Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejalan dengan Visi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2025 : ”Insan Indonesia Cerdas Kompetitif Tahun 2025”, penyelenggaraan pembangunan Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003, dilaksanakan dengan menggunakan 3 (tiga) strategi pembangunan sebagai pilar, yaitu : (1) Investasi Akses, (2) Peningkatan Mutu, Relevansi dann Daya Saing, (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik. Penyelanggaraan Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional tersebut dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang dan satuan pendidikan, melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan pendidikan. Demikioan halnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Barat, menjelaskan visi jangka panjang pembangunan Jawa Barat 2005-2025 yakni : “Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia“. Secara bertahap menuju pencapaian visi tersebut telah ditempuh rangkaian tahapan pembangunan Provinsi Jawa Barat, yakni Tahap I, Periode 2005-2008 yang disebut Tahapan Penataan dan Persiapan Pranata Pendukung Melalui Kualitas SDM; Tahap II, Periode 2008-2013 yang disebut Tahapan Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat dan pada saat ini telah memasuki Tahap III, Periode 2013-2018 yang disebut Tahapan Memantapkan Pembangunan Secara Menyeluruh. Pada Tahap III periode 2013-2018 telah dirumuskan Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua”. Dalam rangka mencapai visi pembangunan Jawa Barat tersebut, maka misi pertama yang telah dirumuskan adalah Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Kebijakan strategis yang ditempuh dalam rangka mewujudkan misi pertama tersebut antara lain : 1) Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka; 2) Pelayanan kesehatan bagi semua dan revitalisasi infrastruktur kesehatan; 3) Peningkatan kemandirian masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar manusia; dan 4) Pengokohan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial. Berdasarkan kebijakan strategi Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka maka salah satu program pembangunan pendidikan di Jawa Barat yang telah dirancang di antaranya adalah : Peningkatan dan perluasan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang disertai dengan program alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBD yang lebih efektif, program peningkatan kesejahteraan guru dan didukung program pendidikan gratis pada jenjang SD, SMP dan SMK/SMA/MA. Di samping itu harus diteruskan paradigma penyelenggaran pembangunan pendidikan di Jawa Barat yang telah dilaksanakan selama ini dengan dengan lebih melibatkan peran dan partisipasi masyarakat, dan Daerah (Kabupaten/Kota). Penyelenggaraan pembangunan pendidikan di tanah air diharapkan dapat menjawab berbagai kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia pada saat ini dan ke depan. Pendidikan diharapkan dapat menciptakan keunggulan dan daya saing bangsa menghadapi globalisasi, serta dapat memenuhi tuntuan proses demokratisasi dan reformasi penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi. Pada era desentralisasi diharapkan pembangunan pendidikan semakin dapat mewujudkan penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat di Daerah, sesuai asas-asas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sejalan dengan Visi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2025 : ”Insan Indonesia
Cerdas Kompetitif Tahun 2025”, penyelenggaraan pembangunan Sistem Pendidikan
Nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003, dilaksanakan dengan
menggunakan 3 (tiga) strategi pembangunan sebagai pilar, yaitu : (1) Investasi Akses, (2)
Peningkatan Mutu, Relevansi dann Daya Saing, (3) Tata Kelola, Akuntabilitas dan
Pencitraan Publik. Penyelanggaraan Pembangunan Sistem Pendidikan Nasional tersebut
dilaksanakan pada setiap jalur, jenjang dan satuan pendidikan, melalui berbagai program
dan kegiatan pembangunan pendidikan.
Demikioan halnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi
Jawa Barat, menjelaskan visi jangka panjang pembangunan Jawa Barat 2005-2025 yakni :
“Dengan Iman dan Taqwa Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia“. Secara bertahap
menuju pencapaian visi tersebut telah ditempuh rangkaian tahapan pembangunan Provinsi
Jawa Barat, yakni Tahap I, Periode 2005-2008 yang disebut Tahapan Penataan dan
Persiapan Pranata Pendukung Melalui Kualitas SDM; Tahap II, Periode 2008-2013 yang
disebut Tahapan Penyiapan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat dan pada saat ini telah
memasuki Tahap III, Periode 2013-2018 yang disebut Tahapan Memantapkan
Pembangunan Secara Menyeluruh. Pada Tahap III periode 2013-2018 telah dirumuskan
Visi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2013-2018 yaitu “Jawa Barat Maju dan Sejahtera
Untuk Semua”.
