RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 II ‐ 1 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Kondisi Geografis Daerah Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5˚50’ - 7˚50’ Lintang Selatan dan 104 ˚48’ - 108˚ 48’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah: Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta ; Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah ; Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia ; Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten. Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi kompleks yang terbagi atas wilayah pegunungan (bagian tengah dan selatan) dan wilayah dataran rendah (bagian utara); memiliki beberapa taman nasional, cagar alam, kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 21% dari luas Jawa Barat. ; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat intensitas hujan tinggi. ; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 milyar m3/tahun dan air tanah 150 juta m3/th. Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 625 kecamatan, 638 kelurahan, dan 5.316 desa.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 II ‐ 1
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Kondisi Geografis Daerah
Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5˚50’ - 7˚50’ Lintang
Selatan dan 104 ˚48’ - 108˚ 48’ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah:
Sebelah Utara, dengan Laut Jawa dan DKI Jakarta ;
Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah ;
Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia ;
Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten.
Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi kompleks
yang terbagi atas wilayah pegunungan (bagian tengah dan selatan) dan wilayah
dataran rendah (bagian utara); memiliki beberapa taman nasional, cagar alam,
kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 21% dari
luas Jawa Barat.; curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/th dengan tingkat
intensitas hujan tinggi.; memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air
permukaan 81 milyar m3/tahun dan air tanah 150 juta m3/th.
Secara administratif pemerintahan, wilayah Jawa Barat terbagi kedalam 27
kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan,
Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang,
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota
Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi,
Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar serta terdiri dari 625 kecamatan, 638 kelurahan,
dan 5.316 desa.
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 II ‐ 2
2.1.2. Demografi
Jumlah penduduk Jawa Barat menurut BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2012
mencapai 44.548.431 jiwa atau 18,24% penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki
sebanyak 22.609.621 jiwa dan perempuan sebanyak 21.938.810 jiwa (ditambah
spasi) (Pusdalisbang Provinsi Jawa Barat, 2013). Laju Pertumbuhan Penduduk
(LPP) Jawa Barat pada periode 2007-2012 berfluktuasi dan lebih tinggi dari LPP
Nasional sebagaimana pada Gambar 2.1. Fluktuasi pertumbuhan penduduk
tersebut, diakibatkan kontribusi dari pertumbuhan migrasi penduduk (1,1%)
sementara pertumbuhan berdasarkan kelahiran (0,8%) menurut data Tahun 2011,
hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang terbuka
untuk keluar masuknya arus migrasi dari atau ke Provinsi lain.
Sumber: BPS Jawa Barat, 2007-2012
Gambar 2.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat
Tahun 2007-2012
Secara demografis, komposisi penduduk Jawa Barat berdasarkan kelompok
umur menurut Sensus Penduduk (SP) Tahun 2010 adalah kelompok umur 0-14
tahun sebesar 29,27%, kelompok umur 15 – 59 tahun (usia produktif) sebesar
63,69% , dan kelompok umur 60 tahun keatas (kelompok masyarakat lanjut usia
berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut
Usia) sebesar 7,04% (Gambar 2.2).
