2O - bimasbuddha.kemenag.go.id · Beban ke{a guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu

o

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHANOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANGPETUNJUK TEKNiS PENYAI.URAN TUNJANGAN

PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA DANPENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA TAHUN 2019

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA,

Menimbang a. bahwa dala-rn ralgka meningkatlan kompetensi,motivasi, profesiona.lisme, dan kine4'a GuruPendidikan Agama Buddha dan Pengawas PendidikanAgama Buddha dalam melaksalal<an tugaskeprofesian pendidiknya sesuai dengal ketentuanperaturan perundang-undaagan dipandang perlumemberikan Ttrnjangan Profesi Guru PendidikanAgama Buddha dan Pengawas Pendidikan AgamaBuddha;

b. bahwa untuk kelalcaran pemberian T':rnjanganProfesi Guru Pendidikan Agama Buddha danPengawas Pendidikan Agama Buddha yang telahmemperoleh sertifikat pendidik dan nomor registrasiguru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlupengaturan mekanisme penyaluran TunjanganProfesi Guru dan Pengawas tersebu$

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Direktur Jenderal BimbinganMasyarakat Buddha tentang Petunjuk TeknisPenyaluran Tunjangan Profesi Guru PendidikanAgama Buddha da-n Pengawas Pendidikan AgamaBuddha Tahun 2O 19;

Mengingat

o

I

2

Undang-Undang Nomor 17 Tbhun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republikbrdonesia Tahun 20O3 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik krdonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 20 Thhun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembararr NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambaian Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301);Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentangGuru dan Dosen (Lembaran Negara RepubliliIndonesia Tahun 2005 Nomor 157, TarnbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45g6);Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentangStandar Nasional Pendidikan (Lembaraa Negari

4

1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

o

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, LembaranNegara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496)

seb"agaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengEn Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015tenta,ng Perubahan Kedua Atas Peraturanpemeri-ntah Nomor 19 Tahun 2O05 tentang StandarNasional Pendidikan (l,embaral Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 45, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomors670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO7 tentangPendidikan Agama dan Keagamaan (l'embaralNegara Republik krd.onesia Tahun 20O7 Nomor 124,Tambahan Lembaral Negara Republik IndonesiaNomor 4769);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentangPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OOA Nomor 9 1, TambatranLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008tentang Guru (Lembaran Negara Republik LedonesiaTahun 2008 Nomor 194, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4941)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 20O8 tentang Guru;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2009 tentangT\rnjangan Profesi Guru dan Dosen, TlrnjanganKhusus Guru dan Dosen, serta lhnjanganKehormatan Profesor (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OO9 Nomor 85, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomors016);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1Otentang Pengelol,aan dan PenyelenggaraanPendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telahdiubah dengal Peraturan Pemerintah Nomor 66Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 201O Nomor I 12, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5157);

1O. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentangKementerian Agama (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 168);

1 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36Tahun 20O7 tentang Penyaluran T\rnja,rrgan profesiBagi Guru;

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010tentang Pengelola Pendidikan Agama pada Sekolah;

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012tentang Orgalisasi dal Tata Kerja lnstansi VertikalKementerian Agama (Berita Negara Republik -Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); - t

-3 -

t

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2O16t€ntang Organisasi dan Tata Kerja KementerianAgama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 1495);

15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahurr 2016tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianAgama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 1495);

16. Keputusal Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011tentang Pedoman Pelaksanaan pembayaranTtrnjangal Profesi dan Bantuan Thnjalgan profesiGuru / Pen gawas dalam Binaan Kementerian Agama;

17. Keputusan Direlrtur Jenderal Bimbingan MasyarakatBuddha Nomor 34 Tahun 2016 tentang petunjukTeknis Tunjalgaa Khusus Bagi Guru pendidikanAgama dal Keaqamaan Buddha;

18. DIPA Direlctorat Jenderal Bimbingan MasyarakatBuddha tahun 2019 Nomor: SP DIPA-025.08-0/2019Tanggal 05 Desember 2018;

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGANMASYARAKAT BUDDFIA TENTANG PETUNJUK TEKNISPENYALURAN TUNJANGAN PROFESI GURU PENDIDIKANAGAMA BUDDHA DAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMABUDDHATAHUN 2019.

Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran TunjanganProfesi Guru Pendidikal Agama Buddha dan PengawasPendidikan Agama Buddha Tahun 2019 sebagairnanatercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan ini.

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam DiktumKESATU merupakan acuan bagi pengelola TrrnjanganProfesi dalam proses penyaluran tunjangan profesi GuruPendidikan Agama Buddha darr Pengawas PendidikanAgama Buddha Tahun 2019.

Keputusan ini berlakr pada Tahun Anggaran 2019.

Dtetapkan di Jakartapada tanggal 4 Januari 2019

DIREKTUR JENDERALAN MASYARAKAT BUDDHA,

/

t

a_----'>r BIMBIN

I

o

4

I,AMPIRANKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERALBIMB]NGAN MASYARAKAT BUDDFIANOMOR 19 TAHUN 2OI9TENTANGPETUNJU K TEKMS PENYALURANTUNJANGAN PROFESI GURU PENDIDIKAN AGAMABUDDHA DAN PENGAWASPENDIDIKAN AGAMA BUDDHA TAHUN 2019

PSTUNJUK TEKNIS PENYALURAN TUNJANGAN PROFESIGURU PENDIDiKAN AGAMA BUDDFIADAN PENGAWAS PENDIDIKAN

AGAMA BUDDFIA TAHUN 2019

BABIPENDAHULUAN

PENGERTTANUMUMl Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan,me.rilai, darr mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan Anak UsiaDini jalur pendidikan formal, Pendidikan Dasar, dan PendidikanMenengah untuk mata pelqiaran Pendidikan Agama Buddhadan / atau pengemban gannya.

2. Guru Pendidikan Agama Buddha adalah guru Pendidikan AgamaBuddha yang diangkat oleh Kemendikbud, Pemda, Kemenag, atauihstansi lain dan melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yangdiselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ataumasyarakat sesuai dengan kete[tuart peraturan pemndang-undangan.

3. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, PemerintahDaerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikal untukjangka wakfu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus,dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikanyang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau PemerintahDaerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.

4. Pengawas Pendidikan Agama Buddha pada sekolah adalah GuruPegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsionalpengawas Pendidikan Agama Buddha yang tugas darr tanggungjawabnya melakukan pengawasan dalam penyelenggaraanPendidikan Agama Buddha pada sekolah.

