PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA ELEKTRONIK ELEKTRIK FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA KAB/KOTA BEKASI
Click to edit Master subtitle style Oleh : Sobar
TEKNIK PENYUSUNAN PKBGunandarPendidikan Spesialis PKB Wisma Aryanti , Puncak 18 20 November 5/5/12
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dapat dibuat jika syarat-syarat yang ditentukan dalam UU No. 13 Tahun 2003 (Pasal 116-135)/Kepmen No.48 Tahun 2004 telah di penuhi, diantaranya yaitu : Sudah dibentuk SP/SB dan telah tercatat di Instansi Bidang Ketenagakerjaan SP/SB anggotanya telah melebihi 50% dari seluruh pekerja di perusahaan Jika lebih dari 1 SP/SB (maksimal 3 SP/SB) yang anggotanya telah melebihi 10% dari seluruh pekerja, berhak mewakili dalam perundingan. (pasca Putusan MK No.115/PUU-VII/2009) Dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (asli dan bukan fotocopy) Dll. 5/5/12
Selain syarat-syarat yang tersebut diatas kedua belah pihak/salah satu pihak (SP/SB) telah memiliki konsep/draft
PKB yang akan dirundingkan.5/5/12
A. Sumber isi Isi PKB dapat di ambil PKB
dari beberapa sumber hukum : 1. Undang-undang 2. Kebiasaan 3. Yurisprudensi 4. Doktrin 5. Perjanjian (kerja)5/5/12
-
1. UndangUUD 1945 undang
UU No.21 Th 200 UUK No. 13 Th 2003 UU No.2 Th 2004 . . .
5/5/12
-
2. Sesuatu Kebiasaa hal berlangsung n
yang terus menerus, dilakukan berulang-ulang di dalam masyarakat tertentu (ex:hub.kerja) dan dilakukan dengan tetap.
5/5/12
3. Keputusan hakim Yurispruden terdahulu yang sering si-
diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim yang lain mengenai masalah / kasus yang sama.
5/5/12
-
4. Atau pendapat Sarjana Doktri Hukum n Kerja
-
(perburuhan/ketenagake rjaan), ex: Prof.Imam 5. Perjanjian Supomo th 2003 pasal UU No.13 1 (14)
5/5/12
mengacu kepada Hukum Ketenagakerjaan (MENGATUR 3 KELOMPOK) A. Sebelum Bekerja (pre employment) -. Pencari kerja -. Kesempatan kerja -. Pelatihan Kerja 5/5/12
B. KERANGKA PKB Kerangka PKB secara umum
Saat Bekerja (during employment) -. Pelatihan Tenaga Kerja -. Penempatan Tenaga Kerja -. Hubungan Kerja -. Perlindungan, Pengupahan dan Kesejahteraan -. Hubungan Industrial 5/5/12 -. Perselisihan HubunganB.
C.
-. -. -. -.
Purna Kerja (post employment) PKH Pensiun JHT Pesangon
5/5/12
PERSIAPAN PEMBUATAN PKB1 RAPAT PUKANALISA SWOT, TUJUAN, DUKUNGAN, PEMBENTUKAN TEAM PERANGKAT, DISNAKER, STUDI PUK LAIN UU, PKB PERUSAHAAN LAIN
2
KONSULTASI
3
MENGUMPULKAN INFORMASI
4 DATA PERUSAHAAN
BP, DATA PRODUKSI, DATA KEUANGAN. STATUS PEKERJA
5
MENGGALI ASPIRASI
JANGAN TERLALU LEPAS/BATASI, TANYA DASAR
6
MENYARING ASPIRASI
NORMATIF, KEPENTINGAN
5/5/12
PERSIAPAN PEMBUATAN PKB7MEMBUAT KOSEP PKB 8TARGET UTAMA TARGET ANTARA TARGET SEMU STANDAR KERANGKA/ISI BEDAH PKB/CEK/SUSUN ULANG DASAR HUKUM, KEBIASAAN, KONDISI PERUSAHAAN LAIN
KONSULTASI
9 SUSUN ARGUMEN
1 0
PENDEKATAN/LOBY
TOP MANAJEMEN, PENTINGNYA PKB
1 1
MEMILIH WAKTU
KONDISI PERUSAHAAN, KESIBUKAN, AGENDA PERUNDINGAN LAIN SURAT 1,2,3, somasi AKSI/MOGOK
1 2
AJUKAN PERMINTAAN
5/5/12
dasarnya memuat fungsi PKB yang berguna untuk menciptakan hubungan kerja yang serasi, aman, tenteram & mantap antara Pekerja dan Pengusaha, serta berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan guna meningkatkan produktifitas. Mukadimah juga memuat latar 5/5/12
