi dan buku besar

Flowchart UP dan TUP dapat digambarkan sebagai berikut:

RESPONSIBILITY DOKUMEN KETERANGANAKTIFITAS

Mulai

Unit AkuntansiMenerima Bukti Transfer dari

Bendahara Pengeluaran

Unit Akuntansi

Unit Akuntansi 1 HK

1 HK

Menginput pengajuan transfer

Uang Muka kedalam jurnal

penerimaan dan pengeluaran

Selesai

Mereview 1 HKDok Review

Bukti Transfer

Bukti Transfer

Gambar 12

Prosedur Flowchart UP dan TUP

Page 39: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 39 of 53

3.1. Standar Jurnal

Berdasarkan prosedur umum tersebut, maka dapat diidentifikasikan

transaksi utama sebagai berikut:

a. Pengajuan Anggaran dari sub unit kerja kepada Bagian Keuangan

b. Penerimaan/Realisasi anggaran oleh Bagian Keuangan

c. Pengucuran dana anggaran kepada sub unit kerja

d. Penggunaan dana oleh sub unit kerja

Ditinjau sumbernya, dana yang digunakan oleh unit kerja Universitas

Singaperbangsa Karawang teridiri dari empat jenis:

a. Sumber Dana DIK (Daftar Isian Kegiatan) yaitu sumber dana yang berasal dari

APBN untuk kegiatan rutin.

b. Sumber Dana DIP (Daftar Isian Proyek) yaitu sumber dana yang berasal dari

APBN untuk kepentingan proyek/kegiatan tertentu.

c. Sumber Dana DIKS (Daftar Isian Kegiatan Suplemen) sumber dana yang

diperoleh dari masyarakat (SPP, Praktikum dll)

d. Sumber Dana Lainnya yaitu sumber dana yang bukan berasal dari DIK, DIP, dan

DIKS.

Berdasarkan transaksi utama yang sering terjadi dan sumber dananya,

maka berikut ini adalah standard jurnal dengan basis accrual yang digunakan

untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut:

Page 40: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 40 of 53

a. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan Dan Belanja DIK (Gaji PNS)

Transaksi Sub Unit Kerja

Unit Kerja Bagian Keuangan Pusat

Pengajuan penerimaan anggaran belanja gaji

Dr. Piutang Belanja Gaji Cr. Pendapatan DIK

Pencairan dari KPPN kepada Bendahara pusat

Dr. Kas – Rektor Cr. Utang kepada

(unit Kerja)

Pengucuran dana kepada unit kerja

Dr. Kas Cr. Utang kepada

(Sub unit kerja)

Dr.Utang kepada (unit Kerja) Cr. Kas - Rektor

Pengucuran dana kepada sub unit kerja

Dr. Kas Cr. Piutang

Belanja Gaji

Dr. Utang Kepada (Sub unit kerja) Cr. Kas

Pembayaran belanja Dr. Belanja Gaji Cr. Kas

b. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan dan Belanja DIK (Non-Gaji PNS/ATK)

Transaksi Sub Unit Kerja

Unit Kerja Bagian Keuangan Pusat

Pengajuan penerimaan anggaran belanja Perlengkapan /Persediaan

Dr. Piutang Belanja Barang Cr. Pendapatan DIK

Pencairan kepada Bendahara pusat

Dr. Perlengkapan/ Persediaan Cr. Utang kepada

(unit Kerja) Pengucuran dana kepada unit kerja

Dr. Perlengkapan/ Persediaan Cr. Utang Kepada (Sub unit kerja)

Dr.Utang kepada (unit Kerja)

Cr. Perlengkapan /Persediaan

Pengucuran dana kepada sub unit kerja

Dr. Kas Dr. Utang Kepada (Sub unit kerja)

Page 41: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 41 of 53

Cr. Piutang Belanja Barang

Cr. Perlengkapan/ Persediaan

Penggunaan Perlengkapan/ Persediaan/ Amortisasi

Dr. Belanja Barang Cr.Perlengkapan/ Persediaan

c. Standar Jurnal Penerimaan Pendapatan dan Belanja DIP

Transaksi Sub Unit Kerja

Unit Kerja Bagian Keuangan Pusat

Pengajuan penerimaan anggaran proyek

Dr. Piutang Anggaran Proyek Cr. Pendapatan DIP

Pencairan dari KPPN kepada Bendahara pusat

Dr. Kas – Rektor Cr. Utang kepada (unit Kerja)