Dalam rangka mencapai visi pembangunan Jawa Barat tersebut, maka misi pertama
yang telah dirumuskan adalah Membangun Masyarakat Yang Berkualitas dan Berdaya
Saing. Kebijakan strategis yang ditempuh dalam rangka mewujudkan misi pertama
tersebut antara lain : 1) Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa Barat
melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka; 2) Pelayanan kesehatan
bagi semua dan revitalisasi infrastruktur kesehatan; 3) Peningkatan kemandirian
masyarakat melalui pemenuhan dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan hak dasar
manusia; dan 4) Pengokohan ketahanan keluarga sebagai basis ketahanan sosial.
Berdasarkan kebijakan strategi Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Jawa
Barat melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka maka salah satu
program pembangunan pendidikan di Jawa Barat yang telah dirancang di antaranya
adalah : Peningkatan dan perluasan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan
tinggi yang disertai dengan program alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBD yang
lebih efektif, program peningkatan kesejahteraan guru dan didukung program pendidikan
gratis pada jenjang SD, SMP dan SMK/SMA/MA. Di samping itu harus diteruskan
paradigma penyelenggaran pembangunan pendidikan di Jawa Barat yang telah
dilaksanakan selama ini dengan dengan lebih melibatkan peran dan partisipasi masyarakat,
dan Daerah (Kabupaten/Kota).
Penyelenggaraan pembangunan pendidikan di tanah air diharapkan dapat menjawab
berbagai kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia pada saat ini dan ke depan.
Pendidikan diharapkan dapat menciptakan keunggulan dan daya saing bangsa
menghadapi globalisasi, serta dapat memenuhi tuntuan proses demokratisasi dan reformasi
penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik ke desentralisasi. Pada era desentralisasi
diharapkan pembangunan pendidikan semakin dapat mewujudkan penyelenggaraan
layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat di Daerah, sesuai asas-asas
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 2
penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian pembangunan pendidikan akan dapat
menjadi ”a good public policy” pada era Otonomi Daerah.
Dalam rangka penyelenggaraan satuan pendidikan, maka setiap satuan pendidikan di
Daerah, diharuskan memenuhi kebutuhan minimun terhadap 8 (delapan) komponen
standar nasional pendidikan sebagaimana diatur dalam PP No. 32 Tahun 2013, yang
mencakup : (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar
tenaga pendidikan dan kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar
pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendidikan. Karena itulah,
maka Provinsi Jawa Barat dalam rangka penyelenggaraan satuan pendidikan yang bermutu
maka secara bertahap diupayakan melakukan pemenuhan 8 standar pendidikan tersebut
pada semua jenjang satuan pendidikan.
Dalam hal pemenuhan Standar Pembiayaan dan dalam rangka Pencapaian Program
Pendidikan Menengah Universal (PMU), Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mulai tahun 2013 telah meluncurkan Program
Bantuan Operasional Sekolah Menengah di seluruh Indonesia. Program Bantuan
Operasional Sekolah (BPMU) ini adalah program utama dari perwujudan program PMU,
dengan maksud memberikan bantuan kepada sekolah/ madrasah untuk memenuhi biaya
operasional sekolah/madrasah dalam rangka memberikan layanan pendidikan yang
terjangkau dan bermutu.
Untuk mendukung program BOS Pusat pada sekolah menengah di atas, maka
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2014 menyelenggarakan pemberian
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dikmen dan pada Tahun 2015 menyelenggarakan
pemberian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) langsung kepada Sekolah-
sekolah, dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomo 20 tahun 2003,
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PP No.