C. MUKADIMAH Mukadimah pada
D. BATANG TUBUH/DIKTUMCara penulisan Diktum PKB sangat tergantung dari kondisi, kebutuhan dan tujuan yang ingin di capai oleh pihak-pihak yang menyusun PKB tersebut, namun setidaknya substansi minimal haru dimuat adalah sebagai berikut :5/5/12
BAB I UMUM Pada bagian ini memuat:
Pengertian Istilah-istilah Pihak-pihak Yang Membuat Perjanjian Kewajiban Pihak-pihak Yang Membuat Perjanjian Luas dan Tujuan perjanjian
5/5/12
BAB II PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA Pada bagian ini memuat:
Pengakuan Hak-hak Pengusaha dan Serikat Pekerja Hubungan Pengusaha Dan Serikat Pekerja Jaminan Bagi Serikat Pekerja Fasilitas Bagi Serikat Pekerja Dispensasi Bagi Serikat Pekerja
5/5/12
BAB III HUBUNGAN DAN SYARAT-SYARAT KERJA Pada bagian ini memuat:
Jenis Hubungan Kerja Penerimaan Pekerja Baru Surat Keputusan Pengangkatan Dan Penempatan Kerja Golongan Dan Jabatan Pekerja Kesempatan Berkarir Penilaian Prestasi Kerja Penyerahan Pekerjaan Kepada Pihak Lain
5/5/12
BAB IV WAKTU KERJA, ISTIRAHAT DAN LEMBUR Pada bagian ini memuat:
Waktu Kerja Dan Waku Istirahat Kerja Shift Kerja Lembur Perjalanan Dinas
5/5/12
BAB V PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA Pada bagian ini memuat:
Ijin Meninggalkan Pekerjaan Istirahat Mingguan Dan Hari Libur Resmi Cuti Sakit Cuti Tahunan Cuti Besar / Istirahat Panjang
Cuti Hamil, Melahirkan Dan Gugur 5/5/12 Kandung
BAB VI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA Pada bagian ini memuat:
Prinsip-prinsip K3 Pakaian Dan Sepatu Kerja Peralatan Kerja Alat Pelindung Diri Pemeriksaan Kesehatan Panitia Pembina K3
5/5/12
BAB VII PENGUPAHAN Pada bagian ini memuat:
Pengertian Upah Dasar Penetapan Upah Waktu Pembayaran Upah Kenaikan Upah Upah Selama Masa Percobaan Komponen Upah/Tunjangan-tunjangan Perhitungan Upah Lembur Penyesuaian Upah Upah Selama Sakit berkepanjangan Pajak Penghasilan
5/5/12
BAB VIII JAMINAN SOSIAL DAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN Pada bagian ini memuat:
Jamsostek Dana Pensiun Jaminan pemeliharaan kesehatan (asuransi Kesehatan Rawat jalan Rawat inap Pelayanan alat-alat khusus Program Keluarga Berencana
5/5/12 Imunisasi
BAB IX FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN Pada bagian ini memuat:
Kantin Fasilitas makan Makanan tambahan / Extra Fooding Tempat Ibadah Fasilitas Transportasi Koperasi Pekerja Pinjaman Lunak Sumbangan dan Santunan Pembinaan rohani Penghargaan pekerja teladan
5/5/12
BAB X PROGRAM PENINGKATAN KETERAMPILAN Pada bagian ini memuat:
Pendidikan dan pelatihan Peningkatan keterampilan
BAB XI TATA TERTIB KERJA
Pemberhentian sementara atau skorsing Sanksi
5/5/12
BAB XII PENYELESAIAN KELUH KESAH
Tata cara pengaduan keluh kesah Penyelesaian pengaduan keluh kesah BAB XIII PENSIUN
Pensiun
5/5/12
BAB XIV PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Prinsip Dasar Bentuk-bentuk PHK Uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan uang
BAB XV MASA BERLAKU, PERUBAHAN, PEMBAHARUAN DAN PERPANJANGAN
Masa berlaku dan perubahan Pembaharuan dan perpanjangan
5/5/12
BAB XVI LANDASAN HUKUM DAN PENUTUP
Ketentuan penutup Landasan hukum
5/5/12
SEKIAN TERIMA KAS IH5/5/12
