Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN II-1 Bab II Ketentuan Teknis Muatan RZWP-3-K Kabupaten/Kota 2.1 Batas Wilayah Perencanaan RZWP-3-K Kabupaten/Kota Batas wilayah perencanaan RZWP3K Kabupaten/Kota ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan pesisir dan ke arah laut sejauh 1/3 wilayah pengelolaan perairan Provinsi. Bagi daerah yang telah memiliki cakupan wilayah di perairan laut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, batas wilayah perencanaan RZWP-3-K mengacu pada peraturan tersebut. Penentuan batas wilayah perencanaan untuk daerah yang memiliki pulau-pulau kecil mengacu pada peraturan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, sebagai berikut : A. Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak lebih dari 2 kali 12 mil laut yang berada dalam satu provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten/kota. Gambar 2.1 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Lebih Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam 1 (Satu) Provinsi (Sumber : Permendagri No. 76 Tahun 2012) B. Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak kurang dari 2 (dua) kali 12 mil laut yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk Batas Laut Provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan pengelolaan Kabupaten dan Kota di laut.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
II-1
Bab II Ketentuan Teknis Muatan RZWP-3-K
Kabupaten/Kota
2.1 Batas Wilayah Perencanaan RZWP-3-K Kabupaten/Kota
Batas wilayah perencanaan RZWP3K Kabupaten/Kota ke arah darat mencakup wilayah
administrasi kecamatan pesisir dan ke arah laut sejauh 1/3 wilayah pengelolaan perairan
Provinsi.
Bagi daerah yang telah memiliki cakupan wilayah di perairan laut berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku, batas wilayah perencanaan RZWP-3-K mengacu pada peraturan
tersebut.
Penentuan batas wilayah perencanaan untuk daerah yang memiliki pulau-pulau kecil mengacu
pada peraturan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah,
sebagai berikut :
A. Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak lebih dari 2 kali 12
mil laut yang berada dalam satu provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut
untuk provinsi dan sepertiganya untuk kabupaten/kota.
Gambar 2.1 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Lebih Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam 1 (Satu) Provinsi
(Sumber : Permendagri No. 76 Tahun 2012)
B. Untuk mengukur batas daerah di laut pada suatu pulau yang berjarak kurang dari 2 (dua)
kali 12 mil laut yang berada dalam satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan
jarak 12 mil laut untuk Batas Laut Provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan
pengelolaan Kabupaten dan Kota di laut.
Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
II-2
Gambar 2.2 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari
2 (Dua) Kali 12 Mil Laut yang Berada Dalam 1(Satu) Provinsi.
(Sumber : Permendagri No. 76 Tahun 2012)
C. Untuk mengukur Batas Daerah di Laut pada suatu Gugusan Pulau-Pulau yang berada dalam
satu daerah provinsi, diukur secara melingkar dengan jarak 12 mil laut untuk batas
kewenangan pengelolaan laut provinsi dan sepertiganya merupakan kewenangan
pengelolaan Kabupaten/kota di laut.
Gambar 2.3 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Gugusan Pulau-Pulau
yang Berada Dalam Satu Provinsi.
(Sumber : Permendagri No. 76 Tahun 2012)
D. Untuk mengukur Batas Daerah di Laut pada Pulau yang berada pada daerah yang berbeda
provinsi dan berjarak kurang dari 2 kali 12 mil laut, diukur menggunakan prinsip garis
tengah (median line).
Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
II-3
Gambar 2.4 Contoh Penarikan Garis Batas Pada Pulau yang Berjarak Kurang Dari 2 (Dua) Kali 12 Mil
Laut yang Berada Pada Provinsi yang Berbeda.
(Sumber : Permendagri No. 76 Tahun 2012)
2.2 Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Kabupaten/Kota
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
kabupaten/kota merupakan terjemahan dari visi dan misi pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil pengembangan kabupaten/kota untuk mencapai kondisi ideal pengelolaan
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/Kota yang diharapkan.
A. Tujuan
Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota merupakan arahan
perwujudan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota yang ingin
dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).
Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota memiliki fungsi:
1) sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi RZWP-3-K
kabupaten/kota;
2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama RZWP-3-K
kabupaten/kota; dan
3) sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota.
Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan
berdasarkan:
1) visi dan misi pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota;
2) karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota;
3) isu strategis; dan
4) kondisi objektif yang diinginkan.
Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
II-4
Tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan
dengan kriteria:
1) tidak bertentangan dengan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
provinsi dan nasional;
2) jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; dan
3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
B. Kebijakan
Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota merupakan
arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil kabupaten/kota.
Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota berfungsi
sebagai:
1) sebagai dasar untuk memformulasikan strategi pengelolaan wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil kabupaten/kota;
2) sebagai dasar untuk merumuskan alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil;
3) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota; dan
4) sebagai dasar penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil.
Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan
berdasarkan:
1) tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota;
2) karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota;
3) kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dalam
mewujudkan tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan
dengan kriteria:
1) mengakomodasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
nasional dan provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten/kota bersangkutan;
2) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota bersangkutan;
3) mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang
diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
4) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
II-5
C. Strategi
Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota merupakan
penjabaran kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota ke
dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota berfungsi:
1) sebagai dasar untuk penyusunan rencana alokasi ruang, dan penetapan kawasan
strategis kabupaten/kota;
2) memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RZWP-3-K
kabupaten/kota; dan
3) sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota.
Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota dirumuskan
berdasarkan:
1) kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah kabupaten/kota;
2) kapasitas sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten dalam
melaksanakan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
3) ketentuan peraturan perundang-undangan.
Strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wilayah kabupaten/kota
dirumuskan dengan kriteria:
1) memiliki kaitan logis dengan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil;
2) tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil nasional dan provinsi;
3) jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota bersangkutan secara efisien
dan efektif;
4) harus dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana alokasi ruang wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil kabupaten/kota; dan
5) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Tujuan, kebijakan, dan strategi tersebut diatas diadopsi dari tujuan, kebijakan, dan strategi
yang tertuang dalam dokumen RSWP-3-K. Apabila belum ada, maka harus merumuskan
Tujuan, kebijakan, dan strategi Pengelolaan WP-3-K.
2.3 Rencana Alokasi Ruang WP-3-K Kabupaten/Kota
RZWP3K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
pemerintah provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota yang secara spasial diwujudkan
dalam alokasi ruang. Alokasi ruang terbentuk dari distribusi peruntukan ruang yang terdiri dari
alokasi-alokasi ruang dengan fungsi-fungsi tertentu.
Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota merupakan
rencana distribusi ruang ke dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi,
Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Alur Laut. Alokasi Ruang di dalam Kawasan
Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
II-6
Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu dijabarkan
ke dalam zona, sub zona dan arahan pemanfaatan untuk setiap zona pada masing-masing
kawasan yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.1 Pembagian Kawasan menjadi Zona, Sub-Zona dan/atau Arahan Pemanfaatan
KAWASAN ARAHAN PEMANFAATAN
ZONA Sub zona
1. KAWASAN PEMANFAATAN UMUM
Pariwisata 1. wisata selam;
2. wisata snorkeling;
3. wisata jet ski dan banana boat;
4. wisata pantai; dan/atau
5. olahraga pantai dan berjemur. Permukiman 1. permukiman nelayan;
dan/atau
2. permukiman non nelayan Pelabuhan 1. Daerah Lingkungan Kerja
(DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp); dan/atau
2. Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan
Pertanian 1. Pertanian lahan basah
2. Pertanian lahan kering ; dan/atau
3. Hortikultura
Hutan 1. Hutan produksi terbatas
2. Hutan produksi tetap ; dan/atau
3. Hutan produksi yang dapat dikonversi
Pertambangan 1. Mineral 2. Batubara
3. Minyak Bumi
4. Gas Bumi
5. Panas Bumi
6. Air tanah di kawasan pertambangan; dan/atau
7. Garam
Perikanan Budidaya 1. budidaya laut;
2. budidaya air payau; dan/atau
3. budidaya air tawar
Perikanan Tangkap 1. Pelagis; dan/atau
2. Demersal
Industri 1. Industri pengolahan ikan
2. Industri maritim
3. Industri manufaktur
4. Industri minyak dan gas bumi
5. Industri garam
6. Industri biofarmakologi ; dan/atau
7. Industri bioteknologi
Fasilitas Umum 1. Pendidikan
Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
II-7
KAWASAN ARAHAN PEMANFAATAN
ZONA Sub zona
2. Olahraga
3. Keagamaan
4. Kesenian; dan/atau
5. Kesehatan
2. KAWASAN KONSERVASI
Kawasan Konservasi dikategorikan atas: a. Kawasan Konservasi Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) b. Kawasan Konservasi Maritim
(KKM); c. Kawasan Konservasi Perairan
(KKP); dan d. Sempadan pantai.