5. Satuan Adrninistrasi Pangkal (Satrrinkaf) yaitu satuan pendidikanformal yang diselenggaralan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah,ak"u Masyarakat yang telah memiliki ijin operasional secera resmisebagai basis data Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan(NUPTK).

6. Nomor Registrasi Guru (NRG) merupakan nomor resmi pendidikyang dikeluarkal oleh Kementerian pendidikan dan Kebudayaansebagai nomor identitas pemeguulg sertifikat pendidik da-lpm satuatau lebih mata pelajaran atau keahlian, yang berbeda antarapemegang satu dengan lainnya,

7. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademikyang dimiliki oleh seoraag guru.

A.

o

f

-5

B

8- Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang

diberikan kepada Guru sebagai tenaga professional'9. Tunjangan itrofesi Guru Pendidikan agama Buddha dan

n ngawk Pendidikan Aga:rra Buddha adalah tunjangan yang

aibe*rit<an kepada guru dan pengawas yang memenuhi persyaratan

sesuai dengaa ketentuan peraturan perundang-uldangan'

TUJUANPetunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaanpembiyaral Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Buddha dani"rrg"*u." eenaidikan agama Buddha pada binaan Dire1i:torat Jenderaleimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama RI'

C SASARANSasaran Petunjuk Teknis ini adalah:1. Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha2. Kanwil Kem.enterian Agama Provinsi3. Kantor Kementerian Agama Kabupate n /Kota'4. Guru Pendidikan Agama Buddtra5. Pengawas Pendidikan Agama Buddha.

BAB IIKETENTUAN PENERIMA

o

o

A. KRITERIA1. Krlteria Umum

a. Kriteria Umum guru Pendidikan Agama Buddha' l) Guru Pendidikan Agam6 gs661ta yang diangkat oleh

Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan danKebudayaan, Pemerintah Daerah, dan LembagaPenyelenggara Pendidikan Formal.

2\ Guru Pendidikan Agama Buddha yang masih aktif danbertugas pada satuan pendidikan jenis pendidikarr umumjalur formal (TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB).

3) Memiliki NUPTK yang diterbitkan oleh KementerianPendidikan dan Kebudayaan.

4l Merniliki sertilikat pendidik mata pelajaran PendidikanAgarna 6u66ha.

5) Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan olehKementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

6) Ditetapkan sebagai guru profesional dalam binaanDirektorat Pendidikal Agama Buddha oleh DirekturJenderal Bimbingan Masyarakat Buddha KementerianAgama RI.

7) Memenuhi beban kerja yang telah ditetapkan.8) Pada tanggal 1 Januari 2O19 belum memasuki usia 60 tahun.9) Memiliki hasil nilai kumu_latif penilaian Kine{a (pK) Guru

dengaa sebutarr ',baik', pada tahun sebelumnya;10) Memiliki Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKM,I]

yang ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan da;diketahui oleh Pengawas/ penyelenggara/K;pala Seksi BirnasBuddha/ Pembimbing Masyarakat nuaaha;

11) Memiliki Surat_ Keterangan Beban Kerja ISKBK) yangditerbitkan oleh instansi Kementerian egama

- aait

o

o

ditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengankewenangannYa.

b. Kriteria Umum Pengawas Pendidikan Agama Buddha1) Pengawas Pentidikan Agama Buddhl ytag diangkat oleh

Kemlenterian Agama atau Kementerial Pendidikan danKebudayaan.

2l Pengawl.s Pendidikan Agama Buddha yang masih aktif dan' melaksanakan tugas kepengawasan dalam prosespembelajaran pendidikal agama Buddha pada sekolah danpembinaan teihadap Guru Pendidikan Agama Buddha padasatuan pendidikan umum.

3) Memiliki NUPTK yang diterbitkan oleh KementerianPendidikan dan KebudaYaan.

4l Memiliki sertifikat pendidik mata petajararr PendidikanAgama Buddha.

5) Memitiki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan olehKementerian Pendidikan dal Kebudayaal.

6) Ditetapkan sebagai pengawas profesional da-lam binaanDirektur Jenderal Bimbingan Masyarakat BuddhaKementerian Agama Republik Indonesia.

7l Memenuhi beban keda yang telah ditetapkan'8) Pada tanggal I Januari 2019 belum memasuki usia 60 tahun.9) Memiliki hasil nilai kumulatif Penilaian Kinerja (PK)

Pengawas Pendidikan Agama Buddha dengan sebutan "baik'pada tahun sebelumnya;

10) Memiliki Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMI)' yarg ditanda-talgani oleh pimpinan satuan kerja;

1 1) Memiliki Surat Keterangan Beban Ke{a (SKBK) yangditerbitkan oleh instansi Kementerian Agarta danditandatangani oleh pejabat terkait sesuai dengankewenangannya

2. Kriteria Khususa. Kriteria Khusus Guru Pendidikan Agarra Buddha

1) Setiap guru yang memiliki sertiflkat pendidik bidang studiPendidikan Aga-rna Buddha dapat mengajar rnata pelajararr diseluruh jenjalg pendidikan.

2l Guru Pendidikan Agama Buddha yarg memiliki serlifi.katpendidik Pendidikan Agama Buddha tetapi belum 51 danmemenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pasal 66 berhakmenerima Ttrnjangarr Profesi Guru;

3) Ttdak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selainsatuan pendidikarr bagi guru pendidikan agama Buddha,atau Dinas Pendidikan/ Kementerian Agamaprovinsi/ kabupaten / kota;

4l Guru Pendidikan Agarna Buddha yang memiliki sertiEkatpendidik tetapi S 1 tidak linier tetap berhak menerimaThnjangan profesi;

5) SKBK dan SKMT dapat dilakukan secara manual sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

t

-6

o

o

B.

b- Iftiteria Khusus Penga.was Pendidikan Agama Buddha1) Tidak beralih status dari pengawas Pendidikan Agama

Buddha;2) Tidak terikat sebagai tenaga tetap selain sebagai pengawas

pendidikan agama Buddha pada Dinas Pendidikan/Kementerian Agama;

3) Pengawas Pendidikan Agama Buddha yang memilikiserti{ikat pendidik Pendidikan Agaraa Buddha tetapi S 1 tidaklinier tetap berhak menerima Tunjangan Profesi;

4l SKBK darr SKMT dapat dilakukan secara manual sesuaidengan ketentuan yang beriaku;

