21-AN-B.APBN-VIII-2013 TELAAH KONDISI KEUANGAN · PDF filekewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat ... Analisis laporan keuangan suatu entitas diperlukan

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 31

ANALISIS ATAS KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH

BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Tahun Anggaran 2012

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang

(UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 22

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2012 , sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012,

Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2012

dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari

Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan

Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara,

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

LKPP Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrual).

LKPP Tahun 2012 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan

Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN

TA 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan,

belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2012.

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan

Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal

31 Desember 2012.

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi

mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA

2012 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2012.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro,

kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang

diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan

keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK ini

diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta

beberapa informasi tambahan yang diperlukan.


Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam

penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan

diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan

oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset,

kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat

diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Dalam

CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan

keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

II. ANALISIS

2.1. Gambaran Umum LKPP 20122

2.1. 1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara

APBN-P TA 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur

pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2012 - 31

Desember 2012. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA

2012 adalah sebesar Rp1.338,11 triliun atau 98,52 persen dari APBN-

P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar

Rp1.491,41 triliun atau 96,33 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi

Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat

sebesar Rp1.010,56 triliun atau 94,49 persen dari APBN-P, dan realisasi

Transfer ke Daerah sebesar Rp480,65 triliun atau 100,39 persen dari

APBN-P. Selain itu, pada TA 2012 terdapat Suspen Belanja sebesar

Rp206,91miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi

Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran TA 2012 sebesar Rp153,30

triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2012 adalah sebesar Rp175,16

triliun atau 92,14 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp21,86 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2012 dan 2011 dapat disajikan

sebagai berikut


2.1.2. Neraca

Jumlah Aset per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.432,98

triliunyang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp241,31 triliun; Investasi

Jangka Panjang sebesar Rp932,41 triliun; Aset Tetap sebesar Rp1.895,50

triliun;

Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp4,67; dan Aset Lainnya sebesar

Rp359,09 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.156,89

triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp266,14 triliun

dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.890,75 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2012 adalah

sebesar Rp1.276,10 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar

minus Rp23,58 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.299,68

triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat

disajikan sebagai berikut.


2.1.3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai

sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2012

serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2012.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan

Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2011 adalah

sebesar Rp107,84 triliun, sedangkan pada awal tahun 2012 terjadi koreksi

tambah sebesar Rp0,31 triliun, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN,

Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2012

menjadi Rp108,15 triliun.

Selama TA 2012 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar

Rp8,87 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan

sebesar Rp144,43 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar

Rp175,16triliun, penurunan kas dari aktivitas non anggaran sebesar

Rp1,50 triliun, penurunan karena penggunaan SAL sebesar Rp56,17

triliun, dan penurunan karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp0,76

triliun. Dengan demikian, saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas

Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2012 menjadi

Rp71,58 triliun. Selain kas di atas, terdapat Rekening Pemerintah Lainnya

sebesar Rp13,49 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,21

triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,20 triliun, Kas Lainnya

dan Setara Kas sebesar Rp5,45 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum

Disahkan sebesar Rp0,08 triliun. Selama tahun 2012 terdapat deposito


(Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah

disahkan sebesar Rp0,77 triliun sehingga saldo akhir Kas dan Bank

Pemerintah Pusat sebesar Rp90,24 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2012 dan TA 2011 dapat disajikan sebagai

berikut.

2.2. Analisis LKPP 2012

Analisis laporan keuangan suatu entitas diperlukan untuk

mengetahui kekuatan dan kelemahan yang terkandung dalam laporan

keuangan . Dengan melakukan analisis diharapkan dapat diketahuai

kontribsui serta komposisi masing-masing account terhadap kualitas

laporan keuangan. Adapun teknik yang sering digunakan yaitu : (1)

Comparative Financial Statement Analysis (2) Common Size Financial

Statement Analysis (3) Ratios Analysis (4) Cash Flow Analysis 1.

2.2.1. Comparative Financial Statement Analysis

Teknik analisis ini dilakukan dengan cara mereview neraca, laporan

realisasi anggaran dan laporan arus kas dari periode satu ke periode

berikutnya. Dengan membandingkan antar periode akan diketahui pe-

rubahan pada setiap rekening dan akan diketahui trend/kecendrungan

yang terjadi apakah terjadi kecenderungan menurun atau meningkat.

