Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS) BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Amanat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi 8 (delapan) SNP dalam kurun waktu yang ditentukan. Ketentuan Peraturan Peralihan pasal 94 butir b, menyatakan bahwa satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 tersebut paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak diterbitkannya. Selain itu UU Sisdiknas dan PP tersebut memberikan pula dorongan kepada satuan pendidikan untuk dapat melaksanakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL), penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), baik dalam pembelajaran maupun manajemen sekolah. Merespon amanat tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (Dit. PSMA) sejak tahun 2007 telah melakukan rintisan Sekolah Kategori Mandiri/Sekolah Standar Nasioanal (SKM/SSN) di 441 SMA tersebar di 33 provinsi 220 kab/kota dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di 100 SMA, tersebar di 33 provinsi 90 kab/kota. Pada tahun 2008 jumlah SMA rintisan SKM/SSN bertambah menjadi 2.625 SMA untuk rintisan SKM/SSN, sedangkan untuk SMA rintisan PBKL, jumlahnya tetap. Pada tahun 2008 Dit. PSMA juga merintis Pusat Sumber Belajar (PSB) dengan fokus program adalah sebagai media informasi dan pengembangan bahan ajar/bahan uji di 33 SMA, walaupun secara faktual PSB sudah dimulai sejak tahun 2005 dengan diadakannya kegiatan pelatihan penyusunan pengembangan bahan ajar/bahan uji. Jumlah rintisan SKM/SSN pada tahun 2009 bertambah lagi menjadi 3.252 SMA. Selain program rintisan SKM, PBKL dan PSB, Dit.PSMA juga secara intensif dan berkelanjutan 2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 1-38
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Amanat Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (SNP), mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi 8
(delapan) SNP dalam kurun waktu yang ditentukan. Ketentuan Peraturan
Peralihan pasal 94 butir b, menyatakan bahwa satuan pendidikan wajib
menyesuaikan diri dengan PP Nomor 19 Tahun 2005 tersebut paling lambat 7
(tujuh) tahun sejak diterbitkannya. Selain itu UU Sisdiknas dan PP tersebut
memberikan pula dorongan kepada satuan pendidikan untuk dapat
melaksanakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL), penerapan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), baik dalam pembelajaran maupun
manajemen sekolah.
Merespon amanat tersebut, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
(Dit. PSMA) sejak tahun 2007 telah melakukan rintisan Sekolah Kategori
Mandiri/Sekolah Standar Nasioanal (SKM/SSN) di 441 SMA tersebar di 33
provinsi 220 kab/kota dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) di 100
SMA, tersebar di 33 provinsi 90 kab/kota. Pada tahun 2008 jumlah SMA rintisan
SKM/SSN bertambah menjadi 2.625 SMA untuk rintisan SKM/SSN, sedangkan
untuk SMA rintisan PBKL, jumlahnya tetap. Pada tahun 2008 Dit. PSMA juga
merintis Pusat Sumber Belajar (PSB) dengan fokus program adalah sebagai
media informasi dan pengembangan bahan ajar/bahan uji di 33 SMA, walaupun
secara faktual PSB sudah dimulai sejak tahun 2005 dengan diadakannya
kegiatan pelatihan penyusunan pengembangan bahan ajar/bahan uji. Jumlah
rintisan SKM/SSN pada tahun 2009 bertambah lagi menjadi 3.252 SMA. Selain
program rintisan SKM, PBKL dan PSB, Dit.PSMA juga secara intensif dan
berkelanjutan melaksanakan Bintek KTSP dimulai tingkat nasional, provinsi,
maupun tingkat kabupaten/kota/sekolah.
Dalam melaksanakan berbagai kegiatan rintisan tersebut, Dit.PSMA membuka
peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki potensi dan sumber daya dapat
melaksanakan beberapa program rintisan secara sekaligus, dengan tetap
memprioritaskan pemenuhan SNP. Dengan demikian sekolah dapat membuat
perencanaan program yang memuat program pemenuhan SNP, ataupun
program-program lainnya dalam bentuk perencanaan program kerja sekolah
sesuai dengan kondisi dan kesanggupan sekolah masing-masing.
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 1-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
Perencanaan program sekolah merupakan hasil analisis dan tindak lanjut dari
kesenjangan antara kondisi riil sekolah dengan kondisi ideal sesuai dengan
tuntutan SNP, dan program-program sekolah lainnya yang diharapkan.
Rencana kerja sekolah yang disusun bersama-sama oleh warga sekolah dan
stakeholder sekolah bersifat unik, dan berbeda antara satu sekolah dengan
sekolah lainnya, baik dalam melaksanakan program pelayanan terhadap
warganya, maupun pihak lain yang berkepentingan.
Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan pasal 51 ayat 1 menyatakan, bahwa satuan
pendidikan harus membuat kebijakan tentang perencanaan program dan
pelaksanaannya secara transparan dan akuntabel. Kebijakan pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini,
satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam:
a. rencana kerja tahunan satuan pendidikan;
b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan; dan
c. peraturan satuan atau program pendidikan
Sementara itu Permendiknas nomor 19 Tahun 2007 menyatakan, bahwa
sekolah harus membuat Rencana Kerja Sekolah yang terdiri atas Rencana
Kerja Jangka Menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam
kurun waktu empat tahun dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dituangkan
dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), yang disusun dan
dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Jangka Menengah. Untuk selanjutnya
glosarium nomor 10 pada Permendiknas tersebut menyatakan, bahwa RKT
adalah rencana kerja tahunan sekolah/madrasah yang berdasar pada rencana
kerja jangka menengah (empat tahunan) yang dinyatakan dalam Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) sebagai istilah lain dari
Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPB-S/M).
Meskipun peraturan ini telah digulirkan pada tahun 2007, tetapi sampai saat
ini masih banyak sekolah yang tetap menggunakan istilah RAPBS dari pada
RKAS. Untuk itulah perlu adanya penjelasan dan sosialisasi lebih lanjut tentang
penggunaan istilah RKAS tersebut agar sekolah dapat memahaminya. Untuk
kepentingan tersebut dan untuk memberikan kemudahan bagi sekolah dalam
menyusun RKAS, maka Dit. Pembinaan Sekolah Menengah Atas menyusun
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), yang
dapat dijadikan sebagai acuan bagi sekolah dalam menjalankan program-
programnya.
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 2-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
B. Landasan Hukum
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan
6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
7. Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
8. Permendiknas No. 24 Tahun 2006 dan No. 6 Tahun 2007 tentang
Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan
9. Permendiknas No.25 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di
Lingkungan Ditjen Mandikdasmen.
10.Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah
11.Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru
12.Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
13.Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan
14.Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
Pendidikan
15.Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses
16.Permendiknas No. 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru
dan Pengawas Satuan Pendidikan, dan penjabarannya dalam Pedoman
Pelaksanaan Tugas Guru dan Pengawas yang diterbitkan oleh Ditjen PMPTK,
Agustus 2009
17.Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan
C. Landasan Operasional
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 94 butir b menyatakan, bahwa satuan pendidikan wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan mengenai 8 (delapan) SNP paling lambat 7 (tujuh) tahun setelah berlakunya
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 3-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
PP tersebut.
2. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, Lampiran Bagian B butir 1 a menyatakan, bahwa dalam pelaksanaan rencana kerja, sekolah/madrasah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait.
3. Permendiknas No. 41 Tahun 2007 pasal 1 menyatakan bahwa standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran.
4. Permendiknas No. 22 tahun 2006 pada Pendahuluan Lampiran menyatakan, bahwa peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
5. Permendiknas No.13 Tahun 2007 pada Lampiran bagian B butir 2.1 menyatakan kompetensi kepala sekolah menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
6. Permendiknas No.19 Tahun 2007 pada Lampiran bagian A:
a. butir 1: Perencanaan Program meliputi Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah/Madrasah, serta Rencana Kerja Sekolah
b. butir 4 d: Sekolah/Madrasah membuat:
1) rencana kerja jangka menengah yang menggambarkan tujuan yang
akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun, berkaitan dengan mutu
lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung
peningkatan mutu lulusan;
2) rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan
rencana jangka menengah.
7. Permendiknas No.19 Tahun 2007 pada Lampiran bagian B butir 8 b
menyatakan, bahwa Pedoman pengelolaan biaya investasi dan
operasional Sekolah/ Madrasah mengatur:
a) sumber pemasukan, pengeluaran dan jumlah dana yang dikelola;
b) penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan dana di luar
dana investasi dan operasional;
c) kewenangan dan tanggungjawab kepala sekolah/madrasah dalam
membelanjakan anggaran pendidikan sesuai dengan peruntukannya;
d) pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan
anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah, serta
institusi di atasnya.
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 4-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
D. Landasan Empiris
1. Masih ada sekolah yang menganggap bahwa Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai barang baru yang esensinya berbeda
dengan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPBS),
sehingga perlu adanya sosialisasi tentang RKAS yang merupakan istilah lain
dari RAPBS.
2. Masih ada sekolah yang mengalami kesulitan dalam menyusun Rencana
Kerja Sekolah (RKS), baik Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) maupun
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan tuntutan
dalam memenuhi SNP dan program-program lainnya
3. Strategi sekolah dalam pencapaian SNP bervariasi, tergantung pada
kemampuan sekolah menganalisis kebutuhan sekolah berdasarkan kondisi
riil, serta kesiapan dan kemampuan sekolah dalam mengelola dan
mengoptimalkan seluruh sumber daya di sekolah.
4. Belum adanya panduan atau petunjuk teknis yang lebih operasional
yang dapat dijadikan acuan oleh sekolah dalam penyusunan RKAS.