PEMENUHAN BEBAN KERJA1. Pemenuhan beban ke4'a guru

a. Beban ke{a guru adalah paling sedikit 24 (dua puluh empat)jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatapmuka dalam 1 (satu) minggu untuk mata pelajaran pendidikanagama Buddha dan mengajar pada satminkalnya minimal 6(enam) jam tatap muka;

b. Beban mengajar guru yang memperoleh tugas tambahan sebagaiKepala Sekolah di satminkalnya, adalah paling sedikit 6 (enam)jam tatap muka per minggu di satrrinkalnya;

c. Beban mengajar guru yang memperoleh tugas tambalansebagai Wakil Kepala Sekolah di satminkalnya, adalah palingsedikit 12 (dua belas) jam tatap muka perminggu disatminkalnya;

d. Beban mengajar guru yang memperoleh tugas tambahan. sebagai Kepala Perpustakaan/Kepala Laboratorium padasatrrinkalnya, adalah pating sedikit 12 (dua belas) jam tatapmuka per minggu dengan ketentuar standarperpustakaan/laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangaa;

e. Guru tidak boleh memangku lebih dari 1 (satu) tugastambahan sebagaimana dimaksud pada huruf t., c., ain a.-aisatrninkalnya;

f. Apabila guru Pendidikan Agama Buddha tidak dapat memenuhibeban kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a.,dapat memenuhinya melalui ketentuan_ketentuan sebagaiberikut:1) Menga.iar pada satuan pendidikan lain yang bukan

satminkalnya baik negeri maupun swasta yang memitit<i i"inpendirian, dan mengqjar sesuai sertifikat pendidiknya. SuratKeterangan Melaksanakan l\rgas (SKMT) dikeluarkn olehKepala Satuan pendidikan atau' penyelenggara satu;- pendidikan tempat mengajar2) Selqrn tugas meng4iar sebagaimana huruf (f) point f),dilakukan ekuivalensi sebagai bJrikut:

ia) Wali kelas ekuivalensi 2 jam pelajaran,(b) Guru piket ekuiva-iensi f1.a--p.f4arao,(c) Ekstrakurikuler. ekuivallnsi' 2 "j;' pelajaran, denganketentuan ma.ksimal_meTbimbing -2

jeni" t"gi"t r,(ol Y::j:{l guru/pem-bimbinc sei'.oiah--- irrirss" Buddha. ekurvalensi 4 jam pelajaral,(e) Menjadi guru/pembi- bing meditasi ekuivalensi 2 jampelajaran,

t

(f) Menjadi guru/pembimbing baca paiLta/sttra/ mantraekuivalensi 2 jam Pelqiaran,

(g) Menjadi g.r-*7p"-Ul-Uit g pelafalan Dhammapadaekuivalensi 2 jam Pelajaran.

g. Guru yang tidak d.pat -L*"nuhi beban kerja rninimum 24(dua pllui empat) lam tatap muka, maka Kepala kantork"-"t t".irt Agama kabupaten/ kota dapat memberikan suratketerangan dispensasi datam kondisi sebagai berikut:1) Bertugas sebagaj guru pada satuan pendidikan di daerah' khusus sebagaima.na yang ditetapkan dalam Peraturan

Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan DaerahTertinggal Tahun 2015-2019.

2) Bertugas sebagai guru pembimbing pada satuan pendidikanint<tusi/t<husus yang peserta didilorya memiliki tingkatkesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karenakelainan fisik, enosional, mental, sosial, dan/ atau memilikipotensi kecerdasan dan bakat istimewa.

3) Guru berkeahlian khusus/berkeahlian langka/ memilikiketerampilan atau budaya khas daerah.

4) Guru Inti/Instruktur/tutor pada KKG, dan MGMP PendidikgnAga:na Buddha.

o

o

2. Pemenuhal Beban Ke{a Pengawasa. Pengawas Pendidikan Agama Buddha mempunyai tugas

melaksalakan kepengawasan pendidikan Agama Buddha padasekolah dan mempunyai fungsi dalam penyusunan programpengawasan, pembinaan dan bimbingan, pemartauan, penilaian,

' dal pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan;b. Pengawas Pendidikan Agama Buddha sebagaimala dimaksud

pada angka 1 berwenang:i) Memberikan masukan, sararl, dal bimbingan dalnrn

pen5rusunan, pelaksanaarr, dan ermluasi pendidikan dan/ataupembelajaran Pendidikan Agama Buddha kepada KepalaSekolah dan Guru Pendidikan Agama Buddha;

2) Memantau dan menilai kinerja guru Pendidikal AgamaBuddha;

3) Melakukan pembinaan terhadap Guru Pendidikan AgamaBuddha;

4) Memberikan perlimbangan dalam penilaian pelaksaaaantugas guru Pendidikan Agarna Buddha kepada pejabat yangberwenangl

5) Memberikan pertimbangan dalam peni-laian pelaksanaantugas dan penempatan guru Pendidikan Agama Buddhakepada Pejabat yang berwenang;

c. Beban kerl'a minimal pengal{as Pendidikan Agama Buddha padasekolah adalah ekuiraalen dengan 37,5 (tiga puluh tujuh komalima) jq'n per minggu;

d. Pengawas Pendidikan Agama Buddha pada sekolahmelaksanakan tugas kepengawasan pada jenjang TK, SD, SMp,SMA/SMK sesuai dengan penetapan Kepa'la Kantor KementerianAgama Kabupaten/ Kota;

". 9"T- yulg menjadi binaan pengawas pendidikan Agamaey$-dha adatah guru pendidikan Agama Buddha yang menlajaraktif pada satuan pendidikan / sekolah 1,,,esih aktii m""irj*sesuai dengan peraturan perundang-undangan);

f

-8

I

f. Masa kerja pengawas Pendidikan Agama Buddha dihitung sejak

diangkat menjadi pet ga*as Pendidikan Agama Buddha'

PtrRSYARATANUntuk keperluan dan bahan verifikasi, guru dan pengawas yarlg telll-"*.rrrlii kriteria sebagai penerima tunjangan profesi wajibmenyerahkan kelengkapan berkas kepada Kantor Kementerian Agama

