-
PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) PEKERJAAN JASA
KONSULTANSI
Oleh: Fatimah
Widyaiswara Balai Diklat Keuangan Malang
Kita yang berkecimpung dalam pengadaan barang jasa pemerintah
pasti tahu bahwa salah satu tugas
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah membuat harga perkiraan
pekerjaan yang biasa kita sebut harga
perkiraan sendiri (HPS). Tugas menetapkan HPS bagi PPK merupakan
tugas yang sangat penting. HPS tidak boleh
dibuat terlalu rendah karena yang terjadi nanti penyedia tidak
akan berani mengikuti lelang. Sebaliknya, HPS
juga tidak boleh terlalu tinggi karena PPK harus menerapkan asas
efisiensi dalam setiap proses pengadaaan
barang jasa.
Salah satu fungsi HPS adalah sebagai alat untuk menilai
kewajaran penawaran termasuk rinciannya. Oleh
karena itu, PPK harus menyusun HPS berdasarkan sumber data yang
valid sehingga menghasilkan nilai yang
dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Seperti kita ketahui
bahwa pengadaan barang/jasa pada instansi
pemerintah meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa
lainnya dan jasa konsultansi. Di dalam
tulisan berikut, penulis ingin memaparkan khusus tentang
penyusunan HPS pada pengadaan jasa konsultansi.
Yang dimaksud dengan jasa konsultansi adalah jasa layanan
profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya
olah pikir (brainware). Di dalam
penjelasan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang
Perubahan Peraturan presiden Nomor 54 tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang termasuk di
dalam Pengadaan Jasa Konsultansi
meliputi, namun tidak terbatas pada:
a. jasa rekayasa (engineering);
b. jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan
pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan
Konstruksi;
c. jasa perencanaan (planning), perancangan (design), dan
pengawasan (supervision) untuk pekerjaan
selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan,
kesehatan, kehutanan,
perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan,
pengembangan usaha, perdagangan,
pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian,
perindustrian, pertambangan, dan
energi;
d. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa
penilaian, jasa pendampingan, bantuan
teknis, konsultan manajemen, dan konsultan hukum;
e. Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan Tenaga Ahli.
SUMBER DATA PENYUSUNAN HPS
Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan presiden Nomor 54 tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta, data yang dipakai
untuk menyusun HPS meliputi:
a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi
barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan,
menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
-
b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
Badan Pusat Statistik (BPS);
c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh
asosiasi terkait dan sumber data lain yang
dapat dipertanggungjawabkan;
d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor tunggal;
e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs
tengah Bank Indonesia;
g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang
dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan
perencana (engineers estimate);
i. norma indeks; dan/atau
j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
KOMPONEN DAN KETENTUAN PENYUSUNAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
JASA KONSULTANSI
Komponen yang diperlukan untuk menghitung HPS jasa konsultansi
terdiri atas:
1. Biaya Langsung Personil (Remuneration);
2. Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost);
dan
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Ketentuan mengenai biaya langsung personil yang perlu
diperhatikan adalah sebagai berikut:
a) Biaya langsung personil untuk jasa konsultansi dihitung
dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga
pasar yang berlaku dan wajar serta didukung dengan studi
perbandingan, penelitian yang komprehensif
serta dokumen-dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan
b) Biaya Langsung Personil didasarkan pada harga pasar gaji
dasar (basic salary) yang terjadi untuk
setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi.
c) Biaya Langsung Personil telah memperhitungkan biaya umum
(overhead), biaya sosial (social charge),
keuntungan (profit) maksimal 10% (sepuluh perseratus), tunjangan
penugasan, dan biaya-biaya kompensasi
lainnya.
d) Biaya Langsung Personil dapat dihitung menurut jumlah satuan
waktu tertentu (bulan, minggu, hari,
atau jam), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut
:
SBOM = SBOB/4,1
SBOH = (SBOB/22) x 1,1
SBOJ = (SBOH/8) x 1,3
Dimana :
SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan
SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu
SBOH = Satuan Biaya Orang Hari
SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam
Sedangkan ketentuan yang harus diperhatikan mengenai biaya
langsung nonpersonil adalah:
-
a) Biaya langsung nonpersonil adalah biaya langsung yang
diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan
proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan berdasarkan harga
pasar yang wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan.
Biaya langsung nonpersonil ini terdiri atas
3 komponen meliputi:
1. Reimbursable adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya
dikeluarkan oleh konsultan untuk
pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost), misal tiket
pesawat
2. Fixed Unit Rate adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh
konsultan berdasarkan harga
satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item/unsur pekerjaan
dengan volume yang diperkirakan,
misal sewa kendaraan
3. Lump sum adalah biaya suatu atau beberapa item/unsur
pekerjaan dalam batas waktu tertentu,
dengan jumlah harga yang pasti dan tetap dibayarkan, misal biaya
survey
b) Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah biaya
yang sebenarnya dikeluarkan Penyedia
untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang
meliputi antara lain biaya untuk
pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya
pengiriman dokumen, biaya pengurusan
surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya
penyelenggaraan
seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.
c) Biaya Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi
40% (empat puluh perseratus) dari total
biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang bersifat
khusus, seperti: pekerjaan penilaian
aset, survei untuk memetakan cadangan minyak bumi, pemetaan
udara, survei lapangan, pengukuran,
penyelidikan tanah dan lain-lain.
Pada saat menyusun HPS, PPK tidak boleh memperhitungkan biaya
tak terduga, biaya lain-lain, dan
pajak penghasilan (PPh) penyedia. HPS ditetapkan paling lama 28
(dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas
akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses
prakualifikasi.
CONTOH PENYUSUNAN HPS PENGADAAN JASA KONSULTANSI
Selanjutnya penulis akan memberikan contoh penyusunan HPS untuk
pengadaan jasa konsultansi dengan
sumber data berupa informasi biaya satuan yang dipublikasikan
secara resmi oleh asosiasi terkait dan
sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada contoh
berikut, sumber data yang akan penulis
gunakan adalah informasi pedoman biaya standar minimal 2011
biaya langsung personil dan biaya langsung non
personil untuk kegiatan jasa konsultansi yang diterbitkan oleh
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO).
Dalam tulisan ini, penulis akan mengambil contoh pengadaan jasa
konsultansi perencana pekerjaan
peningkatan kapasitas jaringan listrik. Kebutuhan personil dan
non personil untuk pekerjaan tersebut dirinci
sebagai berikut:
-
GAMBAR 1. PERKIRAAN KEBUTUHAN PERSONIL PEKERJAAN PENGADAAN JASA
KONSULTAN PERENCANA
PEKERJAAN PENINGKATAN KAPASITAS JARINGAN LISTRIK PADA KANTOR X
TAHUN 2012
NO URAIAN KEGIATAN PENDIDIKAN/ PENGALAMAN
JUMLAH TENAGA
JAM HARI MAN-MONTH
(OB)/HOUR (OJ)
A. TENAGA AHLI
A.1. Masa Perencanaan
1 Ketua Tim S1/12 1,00 8,00 30 1 OB
2 Tenaga Ahli Elektrikal S1/8 1,00 8,00 30 1 OB
3 Tenaga Ahli Mekanikal S1/8 1,00 8,00 30 1 OB
4 Tenaga Ahli Struktur S1/8 1,00 8,00 30 1 OB
5 Tenaga Ahli Estimator S1/8 1,00 8,00 30 1 OB
A.2.Masa Pengawasan berkala
1 Ketua Tim S1/12 1,00 1,00 30 30 OJ
2 Tenaga Ahli Elektrikal S1/8 1,00 1,00 30 30 OJ
3 Tenaga Ahli Mekanikal S1/8 1,00 1,00 30 30 OJ
4 Tenaga Ahli Struktur S1/8 1,00 1,00 30 30 OJ
B. TENAGA SUB PROFESIONAL
1 Drafter CAD D3/7 1,00 8,00 30 1 OB
2 Tekhnisi D3/7 1,00 8,00 30 1 OB
C. TENAGA PENDUKUNG
1 Sekretaris SMA 1,00 8,00 30 1 OB
2 Driver SMA 1,00 8,00 30 1 OB
3 Office Boy SMA 1,00 8,00 30 1 OB
Penetapan kebutuhan personil dan estimasi waktu penyelesaian
pekerjaan sudah dibuat oleh PPK dengan
berdasarkan kerangka acuan kerja yang sudah ditetapkan dalam
rencana umum pengadaan. PPK menyusun
dengan mempertimbangkan berbagai hal dan selanjutnya menetapkan
kebutuhan personil untuk pekerjaan ini.