E. Tujuan
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) ini
disusun dengan tujuan:
1. Menyamakan pemahaman tentang konsep dan substansi RKAS
2. Memberikan rambu-rambu kepada sekolah dalam menyusun dan
mengembangkan RKAS, sesuai dengan kondisi riil sekolah dengan mengacu
pada tuntutan SNP
F. Hasil yang Diharapkan
1. Setiap sekolah memiliki pemahaman yang sama tentang konsep dan
substansi RKAS
2. Adanya acuan bagi sekolah dalam menyusun RKAS, sehingga sekolah dapat
menyusun substansi RKAS sesuai dengan kondisi riil sekolah
G. Sasaran Panduan ini dapat digunakan oleh seluruh SMA dalam menyusun Rencana
Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk memenuhi SNP.
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 5-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
BAB IIRENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH
A. Pengertian
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan menyatakan
bahwa Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS) meliputi:
1. Rencana Kerja Jangka Menengah yang menggambarkan tujuan yang akan
dicapai dalam kurun waktu empat tahun berkaitan dengan mutu lulusan
yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung
peningkatan mutu lulusan;
2. Rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M), dilaksanakan berdasarkan
rencana jangka menengah.
Selanjutnya Glosarium butir 10 Permendiknas tersebut menyatakan, bahwa:
“RKT adalah rencana kerja tahunan sekolah/madrasah yang berdasar pada
rencana kerja jangka menengah (empat tahunan) yang dinyatakan dalam
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) sebagai istilah
lain dari Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah/Madrasah
(RAPB-S/M).
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 6-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
Dalam hal ini juga Muhaimin, et al (2009:185) mengungkapkan bahwa:
“Rencana program dikembangkan dengan tujuan untuk memperjelas
bagaimana suatu visi dapat dicapai. Rencana program pada dasarnya
merupakan upaya untuk implementasi strategi utama organisasi.
Rencana program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis
sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu
rencana”.
B. Komponen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
PP Nomor 19 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS) pada dasarnya harus mencakup substansi yang
telah ditetapkan, sesuai dengan tuntutan SNP. Sementara itu, Permendiknas
No. 19 Tahun 2007 secara rinci mengatakan bahwa RKAS harus memuat
secara jelas tentang;
1. kesiswaan
2. kurikulum dan kegiatan pembelajaran
3. pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangannya
4. sarana dan prasarana
5. keuangan dan pembiayaan
6. budaya dan lingkungan sekolah
7. peranserta masyarakat dan kemitraan
8. rencana-rencana kerja lain yang mengarah kepada peningkatan dan
pengembangan mutu.
Kedua peraturan tersebut pada dasarnya tidak bertentangan, tetapi saling
melengkapi dan menguatkan. Komponen pada Permendiknas No. 19 Tahun
2007 terakumulasi pada 8 (delapan) SNP yang dimaksud oleh PP No. 19 Tahun
2005. Dengan demikian komponen kegiatan pada RKAS mengacu kepada
delapan standar nasional pendidikan.
C. Prinsip Penyusunan/Pengembangan RKAS
RKAS disusun berdasarkan hasil analisis kesenjangan antara kondisi riil
sekolah dengan kondisi ideal yang diharapkan dengan memperhatikan skala
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 7-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
prioritas. Menurut Muhaimin (2009; 196) RKAS disusun dengan tujuan sebagai
berikut:
1. menjamin agar perubahan/tujuan sekolah yang ditetapkan dapat dicapai
dengan tingkatan kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil;
2. mendukung koordinasi antar pelaku sekolah;
3. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar pelaku
sekolah dan/atau antara sekolah dan Dinas Pendidikan;
4. menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan;
5. mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat;
6. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkeadilan, dan berkelanjutan.
Oleh sebab itu, dalam penyusunan RKAS juga harus menerapkan prinsip-
prinsip berikut:
1. demand driven (berdasarkan kebutuhan)
2. data driven, realistik sesuai dengan hasil analisis konteks
3. dapat memperbaiki prestasi belajar peserta didik
4. membawa perubahan yang lebih baik (peningkatan/ pengembangan)
5. sistematis, terarah, terpadu (saling terkait & sepadan), dan menyeluruh
6. tanggap terhadap perubahan
7. bersifat partisipasif, keterwakilan, dan transparansi,
8. berdasarkan pada hasil review dan evaluasi.
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
pada lampiran bagian A butir 4.d menyatakan bahwa Rencana Kerja Tahunan
dijadikan dasar pengelolaan sekolah/madrasah yang ditunjukkan dengan
kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
D. Keterkaitan antar Komponen 8 SNP dalam penyusunan RKAS
Satuan pendidikan merupakan bagian dari masyarakat dan lingkungan. Oleh
sebab itu analisis konteks terhadap satuan pendidikan dan lingkungannya
merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan sebelum menyusun RKAS.