Kabupaten/ Kota masing-masing, terdiri dari:1. Berstatus Guru Pendidikan Agama Buddha

a. Photocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan MasyaralatBuddha. tentang Penetapan Guru/Pengawas Pendidikan AgamaBuddha Profesional dalam Binaan Direktorat JenderalBimbingan Masyarakat Buddha, dimana nama gufl'r PendidikanAgama buddha dan NRG bersangkutan tertem pada la:rrpiralsecara benar/valid;

b. Photocopy Sertiflkat Pendidik Guru Profesional Pendidikan AgamaBuddha yang telah dilegalisir (stempel basah);

c. Photocopy ijazah pendidikan tera-khir yang telah dilesalisasi(stempel basah) oleh instansi terkait sesuai dengan peraturanperundang-undangan;

d. Photocopy SK Kenaikan Gaji terakhir; (Gaji pangkat/GajiBerkaTa/ dokumen lajn yang secana sah menunjukkan gajiterakhir)

e. Photocopy buku rekening bank yang masih a-ktif;f. Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT) asli yalg

ditandatangani oleh Kepala Sekolah di tempat mengajar dandiketahui oleh Pengawas Pendidikan Agama Buddha berdasarkan

' perangkat pembelajaran yang dibuat oleh guru. Guru yangmengajar di bebempa satuan pendidikan harus melampirkanSKMT sejumlah satuan pendidikan tersebut;

g. Surat Keterangan telah memenuhi Beban Kerja (SKBK) asliyang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten/ Kota berdasarkan SKMTyang oleh satuan pendidikan;

h. Khusus untuk guru yang memiliki sertiEkat pendidik rnatapelajaral Pendidikan Agama Buddha sebagai sertifikat kedua,m a k a selain kelengkapan berkas di atas harus melampirkan:copy sertifikat pendidik pertama dari mata pelag'aran lain dan suratKetera-ngan asli tentang penghentian pembayaran TunjangaflProrfesi Guru mata pelajarar dimaksud;

O

o

2. Berstatus Pengawas Pendidikan Agama Buddhaa. Photocopy Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Buddh.a, tentarg Penetapan Guru/Pengawas pendidikan AgamaBuddha Profesional dalam Binaan Jenderal BimbinganMasyarakat Buddha, dimana nama pengawas pendidikan Aga:rraBuddha dan NRG bersangkutan tertera pada lampiran secarabenar/valid;

b. Photocopy Serti6kat pendidik Guru profesional pendidikanAgama Buddha;

c. Photocopy ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi olehinstansi terkait sesuai dengan peraturan pirundang_rlndangan;

d. Photocopy SK Kenaikan- Ca.li terathir; (caji p*rgU? Or;iBerkaJa/ dokumen lain yang "*""r" "ih

'*"rrurr.l.rtit^rr' g.ji

terakhir);e. Photocopy buku rekening bank yang masih aktif;

t

-10-

f. Surat Keterangan Menjalankan Tlrgas (SKMI) asli yangdital datangani oleh pejabat berwenalg;

g. Surat Keterangan telah memenuhi Beban Ke{a (SKBK) asli yangditaldatangani oleh Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten/Kota;

h. Khusus untuk pengawas yang memiliki sertif,kat pendidik matapelajaran Pendidikan Agama Buddha sebagai sertifikat kedua,m a k a selain kelengkapan berkas di atas harus melampirkaa:copy sertifikat pendidik pertama dari mata pelajaran lain dansurat Keterangan asli tentang penghentian pembayaranTunjangan Profesi Guru mata pelaJararr dimaksud.

O

o

BAB MBESARAN, SUMBER DANA DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

A. BESARANGuru Pendidikan Agama Buddha dan pengawas Pendidikal AgamaBuddha yang berhak mendapatkan tunjangan profesi guru ditetapkanmelalui keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada satuan kerjaKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor KementerianAgama Kabupatet/Kota. Besaral tunjangan profesi bagi guruPendidikan Agama Buddha dan Pengawas Pendidikan Agama Buddhasebagai berikut:1. Guru Pendidikan Agama Buddha dan pengawas Pendidikan Aeana

Buddha diberikan tunjangan sebesar gaji pokok per bulan.2. Guru CPNS diberikan tunjangan sebesar 80% dari gaji pokok

golongan III/a masa kerja O Tahun per bulan mulai tahun 2019.Dibayarkan bulan berikutnya sejak CPNS tersebut aktif mengajardi tempat tugas yang ditetapkan. Misal: SK CPNS bulan maret2Ot9, kemudian baru aktif mengajar di tempat tugas yangditetapkan di bulan Juni 2O19 maka baru dibayarkan terhitungbulan Juli 2O19. Untuk yang diangkat di tatrun sebelurrnya dibayarkan per Januari 2019.

C

SUMBERDANASumber dana untuk pembayaran 'I\njangan Profesi Guru PendidikanAgama Buddha dan Pengawas Pendidikan Agama Buddha dibebankankepada Daftar Isian Pelaksanaan Alggaran (DIpA) Ditjen BimasBuddha pada Kantor Wilayah Kementerian Aga:rra provinsi atau KaltorKementerial Agama Kabupate n / Kota.

KETENTUAN PEMBAYARANT\rnjangan Profesi Guru pendidikan Agama Buddha dan pengawasPendidikan Agama Buddha dapat dibayarkan dengan ketentuan:1. Bagi guru Pendidikan Agama Buddha dan pingawas pendidikan

Agama Buddha yang telah memenuhi kriteria penerima tunjanganprofesi sebagaimana pada BAB II di atas.2 P"C: Fu.y ya"g_,Tengikuti program pengembangan Keprofesianuerkelanptan (pKB) dengan pola pendidikan dan latihan (diklat)t3lat muka paling banyak 10O (seratus) jam (la hari kalLnderjdala.m bulan yarrg sarna atau r.nengikud iugas kependidikan yanilinier. dengan tugas keprofesian -pendidfrrya seperti

".-L*;workshop, bimbingan teknis, pelaiihan d; sejenisnya aant

- 11 -

o

oA.

mendapat iain / persetuj ual dari dinas pendidikan/ Kementeria-nAgama setempat, maka Tunjangan Profesinya tetap dibayarkan;

3. Selama liburan berdasarkan kalender pendidikan, makatunjangan profesinya tetap dibayarkan;

4. Ijin sakit selama I s/d 3 hari atau opname maksimal sela:na 5hari dalam bulan beq'alan dengan dibuktikan surat persetqiuan izindari kepala satuan pendidikan atau surat keterangal dolrter jikasakit/ surat dari rumah saldt jika opname, maka tunjanganprofesinya dapat dibayarkan dengan catatarr jam tatap muka yangtidak dijalankan selama sakit/opname wajib digantt pada hari laindi buian yang sama atau mencar-i guru pengganli gelarna ijinsakit/ opname dan dibultika-n dengsn surat keterangan dari KepalaSekolah dan diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian AgamaKabupaten/ Kota;

5. Melaksanakan studi perkuliahan (izin belajar) menggunalan biayamandiri dengan tetap melaksanakan tugas keprofesiannya sebagaiguru minimal 24 jara tatap muka per minggr, maka tunjanganprofesinya tetap dibayarkal 1 0O7o;

6. Bagi guru yang sudah memiliki sertilikat pendidik tetapi statuskepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), m.akatunjangan profesinya dapat dibayarkan 8O7o.