1,831,71
1,90 1,89 1,90
1,66
1,291,44
1,35
1,58
1,2 1,19
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2007 2008 2009 2010 2011 2012Jawa Barat Indonesia
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 II ‐ 3
Sumber : Sensus Penduduk Tahun 2010 (diolah)
Gambar 2.2 Piramida Penduduk Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010
Berdasarkan sebaran penduduk kabupaten/kota menurut Sensus Penduduk
2010 jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Bogor sebesar 4.771.932 jiwa,
disusul oleh Kabupaten Bandung sebesar 3.178.543 jiwa dan Kabupaten Bekasi
sebesar 2.630.401 jiwa. Sedangkan Jumlah jumlah penduduk terendah berada di
Kota Banjar sebesar 175.157 jiwa. Uraian jumlah penduduk tiap kabupaten/kota
dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Distribusi Penduduk Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2010
No Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total 1 Kabupaten Bogor 2,452,562 2,319,370 4,771,932
2 Kabupaten Bandung 1,620,274 1,558,269 3,178,543
3 Kabupaten Bekasi 1,347,223 1,283,178 2,630,401
4 Kabupaten Garut 1,217,768 1,186,353 2,404,121
5 Kabupaten Sukabumi 1,193,342 1,148,067 2,341,409
6 Kabupaten Cianjur 1,123,091 1,048,190 2,171,281
7 Kabupaten Karawang 1,096,892 1,030,899 2,127,791
8 Kabupaten Cirebon 1,059,463 1,007,733 2,067,196
9 Kabupaten Tasikmalaya 834,996 840,679 1,675,675
10 Kabupaten Indramayu 856,640 807,097 1,663,737
11 Kabupaten Ciamis 758,889 773,615 1,532,504
12 Kabupaten Bandung Barat 770,702 739,582 1,510,284
13 Kabupaten Subang 739,925 725,232 1,465,157
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 II ‐ 4
No Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Total
14 Kabupaten Majalengka 582,892 583,581 1,166,473
15 Kabupaten Sumedang 547,797 545,805 1,093,602
16 Kabupaten Kuningan 520,632 514,957 1,035,589
17 Kabupaten Purwakarta 436,082 416,439 852,521
18 Kota Bandung 1,215,348 1,179,525 2,394,873
19 Kota Bekasi 1,183,620 1,151,251 2,334,871
20 Kota Depok 880,816 857,754 1,738,570
21 Kota Bogor 484,791 465,543 950,334
22 Kota Tasikmalaya 321,460 314,004 635,464
23 Kota Cimahi 274,124 267,053 541,177
24 Kota Sukabumi 152,080 146,601 298,681
25 Kota Cirebon 148,600 147,789 296,389
26 Kota Banjar 87,031 88,126 175,157
Total 21,907,040 21,146,692 43,053,732 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat , Survey Penduduk 2010. Catatan: Kabupaten Pangandaran masih masuk ke Kabupaten Ciamis
Secara kewilayahan penduduk Jawa Barat terkonsentrasi pada daerah-daerah
industri yaitu Metropolitan Bodebek-Karpur (Kabupaten Bogor dan Kabupaten
Bekasi) serta Metropolitan Bandung Raya (Kabupaten Bandung). Hal ini
menunjukkan bahwa daerah industri masih memiliki daya tarik bagi penduduk dari
desa untuk mencari pekerjaan.
2.1.3. Potensi pengembangan wilayah
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 –
2029, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 6 (enam) Wilayah
Pengembangan (WP), yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP
Ciayumajakuning, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Sukabumi dan
sekitarnya, serta WP Kawasan Khusus (KK) Cekungan Bandung, dengan potensi
masing-masing wilayah adalah :
1. WP Bodebekpunjur, yang mencakup wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten
Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Bogor dan sebagian Kabupaten Cianjur
(Kecamatan Cugenang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Sukaresmi dan
Kecamatan Cipanas). Wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 II ‐ 5
sektor pariwisata, industri manufaktur, perikanan, perdagangan, jasa,
pertambangan, agribisnis dan agrowisata;
2. WP Purwasuka, yang meliputi daerah Kabupaten Subang, Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Karawang. Wilayah ini memiliki potensi
pengembangan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan,
perikanan, bisnis kelautan, industri pengolahan, pariwisata, dan pertambangan;
3. WP Ciayumajakuning, yang mencakup Kabupaten Kuningan, Kabupaten
Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon.
Wilayah ini merupakan wilayah yang potensial untuk dikembangkan dalam sektor
agribisnis, agroindustri, perikanan, pertambangan, dan pariwisata;
4. WP Priatim – Pangandaran, yang mencakup Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kabupaten
Pangandaran. Wilayah ini memiliki potensi pengembangan dalam sektor
pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata, industri pengolahan, dan
pertambangan mineral;
5. WP Sukabumi, wilayahnya mencakup Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi
dan Kabupaten Cianjur. Wilayah ini memiliki potensi untuk dikembangkan dalam
Peta Industri Unggulan Kabupaten/Kotadi Jawa Barat
2.1.4. Wilayah Rawan Bencana
Sesuai dengan karakteristik Jawa Barat, beberapa daerah merupakan daerah
rawan banjir, tanah longsor, gempa bumi dan lain-lain adalah :
a) Gempa Bumi dan Tsunami
Tatanan geologi dan tektonik di Jawa Barat membentuk jalur gempa
dengan ribuan titik pusat gempa yang berpotensi menjadi ancaman.