Program dan kegiatan sekolah yang dituangkan dalam RKAS, pelaksanaan,
dan pengawasannya akan dapat menentukan keberhasilan sekolah tersebut
baik dalam peningkatan mutu pendidikan maupun dalam kedudukannya di
masyarakat/lingkungan tempat sekolah itu berada. Selain itu semua program
dan kegiatan yang dicanangkan oleh sekolah merupakan jembatan yang akan
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 8-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
dijalani sekolah dalam menyongsong masa depan yang diinginkan. Dalam hal
ini Smith (2001; 18) berpendapat bahwa analisis lingkungan merupakan hal
yang sangat penting dalam penentuan program sekolah, karena:
Schools are a subset of society and as such are reflective and dependent upon it
An examination of past trends allows us to understand the present and anticipate the future
Schools have been called upon by society to solve many of its problems. A thorough understanding of such problems provides an opportunity for taking appropriate action with regard to program and personnel development
Schools and the school staff are part of this culture. An understanding of the culture helps us understand and meet staff needs
Dari pernyataan di atas jelas terlihat bahwa sekolah merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari lingkungannya, dan dapat memberikan warna kepada
lingkungannya, serta adanya ketergantungan sekolah terhadap
lingkungannya. Selain itu evaluasi terhadap apa yang sudah dikerjakan dapat
memberikan masukan dan bahan bagi masa depannya, sehingga sekolah
dapat menjadi tumpuan masyarakat dalam membawa mereka ke arah
peningkatan dan kemajuan.
Keterkaitan antar komponen yang menjadi dasar dalam penyusunan RKAS
terlihat pada pada bagan 1 berikut;
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 9-31
1. Perencanaan
Analisis Konteks
Analisis Lingkungan Analisis SNP dan Satdik
Dukungan Ekternal
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
Bagan 1 Keterkaitan antar komponen dalam penyusunan RKAS
(dimodifikasi dari Model Smith)
Penjelasan Bagan 1
Keseluruhan proses kegiatan yang terjadi di sekolah mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan harus mengacu kepada berbagai ketentuan
yang diatur dalam PP No.17 Tahun 2010 tentang Standar Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang
Standar Pengelolaan.
a. Perencanaan
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 10-31
Strategi Perencanaan
Visi & Misi
Tujuan Anaslisis Kesenjangan
n
Strategi
8. St. Pengelolaan
Rencana Kerja Sekolah (RKS)
RKJM RKAS
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan
KTSP
1. SI
4. St. Proses
7. St.Pembiayaan Pembiayaan
6. St. Sarana Prasarana
5. St. Pend. & Tendik
2. SKL
3. St. Penilaian
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
Proses perencanaan dimulai dengan melakukan analisis konteks dan
menelaah hasilnya, dilanjutkan dengan merumuskan/menyusun visi,
misi, tujuan, sasaran dan hasil yang diharapkan, serta strategi
pelaksanaan.
1) Melakukan analisis konteks meliputi:
(a) Analisis konteks 8 SNP
(b) Analisis kondisi satuan pendidikan
(c) Analisis Kondisi lingkungan eksternal satuan pendidikan
(Untuk melakukan analisis konteks sangat dianjurkan membaca Petunjuk
Teknis Analisis Konteks yang telah dikembangkan oleh Direktorat
Pembinaan SMA).
2) Menelaah hasil analisi konteks untuk mendapatkan kesenjangan yang
dihadapi sekolah
Hasil analisis konteks dimaksud, pada dasarnya merupakan acuan utama
bagi sekolah dalam penyusunan program kerja sekolah, sebagai contoh:
hasil pemetaan standar Isi, SKL, dan Standar Penilaian merupakan bahan
dasar dalam penyusunan KTSP yang akan dilaksanakan dalam proses
pembelajaran. Analisis terhadap pendidik dan tenaga kependidikan,
sarana dan prasarana, serta pembiayaan akan sangat diperlukan dalam
menunjang keberlangsungan proses pembelajaran. Untuk dapat
melaksanakan pemetaan dan analisis standar – standar ini dapat dibaca
di Seri Petunjuk Teknis penyusunan KTSP.
3) Mendata hasil kesenjangan dan menetapkan skala prioritas penanganan
program sekolah.
4) Merumuskan/menyusun Visi
Wibisono (2006) menyatakan bahwa visi merupakan rangkaian kalimat
yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau
perusahaan yang ingin dicapai di masa depan, atau dapat dikatakan
bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi atau
perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat “genting” bagi
perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang.
Pernyataan visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan
perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu visi hendaknya
mempunyai sifat fleksibel.
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 11-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
Sementara itu Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan pada Lampiran bagian A butir 1.b menyatakan
bahwa visi sekolah/ madrasah;
(a) dijadikan sebagai cita-cita bersama warga sekolah/madrasah dan
segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang;
(b) mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga
sekolah/madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan;
(c) dirumuskan berdasar masukan dari berbagai warga
sekolah/madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan, selaras
dengan visi institusi diatasnya serta visi pendidikan nasional;
(d) diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala
sekolah/madrasah dengan memperhatikan masukan komite
sekolah/madrasah;
(e) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak
yang berkepentingan;
(f) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan
perkembangan dan tantangan di masyarakat.
