22 BAB III PEMBAHASAN 1.1. Tinjauan Umum Organisasi 1.1.1. Sejarah dan perkembangan Samsat Berawal dari adanya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejak tahun 1934, dimana sistem pemungutannya telah beberapa kali mengalami perubahan sampai pada akhirnya tahun 1971 mulai dirintis untuk diberlakukan sistem pemungutan yang disebut Sistem Adminisitrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT). Pada tahun 1974 mulai dirintis kerjasama antara Pemda DKI Jakarta, Kepolisian dan PT Asuransi Jasa Raharja, dalam rangka pengelolaan kendaraan bermotor secara terpadu dibidang pembayaran PKB, BBN-KB, STNK, dan SWDKLLJ. Sebagai upaya merealisasikan kerjasama tersebut Pemda DKI Jakarta bersama-sama Kepolisian Metro Jaya melakukan peninjauan Studi Banding ke Australia dan New Zealand. Dari hasil kunjungan tersebut diketahui bahwa urusan KIR Kendaraan, Penerbitan STNK, SIK, Daftar Ulang Kendaraan, Pembayaran Pajak dan Asuransi ditangani oleh Departement Of Motor Transport yang dilakukan secara terpadu (Integrated System). Beranjak dari inspirasi terpadu tersebut, Pemda DKI Jakarta mempunyai gagasan untuk melaksanakan pengelolaan kendaraan bermotor secara kerjasama dan terpadu dengan System One Roofs Operation, yang terakhir diberi nama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap disingkat SAMSAT.
25
Embed
23 - repository.bsi.ac.id...27 d. Melaksanakan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB; e. Menyusun pedoman,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
22
BAB III
PEMBAHASAN
1.1. Tinjauan Umum Organisasi
1.1.1. Sejarah dan perkembangan Samsat
Berawal dari adanya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejak tahun
1934, dimana sistem pemungutannya telah beberapa kali mengalami perubahan
sampai pada akhirnya tahun 1971 mulai dirintis untuk diberlakukan sistem
pemungutan yang disebut Sistem Adminisitrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap
(SAMSAT).
Pada tahun 1974 mulai dirintis kerjasama antara Pemda DKI Jakarta,
Kepolisian dan PT Asuransi Jasa Raharja, dalam rangka pengelolaan kendaraan
bermotor secara terpadu dibidang pembayaran PKB, BBN-KB, STNK, dan
SWDKLLJ. Sebagai upaya merealisasikan kerjasama tersebut Pemda DKI Jakarta
bersama-sama Kepolisian Metro Jaya melakukan peninjauan Studi Banding ke
Australia dan New Zealand. Dari hasil kunjungan tersebut diketahui bahwa urusan
KIR Kendaraan, Penerbitan STNK, SIK, Daftar Ulang Kendaraan, Pembayaran Pajak
dan Asuransi ditangani oleh Departement Of Motor Transport yang dilakukan secara
terpadu (Integrated System).
Beranjak dari inspirasi terpadu tersebut, Pemda DKI Jakarta mempunyai
gagasan untuk melaksanakan pengelolaan kendaraan bermotor secara kerjasama dan
terpadu dengan System One Roofs Operation, yang terakhir diberi nama Sistem
Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap disingkat SAMSAT.
23
Dalam pelaksanaannya harus dengan komputer (sebagai syarat yang harus dipenuhi
dalam pelaksanaan) dan dimulai tahun 1974 untuk DKI Jakarta.
Dengan meningkatknya intensitas pelayanan di Kantor Besama Samsat
Metro Jaya dan adanya pengembangan Organisasi Dipenda DKI Jakarta berdasarkan
Perda No. 5 Tahun 1983 yang menyatakan terhadap pelayanan pembayaran PKB dan
BBN-KB dipecah menjadi 5 (lima) menurut wilayah kotamadya, maka pada tahun
1984/1985 direncanakan pembangunan Kantor Bersama Samsat yang beralamat di
jalan D.I Panjaitan Kav. 55 Jakarta Timur, yang semula direncanakan untuk
pembangunan gedung Kantor Walikota Jakarta Timur.
Pada Tahun Anggaran 1986/1987 Kantor Samsat yang berlokasi di jalan D.I
Panjaitan Jakarta Timur mulai dibangun oleh Pemda DKI Jakarta dilengkapi dengan
peralatan komputer yang secara Online dapat menghubungkan kegiatannya kepada
masing- masing unit terkait dan pada bulan Oktober 1992 dioperasikan dengan
melakukan pelayanan PKB, BBN-KB, Jasa Raharja dan Penerbitan STNK bagi
pemilik kendaraan bermotor yang berdomisili di wilayah Jakarta Timur.
Visi dan Misi Instansi
Visi:
Terwujudnya Pelayanan Prima Demi Kepuasan Masyarakat.
Misi:
1. Menyediakan Pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dalampengurusan STNK
dan SKPD secara cepat, tepat dan benar serta berpedoman pada ketentuan yang
berlaku.
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dokumen secara baik dan benar dalam
rangka menjamin kepemilikan dan identitas data kendaraan bermotor.
24
3. Menyajikan data sebagai bahan informasi tentang indentitas kendaraan bermotor
yang diperlukan untuk mengambil keputusan.