Tunjangan profesi tidak .lapat dibayarkan dengan ketentual apabila guruPendidikan Agama Buddha atau pengawas Pendidikan Agama Buddha:1. Melaksanakan cuti bersalin untuk anak ketiga dan seterusnya.2. Melaksanalan tugas non kependidikan.3. Melaksa-nakan tugas menggunakan braya dari

pemerintah/ sponsor.

BABIVMEKANISME PELAKSANAAN PEMBAYARAN

PROSEDURPEMBAYARAN1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerbitkan

Keputusan tentang Penetapan Guru dan pengawas pendidikanAgama Buddha Profesional dalam binaan Direktorat JenderalBimbingan Masyarakat Buddha, dengan mencantumkan NomorRegistrasi Guru (NRG) guru/pengawas pendidikan Agama Buddhasesuai

. d-1-ta

-yang dikeluarkan oleh Ditjen Gunr dan TenagaKependidikan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan

2. Pembayaran tunjangaa profesi guru dilakukar oleh KuasaPengguna Anggaran (KpA) pada masing-masing Satuan Kerja {satker}sesuai dengan Keputusan Menteri Agama womor Z3 Tahun 2O1itentang Pedoman Pelaksanaan pembayaran thnjangan profesi danPantuan . Tirnjangan profesi Guru/pengawas datam BinaanKementerian Agama.

3. Pejabat Pembuat Komitmen (ppK) wajib melakukan verifikasiterhadap usulan dan kelengkapaa berkai pengajuan pembayarantunjangan profesi dengan berpedoman paaa ^t<ritJ.L a* p"r"y"r.t_sebagaimana diatur dalam peiunjuk tet<nis ini,4. Pd1III hal terdapat tu.r-ggat

"r. "t"" -f."-f.".".rgan

bayar atastunjangan profesi guru pada tahun u.t"irrrorry", pembayarantunjangan profesi guru dapat diberikan *p"":rrg'p"g" "tIpA

t

-72 -

o

tersedia (termasuk DIPA pada APBN-P) tanpa melakukan revisi DIPA

tahun berjalan.5. Dalam hll terdapat kekurangal trayar atas tunjangan profesi

guru Pendidikan Agama Buddha yang diakibatkan adanya

fengangkatan CPNS, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkalairo7"t"" inpossing, pembayaral dapat diberikarr sepanjang pagu

DiPA tahun bedatan tersedia. Jika DIPA tahun berjalan tidaktersedia, maka pimbayara-rr tersebut akan diakumulasikan padatahun berikutnya,

6. Ketentuan pada nomor 4 dan 5 di atas dilaksanakan denganmemperhatikan haJ-ha1 sebagai berikut:a. Mlmiliki surat keterangan kekurangan pembayaral tunjangan

profesi yang diterbitkan oleh pimpinan/ pejabat pada satuankerja terkait;

b. Mendapatkan surat rekomendasi darl tim Badan PengawasalKeuangaa dan Pembangunan (BPKP), Inspeltorat JenderalKementerian Agama, atau l,embaga Pengawasan lainnya yangdrtetapkal oleh pemerintah ;

c. Kekurangan pembayaran tunjangan profesi tahun-tahunsebelumnya diusulkal oleh masing-masing pimpinan satuankerja kepada Dirjen Bimas Buddha cq. Sekretaris Ditjen BimasBuddha melalui Kanwil Kementerian Agama Provinsi denganmelengkapi dokumen dan data yang dibutuhkan.

7. Pembayaran tunjangan profesi guru tidak mempengaruhi hakpenerimaan tunjangan kependidikan (fungsional), baltuantunjangan fungsional, bantuan tunjalgan khusus, darr tunjanganlainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Apabila teg'adi mutasi guru ke Kab./Kota lain atau ke provinsilain, maka perlu diperhatikan:a. Jika mutasi tersebut dilakukan di tengah semester yartg

sedang berjalan, pembayarannya dilakukan oleh Satker asalsampai akhir semester, Semester berikutnya pembayarandibebankan ke satl<er tujuan.

b. Jika mutasi tersebut dilakukan di akhir atau awal semester,pembayaranya dilakukan oleh Satker tujuan terhitung sejakyang bersangkutan mulai mengajar di satrninkal baru.o

B PRINSIP PEMBAYARANPrinsip pembayaran tunjangan profesi bagi guru Pendidikan AgamaBuddha dan Pengawas Pendidikan Agama Buddha meliputi:1. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakzrn dana dan

daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalamwaJ<tu sesingkat-singkaUrya dan dapat dipertanggung jawabkan;

2. Efektif, yajtu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkandan dapat memberikal manfaat yang sebesar-besamya sesuaidengan sasaran yang ditetapkal;

3. Transparan, yaitu menjamin adanya keterbukaa! yangmemungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mend"pattan

_ informasi, mengenai pembayara-n tunjangan profesi;4. Akun tabel, yaitu pelaksanaal kegiatan - dapat dipertalggung

J a\,{/aoKan;5. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan harus

dilaksana_kan secara realistis dan propoisioiaf; #rta l

-13-

6. Manfaat, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan -denganprioritas

- nasional secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya

guna bagi guru pendidikan agama Buddha dan masyarakat'

WAKTU PELAKSANAAN PEMBAYARAN1. Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Buddha dan Pengawas

peniiAi-t<an Agama Buddha dibayarkan mulai bulan Januari tahunberikutnya tertritung sejak tanggal yang bersangkutan dinyatakanlulus ujian sertifrkasi guru sebagaimana yang tercaltum dalarnsertih^aJt pendidik dan mempetrcleh Nomor Registrasi Guru (NRG)

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkanmelalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan MasyarakatBuddha.

2. Tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Buddha disalurkan

"."*, 6.thir"p melalui rekening guru Pendidikan Agama Buddhayang tertera di dalam lampiran Keputusan pejabat terkait tentangperr".i.tta T\rnjangan Profesi Guru setiap bulan atau sesuai dengankondisi masing-masing satuan kerja.o

D PEMBATALAN DAN PENGHENTTAN PENYALLIRAN1. Pembatalan Pembayaran

Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Buddha dan PengawasPendidikan Agama Buddha dapat dibatalkan pembayarannyaapabila:a. Terbukti memiliki sertrfikat pendidik yang tidak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.b. Menggunakan dokumen kriteria dan persyaratan penerima' tunjangan profesi secara tidak sah/palsu.c. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi yang berasal dari

sumber dana yang sarra atau berbeda.2. Penghentian Pembayaran

Pernbayara.n T\lnjalgal Profesi Guru Pendidikan Agama Buddha danPengawas Pendidikan Agama Buddha dihentikan apabila memenuhisatu atau beberapa unsur sebagai berikut:a. Meninggal dunia.b. Genap berusia 60 (enam puluh) tahun atau pensiun.c. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas

sebagai gurt. Pendidikan Agama Buddha pada satuanpendidikan atau pengawas Pendidikan Agama Buddha;

d. Beralih tugas atau mutasi dari jabatan fungsional guru kejabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya; kecualike jabatan pengawas pendidikan agama;

e. Tidak lagi menjalankan tugas sebagai Guru Pendidikan AgamaBuddha di Sekolah atau tidak lagi menjalankan tugas sebagaipengawas Pendidikan Agama Buddha.

f. Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturar perundang-undangan.

g. Tidak memenuhi beban kerja minimal yang ditentukan.h. Melakukan tindakan melawan hukum yang sudah ditetapkan

oleh pengadilan.i. !3ffi -

tidak lagi memenuhi trrriteria darr persyaratan yangdiatur dalam Juknis ini.j. Diketahui tidak memenuhi persyaratal ketika ditetapkanybagai calon peserta sertifikasi guru meskipu, gu* y"rgbersangkutan tela.h dinyatakan 1u1us.

1

o

-14-

Penghentian pembayaran tunjangan profesi, sebagaimana

i"."!u"t ai atas aitetapkal dengan Keputusan Kepala KantorKementerian Agama Provinsi atau Kepala KantorIiementerian Rgama Xabupaten / Kota yang menjadi pelal<sana

pe mbayaran tunj an gan Profesi.

PERPAJAKANi"irr"J.p tunjangan profesi guru Pendidikan Agarna Buddha dan

p"rrg"*r" penaialt<an Agama Buddha dikenakan Pajak Penghasi^lan

[pi6- u"ra"*ttu, pasit er Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

i"rrtl.ng Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

k.

E

o

o

BAB VPERENCANAAN, PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN EVALUASI SERTA

PENGAWASAN

PERENCANAANPerencanaan anggaran tunjangan profesi guru perlu memperhatikanhal- hal sebagai berikut:1. Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dana yang

dialokasikan dengan realisasinya, maka akan diperhitungkan padatahun anggaral berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturaflperundang-undangan.

2. Fenyusunan kebutuhan alokasi anggaran untuk tahunanggaran mendatang dilakukan berdasarkan data usulan (bg name)calon penerima tunjangar profesi yang diterima tahun berjalarr,tambahan data usulan gur'u pindah tugas dari tempat lain keiingkungan kemenang kabupaten/kota yang membayar, dan datausulan guru yang telah mengikuti sertifikasi tahun berjalan dansedang menunggu terbitnya NRG. Setiap data usulan (bg naneldiperhitr:ngkan selama 12 bulan (1 tahun) ke depan, dan jugamemperhitungkan dana yang terhutang untuk setiap guru.

3. Data disusun oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kotakepada Kalwil Kementerian Agama Provinsi. Selanjutnya Kanwilmenyampaikannya kepada Direkur Jenderal Bimbingan MasyarakatBuddha cq. Bagian Perencalaan dan Sistem Informasi, SetditjenBimas Buddha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,dengan tembusau ke Direlctorat Urusan dan Pendidikan AgarrraBuddha.

4. Apabila te4'adi mutasi guru menjadi pejabat struktural, fungsionallainnya kecuali pengawas, meninggal dunia atau karena pensiun,maka tunjangan profesi guru tersebut akan dihentikan untuk bulanbeq'alan.

5. Apabila terjadi perubahar tempat tugas atau status kepegawaianguru antar satual pendidikan, altar jenis pendidikan dalam satuKabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya, antarkabupaten/kota, antsr Provinsi, dan arrtar kementerian, baik ataskepentingal kbdinasan atau pemekaran wilayah, maka tunjanganprofesinya dibayarkan sesuai dengan ketentuan p"*rrdurrg-undangan dengan memperhatikan SK lunjangan profesi pada tahuianggaran berjalan dan mela:npirkan bukti fisik- bebar mengajartninimal 24 jaln per-minggu atau ekuira.lensinya dari teilfrat

I

A.

-15-

B

tugas yang baru ' Status yang bersangkutan akan disesuaikan pada

SK tunlangan profesi tahun berikutnya'6. ;lij;; H;""s euddha dapat menggunakan basis- data perencanaar" ;#i;;; profesi berdasarkan uiulan Kanwil Kementerian Agarna

Provinsi.

PENGENDALTANi<.gr"art-p""gendalianpembayarantunjangarrprofesiguruPendidikanAgama Buddha dilakukan melalui:ilErrr."rr"r. sosiatisasi program penyaluran tunjangan prolesi guru-

;;il;it; egama euddha-oleh-pusat kepada Kanwil Kementerian

i;;; Prodnsi berd-asarkan struktur organisasi lertikalKementerian Agama sesuai dengan kewenangar:rnya'

2. Kanwil Kemelnterian Agamt Kantor Kementerian Agarna- iiJu"p"t""7rota melat sanltan sosialisasi program yang terkaitaengan penyaluran tunjangan profesi kepada seluruh guru

Pendidikal Agama Buddha.3. pemantauan Ian erraluasi (monitoring dan eva.luasi) dilakukan oleh

instansi terkait sesuai dengan kewenalgannya'+. eenyetesaian masalah secara terus-menerus diiakukan atas

permasalahan yang te{adi dalarn proses pelaksanaan pembayaran

tunjangan profesi.S. Ret<onj-itiasi data penerima tunjangan profesi dengan instansi

terkait.

o

o

C PELAPORANDAN EVALUASI1. Pelaporan

d. dantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota sesuai dengankewenangannya menyampaikan laporan realisasi pembayarantunjang; profesi guru Pendidikan Agama Buddha setiapsemester kepada Kanlvil Kementerian Agama Provinsi denganformat yang sud.ah ditetapkan yarrg mencantumkan namapenerima dan nominal tunjangan profesi (data bg namel

b. Kanwil Kementerian Agama Provinsi sesuai dengankewenangannya menyampaikan laporan realisasi pembayaraltunjangan profesi guru setiap semeter kepada Direktorat JenderalBimbingan Masyarakat Buddha dengan format yang sudahditetapkan yang mencantumkan nama penerima dan nominaltunjangan profesi (data bg namel.

2. EvaluasiDirektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sesuai dengankewenangannya dapat melakukan monitoring dan evaluasipenyaluran tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Buddha danPengawas Pendidikan Agama Buddha secara berka.la.

D PENGAWASAN1. Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan

ekstemal sesuai dengan peratumn perundang-undangan,2. Ruang fingkup pengawasan meliputi persiapan, pelaksanaan,

pelaporan, dan pertanggungiawaban.

-76 -

BAB VIPENUTUP

SANKSIi. Cr., Pendidikan Agama Buddha wajib mengembalikan seluruh-

**jrrgrrl profesi ying pemah diterima apabila terbukti tidakmemenuhi ketentuan sebagai penerima tunjangan profesi yang- sah'

2. Pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dut"A- penyall.an tu":"ttgao Profesi Guru dapat diberikan sanksi sesuaia"rrga. peraturan perundang-undangan yang berlaku'

PENGADUAN MASYARAKATt. SeUagai bentuk akuntabilitas dan pelayanan informasi bagi

gr*/p".g.*"s Pendidikan Agama Buddha dan masyarakat teltangi"ry.ir.ui tunjangan profeii guru Pendidikan Agama Buddha,birektorat Jendirat pendidit<an Buddha membuka layanan informasidan pengadual masyarakat terrtang petaksaaaa-n penyalurarrtunj angan profesi guru Pendidikan Agama Buddha.

2. Pengaduar terkait penyaluran tunjangan profesi bagi gurupendldlt<an Agama Buddha dapat disampaikan kepada:

oDirektorat Jederal Bimbingal Masyarakat Buddha KementerianAgama zu, Jl. M.H. Thamrin Nomor 6 lantai i5-16 J€-karta Pusat,xode Pos 1O340, Telp. (021) 3810671, 3810701, 3920580, Faks(021) 3s2133s, PO BOx 37o2 JKT, Email:buddhasisf@kemenaq, so.id, dikdasmenbuddha@smail'comwebsite: htto: / /bimasbuddha. kemenas. idtkontak

IREKTUR JENDERALMASYARAKAT BUDDHA,o

f

A.

C. LAIN.LAINHal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis penyalurarttunjangan profesi guru bagi guru Pendidikan Agama Buddha danPengawas Pendidikan Agama Buddha akan diatur kemudian.

-17 -

Form 1

Form Untuk Guru

KOP SATUAN PENDIDIKAN/SEKOIAH

SURAT KETERANGAN METAKSANAKAN TUGAS

PEMBET,A.IARAN/BIMBINGAN DAN TUGAS TERTENTU

Yang bertanda tangan di bavah ini:

o

NarnaNIPPeglD/NUPTKPang)<at/ Gobngan ruangJabatanTempat TugasMenyatakan bahwaNamaNIPPeg}D/NUPTKPanekat/ Gobngan ruangTMT Pe ngang!<atan GuruJabatanMapel SertifikasiTerryat Tugas

Kepa,l,a Sekolah

Guru Pendidikan fuama Buddha

o

nrelak n n ln danrincian seb berl{ut:

Demikian pernyataan ini dibuat dengan ucJanpirkan tr,asil pen:1aian kinerjadan bukti fisft rrasing-masing untuk dipergunakan sebagainrana mestinya

MengetahuiPenga.was/ Kasi/ Penyeienggara/Pembimas Buddha

Kepala Sekolah,

Stempel

Nama kngkap, NIP &+

NO URAIANFiASIL PENIIAIAN

KINER.IANII,AI KATEGORI

A. Melaksanakari Proses PembehiaranMerencalakan dan rnelaksanakanpembelajaran, rengelaluasi dan menilai hasilpembelajaran, rrrengaxralisis hasil penrbelajaran,rnelaksanakan tindak lanjut hasil penilaian(Tahun Ajaran ..../.... Serrester Ganjil/ Genap)

B Mela l{sanakarr Proses Bimbins.nMerencana-kan dan melaksanalcan bimbingan,mengevaluasi dal melakukan pen:laianbimbingan, rrrenganalisis hasil birnbingan, danrnelaksanakan tindak lanjut hasit bimbinpn.

C Perhitunga. n JTMJTM Reg:lerJTM Tambahan

Nama Lengkap & NIP

-18-

o

Form 2Form untuk Pe ngawas

KOP SATKER

SURAT KETBRANGAN MELAKSANAKAN TUGAS (SKMT)KEPENGAWASAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Menyatakan bahwaNarna :

NIP :

PegID/NUPTK :

Pangftat/ Gobngan ruang i

TMT Pengangi<atan Guru :

TMT Menjadi perga.was i

Jabatan :

Mapel Sertifikasi :

Unit Ke{a :

Pengawas Pendidikan Agama Buddha

Telah rrr'laksanaka-n keeiatan bimbinFan/penilaian pada tahun aiaran .'.,.. '.-...--... denmn rincian sebaeai berkut:

NO URAIANHASiL PENII,AIAN

KINER.TANII.AI KATEGO

A. Melaksanakan Proses BimbinlanMerencarrakan dan rnelaksanakanbimbingari,mensevaluasi dan rrrelatih Drofesbnalitas

B Melaksanakaa Proses PenilaianMelakukan peniaian bimbingar;rrrenganalisis hasil bimbingan, danmelaksanakan tindak lan'iut hasil

Perhitungan JTMD Jumlah Guru Binaan

Kepala/Ketua

o

Dermkian pernyataarr ini dfuuat dengan rrrbrrpirkan hasil penilaian kineq'a danbukti fisir rna.sing-rnasing r:ntuk dipergunakan sebagaimarra rnestinya

Nama Lengkap, NiP dan Cap Stempet

Narna :

NIP :

PegID/NUPTK :

Pangkat/Gobnganruang :

Terryat Tugas :

-19-

Form 3

o

Catatan:Ji<a guru rnengajar Pada I(satu) Sekolah

KOPKANWIL KEMENAG PROVINSI

atauKANIOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

Surat Keterargan Beban Kerja (SKBK)N

Yang bertanda tangan di bawahini kami :

|rfetna lsngkap :

NIP :

Jabatan : Kepala Kantor. .. . ... . ....