48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, serta Peraturan Gubernur Jawa Barat
Nomor No. 63 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pergub Jabar No. 55 Tahun 2011
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bansos Yang
Bersumber Dari APBD. Secara khusus pemberian BPMU kepada jenjang SMK/SMA/MA,
dilakukan guna membantu sekolah-sekolah/madrasah dalam memenuhi biaya operasional
sekolah.
Dalam rangka membangun koordinasi dan sinergitas pelaksanaan Kegiatan
Pemberian BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Tahun 2015, baik dengan Pemerintah,
Pemerintah kabupaten/kota di seluruh Provinsi Jawa Barat, dan sekolah; dengan tetap
memperhatian prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah, dan tetap memperhatikan
azas-azas tertib admistrasi, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, kepatutan dan saling
percaya (mutual trust) maka Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat menyusun sebuah
“Pedoman Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) SMK/SMA/MA Provinsi
Jawa Barat Tahun 2015”.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat
Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 3
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1400);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4301);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); jo.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Paraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4493);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);
10. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
(SNP);
11. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);
14. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 4
17. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Peraturan Presiden No.
70 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.39
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun
2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Batuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.76 Tahun
2012, tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013.
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 2008 tentang Buku Teks
Pelajaran.
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya
Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
(SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SPLB),
dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)
23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan
dan Komite Sekolah.
24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian
Sekolah,
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 47);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 43);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 45);
29. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009
Nomor 181 Seri E);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 92 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun
2009 Nomor 164 Seri E);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota;
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 5
32. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 63 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Pergub
Jabar No. 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi
Belanja Hibah dan Belanja Bansos Yang Bersumber Dari APBD
33. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 910/Kep.1166-Pdb/2012 tentang Standar
Biaya Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014;
34. Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
C. Pengertian
1. Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) SMK/SMA/MA Provinsi Jawa
Barat adalah program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berupa pemberian dana
kepada SMK/SMA/MA sebagai pendamping BOS Pusat yang diberikan kepada
sekolah/madrasah Negeri maupun Swasta dimana besarnya dana bantuan yang diterima
sekolah/madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah/madrasah
dikalikan satuan biaya (unit cost) bantuan;
2. Dana BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat adalah bantuan dana untuk
membantu Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan
dalam membantu memenuhi biaya operasional sekolah;
3. Dana BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Jawa Barat merupakan dana bantuan yang
disalurkan kepada sekolah/madrasah sebagai satuan pendidikan dalam menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan
sesuai dengan kebutuhan dasar minimal melalui kegiatan penyediaan aksesibilitas dan
penguatan kelembagaan sekolah.
D. Tujuan
1. Tujuan Umum :
Tujuan umum BPMU SMK/SMA/MA Provinsi Di Jawa Barat adalah
mewujudkan layanan pendidikan SMK/SMA/MA di Jawa Barat yang bermutu,
terjangkau, dan terbuka bagi semua, dalam mewujudkan Pendidikan Menengah
Universal (PMU).
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus BPMU SMK/SMA/MA Provinsi di Jawa Barat adalah :
a. Membantu biaya operasional sekolah;
b. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK/SMA/MA;
c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMK/SMA/MA;
d. Mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa SMK/SMA/MA dengan cara
meringankan biaya sekolah;
e. Memberikan kesempatan bagi siswa SMK/SMA/MA untuk mendapatkan layanan
pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
f. Membantu pelaksanaan program pendidikan Karakter, Pendidikan Kebangsaan dan
Bela Negara, Pembinaan Kewirausahaan, Pembinaan penaggulangan HIV/Narkoba
dan Pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas di sekolah
menengah.