Pengucuran dana kepada unit kerja

Dr. Kas Cr. Utang Kepada (Sub unit kerja)

Dr.Utang kepada (unit Kerja) Cr. Kas - Rektor

Pengucuran dana kepada sub unit kerja

Dr. Kas Cr. Piutang Anggaran Proyek

Dr. Utang Kepada (Sub unit kerja) Cr. Kas

Pembayaran belanja

Dr. Belanja Cr. Kas

d. Penerimaan Pendapatan dan Belanja DIKS (Dengan contoh Penerimaan SPP)

Transaksi Sub Unit Kerja

Unit Kerja

Bagian Keuangan Pusat

Pengajuan anggaran penerimaan SPP*)

Dr. Piutang – SPP Cr. Pendapatan SPP

Dr. Piutang – SPP Cr. Pendapatan SPP

Penerimaan SPP Dr. Kas – Rektor Cr. Piutang SPP (pusat)

Page 42: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 42 of 53

Cr. Utang kepada (unit kerja)

Pengucuran dana kepada Unit kerja

Dr. Kas Cr. Utang Kepada (Sub unit kerja)

Dr.Utang kepada (unit kerja) Cr. Kas - Rektor

Pengucuran dana kepada Sub Unit Kerja

Dr. Kas Cr. Piutang – SPP

Dr. Utang Kepada (Sub unit kerja) Cr. Kas

Pembayaran belanja

Dr. Belanja Cr. Kas

*) Baik Pusat maupun unit kerja, akan mengakui pendapatan (SPP) sesuai dengan

hak proporsi masing-masing.

2. Transaksi-Transaksi Tambahan

Selain empat transaksi utama yang disebutkan di atas, berikut ini transaksi-

transaksi tambahan yang terjadi:

1. Penerimaan pinjaman

2. Pembayaran bunga pinjaman

3. Pelunasan pinjaman

4. Pembelian investasi

5. Penerimaan hasil investasi

6. Penjualan investasi

7. Pembayaran beban dibayar dimuka

8. Amortisasi beban dibayar di muka

9. Pembelian aktiva tetap

Page 43: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 43 of 53

10. Pengeluaran tambahan untuk aktiva tetap

11. Depresiasi aktiva tetap

12. Pelepasan aktiva tetap

13. Penerimaan Dari Pendapatan Kontrak Kerja (Pihak Ketiga)

Berikut ini standard jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut:

Transaksi Penjurnalan

Penerimaan pinjaman Dr. Kas Cr. Pinjaman

Pembayaran bunga pinjaman

Dr. Beban Bunga Cr. Kas

Pelunasan pinjaman

Dr. Pinjaman Cr. Kas

Pembelian investasi Dr. Investasi Cr. Kas

Penerimaan hasil investasi

Dr. Pendapatan (Lainnya) Cr. Kas

Penjualan investasi

Dr. Kas (Dr. Rugi Penjualan Investasi) Cr. Investasi (Cr. Laba penjualan investasi)

Pembayaran beban dibayar dimuka Dr. Beban dibayar dimuka Cr. Kas

Amortisasi beban dibayar di muka

Dr. Beban Cr. Beban dibayar dimuka

Pembelian aktiva tetap

Dr. Aktiva tetap Cr. Kas/Utang

Page 44: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 44 of 53

Pengeluaran tambahan untuk aktiva

tetap:

a. Dikapitalisasi

b. Dibebankan

Dr. Aktiva Tetap Cr. Kas/Utang Dr. Beban (Pemeliharaan/Perbaikan) Cr. Kas/Utang

Depresiasi aktiva tetap Dr. Beban Depresiasi Cr. Akumulasi Depresiasi

Pelepasan aktiva tetap a. Penjualan

b. Pelepasan karena usang

Dr. Kas Dr. Akumulasi Depresiasi (Dr. Rugi Penjualan Aktiva tetap) Cr. Aktiva Tetap (Cr. Laba penjualan aktiva tetap) Dr. Akumulasi Depresiasi Dr. Rugi Pelepasan Aktiva tetap Cr. Aktiva Tetap

Pendapatan Kontrak Kerja Dr Kas Cr. Pendapatan Kontrak Kerja

a. Penerimaan Pendapatan Kontrak Kerja/Pihak Ketiga

Page 45: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 45 of 53

Dari ketiga belas transaksi tambahan yang terjadi, yang memerlukan

perlakuan khusus adalah perlakuan akuntansi untuk pendapatan kontrak

kerja/pihak ketiga.