Terdapat 5 (lima) sesar aktif di 8 (delapan) kabupaten/kota yang rawan
gempa bumi dan tsunami yaitu Kabupaten Garut, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, Kabupaten
Pangandaran, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, dan Kota
Sukabumi.
b) Gunung Berapi
Terdapat 7 (tujuh) gunung berapi aktif dan berpotensi menjadi ancaman
bencana, yaitu: 1) Kawasan bahaya letusan Gunung Tangkuban Perahu
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 II ‐ 7
terketak di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang, 2) Kawasan
bahaya letusan Gunung Papandayan terletak di Kabupaten Garut dan
Kabupaten Bandung, 3) Kawasan bahaya letusan Gunung Ciremai
terletak di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Majalengka, 4)
Kawasan bahaya letusan Gunung Gede Pangrango terletak di Kabupaten
Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi, 5) Kawasan bahaya
letusan Gunung Guntur, terletak di Kabupaten Garut, 6) Kawasan bahaya
letusan Gunung Salak terletak di di Kabupaten Bogor dan Kabupaten
Sukabumi, dan 7) Kawasan bahaya letusan Gunung Salak terletak di di
Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi.
c) Angin Topan dan Badai
Terdapat 6 Kabupaten/Kota yang rawan angin topan dan badai, yaitu
Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten
Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Bogor.
d) Banjir
Terdapat 10 kabupaten/kota yang merupakan daerah rawan banjir yaitu
Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang,
Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok.
e) Longsor
Terdapat 13 kabupaten/kota yang merupakan daerah rawan longsor, yaitu
Kabupaten Bandung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang,
Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten
Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kuningan, Kabupaten
Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Depok.
f) Kekeringan
Terdapat 3 kabupaten/kota yang merupakan daerah rawan kekeringan,
yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, dan Kabupaten
Karawang yang merupakan lumbung pangan nasional.
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 II ‐ 8
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Berdasarkan publikasi BPS selama kurun waktu Tahun 2007-2012,
perekonomian Jawa Barat tumbuh rata-rata 5,86% dengan capaian tertinggi pada
Tahun 2011 sebesar 6,48%. Rata-rata inflasi selama periode tersebut sebesar
5,45% dengan capaian terendahnya adalah 3,09% pada Tahun 2009 dan inflasi
tertinggi adalah 11,11% pada Tahun 2008. Terkendalinya inflasi yang mencapai
angka di bawah dua digit, kecuali Tahun 2008 tidak lepas dari peran kolaborasi
otoritas moneter dengan pemerintah daerah melalui forum pengendalian inflasi
daerah. Data Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi dari Tahun 2008 – 2012
dapat dilihat pada Tabel 2-2.
Tabel 2-2.
LPE dan Inflasi Jawa Barat Tahun 2008-2011
Uraian Tahun
2007 Baseline
2008 2009 2010 2011 2012
Laju Pertumbuhan Ekonomi
6,48 6,21 4,29 6,09 6,48 6,21
Inflasi 5,10 11,11 3,09 6,46 3,10 3,86
Sumber: BPS Jawa Barat 2012; Keterangan: *) angka perkiraan BPS Provinsi Jawa Barat
Berdasarkkan sisi produksi, kapasitas sektor non-tradable (sektor jasa dan
perdagangan) semakin besar terkait dengan keunggulan Jawa Barat sebagai pusat
kuliner dan fashion yang menarik bagi turis domestik maupun asing untuk
mengunjungi Jawa Barat terutama Kota Bandung dan sekitarnya. Sektor
Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) tumbuh tinggi menembus dua digit selama
dua tahun berturut-turut, yakni 10,12% pada Tahun 2009 dan 11,77% pada Tahun
2010, sedangkan pada Tahun 2011 sektor ini tumbuh melambat yakni 8,11%
mendekati pertumbuhan pada Tahun 2007 mencapai 8,03%, kemudian melonjak lagi
pada Tahun 2012 mencapai 11,55%. Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh
diatas dua digit untuk tiga tahun terakhir, yakni 16,23%Tahun 2010, 14,93% Tahun
2011dan 12% Tahun 2012.