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 6
E. Sasaran Program dan Besar Bantuan
Sasaran program adalah SMK/SMA/MA Negeri dan Swasta di seluruh Provinsi Jawa
Barat. Besar bantuan per sekolah/madrasah diperhitungkan dari jumlah siswa, satuan biaya
adalah besaran satuan biaya per siswa per tahun. Prakiraan BPMU jenjang Dikmen untuk
Tahun 2015 sebagai berikut:
Program
Sekolah Siswa
Unit
Cost
Total Alokasi
(Rp)
BPMU SMK NEGERI 257 226.594 300.000 67.978.200.000
BPMU SMK SWASTA 2.101 640.839 500.000 320.419.500.000
BPMU SMA NEGERI 464 372.659 200.000 74.531.800.000
BPMU SMA SWASTA 853 157.670 400.000 63.068.000.000
BPMU MA NEGERI 77 52.659 200.000 10.532.000.000
BPMU MA SWASTA 948 125.922 400.000 50.368.800.000
Jumlah 4.700 1.576.343 586.898.300.000
Bantuan yang diterima sekolah/madrasah dihitung berdasarkan jumlah siswa per
i. Buku Pembantu Pajak (Format K6) dilampiri salinan SSP da Faktur Pajak
Bentuk laporan disesuaikan dengan Petunjuk Teknis Pelaporan Penggunaan dana
BPMU Provinsi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman ini. Laporan
dari sekolah/madrasah diverifikasi oleh Tim Pengelola BPMU Kabupaten/Kota.
3. Pelaporan oleh Tim Manajamen BPMU Kabupaten/Kota ke Tim Pengelola
BPMU provinsi.
Dokumen yang memuat laporan BPMU yang disampaikann oleh Tim Manajemen
BPMU di Kabupaten/Kota kepada Tim Pengelola BPMU Provinsi antara lain :
a. Pengantar Laporan Penggunaan BPMU (Format B4)
b. Rekapitulasi Penggunaan Dana BPMU SMK/SMA/MA (Format K9) (dengan soft
file format exel)
c. Rekapitulasi Kelebihan Penerimaan Dana BPMU (Format K10) (dengan soft file
format exel)
d. Rekapitulasi Sekolah/Madrasah yang menolak menerima BPMU Provinsi (Format
K11) (dengan soft file format exel), dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala
Sekolah, Komite dan Orang Tua Siswa, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kab/Kota untuk SMK/SMA dan Kepala Kemenag untuk MA.
e. Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis
kasus, skala kasus, kemampuan penanganan, dan status penyelesain.
f. Dokumen pelaporan dari sekolah/madrasah 1 (satu) rangkap yang sudah diverifikasi
oleh Tim Pengelola BPMU Kabupaten/Kota.
4. Pelaporan oleh Tim Manajamen BPMU Provinsi
Pada setiap akhir tahun, Tim Manajemen BPMU Provinsi harus melaporkan semua
kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program BPMU
Provinsi, sejauh mana pelaksanaan program berjalan sesuai dengan yang direncanakan,
apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum/tidak dikerjakan, hambatan apa raja yang
terjadi dan mengapa hal tersebut dapat terjadi, serta upaya apa yang telah dilakukan
untuk mengatasi hambatan tersebut, serta rekomendasi untuk perbaikan program di
masa yang akan datang, baik program yang sama maupun program lain yang sejenis.
Lampiran laporan oleh Tim Manajemen BPMU Provinsi adalah:
a. Nama sekolah penerima BPMU Provinsi dari tiap kabupaten/kota yang disertai
dengan jumlah siswa dan jumlah dana dari masing-masing sekolah.
b. Hasil Penyerapan Dana BPMU Provinsi
Berisikan tentang dana BPMU Provinsi yang disalurkan per kabupaten/kota
untuk setiap jenjang pendidikan, jenis sekolah, sttaus sekolah, serta berapa yang
sudah terserap. Tim Manajemen BPMU Provinsi menyusun laporan berdasarkan
data/informasi yang diperoleh dari Tim Manajemen BPMU Provinsi Tingkat
Kabupaten/Kota. Laporan ini mengacu pada Formulir K10.