Untuk analisis perbandingan, LKPP tahun 2012 akan dibandingkan dengan

1 Wild Subramanyan dan Halsey (2003)


LKPP tahun 2011. Analisis perbandingan secara umum dapat dijelaskan

sbb :

Laporan Realisasi Anggaran :

Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2012 adalah sebesar

Rp1.338,10 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp127,50 triliun dari

tahun 2011 yang sebesar Rp1.210,60 Triliun. Peningkatan terbesar

disumbangkan dari penerimaan pajak khususnya pajak dalam negeri

sebesar Rp125,36 Triliun. Namun pajak perdagangan internasional turun

Rp4,46Triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak naik sebesar Rp20,33

Triliun dari Rp331,47Triliun pada tahun 2011 menjadi Rp351,80Triliun

pada tahun 2012. Peningkatan PNBP tersebut sebagian besar berasal dari

penerimaan SDA Migas. Sementara itu penerimaan hibah naik Rp0,53

Triliun.

Catatan :

- Secara total, realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2012

hanya mencapai 96,49% yang berarti masih dibawah target yang

ditetapkan, dan juga masih dibawah realisasi tahun sebelumnya

yang mencapai 99,45%.

- Penerimaan Negara Bukan Pajak melampaui target yang ditetapkan

yaitu sebesar 103,13% namun masih dibawah realisasi tahun

sebelumnya yang mencapai 115,67%. Penerimaan SDA Migas selalu

menjadi kontribusi terbesar PNBP. Perlu optimalisasi penerimaan

PNBP non migas serta PNBP non SDA

- Meskipun secara nominal realisasi pajak dalam negeri TA 2012

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011, namun pajak

dalam negeri pada 2011 tersebut tidak mencapai target yang

ditetapkan dalam APBN hanya 96,13% sedangkan tahun lalu

mencapai 98,56%.

- Masih terdapat temuan BPK terkait dengan pendapatan negara dan

hibah yaitu :

a. Pendapatan hibah langsung di 15 kementerian/lembaga sebesar

equivalen Rp499,62 Miliar belum dilaporkan kepada Bendahara

Umum Negara.

b. Pengelolaan PPh Migas tidak optimal sehingga hak pemerintah

sebesar Rp1,38 Triliun belum dapat direalisasikan dan

penggunaan tariff pajak dalam perhitungan PPh Migas dan bagi


hasil migas tidak konsisten sehingga pemerintah kehilangan

penerimaan negara sebesar Rp1,30 Triliun.

- Pada bulan Agustus 2011, Pemeritah telah meluncurkan kebijakan

pemberian insentif pajak untuk penanaman modal berupa tax

holiday bagi industri pionir melalui penerbitan PMK Nomor

130/PMK.011/2011. Bagaimanakah dampak pemberlakuan PMK

tersebut terhadap penerimaan pajak maupun pertumbuhan

industry pionir?

- Posisi piutang pajak per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp93,46

Triliun. Bagaimana tingkat ketertagihan atau kolektibilitas atas

piutang pajak tersebut? Sejauhmana piutang pajak tersebut mampu

direalisasikan menjadi penerimaan negara?

- Poisisi piutang bukan pajak per 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp120,92 Triliun yang berarti naik sangat siginifikan sebesar

Rp101,04 Triliun dari tahun sebelumnya. Bagaimana tingkat

ketertagihan atau kolektibilitas atas piutang bukan pajak tersebut?

Sejauhmana piutang bukan pajak tersebut mampu direalisasikan

menjadi penerimaan Negara?

Realisasi belanja negara TA 2012 mengalami peningkatan sebesar

Rp196,41Triliun yaitu dari Rp1.294,99 Triliun pada tahun 2011 menjadi

Rp1.491,41 Trilun pada tahun 2012. Peningkatan belanja negara tersebut

sebagian besar atau Rp126,84Trilun berasal dari peningkatan belanja

pemerintah pusat sedangkan sisanya peningkatan dari transfer ke daerah.

Untuk belanja pemerintah pusat , hampir semua jenis belanja mengalami

peningkatan realisasi pada tahun 2012 kecuali belanja hibah dan belanja

lain-lain. Pada tahun 2012, semua komponen dalam transfer ke daerah

mengalami peningkatan.

Catatan :

- Secara total, belanja pemerintah pusat masih dibawah target yang

ditetapkan dalam APBNP 2012 yaitu hanya 94,49%.

- Komponen belanja barang terbesar pada tahun 2012 adalah belanja

barang non operasional yaitu sebesar Rp43,96 . Hal ini perlu

menjadi perhatian pemerintah mengingat semangat yang ada

sekarang ini adalah efisiensi belanja barang guna peningkatan

belanja modal yang lebih memberikan dampak langsung pada

masyarakat. Selain itu, belanja pemeliharaan perlu ditingkatkan

mengingat belanja tersebut berdampak pada peningkatan


nilai/kapitalisasi asset misalnya memperpanjang masa manfaat

asset.