KKP3K dan KKM, dirinci atas: 1. Zona Inti
Pemanfaatannya, antara lain: 1) perlindungan mutlak habitat
dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut;
2) perlindungan ekosistem pesisir unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
3) perlindungan situs budaya atau adat tradisional;
4) penelitian; dan/atau 5) pendidikan
2. Zona Pemanfaatan terbatas
Pemanfaatannya, antara lain: 1) perlindungan habitat dan
populasi ikan 2) pariwisata dan rekreasi 3) penelitian dan pengembangan 4) pendidikan
3. Zona Lain sesuai peruntukan kawasan (zona lain sesuai dengan peruntukan Kawasan)
Pemanfaatannya, antara lain: 1) Rehabilitasi 2) Perlindungan
KKP dan sempadan pantai diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3. KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU (KSNT)
Kawasan Strategis Nasional Tertentu, memperhatikan kriteria: 1) batas maritim kedaulatan
negara; 2) kawasan secara geopolitik,
pertahanan dan keamanan negara;
3) situs warisan dunia; 4) pulau-pulau kecil terluar yang
menjadi titik pangkal dan/atau habitat biota endemik dan langka.
Kawasan Strategis Nasional Tertentu dapat dijabarkan ke dalam zona dan sub zona atau pemanfaatan sesuai dengan ketentuan pengalokasian ruang dalam kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan alur laut.
4. ALUR Alur Pipa dan Kabel 1. Kabel Listrik;
2. Pipa Air Bersih;
3. Kabel Telekomunikasi;
4. Pipa Minyak dan Gas;
5. Pipa dan kabel lainnya
Alur Pelayaran 1. Pelayaran Internasional;
2. Pelayaran Nasional;
Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
II-8
KAWASAN ARAHAN PEMANFAATAN
ZONA Sub zona 3. Pelayaran Regional;
4. Pelayaran Lokal;
5. Pelayaran Khusus (Wisata, Tambang, dll)
Alur Migrasi Biota 1. Migrasi Ikan Tertentu (Tuna, Sidat, dll);
2. Migrasi Penyu;
3. Migrasi Mamalia Laut (Paus, Lumba-lumba, Dugong)
Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota berfungsi :
a. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat dan
kegiatan pelestarian lingkungan dalam WP-3-K Kabupaten/Kota;
b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan terkait dengan kedaulatan negara,
pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia yang
pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nacional;
c. Sebagai alokasi ruang untuk kepentingan perlindungan cadangan sumberdaya ikan;
d. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang darat – laut dan di ruang
pesisir itu sendiri;
e. Mengatur keseimbangan, keserasian, dan sinergitas peruntukan ruang di laut; dan
f. Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang perairan laut pada wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota.
g. Sebagai dasar penentuan lokasi reklamasi, yang meliputi lokasi reklamasi dan lokasi
sumber material reklamasi. Zona yang pengembangannya dilakukan melalui
reklamasi harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang
Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Rencana alokasi ruang WP3K dirumuskan dengan memperhatikan :
a. Kebijakan dan strategi Pengelolaan WP-3-K Kabupaten/Kota;
b. Kesesuaian dan Keterkaitan antar kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
c. Daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
d. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
e. kebijakan pengembangan kawasan strategis nasional yang berada di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
f. Rencana alokasi ruang di wilayah pesisir daratan mengikuti nomenklatur RTRW,
sedangkan di wilayah perairan mengikuti RZWP-3-K;
g. Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten/Kota yang
berbatasan dengan Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
h. Sistem klaster dengan mempertimbangkan keterkaitan ekologi, ekosistem, dan sosial
budaya;
i. Penyusunan RZWP-3-K di pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan
dengan negara tetangga dikoordinasikan terlebih dahulu dengan instansi berwenang
di Pusat;
Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
II-9
Rencana alokasi ruang RZRWP-3-K di perairan ditetapkan sebagai hasil analisis tiga dimensi
ruang, yaitu permukaan, kolom, dan dasar laut. Pada setiap dimensi, alokasi ruang laut dapat
mengakomodasi kegiatan yang multifungsi sehingga alokasi ruangnya bisa overlapping pada
satu zona tertentu. Selain peraturan pemanfaatan ruang yang mengatur ketentuan-ketentuan
pada setiap alokasi ruang yang ditetapkan, alokasi ruang laut yang mengakomodasi lebih dari
satu kegiatan pada satu zona yang sama pada waktu tertentu yang sama pula harus dilengkapi
dengan peraturan pemanfaatan ruang yang mengatur mekanisme sistem pelaksanaan kegiatan
termasuk waktu pemanfaatan dari masing-masing alokasi ruang untuk setiap kegiatan.