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 29
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi
Laporan monitoring adalah laporan pelaksanaan kegiatan monitoring oleh Tim
Manajemen BPMU Provinsi. Laporan ini berisi tentang jumlah responden, waktu
pelaksanaan, hasil monitoring, analisis data, kesimpulan serta saran dan
rekomendasi. Laporan monitoring harus sudah selesai dibuat paling lambat 45 hari
setelah pelaksanaan monitoring.
d. Penanganan Pengaduan Masayarakat
Tim Manajemen BPMU Provinsi merekapitulasi hasil penanganan pengaduan
masyarakat dan perkembangannya baik yang telah dilakukan oleh Tim Manajemen
BPMU Provinsi maupun Tim Manajemen BPMU Provinsi Tingkat Kabupaten/Kota.
Laporan ini berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemajuan penanganan,
dan status penyelesaian.
e. Kegiatan Lainnya
Tim Manajemen BPMU Provinsi harus membuat laporan kegiatan yang
berkaitan dengan pelaksanaan program BPMU Provinsi, seperti: sosialisasi,
pelatihan, pengadaan barang/jasa, dan kegiatan lainnya.
B. PERPAJAKAN
Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana BPMU diatur sebagai berikut.
1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BPMU dalam rangka
membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang dibiayai
dari Pemerintahan Pusat dan atau Daerah yang dibayarkan bulanan diatur sebagai
berikut:
a. Penghasilan rutin setiap bulan untuk guru tidak tetap (GTT), Tenaga Kependidikan
Honorer, Pegawai Tidak Tetap (PTT), untuk jumlah sampai dengan Rp 2.025.000,-
(dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tidak terhutang PPh Pasal 21.
b. Untuk jumlah lebih dari itu, PPh Pasal 21 dihitung dengan menyetahunkan
penghasilan sebulan. Dengan perhitungan sebagai berikut.
1) Pengahasilan sebulan ........................................................................ XX
2) Penghasilan netto setahun (x 12) ........................................................ XX
3) Dikurangi PTKP*) .............................................................................. XX
4) Penghasilan Kena Pajak ...................................................................... XX
5) PPh Pasal 21 terutang setahun 5% (jumlah s.d. Rp 50 juta) dst ................ XX
6) PPh Pasal 21 sebulan (:12) ................................................................. XX
Besarnya Penghasilan Kena Pajak (PTKP), adalah:
a) Status sendiri Rp. 24,30 juta
b) Tambahan status kawin Rp. 2,025 juta
c) Tambahan tanggungan keluarga, maks 3 orang @ Rp. 2,025 juta
2. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor pada kegiatan penerimaan
siswa baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BPMU dan
kegiatan pembelajaran pada SMP Terbuka. Semua bendaharawan/penanggung jawab
dana BPMU baik pada sekolah negeri maupun sekolah bukan negeri:
a. Bagi guru/pegawai non PNS sebagai peserta kegiatan, harus dipotong PPh Pasal 21
dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh sebesar 5% dari jumlah bruto honor.
b. Bagi guru/pegawai PNS diatur sebagai berikut:
1) Golongan I dan II dengan tarif 0% (nol persen).
2) Golongan III dengan tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto.
3) Golongan IV dengan tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto.
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 30
BAB VIII
PENGAWASAN DAN SANKSI
A. Pengawasan
Pengawasan program BPMU meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional,
dan pengawasan masyarakat.
1. Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada
bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas
utama dalam program BPMU adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD
Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah.
2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut
atau permintaan instansi yang akan diaudit.
3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan
melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparasi pelaksanaan program BPMU oleh
unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah,
Kabupaten/Kota, Provinsi dam Pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam
pengelolaan BPMU, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau
lembaga berwenang lainnya.
A. Sanksi
Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau
sekolah dan/atau siswa akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi
kepada oknum yang melakukan pelanggaran, dapat diberikan dalam berbagai bentuk,
misalnya:
1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang
berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
2. Penerapan tuntunan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana BPMU Provinsi yang
terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau kas daerah
provinsi.
3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses
peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BPMU.
4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang
bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat pada tahun berikutnya kepada
kabupaten/kota/sekolah penerima, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan
secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau
golongan.