Selanjutnya, PPK bisa mengisi standar biaya sesuai dengan sumber
data digunakan yaitu sumber data dari
INKINDO. Kita bisa melihat tabel rincian biaya langsung personil
pada tabel 2-11 untuk biaya langsung personil
untuk tenaga ahli, tabel 3-11 untuk biaya langsung personil
tenaga subprofesional, dan 4-11 untuk biaya
langsung personil tenaga pendukung.
-
GAMBAR 2. TABEL BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI,
TENAGA SUBPROFESIONAL, DAN TENAGA
PENDUKUNG SESUAI TABEL INKINDO 2011
Selanjutnya kita masukkan biaya satuan sesuai dengan satuan
biaya minimal di atas, misalnya untuk
Ketua tim dibutuhkan Sarjana Strata 1 dengan pengalaman minimal
12 tahun, pada gambar 2 kita lihat bahwa
tenaga ahli dengan pendidikan sarjana strata 1 dan pengalaman 12
tahun masuk ke dalam kelompok ahli madya
dengan rupiah per bulan sebesar Rp26.850.000,00. Standar biaya
yang terdapat pada sumber data kita di atas
adalah orang per bulan. Sementara di dalam rincian kebutuhan
biaya langsung personil terdapat pekerjaan yang
diasumsikan membutuhkan hanya 1 jam setiap harinya yaitu
pekerjaan yang dilakukan pada masa pengawasan
berkala. Untuk pekerjaan ini kita harus mengkonversi terlebih
dahulu satuannya menjadi orang per jam dengan
rumus yang sudah dibahas sebelumnya.
Dalam kasus ini misalnya, kita akan mengkonversi satuan biaya
langsung personil untuk tenaga ahli
pendidikan sarjana strata 1, pengalaman 12 tahun, standar biaya
orang per bulan sebesar Rp 26.850.000,00
serta tenaga ahli pendidikan sarjana strata 1, pengalaman 8
tahun, standar biaya orang per bulan sebesar Rp
20.850.000,00. Perhitungan konversi untuk menghasilkan standar
biaya orang per jam adalah sebagai berikut:
-
GAMBAR 3. KONVERSI STANDAR BIAYA ORANG PER BULAN MENJADI ORANG
PER JAM
Contoh: Konversi Standar Biaya Langsung Personil Tim
Ahli orang per bulan (OB) menjadi orang per jam (OJ)
Rumus penghitungan standar biaya per orang per hari SBOH =
(SBOB/22) x 1,1
Rumus penghitungan standar biaya per orang per jam SBOJ =
(SBOH/8) x 1,3
Untuk Tenaga ahli/S1/ 12 tahun
Diketahui : SBOB = Rp26.850.000,00 SBOH =(Rp26.850.000,00/22)x
1,1
= Rp1.342.500,00
SBOJ =(Rp1.342.500,00/8)x 1,3
= Rp218.156,25
Dibulatkan Rp218.500,00
Untuk Tenaga ahli/S1/ 8 tahun
Diketahui : SBOB = Rp20.850.000,00 SBOH =(Rp20.850.000,00/22)x
1,1
= Rp1.042.500,00
SBOJ =(Rp1.042.500,00/8)x 1,3
= Rp169.406,25
Dibulatkan Rp170.000,00 Setelah perhitungan konversi ini kita
lakukan, maka selanjutnya akan kita hitung total kebutuhan
biaya
langsung personil sesuai standarnya, baik orang per bulan maupun
orang per jam. Selanjutnya jika semua biaya
satuan sudah kita isi, maka rincian HPS untuk biaya langsung
personil akan tampak sebagai berikut:
GAMBAR 4. RINCIAN HPS UNTUK BIAYA LANGSUNG PERSONIL PENGADAAN
JASA KONSULTAN PERENCANA
PEKERJAAN PENINGKATAN KAPASITAS JARINGAN LISTRIK PADA KANTOR X