Rencana alokasi ruang pada layer permukaan laut mendeliniasi batasan areal lisensi yang
diperoleh suatu pelaku kegiatan untuk mengeksplorasi sumberdaya kelautan dan batasan areal
rekreasi, pelayaran, serta jaringan alur (rute) kapal wisata dan areal aktif eksplorasi.
Rencana alokasi ruang pada layer kolom laut mendeliniasi batasan areal penangkapan ikan,
berdasarkan ikan yang terdapat pada areal kolom laut tersebut. Sementara itu, rencana alokasi
ruang pada layer dasar alut mendeliniasi lokasi konservasi dan lokasi cagar laut dan cagar
budaya laut.
Gambar 2.5 Ilustrasi Alokasi Ruang Laut Tiga Dimensi
2.4 Ketentuan Peraturan Pemanfaatan Ruang
Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang diperuntukan sebagai alat
pengaturan pengalokasian ruang WP3K, meliputi pernyataan kawasan/zona/subzona,
ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan pengenaan
sanksi dalam rangka perwujudan rencana alokasi ruang WP3K.
Pemerintah kabupaten/kota menyusun Rencana Zonasi Rinci (RZR) apabila dalam RZWP-3-K
belum memuat peraturan pemanfaatan ruang.
Peraturan pemanfaatan ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan
pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang
disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
II-10
Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang berfungsi:
1) sebagai alat pengendali pengembangan kawasan/zona/subzona;
2) menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana zonasi;
3) menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah
sesuai dengan rencana alokasi ruang;
4) meminimalkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi; dan
5) mencegah dampak pembangunan yang merugikan.
Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang memuat:
A. Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan/Zona/Subzona
1. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/subzona adalah penjabaran
secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan
ruang yang mencakup seluruh wilayah administratif;
2. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/subzona berfungsi sebagai:
a) landasan bagi penyusunan pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/subzona pada
tingkatan operasional pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona/sub zona;
b) dasar pemberian izin; dan
c) salah satu pertimbangan dalam pengawasan pemanfaatan ruang.
3. ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/subzona yang ditetapkan
dalam RZWP-3-K berisikan:
a) jenis alokasi ruang, deskripsi atau definisi alokasi ruang yang telah ditetapkan
dalam rencana alokasi ruang WP-3-K;
b) ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta
kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin;
c) ketentuan tentang prasarana minimum yang perlu diatur terkait pemanfaatan
ruang;
d) ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan
kabupaten/kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan
konservasi.
B. Ketentuan Perizinan
1. ketentuan perizinan adalah ketentuan yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan
ruang;
2. ketentuan perizinan, terdiri atas :
1) Izin lokasi
Izin lokasi diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir
yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar
laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-
pulau kecil
2) Izin pengelolaan
Izin pengelolaan diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya
perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
3. Izin Lokasi diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Izin Lokasi menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kabupaten/Kota
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
II-11
5. Pemberian Izin Lokasi wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan
pulau-pulau kecil, Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas
damai bagi kapal asing.
6. Izin Lokasi diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.
7. Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut,
kawasan pelabuhan, dan pantai umum.
8. Izin Pengelolaan wajib diberikan untuk kegiatan:
a. produksi garam;
b. biofarmakologi laut;
c. bioteknologi laut;
d. pemanfaatan air laut selain energi;
e. wisata bahari;
f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;
9. Kewajiban memiliki izin dikecualikan bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA)
10. Ketentuan tentang perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selanjutnya
mengacu pada peraturan perundang-undangan.
C. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif
C.1. Ketentuan pemberian insentif
1. ketentuan pemberian insentif adalah ketentuan yang mengatur tentang
pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan