Top Banner

of 52

26. PAPUA

Jun 02, 2018

Download

Documents

mzazim
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 8/10/2019 26. PAPUA

    1/52

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

    Tinjauan Ekonomi&Keuangan Daerah

    PROVINSIPAPUA

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    2/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA2

    Peta Papua

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    3/52

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    4/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA4

    Kondisi geografis, budaya, tipologi ekonomi yang sangat bervariasi antar-daerah menuntut adanya strategi kebijakan yang berbeda-

    beda pula agar mampu mendorong akselerasi pembangunan daerah. Selaras dengan hal tersebut, otonomi daerah dan desentralisasifiskal telah pula membuka kesempatan bagi daerah untuk mengarahkan kebijakan publiknya menyesuaikan dengan kebutuhan dan

    potensi unggulan daerah yang dimilikinya. Inovasi, kreatifitas, sensitifitas dan kejelian pemerintah daerah dalam meramu kebijakan

    akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.

    Setelah lebih dari satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sudah banyak kemajuan dan peningkatan

    yang terjadi, baik dari sisi pelayanan publik, kondisi keuangan, maupun imbasnya pada perekonomian daerah. Untuk itulah, informasi

    dan gambaran mengenai kondisi pelayanan publik, kondisi keuangan daerah maupun profil perekonomian daerah menjadi penting

    untuk ditinjau lebih jauh dari berbagai sudut pandang.

    Buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah Prov. Papua ini diharapkan mampu memberikan informasi dan gambaran menyeluruh

    bagi para stakeholdermengenai profil keuangan daerah serta perekonomian daerah di Prov. Papua. Kami berharap bahwa buku ini

    bisa dijadikan sebagai salah satu referensi yang informatif, komprehensif namun juga ringkas, dalam pengambilan kebijakan yang

    terkait dengan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

    Jakarta, Desember 2012

    Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

    Dr. Marwanto Harjowiryono.

    Kata Pengantar

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    5/52

    Selayang Pandang

    Selayang Pandang

    Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat atau

    West New Guinea. Provinsi ini sempat bernama Provinsi Irian Barat (1969-1973) dimanasaat itu berdirinya provinsi ini didasari oleh penyerahan kekuasaan dari UNTEA (United

    Nation Temporary Executive Authority) kepada Republik Indonesia pada tanggal 1

    Mei 1963 dan sebagai hasil pelaksanaan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang

    dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan Agustus 1969.

    Provinsi ini kemudian diganti namanya menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat

    meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara

    resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai UU No 21Tahun 2001 Otonomi Khusus Papua. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa melayu yang

    berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku

    asli.

    Pada tahun 2004 Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia, bagian

    timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Irian Jaya Barat.

    Provinsi Papua merupakan provinsi yang terluas di Indonesia dengan beragam suku asli

    yang mencapai 255 jenis suku dan beberapa suku pendatang yang ikut membanguntanah Papua. Keanekaragaman flora dan fauna juga terdapat di provinsi ini.

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    6/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA6

    Geografis dan Demografis

    Provinsi Papua merupakan wilayah paling timur di Indonesia

    yang terletak antara 2025 90 Lintang Selatan dan 1300

    -1410 Bujur Timur. Ibu kota provinsi Papua adalah Jayapura.

    Pada bagian utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, bagian

    selatan dengan laut Arafura dan Samudera Indonesia dan pada

    bagian timur berbatasan dengan negara Papua Nugini.

    Daerah-daerah di wilayah Papua secara geografis berbedasatu dengan lainnya. Pegunungan kapur yang tinggi berelief

    curam, membentang di sebagian besar wilayah Papua, dengan

    ketinggian mencapai 3000 meter diatas permukaan laut. Deretan

    pegunungan tersebut diapit oleh daerah aluvial landai, yang

    terletak disisi utara (dataran Mamberamo), di bagian selatan

    (kawasan Asmat) serta dataran rendah Inanwatan di bagian

    barat. Sementara puncak tertinggi pegunungan yang terdapat

    di Papua terletak di bagian timur, bernama Puncak Jaya.

    Dengan ketinggian 4884 meter,Puncak Jaya (Cartenz Pyramid)

    merupakan puncak tertinggi di Asia Tenggara, didampingi oleh

    Puncak Trikora (4750 m), Mandala (4760 m) dan Yamin (4595 m).

    Sebagai sebuah pulau besar dengan topografi berbukit-bukit

    dan bergunung-gunung dan pengaruh letak geografis dan

    anatomis, menyebabkan Papua memiliki iklim yang bervariasi di

    tiap daerah meskipun secara umum beriklim tropis. Sepanjang

    daerah pegunungan hujan turun hampir sepanjang tahun dan

    di bagian belahan utara, musim hujan pada umumnya lebihpanjang daripada musim kemarau. Sedangkan pada bagian

    tenggara musim kemarau berlangsung lebih panjang.

    Pada tahun 2005, Provinsi Papua terdiri dari 19 kabupaten

    dan 1 kota dengan 250 kecamatan dan 2.442 kelurahan/desa.

    Kemudian pada tahun 2010, mekar menjadi 28 kabupaten

    dan 1 kota dengan 385 kecamatan dan 3.565 kelurahan/desa.

    Kabupaten Yahukimo memiliki jumlah kecamatan terbanyak

    (51 kecamatan dan 518 desa) dan Kabupaten Yalimo memiliki

    kecamatan paling sedikit (5 kecamatan dan 27 desa).

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    7/52

    Geograf is dan Demograf is

    No Daerah

    Jumlah

    Penduduk

    (Orang)

    Luas Wilayah

    (Km2)

    Kepadat

    Pendudu

    (Orang/K

    1 Kab. Merauke 195.716 430.240,95

    2 Kab. Jayawijaya 196.085 27.649,45

    3 Kab. Jayapura 111.943 14.350,95

    4 Kab. Nabire 129.893 11.544,68 1

    5 Kab. Kepulauan Yapen 82.951 2.424,56 3

    6 Kab. Biak Numfor 126.798 1.965,05 6

    7 Kab. Paniai 153.432 11.479,21 1

    8 Kab. Puncak Jaya 101.148 5.329,30 1

    9 Kab. Mimika 182.001 22.903,78

    10 Kab. Boven Digoel 55.784 27.880,73

    11 Kab. Mappi 81.658 25.944,01

    12 Kab. Asmat 76.577 18.427,31

    13 Kab. Yahukimo 164.512 12.955,75 1

    14 Kab. Pegunungan Bintang 65.434 16.043,91

    15 Kab. Tolikara 114.427 5.176,42 2

    16 Kab. Sarmi 32.971 10.704,98 17 Kab. Keerom 48.536 8.767,58

    18 Kab. Waropen 24.639 15.255,78

    19 Kab. Supiori 15.874 969,26 1

    20 Kab. Mamberamo Raya 18.365 16.852,18

    21 Kab. Nduga 79.053 4.748,97 1

    22 Kab. Lanny Jaya 148.522 2.961,09 5

    23 Kab. Mamberamo Tengah 39.537 9.100,01

    24 Kab. Yalimo 50.763 36.739,30

    25 Kab. Puncak 93.218 10.421,83

    26 Kab. Dogiyai 84.230 5.258,67 1

    27 Kab. Intan Jaya 0,00 0,00

    28 Kab. Deiyai 0,00 0,00

    29 Kota Jayapura 256.705 786,18 32

    2.730.772 756.881,89 3Provinsi Papua

    Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan

    Kepadatan Penduduk Provinsi Papua

    Luas wilayah Provinsi Papua meliputi 756.881,89 km2. Kabupaten

    Merauke memiliki wilayah paling luas yaitu 430.240,95 km2.

    Sedangkan daerah dengan luas wilayah terkecil adalah Kota

    Jayapura yang luasnya hanya 786,18 km2.

    Dari sisi demografi, total jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak

    2.730.772 jiwa. Kota Jayapura memiliki populasi tertinggi dengan

    jumlah penduduk 256.705 jiwa, sedangkan daerah dengan populasi

    terendah adalah Kabupaten Supiori dengan jumlah penduduk15.874 jiwa.

    Kepadatan penduduk Provinsi Papua yaitu 3.608 jiwa/km2 yang

    cenderung terpusat di ibukota provinsi. Daerah dengan kepadatan

    penduduk tertinggi yaitu Kota Jayapura dan Kab. Biak Numfor

    dengan kepadatan penduduk masing-masing sebesar 326,52 jiwa/

    km2 dan 64,53 jiwa/km2.

    Kabupaten Merauke dengan luas wilayah terbesar di ProvinsiPapua hanya memiliki tingkat kepadatan penduduk 0,45 jiwa/km2

    dan daerah ini sekaligus merupakan daerah dengan kepadatan

    penduduk terendah di Prov. Papua.

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    8/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA8

    Kondisi Pelayanan Publik

    1. Pendidikan2. Kesehatan

    3. Infrastruktur

    4. Perusahaan Air Minum

    5. Sumber Daya Listrik

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    9/52

    Pelayanan Publ ik

    No. Daerah Sekolah

    Dasar Guru Murid

    Rasio Murid /

    Guru

    Rasio Mu

    Sekola

    1 Kab. Merauke 103 741 16.540 22,32 1

    2 Kab. Jayawijaya 65 425 11.399 26,82 1

    3 Kab. Jayapura 67 582 10.429 17,92 1

    4 Kab. Nabire 69 567 13.879 24,48 2

    5 Kab. Yapen Waropen 63 429 7.947 18,52 1

    6 Kab. Biak Numfor 76 662 10.559 15,95 1

    7 Kab. Paniai 25 87 3.742 43,01 148 Kab. Puncak Jaya 28 143 5.173 36,17 1

    9 Kab. Mimika 41 441 15.325 34,75 3

    10 Kab. Boven Digoel 36 127 4.790 37,72 1

    11 Kab. Mappi 77 225 10.038 44,61 1

    12 Kab. Asmat 74 386 9.025 23,38 1

    13 Kab. Yahukimo 71 402 20.688 51,46 2

    14 Kab. Pegunungan Bintang 49 347 7.236 20,85 14

    15 Kab. Tolikara 61 184 13.645 74,16 2

    16 Kab. Sarmi 32 126 3.419 27,13 1

    17 Kab. Keerom 55 391 6.802 17,40 118 Kab. Waropen 31 219 3.175 14,50 1

    19 Kab. Supiori 21 68 1.493 21,96

    20 Kab. Mamberamo Raya 41 126 4.595 36,47 1

    21 Kab. Nduga 9 14 1.845 131,79 2

    22 Kab. Lanny Jaya 44 234 10.288 43,97 2

    23 Kab. Mamberamo Tengah 22 67 4.264 63,64 1

    24 Kab. Yalimo 11 15 2.372 158,13 2

    25 Kab. Puncak 19 70 3.412 48,74 1

    26 Kab. Dogiyai 30 70 5.696 81,37 1

    27 Kab. Intan Jaya 20 32 2.811 87,84 14

    28 Kab. Deiyai 18 72 3.160 43,89 1

    29 Kota Jayapura 55 752 20.826 27,69 3

    Provinsi Papua 1.313 8.004 234.573 29,31 17

    Jumlah Sekolah, Guru dan Murid

    Sekolah Dasar (SD) se-Prov.

    Papua Tahun 2010

    Sarana pendidikan dasar berupa SD di Provinsi Papua pada

    tahun 2010 berjumlah 1.313 buah yang bisa menampung

    234.573 murid dengan jumlah guru 8.004 guru.

    Jumlah SD terbanyak berada di Kab. Merauke yaitu

    103 buah, sedangkan jumlah guru terbanyak berada di

    Kota Jayapura yaitu sebanyak 752 orang. Jumlah muridterbanyak berada di Kab. Yahukimo yaitu sebanyak 20.688

    murid.

    Rasio jumlah murid per guru di Provinsi Papua adalah 29,31

    sedangkan rasio murid per sekolah adalah sebesar 178.65.

    Rasio murid per guru tertinggi berada di Kab. Yalimo yaitu

    158,13 dan yang terendah berada di Kab. Waropen yaitu

    14.50. Sedangkan rasio murid per sekolah tertinggi berada

    di Kota Jayapura yaitu 378,65 dan yang terendah adalah di

    Kab. Supiori yaitu sebesar 71,10.

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    10/52

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    11/52

    Pelayanan Publ ik 1

    No. Daerah APM SD APM SLT

    1 Kab. Merauke 74,34 58,52

    2 Kab. Jayawijaya 95,89 49,06

    3 Kab. Jayapura 91,29 71,15

    4 Kab. Nabire 91,53 59,47

    5 Kab. Yapen Waropen 93,87 78,04

    6 Kab. Biak Numfor 89,33 67,00

    7 Kab. Paniai 96,80 55,58

    8 Kab. Puncak Jaya 97,13 58,78

    9 Kab. Mimika 96,45 59,20

    10 Kab. Boven Digoel 97,67 63,48

    11 Kab. Mappi 91,51 47,91

    12 Kab. Asmat 93,14 61,61

    13 Kab. Yahukimo 93,80 42,37

    14 Kab. Pegunungan Bintang 97,69 49,82

    15 Kab. Tolikara 98,46 41,44

    16 Kab. Sarmi 94,05 64,05

    17 Kab. Keerom 90,48 58,53

    18 Kab. Waropen 97,27 59,82

    19 Kab. Supiori 97,42 62,10

    20 Kota Jayapura 96,16 89,05

    Salah satu indikator keberhasilan pendidikan

    dasar di daerah adalah dengan melihat

    seberapa besar tingkat angka partisipasi

    murni anak usia sekolah SD dan SLTP.

    APM SD 2009/2010 yang tertinggi terdapat di

    Kab. Tolikara yaitu 98,46 dan yang terendahterdapat di Kab. Merauke yaitu74,34.

    APM SLTP 2009/2010 yang tertinggi terdapat

    di Kota Jayapura yaitu 89,05, sedangkan

    APM SLTP yang terendah terdapat di Kab.

    Tolikara yaitu hanya di kisaran 41,44.

    Angka Partisipasi Murni SD dan SLTP

    2009/2010

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    12/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA12

    No. Daerah Rumah

    Sakit Puskesmas

    Puskesmas

    Pembantu

    Puskesmas

    Keliling

    1 Kab. Merauke 3 13 147 169

    2 Kab. Jayawijaya 1 12 30 9

    3 Kab. Jayapura 1 17 36 50

    4 Kab. Paniai 1 14 18 13

    5 Kab. Puncak Jaya 2 8 10 17

    6 Kab. Nabire 1 21 42 57

    7 Kab. Mimika 4 13 41 49

    8 Kab. Yapen Waropen 1 9 43 33

    9 Kab. Biak Numfor 3 19 46 107

    10 Kab. Boven Digoel 1 16 27 32

    11 Kab. Mappi 1 11 33 79

    12 Kab. Asmat 1 10 32 19

    13 Kab. Yahukimo 1 18 48 6

    14 Kab. Pegunungan Bintang - 15 19 7

    15 Kab. Tolikara - 15 25 6

    16 Kab. Sarmi - 7 25 35

    17 Kab. Keerom 1 8 34 30

    18 Kab. Waropen - 10 19 26

    19 Kab. Supiori 1 5 22 26

    20 Kab. Mamberamo Raya - 8 15 11

    21 Kab. Nduga - 8 9 4

    22 Kab. Lanny Jaya - 10 9 11

    23 Kab. Mamberamo Tengah - 6 4 7

    24 Kab. Yalimo - 5 7 5

    25 Kab. Puncak - 8 4 2

    26 Kab. Dogiyai - 8 13 6

    27 Kab. Intan Jaya - 8 5 -

    28 Kab. Deiyai - 6 3 -

    29 Kota Jayapura 7 12 25 39

    30 320 791 855Provinsi Papua

    Jumlah Sarana Kesehatan di

    Provinsi Papua (2010)

    Sarana kesehatan yang bisa digunakan oleh masyarakat

    di Papua meliputi 30 rumah sakit, 320 buah puskesmas,

    791 buah puskesmas pembantu dan 855 buah puskesmas

    keliling.

    Dari 16 daerah yang memiliki rumah sakit baik itu rumah

    sakit umum, swasta maupun TNI maka jumlah rumah sakit

    yang terbanyak berada di Kota Jayapura. Seluruh daerah

    di Papua memiliki puskesmas dan puskesmas pembantu.

    Daerah dengan jumlah puskesmas yang terbanyak adalah

    di Kab. Nabire yaitu sebanyak 21 buah, sedangkan daerah

    dengan puskesmas pembantu terbanyak adalah di Kab.

    Merauke yaitu sejumlah 147 buah. Sedangkan sarana

    kesehatan berupa puskesmas keliling yang terbanyak

    berada di Kabupaten Merauke yaitu sebanyak 169 buah .

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    13/52

    Pelayanan Publ ik 1

    Diaspal Kerikil Beton Tanah Tidak

    Terinci Jumlah Baik Sedang Rusak

    Rusak

    Berat

    Tidak

    Terinci Jumlah

    1 Kab. Merauke 355,53 369,10 33,00 425,45 - 1.183,08 360,01 207,67 255,78 359,62 - 1.183,08

    2 Kab. Jayawijaya 129,00 109,10 - 85,80 - 323,90 105,20 18,00 121,80 78,90 - 323,90

    3 Kab. Jayapura 447,13 104,84 1,80 455,44 68,00 1.077,21 522,65 348,16 81,80 56,60 68,00 1.077,214 Kab. Paniai - - - - - - - - - - - -

    5 Kab. Puncak Jaya - - - - - - - - - - - -

    6 Kab. Nabire 194,83 114,60 - - 5,70 315,13 59,45 127,38 127,80 123,80 5,70 444,13

    7 Kab. Mimika 25,00 - - 129,00 - 154,00 30,75 - 8,00 - - 38,75

    8 Kab. Yapen Waropen 123,45 - - 13,75 52,45 189,65 81,70 - 71,25 16,40 52,45 221,80

    9 Kab. Biak Numfor 247,67 - - 45,90 - 293,57 196,84 30,66 49,63 5,00 - 282,13

    10 Kab. Boven Digoel - - - 34,46 - 34,46 - - - - - -

    1.522,61 697,64 34,80 1.189,80 126,15 3.571,00 1.356,60 731,87 716,06 640,32 126,15 3.571,00Provinsi Papua

    No Kabupaten/Kota

    Jenis Permukaan Kondisi Jalan

    Panjang Jalan Menurut Jenis

    Permukaan dan Kondisi (km), 2010

    Panjang jalan yang terdapat di Provinsi Papua secara keseluruhan mencapai 3.571 kilometer. Dari 29 kabupaten dan kota di Papua

    maka data panjang jalan yang tersedia adalah di 10 kabupaten.

    Berdasarkan jenis permukaannya maka 1.522,61 jalan di Papua sudah teraspal, sedangkan 1.189,80 kilometer masih berupa jalan

    tanah.

    Kondisi jalan di Papua sepanjang 1.356,60 dalam keadaan yang baik, panjang jalan dengan kondisi yang sedang adalah 731.87

    kilometer sedangkan sisanya dalam kondisi rusak, rusak berat dan tidak terinci.

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    14/52

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    15/52

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    16/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA16

    Produk Domestik Regional

    Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

    Menurut Lapangan Usaha (2010)

    Kinerja ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2009 dan 2010

    berfluktuatif dimana pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi yang

    dihitung berdasarkan PDRB harga konstan sebesar 22,74% lalu

    di tahun 2010 mengalami kontraksi -2,65%. Meskipun demikian

    PDRB harga berlaku di Provinsi Papua tahun 2010 mencapai

    89.451,25 miliar rupiah, mengalami peningkatan 15,08% dari

    tahun sebelumnya.

    Pada dasarnya besarnya PDRB Provinsi Papua didominasi

    oleh empat sektor usaha yaitu sektor pertambangan yang

    porsinya mencapai 63,15%, lalu diikuti oleh sektor pertanian

    yang memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 9,45%,

    sektor bangunan dan konstruksi sebesar 7,81%, dan sektor

    jasa-jasa sebesar 7,24. Sedangkan kelima sektor lainnya bila

    diakumulasikan memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu

    sekitar 12,35%.

    Pertambangan

    63,15%

    Pertanian

    9,45%

    Bangunan dan

    Konstruksi

    7,81%

    Jasa-Jasa

    7,24%

    Perdagangan,

    Hotel &

    Restoran

    4,41%

    Pengangkutan

    & Komunikasi

    4,35%

    Keuangan,

    Persewaan &

    Jasa

    Perusahaan

    2,08%

    Industri

    Pengolahan

    1,39%

    Listrik, Gas &

    Air Minum

    0,13%

    Lainnya

    12.35%

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    17/52

    Perekonomian 1

    Padi Sawah

    dan Padi

    Ladang

    Padi Palawija Jagung Ubi

    Kayu Ubi Jalar

    Kacang

    Tanah

    Kacang

    Hijau

    Kacang

    Kedelai

    1 Kab. Merauke 19.408 19.408 1.505 195 152 224 519 85 330

    2 Kab. Jayawijaya 203 203 15.511 430 214 14.395 158 66 248

    3 Kab. Jayapura 340 340 1.220 268 228 252 158 130 184

    4 Kab. Paniai - - 8.687 226 121 8.104 123 - 113

    5 Kab. Puncak Jaya - - 1.094 108 114 706 93 - 73

    6 Kab. Nabire 1.903 1.903 945 338 234 - 258 115 -7 Kab. Mimika 115 115 594 77 148 298 71 - -

    8 Kab. Yapen Waropen - - 445 111 143 121 - 70 -

    9 Kab. Biak Numfor - - 586 165 329 78 - 14 -

    10 Kab. Boven Digoel - - 162 - 142 20 - - -

    11 Kab. Mappi - - 7.263 7 77 7.153 - 26 -

    12 Kab. Asmat - - 425 - 24 401 - - -

    13 Kab. Yahukimo - - 1.979 205 126 1.105 165 10 368

    14 Kab. Pegunungan Bintang - - 291 23 95 79 54 8 32

    15 Kab. Tolikara - - 685 142 46 232 119 - 146

    16 Kab. Sarmi - - 607

    118 103 137 107 54 88

    17 Kab. Keerom - - 2.295 552 191 121 157 87 1.187

    18 Kab. Waropen - - 1.065 375 268 78 138 65 141

    19 Kab. Supiori - - - - - - - - -

    20 Kab. Mamberamo Raya - - - - - - - - -

    21 Kab. Nduga - - - - - - - - -

    22 Kab. Lanny Jaya - - - - - - - - -

    23 Kab. Mamberamo Tengah - - - - - - - - -

    24 Kab. Yalimo - - - - - - - - -

    25 Kab. Puncak - - - - - - - - -

    26 Kab. Dogiyai - - - - - - - - -

    27 Kab. Intan Jaya *** - - - - - - - - -

    28 Kab. Deiyai *** - - - - - - - - -

    29 Kota Jayapura 2.692 2.692 1.269 563 233 198 176 27 72

    24.661 24.661 46.628 3.903 2.988 33.702 2.296 757 2.982Jumlah 2010

    Kab/Kota

    Luas Panen Tanaman Bahan

    Makanan (ha), 2010

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    18/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA18

    No. Daerah Padi Palawija

    1 Kab. Merauke 19.408 1.505

    2 Kab. Jayawijaya 203 15.511

    3 Kab. Jayapura 340 1.220

    4 Kab. Paniai - 8.687

    5 Kab. Puncak Jaya - 1.094

    6 Kab. Nabire 1.903 9457 Kab. Mimika 115 594

    8 Kab. Yapen Waropen - 445

    9 Kab. Biak Numfor - 586

    10 Kab. Boven Digoel - 162

    11 Kab. Mappi - 7.263

    12 Kab. Asmat - 425

    13 Kab. Yahukimo - 1.979

    14 Kab. Pegunungan Bintang - 291

    15 Kab. Tolikara - 685

    16 Kab. Sarmi - 607

    17 Kab. Keerom - 2.295

    18 Kab. Waropen - 1.065

    19 Kab. Supiori - -

    20 Kab. Mamberamo Raya - -

    21 Kab. Nduga - -

    22 Kab. Lanny Jaya - -

    23 Kab. Mamberamo Tengah - -

    24 Kab. Yalimo - -

    25 Kab. Puncak - -

    26 Kab. Dogiyai - -

    27 Kab. Intan Jaya - -

    28 Kab. Deiyai - -

    29 Kota Jayapura 2.692 1.269

    24.661 46.628Provinsi Papua

    Luas Panen Tanaman BahanMakanan Tahun 2010 (dalam

    hektar)

    Kebutuhan pangan seluruh penduduk di Papua dipenuhi dengan

    hasil tanaman pangan yang berupa padi dan palawija. Pada tahun

    2010 luas panen tanaman pangan berupa padi sebanyak 24.661

    hektar dimana luas panen terbesar berada di Kab. Merauke yaitu

    sebanyak 19.408 hektar.

    Tanaman palawija di Papua pada tahun 2010 dihasilkan dari luas

    panen 46.628 hektar. Tanaman palawija di Papua masih didominasi

    ubi jalar dan ubi kayu.

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    19/52

    Perekonomian 1

    Kuda Sapi Kerbau Kambing Domba Babi

    1 Kab. Merauke 1.497 25.773 1.068 5.613 - 4.61

    2 Kab. Jayawijaya 41 5.090 101 1.794 90 163.68

    3 Kab. Jayapura - 14.332 121 3.766 - 12.05

    4 Kab. Paniai - 135 - 890 - 22.59

    5 Kab. Puncak Jaya - 15 - 966 - 20.88

    6 Kab. Nabire - 8.332 5 11.049 15 44.11

    7 Kab. Mimika - 437 - 1.161 - 11.55

    8 Kab. Yapen Waropen - 2.638 - 497 - 6.50

    9 Kab. Biak Numfor - 1.251 - 7.860 - 7.97

    10 Kab. Boven Digoel 51 503 - 850 - 4.48

    11 Kab. Mappi - 610 - 194 - 9812 Kab. Asmat - 204 - 139 - 46

    13 Kab. Yahukimo - 105 - 44 - 89.89

    14 Kab. Pegunungan Bintang - 99 - 161 - 66.98

    15 Kab. Tolikara 5 102 - 211 - 67.78

    16 Kab. Sarmi 1 1.800 36 942 - 3.12

    17 Kab. Keerom - 11.701 - 6.339 - 1.27

    18 Kab. Waropen 4 1.743 12 263 - 1.17

    19 Kab. Supiori - 264 - 332 - 2.07

    20 Kota Jayapura - 3.563 70 931 - 5.56

    1.599 78.697 1.413 44.002 105 537.78

    DaerahNo.Jenis Ternak

    Jumlah

    Jumlah Ternak menurut

    Jenisnya, 2010

    Jumlah populasi ternak di Provinsi Papua

    pada tahun 2010 didominasi oleh jenis

    ternak babi yang mencapai 537.782 ekor

    dimana Kab. Jayawijaya menjadi sentra

    ternak babi terbanyak yaitu 163.686 ekor.

    Ternak sapi pada tahun 2010 mencapai

    78.697 ekor yang terbanyak berasal dari

    Kab. Merauke 25.773 ekor.

    Ternak kambing relatif banyak juga

    dimana pada tahun 2010 mencapai

    44.002 ekor, dengan sentra ternak

    kambing yang paling besar berada di

    Nabire yaitu mencapai 11.049 ekor.

    Ternak Kuda walaupun hanya 1.599 ekor

    tapi terlihat sebagian besar berasal dari

    sentra ternak kuda di Kab. Merauke yaitusebanyak 1.497 ekor.

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    20/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA20

    Perairan Umum Budidaya

    1 Kab. Merauke 119.391,6 2.264,8 112,1 121.769

    2 Kab. Mappi 26.750,5 2.685,4 - 29.436

    3 Kab. Sarmi 675,8 - - 676

    4 Kab. Mimika 7.387,6 69,7 70,0 7.527

    5 Kab. Nabire 2.215,7 - 225,6 2.441

    6 Kab. Yapen Waropen 6.457,2 - 116,9 6.574

    7 Kab. Biak Numfor 31.856,4 - 7,8 31.864

    8 Kab. Jayapura 11.125,3 1.087,8 369,6 12.583

    9 Kab. Jayawijaya - 686,4 57,1 744

    10 Kab. Yahukimo - 137,9 - 138

    11 Kab. Paniai - 195,8 8,3 204

    12 Kab. Puncak Jaya - - 15,1 15

    13 Kab. Tolikara - - - -

    13 Kab. Waropen 3.835,4 235,7 32,9 4.104

    14 Kab. Boven Digoel - 42,7 - 43

    15 Kab. Pegunungan Bintang - - - -

    15 Kab. Keerom - - 26,8 27

    16 Kab. Supiori 4.576,9 - 10,0 4.587

    17 Kab. Asmat 5.482,3 47,6 - 5.530

    18 Kab. Mamberamo Raya - - - -

    19 Kab. Nduga - - - -

    20 Kab. Lanny Jaya - - - -

    21 Kab. Mamberamo Tengah - - - -

    22 Kab. Yalimo - - - -

    23 Kab. Puncak - - - -

    24 Kab. Dogiyai - - - -25 Kab. Intan Jaya - - - -

    26 Kab. Deiyai - - - -

    18 Kota Jayapura 11.788,5 65,7 1.317,8 13.172

    231.543,2 7.519,5 2 .370,0 2 41.433

    JumlahPerikanan Darat

    Provinsi Papua

    Perikanan LautNo. Daerah

    Produksi Ikan Darat dan Ikan Laut

    Provinsi Papua 2010 (dalam ton)

    Produksi perikanan di Provinsi Papua banyak

    dihasilkan di 18 buah daerah kabupaten/kota.

    Produksi ikan laut di Provinsi Papua pada tahun 2010

    mencapai 231.543.2 ton sedangkan produksi ikan

    daratnya mencapai 9.889,50 ton., sehingga jumlah

    produksi ikan di Papua mencapai 241.433 ton.

    Kabupaten Merauke merupakan daerah yang paling

    dominan memberikan kontribusi atas produksi ikan

    yaitu mencapai 121.769 ton., sedangkan produksi

    ikan yang paling sedikit berada di Kabupaten Keerom

    yaitu hanya 27 ton.

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    21/52

    Perekonomian 2

    KelapaKelapa

    SawitKopi

    Kelapa

    HibridaCoklat Cengkeh Karet

    Jambu

    MeteLada

    Kapuk

    RanduPanili

    Jarak

    PagarPinang Sag

    1 Kab. Merauke 5.904 518 78 - - - 367 2.152 6 561 - 198 24

    2 Kab. Jayawijaya - - 3.620 - - - - - - - - - -

    3 Kab. Jayapura 1.830 - 122 10 6.542 1.211 - 88 0,06 - 19 - 196

    4 Kab. Paniai - - 1.290 - - - - - - - - - -

    5 Kab. Puncak Jaya - - 459 - 13 - - - - - 11 - - 1

    6 Kab. Nabire 1.020 - 1.134 75 3.123 169 - 68 7 95 2 - 10

    7 Kab. Mimika 750 - 26 - - - - - - - 1 - 4

    8 Kab. Yapen Waropen 681 - 62 - 1.971 65 - 65 4 - 11 - -

    9 Kab. Biak Numfor 5.227 - 127 24 446 89 - 35 - 3 11 269 153 1

    10 Kab. Boven Digoel 213 - - 10 - 1.318 - - - - - -

    11 Kab. Mappi 1.051 - - 41 83 2.997 877 2 18 - - -

    12 Kab. Asmat 72 - 581 - 3 - - - - - - - -

    13 Kab. Yahukimo 70 - 479 - 6 - - - - - 7 - -

    14Kab. Pegunungan

    Bintang 99 - 271 - - - - - - - 15 - -

    15 Kab. Tolikara - - 15 - - - - - - - 17 - 6

    16 Kab. Sarmi 8.520 - 37 - 2.235 46 - - - - - - - 17 Kab. Keerom 390 9.300 162 13 4.679 388 - - 2 - 43 - 1.074

    18 Kab. Waropen 4.766 - 29 - 1.782 - - 71 20 78 202 - 136

    19 Kab. Supiori 770 - - - - 10 - - - - 2 - 32 1

    20 Kab. Mamberamo Raya - - - - - - - - - - - - -

    21 Kab. Nduga - - - - - - - - - - - - -

    22 Kab. Lanny Jaya - - - - - - - - - - - - -

    23Kab. Mamberamo

    Tengah - - - - - - - - - - - - -

    24 Kab. Yalimo - - - - - - - - - - - - -

    25 Kab. Puncak - - - - - - - - - - - - -

    26 Kab. Dogiyai - - - - - - - - - - - - -

    27 Kab. Intan Jaya - - - - - - - - - - - - -

    28 Kab. Deiyai - - - - - - - - - - - - -

    20 Kota Jayapura 37 - 334 - 113 - - - - - - - 18

    31.400 9 .818 8 .826 122 20.964 2.061 4.682 3 .356 41 755 341 467 1.653 5

    No. Daerah

    Jenis Tanaman

    Provinsi Papua

    Luas Panen Tanaman

    Perkebunan di Provinsi

    Papua 2008 (dalam

    hektar)

    Sebanyak 20 daerah di Provinsi

    Papua mempunyai lahan

    perkebunan yang terdiri dari

    beragam komoditi mulai dari

    Kelapa sawit hingga sagu.

    Komoditi perkebunan yang

    paling dominan di ProvinsiPapua adalah kelapa. Yang

    pada tahun 2008 menghasilkan

    luas panen sebanyak 31.400

    hektar, lalu diikuti oleh coklat

    sebanyak 20.964 hektar.

    Perkebunan kelapa sawit juga

    mulai berkembang di Provinsi

    Papua yang luas panennya

    mencapai 9.818 hektar

    walaupun hanya terkonsentrasi

    di Kabupaten Keerom dan

    Kabupaten Merauke.

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    22/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA22

    Unit Satuan Nilai Produksi

    Penambangan

    Total bijih ditambang dmt 63.230.619,00

    Kadar Cu % 2,28

    Kadar Au gr/t 2,70

    Kadar Ag gr/t 6,99

    PengolahanTotal bijih diolah dmt 63.170.406,00

    Kadar Cu % 2,34

    Kadar Au gr/t 2,61

    Kadar Ag gr/t 8,88

    Pengeringan

    Total konsentrat dmt 1.831,13

    Kadar Cu % 71,67

    Total Cu ton 437,39

    Kadar Au gr/t 70,95

    Total Au kg 43,30

    Kadar Ag gr/t 213,84

    Total Ag kg 130,52

    Pengapalan

    Total konsentrat dmt 1.934,72

    Kadar Cu % 72,24

    Total Cu ton 465,88

    Kadar Au gr/t 73,92

    Total Au kg 47,68

    Kadar Ag gr/t 219,60

    Total Ag kg 141,62

    Produksi Pertambangan PTFreeport (2010)

    Sektor pertambangan di Papua masih didominasi

    oleh hasil tambang PT Freeport. Pada tahun 2010 bijih

    tambang yang dihasilkan mencapai 63.230.619 dry

    million ton (DMT) atau naik 9,17 persen dibanding tahun

    sebelumnya. Rata-rata produksi per triwulan sama

    dengan jumlah produksi 21.076.873 DMT

    Bijih tambang tersebut lalu diolah dan kemudian

    dikeringkan yang menghasilkan total konsentrat sebanyak

    1.831 dmt, dengan tembaga sebanyak 437,39 ton, emas

    sebanyak 43,30 kilogram, dan perak sebanyak 130,52

    kilogram.

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    23/52

    Perekonomian 2

    Hotel Kamar Akomodasi Kamar Hotel Kamar

    1 Kab. Merauke - - 13 256 13 256

    2 Kab. Jayawijaya 1 14 13 191 14 205

    3 Kab. Jayapura 1 96 29 511 30 607

    4 Kab. Nabire - - 6 118 6 118

    5 Kab. Kepulauan Yapen - - 6 118 6 118

    6 Kab. Biak Numfor 3 126 10 235 13 361

    7 Kab. Paniai - - 3 33 3 33

    8 Kab. Puncak Jaya - - 1 5 1 5

    9 Kab. Mimika 3 266 20 450 23 716

    10 Kab. Boven Digoel - - 5 52 5 52

    11 Kab. Mappi - - 2 39 2 39

    12 Kab. Asmat - - 4 75 4 75

    13 Kab. Yahukimo - - 7 35 7 35

    14 Kab. Pegunungan Bintang - - - - - -

    15 Kab. Tolikara - - 1 6 1 6

    16 Kab. Sarmi - - 7 72 7 72

    17 Kab. Keerom - - - - - -

    18 Kab. Waropen - - 2 59 2 59

    19 Kab. Supiori - - - - - -

    20 Kab. Mamberamo Raya - - - - - -

    21 Kab. Nduga - - - - - -

    22 Kab. Lanny Jaya - - - - - -

    23 Kab. Mamberamo Tengah - - - - - -

    24 Kab. Yalimo - - - - -

    25 Kab. Puncak - - - - - -

    26 Kab. Dogiyai - - - - - -

    27 Kab. Intan Jaya - - - - - -

    28 Kab. Deiyai - - - - - -

    29 Kota Jayapura 7 412 38 1.002 45 1.414

    15 914 167 3.257 182 4.171

    Daerah

    Provinsi

    Bintang Non Bintang Jumlah

    Banyaknya Hotel/Losmen

    Kamar Berbintang dan TidakBerbintang, 2010

    Sarana hotel dan akomodasi di Provinsi Papua

    yang bisa dimanfaatkan oleh para pebisnis

    dan wisatawan pada tahun 2010 mencapai 182

    buah hotel baik yang berbintang maupun non

    bintang.

    Jumlah hotel terbanyak berada di Kota Jayapura

    yaitu sekitar 45 buah dengan kapasitas kamar

    mencapai 1.414 kamar.

    Jumlah hotel yang tesedikit berada di Kab.

    Tolikara dan Puncak Jaya yaitu masing-masing

    1 buah. Sebanyak 12 daerah di Provinsi Papua

    tercatat belum diketahui jumlah hotel danakomodasinya.

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    24/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA24

    Kesejahteraan Masyarakat1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

    2. Tingkat Pengangguran Terbuka

    3. Jumlah Penduduk Miskin & Garis Kemiskinan

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    25/52

    Kesejahteraan Masyarakat 2

    Bulan Bahan Makanan

    Makanan Jadi,

    Minuman,

    Rokok

    Perumahan Sandang Kesehatan Pendidikan

    dan Rekreasi

    Transport

    dan

    Komunikasi

    Umum

    Januari 131,43 130,95 110,54 114,61 112,56 107,81 112,42 119,03

    Februari 128,69 131,40 110,45 114,35 1 12,50 107,96 112,62 118,41

    Maret 131,17 131,89 110,37 114,27 112,19 107,89 112,66 119,07

    April 127,12 133,93 110,39 114,65 112,35 108,05 113,17 118,46

    Mei 129,89 134,82 110,33 116,12 112,79 108,05 112,90 119,30

    Juni 132,28 137,31 110,57 116,87 113,15 108,06 112,70 120,30

    Juli 132,22 137,33 110,48 115,99 113,21 108,08 114,33 120,59

    Agustus 132,76 137,70 112,42 115,54 113,22 108,12 114,36 121,22

    September 134,61 137,66 113,29 115,87 113,27 108,09 114,50 121,94

    Oktober 125,82 139,45 113,75 117,19 113,43 108,09 114,32 120,09

    November 127,34 139,66 113,86 118,13 1 13,71 108,26 114,05 120,54

    Desember 132,32 142,63 114,46 119,03 1 14,30 108,33 115,82 122,80

    Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

    se-Prov. Papua Tahun 2008

    Indikator angka harapan hidup di Provinsi Papua pada tahun

    2008 adalah 68.10 tahun dimana angka harapan hidup tertinggi

    terdapat di Kab. Mimik ayaitu 69.55 tahun dan yang terendah

    berada di Kab. Merauke yaitu 62.13 tahun. Indikator angka

    melek hurup di Papua 75,41% dimana yang tertinggi terdapat

    di Kota Jayapura yaitu mencapai 99,09% dan yang terendah

    terdapat di Kab. Nduga yaitu 30,52%.

    Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua adalah 64

    dimana angka IPM tertinggi terdapat di Kota Jayapura yaitu

    mencapai 74,56 dan yang terendah terdapat di 47,75.