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 31
BAB IX
PENUTUP
Sekolah sebagai sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BPMU secara
profesional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BPMU yang
diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
Dari sisi keuangan, MBS menuntut pengelola sekolah/madrasah mampu melakukan
perencanaan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memper¬tanggungjawabkan pengelolaan
dana secara baik dan transparan. Pengelolaan dana yang baik tidak terlepas dari prinsip
ekonomis, efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam
pengelolaan dan pengendalian.
Penggunaan dana BPMU Provinsi hendaknya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik
dan benar serta transparan dan didukung oleh bukti-bukti yang sah.
Buku Pedoman BPMU Jenjang Dikmen Provinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat
dijadikan acuan khususnya dalam pengelolaan BPMU SMK/SMA/MA Provinsi baik pada
tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Sekolah, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi
manajemen dapat dijalankan dengan baik dan benar.
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 32
LAMPIRAN
FORMAT USULAN
PENERIMA BPMU
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 33
Format A1-a
KOP DINAS PENDIDIKAN
Nomor : Lampiran : 1 file FORMAT-A2 (isian data berbentuk soft file Microsoft Excel) 1 file FORMAT-A3 (lampiran nama Sekolah dan jumlah siswa calon
penerima bantuan BPMU berbentuk soft file Microsoft Excel) Hal : Usulan Penetapan Calon Penerima Bantuan BPMU Tahun 20... Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
U.p. Tim Pengelola BPMU SMA/MA/SMK Provinsi Jawa Barat Jl. Dr. Rajiman No. 6 Bandung 40171 di Bandung
Dengan hormat, kami sampaikan usulan SMK/SMA*) calon penerima BPMU beserta jumlah siswa yang telah kami tetapkan sesuai dengan keadaan data riil yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni :
No. Jenjang Jumlah
Sekolah Siswa (Org)
1. SMK Negeri
2. SMA Negeri
3. SMK Swasta
4. SMA Swasta
Jumlah
Rincian data sekolah sebagaimana terlampir pada FORMAT A2 dan FORMAT A3. Demikian surat ini disampaikan untuk diproses lebih lanjut sebagai dasar penetapan penerima dana bantuan BPMU Provinsi Jenjang Dikmen Tahun 20....
............................, ..... ............. 20... Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota
.......................................... NIP
Logo Dinas
Pendidikan
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 34
Format A1-b
KANTOR KEMENAG KAB/KOTA
Nomor : Lampiran : 1 file FORMAT-A2 (isian data berbentuk soft copy Microsoft Excel) 1 file FORMAT-A3 (lampiran nama Sekolah dan jumlah siswa calon
penerima bantuan BPMU berbentuk soft copy Excel) Hal : Usulan Penetapan Calon Penerima Bantuan BPMU Tahun 20... Kepada Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
U.p. Tim Pengelola BPMU SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Barat Jl. Dr. Rajiman No. 6 Bandung 40171 di Bandung
Dengan hormat, kami sampaikan usulan MA calon penerima BPMU beserta jumlah siswa yang telah kami tetapkan sesuai dengan keadaan data riil yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni :
No. Jenjang Jumlah
Sekolah Siswa (Org)
1. MA Negeri
2. MA Swasta
Jumlah
Rincian data sekolah sebagaimana terlampir pada FORMAT A2 dan FORMAT A3. Demikian surat ini disampaikan untuk diproses lebih lanjut sebagai dasar penetapan penerima dana bantuan BPMU Provinsi Jenjang Dikmen Tahun 20....