Secara umum, pendapatan kontrak kerja/pihak ketiga tersebut bisa

dikelompokkan menjadi tiga kategori:

1) Pendapatan kontrak kerja/pihak ketiga dari kontrak yang diterima oleh Pusat

2) Pendapatan kontrak kerja/pihak ketiga dari kontrak yang diterima oleh unit

kerja

3) Pendapatan kontrak kerja/pihak ketiga dari kontrak yang diterima oleh sub

unit kerja

Transaksi Bagian Keuangan Pusat

Penandatanganan kontrak kerja dengan pihak ketiga

Dr. Piutang Kontrak Kerja

Cr. Pendapatan Kontrak Kerja

Pencairan kontrak kerja dari pihak ketiga

Dr. Kas – Rektor

Cr. Piutang Kontrak Kerja

b. Pendapatan Kontrak Kerja Diterima oleh Pusat

Secara umum pendapatan kontrak kerja diterima oleh pusat terjadi

melalui prosedur berikut:

Page 46: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 46 of 53

1) Penandatanganan Kontrak Kerja dengan Pusat

2) Pencairan dana Kontrak Kerja yang biasanya dilakukan dengan beberapa tahap

(termijn).

Kontrak yang diterima oleh pusat tidak akan melibatkan unit kerja ataupun sub

unit kerja. Oleh karena itu, pencatatan yang terjadi hanya akan melibatkan

Rektorat saja. Penggunaan dana (belanja) dari pendapatan kontrak kerja

pencatatannya akan dilakukan dengan cara yang sama seperti halnya penggunaan

dana dari penerimaan lainnya.

c. Pendapatan Kontrak Kerja Diterima oleh Unit Kerja

Secara umum pendapatan kontrak kerja diterima oleh Unit Kerja terjadi

melalui prosedur berikut:

1) Penandatanganan Kontrak Kerja dengan Unit Kerja

2) Pencairan dana Kontrak Kerja yang biasanya dilakukan dengan beberapa tahap

Kontrak yang diterima oleh Unit Kerja akan melibatkan Rektorat karena dari

nilai kontrak yang diperoleh Unit Kerja terdapat proporsi yang menjadi hak Pusat.

Oleh karena itu, pencatatan yang terjadi akan melibatkan Unit Kerja dan Rektorat.

Transaksi Unit Kerja

Bagian Keuangan Pusat

Page 47: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 47 of 53

Penandatanganan kontrak kerja dengan pihak ketiga

Dr. Piutang – Kontrak Kerja Cr. Pendapatan Kontrak Kerja Cr. Utang kepada Pusat

Pencairan kontrak kerja dari pihak ketiga

Dr. Kas Cr. Piutang – Kontrak Kerja

Penyerahan proporsi hak Rektorat

Dr. Utang Kepada Pusat Cr. Kas

Dr. Kas Cr. Pendapatan Kontrak Kerja

Penggunaan dana (belanja) dari pendapatan kontrak kerja pencatatannya akan

dilakukan dengan cara yang sama seperti halnya penggunaan dana dari

penerimaan lainnya.

d. Pendapatan Kontrak Kerja Diterima oleh Sub Unit Kerja

1) Alternatif Pertama

Secara umum, Pendapatan Kontrak Kerja Diterima oleh Sub Unit Kerja

terjadi melalui prosedur berikut:

a) Penandatanganan Kontrak Kerja dengan Sub Unit Kerja

b) Pencairan dana Kontrak Kerja yang biasanya dilakukan dengan

beberapa tahap

Kontrak yang diterima oleh Sub Unit Kerja akan melibatkan Unit Kerja

dan Rektorat karena dari nilai kontrak yang diperoleh Sub Unit Kerja

terdapat proporsi yang menjadi hak Unit Kerja dan Rektorat. Oleh

Page 48: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 48 of 53

karena itu, pencatatan yang terjadi akan melibatkan Sub Unit Kerja,

Unit Kerja dan Rektorat.

