P ERTEMUAN membahas se- jumlah agenda penting. Salah satunya permasalahan keta- tanegaraan terutama soal penegakan hukum dalam rangka menjamin integrasi nasional. Mereka sepakat untuk melakukan berbagai upaya guna memperkuat integrasi na- sional. Selain itu, juga membahas me- ngenai permasalahan banyaknya tin- dakan anarkis yang akhir-akhir ini ter- jadi di beberapa wilayah di Tanah Air. Menurut Ketua MK Mahfud MD, tindakan anarkis sudah mencapai level yang sangat merisaukan. Meskipun ge- jalanya masih kecil, akan tetapi tidak boleh dibiarkan karena dapat meng- ganggu keutuhan bangsa. Kegelisahan ini juga dirasakan para penyelenggara negara. Oleh karena itu, dalam perte- muan rutin antarpimpinan lembaga negara di penghujung Mei nanti, isu ini akan menjadi fokus perhatian. “Dalam pertemuan itu kita berbicara dari sudut pandang masing-masing insti- tusi,” katanya. Sepakat Untuk Memperkuat Integrasi Nasional Selain itu, juga akan dibahas me- ngenai kewenangan antarlembaga negara. Para pimpinan lembaga nega- ra sepakat bahwa antara lembaga satu dengan yang lainnya tidak boleh saling mencampuri. “MPR tidak akan ikut campur uru- san DPR atau Presiden. MK tidak akan ikut campur ke MA atau DPD. Begitu juga yang lain,” jelasnya. Mahfud menambahkan perte- muan antarpimpinan lembaga nega- ra, lebih banyak bicara pada tataran umum menyangkut sistem ketatane- garaan. Tujuannya, agar masing-ma- sing lembaga negara saling bersinergi dari posisinya masing -masing. “Antarlembaga negara tak boleh mencampuri kasus kongkrit. Kita akan bicara masalah yang lebih umum, kita akan bicara masalah ketatanegaraan,” tegasnya. Pertemuan antarpimpinan lem- baga negara rutin diadakan setiap 3 bulan sekali. Untuk pertemuan Mei mendatang bertempat di Gedung Mahkamah Konstitusi. Presiden SBY juga rencananya akan hadir. Sebelumnya, pertemuan para pimpinan lembaga tinggi negara telah digelar di Gedung BPK, Gedung MPR, Istana Negara, dan Istana Bogor. bw Para pimpinan lembaga negara menggelar silaturohim di ruang pimpinan MPR di Gedung Nusantara III DPR pada 11 April 2011. Rapat yang berlangsung selama 1 jam ini dihadiri oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Mahfud Md, Ketua MK foto: istimewa 14 Warta BPK APRIL 2011 AGENDA AGENDA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERTEMUAN membahas se-
jumlah agenda penting. Salah
satunya permasalahan keta-
tanegaraan terutama soal
penegakan hukum dalam rangka
menjamin integrasi nasional. Mereka
sepakat untuk melakukan berbagai
upaya guna memperkuat integrasi na-
sional. Selain itu, juga membahas me-
ngenai permasalahan banyaknya tin-
dakan anarkis yang akhir-akhir ini ter-
jadi di beberapa wilayah di Tanah Air.
Menurut Ketua MK Mahfud MD,
tindakan anarkis sudah mencapai level
yang sangat merisaukan. Meskipun ge-
jalanya masih kecil, akan tetapi tidak
boleh dibiarkan karena dapat meng-
ganggu keutuhan bangsa. Kegelisahan
ini juga dirasakan para penyelenggara
negara. Oleh karena itu, dalam perte-
muan rutin antarpimpinan lembaga
negara di penghujung Mei nanti, isu ini
akan menjadi fokus perhatian. “Dalam
pertemuan itu kita berbicara dari
sudut pandang masing-masing insti-
tusi,” katanya.
Sepakat Untuk Memperkuat Integrasi Nasional
Selain itu, juga akan dibahas me-
ngenai kewenangan antarlembaga
negara. Para pimpinan lembaga nega-
ra sepakat bahwa antara lembaga satu
dengan yang lainnya tidak boleh saling
mencampuri.
“MPR tidak akan ikut campur uru-
san DPR atau Presiden. MK tidak akan
ikut campur ke MA atau DPD. Begitu
juga yang lain,” jelasnya.
Mahfud menambahkan perte-
muan antarpimpinan lembaga nega-
ra, lebih banyak bicara pada tataran
umum menyangkut sistem ketatane-
garaan. Tujuannya, agar masing-ma-
sing lembaga negara saling bersinergi
dari posisinya masing -masing.