4. Melakukan upaya peningkatan untuk layanan melalui perbaikan sarana dan
prasarana sistem komputerisasi serta pengembangan sumber daya manusia
(SDM).
Motto:
“ Kami memang belum sempurna tetapi kami selalu berusaha “
Janji Layanan :
“Kepuasan masyarakat adalah citra pelayanan 5 kami “
1.1.2. Struktur dan tata kerja SAMSAT
Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa unit terkait pada Kantor Bersama
Samsat yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Dipenda Provinsi DKI Jakarta dan PT
Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja, masing-masing unit mempunyai struktur
organisasi yang didasarkan kepada peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing
induk instansinya.
Struktur organisasi Samsat Jakarta Timur ditetapkan berdasarkan Peraturan
Daerah DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 1995, dimana unit pelayanan PKB dan BBN-KB
dibagi dalam 5 (lima) wilayah pelayanan dan masing-masing dipimpin oleh seorang
Kepala Unit yang didalamnya melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.
Samsat Jakarta Timur terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Penetapan
Kendaraan Baru, Seksi Penetapan Kendaraan Pendaftaran Ulang dan Tukar Nama
Sertaseksi Penagihan, dimana masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala
25
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Unit
Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat Jakarta Timur.
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat
Kantor Samsat Jakarta Timur, perlu adanya pemisahan wewenang dan tanggung jawab
masing-masing individu yang berada dalam organisasi.
1. Bagan Susunan Organisasi
Berdasarkan peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2014
tanggal 31 Desember 2014 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja unit
pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBN-KB). Bagan susunan organisasi Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota
Administrasi Jakarta Timur dapat dilihat pada bagan berikut ini :
Sumber : Samsat Jakarta Timur
Gambar III.1.
Struktur Organisasi Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat Jakarta Timur.
26
2. Tugas Pokok Dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2014
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Kendaraan
Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Unit Pelayanan PKB dan BBN-
KB Kota Administrasi Jakarta Timur terdiri dari:
1. Kepala Unit
Kepala Unit mempunyai tugas :
a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit
Pelayanan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sub bagian, Satuan Pelaksana dan sub
kelompok Jabatan Fungsional;
c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi
terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelayanan PKB dan
BBN-KB; dan
d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB.
2. Sub Bagian Tata Usaha
Sub bagian tata usaha mempunyai tugas:
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencanaan kerja dan anggaran Unit
Pelayanan PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit
Pelayanan PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Menggordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
aggaran Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB;
27
d. Melaksanakan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan dokumen
pelaksanaan anggaran Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB;
e. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pelayanan PKB dan
BBN-KB;
f. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Unit
Pelayanan PKB dan BBN-KB;
g. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pelayanan
PKB dan BBN-KB;
h. Melaksanakan pengelolaan kearsipan Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB;
i. Melaksanakan penyedian, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB;
j. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
k. Mengoordinasikan penyusun laporan keuangan kinerja kegiatan dan
akuntanbilitas Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB;
l. Melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Pelayanan PKB
dan BBN-KB; dan
m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Tata Usaha.
3. Satuan Pelaksanaan Penetapan PKB Dan BBN-KB;
Satuan Pelaksanaan Penetapan PKB dan BBN-KB mempunyai tugas :
a. Menyusun bahan rencana kerja strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit
Pelayanan PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit
Pelayanan PKB dan BBN-KB;
28
c. Melaksanakan pelayanan informasi dan pendaftaran objek dan subjek PKB
dan BBN-KB Baru dan Perpanjangan;
d. Menetapkan PKB dan BBN-KB Baru dan Perpanjangan;
e. Melakukan pemutakhiran dan pengelolaan, perekaman dan pendokumentasian
basis data PKB dan BBN-KB Baru dan Perpanjangan;
f. Menerbitkan dan mengadministrasikan SKPD dan dokumen lain yang
dipersamakan;
g. Menyusunan bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Unit Pelayanan
PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Satuan Pelaksana Penetapan PKB dan BBN-KB.
4. Satuan Pelaksana Pendataan Dan Penagihan;
Satuan Pelaksana Pendataan Dan Penagihan mempunyai tugas:
a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit
Pelayanan PKB dan BBN-KB sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit
Pelayanan PKB dan BBN-KB;
c. Melaksanakan pendataan dan penelitian basis data PKB dan BBN-KB hasil
pendataan dan penelitian lapangan;
d. Melakukan pengelolaan dan pemutakhiran basis data PKB dan BBN-KB hasil
pendataan dan penelitian lapangan;
e. Menghimpun dan menyajikan data objek dan subjek PKB dan BBN-KB
termasuk data kendaraan yang akan berakhir masa pajaknya dan pengenaan
tarif pajak progresif,
29
f. Menghimpun, menyusun dan mengusulkan harga pasaran umum/nilai jual
kendaraan bermotor;
g. Melaksanakan pelayanan pemblokiran/penundaan dan pencabutan penundaan
pembayaran objek pajak kendaraan bermotor;
h. Menyusun daftar dan menghimbau wajib pajak PKB yang belum
perpanjangan atau daftar ulang dan BBN-KB yang belum tukar nama;
i. Menyusun dan mengadministrasikan daftar piutang yang dilakukan
penangihan dengan surat paksa;
j. Menerima, memproses dan mengadministrasikan pengajuan permohonan