BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Manusia merupakan makhluk yang kreatif. Suatu
hasil karya yang kreatif akan memperkaya kehidupan manusia, dan itu
pula akan menghabiskan waktu bertahuntahun untuk mengembangkannya.
Apabila si pencipta karya-karya tersebut tidak diakui sebagai
pencipta atau tidak dihargai, karya-karya tersebut mungkin tidak
akan pernah diciptakan sama sekali. Hak atas Kekayaan Intelektual
(HaKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari
kemampuan intelektual manusia. HaKI memang menjadikan karya-karya
yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang
harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh
manusia melalui daya, rasa dan karsanya yang diwujudkan dengan
karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan
menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat serta
dapat menumbuhkan semangat kreatif untuk menghasilkan karya-karya
intelektual. Di Indonesia, pengaturan tentang hak cipta mengalami
beberapa kali perubahan dan pergantian Undang-undang yaitu UU No.8
tahun 1982 yang diperbaharui dengan UU No. 17 tahun 1987 dan
diperbaharui lagi dengan UU No. 12 tahun 1997 terakhir dengan UU
No. 19 tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan UUHC). UUHC membawa
kemajuan baru dalam perlindungan hak tersebut, yang meliputi
perlindungan terhadap buku, program computer , dan semua hasil
karya tulis lain, ceramah , kuliah, pidato, lagu atau music dengan
atau tanpa teks, drama, tari, koreografi, pewayangan dan
1
pantomime, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur , peta,
seni batik, fotografi, sinematografi, dll. Secara lebih mendetail,
undang-undang ini memuat beberapa ketentuan baru, antara lain : 1.
Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi 2. Penggunaan
alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media
internet untuk pemutaran produk-produk optik (optical disc) melalui
media radio, media audio visual dan atau srana telekomunikasi. 3.
Penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase atau
alternative penyelesaian sengketa 4. Penetapan sementara pengadilan
untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak 5. Batas
waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait
baik di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung 6. Pencantuman
hak informasi manajeman elektronik dan sarana kontol teknologi 7.
Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungaqn terhadap
produk-produk yang mengggunakan sarana berteknologi tinggi 8.
Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait 9. Ancaman pidana dan
denda minimal 10. Ancaman pidana tetap terhadap perbanyakan
penggunaan program computer untuk kepentingan komersial secara
tidak sah dan melawan hukum Dari sekian banyak ciptaan yang
dilindungi sesuai UU itu, penulis mengkhususkan pembahasannya pada
hak cipta atas lagu atau music mengingat banyaknya pelanggaran yang
terjadi, Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena
lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta music dan lagu
2
tersebut. Kasus yang hendak diambil oleh penulis adalah
kasus nyata yang terjadi
tentang penyelesaian sengketa lagu atau music di pengadilan
antara pihak Iyeth Bustami dengan Suhaimi Bin Mohd Zain alias Pak
Ngah. Melodi lagu Laksmana Raja di Laut (LRD) yang diklaim Nurham
Yahya (Tergugat I) sebagai karyanya adalah sama dengan melodi lagu
Nostalgia Aidilfitri ciptaan composer Malaysia, Suhaimi Bin Mohd
Zain alias Pak Ngah pada tahun 2006 silam. Saat itu posisi Iyeth
tidak seperti dihebohkan infotainment di awal-awal terangkatnya
kasus Hak Cipta ini, yaitu menjadi Tergugat yang dituntut gantirugi
10 milyar atau ancaman 7 tahun penjar. Tetapi, sebaliknya, sebagai
Penggugat III yang sejak awal mengumumkan lagu LRD adalah NN
melalui album Zapin Dut Laksmana Raja di Laut. Sekaligus sebagai
kuasa Penggugat II yang mewakili Pak Ngah dan EMII Music Publishing
Malaysia SDN BHD. Penggugat utamanya (Penggugat I) adalah
Masyarakat Melayu Riau dan keturunan Datuk Ibrahim yang menurut
catatan sejarah adalah keturunan pendiri Bandar Bengkalis dan
diberi gelar Datuk Laksemana Raja Dilaut oleh Sultan Siak Sri
Indrapura (lihat Rahzain dan Tarmizi Oemar, Datuk Laksemana Raja
Dilaut, diterbitkan Depdikbud & Pemda Tkt II Bengkalis). Inti
gugatan mereka adalah penolakan atas pengklaiman Nurham Yahya bahwa
teks/lirik lagu LRD adalah karya pribadinya.