“Antarlembaga negara tak boleh
mencampuri kasus kongkrit. Kita akan
bicara masalah yang lebih umum, kita
akan bicara masalah ketatanegaraan,”
tegasnya.
Pertemuan antarpimpinan lem-
baga negara rutin diadakan setiap 3
bulan sekali. Untuk pertemuan Mei
mendatang bertempat di Gedung
Mahkamah Konstitusi. Presiden SBY
juga rencananya akan hadir.
Sebelumnya, pertemuan para
pimpinan lembaga tinggi negara telah
digelar di Gedung BPK, Gedung MPR,
Istana Negara, dan Istana Bogor. bw
Para pimpinan lembaga negara menggelar silaturohim di ruang pimpinan MPR di Gedung Nusantara III DPR pada 11 April 2011. Rapat yang berlangsung selama 1 jam ini dihadiri oleh Ketua BPK Hadi Poernomo, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa, Ketua Komisi Yudisial Eman Suparman, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
Mahfud Md, Ketua MK
foto
: ist
imew
a
14 Warta BPKAPRIL 2011
AGENDAAGENDA
14 - 19 agenda.indd 14 5/23/2011 10:17:39 PM
DALAM pertemuan itu ha-
dir pula Anggota III BPK
Hasan Bisri, Kepala Ditama
Revbang BPK Daeng M. Na-
zier, Inspektur Utama BPK Mahendro
Sumardjo, Auditor Utama Keuangan
Negara II Syafri Adnan Baharudin, Au-
ditor Utama Keuangan Negara VII Ilya
Avianti, dan beberapa pejabat eselon
I dan II BPK. Juga hadir tim pemeriksa
Laporan Keuangan Bank Indonesia.
Sementara dari BI, selain Ardha-
yadi, hadir beberapa pimpinan bank
sentral lainnya yaitu Deputi Guber-
nur Budi Mulya, Hartadi A. Sarwono,
dan Muliaman D. Hadad. Gubernur BI
Darmin Nasution yang sedianya me-
mimpin penerimaan LHP LK, tak bisa
hadir karena satu dan lain hal. Dua
deputi BI lain, Budi Rochadi dan Halim
Alamsyah, juga tak bisa hadir karena
harus menerima tamu dari luar negeri.
��������������� �������� �����-
chman Ruki menyatakan bahwa ter-
dapat beberapa temuan dalam hasil
pemeriksaan BPK atas laporan keua-
ngan BI. Secara umum, hasil peme-
riksaan BPK atas kepatuhan terhadap
laporan dan perundang-undangan
yang berlaku dan sistem pengendalian
intern, menunjukkan terdapat dela-
pan temuan pemeriksaan BPK terkait
kepatuhan. Dan lima temuan terkait
sistem pengendalian intern BI.
Menurut dia, berbagai temuan dari
hasil pemeriksaan BPK itu anggap saja
bagaimana pihak luar memandang BI.
Hal yang sama juga dengan BPK yang
diperiksa oleh pihak luar.
“Kita mungkin menganggap kita ini
sudah benar semua. Namun, ketika pi-
hak luar melihat, ternyata ada yang ti-
dak pas. Kami pun begitu. Oleh karena
Laporan keuangan BI mendapat opini WTP
BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Tahunan (LHP LK) Bank Indonesia untuk 2010. Laporan diserahkan oleh
Anggota II BPK Taufiequrachman Ruki kepada Deputi Gubernur
Bank Indonesia (BI) Ardhayadi. Pertemuan berlangsung pada Rabu
(27/4) bertempat di Gedung Umar Wirahadikusuma Kantor Pusat BPK.
itu, agak sedikit mekanisme defensif
ketika Kantor Akuntan Publik yang
mengaudit kami ya debat juga. Namun,
kita harus menerima itu. Ya, kita juga
di-peer review oleh pihak ARK (Alge-mere Rekenkamer) Belanda. Di samp-
ing itu kita juga mengadakan kegiatan
setiap tahun yang bernama BPK Men-
dengar. Kita ingin mendengar apa kata
BI tentang BPK. Dan, di situ tidak ada
perdebatan. Bahwa di situ ngomong
apa pun, kita terima. Ini salah satu upa-
ya untuk improving kita punya kinerja,”
paparnya.
Oleh karena itu, Ruki berharap BI
dapat menyusun langkah konkrit untuk
menindaklanjuti dan menyelesaikan
temuan-temuan BPK pada 2010 dan
tahun sebelumnya yang belum selesai
ditindaklanjuti. Terkadang, tegasnya,
follow up yang dilakukan auditee tidak
pernah diterima BPK. Padahal, BPK
sangat concern terhadap tindak lanjut
atas temuan BPK.
Dia menyampaikan rasa prihatin-
nya atas masalah-masalah yang me-
nimpa BI belakangan ini. Mulai dari
Bank Century, Malinda Dee di Citibank,
pembobolan Bank Mega, pimpinan ser-
ta mantan pimpinan BI yang tersangkut
masalah pidana, dan masalah perban-
kan lainnya. Dia berharap BI dapat me-
nyelesaikan masalahnya.
Deputi Gubernur Ardhayadi mera-
sa bersyukur karena hasil pemerik-
saan BPK terhadap laporan keuangan
mendapat opini WTP, walau ada bebe-
rapa catatan, terutama yang terkait
dengan compliance. Dia mengaku se-
lama pemeriksaan BPK berlangsung,
Dewan Gubernur BI mengikuti peme-
riksaan secara seksama.
“Bahkan, dua-tiga hari terakhir,
atau sebelum berakhir, secara serius
kita merespons, beberapa hal sangat
penting pengaruhnya terhadap laporan
keuangan kita,” ucap Ardhayadi.
Menurut dia, BPK selalu memberi-
kan dukungan yang positif. Sehingga
beberapa hal dalam proses pemerik-
saan bisa didiskusikan dengan baik.
Hal ini membantu pihaknya dalam
mewujudkan good governance di bank
sentral.
Terkait dengan standar akuntansi
BI yang berpengaruh pada laporan
keuangan, Ardhayadi mengaku bahwa
standar di BI agak khusus. Artinya, ber-
beda dengan lembaga lainnya. Dia ber-
sama anggota dewan gubernur lainnya
tengah menyusun tim untuk memper-
barui hal-hal yang terkait dengan lapo-
ran keuangan BI. and
Ardhayadi menerima LHP dari Taufiqurachman Ruki
foto
: ria
nto
15Warta BPK APRIL 2011
14 - 19 agenda.indd 15 5/23/2011 10:17:42 PM
SEJUMLAH menteri juga ikut
hadir seperti Menko Polhu-
kam Djoko Suyanto, Menko
Perekonomian Hatta Rajasa,
Menko Kesejahteraan Rakyat Agung
Laksono, Menteri Perencanaan Pem-
bangunan Nasional/Kepala Bappenas
Armida S Alisjahbana, dan Menteri
Presiden Berjanji Tindaklanjuti Temuan BPK
Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Agenda utama pertemuan itu
untuk menyampaikan hasil peme-
riksaan keuangan negara semester
II/2010 . Dalam pertemuan terse-
but, Presiden melakukan tukar piki-
ran dengan Ketua BPK mengenai
�������� ������ ���������� �� �� �
dan optimalisasi anggaran. Selain itu
, dibahas mengenai perlunya penga-
wasan penggunaan anggaran negara
dan peningkatan kinerja.
Seusai pertemuan, Presiden di-
dampingi Wakil Presiden dan Ketua
BPK menggelar jumpa pers. Dalam
keterangan persnya, Presiden ber-
janji akan menindaklanjuti apa yang
telah diperiksa oleh BPK. Bila temuan
itu merupakan penyimpangan hukum
yang mengakibatkan terjadinya keru-
gian negara, akan diproses secara hu-
kum. Untuk pelanggaran yang lebih
bersifat administrasi, penyelesaian-
nya juga administrasi.
Selain itu, Presiden juga berjanji
akan menindaklanjuti rekomenda-
si-rekomendasi untuk meningkat-
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres
Boediono, menerima Ketua BPK Hadi Poernomo di Kantor
Presiden, pada 11 April 2011. Ketua BPK didampingi oleh
semua anggota BPK yaitu Anggota I Moermahadi Soerja
Djanegara, Anggota II Taufiequrachman Ruki, Anggota
III Hasan Bisri, Anggota IV merangkap Plt. Anggota VII Ali
Masykur Musa, Anggota V Sapto Amal Damandari, dan
Anggota VI Rizal Djalil, serta Sekretaris Jenderal BPK Hendar
Ristriawan.
foto
: ria
nto
Presiden SBY di dampingi Wapres dan Ketua BPK memberikan keterangan pers di kantor presiden.