Memperhatikan kedua pernyataan tersebut, maka ada beberapa
persyaratan yang hendaknya dipenuhi oleh suatu pernyataan visi, yaitu;
(a) Berorientasi pada masa depan
(b) Tidak dibuat berdasarkan kondisi atau trend saat ini
(c) Mengekspresikan kreativitas
(d) Berdasar pada prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi
setiap warga sekolah
(e) Memperhatikan sejarah, kultur, dan nilai sekolah meskipun ada
perubahan
(f) Mempunyai standar yang tinggi, ideal serta harapan bagi anggota
lembaga sekolah
(g) Memberikan klarifikasi bagi manfaat sekolah serta tujuan-tujuannya
(h) Memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi setiap
warga sekolah
(i) Menggambarkan keunikan/ciri khas sekolah dalam kompetisi serta
citranya
(j) Dirumuskan bersama seluruh warga dan dijadikan pedoman atau
cita–cita bersama, dan ditetapkan melalui rapat sekolah
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 12-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
5) Merumuskan/menyusun misi sekolah
Setelah visi ditetapkan, maka untuk mencapainya dirumuskan misi yang
merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sekolah.
Dalam operasionalnya seluruh personil yang terlibat berpedoman pada
pernyataan misi yang merupakan hasil kompromi intepretasi visi. Misi juga
merupakan serangkaian aktivitas yang akan dilakukan oleh sekolah dalam
rangka mewujudkan visi jangka panjangnya. Misi dapat dimaknai juga
sebagai sebuah deskripsi alasan bagi eksistensi suatu sekolah yang
mencerminkan tujuan fundamentalnya. Misi merupakan prinsip yang
mengarahkan dan merangsang proses perumusan tujuan dan strategi.
Welch dalam Nisjar dan Winardi (1997:117) menyatakan bahwa; “Misi
merupakan sebuah “... pervasive, although general, expression of the
philosophical objectives of the entreprise.” Mission should focus on “long-
range economic potentials, attitudes toward customers, product and service
quality, employees, and attitudes toward owners”. Untuk selanjutnya
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
pada Lampiran bagian A butir 2.b menyatakan bahwa misi
sekolah/madrasah;
(a) memberikan arah dalam mewujudkan visi sekolah/madrasah sesuai
dengan tujuan pendidikan nasional;
(b) merupakan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu;
(c) menjadi dasar program pokok sekolah/madrasah;
(d) menekankan pada kualitas layanan peserta didik dan mutu lulusan
yang diharapkan oleh sekolah/madrasah;
(e) memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan
program sekolah/madrasah;
(f) memberikan keluwesan dan ruang gerak pengembangan kegiatan
satuan-satuan unit sekolah/madrasah yang terlibat;
(g) dirumuskan berdasarkan masukan dari segenap pihak yang
berkepentingan termasuk komite sekolah/madrasah dan diputuskan
oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala
sekolah/madrasah;
(h) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak
yang berkepentingan;
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 13-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
(i) ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan
perkembangan dan tantangan di masyarakat.
Mengingat demikian pentingnya pernyataan misi maka proses
perumusannya perlu melibatkan dan memperhatikan masukan-masukan
dari berbagai pihak yang terkait khususnya seluruh warga sekolah serta
sumber-sumber lain yang secara langsung berpengaruh terhadap
kemajuan sekolah. Untuk memberikan tekanan pada faktor komprehensif
dari pernyataan misi maka pernyataan tersebut hendaknya mampu
memberikan gambaran yang menjawab pertanyaan-pertanyaan
diantaranya sebagai berikut:
(a) Apa yang akan dikerjakan oleh sekolah?
(b)Usaha apa yang akan dilaksanakan sekolah dalam meningkatkan
mutunya?
(c) Apa yang yang menjadi ciri khas dari sekolah?
(d)Pihak luar mana yang berkepentingan dengan sekolah dan mengapa?
(e)Apa nilai dasar sekolah?
(f) Apa yang berbeda pada sekolah 4 tahun yang lalu dengan sekarang?
(g)Mengapa berbeda?
(h)Cita – cita apa yang diinginkan sekolah 4 tahun yang akan datang?
(i) Apakah jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas merefleksikan visi
sekolah?
6) Merumuskan/menyusun Tujuan Sekolah
Setelah visi dan misi ditentukan, maka kegiatan selanjutnya adalah
menentukan tujuan sekolah yang dijabarkan kedalam masing – masing
tujuan kegiatan/program. Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai
dari suatu rencana kegiatan. Tujuan ini harus terdefinisikan dengan tepat
dan dapat ditentukan atau diukur keberhasilan yang ingin dicapainya pada
satuan waktu tertentu, dengan target tertentu, mengacu pada analisis
kesenjangan.