TAHUN ANGGARAN 2012
I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL
NO URAIAN KEGIATAN PENDIDIKAN/ PENGALAMAN
JUMLAH TENAGA
JAM HARI
MAN-MONTH
(OB)/HOUR (OJ)
BIAYA SATUAN
TOTAL BIAYA
A.1. Masa Perencanaan
1 Ketua Tim S1/12 1 8 30 1 OB 26.850.000 26.850.000
2 Tenaga Ahli Elektrikal S1/8 1 8 30 1 OB 20.850.000
20.850.000
3 Tenaga Ahli Mekanikal S1/8 1 8 30 1 OB 20.850.000
20.850.000
4 Tenaga Ahli Struktur S1/8 1 8 30 1 OB 20.850.000
20.850.000
5 Tenaga Ahli Estimator S1/8 1 8 30 1 OB 20.850.000
20.850.000
A.2.Masa Pengawasan berkala JUMLAH A1 110.250.000
1 Ketua Tim S1/12 1 1 30 30 OJ 218.500 6.555.000
2 Tenaga Ahli Elektrikal S1/8 1 1 30 30 OJ 170.000 5.100.000
3 Tenaga Ahli Mekanikal S1/8 1 1 30 30 OJ 170.000 5.100.000
4 Tenaga Ahli Struktur S1/8 1 1 30 30 OJ 170.000 5.100.000
B. TENAGA SUB PROFESIONAL JUMLAH A2 21.855.000
1 Drafter CAD D3/7 1 8 30 1 OB 7.200.000 7.200.000
2 Tekhnisi D3/7 1 8 30 1 OB 7.200.000 7.200.000
C. TENAGA PENDUKUNG JUMLAH B 14.400.000
1 Sekretaris SMA 1 8 30 1 OB 4.650.000 4.650.000
2 Driver SMA 1 8 30 1 OB 2.600.000 2.600.000
-
3 Office Boy SMA 1 8 30 1 OB 1.750.000 1.750.000
JUMLAH C 9.000.000
JUMLAH A + B + C
155.505.000
Standar biaya yang ditunjukkan pada gambar tabel di atas adalah
untuk kegiatan yang dilaksanakan di
Jakarta. Sedangkan untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar
Jakarta harus dikalikan dengan indeks untuk
masing-masing propinsi. Kita ambil contoh saja biaya langsung
personil tenaga ahli pendidikan sarjana strata 1
dengan masa kerja 12 tahun di atas tadi untuk DKI Jakarta adalah
Rp26.850.000,00 per bulan. Jika pekerjaannya
akan dilaksanakan di Surabaya, maka biaya langsung personil
untuk tenaga ahli yang sama dengan lokasi di
Surabaya adalah sebesar Rp26.850.000,00 x 0,681 (Indeks Propinsi
Jawa Timur)sama dengan Rp18.284.850,00.
Setelah kita menyelesaikan penghitungan untuk biaya langsung
personil, sekarang kita akan beralih ke
biaya langsung non personil. Kita anggap saja bahwa kebutuhan
untuk nonpersonil adalah seperti yang ada di
gambar 5 di bawah ini.
GAMBAR 5. PERKIRAAN KEBUTUHAN NONPERSONIL PEKERJAAN PENGADAAN
JASA KONSULTAN PERENCANA
PEKERJAAN PENINGKATAN KAPASITAS JARINGAN LISTRIK PADA KANTOR X
TAHUN 2012
II. KEBUTUHAN NONPERSONIL NO URAIAN KEGIATAN VOLUME INTENSITAS
WAKTU/
BULAN
A. PERALATAN KANTOR
1. Sewa Komputer 2 1 1
2. Sewa Printer 1 1 1
3. Sewa Plotter 1 1 1
B OPERASIONAL KANTOR
1. ATK 1 1 1
2. Sewa kendaraan 5 1 1
3. Telekomunikasi 1 1 1
C. DOKUMEN
1. Dokumen prarencana 5
2. Dokumen pengembangan rencana 5
3. Dokumen pelelangan
- Gambar 5
- RKS 5
- BQ 5
- Flashdisk 1
Selanjutnya kita akan melihat, besaran biaya satuan nonpersonil
untuk masing-masing kegiatan sesuai dengan
sumber data kita. Kita perhatikan rincian biaya langsung
nonpersonil pada gambar 6 berikut.
GAMBAR 6. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK SEWA PERALATAN
KANTOR, SEWA KENDARAAN, BIAYA
KOMUNIKASI, DAN BIAYA PELAPORAN
-
Jumlah hari dan waktu sewa kita dasarkan pada perkiraan selama
pekerjaan dilaksanakan, misal sewa
mobil. Untuk sewa mobil, tidak perlu kita mengasumsikan selama
satu bulan penuh akan menyewa mobil, tapi
bisa kita kira-kira kemungkinan penggunaannya. Setelah kita
rekap biaya satuan dari masing-masing komponen
biaya non personil, kita akan mendapatkan total biaya langsung
non personil sebagai berikut:
GAMBAR 7. RINCIAN HPS UNTUK BIAYA LANGSUNG NONPERSONIL PENGADAAN
JASA KONSULTAN PERENCANA
PEKERJAAN PENINGKATAN KAPASITAS JARINGAN LISTRIK PADA KANTOR X
TAHUN ANGGARAN 2012
II. BIAYA LANGSUNG NONPERSONIL NO URAIAN KEGIATAN VOLUME
INTENSITAS WAKTU/ SATUAN SATUAN TOTAL
BULAN BIAYA
A. PERALATAN KANTOR
1. Sewa Komputer 2 1 1 unit 1.000.000 2.000.000
2. Sewa Printer 1 1 1 unit 1.000.000 1.000.000
3. Sewa Plotter 1 1 1 bulan 4.000.000 4.000.000
B OPERASIONAL KANTOR
1. ATK 1 1 1 bulan 2.400.000 2.400.000
2. Sewa kendaraan 5 1 1 hari 3.400.000 17.000.000
3. Telekomunikasi 1 1 1 bulan 2.300.000 2.300.000
C. DOKUMEN
1. Dokumen prarencana 5 set 150.000 750.000
2. Dokumen pengembangan rencana 5 set 200.000 1.000.000
3. Dokumen pelelangan
- Gambar 5 set 500.000 2.500.000
- RKS 5 set 500.000 2.500.000
- BQ 5 set 500.000 2.500.000
- Flashdisk 1 buah 160.000 160.000
JUMLAH A+ B + C
38.110.000
-
Selanjutnya biaya langsung personil dan nonpersonil ini direkap
sehingga kita mendapatkan prosentase dari
masing-masing biaya. Setelah direkap maka total biaya yang
diperoleh adalah sebagai berikut
III. REKAPITULASI 1. Biaya Langsung Personil 155.505.000,00
80,32%
2. Biaya langsung nonpersonil 38.110.000,00 19,68%
Jumlah 193.615.000,00
PPN 10% 19.361.500,00
TOTAL 212.976.500,00
Total HPS yang kita peroleh dari penghitungan di atas adalah
sebesar Rp212.976.500,00, dimana total
biaya tersebut terdiri atas 80,32% biaya langsung personil dan
19,68% biaya langsung nonpersonil. Karena
pekerjaan konsultansi yang akan dikerjakan merupakan pekerjaan
sederhana dan tidak bersifat khusus, maka
penghitungan total HPS di atas sudah memenuhi syarat karena
biaya nonpersonilnya tidak melebihi 40%
(empat puluh perseratus) dari total biaya. Demikian paparan
penulis mengenai penyusunan HPS untuk
pekerjaan konsultansi, semoga bisa memberikan sedikit tambahan
pengetahuan bagi pihak yang ingin
mempelajari mengenai pengadaan barang jasa pemerintah khususnya
para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
yang memang bertanggung jawab dalam penyusunan dan penetapan
HPS.
-
DAFTAR PUSTAKA
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010
tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
2. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan
kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012 Tentang
Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;