Transaksi Sub Unit Kerja

Unit Kerja

Akuntansi Pusat

Penandatanganan kontrak kerja dengan pihak ketiga

Dr. Piutang – Kontrak Kerja Cr. Pendapatan Kontrak Kerja Cr. Utang kepada Pusat Cr. Utang kepada Unit Kerja

Pencairan kontrak kerja dari pihak ketiga

Dr. Kas Cr. Piutang – Kontrak Kerja

Penyerahan proporsi hak Rektorat dan Unit Kerja

Dr. Utang Kepada Pusat Dr. Utang Kepada Unit Kerja Cr. Kas

Dr. Kas Cr. Pendapatan Kontrak Kerja

Dr. Kas Cr. Pendapatan

Kontrak Kerja

Penggunaan dana (belanja) dari pendapatan kontrak kerja pencatatannya akan

dilakukan dengan cara yang sama seperti halnya penggunaan dana dari

penerimaan lainnya.

2) Alternatif Kedua

Secara umum, Pendapatan Kontrak Kerja Diterima oleh Sub Unit Kerja

terjadi melalui prosedur berikut:

Page 49: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 49 of 53

a) Penandatanganan Kontrak Kerja dengan Sub Unit Kerja

b) Pencairan dana Kontrak Kerja yang biasanya dilakukan dengan

beberapa tahap melalui Unit Kerja.

Kontrak yang diterima oleh Sub Unit Kerja akan melibatkan Unit Kerja

dan Rektorat karena dari nilai kontrak yang diperoleh Unit Kerja

terdapat proporsi yang menjadi hak Unit Kerja dan Rektorat. Oleh

karena itu, pencatatan yang terjadi akan melibatkan Sub Unit Kerja,

Unit Kerja dan Rektorat.

Transaksi Sub Unit Kerja

Unit Kerja

Akuntansi Pusat

Penandatanganan kontrak kerja dengan pihak ketiga

Dr. Piutang – Kontrak Kerja Cr. Pendapatan Kontrak Kerja

Pencairan kontrak kerja dari pihak ketiga diterima oleh Unit Kerja

Dr. Kas Cr. Pendapatan Kontrak kerja Cr. Utang Kepada Pusat Cr. Utang Kepada Sub Unit Kerja

Penyerahan pencairan kontrak kerja kepada sub unit kerja dan

Dr. Kas Cr. Piutang – Kontrak Kerja

Dr. Utang Kepada Pusat Dr. Utang Kepada Sub Unit Kerja

Dr. Kas Cr. Pendapatan

Kontrak Kerja

Page 50: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 50 of 53

proporsi hak Rektorat

Cr. Kas

3.2. Prosedur Pengelolaan Pajak

Proses pengelolaan pajak dilakukan dengan prosedur:

1. Semua pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan pemerintah

harus dipungut PPN dan atau PPn BM, kecuali yang tercantum dalam pasal

4 ayat (1) KMK Nomor 563/KMK.03/2003;

2. Pemungutan pajak dilakukan pada saat pembayaran oleh bendaharawan

kepada rekanan pemerintah;

3. Pajak yang dipungut harus disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos;

4. Dasar pemungutan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh

bendahara- wan sebagaimana tersebut dalam SPM;

5. SSP harus di cantumkan NPWP pihak ketiga;

6. Faktur pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran

PPN dan PPh

Secara detail flowchart pengelolaan pajak digambarkan sebagai berikut:

Page 51: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 51 of 53

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku Ket.

Bendahara

Bagian

Keuangan Persyaratan/ Perlengkapan

Output Waktu

1 Mulai

2 Menerima Faktur pajak dari rekanan

SSP SSP sesuai dengan nilai pembelian

1 Jam

3 Menghitung Pajak

SSP yang se- suai dengan nilai pembelian

Pajak yang telah dihitung

1 Jam

4. Memungut Pajak Pajak yang telah dihitung

Telah dipo- tongnya pajak

1 jam

5. Penyetoran pajak Pajak hasil pemotongan

Pajak telah disetorkan

2 jam

Faktur pajak ditandatangani oleh bendahara dan pada lembar faktur pajak wajib di bubuhi cap “disetor tanggal....”

6 Pelaporan Pajak

Pajak yang telah disetorkan

Telah dila porkannya pajak

3 jam

Pajak yang telah disetorkan

7 Selesai

Gambar 13 Aliran Proses Pengelolaan Pajak

Page 52: 3 STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP) REKTORAT UNSIKA

3

REKTORAT UNSIKA

STANDAR OPERASIONAL PROCEDURE (SOP)

BIDANG KEUANGAN

UN.178/UN64/SE/2021 Rek 01.03- Rev: A

Date : Februari 2021 52 of 53

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Singaperbangsa Karawang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara