¯2lµ o - Institutional Repository UIN Syarif ...repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789...serta kekuatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian

Kata Pengantar

Puja dan puji kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah,

serta kekuatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian

dari tugas akademis di Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah & Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar

Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi’in dan tabi’at hingga

sampailah kepada kita yang mengikuti risalahnya sampai akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “Penetapan Nafkah Hadanah dalam Perkara

Putusan Verstek (Analisis Putusan Pengadilan Agama di Provinsi DKI Jakarta)”

akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Kebahagiaan yang tak

ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik

kepada orang tua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang telah ikut andil dalam

mensukseskan harapan penulis.

Sebagai bahan yang tak terlukiskan izinkanlah penulis menuangkan dalam

bentuk ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. Dekan Fakultas Syariah &

Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang banyak

memberikan nasihat-nasihat yang berharga demi meningkatkan kualitas spiritual

dan intelektual kepada Mahasiswa/I Fakultas Syariah & Hukum.

i

2. Drs. H. Basiq Djalil, SH., MA. Ketua Program Studi Ahwal As-Syakhsiyyah

Konsentrasi Peradilan Agama, yang selalu memberikan masukan kepada penulis

secara tidak langsung sangat membantu penyusunan skripsi ini.

3. Kamarusdiana, SH., MH. Sekertaris Program Studi Ahwal As-Syakhiyyah yang

banyak membantu saran untuk penulis dan membantu memudahkan mahasiswa

secara birokrasi dan administrasi kampus.

4. Sri Hidayati, M.Ag dan Afwan Faizin, MA. Dosen pembimbing yang telah

banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan dalam memberikan masukan

maupun nasihat dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak & Ibu Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama dibangku kuliah.

6. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Drs. Ujang Sholeh S.H,. M.H serta staf

jajarannya yang telah membantu dalam memperoleh data dan informasi yang

penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

7. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Drs. H. Muhyiddin S.H,. M.H serta

staf jajarannya yang telah membantu dalam memperoleh data dan informasi yang

penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Rasa Ta’zim & terima kasih yang mendalam Ibunda tercinta Siti Aminah dan Ayah

anda Muhammad Yakub, sebagai inspirator dan tempat curhatan hati, atas

dukungan moril dan materil, kesabaran, keikhlasan, perhatian serta kasih sayang

yang tak pernah habis bahkan doa munajatnya yang tak henti-henti kepada Allah

SWT senantiasa agar penulis mendapatkan kesukseskan dan belajar juga atas

ii

perjuangan mereka yang telah mendidik dan mengajarkan arti kehidupan. Penulis

persembahkan skripsi ini.

9. Kakak-kakak & adikku tercinta, kyai Ahmad Hidayat, Ahmad Ghozali, Asep

Saepudin dan Yulia Hilmi, yang banyak sekali memberikan kontribusi baik itu

pikiran tenaga maupun materi hingga penulis bisa menyelesaikan kuliah ini.

10. Teman sejati hatiku Melly Amalia, S.S yang banyak memberikan masukan dan

kritikan yang bersifat membangun kepada penulis dan sabar menemani.

11. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan PA A 2006 Danu, Tami, Afandi, Kobet,

Akhri, V-men, Maul, Boggie dan sahabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-

satu namun telah memberikan banyak inspirasi kepada penulis hingga saat ini.

12. Guruku tercinta K.H Bahruddin Pimpinan Pondok Pesantren Dar el-Hikam,

Abdul Rosyid, Saepudin, Muhammad Ali, bang Ayat serta teman-teman dar el-

Hikam yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa

hormat saya, telah banyak memberikan inspirasi dan semangat hingga penulis

dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Sahabat-sahabat “Warkop PMI Bogor” yaitu Upay, Umay, Mayda, N-dank, Iwan,

Evia, Zarpin Tea, Maoy, Abah, Nyonk dan Keluarga N-dank yang tidak bisa

disebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau

yang telah banyak memberikan spirit dan doa sehingga rampungnya kuliah dan

penulisan skripsi ini.

14. Terimakasih buat Nadia, Oci, dan Yuli yang sudah bersedia meminjamkan buku

perpustakaan sebagai bahan skripsi ini sehingga selesai tepat waktunya.

iii

iv

Semoga amal yang telah diberikan kepada penulis dapat di balas oleh Allah

SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Dengan segala kelemahan, kekurangan, &

kelebihan yang ada semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya &

bagi para pembaca umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap

langkah kita (aamiin).

Jakarta, 29 Mei 2010

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.......................................................................................................... i

Daftar Isi....................................................................................................................v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................................1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..................................................6

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................7

D. Metode Penelitian ................................................................................8

E. Kajian Terdahulu ................................................................................11

F. Sistematika Penulisan .........................................................................12

BAB II PEMBAHASAN TENTANG NAFKAH HADANAH

A. Pengertian Nafkah Hadanah ...............................................................13

B. Dasar Hukum Nafkah Hadanah ..........................................................14

C. Kadar Nafkah Hadanah .......................................................................20

D. Batas Usia Pemberian Nafkah Hadanah .............................................22

E. Hak dan Kewajiban Memberi Nafkah Hadanah .................................24

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN VERSTEK

A. Pengertian Putusan Verstek ................................................................29

B. Syarat-syarat untuk Menjatuhkan Putusan Verstek ............................31

C. Akibat Hukum Putusan Verstek .........................................................32

D. Verstek dalam Fiqh............... ..............................................................34

v

BAB IV TINJAUAN FIQH TERHADAP PENETAPAN NAFKAH HADANAH

DALAM PERKARA PUTUSAN VERSTEK

A. Kronologis Perkara ............................................................................37

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat…….. ……………..37

2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat……. ……………...43

B. Tinjauan Fiqh terhadap Pertimbangan Hakim tentang Penetapan Nafkah

Hadanah dalam Perkara Putusan Verstek ..........................................49

BAB V Penutup

A. Kesimpulan ......................................................................................54

B. Saran ................................................................................................55

Daftar Pustaka …………………………………………………………………….56

Lampiran .................................................................................................................59

1. Data Surat Pengantar Mahasiswa melakukan obsevasi.....................................60

2. Surat keterangan telah melakukan observasi dari

A. Pengadilan Agama Jakarta Barat .................................................................61

B. Pengadilan Agama Jakarta Pusat .................................................................62

3. Data Wawancara

A. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat .................................63

B. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat .................................66

4. Data Putusan

A. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat ...................................................68

B. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ...................................................81

vi

vii

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan proses yang turun menurun dari generasi ke generasi

dan berlangsung terus-menerus dari waktu ke waktu, karena salah satu tujuan hidup

manusia dalam memenuhi kebutuhan batin adalah dapat melalui kehidupan

berkeluarga.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

menyebutkan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa1 . Sedangkan jika kita

mengkaji Kompilasi Hukum Islam mengenai hukum perkawinan pada bab II pasal 2,

dapat kita pahami bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu

akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya adalah ibadah2. Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sayid

Sabiq : “Ikatan antara suami istri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh” dan

tidak ada suatu dalil yang lebih jelas menunjukkan tentang sifat kesuciannya yang

1 Hasbullah Bakri, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), h.3.

2 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,( Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.114.

2

demikian agung itu, lain dari allah itu sendiri, yang menamakan ikatan perjanjian

antara suami istri dengan mitsaqan ghalidan (perjanjian yang kokoh)3.

Namun terkadang fenomena berbicara lain, perkawinan yang diharapkan

sakinah, mawaddah dan warohmah ternyata karena satu dan lain hal harus kandas di

tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami

istri sudah tidak dapat lagi di damaikan maka islam memberi solusi dengan

perceraian atau talak. Perceraian atau talak obat terakhir utuk mengakhiri

pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan keluar yang layak

untuk keduanya.

Jika perceraian itu terjadi dan telah memperoleh keturunan maka seorang anak

tersebut akan dirugikan. Karena itu untuk menjamin kesejahteraan dan ketentraman

anak terutama anak dibawah umur maka di Indonesia diberlakukan undang-undang

yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap biaya pemeliharaan anak (hadanah)

akibat perceraian untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan masa depan anak.

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 mengenai akibat putusnya

perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.

2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut langsung memikul biaya tersebut.

3 Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, (Beirut : Dar al-Kitab al-‘Arabiy, 1973), juz ke-2, h.108.

3

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai

pemeliharaan anak, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 105 c :

“Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”

Dalam Pasal 156 d

“Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri”

Begitu pula dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak dalam Pasal 8 yaitu :

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial”

Maksud dalam Pasal-pasal diatas memberikan isyarat terhadap orang tua agar

memperhatikan anaknya dan memenuhi hak seorang anak baik itu dari segi

pendidikan maupun kesehatannya.

Maka sudah menjadi kewajiban orangtua untuk memenuhi hak-hak anak

tersebut, yaitu dengan memberikan nafkah untuk pemeliharaan anak ( nafkah hadanah)

meskipun orangtua tersebut telah bercerai. Namun untuk menentukan kadar nafkah

yang harus diberikan seorang suami yang telah bercerai dari istrinya baik itu cerai

talak maupun cerai gugat oleh seorang istri ditentukan berdasarkan kemampuan

seorang suami bukan menurut kebutuhan seorang istri. Hal ini diperkuat dengan

pendapat golongan syafi’i dalam menentukan jumlah nafkah bukan diukur dari

4

kebutuhan, tetapi berdasarkan kaya atau miskin seorang suami yaitu berdasarkan

kemampuan seorang suami untuk memberi nafkah.4

Apabila terjadi perceraian maka mantan suami tetap berkewajiban memberi

nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya. Apalagi telah ditetapkan dan

diberlakukannya Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 41 mengenai kewajiban

pemberian nafkah akibat putusnya perkawinan karena perceraian.

Maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara

perceraian bagi orang-orang Islam yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Di

dalam proses persidangan bagi para pihak adakalanya tidak dapat mengikuti

persidangan dikarenakan alasan tertentu. Namun dalam hal ketidakhadiran salah satu

pihak, seorang hakim dapat memutus perkara tersebut.

Untuk perkara yang tidak dihadiri salah satu pihak maka diatur di HIR,

diantara pasal-pasal HIR yaitu pasal 125 yang berbunyi “Jika tergugat tidak hadir

pada hari perkara akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain untuk

menghadap mewakilinya, meskipun orang itu dipanggil secara patut, maka gugatan

itu dapat diputus dengan tidak hadir”. Pasal tersebut dijadikan dasar dalam hukum

acara perdata positif untuk menyelesaikan perkara tanpa hadirnya pihak tergugat atau

termohon, yang dalam istilah hukum acara perdata positif disebut Verstek.

Pada dasarnya putusan verstek dengan memberikan penetapan nafkah kepada

suami bertentangan dengan asas-asas umum hukum acara perdata yang menyatakan

4 Ibid., Juz ke-2, h.278.

5

bahwa harus mendengar kedua belah pihak juga tidak sesuai dengan Hukum Islam

mengenai penentuan kadar nafkah yang harus diberikan seorang suami yang telah

bercerai dari istrinya baik itu cerai talak oleh suami maupun gugat cerai oleh seorang

istri ditentukan berdasarkan kemampuan seorang suami bukan menurut kebutuhan

seorang istri, karena itu bagaimana seseorang hakim dalam memutus perkara yang

berkaitan dengan penentuan nafkah anak jika tidak mengetahui keadaan ekonomi

suami jika suami tersebut verstek.

Begitu juga tentang larangan memberikan ekstra petita yang diatur dalam HIR,

maka hakim tidak boleh memutus melebihi dari gugatan, ketika permohonan cerai

talak oleh suami dalam permohonannya tidak menyebutkan untuk memberi nafkah

kepada istri ataupun anak dan juga karena ketidakhadiran istri yang tidak menuntut

hal tersebut hakim secara ex officio boleh membebankan nafkah tersebut, maka

seperti yang ada dalam rumusan masalah nantinya ialah bagaimana pertimbangan

hakim dalam memutus hal tersebut.

Dengan adanya permasalahan tersebut ditemukan perkara yang berkaitan

dengan hal itu di Pengadilan Agama Jakarta Barat dan di Pengadilan Agama Jakarta

Pusat mengenai penetapan nafkah hadanah kepada suami yang diputus verstek.

Berkaitan dengan apa yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan

meneliti dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan

Agama Jakarta Barat dengan judul ” PENETAPAN NAFKAH HADANAH

DALAM PERKARA PUTUSAN VERSTEK (Analisis Putusan Pengadilan

Agama di Provinsi DKI Jakarta)”.

6

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak menimbulkan

masalah baru serta pelebaran secara meluas maka penulis memberi batasan

pembahasan ini pada masalah nafkah hadanah dalam putusan verstek yang dilakukan

oleh lembaga peradilan agama dalam perkara cerai di Pengadilan Agama di

lingkungan DKI Jakarta ada dua kasus yaitu di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan

Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor Perkara 207/Pdt.G/2009/PA.JB dan

696/Pdt.G/2009/PA.JP.

2. Perumusan Masalah

Mestinya penetapan nafkah hadanah yang diputus verstek itu berdasarkan

kemampuan dan dalam HIR pun hakim tidak boleh memutus melebihi dari guagatan

(ekstra petita), namun pada kenyataannya kerap terjadi hakim memutus perkara

melebihi dari isi gugatan yang tidak diminta oleh pihak istri yang tidak hadir. Dan

untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis akan merumuskan masalah

sebagai berikut :

a. Apa saja pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dan

Pangadilan Agama Jakarta Pusat dalam penetapan nafkah hadanah perkara

perceraian yang diputus verstek?

b. Bagaimana tinjauan fiqh terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama

Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam penetapan

nafkah hadanah pada perkara perceraian yang diputus verstek?

7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang ingin

dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan

Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam penetapan nafkah hadanah pada

perkara perceraian yang diputus verstek.

2. Ingin mengetahui bagaimana tinjauan fiqh terhadap pertimbangan hakim

Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam

penetapan nafkah hadanah pada perkara perceraian yang diputus verstek.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini dihaarapkan dapat

memberikan kontribusi pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-

kurangnya dapat digunakan dua aspek, yaitu :

1. Aspek Teoritis : Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya

yang berhubungan dengan persoalan di bidang nafkah hadanah

akibat perceraian dan hukum acara putusan verstek.

2. Aspek Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman kepada

masyarakat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi lembaga

yang berwenang untuk mengadakan penyuluhan hukum Islam

dalam mencari penyelesaian kasus nafkah hadanah bagi hakim

dan para praktisi hukum. Serta menambah refernsi dan bahan

pustaka bagi para mahasiswa serta bagi seluruh pihak kampus

8

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan

kampus-kampus lain pada umumnya.

D. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah penelitian yang bersifat

kualitatif, yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, 5 dengan

mengkaji data dan literatur-literatur yang berkaitan dengan judul. Strategi pendekatan

yang digunakan dalam penelitian adalah strategi deskriftif analisis, yaitu bertujuan

menggambarkan keadaan sementara dengan memaparkan hasil-hasil penelitian yang

bersumber dari wawancara, dan atau dokumen tertulis untuk melakukan analisis dan

interpretasi langsung dari hasil pengamatan.

Adapun jenis penelitian dengan pengambilan data yang digunakan dalam

penyusunan karya tulis adalah :

1). Penelitian Lapangan (field Research) untuk memperoleh informasi yang akurat

dengan melakukan pencarian data-data dari tempat penelitian melalui interview

hakim serta meminta data otentik maupun yurisprudensi yang berkaitan dengan

masalah tersebut.

5 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), h.20.

9

2). Penelitian Pustaka (library Research) untuk memperoleh informasi yang

berkaitan dengan kajian penelitian ini melalui buku-buku, artikel, majalah-majalah,

dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

2. Sumber Data

Sementara data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas sumber data dan

sumber data sekunder, yaitu :

a. Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari data lapangan penelitian,

berkas surat-surat bukti dan dokumen yang terkait dengan perkara tersebut.

Wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Hakim

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang terkait dengan kasus ini.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan jalan mengadakan studi

kepustakaan atas dokumen-dokumen yang berhubungan masalah yang

diajukan, dokumen-dokumen yang dimaksud adalah Al-Quran, hadits, buku-

buku ilmiah, Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta

peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang

diajukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan metode

sebagai berikut :

a. Metode Dokumentasi

10

Metode dokumentasi adalah mencari hal-hal atau variabel berupa catatan,

transkip, buku, surat, kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan

sebagainya.6

b. Metode Interview

Metode Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

untuk memperoleh informasi dari terwawancara.7 Dalam hal ini adalah wawancara

dengan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Jakarta

Pusat.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

hasail wawancara, data lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.8

Data yang telah berhasil dihimpun akan dianalisis dengan menggunakan

metode deskriptif analitis yaitu menguraikan tentang putusan hakim mengenai biaya

pemeliharaan anak (hadanah) setelah perceraian secara sistematis, cermat factual

dengan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan teori-teori atau dalil-dalil yang

bersifat umum tentang hadanah kemudian dilakukan analisis terhadap data tentang

6 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1992), h.206.

7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.205.

8 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,( Bandung : Alfabeta, 2004), h.244.

11

pemeliharaan anak setelah perceraian yang telah diputus verstek untuk memperoleh

kesimpulan yang khusus.

Karena penelitian ini termasuk kualitatif, maka analisis datanya juga analisis

kualitatif, dan metode yang digunakan untuk menganalisis data peneltian adalah

deskriptif analitis, yakni dimulai dengan menggambarkan dan mengguraikan tentang

penyelesaian putusan. Dalam hal ini akan diuraikan dan dipaparkan data-data yang

akan mendukung dalam perkara ini dan pertimbangan para hakim dalam memutus

perkara penetapan nafkah hadanah dalam putusan verstek di Pengadilan Agama

Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan kesimpulannya diperoleh pola

piker deduktif, yakni dari pola umum ke pola khusus yaitu mengacu pada norma

hokum tentang hadanah kemudian dihubungkan dengan norma yang dipahami dalam

putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

tentang perkara yang diteliti.

E. Kajian Review Terdahulu

Penelitian yang penulis teliti ini mendeskripsikan pertimbangan hakim

Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam hal ini

penetapan nafkah hadanah akibat perceraian yang diputus verstek dengan analisis

putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Perihal perceraian dengan pembebanan nafkah hadanah kepada suami namun

ketidakhadiran (verstek) suami sebagai tergugat dan perihal perceraian dengan

pembebanan nafkah hadanah kepada suami namu ketidakhadiran (verstek) istri

sebagai termohon.

12

Maka terdapat skripsi terkait yang membahas tentang perceraian yang diputus

verstek :

Agus Sudianto yang mengambil judul skripsi “ Penyelesaian Perkara

Perceraian yang diputus Verstek Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Yang

ditulis pada tahun 2007. Ia memaparkan tentang bagaimana pemeriksaan perkara

serta problemnya dan cara penyelesaian perkara yang diputus verstek. Pada skripsi ini

itu lebih kepada pemanggilan secara resmi dan patut kepada para pihak dan hak yang

diperoleh serta upaya hukum bagi tergugat.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dan pembahasan akan terbagi berdasarkan

sistematika sebagai berikut :

Bermula dari BAB I : Pendahuluan. Didalamnya memaparkan latar belakang

masalah yang mencangkup pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah,

metode penelitian, tujuan penelitian, kajian review dan sistematika penulisan.

Bab II Membahas landasan teori tentang nafkah hadanah dan bagaimana hak

serta kewajiban orangtua memberi nafkah hadanah.

Bab III Membahas Putusan verstek yang berlandaskan teoritik yang sesuai

dengan kaidah-kaidah dasar dan asas-asas ilmu pengetahuan.

Bab IV Membahas tentang kronologis perkara dan Tinjauan Fiqh terhadap

pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab V Memuat Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

NAFKAH HADANAH

A. Nafkah Hadanah

1. Pengertian Nafkah Hadanah

Secara bahasa nafkah النفقة ( ) berasal dari kata infak (االنفاق) artinya membiayai.

Dengan demikian, kata nafaqah berarti biaya. Yang dimaksud ialah menyangkut

biaya penghidupan. 1 Disebutkan juga oleh Ahmad Warson Munawir dalam al-

Munawir Kamus Arab Indonesia bahwa nafkah mempunyai arti yaitu biaya, belanja

dan biaya pengeluaran, dibelanjakan.2

Sedangkan menurut istilah, nafkah berarti : sesuatu kewajiban sang suami

memberikan suatu penghasilan pekerjaan (nafkah ) kepada dirinya, isterinya dan

anak-anaknya.3 Dan dijelaskan juga oleh syekh Faisal bin Abdul Aziz dalam kitab

Terjemahan Nailul Author (Himpunan Hadits-hadits Hukum), yaitu kewajiban

memberi penghasilan (nafkah) kepada isteri dan anak-anaknya ketika sang suami

merasa cukup (nafkah) untuk dirinya.4 Sedangkan hadanah sendiri berasal dari kata

alhidn yang artinya rusuk. Kemudian kata hadanah dipakai sebagai istilah

1 Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Terjemah Fathul Mu’in, Jilid Dua,

(Bandung :Sinar Baru al-Gesindo), h. 1434

2 Ahmad Warson Munawir, al-Munawir Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta : Pustaka Progresif), Cet. 14, h. 1449

3 Ash-Shabuni, (Hadiyyatul Afraa lil’Aruusain) Hadiah Untuk Pengantin, (Jakarta: Mustaqim), h. 229

4 Syekh Faisal bi Abdul Aziz, Terjemahan Nailul Author Himpunan Hadits-Hadits Hukum, h. 2464

13

14

“pengasuhan anak” karena seorang ibu yang sedang mengasuh anak sering

meletakkannya disebelah rusuk. Dan menurut istilah ahli fiqh hadanah berarti

memelihara dan menjaga kesehatan jasmani dan rohani anak.5

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa nafkah hadanah adalah pemberian

yang wajib dilaksanakan oleh ayah terhadap anak untuk pemeliharaan dan

pengasuhan baik pemberian itu berupa sandang, pangan, papan maupun pendidikan

berdasarkan kemampuannya.