3
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Sengketa hak cipta
lagu Laksmana Raja di Laut (antara Iyet Bustami dengan composer
Malaysia Suhaimi Bin Mohd Zain). Adapun batasan masalah yang ingin
penulis ketahui, yakni:1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa
lagu Laksmana Raja di Laut di dalam
Pengadilan Negeri atau Niaga Medan?2. Apakah proses penyelesaian
sengketa lagu Laksmana Raja di Laut sudah dianggap
benar mengingat juga terdapat masalah lintas negara di
dalamnya?
1.3 Tujuan Penulisan Adapun tujuan dari penulisan analisis kasus
hakcipta lagu Laksmana Raja di Laut ini, yakni: 1. Untuk mengetahui
proses penyelesaian sengketa lagu Laksmana Raja di Laut di dalam
Pengadilan Negeri atau Niaga Medan yang ada. 2. Untuk mengetahui
apakah proses penyelesaian sengketa lagu Laksmana Raja di Laut
sudah dianggap benar mengingat juga terdapat masalah lintas negara
di dalamnya.
1.4 Manfaat Penulisan
4
Manfaat secara khusus yang penulis harapkan dari penulisan
analisis studi kasus di bidang HaKI adalah agar penulisan ini dapat
memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana menyelesaikan
suatu sengketa lagu atau music dalam suatu pengadilan, karena kasus
hak cipta merupakan kasus yang masih awam di Indonesia. 1.5
Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan ini, antara lain:
BAB I, Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan
dari isi penulisan analisis ini, yang di dalamnya tertuang latar
belakang maslah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat
penulisan, dan sistematika penulisan. BAB II, Kerangka Teoritis,
merupakan tinjauan yang di dalamnya akan mengemukaan teori-teori
yang akan digunakan sebagai dasar dan pijakan bagi penulis untuk
menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan pada bab I. BAB III,
Analisis, yaitu membahas permasalahan, baik yang pertama maupun
yang kedua. Pembahasan yang pertama mengenai bagaimana penentuan
pencipta dan pemegang hak cipta atas lagu Laksmana Raja di Laut dan
pembahasan kedua mengenai proses penyelesaiannya. BAB IV,
Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah tentang jawaban dari
rumusan masalah. Sedangkan, saran merupakan rekomendasi penulis
kepada ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hak
cipta dan penyelesaiannya sengketa alternative. BAB V, Daftar
Pustaka.
5
BAB VI, Lampiran.
6
BAB II KERANGKA TEORITIS
2.1 2.1.1
HAK CIPTA Pengertian Hak Cipta Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta dan Dirjen HaKI, hak cipta adalah hak eksklusif
bagi pencipta dan penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hak cipta berasal dari Bahasa Inggris copyright yang dalam
terjemahannya (to) copy berarti menggandakan dan roght berarti hak.
Dengan demikian secara bahasa, copyright pada prinsipnya adalah hak
untuk menggandakan atau menyebarluaskan suatu hasil karya. Istilah
copyright diartikan ke dalam Bahasa Indonesia secara tidak cermat
sebagai hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenisa
perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) yang disediakan
untuk melindungi karya pengetahuan seni dan sastra.
7
2.1.2
Subjek Hak Cipta Ada dua subjek hak cipta, yaitu: 1. Pemilik hak
cipta (Pencipta), adalah seorang atau beberapa orang yang secara
bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan
berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan
atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat
pribadi. 2. Pemegang hak cipta, yaitu: Pemilik hak cipta (pencipta)
Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta Pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta
tersebut Badan hukum Negara, atas karya peninggalan prasejarah,
sejarah, benda budaya nasional lainnya, folklore, hasil kebudayaan
yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui
penciptanya dan ciptaan itu diterbitkan.
2.1.3
Pengertian Ciptaan Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta
yang menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni
atau sastra. Ciptaan yang dilindngi berupa:
8
Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya
tulisa yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain
Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang sejenisnya dengan itu
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan
Lagu atau music dengan atau tanpa teks Drama atau drama musical,
tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim Seni rupa dalam segala
bentuk, seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni
pahat, seni patung, kolase dan seni terapan
Arsitektur Peta Seni batik Fotografi Sinematografi Terjemahan,
tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil
pengalihwujudan.