16 Warta BPKAPRIL 2011
AGENDAAGENDA
14 - 19 agenda.indd 16 5/23/2011 10:17:44 PM
kan kinerja dan akuntabilitas jajaran
pemerintahan di dalam pengelolaan
keuangan negara. “Setelah saya terima
laporan ini, ada proses dalam peme-
rintahan untuk menindaklanjuti hasil
pemeriksaan,” kata Presiden.
Menyinggung mengenai hasil
temuan BPK terhadap permasala-
han tenaga kerja Indonesia (TKI) dan
pelaksanaan ibadah haji, Presiden
berterima kasih terhadap temuan
tersebut. Sebab, lanjutnya, dua per-
masalahan itu memang merupakan
agenda utama pemerintah untuk me-
ningkatkan pengelolaan yang lebih
baik. Presiden akan membentuk tim
terpadu untuk melaksanakan investi-
gasi terhadap agen-agen pengiriman
tenaga kerja di dalam negeri maupun
di luar negeri.
Sementara terhadap negara pe-
nerima TKI yang tidak peduli atas
perlindungan dan pemberian hak pe-
kerja, pemerintah akan melakukan
moratorium sampai semuanya siap
untuk menerima mereka. Sebab, lan-
jut Presiden, ada beberapa negara
dinilai cukup baik menerima TKI dan
ada yang tidak baik. Untuk itu, peme-
rintah juga akan memberikan angga-
ran bagi perwakilan negara Indonesia
yang harus mengurusi permasalahan
TKI. “Ini akan menjadi agenda yang
penting bagi pemerintah karena klop
dengan apa yang dilihat oleh BPK dan
apa yang menjadi hasil evaluasi dari
pemerintah sendiri,” kata Presiden.
Sebetulnya, lanjut Presiden, jika
upaya percepatan dan perluasan pem-
bangunan ekonomi, termasuk infra-
struktur, implementasi dari Kredit
Usaha Rakyat (KUR), itu makin besar,
TKI mempunyai pilihan apakah akan
bekerja di dalam atau luar negeri. Bila
ternyata bekerja di luar negeri kon-
disinya masih seperti itu, Presiden
menyarankan agar bekerja di dalam
negeri dengan menciptakan lapangan
kerja yang lebih luas.
Dalam pertemuan itu juga dibi-
carakan upaya untuk optimalisasi
pendapatan dan peningkatan peneri-
maan negara. Dengan adanya fokus
BPK untuk melakukan pengawasan
kepada BUMN maupun BUMD, ter-
masuk perbankan, diharapkan terjadi
optimalisasi penerimaan negara yang
benar.
Batu bara dan infrastrukturSementara menyangkut temuan
BPK di bidang batu bara, pemerintah
juga melihat dan telah dibahas dalam
beberapa sesi tentang usaha batu bara
yang tentunya di samping harus me-
menuhi standar lingkungan, dijalan-
kan dengan best practices, itu juga ha-
rus memberikan manfaat yang besar
kepada negara dan rakyat.
Oleh karena itu, temuan BPK
ataupun hasil pemeriksaan BPK akan
disatu kan untuk menetapkan policy. “Yang penting usaha batu bara itu be-
tul-betul memenuhi aturan lingkungan
dan kaidah usaha yang benar. Negara
juga mendapatkan penerimaan yang
patut dari usaha yang sedang booming
sekarang ini,” kata presiden.
Dalam hal temuan mengenai pem-
bangunan infrastruktur, terutama dari
sisi keuangan dan penggunaan angga-
ran, pemerintah akan mengoptimal-
kan dana yang disalurkan ke lembaga-
lembaga, kementerian, daerah dalam
rangka pembangunan infrastruktur.
Presiden juga berjanji akan membe-
rantas mark up pengadaan, baik be-
lanja modal maupun barang. Pasalnya,
infrastruktur itu sangat penting dan
anggaran akan makin besar. Presiden
akan meningkatkan akuntabilitas dari
pengguna anggaran , baik pemba-
ngunan infrastruktur di tingkat pusat
maupun di daerah.
Pemerintah juga akan mengop-
timalkan penggunaan dana otonomi
khusus di Papua dan Papua Barat.
Ada rasio yang tepat antara yang di-
gunakan di provinsi dan kabupaten
ataupun kota, dengan administrasi
yang tertib dan akuntabel. “Semua itu
menjadi semangat kita, saya berharap
juga menjadi semangat pemerintah,
baik di Provinsi Papua Barat maupun
Papua untuk bersama-sama memas-
tikan akuntabilitas tentang dana yang
digunakan.”