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    26/52

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    27/52

    Potens i Daerah 2

    Potensi Daerah

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    28/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA28

    Potensi Investasi

    A. Industri Pengolahan Hasil Perkebunan

    Perkebunan kelapa sawit di Papua yang dikelola oleh PTPN II

    di Arso, Kab. Keerom memiliki perkebunan inti seluas 2.300

    ha. Kapasitas produksi 60 ton/jam TBS, dengan produktivitas

    sebesar 7,7 - 12,2 ton/ha/tahun TBS. Kualitas CPO dihasilkan

    dari perkebunan ini lebih rendah daripada kualitas CPO dari

    perkebunan di pulau lain. Kondisi tersebut perlu dijadikan

    sebagai pertimbangan agar para investor minyak sawit mau

    untuk membangun pabrik minyak goreng disana, karena dengan

    kualitas yang tidak standar serta waktu pengapalan yang lama,

    maka hasil minyak sawit yang diolah dari CPO Papua yang dikirim

    ke pabrik minyak sawit di pulau lain sangat rendah.

    B .Industri Pengolahan Hasil Perikanan dan Turunan

    Sektor perikanan Provinsi Papua yang memiliki luas perairan

    territorial mencapai 45.510 km yang di dalamnya mengandung

    berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomis penting. Secara

    umum potensi lestari sumberdaya perikanan laut sebesar1.524.800 ton/tahun dan perikanan darat sebesa r 268.100 ton/

    tahun (belum termasuk potensi lahan untuk pengembangan

    budidaya laut dan tambak diperkirakan sebesar 1.663.200 Ha).

    Pemerintah Provinsi Papua adalah menjadikan sektor perikanan

    dan kelautan sebagai salah satu sektor unggulan sumber PAD.

    Oleh karena itu sektor ini mempunyai peluang yang sangat

    luas untuk terus dipacu perkembangannya. Provinsi Papua

    memiliki ikan hias air tawar bernilai ekonomis tinggi seperti

    Arowana (Scleropages jardinii) di Merauke dan udang cherax di

    Jayawijaya. Jenis ikan hias lainnya seperti rainbow fish, bambit,

    iriatherina, kaca, banyak terdapat di perairan umum yang ada di

    kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua.

    C. Industri Pertambangan

    Potensi sektor pertambangan dan penggalian adalah batu bara,

    marmer, granit, pasir kuarsa dan batu gamping. Potensi sumberdaya mineral dan energi di Provinsi Papua telah dikenal luas oleh

    masyarakat international sebelum perang dunia kedua. Pada

    awalnya minyak bumi merupakan komoditas yang paling menarik

    untuk dieksploitasi. Pada tahun 1972 dimulai pengapalan

    konsentrat tembaga untuk pertama kalinya ke Hibi Jepang, sejak

    saat itu mulailah Provinsi Papua menjadi pengekspor konsentrat

    tembaga. Produksi Freeport pada saat itu baru mencapai 8.000

    ton bijih/hari, kemudian meningkat menjadi 18.000 ton bijih/hari.

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    29/52

    Potens i Daerah 2

    D. Program Marauke Integrated Food And Energy

    Estate (MIFFE)

    Program ini merupakan suatu pengembangan atau pengusahaan

    pangan dalam skala luas, dengan konsep pengembangan

    produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencangkuppertanian, perkebunan, dan peternakan yang berada di suatu

    kawasan lahan yang luas.Misi utama dari program ini adalah

    mengejar swasembada pangan berkelanjutan serta meningkatkan

    kemampuan ekspor pangan. Oleh karena program ini dilakukan

    dalam skala yang luas, maka pengusahaanya dilakukan dengan

    melibatkan pihak swasta bekerja sama dengan petani.

    Sesuai dengan UU Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), maka FoodEstate yang dibangun pada suatu wilayah tertentu akan diberikan

    fasilitas investasi, baik berupa fiskal (pajak maupun bea) dan

    fasilitas lainnya.

    Lima pertimbangan penetapan Meauke sebagai lokasi food

    estate, yaitu:

    1) Dalam RTRWN (PP 26/2008) Merauke dan sekitarnya

    ditetapkan sebagai kawasan andalan, di mana pertanianmerupakan salah satu unggulannya;

    2) Merauke memiliki lahan potensial untuk pertanian 2,5 juta ha,

    dengan topografi datar dan subur, ditunjang oleh agroklimat

    yang sesuai;

    3) Berbagai tanaman pangan dapat tumbuh dengan baik di

    kawasan ini, antara lain padi, jagung, kedelai, shorgum,

    gandum, dan hortikultura;

    4) Memiliki savana yang luas untuk peternakan (sapi, kerbau,

    kuda, kambing, domba, kanguru, dan rusa); Memiliki pantai,

    sungai dan rawa untuk pengembangan perikanan.

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    30/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA30

    Gambaran Umum Keuangan Daerah

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    31/52

    Keuangan Daerah 3

    Komposisi APBD Prov. Papua

    Agregat Prov., Kab., dan Kota

    Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran

    2008 2009 2010 2011 2012

    Pendapatan 18.433,32 20.062,66 22.408,11 25.693,99 26.866,70

    Belanja 18.401,58 19.067,93 21.194,38 24.188,61 27.925,44

    Surplus/Defisit 31,75 994,73 1.213,72 1.505,38 (1.058,74)

    Pembiayaan 930,39 1.185,69 1.235,42 2.554,72 (112,97)

    (5.000,00)-

    5.000,00

    10.000,00

    15.000,00

    20.000,00

    25.000,00

    30.000,00

    MiliarRupiah

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    32/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA32

    Komposisi Pendapatan APBD Prov. Papua

    Agregat Prov., Kab.,dan Kota

    Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran

    2008 2009 2010 2011 2012

    PAD 796,30 887,86 888,28 908,99 1.092,99

    Daper 11.775,71 12.916,03 15.546,90 17.874,58 19.201,02

    L2PyS 5.861,32 6.258,76 5.972,92 6.910,42 6.572,69

    -

    5.000,00

    10.000,00

    15.000,00

    20.000,00

    25.000,00

    MiliarRupiah

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    33/52

    Keuangan Daerah 3

    Komposisi Belanja APBD Prov. Papua

    Agregat Prov., Kab.,dan Kota

    Keterangan: 2008-2011 Realisasi; 2012 Anggaran

    2008 2009 2010 2011 2012

    B. Pegawai 4.219,19 4.664,34 5.254,77 6.218,15 7.981,93

    B. Barang Jasa 3.664,81 4.377,85 4.996,62 5.627,32 6.809,36

    B. Modal 5.843,18 6.102,38 6.785,47 7.634,70 7.615,16

    B. Lain2 4.674,38 3.923,36 4.157,52 4.708,44 5.518,99

    -1.000,00

    2.000,00

    3.000,00

    4.000,00

    5.000,00

    6.000,00

    7.000,00

    8.000,00

    9.000,00

    MiliarRupiah

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    34/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA34

    Uraian PAD Pajak daerah Retribusi daerahHasil pengelolaan kekayaan daerah

    yang dipisahkanLain-lain PAD yang

    sah

    Kabupaten/Kota 500.718 99.353 86.491 93.274 221.597Provinsi 369.640 257.375 20.087 26.393 65.784

    Komposisi Pendapatan Asli Daerah APBD Prov. Papua

    Agregat Prov., Kab., dan Kota (Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2011)

    Komposisi PAD Kab/Kota Komposisi PAD Prov.

    (Dalam Juta Rupiah)

    19,8%

    17,3%

    18,6%

    44,3%

    Pajak daerah

    Retribusi daerah

    Hasil pengelolaan

    kekayaan daerah

    yang dipisahkan

    Lain-lain PAD yang

    sah

    69,6%

    5,4%

    7,1%

    17,8%

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    35/52

    Keuangan Daerah 3

    Komposisi Pajak Daerah APBD Prov. Papua

    (Perbandingan Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2010 dengan Realisasi APBD 2011)

    Bea Balik NamaKendaraanBermotor

    Pajak KendaraanBermotor

    Pajak BahanBakar Kendaraan

    Bermotor

    Pajak AirBawahTanah

    Pajak AirPermukaan

    Bea Balik NamaKendaraan di

    atas air

    rata-rata 2008-2010 36,966 31,250 25,470 6,281 0,033 0,000

    2011 32,321 30,369 32,972 0,108 4,230 0,000

    (Dalam Juta Rupiah)

    0,0

    5,0

    10,0

    15,0

    20,0

    25,0

    30,0

    35,0

    40,0

    Bea Balik NamaKendaraan

    Bermotor

    Pajak KendaraanBermotor

    Pajak BahanBakar Kendaraan

    Bermotor

    Pajak Air BawahTanah

    Pajak AirPermukaan

    Bea Balik NamaKendaraan di

    atas air

    %

    rata-rata 2008-2010 2011

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    36/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA36

    (Dalam Juta Rupiah)

    Komposisi Pajak Daerah APBD Kab./Kota Prov. Papua

    (Perbandingan Rata-Rata Realisasi APBD 2008-2010 dengan Realisasi APBD 2011)

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    PajakRestoran

    PajakHotel

    PajakPengambilan

    dan PengolahanBahan GalianGolongan C

    PajakPenerangan

    Jalan

    PajakAir

    BawahTanah

    PajakReklame

    PajakHiburan

    PajakBahanBakar

    KendaraanBermotor

    lain-lain

    BPHTB

    Bea BalikNama

    KendaraanBermotor

    PajakKendaraBermot

    rata-rata2008-2010

    27,92 22,36 22,02 15,37 3,59 3,83 2,06 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00

    2011 34,32 18,30 16,71 15,45 7,16 4,08 1,60 1,00 0,82 0,56 0,35 0,32

    0,0

    10,0

    20,0

    30,0

    40,0

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    %

    rata-rata 2008-2010 2011

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    37/52

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    38/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA38

    Potret Dana Simpanan Pemda di Perbankan Prov. Papua

    Dalam bentuk Tabungan, Simpanan Berjangka dan Giro Agregat Prov., Kab., dan Kota

    2008 2009 2010 2011

    PAPUA 2.813.083 2.958.021 3.107.609 3.497.065

    Nasional 71.601.901 59.812.944 62.088.098 80.445.845

    0

    2.000.0004.000.000

    6.000.000

    8.000.000

    2008 2009 2010 2011

    PAPUA Nasional

    10.000.000

    30.000.000

    50.000.000

    70.000.000

    90.000.000

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    39/52

    Keuangan Daerah 3

    Trend Persentase Dana Idle Terhadap Realisasi Belanja Daerah

    Prov. Papua

    Agregat Prov., Kab., dan Kota

    2009 2010 2011

    NAS PAPUA NAS PAPUA NAS PAPUA

    Belanja 389,7 19,07 424 21,19 498,1 24,19

    Idle 59,8 2,96 62,1 3,11 80,5 3,5

    % Idle/Blj 15,35% 15,51% 14,65% 14,66% 16,16% 14,46%

    + Trend persentase dana idle

    terhadap realisasi belanja

    daerah di wilayah Provinsi Papua

    mengalami penurunan pada tahun

    anggaran 2010 dan 2011

    + Hal ini menunjukkan bahwa

    penyerapan belanja di wilayah

    Provinsi Papua mengalami

    kenaikan

    15,51%

    14,66%14,46%

    15,35%

    14,64%

    16,15%

    13,50%

    14,00%

    14,50%

    15,00%

    15,50%

    16,00%

    16,50%

    2009 2010 2011

    PAPUA Nasional

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    40/52

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    41/52

    Keuangan Daerah 4

    Estimasi Realisasi Belanja Daerah

    Agregat Prov. Papua

    Sampai Dengan Bulan September 2012

    (Persentase)

    + Rata-rata realisasi APBD 2012 sampai dengan bulan September 2012 agregat per prov. adalah sebesar 57,8%.

    + Terdapat 12 daerah yang mempunyai realisasi belanja di bawah rata-rata sedangkan 21 daerah mempunyai

    realisasi belanja di atas rata-rata.+ Realisasi belanja terendah adalah Prov. Kalimantan Timur yaitu sebesar 41,6% sedangkan yang tertinggi adalah

    Prov. Maluku Utara sebesar 71,2%.

    57,8

    00

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    Kaltim

    Riau

    DKI

    Babel

    Papua

    Papbar

    Kalsel

    Bali

    Banten

    Bengkulu

    Kalbar

    Sumut

    Jambi

    Sumbar

    Jabar

    DIY

    Kalteng

    Sumsel

    Kepri

    Aceh

    Jateng

    Sultra

    NTT

    Sulbar

    NTB

    Sulteng

    Maluku

    Jatim

    Lampung

    Gorontalo

    Sulsel

    Sulut

    Malut

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    42/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA42

    Opini BPK atas LKPD Pemda

    Se-Provinsi Papua

    Nama DaerahOPINI BPK

    Nama DaerahOPINI BPK

    2008 2009 2010 2008 2009 2010

    Prov. Papua WDP WDP TMP Kab. Merauke TMP TMPKab. Asmat TMP WDP WDP Kab. Mimika TMP WDP

    Kab. Biak Numfor TMP WDP TMP Kab. Nabire TMP TMP

    Kab. Boven Digoel TMP TMP TMP Kab. Nduga **

    Kab. Deiyai ** Kab. Paniai TMP TMP

    Kab. Dogiyai TMP TMP Kab. Pegunungan Bintang WDP WDP TMP

    Kab.IntanJaya ** Kab. Puncak **

    Kab. Jayapura WDP WDP WDP Kab. Puncak Jaya TMP TMP TMPKab. Jayawijaya TMP TMP Kab. Sarmi WDP TMP

    Kab. Keerom TMP TMP Kab. Supiori TMP TMP

    Kab. Kepulauan Yapen TMP TMP TMP Kab. Tolikara TMP TMP

    Kab.LannyJaya ** Kab. Waropen TMP TMP

    Kab. Mamberamo Raya TMP* Kab.Yahukimo TMP TMP

    Kab. MamberamoTengah ** Kab.Yalimo **

    Kab. Mappi TMP TMP TMP KotaJayapura WDP WDP

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    43/52

    Kondis i Keuangan Daerah 4

    Kondisi Keuangan DaerahIndikator Kondisi Keuangan Daerah

    1. Rasio Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk

    2. Rasio PAD/ Total Pendapatan Daerah

    3. Rasio Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah

    4. Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/ PDRB

    5. Rasio Belanja Modal / Total Belanja Daerah

    6. Rasio Total Pendapatan Daerah / Total Belanja Daerah

    7. Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung / Total Belanja Daerah

    8. Rasio SiLPA tahun sebelumnya / Belanja Daerah

    9. Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga / Total Pendapatan Daerah

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    44/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA44

    Kondisi Keuangan Daerah

    Prov. Papua Agregat Prov., Kab., dan Kota

    Pendapatan Daerah / Jumlah Penduduk PAD / Total Pendapatan Daerah

    + Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melayani

    per satu orang penduduknya

    + Rasio pendapatan daerah per kapita provinsi Papua memiliki

    yang fluktuatif tiap tahun anggaran. Namun demikian,

    pendapatan per kapita Provinsi Papua jauh lebih tinggi

    dibandingkan dengan pendapatan per kapita nasional

    + Rasio ini mengukur tingkat kemandirian daerah yaitu kemampuan

    daerah dalam mendanai belanjanya dengan pendapatan asli

    daerah (PAD)