Kesenjangan merupakan hasil pengukuran terhadap perbedaan antara
kondisi riil sekolah dengan kondisi ideal yang dicita - citakan sekolah
sesuai dengan visi atau standar yang berlaku. Analisis kesenjangan
dilaksanakan untuk menentukan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam
penentuan program dan kegiatan yang harus dicanangkan dalam RKAS
mengacu kepada visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah ditentukan.
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 14-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
pada Lampiran bagian A butir 3.b menyatakan bahwa tujuan
sekolah/madrasah:
(a) menggambarkan tingkat kualitas yang perlu dicapai dalam jangka
menengah (empat tahunan);
(b) mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional serta relevan
dengan kebutuhan masyarakat;
(c) mengacu pada standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh
sekolah/madrasah dan Pemerintah;
(d) mengakomodasi masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan
termasuk komite sekolah/madrasah, dan diputuskan oleh rapat
dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala sekolah/madrasah;
(e) disosialisasikan kepada warga sekolah/madrasah dan segenap pihak
yang berkepentingan.
7) Merumuskan/menyusun Hasil dan Sasaran Yang Akan Dicapai
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh sekolah dalam
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran.
Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran
untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran
disertai rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan
secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam
rencana strategik.
Dalam kaitannya dengan RKAS, penentuan sasaran untuk pencapaian
setiap tahun dituangkan dalam RKAS. Sasaran ini bisa berupa dokumen,
orang, atau kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang dilaksanakan.
Sebagai contoh, untuk kegiatan pelatihan yang menjadi sasaran misalnya
guru, pegawai tata usaha, atau peserta didik dengan hasil kegiatan berupa
keterampilan dan/atau dokumen.
8) Merumuskan/menyusun Strategi Pelaksanaan
Strategi merupakan rencana komprehensip yang disusun untuk mencapai
misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditentukan. Strategi harus dapat
memaksimalkan seluruh peluang dan potensi yang tersedia di dalam dan
di luar sekolah yang dapat memacu pengembangan sekolah, dan sekaligus
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 15-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
mampu meminimalkan permasalahan yang dapat menghambat
peningkatan mutu sekolah tersebut. Richard Vancil dalam Nisjar dan
Winardi (1997) mengemukakan bahwa: “... Strategi sebuah organisasi,
atau sub-unit sebuah organisasi lebih besar yaitu sebuah konseptualisasi
yang dinyatakan atau yang diimplikasi oleh pemimpin organisasi yang
bersangkutan, berupa:
(a) sasaran-sasaran jangka panjang atau tujuan-tujuan organisasi
tersebut;
(b) kendala-kendala dan kebijakan-kebijakan, yang ditetapkan sendiri oleh
pemimpin, atau yang diterima dari atasannya, yang membatasi ruang
lingkup aktivitas-aktivitas organisasi yang bersangkutan, dan
(c) kelompok rencana dan tujuan jangka pendek yang telah diterapkan
dengan harapan akan diberikannya kontribusi mereka dalam hal
mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut”
b. Pelaksanaan
RKAS disusun sebagai pedoman sekolah dalam melaksanakan program dan
kegiatan, serta pembiayaan yang telah dianggarkan. Semua warga sekolah
harus memiliki komitmen bersama untuk mencapai tujuan dan sasaran dan
mematuhi jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, warga sekolah juga harus
mentaati semua peraturan dan membuat pelaporan untuk semua kegiatan
yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam RKAS. Apabila
ada perubahan program/kegiatan, maka harus segera dilakukan
penyesuaian, dan diberitahukan kepada seluruh warga yang berkepentingan,
agar keberlangsungan program dapat berjalan dengan lancar. Dalam hal ini
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
pada Lampiran Bagian B butir 3.b dan 3.c menyatakan:
1) Pelaksanaan kegiatan sekolah/madrasah yang tidak sesuai dengan
rencana yang sudah ditetapkan perlu mendapat persetujuan melalui
rapat dewan pendidik dan komite sekolah/madrasah.
2) Kepala sekolah/madrasah mempertanggungjawabkan pelaksanaan
pengelolaan bidang akademik pada rapat dewan pendidik, dan bidang
non akademik pada rapat komite sekolah/madrasah dalam bentuk
laporan pada akhir tahun ajaran yang disampaikan sebelum penyusunan
rencana kerja tahunan berikutnya.
c. Pengawasan
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 16-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
Dalam proses pendidikan, pengawasan atau supervisi merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar dan mutu
sekolah. Sahertian (2000:19) menegaskan bahwa pengawasan atau supervisi
pendidikan adalah usaha memberikan layanan kepada stakeholder
pendidikan, terutama kepada para guru, baik secara individu maupun secara
kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran.