2. Dasar Hukum Nafkah Hadanah

a. Dasar hukum nafkah hadanah dalam Al-Quran

Nafkah merupakan hak isteri dan anak maka ayah wajib membiayainya

didasarkan pada Q.S al-Baqarah : 233.

⌧ ☺

⌧ ☺

5 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang,

1993), h. 138.

15

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. al-Baqarah ayat 233).

Abu Ali al-Fahdli berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah itu

bukan disebabkan karena isteri itu menyusui anaknya, melainkan karena isteri itu

sendiri yang diceraikan oleh suaminya dan suami wajib memberi nafkah atas isteri

sesuai dengan keadaan pada waktu itu.6 Dapat diartikan bahwa kewajiban nafkah

kepada mantan isteri yang telah mempunyai anak, adalah satu kesatuan yaitu nafkah

isteri dan pemeliharaan anak (hadanah).

Begitu juga Ash-Shabuni menyatakan bahwa makna ayat diatas adalah

seorang ayah wajib memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya yang telah

6 Abu Ali al-Fadhli Bin al-Hasan ath-Thabrasi, Majmaul al-Bayan Fi Tafsiri al-Quran, juz II,

(Beirut : Dar al-Fikr), h. 115

16

dicerai jika ia menyusui anak-anaknya.7 Dalil itu merupakan wajibnya seorang ayah

menafkahi anak-anaknya. Sebab, mereka masih belum mampu dan lemah8.

Keharusan nafkah dari seseorang suami tak hanya sewaktu dia masih menjadi

isteri sahnya dan terhadap anak-anak dari isteri itu, tetapi suami wajib memberi

mereka nafkah bahkan saat perceraian. Apalagi terhadap perawatan anak dan

kesejahteraan ibu merupakan tanggung jawab seorang ayah, meskipun terjadi

perceraian jangan sampai mengurangi nafkah yang wajar bagi ibu dan anaknya sesuai

keadaannya.9 Seperti yang dijelaskan dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 233 :

Artinya : “…..dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf…..”

Islam sebagai agama yang praktis, tidak memaksakan beban yang berlebihan

kepada salah satu pihak. Tetapi mereka harus melakukan yang terbaik untuk

kepentingan anak sesuai dengan kemampuan mereka. Apalagi mereka bertindak

dengan tulus, maka Allah memberi solusi untuk mengatasi masalah pemeliharaan

yang dijelaskan dalam al-Quran surat at-Talaq ayat 6 yang berbunyi :

7 Ali ash-Shabuni, Shafwat at-Tafasir, Juz I, T.t, h. 150

8 Imam Ibnu al-‘Arabi, Ahkam al-Qur’an, Juz I, T.t, h. 274

9 A. Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum Allah (syariah), (Jakarta : PT. Raja Grafindo), h. 270

17

⌧

⌧

☺

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Qs. At-Talaq : 6)

Ayat diatas mempertegas hak-hak wanita itu tempat tinggal yang layak. Ini

perlu dalam rangka mewujudkan yang ma’ruf, sekaligus memelihara hubungan agar

tidak semakin keruh dengan perceraian itu. Ayat diatas menyatakan tempatkan

mereka para isteri yang dicerai itu dimana kamu wahai yang menceraikannya

bertempat tinggal. Kalau dahulu kamu tinggal ditempat yang mewah sedangkan

penghasilan menurun atau sebaliknya tempatkanlah mereka ditempat menurut atau

sesuai dengan kemampuannya kamu sekarang, dan janganlah sekali-kali kamu

menyusahkan mereka dalam hal tempat tinggal atau selainnya dengan tujuan untuk

menyempitkannya hati dan keadaan mereka sehingga mereka terpaksa keluar atau

minta keluar.10

10 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Pesan, kesan dan keseharian alQuran juz 14, h. 300-

301

18

☺

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut

kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” (QS. At-Talaq ayat 7)

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat diatas menjelaskan prinsip umum

mencakup penyusuan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan

menyatakan bahwa hendaklah yang lapang yakni mampu dan memiliki banyak rezeki

memberi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sebatas kemampuan suami dan

dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan isterinya itu memiliki

pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezekinya yakni

terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah yang diberikan oleh

Allah kepadanya.11

Dalam jumlah nafkah, M. Quraish Shihab mengatakan tidak ada ketentuan

yang pasti melainkan melihat kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang

berlaku pada suatu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh al-Qur’an dan Sunnah

dengan urf yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat

11 Ibid, h. 303

19

yang lain serta waktu dan waktu yang lain.12 Pendapat ini juga dikemukakan oleh

Imam Malik dan Abu Hanifah.13

Berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i bahwa nafkah itu ditentukan besarnya.

Bagi orang-orang yang kaya dikenakan dua mud. 14 Orang-orang menengah

dikenakan satu setengah mud, sedangkan orang-orang yang miskin dikenakan satu

mud.

b.

ang suami terhadap istri maupun

هال من مىذ خالق؟ فاحن جن م

etahu dia, apakah itu berdosa bagiku. Maka beliau berkata : Ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”. (HR. Muttafaq ‘Alaih)

15

Dasar Hukum Nafkah Hadanah dalam Al-Hadits

Dalam hal nafkah adalah kewajiban seor

anaknya, sesuai hadits nabi SAW yang berbunyi :

تالق صلعم ف اهللالوسى رل عانيف سيب اةأر امةبت عتن بدن هتلخ دتال قةشائ عنع

ا مال اين بىفكي وىنيفكاي مةقف النن مىنيطعاي لحيح شلج رانيفا سب ان إ اهللالوساري

كلى ذ فيل عله فهمل عري بغهال من متذخا

16)هيل عقفتم (كين بيفك ي وكيفكا ي مفورعمالبArtinya : “ Dari Aisyah ra., beliau berkata : Hindun bin Utbah isteri abu

Sofyan setelah menghadap rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa s

12 Ibid, h.300

13 Al-Faqih Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid wa nihayatul Muqtashid (Analisa Fiqih Para Mujtahid), h.519

14 1 (satu) mud yaitu 6 ons gandum/beras

15 ibnu Rusyd, Terjemah Bidayatul Mujtahid, h.519

16 Abdillah ‘Ali Ibn Al-jarudi Abu Muhammad An-Naisaburi, Al-Muntaqi min as-Sunan Al-Musnad Juz 1 (Beirut : Muasisah Al-Kitab Al-Tsaqafiyah, 1408/1988), h.256

20

ىنكاسه لسيل : الا قثال ثةقلطم الي فيب الننا عهن ع ااهللايضسي قتن بةماط فنع ر

17)ملسم اهور (ةقفانلوArtinya : “ Dari Fathimah bin Qais dari Nabi SAW bersabda bahwa ia telah

ditalak tiga oleh suaminya baginya tidak ada hak tempat tinggal dan nafkah. (HR.

Muslim)

c. Dasar Hukum Nafkah Hadanah dalam Hukum Undang-Undang Perkawinan

dan KHI

Adapun dalam masalah nafkah hadanah dalam Undang-undang No. 1 tahun

1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 41 dikemukakan akibat putusnya perkawinan

ialah bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan

yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut langsung memikul

biaya tersebut.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80 disebutkan bahwa

perkawinan yang putus akibat perceraian menyebabkan hal-hal berikut ini sesuai

dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan,

dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Begitu

juga dalam pasal 149 bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

17 Imam abi Husen Mulim bin Hujaz bin Muslim, Shahih Muslim, (Riyadh : Dar as-Salam),

T.tt, h. 641

21

wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21

tahun.

Ketentuan yang terkandung dalam Pasal 41 Undang-undang perkawinan

maupun dalam KHI tersebut, tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada

anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau ia sudah

kawin lagi.18

3. Kadar Nafkah Hadanah

Tentang penentuan ukuran nafkah yang harus diberikan suami kepada isteri

dan anak-anaknya baik pada waktu perkawinan atau setelah perceraian tidak diatur

batas-batasnya hanya diatur secara umum yaitu menurut kemampuan suami.

Namun ketika suami menentukan pemberian nafkah pada isteri atau anaknya,

maka hendaklah diperhatikan beberapa hal, yaitu ;

a. Hendaklah jumlah nafkah itu mencukupi keperluan isteri ndalam memelihara dan

mengasuh anak dan disesuaikan keadaan kemampuan mantan suami, baik yang

berhubungan dengan sandang, pangn, maupun pendidikan anak.

b. Hendaklah nafkah itu ada pada waktu yang tepat, yaitu ketika mantan isteri itu

membutuhkan atau dengan cara ditentukan waktunya.

18 Zainuddin Ali, Hukum Perdata islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika), h. 67

22

c. Sebaiknya ukuran nafkah tersebut didasarkan pada kebutuhan pokok dan

pendidikan anak, dan hal ini disesuaikan keadaan perekonomian di masyarakat.19

Dengan demikian, kadar nafkah keluarga bagi isteri atau anak pada waktu

perkawinan atau setelah perceraian yang menjadi tanggung jawab suami harus

disesuaikan dengan :

1). Kemampuan Suami

Dalam nafkah keluarga begitu juga nafkah anak baik pada waktu perkawinan

atau setelah perceraian, bahwa isteri dituntut untuk tidak membebani suami diluar

kemampuannya. Suami hanya berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan

kemampuannya. Seperti dijelaskan dalam surat at-Talaq ayat 7 :

☺

Artinya : “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” 2). Tidak Kikir dan berlebihan

Jika suami bakhil, tidak memberi nafkah secukupna kepada isteri tanpa alasan

yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya dan anak-

19 Muchtar, Asas-asas, h. 134

23

anaknya. Dan hakim boleh memutuskan beberapa jumlah nafkah yang harus diterima

oleh isteri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang

dilontarkan oleh isteri ternyata benar. Hal ini sesuai dengan firman Allah dala surat

al-isra’ ayat 29 yaitu :

⌧

Artinya : “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada

lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. karena itu kamu menjadi

tercela dan menyesal”.

Maksud dari ayat tersebut adalah jangan terlalu kikir dan jangan pula pemurah

karena berlaku kikir dalam memberi nafkah keluarga sangat dikecam oleh Rasulullah

SAW.

4. Batas Usia Pemberian Nafkah Hadanah

Dalam al-Qur’an dan hadits juga tidak diterangkan dengan tegas masa

memberikan nafkah hadanah, hanya ada isyarat-isyarat ayat yang menjelaskan hal itu.

Oleh karena itu para ulama’ berijtihad sendiri dengan pedoman isyarat-isyarat

tersebut.

Seperti mazhab Hanafi yang berpendapat bahwa masa nafkah untuk anak laki-

laki berakhir pada saat tersebut tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat

mengurus keperluannya sendiri. Sedangkan masa untuk anak perempuan apabila ia

24

telah baligh atau telah dapat masa haid pertamanya. 20 Yaitu anak laki-laki telah

berumur 7 tahun dan perempuan telah berumur 9 tahun. 21

Yang dijadikan ukuran ialah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri.

Jika sianak kecil dapat membedakan mana yang benar dan salah, tidak membutukan

pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka hadanah

telah habis.

Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan diantara imam mazhab, dan untuk

lebih jelasnya dibawah ini dikemukakan beberapa pendapat tentang batasan seorang

anak berhak mendapatkan hadanah :

a. Golongan Hanafiyah mengatakan bahwa masa asuh anak adalah sampai 7 tahun

dan menurut sebagian lainnya adalah 9 tahun22.

b. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa masa hadnah berlangsung sejak dia lahir

sampai dewasa. Jika ia punya ibu, maka ibulah yang mengasuhnya sampai dewasa

lalu gugurlah hak hadanah tersebut. Dan mengenai biaya nafkahnya tetap

kewajiban atas ayah.

20 M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam suatu Analisi dari Undang-undang No. 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, h. 185

21 Sayid Sabiq, Fiqh a-Sunnah, h.187

22 MuhammadDjawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta : PT. Lentera Basritama, 1996), cet. Ke-1 h. 417

25

c. Golongan Syafi’iyah mengatakan tidak ada batasan waktu bagian pengasuhan.

Sesungguhnya anak kecil berhak memilih antar ayah dan ibunya dan siapa yang

dipilih olehnya, maka dialah yang berhak atasnya.

d. Golongan Hanabilah mengatakan bahwa masa hadanah baik laki-laki maupun

perempuan yang berumur 7 tahun23. Tetapi jika anak berumur 7 tahun dan kedua

orang tuanya sepakat agar salah satu dari mereka yang mengasuhnya, maka

dibolehkan. Dan jika keduanya berselisih maka anak disuruh memilih.

Didalam KHI pasal 98 ayat 1 dijelaskan bahwa batas usia anak untuk

mendapatkan pemeliharaan adalah sampai ia mampu berdiri sendiri atau dewasa (21

tahun), sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum

pernah melangsungkan perkawinan.

5. Hak dan Kewajiban memberi Nafkah Hadanah

Dalam pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian antara suami isteri,

maka ibulah yang paling berhak mengasuhnya. Hal ini ditentukan dalam pasal 156 (a)

KHI yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum

mumayiz berhak mendapatkan hak hadanah dari ibunya.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 41 (a) disebutkan bahwa

“ Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,

semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai

pengasuhan anak pengadilan memberi keputusannya”.

23 M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), cet.2, h.82

26

Para imam mazhab sepakat bahwa hak memelihara ada pada ibu selama ibu

belum bersuami lagi, tetapi bila ia telah bersuami lagi dan sudah disetubuhi, maka

gugurlah hak untuk memelihara anaknya. Jika terjadi perbedaan pendapat tentang

pemeliharaan anak maka undang-undang menyerahkan kebijaksanaan dan keputusan

pada hakim dengan pedoman bahwa kemaslahatan anak harus diutamakan24.

Meskipun yang berhak memlihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya

pemeliharaan anak ( nafkah hadanah) tetap menjadi kewajiban ayah menurut

kemampuannya, sebagaimana dalam al-Quran disebutkan dalam surat al-Baqarah

ayat 233 yang artinya :

“ ….dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada ibu dan anak dengan cara yang makruf…”

Maksud dari ayat tersebut telah berlaku dan diterapkan dalam KHI pasal 156

(d) dan (f) yaitu : Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah (d) semua

biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri

sendiri. (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya

menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut

padanya.

Sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

24 Ramulio, Hukum Perkawinan Islam, 185-186

27

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dan dalam KHI Pasal 80 (d) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri 2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak 3. Biaya pendidikan anak.

Dan dalam membangun keluarga tidak akan tercapai keluarga yang bahagia

tanpa tercukupnya nafkah. Dan hal ini merupakan kewajiban suami sebagai kepala

keluarga, meskipun telah terputus perkawinannya. Sebagaimana firman Allah Swt

dalam surat an-Nisa ayat 34 :

☺

☺ ⌧

☺ ⌧

☺

⌧ ⌧

⌧

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

28

Dari ayat diatas Imam ash-Shabuni menyatakan bahwa kaum pria memiliki

wewenang untuk mengeluarkan perintah maupun larangan yang wajib ditaati oleh

para wanita (istri-istrinya) serta memiliki kewajiban untuk memberikan belanja

(nafkah) dan pengarahan sebagaimana kewajiban seorang wali (penguasa) atas

rakyatnya25.

karena itu suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam

memenuhi nafkah untuk isteri dan anak-anaknya. Maka suami hendaknya berusaha

sekuat tenaga, agar dapat mencukupi nafkah bagi isteri dan anak-anaknya dengan

nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridhoi Allah SWT. Suami tidak

pantas jika berpangku tangan dan tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang yang

menjadi tanggung jawabnya.

25 ‘Ali ash-Ash-Shabuni, Shafwah at-Tafâsîr, hlm. 273

29

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN VERSTEK

1. Pengertian Putusan Verstek

Menurut bahasa verstek ialah putusan tidak hadir, dalam kamus hukum ialah

keputusan sidang atau vonis yang diberikan oleh hakim tanpa hadirnya

tergugat/terdakwa.1Menurut istilah Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan

diluar hadirnya tergugat.

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan berfungsi memberikan solusi

dan jalan tengah terhadap dua pihak atau lebih yang berbenturan dalam hak-hak

mereka, dengan harapan tercipta suatu perdamaian, ketertiban dan tidak ada salah

satu pihak yang dirugikan. Karena tugas mendamaikan adalah salah satu tugas

pengadilan sesuai dengan asasnya, namun karena pihak-pihak yang berkepentingan

salah satunya tidak puas dengan hak mereka maka pemeriksaan di pengadilan dalam

upaya mendamaikan telah gagal. Namun sebagai lembaga peradilan yang mempunyai

tugas untuk menyelesaikan perkara tetap akan menjalankan peradilan sebagaimana

mestinya dengan jalan untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, meskipun

ada salah satu pihak yang tidak hadir dalam suatu persidangan.

Dalam perkara perdata, kedudukan hakim sebagai penengah diantara pihak

yang berperkara, sehingga memeriksa dengan meneliti terhadap pihak-pihak yang

1 Soesilo Prajoga, Kamus Lengkap Hukum (internasional-indonesia), (Jakarta : Wacana

Intelektual, 2007), Cet. 1, h. 495

30

berperkara, itulah sebabnya dalam perkara perdata pihak-pihak pada prinsipnya harus

hadir semua dimuka sidang.

Pada dasarnya verstek adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir dalam

persidangan, meskipun ia menurut hukum harus datang. Namun mungkin terjadi

seorang tergugat atau seorang pemohon tidak hadir dalam persidangan, walaupun

telah dipanggail secara patut. Dari ketidakhadiran salah satu pihak tersebut akan

menimbulkan persoalan-persoalan dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam artian

apakah perkara itu akan diputus oleh hakim dalam bentuk gugurnya gugatan atau

ditundanya waktu pemeriksaan atau diputus dengan putusan tanpa hadirnya tergugat

atau termohon yaitu diputus secara verstek. Seperti yang ada dalam ketentuan pasal

125 HIR, dijelaskan :

“Jika tergugat tidak hadir pada hari perkara akan diperiksa atau tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya, meskipun orang itu di panggil secara patut, maka gugatan itu dapat diputus dengan tak hadir (verstek)”.

Dari pasal tersebut dapat diperoleh pengertian yang mendasar tentang verstek

dan juga dapat dipahami tentang hari perkara akan diperiksa dapat berarti hari sidang

pertama, tetapi juga pada hari sidang kedua dan seterusnya2. Hal ini beralasan karena

berdasarkan pasal 126 HIR yang berbunyi :

“ Apabila tergugat tidak hadir, padahal ia telah dipanggil secara sah, maka hakim dapat menjatuhkan dengan putusan verstek atau menunda sidang untuk memanggil tergugat sekali lagi”.

2 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1999),

h.102

31

Jika hal itu terjadi maka ketika putusan dijatuhkan pada hari sidang kedua

tanpa hadirnya tergugat, maka putusan tersebut tetap merupakan putusan verstek.

Begitu juga jika hakim tetap menunda untuk sidang yang ketiga dan memutusnya

tanpa hadirnya tergugat maka putusan tersebut tetap disebut sebagai putusan verstek3.

2. Syarat-Syarat Untuk Menjatuhkan Putusan Verstek

Menurut hukum acara yang berlaku dalam KUH Perdata, tergugat yang telah

dipanggil secara patut, tidak datang pada waktu yang ditentukan atau tidak menyuruh

orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka perkara tersebut diputus verstek, dan

tergugat dianggap kalah.

Putusan verstek tidak dapat diputus begitu saja hanya dengan alasan bahwa

tergugat dipanggil dengan patut dan ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak

mengirimkan wakilnya. Karena untuk menjatuhkan putusan verstek harus dipenuhi

syarat-syarat sebagimana telah diatur dalam pasal 125 HIR.

Dalam pasal HIR pasal 125 menentukan bahwa untuk menjatuhkan putusan

verstek yang bersifat mengabulkan gugatan diharuskan gugatan diharuskan adanya

beberapa syarat sebagai berikut :

a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah

ditentukan;

b. Tergugat tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang syah untuk menghadap;

c. Tergugat kesemuanya telah dipanggil dengan patut;

3 R. Tresna, Komentar HIR, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996), Cet. 15, h. 108-109

32

d. Petitum (gugatan) tidak melawan hukum;

e. Petitum beralasan.

Syarat-syarat tersebut harus benar-benar diperiksa oleh pengadilan sebelum

memutuskan perkara dengan putusan verstek. Karena tidak terpenuhinya salah satu

syarat tersebut diatas dapat mengakibatkan perkara ditolak atau tidak diterima.

Namun sebelum pengadilan memutus dengan verstek, pengadilan dapat (tidak

imperatif) memanggil sekali lagi tergugat4.

3. Akibat Hukum Putusan Verstek

Kehadiran para pihak pada suatu persidangan merupakan hak, bukan

kewajiban yang bersifat imperatif. Dan hukum telah menyerahkan sepenuhnya

kepada tergugat untuk mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya.

Hakim dalam acara peradilan dapat menerapkan acara verstek jika syarat-

syaratnya terpenuhi maka hakim secara langsung dapat memutus verstek. Tindakan

tersebut dapat dilakukan berdasarkan jabatan atau ex officio, meski tidak ada

permintaan dari pihak penggugat. Apabila hakim hendak memutus dengan verstek

maka bentuk putusan yang dapat dijatuhkan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR dapat

berupa, mengabulkan gugatan penggugat, pada prinsipnya hakim yang memutus

secara verstek harus menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan penggugat.

Namun tanggung jawab dari seorang hakim dalam penerapan acara verstek

adalah berat. Yaitu tanpa melalui pemeriksaan yang luas dan mendalam terhadap

4 Roihan Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada,

2006), h. 105

33

fakta-fakta yang melekat pada sengketa. Maka dalam mengabulkan gugatan ada

beberapa pendapat yaitu :

a. Mengabulkan seluruh gugatan, maksudnya mengabulkan seluruh gugatan persis

seperti apa yang dirinci dalam petitum gugatan.

b. Mengabulkan sebagian gugatan, maksudnya adalah ketika seorang hakim dalam

memeriksa sebuah perkara dan salah satu pihak tidak hadir maka bukti yang

diperoleh tidak sempurna maka apabila cukup alasan yang dapat dikabulkannya

hanya untuk sebagian, hakim boleh memutus dengan mengabulkan sebagian saja5.

Setelah putusan tersebut dijatuhkan maka yang terjadi adalah eksekusi dari

putusan tersebut, berdasarkan pasal 128 HIR yang mengatur kapan kekuatan

eksekutorial melekat pada putusan verstek. Dalam pasal 128 HIR terdapat beberapa

batasan dalam melakukan elsekusi dari putusan verstek yaitu :

1) Selama jangka waktu mengajukan upaya hukum verzet belum melampaui,

dilarang menjalankan eksekui verstek.

2) Jangka waktu larangan adalah 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan

verstek kepada tergugat6.

Namun dalam keadaan yang sangat perlu maka putusan verstek dapat

dijalankan meskipun tenggang waktu mengajukan perlawanan belum lewat,

5 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, cet. 7, 2008), h. 397-398

6 Ibid, h. 415

34

pengecualian ini diatur dalam pasal 128 ayat (2). Ketika tergugat mengajukan

perlawanan terhadap putusan verstek (verzet) maka :

a) Mengakibatkan putusan ini mentah kembali dan perkara diperiksa kembali dari

keadaan semula sesuai dengan gugatan penggugat;

b) Dengan denikian perlawanan langsung meniadakan eksistensi putusan verstek,

sampai dijatuhkan putusan verzet;

c) Apabila putusan verzet menolak perlawanan maka elsistensi putusan verstek baru

timbul kembali dengan sifat yang permanen.

Di dalam putusan verstek memang sangat merugikan kepentingan penggugat,

karena tanpa hadir melakukan pembelaan ketika putusan dijatuhkan. Tetapi kerugian

itu wajar dibebankan kepada tergugat karena sikap yang tidak mentaati tata tertib

beracara pada sebuah peradilan. Jadi maksud utama sistem verstek dalam hukum

acara adalah untuk mendorong para pihak untuk mentaati tata tertib beracara,

sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki dan

kesewenangan.

4. Verstek dalam Fiqh

Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar hadirnya tergugat atau

termohon (verstek) dalam pengadilan islam dikenal dengan istilah al-Qadha ‘ala al-

Gaib 7 . Istilah ini berasal dari bahasa arab yang artinya memutus perkara tanpa

hadirnya mudda’a a’alaih (tergugat).

7 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta : PT. Raja Grapindo,2002), h.

103

35

Memberikan keputusan atas ketidakhadiran salah satu pihak yang berpekara

itu ada dua macam pendapat, diantara para ulama yaitu :

a). Memberikan keputusan atas ketidak hadiran salah satu pihak adalah tidak boleh.

Sebab andaikata dibenarkan, niscaya kehadiran itu bukan merupakan suatu

kewajiban. Padahal apa yang tersirat dalam sabda Rasulullah SAW “fala taqdhi

bainahuma hatta tasma’a mina l-akhar kama sami’ta mina l-awwal” adalah

menunjukkan kewajiban untuk hadir. Sebab orang yang tidak hadir tidak dapat

didengar keterangannya. Inilah pendapat yang dianut oleh Zaid bin ‘Ali dan Abu

Hanifah.

b). Seorang Qadhi dibolehkan memberikan keputusan atas ketidak hadir salah satu

pihak yang berperkara mengingat prinsip umum yang diistimbathkan dari putusan

Rasulullah s.a.w kepada Hindun untuk diperkenankan mengambil harta suaminya,

Abu Sufyan, tapa sepengathuannya 8 . Bunyi Hadits itu selengkapnya adalah

sebagai berikut :

عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول اهللا صلعم فقالت

يارسول اهللا إن ابا سفيان رجل شحيح لايعطينى من النفقة مايكفينى ويكفى بني اال ما

ذت من ماله بغير علمه فهل علي فى ذلك من جناح؟ فقال خذى من ماله اخ

9)متفق عليه(بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيك

8 Fatchur Rahman, Hadits-Hadits Tentang Peradilan Agama, (Jakarta : Bulan Bintang,1993),

h. 194

9 Abdillah ‘Ali Ibn Al-jarudi Abu Muhammad An-Naisaburi, Al-Muntaqi min as-Sunan Al-Musnad Juz 1 (Beirut : Muasisah Al-Kitab Al-Tsaqafiyah, 1408/1988), h.256

36

Artinya : “ Dari Aisyah ra., beliau berkata : Hindun bin Utbah isteri abu Sofyan setelah menghadap rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang kikir, ia tidak suka memberi belanja yang cukup buat aku dan anak-anakku, melainkan dengan hartanya yang aku ambil tanpa setahu dia, apakah itu berdosa bagiku. Maka beliau berkata : Ambillah hartanya yang cukup buatmu dan anak-anakmu dengan cara yang baik”. (HR. Bukhori Muslimi)

Pada prinsipnya berperkara yaitu penggugat dan tergugat serta saksi yang

terkait dengan perkara, harus hadir dalam sidang pemeriksaan, namun adakalanya

dengan berbagai alasan, tergugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan. Hal ini akan

menimbulkan suatu hambatan yang mengganggu jalannya persidangan.

Namun dalam menegakkan syari’at islam yang menghendaki kebenaran maka

tidak boleh menetapkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Oleh karena itu

hakim dibolehkan memutus tanpa hadirnya tergugat (verstek)10 tetapi dengan syarat

gugatannya harus jelas dan benar-benar terjadi dan juga mempunyai bukti-bukti. Jika

hal ini tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak

dan hal ini bertentangan dengan tujuan syari’at.

10 Syihabuddin al-Qalyubi dan Umairah, Qalyubi wa Umairah, (T.tp, Sulaiman Mar’I,T.tt),

h. 312

37

BAB IV

TINJAUAN FIQH TERHADAP PENETAPAN NAFKAH HADANAH

DALAM PERKARA PUTUSAN VERSTEK

A. Kronologis Perkara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Putusan

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

1. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat

a. Duduk Perkara

Pada tanggal 23 Februari 2009 di Pengadilan Agama Jakarta Barat telah

diajukan gugatan seorang istri yang telah dicatat dan didaftarkan pada Nomor

207/Pdt.G/2009/PA.JB. Penggugat adalah seorang istri dari tergugat yang telah

melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 1998 sebagaimana tercatat dikutipan

akta nikah nomor : 439/76/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh

Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, kota Jakarta Timur DKI Jakarta.

Penggugat yang bernama HC 1 yang berumur 35 tahun, beragama Islam,

pekerjaan karyawati swasta, bertempat tinggal di Jalan Mandala Tengah No. 53 RT.

015, RW. 004, Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta

Barat telah menggugat tergugat yang bernama MWC2 umur 36 tahun, agama Islam,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Latumanten III No. 23 RT. 013, RW.

011 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Setelah

1 Penulis memberi nama dengan inisial singakatan untuk menjaga kerahasiaan

2 ibid

38

menikah keduanya bertempat tinggal bersama sebagai suami-istri di Jalan Makaliwe I

No. 5 RT. 001, RW. 07 Jakarta Barat. Selama pernikhan penggugat dan tergugat

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak

masing-masing bernama AAQ umur 11 tahun dan SAA umur 4 tahun.

Awalnya kedua pasangan tersebut hidup rukun, namun sekitar bulan Maret

2005 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dikarenakan

tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak memberi nafkah lahir

kepada penggugat sejak Juli 1998 sampai dengan sekarang. Puncak perselisihan dan

pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2007 yang akibatnya penggugat dan tergugat

pisah tempat tinggal.

Sehubungan dengan itu pada tanggal 23 Februari 2009 HC mengajukan gugat

cerai terhadap MWC selaku tergugat di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Dalam surat gugatan tersebut berisikan tuntutan (petitum) agar majelis hakim

mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat

2. Menjatuhkan talak satu bain sugro tergugat terhadap penggugat.

3. Menetapkan seorang anak yang bernama SAA umur 4 tahun diasuh dan dipelihara

oleh penggugat

4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada penggugat sebesar

Rp. 1.000.000,- perbulan sampai anak dewasa dan mandiri diluar biaya kesehatan

dan pendidikan.

5. Membebankan biaya perkara kepada penggugat.

39

b. Temuan Fakta

Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang menjadi dasar

gugatan. Juga telah diperkuat dengan mengajukan alat-alat bukti surat yaitu :

- Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah No. 439/76/VI/1998 dikeluarkan kepala

KUA kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur tanggal 22 Juni 1998 untuk

dapat memperkuat dalil hukum telah terjadi suatu perikatan yang dilakukan oleh

subyek hukum yang berperkara.

- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No. 4.709/DISP/JB/2002/1998, atas nama

AAQ dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Jakarta Barat.

Data tersebut diperkuat lagi dengan keterangan dari satu orang saksi keluarga

penggugat yaitu DC adalah ayah kandung penggugat berumur 74 tahun. Keterangan

saksi di persidangan mendukung berkesesuaian dengan pernyataan dan dalil-dalil

dalam gugatan.Namun penggugat tidak dapat mengajukan lagi saksi atau alat bukti

lain, kemudian penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (sumpah supletoir) untuk

menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Selama persidangan suami selaku tergugat tidak mau menghadirinya,

sehingga tidak ada dokumen hukum yang diserahkan ke hadapan majelis hakim.

Namun tergugat harus menerima kekalahan di persidangan. Dan majelis hakim akan

menjatuhkan putusan secara verstek karena tergugat tidak hadir. Hal ini dapat

dilakukan karena sesuai dengan pasal 125 HIR para pihak telah dipanggil secara sah

40

dan patut dengan bukti adanya relaas panggilan yang disampaikan oleh petugas (juru

sita) pada tanggal 4 dan 18 Maret 2009.

c. Pertimbangan Hukum

Didalam putusan pada perkara No. 207/Pdt.G/2009/PA.JB. majelis hakim

memutus dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

1. Memutus tanpa kehadiran dari tergugat (verstek) karena tergugat telah dipanggil

dengan sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan pada tanggal 4 dan 18 Maret

2009 dan sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan 126 HIR.

2. Sesuai dengan bukti-bukti dan temuan fakta serta dikuatkan dengan sumpah

pelengkap pada persidangan dan masuk dalam kompetensi Pangadilan Agama

Jakarta Barat untuk memutus perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan yaitu;

menjatuhkan talak bain sughro tergugat terhadap penggugat. Karena gugatan

terbukti beralasan dan sesuai dengan maksud pasal 5 dan 6 Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT sehingga tidak mungkin lagi didamaikan

untuk hidup rukun sebagai suami istri, hal mana telah sesuai dengan maksud pasal

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 70 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta telah memenuhi

alasan perceraian dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

3. Menetapkan anak bernama AAQ, lahir 9 Desember 2006, berada dibawah

hadhanah penggugat.

41

4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada penggugat sebesar

Rp. 500.000,- perbulan sampai anak tersebut dewasa. Hal ini sesuai dengan

keterangan saksi bahwa selama berkeluarga tergugat dan penggugat mempunyai

anak. Maka berdasarkan pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 105 c Kompilasi Hukum Islam, bahwa

sebagai orang tua tetap berkewajiban atas pendidikan dan pemeliharaan anak

sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun kedua orang tuanya telah

putus.

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut untuk merespon

tuntutan (petitum) yang dimohonkan oleh penggugat. Maka majelis hakim

mengabulkan sebagian gugatan penggugat dipandang patut dan adil karena tidak

ditemukan fakta tentang penghasilan tetap tergugat.

d. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Hadanah dalam

Putusan Verstek

Dalam persidangan perkara No 207/Pdt.G/2009/PA.JB. Tergugat tidak pernah

hadir dalam persidangan dan telah dipanggil secara patut dan sah. Maka hakim dapat

memutuskan perkara tersebut tanpa kehadiran tergugat (verstek).

Karena hakim menerima gugatan tersebut secara verstek, apalagi yang

menjadi putusan hakim tersebut terkait dengan adanya penetapan nafkah

pemeliharaan anak yang dibebankan kepada mantan suami yang tidak hadir dalam

persidangan (verstek). Maka dalam memutus perkara tanpa kehadiran salah satu pihak

42

hakim dituntut untuk sungguh-sungguh dalam memeriksa perkara dengan keterangan

satu pihak saja.

Dalam perkara No 207/Pdt.G/2009/PA.JB yang diputus secara verstek dengan

membebankan kepada tergugat yang tidak hadir untuk memberikan nafkah

pemeliharaan anak (nafkah hadanah), jika dikaitkan dengan pendapat ulama bahwa

pemberian nafkah ditentukan berdasarkan kemampuan suami bukan berdasarkan

kebutuhan. Maka bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kemampuan

suami yang tidak hadir? Hakim akan menentukan kadar pemberian nafkah

berdasarkan pekerjaan suami seperti apa yang ada di dalam surat gugatan. Disamping

itu hakim mempertimbangkan dari pembuktian 3 . Dalam perkara tersebut tergugat

tidak diketahui pekerjaannya namun mempunyai sebuah kontrakan dan hakim

menentukan jumlah nafkah berdasarkan pertimbangan dari pekerjaan dan tuntutan

tergugat.

Selain hal tersebut hakim didalam proses pemeriksaan melihat dan mengamati

dari keterangan pihak serta keterangan saksi bagaimana tanggung jawab suami dalam

menafkahi keluarga, apakah layak untuk dibebani nafkah bagi pemeliharaan anak

atau tidak. Dalam perkara ini hakim membebankan nafkah karena selain dari

keterangan didalam persidangan tergugat juga tidak hadir tanpa ada alasan yang tidak

3 Wawancara dengan Muhyiddin, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Pada Hari Kamis

tanggal 6 Mei 2009 di Ruang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat.

43

jelas dalam persidangan berarti tergugat (suami) juga lalai pada kewajibannya kepada

anak dan istri.

Didalam penetapan nafkah hadanah tidak dapat menentukan kesejahteraan

anak dikemudian hari karena hal tersebut berkaitan dengan keadaan dan waktu, tetapi

bagi hakim yang terpenting adalah :

1). Perhatian Ayah kepada anak dapat tercapai

2). Putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bagi istri untuk mendapatkan

nafkah baginya dan anak-anaknya4.

3). Dengan adanya putusan tersebut istri dapat meminta eksekusi jika dikemudian

hari suami lalai dalam kewajibannya.

2. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

a. Duduk Perkara

Pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama IM bin HM berusia 35 tahun

dan beragama Islam, pekerjaan wiraswasta dan bertempat tinggal di Jalan Setia

Kawan IV RT. 012, RW. 07 No. 03 Kelurahan Puri Pulo Kecamatan Gambir Jakarta

Pusat.

Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama

Jakarta Pusat yang isinya mohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada istrinya yang

bernama NY bin W umur 27 tahun, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga dan

4 Wawancara pribadi dengan Muhyiddin, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Pada Hari

Kamis, tanggal 6 Mei 2009 di Ruang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat.

44

bertempat tinggal di Jalan Kp. Duri Barat RT. 011, RW. 008 No. 09 Kelurahan Duri

Pulo Kecamatan Gambir Jakarta Pusat.

Pada tanggal 07 Juli 2001 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan

yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta

Pusat dengan Kutipan Akta Nikah No : 297/18/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001.

Setelah melangsungkan pernikahan, keduanya hidup bersama dirumah orang tua

termohon selama 5 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

serta dikaruniai dua orang anak yang bernama OND berusia 7 tahun dan OPUD

berusia 5 tahun. Namun sejak bulan Juni tahun 2007 ketentraman rumah tangga

pemohon dan termohon mulai goyah karena seringkali terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan termohon sering meninggalkan rumah kediaman

bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta izin pemohon, termohon lebih

mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan pemohon dan anaknya dan

termohon seringkali membantah perkataan pemohon serta tidak mau diajak untuk

pindah ke rumah bersama yang telah dibuat pemohon dengan alasan termohon tidak

sanggup mengurus anak sendirian. Karena perselisihan tersebut pemohon dan

termohon sudah tidak serumah lagi dan tidak ada ikatan lahir dan bathin sejak tahun

2007 sampai sekarang.

Sehubungan dengan itu, maka pada tanggal 14 Oktober 2009, IM bin HM

sebagai pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama

Jakarta Pusat dibawah nomor : 696/Pdt.G/2009/PA.JP. dalam permohonan tersebut

berisikan petitum agar majelis hakim mengambil keputusan sebagai berikut :

45

1. Mengabulkan permohonan pemohon

2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj’i

kepada termohon.

3. Menghukum pemohon untuk membayar/memberikan nafkah selama iddah sebesar

Rp. 300.000 kepada termohon

4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

b. Temuan Fakta

Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan dalil-dalil yang menjadi

permohonannya atau tuntutannya (petitum). Dalil-dalil tersebut diperkuat dengan

mengajukan alat-alat bukti surat dan dua orang saksi

Dalam perkara tersebut pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu foto copy

kutipan Akta Nikah Nomor : 297/18 VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yang dikeluarkan

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir Jakarta Pusat dan Foto copy Kutipan Akta

Kelahiran dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta

Pusat No. 3518/U/JP2005 tanggal 24 Maret 2005 serta No. 5062/U/JP2005 tanggal

16 April 2002. Foto copy dari surat tersebut sudah diperiksa keasliannya oleh majelis

hakim dan dapat diterima sebagai alat bukti tertulis atau surat-surat yang dikualifikasi

sebagai akta outentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Keterangannya

tak terbantahkan, kecuali ada bukti yang sebaliknya. Hal ini untuk memperkuat dalil

hukum tentang terjadinya suatu perkawinan yang dilakukan oleh subjek hukum yang

bersangkutan.

46

Fakta hukum yang diperoleh dari akta atau surat resmi diperkuat dengan

keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon. Saksi pertama adalah kakak

kandung pemohon, dan kedua adalah saudara sepupu pemohon. Keterangan dari

kedua saksi di persidangan menguatkan pernyataan dan dalil-dalil hukum dalam surat

permohonan dan saling bersesuaian peristiwa yang terjadi antara pemohon dan

termohon.

Selama persidangan termohon tidak hadir sehingga tidak ada dokumen hukum

yang diserahkan ke hadapan majelis hakim. Namun termohon harus menerima

kekalahan di persidangan. Dengan melihat bukti relaas panggilan pada : tanggal 14

Oktober 2009 dan tanggal 15 November 2009

c. Pertimbangan Hukum

Didalam putusan pada perkara No. 696/Pdt/G/2009/PA.JP. Majelis hakim

memutus dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Memutus tanpa kehadiran dari termohon (verstek) karena Termohon telah

dipanggil dengan sah dan patut sesuai relaas panggilan pada tanggal 14 Oktober

2009 dan 15 November 2009 serta sesuai dengan pasal 125 HIR.

2. Sesuai dengan bukti-bukti dan temua fakta pada persidangan adalah kewenangan

Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memutus perkara tersebut dengan

mengabulkan permohonan yaitu ; menjatuhkan talak satu roj’i pemohon terhadap

pemohon. Karena permohonan pemohon terbukti beralasan dan sesuai dengan

maksud pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

47

Islam dan tidak dapat terwujud tujuan perkawinan yang membentuk keluarga

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Majelis hakim

juga telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil begitu juga para pihak

keluarga.

3. Menghukum pemohon untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 900.000,- ,

mut’ah sebesar Rp. 500.000,- dan nafkah 2 orang anak yag diasuh termohon

sebesar Rp. 1.000.000,- sampai dewasa. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi

bahwa selama berkeluarga termohon dan pemohon mempunyai dua orang anak.

Meskipun dengan ketidakhadiran termohon dalam hal ini istri atau ibu dari anak

tersebut maka berdasarkan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 hakim secara ex

officio memandang perlu membebani pemohon untuk membayar kepada

termohon untuk menanggung biaya hidup anak5.

d. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Hadanah dalam

Perkara Putusan Verstek

Secara ex officio hakim berhak membebankan nafkah pada suami, namun

dalam hukum acara hakim tidak boleh memutus melebihi gugatan (extra petita),

maka hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam memutus perkara No.

696/Pdt.G/2009/PA.JP. Menurut hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pembebanan

nafkah pada ayah untuk perkara cerai talak dan perceraian (gugat cerai) adalah sama,

seperti yang dijelaskan dalam KHI :

5 Wawancara Pribadi dengan Ujang Sholeh, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat, 17 Mei 2010

48

- Dalam cerai talak bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai

umur 21 tahun6.

- Cerai gugat juga diatur tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian

adalah semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan

dapat mengurus sendiri7.

Pasal-pasal tersebut yang dijadikan dasar hakim secara ex officio dalam

membebankan nafkah pada ayah meskipun termohon (ibu) tidak menuntut hak

tersebut karena tidak hadir dipersidangan. Dalam hal itu hakim juga melihat fakta

didalam pengadilan dan dalam acara pembuktian, apakah ada maksud baik dari suami

(ayah) untuk perhatian terhadap anak dan istrinya.

Untuk perkara yang diputus verstek apa tidak dikhawatirkan adanya anggapan

bahwa lebih mudah berperkara dengan verstek?Apalagi hakim memutus dengan

pembebanan nafkah tanpa permintaan istri? Bahwa pada setiap perkara yang tidak

dihadiri salah satu pihak hakim tidak langsung memutus perkara tersebut dengan

verstek, tetapi menjalankan sesuai dengan peraturan/UU dengan melakukan

pemanggilan (relaas panggilan) kepada para pihak dan menunda sidang beberapa kali

6 KHI Pasal 149 (d)

7 KHI Pasal 156 (d)

49

untuk kehadiran pihak-pihak. Baru ketika pemanggilan tersebut sudah dilakukan

dengan sah dan patut maka hakim dapat memutusnya secara verstek.

Hakim membebankan nafkah anak kepada suami ketika istri tidak meminta

(menuntut) atau verstek, karena kebanyakan di daerah kewenangan Pengadilan

Agama Jakarta Pusat, para istri awam (tidak tahu) tentang hukum atau hak-haknya

sebagia istri, atau haknya ketika perkawinannya diputus (cerai) oleh pengadilan

walaupun daerah Jakarta termasuk daerah kota besar namun masih banyak para istri

itu masih awam8.

B. Tinjauan Fiqh Terhadap Pertimbangan Hakim tentang Penetapan Nafkah

Hadanah dalam Putusan Verstek

Anak yang dilahirkan dari suatu peristiwa hukum yang terjadi karena

hubungan suami istri dan membawa konsekuensi hukum berupa kewajiban orang tua

dan seorang anak. Orang tua yang memenuhi hak seorang anak yang dilahirkan yaitu

salah satunya yang terpenting adalah hak untuk mendapat penghidupan yang layak

baik sandang, pangan atau tempat tinggal bahkan pendidikan (nafakah). Hal ini

berlaku dalam masa perkawinan ataupun setelah perkawinan tersebut putus.

Dalam sub bab ini, penulis akan menganalisa 2 kasus ditinjau dari fiqh dalam

masalah penetapan nafkah hadanah dalam putusan verstek yang ditetapkan oleh

Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pengadilan Jakarta Pusat, kedua kasus ini

diperiksa oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat

8 Wawancara dengan Ujang Sholeh, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat Pada Hari Senin tanggal 17 Mei 2009 di Ruang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

50

yang mengambil sumber hukum UUP Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun

1975 dan KHI. Dimana ketiga perundang-undangan inilah yang dipakai Pengadilan

Agama diseluruh Indonesia.

Dari kedua putusan yang penulis dapatkan ialah putusan verstek dan menurut

hukum acara yang ditinjau dari fiqh ialah Seorang Qadhi dibolehkan memberi

keputusan atas ketidakhadiran salah satu pihak yang berperkara dengan syarat tidak

melebihi apa yang menjadi haknya dan mengingat prinsip umum yang diistimbatkan

dari putusan Rasulullah SAW kepada hindun untuk diperkenankan mengambil harta

suaminya, Abu Sufyan tanpa sepengetahuannya. Dalam hadits nabi SAW yang

berbunyi sebagai berikut :

عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول اهللا صلعم فقالت

لنفقة مايكفينى ويكفى بني اال ما يارسول اهللا إن ابا سفيان رجل شحيح لايعطينى من ا

اخذت من ماله بغير علمه فهل علي فى ذلك من جناح؟ فقال خذى من ماله

9)متفق عليه(بالمعروف ما يكفيك و يكفي بنيك

Artinya : “ Dari Aisyah R.A Bahwa Hindun binti ‘Atbah melapor kepada

Nabi SAW, ujarnya : Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan (suami hindun) adalah laki-laki yang sangat kikir, ia tidak memberikan sesuatu yang mencukupi kebutuhanku dn anakku. Apakah aku boleh mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya? Berkata Rasulullah : Ambillah (harta itu) menurut kecukupanmu dan anakmu dengan cara yang baik”. (H.R Bukhari-Muslim)

9 Abdillah ‘Ali Ibn Al-jarudi Abu Muhammad An-Naisaburi, Al-Muntaqi min as-Sunan Al-

Musnad Juz 1 (Beirut : Muasisah Al-Kitab Al-Tsaqafiyah, 1408/1988), h.256

51

Dari hadits tersebut menjadi dasar seorang hakim dalam memutus perkara

secara verstek, sekaligus berkaitan dengan nafkah anak dan istri, karena dalam hukum

Islam tidak diatur tentang hukum acara secara jelas bagaimana seorang hakim dalam

memutus perkara yang berkaitan dengan nafkah seorang anak yang kedua

orangtuanya telah diputus cerai oleh Pengadilan. Namun yang menjadi tujuan dari

hukum Islam untuk memberikan hak bagi seorang anak dan menjadi kewajiban

seorang ayah dapat terpenuhi, nafkah seorang suami tidak hanya sewaktu dia menjadi

istri sahnya dan terhadap anak-anak dari istri itu, tetapi suami wajib memberi nafkah

bahkan setelah perceraian. Apalagi terhadap perawatan anak dan kesejahteraan ibu

merupakan tanggung jawab seorang ayah, meskipun terjadi perceraian jangan sampai

mengurangi nafkah yang wajar bagi ibu dan anaknya sesuai dengan keadaannya.

Mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan

Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam menetapkan nafkah anak yang mendasarkan

pertimbangannya pada rasa kemanusiaan dan melindungi hak anak setelah orang

tuanya berpisah, disamping itu juga didasarkan atas kewajiban seorang ayah untuk

memberi nafkah pada anaknya, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-

Baqarah ayat 223 :

Artinya “...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian paa ibu

dan anak dengan cara yang makruf..”

52

Penetapan nafkah hadanah yang diputus verstek oleh Pengadilan Agama

Jakarta Barat dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang penulis dipaparkan

sebelumnya hakim membebankan nafkah hadanah kepada suami yang tidak hadir

sesuai kemampuannya. Hakim mendasarkan pada Pasal 41 Undang-undang No. 1

tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 c serta pasal 149 d Kompilasi Hukum

Islam, maka bekas suami wajib membiayai hadanah dan nafkah anak menjadi

tanggung jawab ayah menurut kemampuannya.

Jika pertimbangan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat dan Pengadilan

Agama Jakarta Pusat dalam pengambilan hukum mengenai penetapan nafkah

hadanah demikian, tidak demikian halnya dengan para ulama fiqh. Mereka

mempunyai pendapat masing-masing dalam masalah ini.

Ulama Syafi’iyah dan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah itu

didasarkan kepada kemampuan dan keadaan suami. Apabila suami miskin ia memberi

nafkah sesuai dengan kemiskinannya, apabila suami kaya ia memberi nafkah sesuai

dengan kemampuannya sebagai seorang kaya. Sekalipun demikian imam Syafi’I

menetapkan juga batas minimum dari nafkah yang diwajibkan suami membayar

kepada istrinya maupun anaknya. Dasar yang beliau gunakan ialah dengan

mengqiyaskan nafkah kepada kafarat. Kafarat yang terbanyak dua mud sehari

sedangkan kafarat terendah ialah satu mud10.

10 Kamal mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta : Bulan Bintang,

1993), h. 135

53

Apabila dikaitkan dengan keadaan zaman sekarang segala keperluan hidup

dan pendidikan semakin meningkat dan mahal. Dalam Undang-undang perkawinan

maupun KHI tidak ada yang membatasi kadar nafkah hadanah melainkan hanya

tingkat kemampuan suami. Sehingga apa yang menjadi keputusan hakim tidak bisa

mencukupi hak seorang anak dan istri harus menerima keputusan yang dijatuhkan

oleh hakim meskipun putusan itu tidak mencukupi untuk biaya pemeliharaan anak.

Pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor

207/Pdt.G/2009/PA.JB yang menetapkan nafkah hadanah sebesar Rp. 500.000,-.

Yang menurut hakim dianggap adil dan patut. Namun menurut penulis Rp. 500.000,-

itu tidak relevan dengan keadaan sekarang yang biaya hidup di daerah Jakarta Barat

itu Minimal Rp. 1.000.000,-. Karena biaya yang diputuskan oleh hakim kurang tepat

untuk keadaan sekarang pada daerah tersebut.

Hemat penulis putusan hakim dalam menetapkan nafkah hadanah pada

mantan suami dalam perkara putusan verstek adalah tidak tepat, walaupun tidak

bertentangan dengan Undang-Undang dan apa yang dilakukan oleh hakim Pengadilan

Agama Jakarta Pusat dan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan menggunakan

pertimbangannya pada tingkat kemampuan seorang ayah. Namun penulis masih

menemukan banyak kekurangan dalam UU maupun KHI khususnya mengenai kadar

kemampuan seorang ayah dalam hal memberikan nafkah hadanah. Maka dari itu,

penulis merasa sudah sepatutnya masalah ini mempunyai kepastian hukum yang

menjelaskan secara eksplisit baik dari UUP maupun KHI.

54

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analis dalam pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-

bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang terkait dengan

permasalahan yang diangkat oleh penulis, yaitu Penetapan Nafkah Hadanah dalam

Perkara Putusan Verstek (Analisis Putusan Pengadilan Agama Di Provinsi DKI

Jakarta). Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian No.

207/Pdt.G/2009/PA.JB dan 696/Pdt.G/2009/PA.JP dengan membebankan

nafkah hadanah dalam putusan verstek adalah tetap berdasarkan kemampuan

suami dalam menentukan kadar nafkah meski tanpa kehadiran suami, dengan

mempertimbangkan pekerjaan dan kemampuan seorang ayah dalam memberi

nafkah kepada anak. Sedangkan untuk pertimbangan yang kedua tentang

hakim secara ex officio tidak bertentangan dengan hukum acara karena yang

menjadi pertimbangan adalah demi melindungi hak anak dan kewajiban

seorang ayah dalam memenuhi nafkah, selama masih memegang teguh nilai

keadilan dan kebenaran.

2. Tinjauan Fiqh terhadap pertimbangan hakim pada perkara No.

207/Pdt.G/2009/PA.JB dan 696/Pdt.G/2009/PA.JP kurang tepat karena hakim

disini tidak melihat keadaan suatu daerah yang bisa menjadi landasan dalam

pengambilan putusan untuk mengetahui kadar nafkah hadanah. Hakim disini

55

mengedepankan pada tingkat kemampuan seorang ayah untuk memberikan

nafkah hadanah.

B. Saran

1. Secara teoritis pemberlakuan asas hukum formalitas pengadilan dapat

disimpangi dengan kepentingan-kepentingan hukum yang bersifat substansial,

maka kepada para ahli hukum dan penegak hukum untuk melakukan kajian

lebih dalam untuk menyusun doktrin-doktrin yang sesuai dengan

permasalahan tersebut.

2. Untuk para praktisi hukum dan hakim bertugas di daerah terpencil ataupun

daerah kota besar yang masyarakatnya masih awam hendaknya bertindak pro

aktif untuk mengambil keputusan yang lebih melindungi kepada kepentingan

pihak yang lemah dalam hal ini adalah perempuan dan anak pada perkara

nafkah, meski mereka tidak menuntut. Dan mensosialisasikan kepada

masyarakat luas agar mereka faham akan yang menjadi hak-hak istri yang

diceraikan dan hak anak.

3. Untuk pemerintah dalam arti yang berwenang dalam melakukan perubahan

atas undang-undang agar menambahkan batasan minimum kadar nafkah

hadanah dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI secara eksplisit

supaya hak anak terpenuhi.

56

Daftar Pustaka Al-Quran al-Karim Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Akademika Pressindo,

1992. Ahmad Warson Munawir, al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, Yogyakarta : Pustaka

Progressif, Cetakan keempat Belas, 1997. Al-Fanani, Zainudin bin Abdul Aziz al-Malibari, Terjemah Fathul Mu’in, Jilid Dua,

Bandung :Sinar Baru al-Gesindo, T.t Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Jakarta : Rineka Cipta, 2002 Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Press, 1996 Bakri, Hasbullah, Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di

Indonesia, Jakarta : Bulan Bintang, 1978 Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Islam, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996 Gani Abdullah, Abdul, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum

Indonesia, Jakarta : Gema Insani Press, 1994 Ghazaly, Abd Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta :Prenada Media, tt Fatchur Rahman, Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama, Jakarta : Bulan Bintang,

2005 Fauzan, M, Pokok-Pokok Hukum Perdata Peradilan Agama, Jakarta : Kencana, 2007,

Cet.3 Ibnu al-‘Arabi, Imam, Ahkam al-Qur’an, Juz I, T.t Makarao, Taufik, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta : Rineka Cipta, 2004 Muchtar, Kamal, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta : Bulan

Bintang, 1993

57

Nuruddin, Amir, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI), Jakarta : Kencana Prenada Group, 2004

Rahman I Doi, Abdur, Penjelasan Lengkap Hukum Allah (syariah), Jakarta : PT.