............................, ..... ............. 20... Kepala Kankemenag Kab./Kota
.......................................... NIP
Logo
Kemenag
Kabkota
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 35
FORMAT A2 : Lampiran Usulan Data BPMU SMK/SMA/MA
Kode Akses Dinas Pend.Kab/Kota isilah dengan kode akses Dinas Pendidikan Kab./Kota yang dikirim oleh Bid. Dikmenti
Nama Dinas Pend. Kab./Kota isilah nama Dinas Pendidikan Kab./Kota
Alamat Dinas Pend. Kab/kota isilah nama serta nomor jalan Dinas Pendidikan Kab,/Kota
No. Telepon Dinas Pend. Kab/kota isilah Nomor Telepon lengkap dengan kode wilayah Dinas Pendidikan Kab,/Kota
No. Fax Dinas Pend. Kab./Kota isilah Nomor Fax Dinas Pendidikan Kab./Kota
Alamat Email Dinas Pend. Kab/Kota isilah alamat email Dinas Pendidikan Kab,/Kota
Kode Pos isilah kode POS Dinas Pendidikan Kab./Kota
EOF BATAS AKHIR ISIAN, TAMBAHKAN BARIS SEBELUM BARIS INI, FILE INI TIDAK PERLU DI CETAK, KIRIM LEWAT EMAIL JIKA TELAH DIISI DATA LENGKAP DAN BENAR, KE ALAMAT BPMU [email protected]
BATAS AKHIR ISIAN ADALAH SESUAI DENGAN FORMAT 2A PER KAB KOTA DARI DATA POKOK , TAMBAHKAN BARIS SEBELUM BARIS INI, FILE INI TIDAK PERLU DI CETAK, KIRIM LEWAT EMAIL JIKA TELAH DIISI DATA LENGKAP
BAGI SEKOLAH YANG BELUM MEMPUNYAI ID DATA POKOK DAN NPSN AKAN DIPERTIMBANGKAN UNTUK MENDAPATKAN BPMU SETELAH MEMILIKI ID DATA POKOK DAN NPSN.
DATA SEKOLAH TAMBAHAN HARUS DISISIPKAN SETELAH DATA SEKOLAH YANG TELAH TERDATA PADA FORMAT A2 PER KABKOTA SESUAI DATA POKOK SEKOLAH, SEBELUM BARIS JUMLAH TOTAL SISWA PER KABKOTA.
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 36
LAMPIRAN
FORMAT USULAN
PENCAIRAN BPMU
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 37
Surat Permohonan Pencairan Belanja Hibah (Form. E.)
(Format KOP SEKOLAH/MADRASAH)
…………,……………………..20XX
Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencairan
Belanja dana BPMU
Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat
di
Bandung
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Program Bantuan
Pendidikan Menengah Universal Pada Jenjang Pendidikan Menengah, bersama ini
kami mengajukan permohonan pencairan belanja hibah BPMU berupa uang sebesar
Rp ................................ (.............................................................................................)
untuk penggunaan Tahun .... dari perhitungan .... siswa x Rp ........ dengan rincian
rencana penggunaan sebagaimana terlampir.
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami sampaikan persyaratan
pencairan belanja hibah sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan
terima kasih.
Hormat kami,
Pemohon,
(nama jelas pimpinan/ditanda
tangani/di cap)
Tembusan:
1. Yth. Kepala Biro Keuangan
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ....
Pedoman BPMU Provinsi Jawa Barat Thun 2015 38
Surat Pernyataan Tanggungjawab (Format K-7a)
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Yang bertanda tangan di bawah in:
Nama :
Jabatan : Kepala SMK/SMA/MA ............
Alamat :
Dengan ini menyatakan bahwa:
1. Belanja Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) akan digunakan dalam rangka
mendukung operasional sekolah sesuai dengan peruntukan yang tercantum pada Pedoman
BPMU Provinsi dan tidak untuk keperluan pribadi.
2. Rencana Penggunaan Belanja Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) adalah
sebagai berikut:
No. Waktu
Penerimaan
(Rp)
Rencana
Penggunaan
(Rp)
Saldo (Rp)
1. Bulan ......
2. Bulan ......
3. Bulan ......
4. Bulan ......
5. Bulan ......
6. Bulan ......
7. Bulan ......
8. Bulan ......
9. Bulan ......
10. Bulan ......
11. Bulan ......
12. Bulan ......
Jumlah (Rp)
3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,