- Pada tahun 2011 tidak terdapat temuan BPK terkait dengan belanja

negara, namun pada LKPP tahun 2012 ini terdapat 5 temuan BPK

terkait belanja negara yaitu :

a. Penganggaran belanja barang dan belanja modal di 41

kementerian/lembaga sebesar Rp624,93 Miliar tidak sesuai

ketentuan serta terdapat penggunaan belanja pada 72

kementerian/lembaga yang tidak sesuai ketentuan dan

berindikasi merugikan negara sebesar Rp546,01 Miliar.

b. Pemerintah belum menetapkan kebijakan dan kriteria yang jelas

untuk memastikan ketepatan sasaran realisasi belanja subsidi

energi tahun 2012.

c. Sistem pengendalian belanja akhir tahun minimal senilai Rp1,31

Triliun tidak dapat berjalan secara efektif.

d. Pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA belum memadai

sehingga terjadi pagu minus atas belanja non pegawai minimal

sebesar Rp11,37 Triliun.

e. Pengadaan sarana/prasarana dan belanja operasional satker

pemeritah pusat/daerah sebesar Rp12,74 Triliun dianggarkan

dalam belanja bantuan sosial masih mengendap sebesar Rp1,91

Triliun dan realisasi belanja bantuan sosial tidak sesuai sasaran

sebesar Rp269,98 Miliar.

- Pemerintah telah berupaya untuk memperbaiki trend pencairan

dana melalui pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan

Penyerapan Anggaran (TEPPA) serta penerbitan Perpres 35 tahun

2011 yang merupakan langkah untuk memperbaiki dan

mempercepat proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi-

instansi pemerintah. Sejauhmanakan upaya-upaya tersebut

berpengarauh terhadap kinerja pencairan dana oleh instansi-

instansi pemerintah?

Realisasi pembiayaan tahun anggaran 2012 mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2011 dari Rp148,74Triliun menjadi Rp198,62Triliun.

Sebagian besar peningkatan bersumber dari penerbitan surat berharga

negara dari Rp119,86 Triliun tahun 2011 menjadi Rp159,70 Triliun tahun

2012.

Catatan :

- Perlu dicermati komposisi dari kepemilikan Surat Berharga Negara

tersebut serta profil nya.


- Terdapat temuan BPK dalam LKPP 2012 terkait pembiayaan yaitu :

Penarikan pinjaman luar negeri belum didukung dengan dokumen

alokasi anggaran sehingga penambahan utang di neraca LKPP per 31

Desember 2012 sebesar Rp2,23 Triliun belum bisa dicatat sebagai

belanja dan pembiayaan di LRA tahun 2012.

Neraca

Untuk neraca, dapat dibandingkan sebagai berikut :

Jumlah aset tahun 2012 adalah sebesar Rp3.432,98 Triliun mengalami

peningkatan sebesar Rp409,54 Triliun dari jumlah aset tahun 2011.

Peningkatan tersebut terdiri dari :

- Aset lancar menurun Rp25,49 Triliun

- Investasi Jangka Panjang meningkat Rp182,37 Triliun

- Aset Tetap meningkat Rp327,52 Triliun

- Aset lainnya menurun Rp76,11 Triliun

Berdasarkan analisis jumlah aset, peningkatan terbesar disebabkan oleh

peningkatan jumlah aset tetap. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan

dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap

lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan.

Catatan :

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp120.925.758.512.257 merupakan semua

hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang

dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran

serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari

satu tahun. Beberapa Piutang PNBP pada KL yang mempunyai nilai

cukup signifikan, yaitu Piutang PNBP pada Kejaksaan sebesar

Rp12.570.632.222.592 merupakan piutang dari uang pengganti, denda

tilang dan sewa rumah dinas, Piutang PNBP pada Kementerian ESDM

sebesar Rp9.399.082.826.374 merupakan piutang yang berasal dari

Iuran Royalty dan Iuran Tetap KK/IUP dan PKP2B, Piutang PNBP pada

Kementerian Kehutanan sebesar Rp2.067.471.003.070 berasal dari

tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, tunggakan

ganti rugi tegakan, dan Piutang PNBP pada Kementerian Komunikasi

dan Informatika sebesar Rp2.780.032.927.625 berasal dari Biaya Hak

Penyelenggaran telekomunikasi dan pengenaan denda. Kiranya

Pemerintah dapat melakukan penagihan atas piutang-piutang tersebut.