9
2.1.4
Hak Terkait Adalah hak eksklusif, bagi: Pelaku, untuk
memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya dan untuk memberikan
ijin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan
hal itu. Produser, rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan
karya rekaman suara atau rekaman bunyinya dan untuk memebrikan ijin
atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal
itu , dan Lembaga penyiaran, untuk membuat, memperbanyak, atau
menyiarkan karya siarannya dan untuk memberikan ijin atau melarang
pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan hal itu.
2.1.5
Jangka Waktu Berlakunya hak cipta dibagi atas: 1. Berlaku seumur
hidup pencipta ditambah 50 tahun sesudah meninggal dunia: Buku,
pamphlet, dan semua hasil karya tulis, Drama atau drama musical,
tari, koreografi Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni
pahat, dan seni patung, Seni batik
10
Lagu atau music dengan atau tanpa teks Arsitektur Ceramah,
kuliah, pidato dan ciptaan jenis lain Alat peraga Peta Terjemahan,
tafsir, saduran dan bunga rampai
2. Berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan: Program
computer, Sinematografi Fotografi, Database, dan Karya hasil
pengalihwujudan Badan hukum yang memegang atau memiliki ciptaan
pada angka 1 dan 2. 3. Berlaku 50 tahun sejak pertama kali
diterbitkan, yaitu: Perwajahan karya tulis, dan Penerbit yang
memegang hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya
atau hanya tertera nama samaran penciptanya
11
4.
Berlaku 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diketahui
umum, yaitu negara memegang atau melaksanakn hak cipta atas ciptaan
yang tidak diketahui siapa penciptanya dan belum diterbitkan serta
ciptaan yang telah diterbitkan tanpa diketahui penciptamya atau
penerbitnya.
5. Tanpa jangka waktu atau tak terbatas, yaitu negara yang
memegang hak cipta atas foklor dan hasil kebudayaan rakyat yang
menjdai milik bersama. 6. 1 januari tahun berikutnya setelah
ciptaan diumumkan, diketahui oleh umum atau penciptanya meninggal
dunia untuk ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun atau selama
hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah
pencipta meninggal dunia.2.1.6 Peralihan Hak Cipta
Hak cipta dapat beralih atau dialihakan kepada pihak lain
melalui:
Pewarisan Hibah Wasiat Perjanjian tertulis Sebab-sebab lain yang
dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan
karena putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap.
2.1.7 Prosedur Pendaftaran Hak Cipta
12
1.
Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi
formulir
yang disediakan untuk itu dalam Bahasa Indonesia dan diketik
rangkap dua. 2. Pemohon wajib melampirkan:1) Surat kuasa khusus,
apabila permohonan diajukan melalui kuasa
2) Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut: Buku dan
karya tulis lainnya: dua buah yang telah dijilid dengan edisi
terbaik Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan
surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya
Program computer: dua buah disket disertai buku petunjuk
pengoperasian dari program computer tersebut CD/ VCD/ DVD : dua
buah disertai dengan uraian ciptaannya Alat peraga: satu buah
disertai dengan buku petunjuknya Lagu: 10 buah berupa notasi dan
atau syair Drama: dua buah naskah tertulis atau rekamannya Tari
(koreografi): 10 buah gambar atau duah buah rekamannya Pewayangan:
dua buah naskah tertulis atau rekamannya Pantomime: 10 buah gambar
atau dua buah rekamannya Tarian pertunjukan: dua buah
rekamannya
13
Karya siaran: dua buah rekamannya Seni lukis, seni motif, seni
batik, seni kaligrafi, logo dan gambar: masing-masing 10 lembar
berupa foto
Seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan dan
kolase: masing-masing 10 lembar berupa foto
Arsitektur: satu buah gambar arsitektur Peta: satu buah
Fotografi: 10 lembar Sinematografi:dua buah rekamannya Terjemahan:
dua buah naskah yang disertai izin dari pemegang hak cipta
Tafsir, saduran, dan bunga rampai: dua buah naskah
3) Salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya
yang dilegalisasi notaries, apabila pemohon badan hukum 4) Fotokopi
kartu tanda penduduk 5) Bukti pembayaran biaya permohonan sebesar
Rp 75.000,00 atau ciptaan berupa program computer sebesar Rp.
150.000,00 2.2 Lagu Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara
dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi
dengan alat music) untuk
14
menghasilkan gubahan music yang mempunyai kesatuan dan
kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang
m=berirama disebut juga dengan lagu.