Presiden juga mengharapkan agar
persyaratan proses tender seperti ha-
rus ada bank cleareance, tax cleareance dipenuhi. Dengan begitu, dalam imple-
mentasi yang dilakukan tidak ada ma-
salah yang mengganggu. Intinya, lanjut
Presiden, pertemuan de ngan ketua
BPK ini mendiskusikan dan menyatu-
kan agenda dan kepentingan peme-
rintah untuk meningkatkan kiner ja,
melakukan koreksi, memperbaiki
kekurangan, dan kelemahan. bw
foto
: ria
nto
Ketua BPK bersama sejumlah anggota BPK saat menyerahkan IHPS di kantor presiden
17Warta BPK APRIL 2011
14 - 19 agenda.indd 17 5/23/2011 10:17:49 PM
KESEPAKATAN ini melalui
penandatanganan dua nota
kesepahaman. Pertama,
kesepakatan dengan DPRP
dan DPRD tingkat II tentang tatacara
penyerahan Laporan Hasil Peme-
riksaan (LHP) BPK tentang Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
ke DPRP dan DPRD. Kedua, kesepa-
katan dengan Pemerintah Provinsi
Papua dan Pemerintah Kota dan Ka-
bupaten tentang pengembangan dan
pengelolaan sistem informasi untuk
akses data dalam rangka pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara.
Pada acara itu, dari pihak BPK ha-
dir Ketua BPK Hadi Poernomo, Ang-
gota I BPK Moermahadi Soerja Djane-
gara, Sekjen BPK Hendar Ristriawan,
Auditor Utama Keuangan Nega ra VI
Abdul Latief, Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Papua Haedar, serta pejabat
eselon II dan III di lingku ngan BPK
Pusat dan BPK Perwakilan Provinsi
Papua.
Adapun, dari pihak stakeholder
setempat hadir Gubernur Papua Bar-
nabas Suebu, Ketua DPRP John Ibo,
Walikota dan Bupati se-Provinsi Pa-
pua, Ketua dan perwakilan dari DPRD
se-Provinsi Papua, serta unsur mus-
BPK Sinergi Berlanjut Sampai ke Papua Bertempat di Aula Sasana Karya Kantor Provinsi Papua, Jayapura, pada Kamis (14/4), BPK mengikat kesepakatan dengan stakeholder setempat yang merupakan auditee sekaligus mitra kerja BPK. Mereka adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Provinsi Papua, DPRD Tingkat II Provinsi Papua, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kota dan
Kabupaten Provinsi Papua.
pida Papua lainnya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi
Papua Haedar mengatakan nota ke-
sepahaman yang ditandatangani ini
merupakan tindak lanjut dari pemba-
hasan antara pihaknya dan DPRP dan
DPRD se-Provinsi Papua pada tanggal
15 Agustus 2010.
Nota kesepahaman yang pertama
terkait dengan tata cara penyera-
han LHP kepada DPRP dan DPRD se-
Provinsi Papua ini akan menjadi lan-
dasan penyerahan LHP BPK dan peng-
aturan mekanisme hubungan kerja
antara BPK dengan DPRP serta DPRD
di Papua.
Adapun nota kesepahaman yang
terkait dengan pengembangan dan
pengelolaan sistem informasi untuk
akses data ini, merupakan suatu upaya
dari BPK untuk mewujudkan BPK Si-
nergi melalui pengembangan teknolo-
gi informasi dalam pelaksanaan tugas
pemeriksaan atau e-audit. Nota kese-
pahaman ini pada dasarnya memuat
kesepahaman mengenai pengemba-
ngan sistem informasi agar BPK dapat
mengakses data pengelolaan keua-
warta
bpk-
riant
o
Ketua BPK RI Hadi Poernomo didampingi Anggota I BPK Moermahadi Soerja Djanegara dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Haedar bersama Gubernur Papua Barnabas Suebu, Ketua DPRP Provinsi Papua Jhon Ibo dan unsur pimpinan DPRD Papua.
18 Warta BPKAPRIL 2011
AGENDAAGENDA
14 - 19 agenda.indd 18 5/23/2011 10:17:51 PM
ngan negara pada entitas yang diperik-
sa yang dalam hal ini adalah pemerin-
tah provinsi dan pemerintah kota dan
kabupaten se-Provinsi Papua, secara
online dari kantor BPK.
Haedar berharap pemerintah
daerah Papua, melalui kesepakatan
ini, bisa memanfaatkan teknologi in-
formasi serta mempersiapkan segala
sesuatunya untuk mendukung e-audit.
Dengan begitu, diharapkan kinerja
pemerintah daerah dapat meningkat
sesuai dengan harapan masyarakat.
Sambut GembiraKetua DPRP Papua John Ibo me-
nyambut gembira dengan ditandata-
nganinya nota kesepahaman tentang
tatacara penyerahan LHP LKPD antara
pihaknya dan DPRD se-Provinsi Pa-
pua. Dia berharap dengan adanya nota
kesepahaman ini menjadi awal untuk
menciptakan pengelolaan keuangan
negara yang bersih dan berwibawa. Se-
bab, pada dasarnya hal ini merupakan
salah satu bentuk pengelolaan manaje-
men dalam sebuah organisasi.
Lebih lanjut dikatakannya, sum-
ber-sumber pendapatan daerah yang
terakumulasi dalam APBD, yang juga
melalui pembahasan antara pihaknya
dan pemerintah daerah perlu diawasi
dan diarahkan. Hal ini bertujuan agar
tidak ada penyimpangan dari tujuan
yang telah ditetapkan bersama.
Melalui kesepakatan bersama de-
ngan DPRP dan DPRD se-Papua ten-
tang tata cara penyerahan LHP LKPD
akan sangat bermanfaat. Dimana,
setiap temuan BPK yang berindikasi
penyimpangan segera ditindaklanjuti
sesuai dengan mekanisme dan prose-
dur yang diatur undang-undang dan
peraturan pemerintah.
“DPRP maupun DPRD diharapkan
dapat berperan positif sesuai de ngan
tugas dan fungsinya, yang telah dia-
manatkan undang-undang, untuk ber-
sama-sama dengan pemerintah daerah
mengelola dan memanfaatkan sumber
pembiayaan yang dialokasikan untuk
tujuan yang positif agar kesejahteraan
masyarakat segera terwujud,” ucap
John Ibo.
Dia berharap melalui kerja sama ini,
BPK dapat memprakarsai peningkatan
kapasitas lembaga DPRP dan DPRD
Papua. Terutama untuk lebih mendala-
mi masalah perencanaan, penggunaan,
maupun laporan pertanggungjawaban
pengelolaan keua ngan negara.
Di samping itu, mengenai kerja
sama BPK dengan pemerintah daerah
di Papua tentang pengembangan dan
pengelolaan sistem informasi untuk
akses data dalam rangka pemerik-
saan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara dapat membawa
perspektif baru dalam suasana keter-
bukaan.
“Semoga melalui peristiwa yang
monumental ini akan terwujud suatu
kerja sama yang simbiosis mutualisme
dari semua pemangku kepentingan di
Provinsi Papua demi terwujudnya Pap-
ua baru, Papua yang maju dan mandiri,
yang kita harapkan bersama,” ucap
John Ibo lagi.
Gubernur Papua Barnabas Suebu
juga menyambut baik dengan ditan-
datanganinya nota kesepahaman an-
tara pihaknya dan pemerintah daerah
tingkat II di Provinsi Papua dengan
BPK. Dengan nota kesepahaman ini
diharapkan audit yang dilakukan pada
masa mendatang bisa lebih cepat, le bih
�� ������� ���������������� ����
Sistem informasi ini juga, lanjutnya,
merupakan bagian yang tidak terpisah-
kan dari mekanisme peri ngatan dini.
Mekanisme ini sendiri telah dikem-
bangkan pemerintah provinsi Papua
melalui Sistem Pengendalian Internal
(SPI). Dengan adanya sistem informasi
���������� �������� ������ ������ �
penyimpangan dapat dicegah secara
dini. Dan, setiap aparatur pemerintah
daerah yang terlibat di dalamnya dapat
diingatkan untuk tidak melakukan
pelanggaran.
“Secara khusus kita semua ber-
harap, bahwa pengelolaan sistem in-
formasi ini akan memungkinkan se-
luruh jajaran pemerintah di Provinsi
Papua dapat mencapai target untuk
memperoleh opini WTP dari BPK
dalam waktu-waktu yang akan datang,”
ucap Barnabas Suebu.
Ketua BPK Hadi Poernomo
menjelaskan penandatanganan nota
kesepahaman ini merupakan langkah
BPK untuk membangun sebuah sistem
monitoring yang kuat dan lengkap. Ini
tak lain sebagai perwujudan dari apa
yang diamanatkan UU terhadap tugas
dan fungsi BPK.