    + Rasio PAD Per Total Pendapatan Daerah Provinsi Papua memiliki

    tren yang relatif stabil tiap tahun anggaran. Namun demikian,

    rasio PAD per total Pendapatan Daerah Provinsi Papua lebih

    rendah dibandingkan rasio secara nasional

    1.462,69 1.601,20 1.640,40 1.823,582.217,44

    11.111,21

    8.963,379.565,12

    7.908,619.068,31

    0

    2.000

    4.000

    6.000

    8.000

    10.000

    12.000

    2007 2008 2009 2010 2011

    Ribuan

    Nasional prov. Papua

    0,160,18 0,18

    0,190,21

    0,030,04 0,04 0,04 0,04

    -

    0,05

    0,10

    0,15

    0,20

    0,25

    2007 2008 2009 2010 2011

    Nasional prov. Papua

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    45/52

    Kondis i Keuangan Daerah 4

    Kondisi Keuangan Daerah

    Prov. Papua Agregat Prov., Kab., dan Kota

    Ruang Fiskal / Total Pendapatan Daerah Pajak Daerah + Retribusi Daerah / PDRB

    + Rasio ini mengukur seberapa besar ruang fiskal atau keleluasaan

    yang dimiliki daerah dalam menggunakan dananya secara bebas

    dalam menentukan prioritas belanja yang akan didanai

    + Tren rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi Papua

    memiliki kecenderungan menurun seperti halnya rasio secara

    nasional. Rasio ruang fiskal per total pendapatan daerah Provinsi

    Papua relatif sama dengan rasio secara nasional

    + Rasio ini mengukur tingkat kemampuan daerah dalam menggali

    potensi pajak dan retribusi daerahnya

    + Tren rasio pajak daerah dan retribusi daerah per PDRB Provinsi

    Papua memiliki tren yang menurun berbeda dengan tren rasio

    tren nasional yang cenderung meningkat. Pada tahun 2011, rasio

    pajak daerah dan retribusi daerah per PDRB Provinsi Papua

    memiliki nilai lebih rendah dibandingkan dengan rasio secaranasional

    0,55

    0,49 0,44

    0,41 0,40

    0,55

    0,41 0,40

    0,430,41

    -

    0,20

    0,40

    0,60

    2007 2008 2009 2010 2011

    Nasional prov. Papua

    1,34% 1,42%

    1,27% 1,33%1,58%

    0,56%0,74%

    0,64%0,53% 0,52%

    0,00%

    0,50%

    1,00%

    1,50%

    2,00%

    2007 2008 2009 2010 2011

    Nasional prov. Papua

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    46/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA46

    Kondisi Keuangan Daerah

    Prov. Papua Agregat Prov., Kab., dan Kota

    Belanja Modal / Total Belanja

    + Rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan

    belanja modal terhadap total belanjanya

    + Tren rasio belanja modal per total belanja Provinsi Papua

    cenderung stabil pada tiap tahun anggaran, namun pada

    tahun 2011 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2011

    tersebut, rasio belanja modal per total belanja Provinsi

    Papua lebih tinggi daripada rasio secara nasional

    + Rasio ini mengukur tingkat kemampuan keuangan daerah

    dalam mendanai belanja daerah

    + Tren rasio total pendapatan daerah per total belanja daerah

    Provinsi Papua memiliki tren meningkat sebagaimana

    tren rasio secara nasional. Pada tahun 2011, rasio total

    pendapatan daerah per total belanja daerah Provinsi

    Papua memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan rasio

    secara nasional.

    Rasio Total Pendapatan Daerah /

    Total Belanja Daerah

    28,95% 27,46%26,19%

    22,17% 21,67%

    33,85% 31,75% 32,00% 32,02% 31,56%

    0,00%

    10,00%

    20,00%

    30,00%

    40,00%

    2007 2008 2009 2010 2011

    Nasional prov. Papua

    103,64%

    102,66% 97,04% 102,22% 105,70%137,90%

    100,17% 105,22% 105,73% 106,22%

    0,00%

    20,00%

    40,00%

    60,00%

    80,00%

    100,00%

    120,00%

    140,00%

    160,00%

    2007 2008 2009 2010 2011

    Nasional prov. Papua

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    47/52

    Kondis i Keuangan Daerah 4

    Kondisi Keuangan Daerah

    Prov. Papua Agregat Prov., Kab., dan Kota

    Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung /

    Total Belanja DaerahRasio SiLPA Tahun Sebelumnya / Belanja Daerah

    + Rasio ini mengukur seberapa besar daerah mengalokasikan belanja

    pegawai tidak langsung terhadap total belanjanya

    + Rasio belanja pegawai tidak langsung per total belanja daerah Provinsi

    Papua cenderung meningkat sebagaimana tren rasio secara nasional.

    Pada tahun 2011, rasio belanja pegawai tidak langsung per total

    belanja daerah Provinsi Papua lebih kecil dibandingkan dengan rasio

    secara nasional.

    + Rasio ini mengukur proporsi SiLPA tahun sebelumnya

    terhadap belanja daerah tahun berjalan

    + Rasio SiLPA terhadap belanja daerah Provinsi Papua

    cenderung fluktuatif naik dan turun. Namun demikian, pada

    tahun 2011 rasio SiLPA terhadap belanja Provinsi Papua

    lebih tinggi dibandingkan rasio secara nasional.

    28,4%

    35,9% 39,4% 40,6% 40,2%

    13,6% 12,0%17,8% 19,6%

    21,3%

    0,0%

    10,0%

    20,0%

    30,0%

    40,0%

    50,0%

    2007 2008 2009 2010 2011

    Nasional prov. Papua

    20,06%

    17,07%

    17,56%

    12,29% 11,47%

    13,75%6,01%

    8,48%7,36%

    12,07%

    0,00%

    5,00%

    10,00%

    15,00%

    20,00%

    25,00%

    2007 2008 2009 2010 2011

    Nasional prov. Papua

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    48/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA48

    Kondisi Keuangan Daerah

    Prov. Papua Agregat Prov., Kab., dan Kota

    Rasio Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga /

    Total Pendapatan Daerah

    + Rasio ini mengukur proporsi pembayaran pokok utang dan bungayang harus dibayar dari pendapatan daerah dalam satu periode.

    + Rasio pembayaran pokok utang dan bunga per total pendapatan

    daerah di Provinsi Papua memiliki tren yang stabil tiap tahun

    anggaran. Pada tahun 2011, rasio pembayaran pokok utang dan

    bunga per total pendapatan daerah Provinsi Papua lebih tinggi

    dibandingkan rasio secara nasional.

    0,59%0,45%

    0,68% 0,78%

    0,70%

    1,38%

    1,14%

    0,60%

    0,79% 0,90%

    0,00%

    0,50%

    1,00%

    1,50%

    2007 2008 2009 2010 2011

    Nasional prov. Papua

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    49/52

    Ucapan Terima Kasih 4

    Penyusunan buku Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerahdilaksanakan dengan kerjasama yang solid dan tidak akan dapat

    terselesaikan tanpa kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan

    Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Oleh karena itu

    apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan

    dalam rangkaian kata berikut ini:

    + Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Jenderal

    Perimbangan Keuangan DR. Marwanto Harjowiryono dan

    Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah

    Drs. Yusrizal Ilyas, MPA yang telah memberikan arahan dan

    bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan buku ini.

    + Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Subdirektorat

    Data Keuangan Daerah, Direktorat Evaluasi Pendanaan dan

    Informasi Keuangan Daerah yang telah menyediakan data

    ringkasan APBD 2012 dan Realisasi APBD 2011 melalui

    Sistem Informasi Keuangan Daerah dan kepada BagianUmum, Sekretariat Jenderal Perimbangan Keuangan

    yang telah menyediakan data Daerah Dalam Angka danmemfasilitasi hingga tersedianya buku ini.

    + Selanjutnya terima kasih kepada tim dari Subdirektorat

    Evaluasi Dana Desentralisasi dan Perekonomian Daerah

    yang terdiri dari Putut Hari Satyaka, SE. MPP; Krisnandar,

    SE; Prasetyo Indro S.,SE, ME; Aris Soedjatmiko, S.Sos,

    MM; Wahyu Widjayanto, SE, MM; Edi Soeprijono, S.Sos;

    Arif Zainuddin Fansyuri, Ak., ME; Femmy Ferdiansyah, SH;

    Chrisliana Tri Ferayanti, SE, ME; Lukman Adi Santoso, SE.,

    ME.; Mauliate H. Silitonga, SE; Nanag Garendra Timur, S.Si;

    Rizki Anggunani, S.Si; Shinta Theresia Purba; Virgin Marthalia

    yang telah melakukan input dan pengolahan data sekaligus

    mendukung penulisan dan melakukan editing buku ini.

    Terima kasih atas kerja kerasnya.

    UcapanTerima Kasih

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    50/52

    Tinjauan Ekonomi dan Keuangan Daerah | PROVINSI PAPUA50

    - SIKD, Kementerian Keuangan

    - Papua Dalam Angka 2010 dan 2011, BPS

    - http://www.papua.go.id

    - http://www.bi.go.id/web/id/Publikasi/Data+dan+Informasi+Bisnis/

    Info+Bisnis+Regional/Publikasi/Profil/Papua/Demografi.htm

    Sumber Data

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    51/52

    5

  • 8/10/2019 26. PAPUA

    52/52