Raja Grafindo Rusyd, Al-Faqih Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibnu, Terjemah

Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid (Analisa Fiqh Para Mujtahid), Penerjemah, Imam Ghazali Sais, Jakarta : Pustaka Amani, Cetakan Pertama, 2002

Sabiq, Sayid, Fiqh as-Sunnah, Beirut : Dar al-Kitab al-‘Arabiy, juz ke-2, 1973 Salam Madkur, Muhammad, Al-Qadhau Fil Islam, Daar Nahdhah Arabiyah Shabuni, ‘Ali Ash-Syaikh Muhammad, (Hadiyyatul Afraah lil’Aruusain) Hadiah

Untuk Pengantin, Jakarta: Mustaqim, cetakan ketiga, 1995 Shabuni, Ali Shafwat at-Tafasir. T.t Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqh Munakahat 1, Bandung : Pustaka Setia, 1999. Soeroso, R, Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara dan Proses Persidangan,

Jakarta : Sinar Grafika, 2004 Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Pustaka Pelajar, 1992 Soesilo, R, RIB/HIR dengan Penjelasannya, Bogor : Politeia, 1995 Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa, 2001 Soebekti, R, dan R.Tjipto Sudiro, Kamus Hukum, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1982 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Bandung : Alfabeta, 2004 Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam

Teori dan Praktek, Bandung : Mandar Maju, 2005, Cet. X Syekh Faisal bi Abdul Aziz, Terjemahan Nailul Author Himpunan Hadits-Hadits

Hukum

58

Thabrasi, Abu Ali al-Fadhli Bin al-Hasan, Majmaul al-Bayan Fi Tafsiri al-Quran, juz II, Beirut : Dar al-Fikr, T.t

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yahya Harahap, M, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika, Cet Ketujuh,

2008

61

Data Wawancara

Nama : Drs. H. Ujang Sholeh SH Jabatan : Hakim Madya Hari/Tanggal : Senin / 17 mei 2009 Jam : 13.20 – 14.50 Tempat : Ruang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat

1. Apa itu putusan verstek menurut bapak?

Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau hakim yang tidak dihadiri oleh pihak lawan (tergugat) setelah sebelumnya tergugat/termohon dipanggil secara resmi dan patut

2. Apakah putusan verstek itu dikenal dalam hukum islam?

Iy dikenal, tapi bapak agak sedikit lupa maklum bapak sudah tua (sambil ketawa) yah…yang jelas putusan tidak hadirnya pihak lawan. kalau verstek itu dikenal dalam hukum positif

3. Sengketa hukum apa saja yang dapat diputus verstek?

Sengketa keperdataan dengan proses gugat menggugat 4. Bagaimana pendapat hakim bila ketidakhadiran tergugat itu karena kesalahan

proses pemanggilan?

Kalau proses pemanggilan itu salah atau keliru atau tidak sampai pada pihak lawan maka hakim tetap harus memanggil kembali lewat juru sita sampai panggilan itu dinyatakan sah. Sah itu dalam arti resmi dan patut

5. Dalam perkara perceraian, bagaimana hakim dapat membuktikan kebenaran

dalil-dalil gugatan, sementara tergugat tidak hadir?

Sepanjang dalil tergugat itu berdasarkan hukum, sementara tergugat tidak pernah hadir dan dalil gugatan tergugat dapat dibuktikan tentang kebenaran gugatannya maka hakim boleh menjatuhkan putusan dengan cara verstek itu

6. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kemampuan suami yang

tidak hadir berkenaan dengan nafkah anak?

62

Didalam proses perceraian sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, karena itu UU itu merupakan ex specialis dari hukum perdata umumnya. Maka meski tergugat/ suami tidak hadir. Secara ex officio hakim dapat, dapat itu artinya bisa, bisa hanya pada sebatas sekedar kemampuan suami.

7. Untuk perkara yang diputus verstek apa tidak dikhawatirkan adanya anggapan

bahwa lebih mudah berperkara dengan verstek?

Tidak perlu dikhawatirkan perkara itu dengan verstek sebab putusan verstek hanya sebatas ketidakhadirannya pihak lawan. Bahwa pada setiap perkara tidak dihadiri salah satu pihak hakim tidak langsung memutus perkara tersebut dengan verstek, tetapi menjalankan sesuai dengan peraturan/UU dengan melakukan pemanggilan (relaas panggilan) kepada para pihak dan menunda sidang beberapa kali untuk kehadiran pihak-pihak. Baru ketika pemanggilan tersebut sudah dilakukan dengan sah dan patut maka hakim dapat memutusnya secara verstek. Dan hakim senang apabila ada perkara verstek karena lebih gampang dan cepat diselesaikan.

8. Apa pendapat pak hakim membebankan nafkah anak kepada suami ketika istri

tidak meminta (menuntut) atau ketika verstek?apalagi hakim memutus dengan pembebanan nafkah tanpa permintaan istri?

Hakim membebankan nafkah kepada suami semata-mata kewajiban seorang bapak terhadap anak yang harus dinafkahi. Makanya secara ex officio hakim menentukan hal itu meski tidak diminta oleh istri. Hakim disini hanya ingin mengetahui sejauh mana perhatian seorang bapak perhatian terhadap anaknya. Walaupun daerah Jakarta kota besar tidak menutup kemungkinan banyak istri yang masih awam dengan hak-haknya sebagai istri yang diceraikani dan yang menjadi hak anaknya.

9. Apakah verzet dapat memenuhi hak tergugat?

Iya…sebab putusan verstek dijatuhkan karena ketidakhadiran tergugat karenanya manakala tergugat tidak menerima putusan verstek tersebut, maka tergugat punya hak untuk mengajukan verzet karena verzet itu merupakan hak tergugat.

10. Selama bapak menjadi hakim apa yang menjadi pengalaman bapak dalam

memutus perkara yang diputus verstek?

63

Banyak (hahahaha sambil ketawa) tak terhitung kayaknya dalam perkara cerai gugat maupun cerai talak dan baru sekali bapak menerima upaya hukum verzet.

11. ini ada putusan bapak dalam perkara no. 696/Pdt.G/2009/PA.JP dalam amar

putusannya dijatuhkan tapi dalam pertimbangan hukumnya tidak ada padahal putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap?

Jadi gini dek, pihak termohon tidak hadir namun selama berumah tangga pemohon dan termohon mempunyai anak. Anak sekarang tinggal dengan termohon, maka hakim secara ex officio menentukan nafkah untuk anaknya yang diasuh oleh pihak termohon atau istri. Namun didalam pertimbangan hukum tidak mempertimbangkan atau tidak tercantum dalam pertimbangan hakim mugkin lupa atau terlewati.

64

Data Wawancara

Nama : Drs. H. Muhyiddin SH. MH Jabatan : Hakim Madya Hari/Tanggal : Kamis / 6 mei 2009 Jam : 08.00-09.10 Tempat : Ruang Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat

1. Apa itu putusan verstek menurut bapak?

Menurut bapak dalam hukum acara perdata dimana pihak lawan (termohon/tergugat) tidak hadir dan tidak pernah hadir dipersidangan didalam pasal 125 HIR

2. Apakah putusan verstek itu dikenal dalam hukum islam? Iy dikenal dengan al-Qadha al-Ghaib Artinya : apabila seorang tergugat itu ia sembunyi artinya ia tidak mau datang atau ia ghaib (tidak tahu alamatnya dimana) maka boleh hakim memutus perkara-perkara dengan ketetapannya dengan penjelasannya. Itu kan dalil verstek dalam hukum islam. Dalam kitab Al-Anwar jilid 2 hal. 55 Jadi dalam hukum islam itu ada, sebetulnya diambil hukum belanda yang dijajah oleh perancis dan sebenarnya hukum itu berasal dari hukum islam.

3. Sengketa hukum apa saja yang dapat diputus verstek?

Semua perkara dimana pihak tergugat/termohon tidak hadir dapat diputus verstek

4. Bagaimana pendapat hakim bila ketidakhadiran tergugat itu karena kesalahan

proses pemanggilan?

Kalau salah maka tidak patut dan tidak boleh diperiksa

5. Dalam perkara perceraian, bagaimana hakim dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, sementara tergugat tidak hadir?

Walaupun tergugat tidak hadir dan dalil tergugat itu berdasarkan hukum maka dibuktikan kebenaran gugatannya maka hakim dapat memutus dengan putusan verstek tersebut

6. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kemampuan suami yang tidak hadir berkenaan dengan nafkah anak?

65

Disini hakim menentukan kadar pemberian nafkah berdasarkan pekerjaan saumi seperti apa yang ada didalam surat gugatan. Dalam hal pemberian nafkah oleh suami atau ayah. Selain itu hakim juga melakukan proses pemeriksaan melihat dan mengamati dari keterangan saksi bagaimana tanggungjawab suami menafkahi keluarga, apakah ia layak untuk dibebani nafkah bagi pemeliharaan anak. Menurut bapak Didalam penetapan nafkah hadanah tidak dapat menentukan kesejahteraan anak dikemudian hari karena hal tersebut berkaitan dengan keadaan dan waktu, tetapi bagi hakim yang terpenting adalah : a. Perhatian Ayah kepada anak dapat tercapai b. Putusan pengadilan dapat dijadikan sebagai alat bagi istri untuk mendapatkan nafkah baginya dan anak-anaknya c. Dengan adanya putusan tersebut istri dapat meminta eksekusi jika dikemudian hari suami lalai dalam kewajibannya

7. Untuk perkara yang diputus verstek apa tidak dikhawatirkan adanya anggapan

bahwa lebih mudah berperkara dengan verstek?

Tidak perlu dikhawatirkan karena diperiksa dengan cermat, maka pihak lawan.tergugat dapat melakukan upaya hukum dengan verzet

8. Apa pendapat pak hakim membebankan nafkah anak kepada suami ketika istri

tidak meminta (menuntut) atau ketika verstek?apalagi hakim memutus dengan pembebanan nafkah tanpa permintaan istri?

Ketika istri tidak menuntut nafkah istri maupun nafkah hadanah itu untuk melindungi hak kaum wanita/istri yang telah diceraikan oleh suaminya dan bagi suami jangan hanya bisa bikin anak aj tapi kewajibannya terhadap istri maupun anak itu wajib maka secara ex officio hakim dapat menentukan walau istri tidak meminta atau menuntut

9. Apakah verzet dapat memenuhi hak tergugat?

Iya, dengan jalan verzet dan itu satu-satunya jalan upaya hukum terhadap putusan verstek

10. Selama bapak menjadi hakim apa yang menjadi pengalaman bapak dalam

memutus perkara yang diputus verstek?

Banyak, ada yang diverzet oleh tergugat ada juga yang tidak

66