Burhanuddin (1990:284) memperjelas hakikat pengawasan pendidikan pada
hakikat substansinya. Substansi hakikat pengawasan yang dimaksud
menunjuk pada segenap upaya bantuan supervisor kepada stakeholder
pendidikan terutama para guru yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan
pembinaan aspek pembelajaran. Bantuan yang diberikan kepada guru harus
berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang
objektif serta mendalam, dengan acuan perencanaan program pembelajaran
yang telah dibuat. Proses bantuan yang diorientasikan pada upaya
peningkatan kualitas proses dan hasil belajar itu penting, sehingga bantuan
yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi bantuan yang diberikan harus
mampu memperbaiki dan mengembangkan situasi belajar mengajar.
Program pengawasan tidak hanya terbatas pada proses pembelajaran saja,
tetapi pengawasan dan kontrol dilaksanakan secara menyeluruh untuk setiap
program dan kegiatan pendidikan di sekolah. Hal ini dilakukan agar sekolah
dapat terus menerus mengevaluasi diri untuk meningkatkan kinerjanya,
sehingga peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut secara umum
dapat terlaksana.
Pengawasan juga merupakan bantuan dalam pengembangan untuk
memperoleh kondisi yang lebih baik, terutama bantuan untuk memperbaiki
dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pengawasan
juga merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk
membantu seseorang atau sekelompok orang agar dapat melakukan
pekerjaannya secara efektif, serta merupakan pekerjaan pembinaan yang
menggunakan sejumlah teknik atau pendekatan dalam memberikan
dorongan dan bantuan secara profesional untuk memperbaiki kinerja.
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 Standar Pengelolaan Pendidikan pada
Lampiran Bagian C butir 1.d menyatakan bahwa pengawasan pengelolaan
sekolah/madrasah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan,
dan tindak lanjut hasil pengawasan.
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 17-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
Kegiatan pengawasan ini dapat dilakukan baik secara periodik maupun
sewaktu-waktu, tetapi dengan tetap menggunakan prinsip pengawasan
seperti yang dikemukakan oleh Sahertian & Mataheru (1982), yaitu;
(1) Ilmiah, dilakukan secara sistematis, objektif, dan menggunakan
instrumen;
(2)Demokratis, menjunjung tinggi musyawarah dan memiliki jiwa
kekeluargaan;
(3)Kooperatif, seluruh personil sekolah dapat bekerja sama,
mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar
mengajar yang lebih baik;
(4)Konstruktik dan kreatif, membina guru serta mendorong untuk aktif
menciptakan suasana dimana tiap orang merasa aman dan nyaman.
E. Mekanisme Penyusunan RKAS
Mekanisme penyusunan RKS, RKJM dan RKAS, dapat digambarkan seperti bagan
2 berikut.
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 18-31
Kondisi RiilKondisi Riil
Analisis SI, SKL,
St. Penilaian
Anslisis St.Pend & Tendik
Pelatihan/IHT/Workshop
-Nara sumber /fasilitator-Akomodasi-Konsumsi-ATK-Honor Penugasan
-dll.
St. Pengelolaan
St. Pembiayaan
PembiayaanKegiatanP
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
F. Penyusunan dan Penentuan Besaran Biaya Kegiatan dan Anggaran
Sekolah
Rencana kegiatan di setiap sekolah tergantung kepada hasil analisis
kesenjangan yang terjadi di sekolah tersebut. Sedangkan besaran biaya dapat
memgacu kepada ketentuan Kabupaten/Kota masing – masing, atau ketentuan
lain yang ditetapkan menurut harga pasar. Semua sumber dana harus
dicantumkan dalam RKAS, baik dana yang diterima sekolah dari Pemerintah,
Pemerintah Daerah, orang tua, masyarakat, dan sumber lainnya. Hal ini
tercantum dalam Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 19-31
Kondisi IdealKondisi Ideal
Siap ?
Penyusunan KTSP
St. Sarpras
Pembenahan/optimalisasi sesuai hasil analisis
-ATK-Honor Penugasan
-Biaya operasional Pesdik/Pend/TU/Administrasi
St. Proses Sesuai?
Memenuhi, DiberdayakanDipelihara/ dirawat
Dukungan Eksternal.
Pemenuhan Pengadaan Pemanfaatan secara optimalPemeliharaan/PerawatanPenambahanPenghapusan/Hibah
-Honor/biaya jasa
-Pembelian-Pembangunan
Cukup?
KoordinasiKonsultasiKemitraan
-Transport-ATK-Akomodasi-Konsumsi
RKJM Skala prioritas RKAS
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
Pengelolaan Pendidikan pada Lampiran Bagian A butir 8.b.4) yang
menyatakan; “pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran serta
penggunaan anggaran, untuk dilaporkan kepada komite sekolah/madrasah,
serta institusi di atasnya”. Penghitungan dan penentuan besaran biaya/harga
mengacu kepada besaran biaya/plafon yang berlaku serta pembayaran
kewajiban pajak sesuai dengan peruntukannya.
Cara menentukan program/kegiatan berdasarkan hasil analisis kondisi dapat
dilihat pada contoh 1, sedangkan cara menentukan besaran biaya, terutama
yang berkaitan dengan operasional peserta didik dapat dilihat pada contoh 2.