15
BAB III ANALISIS MASALAH
3.1 Proses penyelesaian sengketa lagu Laksamana Raja di Laut di
Pengadilan
Negeri atau Niaga Medan
Lagu Laksmana Raja di Laut (LRD) merupakan lagu Melayu yang
dipopulerkan oleh Iyeth Bustami sekitar tahun 2005 di album Zapin
Dut. Dalam lagu yang dipopulerkannya itu, Iyeth tidak mencantumkan
pencipta lagu alias hanya mencantumkan NN (anonym), dikarenakan
persoalan mengenai ketidaktahuan siapa pencipta lagu tersebut. Dari
hal tersebutlah maka Iyeth Bustami selaku penyanyi LRD terlibat
masalah dengan oleh Nurham Yahya, yang ternyata menyatakan dirinya
sebagai pencipta dan pemegang hak cipta lagu LRD, di mana juga
sudah mendaftarkan hak cipta lagu LRD kepada Dirjen HaKI. Nurham
Yahya menuntut agar Iyeth membayar ganti rugi 10 miliyar rupiah.
Namun, setelah melalui proses klarifikas serta pencarian fakta oleh
pihak Iyeth, akhirnya terbongkar bahwa melodi yang digunakan lagu
Laksmana Raja di Laut sama dengan melodi lagu Nostalgia Aidilfitri
yang merupakan ciptaan dari composer Malaysia, Suhaimi Bin Mohd
Zain alias Pak Ngah, namun Pak Ngah sendiri tidak mengetahui siapa
penggubah lirik dari lagunya tersebut. Tetapi yang pasti, dalam
pengakuannya Pak Ngah mengakui bahwa melodi yang dipakai dalam lagu
LRD sama dengan lagu Nostalgia Aidifitri yang dibuatnya pada tahun
1993. Dikarenakan sudah
mulai adanya titik terang mengenai siapa pencipta asli melodi
LRD, maka pada tahun
16
2006 timbul perlawanan dari Masyarakat Melayu Riau dan Keturunan
Datuk Ibrahim kepada Nurham Yahya yang mengklaim lagu LRD
milikinya. Masalah ini diselesaikan melalui jalur hukum di
Pengadilan Negeri atau Niaga Medan, dengan Masyarakat Melayu Riau
dan Keturunan Datuk Ibrahim sebagai penggugat I; Pak Ngah,
penggugat II; dan Iyeth Bustami sebagai penggugat III, ditemani
Hotman Paris Hutapea, selaku pengacara Iyeth. Para penggugat ini
hendak menggugat Nurham Yahya, tergugat I; serta Dirjen HaKI
sebagai tergugat II. Inti dari gugatan yang ada ialah penolakan
atas pengklaiman Nurham Yahya bahwa teks atau lirik LRD adalah
karya pribadinya serta meminta kepada Dirjen HaKI untuk membatalkan
Surat Pendaftaran Ciptaan (22 Juli 2004) yang mencantumkan nama
Nurham Yahya sebagai pencipta dan pemegang hak cipta lagu LRD dan
menghapusnya dari Daftar Ciptaan Umum. Dan berdasarkan keputusan
pengadilan No. 030 K/N/HaKI/2006, maka Perkara Kasasi Iyeth Bustami
diputus kemenangan Iyeth, pada tanggal 10 November 2006.
3.2 Proses penyelesaian sengketa lagu Laksmana Raja di Laut yang
seharusnya
dilakukan mengingat juga terdapat masalah lintas negara di
dalamnya Dalam kasus ini, proses penyelesaian ditempuh melalui
Pengadilan
Negeri/Niaga Medan yan keputusannya mengabulkan semua tuntutan
penggugat. Yang sangat penting di antaranya adalah mengembalikan
produk folklore Masyarakat Melayu Riau ke tampuknya, yaitu
berstatus NN (anonim) yang dalam bahasa Undang-Undang HAKI, hak
ciptanya di tangan Negara. Keputusan yang diambil memang sudah
tepat, namun masih terdapat kesalahan dalam langkah hukum yang
ditempuh mengingat Pak
17
Ngah yang merupakan pihak yang terlibat dalam kasus ini berasal
dari Malaysia. Oleh karena itu, kasus sengketa lagu Laksamana Raja
di Laut adalah kasus sengketa lintas negara. Mengingat masalah ini
adalah masalah lintas Negara, maka tindakan yang sebaiknya ditempuh
adalah melalui arbitrase. Menurut H.M.N. Purwosutjipto, arbitrase
diartikan sebagai suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak
bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat
mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang
tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya
mengikat bagi keduabelah pihak. Pada dasarnya arbitrase adalah
suatu bentuk khusus Pengadilan. Poin penting yang membedakan
Pengadilan dan arbitrase adalah bila jalur Pengadilan (judicial
settlement) menggunakan satu peradilan permanen atau standing
court, sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk
khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator
bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim
permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani.