“Langkah-langkah BPK ini meru-
pakan kebijakan BPK yang disebut
sebagai BPK Sinergi. Dengan langkah
itu diharapkan pengelolaan keuangan
negara dapat dimanfaatkan sebesar-
besarnya untuk kesejahteraan ma-
syarakat Papua.” and
warta
bpk-
riant
o
Ketua BPK RI Hadi Poernomo didampingi Anggota I BPK Moermahadi Djanegara dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Haedar bersama Gubernur Papua Barnabas Suebu, dan para Kepala Daerah se-Provinsi Papua
Permasalahan haji memang cukup kompleks dan bukan perkara mudah. Calon jamaah haji yang berjumlah 200.000 lebih harus diurus mulai se-belum keberangkatan, selama di Arab Saudi, sampai balik ke Tanah Air. Kekurangan dalam pelayanan tentu masih dirasakan. Namun, dengan sistem yang tepat tentu permasalahan bisa diminimalisir. Untuk mendala-mi masalah ini, berikut wawancara dengan Anggota V BPK Sapto Amal Daman dari di ruang kerjanya belum lama ini.
Apa latar belakang pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan haji?
BPK itu mempunyai kewajiban ber-
dasarkan UU, yaitu melakukan peme-
riksaan keuangan, pemeriksaan kiner-
ja, dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu. Kalau kementerian agamanya
itu sendiri, laporan keuangannya rutin.
Kita gabung dengan laporan keuangan
pemerintah pusat yang disebut Lapo-
ran Keuangan Kementerian dan Lem-
baga (LKKL).
Kalau untuk laporan keuangan ke-
menterian agama, terakhir mendapat
opini WDP (Wajar Dengan Pengecua-
lian). Dari disclaimer, disclaimer, dis-claimer, kemudian WDP. Kenapa begi-
tu? Karena memang sudah ada perbai-
kan. Kenapa mereka sudah melakukan
perbaikan? Karena hasil pemeriksaan
kita. BPK ada beberapa rekomendasi,
saran, dan temuan. Secara bertahap
mereka perbaiki.
Khusus untuk ibadah haji, itu ada
UU tersendiri yaitu tentang Penyeleng-
garaan Ibadah Haji yang juga meng-
amanatkan untuk diperiksa oleh BPK,
termasuk laporan keuangan, laporan
kinerja, dan yang lainnya.
Nah, laporan keuangan tahun ke-
marin kita periksa, opininya masih
disclaimer. Secara umum ada masalah
aset, kas, dana, piutang, dan sebagai-
nya. Yang tahun sekarang, baru dalam
proses. Rekan-rekan ada di lapangan
untuk melakukan pemeriksaan keua-
ngan 1431 H/2010. Menurut UU, se-
lesai dalam 3 bulan kemudian diserah-
kan kepada Presiden dan DPR. Salah
satunya nanti adalah penentuan biaya
penyelenggaraan ibadah haji.
Jadi, kita punya waktu memeriksa
selama 2 bulan. Kita targetkan selesai
kira-kira sekitar pertengahan sampai
akhir Mei. Nah, ini berbarengan de-
ngan pemeriksaan kinerja. Jadi, ada
dua tim yang kita buat, kemarin yang
saya tanda tangani, sekitar 61 peme-
riksa yang melakukan tugas itu.
Target kita, yang pemeriksaan ki-
nerja bisa lebih cepat, karena data
sudah ada pada waktu melakukan
pemeriksaan pendahuluan.
BPK akan mendukung kalau me-
mang pemerintah akan menyeleng-
garakan haji dengan baik, transparan,
dan akuntabel. Dukungannya dengan
cara melakukan pemeriksaan dan
memberikan rekomendasi, saran, bah-
wa ada temuan mau kita apakan. Be-
gitu juga DPR. DPR itu sangat percaya
kepada kita. Intinya itu.
Pihak Kementerian Agama akan membentuk Kantor Misi Haji Indo-nesia menggantikan Kantor Teknis Urusan Haji dan membentuk Komi-
si Pengawas Haji Indonesia, tangga-pan Anda?
Jadi begini, pada hasil pemeriksaan
kita yang dulu, memang penyeleng-
garaan haji pada level birokrasi di Je-
ddah, Mekkah, dan Madinah itu paling
tinggi dulu masih eselon IV. Rekomen-
dasi kita minimal eselon II, supaya bisa
mengimbangi. Untuk Komisi Penye-
lenggaraan Haji, itu memang amanat
UU yang harus dibentuk, dan itu baru
kemarin diproses Kementerian Agama.