Untuk selanjutnya contoh 3 dan contoh 4 masing-masing adalah contoh cara
menentukan besaran biaya dalam pelaksanaan In House Training (IHT) dan
cara menentukan biaya untuk kebutuhan administrasi guru. Contoh 5 dan
contoh 6 adalah contoh RKJM dan RKAS. Contoh RKAS dapat dilihat di lampiran
1 panduan ini.
G. Kerangka Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS)
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah harus disusun secara sistematik dan
mencakup berbagai komponen yang diperlukan berikut pembiayaan (sumber
dan jumlah dana) yang dibutuhkan. Contoh sistematika RKAS sebagai berikut:
1. Cover
2. Kata Pengantar dan Daftar Isi
3. Identitas Sekolah dan Kepala Sekolah
4. Pendahuluan (Latar Belakang, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran )
5. Analisis Kondisi Riil Sekolah (hasil Analisis Konteks)
6. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah untuk satu tahun dengan
substansinya, yaitu aspek dan uraian kegiatan, tanggal pelaksanaan,
unsur yang terlibat, tujuan kegiatan, hasil kegiatan dan sumber dana
(format seperti contoh 6).
8. Lampiran - lampiran
Guna mendukung kelengkapan informasi, maka program kerja sekolah harus
dilengkapi/dilampiri dengan :
1. Fotocopy surat keputusan pendirian sekolah (bagi sekolah negeri) atau
Akte pendirian yayasan (bagi sekolah swasta)
2. Fotocopy surat keputusan pembentukan Komite Sekolah
3. Fotocopy surat keputusan pengangkatan Kepala Sekolah, sebagai bukti
status Kepala Sekolah yang definitif
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 20-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
4. Data sekolah mengacu pada Lembar Identitas Sekolah/Madrasah (LISM)
5. Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim Kerja Sekolah beserta
uraian tugasnya.
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 21-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
Contoh 1: Penentuan rencana kegiatan yang didasarkan pada hasil analisis dan penentuan kebutuhan biaya dalam RKAS
No.
Kondisi Ideal Kondisi Riil Rencana Tindak Lanjut/Kegiatan
Biaya yang dibutuhkan
Keterangan Sumber Dana
1. Semua pendidik menyusun Silabus secara mandiri
Belum semua pendidik dapat menyusun Silabus
Melakukan kegiatan pelatihan bagi guru, misalnya IHT
Honor fasilitator Konsumsi pendidik
dan fasilitator ATK
Besaran biaya sesuai dengan jumlah fasilitator dan pendidik yg ada
Komite Sekolah
..... 7. Jumlah rombel 18 Jumlah ruang
kelas 151.Penambahan ruang kelas
Biaya pembangunan RKB
Jumlah ruang yang dibangun sesuai dengan kemampu-an /rencana tahun berjalan dengan besaran biaya di-sesuaikan dengan standar yang berlaku
Komite Sekkolah
Masyarakat Pemerintah
..... 18 Semua pendidik
telah tersertifikasi Baru 50% pendidik tersertifikasi
Persiapan dan pengusulan guru unyuk disertifikasi
Transport ATK
Disesuaikan dengan ketentuan Kab./KotaMendorong Dinas Kab/Kota merealisasikan usulan
Komite sekolah
.....
.
22. Semua bangunan/ gedung difungsikan se-cara optimal dan ter-pelihara dengan
Sebagian gedung kurang terpelihara/ terawat
Pemeliharaan/pera- watan bangunan/ gedung
Pemeliharaan rutin berpe- doman pada pembiayaan pemeliharaan dan
Sesuai kebutuhan
Komite Sekolah Block Grant
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 22-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)
No.
Kondisi Ideal Kondisi Riil Rencana Tindak Lanjut/Kegiatan
Biaya yang dibutuhkan
Keterangan Sumber Dana
baik rehab ringan23. Ruang kelas
dilengkapi dengan sarana TIK yang memadai
Baru sebagian ruang kelas yang dileng-kapi sarana TIK
Pemenuhan sarana TIK di ruang kelas
Pembelian sarana TIK (infocus, screen, komputer, dll)
Besaran biaya disesuaikan dengan aturan/harga yang berlaku
Block Grant
.... 30. Peserta didik
memiliki pengalaman berorganisasi
Belum seluruh peserta didik memiliki pengalaman organisasi
Kegiatan OSIS Transport ATK Konsumsi
Disesuaikan dengan ketentuan Kab./Kota
Komite Sekolah
Seluruh peserta didik menjadi anggota OSIS
Baru sebagian peserta didik memiliki kartu OSIS
Pembuatan kartu OSIS
ATK Biaya cetak
Sesuai kebutuhan
Komite Sekolah
2010-Dit. Pembinaan SMA, Ditjen. Manajemen Dikdasmen 23-31
Panduan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggara Sekolah (RKAS)