Sementara itu, pertumbuhan sektor tradable (pertanian dan industri)
cenderung lebih rendah dari rata-rata LPE Jawa Barat. Sektor industri pengolahan
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 II ‐ 9
yang merupakan sektor dominan PDRB Jawa Barat tumbuh 6,21% Tahun 2011
setelah mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2009 sebesar 1,74%. Namun
Tahun 2012 melambat menjadi 3,94% seiring dengan melambatnya pertumbuhan
ekspor Jawa Barat menjadi 5,52% dibandingkan Tahun 2011 yang mencapai 6,51%.
Krisis ekonomi yang masih terjadi di sejumlah negara tujuan ekspor Indonesia
mengakibatkan turunnya permintaan terhadap ekspor Jawa Barat. Pertumbuhan
sektor pertanian menurun di Tahun 2010 dan negatif di Tahun 2011 (-0,09%) dan
2012(-0,7%), tetapi berpotensi tumbuh kembali karena besarnya peluang
pengembangan agribisnis di Jawa Barat.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang didominasi oleh pertumbuhan pada
sektor non-tradable (sektor perdagangan dan jasa) perlu mendapat perhatian karena
dapat berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan sumber daya
yang rendah, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.4. Dengan demikian,
pertumbuhan sektor tradable (pertanian & industri) perlu menjadi prioritas
pembangunan ekonomi Jawa Barat.
Sumber : Data diolah, Bappeda Jabar, 2012
Gambar: 2.4. Pertumbuhan Sektor Tradable dan Nontradable Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga masih tetap
mendominasi PDRB Jawa Barat, yakni sebesar 58,64% Tahun 2012 (Tabel 2.3).
Seperti halnya perekonomian nasional, perekonomian Jawa Barat bercirikan
P e rt um buh a n S e kt o r T ra d a b le da n N on t ra d a b le J ab a r
1 ,81
3,5 4 3,5 3 3 ,39
5,9 5
5,8 9 5, 74
7, 68
1,5 9
2 ,36
4 ,32
2,5 1
5 ,45
4,1 2
6 ,53
6, 96
5,0 7
6,2 1
7 ,61
3, 98
8 ,26
11 ,56
9 ,41
1 0,9 6
3,1 6 3,7 6
4,6 7 4,7 75, 60
6,0 2
6, 48
6, 21
4, 19
6, 09
6 ,4 86, 21
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
1 0,0
1 2,0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
T ra da ble N o n T r ad ab le P D R B
RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 II ‐ 10
domestic-demand led growth, dimana dominasi utama berasal dari konsumsi rumah
tangga. Permintaan domestik menjadi kekuatan ekonomi Jawa Barat untuk tumbuh
dan membentuk resistensi terhadap gejolak eksternal. Konsumsi rumah tangga yang
tinggi akan menjadi sumber ketahanan ekonomi yang penting apabila dapat
dimanfaatkan sebagai pasar hasil produksi.
Tabel 2.3 Distribusi PDRB Provinsi Jawa Barat
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Penggunaan Tahun 2011-2012
No Komponen Penggunaan 2011 2012 Laju
Pertumbuhan 1. Konsumsi Rumah Tangga 59,28% 58,24% -1,04%2. Konsumsi Pemerintah 8,89% 8,78% -0,11%3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 18,16% 18,50% 0,34%4. a. Perubahan Inventori 4,58% 5,12% 0,54% b. Diskrepansi Statistik 2,51% 1,63% -0,88%