Arbitrase merupakan langkah hukum yang paling tepat untuk di tempuh
karena dengan cara ini akan mengurangi kecurangan dan hasil yang
lebih adil serta memuaskan untuk kedua belah pihak. Selain itu,
lewat arbitrase, tidak akan ada yang merasa dirugikan karena
keputusan atau hasil akhirnya sudah dibicarakan baik-baik oleh
pihak yang bersangkutan. Dengan Arbitrase, langkah hukum yang
panjang yang terkesan berlarut-larut atau berbelit-belit tidak
perlu terjadi. Lewat langkah Arbitrase, keputusan atau perjanjian
yang mengikat kedua belah pihak tidak akan merugikan pihak manapun.
Iyeth dan pak Ngah tidak perlu membuat
18
gugatan, sehingga Nurham Yahya tidak harus membayar denda
sebesar 10 miliar rupiah (dari tuntutan awal sebesar 7 miliar),
tetapi hanya membatalkan Surat Pendaftaran Ciptaan serta
menghilangkan nama Nurham Yahya dari Pencipta dan pemegang Hak
Cipta lagu Laksamana Raja di Laut. Sebagai hasil akhir, lagu
Laksamana Raja di Laut tetaplah NN (anonim) atau tidak ada
penciptanya dan tidak ada yang boleh membuat Surat Pendaftaran
Ciptaan untuk pencipta dan Pemegang Hak Cipta, sehingga setiap
orang berhak untuk menyanyikan lagu itu tanpa takut ada pihak yang
akan menuntut. Arbitrase merupakan langkah yang paling baik karena
bila ternyata langkah hukum yang diambil lewat pengadilan ternyata
tidak memuaskan Pak Ngah, bisa saja ia mengatakan bila saja proses
hukum dilakukan di Malaysia, maka hasil akan menjadi lebih adil.
Dengan hasil Arbitrase seperti diatas diharapkan ketegangan antara
kedua belah pihak tidak akan berlanjut dan tidak akan memicu
persoalan lebih lanjut yang sangat mungkin dapat terjadi.
19
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Adapun kesimpulan yang bisa penulis ambil dari adanya
sengketa lagu Laksmana Raja di Laut ini, yakni bahwa lagu Laksmana
Raja di Laut yang dipopulerkan oleh Iyeth Bustami tidak diketahui
siapa pencipta dari lagu tersebut, namun melodi dari lagu LRD ini
sama dengan lagu Nostalgia Aidilfitri yang diciptakan oleh kompser
Malaysia Suhaimi Bin Mohd Zain atau Pak Ngah. Berdasarkan keputusan
Pengadilan Negeri atau Niaga Medan, sengketa lagu LRD antara
Masyarakat Melayu Riau dan Keturunan Datuk Ibrahim sebagai
penggugat I; Pak Ngah, penggugat II; dan Iyeth Bustami sebagai
penggugat III, dengan Nurham Yahya (tergugat I) dan Dirjen HaKI
(tergugat II), akhirnya dimenangkan oleh penggugat. Para tergugat
juga wajib memenuhi segala tuntutan yang diajukan oleh
penggugat.
Saran Sengketa Laksmana Raja di Laut tidak harus dilakukan lewat
jalur pengadilan, namun dapat juga dilakukan melalui cara arbitrase
(di luar pengadilan). Mengingat bahwa sengketa lagu ini, juga
terdapat masalah lintas negara, yakni antara Indonesia dan
Malaysia.
20
DAFTAR PUSTAKA
http://hukumham.info/index.php?option=com_content&task=view&id=61&itemid=50
http://www.total.or.id/info.php?kk=Hak%20Cipta
http://www.balitbangham.go.id/PERANGKAT%20UU%20TERKAIT/uu192002%20Hakcipta.htm
http://www.inovasi.lipi.go.id/hki/copyright.php
21