Menerangkan balxraNa:naNIPPeglD/NUPTKPangftat/ Gobngan ruangTMT Penpngftatan GuruJabatanMapel SertifikasiTeryat Tugas

Kepala

oAdalah benar rnelaksanakan tugasnya sebagri guru pada SemesterGenap/Ganjii Tahun Pelajaran ....../.........pe.iode bulan..... - ........ tahun....secara kumulatif tehh rrrrrpnuhi Beban Ke{a Mengajar minimal sebanyak24 Joto Tatap Muka per Minggu. Adapun rincian Beban Kerja yang tehhditetapkan obh Kepala Sekolah sebagairnana terlalryir.

Selanjukrya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersang|<utan dapat$etaptan sebagai penerirna tunjangan proGsi yang bersumber dari DipAK4ntor............ Tahun Anggaran.,,,....,,. sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

ryr"il.,i" surat keterangan ini dibuat dengan sebenamya. untuk dipergunakansebaga-irnala mestinya.

1Nama Lengka, NIp, dan Cap Stempel

: Guru Pendidikan Agarna Buddha

20

Form 4

Catatan:Jfta guru rrengajar Pada 2(dua) sekolah atau lebih diKab. /Kota vang sama

o

KOPKANWIL KEMENAG PROVINSI

atauKAI'ITOR IGMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

Surat Keterangan Beban Kef'a (SKBI()Nornor ............

Yang bertanda tangan di bawahini kami :

Na-rra Irngkap :

NIP :

Jabatan : Kepala Kantor............

Menerangkan baltwalr[a mnNIPPeglD/NUPTKPang|<at/ Go bngan ruangTMT Pengang!<atan GuruJabatanMapel SertifikasiTer{)at Tugas

: Guru Perrdidikan Agama Buddha

oAdalah benar rrebksanakan tugasnya sebagai guru Pendidikan AgamaBuddha pada Sernester Genap/Ganjil 'Ihhun Felajaran ....../.....,...periodebrran...... - ........ tahun.... secara kumulatif telah mernenuhi Beban KerjaMengajar minirnal seban5rak 24 Jatn Tatap Muka per Minggu. Adapunrincian Beban Ke4'a yang telah ditetapkan obh Kepala Sekolah (1)................dan Kepalt Sekolah (2)................... sebapimana terlarnpir.

Selanjutqya, berkerraarr dengan hal tersebut kepada yang bersang|<utan dapatditetapkan sebagai penerima tunjarrgan profesi yarg bersumber dari DIPAKantor............ Tahun Angaran........... sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya unh:k dipergunakansebagairnana rnestinya.

Kepala

N arna kngka, NIP, da,n Cap Stempel

-2t-

o

o

Form 5

Catatan:

Jika guru rnengajar Pada 2(dua) sgkolah atau lebih diKab. /Kota yang berbeda

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA XABUPATEN /KOTA(Satrninkal)

Surat Keteranga-n Beban Ke{a (SKBK)Nomor:............

Yang bertanda tangan di bawahini kami :

NarnaLengkap : I

NIP :

Jabatan : Kepala Kantor........,.. '......" (1)

DalNqft5 l€1gkap : :

NIPJabatanMeneranglar bahv,aNarnaNIPPeglD/N UPTKPangkat/ Gobnga.n ruang'IMT Pengang!<atan GuruJabatanMapel SertifikasiTeryat Tugas

:

: Kepah Kantor (2)

Adalah benar rreloksarakal tugasnya sebagai guru Pendidikan AgamaBuddha pada Sernester Genap/Ganjil Tahun Felajaran ....../.........periodebulalr...... - ........ tahun.... secara kumulatif telah rrerenuhi Beban KerjaMengajar minirnal sebanyak 24 Ja::rt Tatap Muka per Minggu. Adapunrincian Beban Ke4'a yang telah ditetapkan oleh Kepala Sekohh (1)................dan KepaJa S ekohh (2)................... sebagairnana terhnp h.Selanjutnya, berkenaan dengal hal tersebut kepada yang bersalg|<utan dapatditetapkan seb"gei penerima tunjangan profesi yang bersumber dari DIPAKantor...,.......dengan ketentuan 5iang berlaku.

Tahun Anggaran....,...... sesuai

Guru Fendidikan fuama Buddha

Dernl<ian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya unhrk dipergunakansebagajrrula mestin5ra.

Mengetahui

Kepah llsrrL"rr."rt*Kab./kota............

Kepala Ka-nkemenagKab./Kota...........

Narna Lengka, NIP, dan CapStempel

I

N a:na Lengka, NIp, dan CapStempel

cr-

Form 6Untuk Pe ngawas

KOPKANWIL KEMENAG PROVINSI

atauKANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA

Surat Ketemrgan Bebar Kerja (SKBENomor: ,...........

Yang bertanda tangan di bawahini kami :

Na-rrn l,engkapNIPJabatan Kepale Kartor.

Meneranglan bahwaNama :

NIP :

PegID/NUPTK :

Pangfat/ Gobnga.n ruang :

TMT PenganSkatan Guru :

TMT Menjadi pengawas :

Jabatan :

Mapel SertiEkasi :

Unit KerJa i

Pengawas Pendidikan Agama Buddha

Adahh benar rnehksarukan tugasnya sebagai pengarinas Pendidikan AgarnaBuddha pada Semester Gerrap/Ganjil Tahun Felajaran ....../.........periodebulan..,.., - ........ ta-hun..., secara kumulatif telah rnemnuhi Bebal Keq'aMenpjar minirr:al sebanyak 37,5 Jam per Minggu dan mehksanakan tugaskepenga.wasan Guru Pendidikan Agama Buddha. Adapun rincian Beban Kdadan bukti kepengawasal terhadap Gr:m Pendidikan Agama Buddha yangrnenjadi binaan sebagairrana terlarpir.

Sehnjutrrya, berkenaan dengan hal tersebut kepada yang bersarglutan dapatdtetapkan sebagai penerirna hr4jangar pncfesi yalg bersumber dari DIPAKantor............ ......... Tahun /rng9ran........... sesr rai dqnganketentuan yanrg ber}aku.

Demikian surat keterangan ini dbuat dengan sebenarnya unh:k dipergunakansebagairnana rnestinya.

Kepala

Nama lcngka, NIP, dan Cap Stempel