Namun, kalau Kantor Komisi Haji me-
mang itu benar, salah satu rekomen-
dasi kita. Dan, menurut pengamatan
rekan-rekan yang sudah berapa kali
memeriksa, memang lebih bagus.
Bagaimana Anda melihat kon-disi penyelenggaraan haji di sana?
Kalau kita melihat lokasi di sana,
terutama di Armina, lokasi untuk orang
Indonesia, ya segitu-gitu saja. Nggak
tambah-tambah. Sementara kuota kita
tambah terus. Bisa dibayangkan, fasili-
tasnya tetap, kemudian jumlah haji
bertambah, pasti masalah semakin
banyak. Oleh pihak pengelola haji su-
dah diusahakan, akan tetapi tetap ada
kekurangan.
Jumlah haji yang mencapai 221.000
orang datang ke sana dengan ikh-
las menjalankan perintah Allah SWT.
Kalau ada kesulitan, mereka tenang-
tenang saja, karena niatnya ibadah
haji. Hanya saja, kemarin itu ada demo
mengenai uang selisih pemondokan.
Itu yang salah satu harus diselesaikan.
Untuk pemeriksaan kinerja, prosedur dan mekanismenya seper-ti apa?
Pada prinsipnya, pasti, performance indicator kita sepakati dengan kemen-
Apa yang masih kurang dalam penyelenggaraan haji sampai saat ini?
Masih banyak. Kekurangan ini
tentunya menjadi bahan bagi kita.
Misalnya, kita ingin para jemaah haji
ini terlayani dari segi transportasi,
lancar, aman, nyaman. Harus dijamin
betul. Namun, Anda tahu ini berkaitan
dengan berbagai pihak. Kita sudah
minta, misalnya kepada pihak airlines
supaya betul-betul diperhatikan, mi-
salnya usia pesawat. Sebab, ini sangat
mempengaruhi. Kalau pesawatnya
tua dan rata-rata sering rusak. Supa-
ya ini tidak terjadi, bagaimana? Kita
����� � � �� � � �� ����� "�����
usia pesawat itu dimudakan. Ya, back up-nya juga harus selalu siap 24 jam.
Namun, yang namanya delay, kita
tidak bisa menduga. Wong itu mesin
“Dibilang Tidak Ada Persoalan kok Kelihatannya Mustahil”
Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama merasa sudah memenuhi tolok ukur keberhasilan operasional penyelanggaraan haji. Buktinya, mereka �������������� � �����dalam hal sistem manajemen mutu terkait dengan pelayanan pelayanan haji. Kalaupun ada kekurangan, tentu saja ada. Mengingat banyaknya jumlah jemaah haji ������� ����������� ����� �
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelayanan penyelenggaraan haji, sekaligus sorotan berbagai kalangan mengenai potensi korupsi dan kenaikan biaya pelaksanaan ibadah haji, Warta BPK mewawancarai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Slamet Riyanto. Berikut hasil wawancaranya.
kok. Pesawat baru juga kalau mesin-
nya ada trouble, tidak mungkin kita
berani menerbangkan. Risikonya be-
sar. Terbang 9 jam kalau di tengah
perjalanan terjadi masalah, apa yang
akan terjadi?
Soal penyediaan makanan, kita
sudah mencoba ya. Dalam jumlah
jemaah haji yang besar, sekarang ini
bagaimana mereka (jemaah haji) ti-
dak terganggu bahwa penyedia dan
pasokan makanan bisa tepat waktu.
Ada kekurangan dan kelebihan-
nya, dengan sistem prasmanan, yang
sekarang kita berlakukan di Armina,
itu orang antri. Bagaimana caranya?
Mau boks (nasi kotak) saja. Boks itu
juga kadang-kadang kita tidak bisa
menjamin. Memasaknya kita tidak
tahu. Mungkin masaknya tadi malam,
didistribusikan sekarang. Nah, po-
tensi untuk basi dan sebagainya. Kita
lagi mencoba bagaimana sistem yang
terbaik.
Slamet Riyanto
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama,
Berhemat Demi Optimalkan AnggaranInstruksi presiden mengenai penghematan anggaran minimal 10% kepada kementerian dan lembaga tertentu dikeluarkan. Bukti masih terjadi penggunaan anggaran negara yang tidak optimal, tidak efisien, dan tidak tepat.
kementerian dan lembaga tertentu
untuk melaksanakan penghematan
anggaran minimal 10% pada tahun
berjalan.
“Penghematan itu, terutama kita
lakukan dengan mengurangi overhead cost atau biaya administrasi,” katanya.