Untuk kelompok kewajiban dan ekuitas perubahannya dapat diuraikan

sebagai berikut :

Jumlah kewajiban (jangka pendek dan jangka panjang) mengalami

peningkatan sebesar Rp209,51 dari Rp1.947,37 Triliun tahun 2011

menjadi Rp2156,88 Trilin tahun 2012. Jumlah ekuitas dana neto

mengalami peningkatan sebesar Rp200,02Triliun. Terjadi penurunan

ekuitas dana lancar sebesar Rp(17,22)Triliun dan kenaikan ekuitas dana

investasi sebesar Rp264,42 Triliun. 2

2.2.2. Common Size Financial Statement Analysis

Melalui analisis ini akan diketahui kontribusi setiap rekening terhadap

laporan secara menyeluruh. Seperti contohnya dalam melakukan analisis

atas neraca, maka total asset adalah 100% atau total utang dan modal

adalah 100%. Selanjutnya rekening-rekening yang satu kelompok dicari

prosentase kontribusinya terhadap total aset atau pasiva. Berdasarkan

analisis tersebut akan diketa-hui rekening mana yang memberikan

kontribusi maksimum dan rekening mana yang memberikan kontribusi

minimum. Dengan komposisi seperti ini diperlukan perencanaan dan

pengendalian yang berbeda sesuai dengan kontribusinya terhadap total

aset atau pasiva.

- Berdasarkan fungsinya, sebagian besar anggaran belanja pemeritah

pusat digunakan untuk fungsi pelayanan umum . Fungsi pelayanan

umum tersebut antara lain meliputi penelitian dasar dan

pengembangan Iptek , litbang pelayanan umum dan pelayanan

umum lainnya. Hal ini sangat disayangkan mengingat fungsi

pelayanan umum tersebut tidak berdampak langsung pada

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu ada peningkatan

alokasi dan realisasi dari fungsi-fungsi belanja pemerintah pusat

lainnya.

- Pada neraca LKPP 2012 sebanyak 55,21 % asset pemerintah

merupakan asset tetap, namun berdasarkan temuan BPK atas SPI

diketahui bahwa Aset Tetap dalam neraca LKPP sebesar Rp2,57

2 Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaanv anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangidengan kewajiban jangka panjang.


Triliun yang berasal dari 3 KL belum dilakukan Inventarisasi dan

Penilaian (IP), .aasih selisih absolute antara laporan hasil IP dan

neraca di 24 KL sebesar Rp78,80 Miliar, Tidak diketahui

keberadaannya sebesar Rp371,34 Miliar di 14 KL, belum didukung

dengan dokumen kepemilikan sebesar Rp37,33 Triliun pada 17 Kl,

dan dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan

pengelolaan BMN sebesar Rp904,29 Miliar pada 24 KL.

2.2.3. Ratios Analysis

Analisis rasio merupakan teknik dan cara yang paling populer dan paling

banyak digunakan dalam melakukan analisis atas laporan keuangan.

Analisis rasio ini lebih banyak mengungkapan hasil berupa matematika,

sedangkan interpretasinya lebih kompleks dan mempunyai banyak

makna. Agar lebih bermakna maka rasio-rasio tersebut harus mengacu

kepada pentingnya hubungan secara ekonomi.

Dalam analisis rasio atas LKPP tidak menggunakan seluruh rasio, karena

rasio-rasio yang dikemukakan sebelumnya lebih tepat jika digunakan

untuk sektor swasta yang berorientasi laba. Tidak digunakannya

beberapa rasio untuk pemerintah, karena sifatnya yang melayani publik

dan tidak berorientasi laba. Adapun rasio-rasio yang akan digunakan

adalah current ratio dan total debt to equity.

Ket 2012 2011

Current Ratio 110% 108 %

Total Debt to Equity

ratio

169% 180%

Sumber : Neraca LKPP 2012, diolah

Berdasarkan tabel tersebut besarnya current ratio Pemerintah tahun

2011 sebsar 110% artinya setiap Rp 1 utang lancar pemerintah

ditanggung oleh Rp1,10 aktiva lancar pemerintah, rasio ini mengalami

kenaikan 2% dibandingkan tahun 2011.

Total utang terhadap total ekuitas pemerintah pada tahun 2012

menunjukkan hasil 169% artinya setiap Rp1 ekuitas dana pemerintah

menanggung utang sebesar Rp169. Terjadi penurunan dibandingkan

dengan kondisi tahun 2011.

2.2.4. Cash Flow Analysis

Analisis aliran kas terutama digunakan untuk menilai sumber dan

penggunaan dana yang terjadi pada institusi selama periode tertentu.

Analisis aliran kas memberikan suatu pandangan tentang bagaimana

institusi memperoleh pendanaannya dan cara menggunakannya dalam


bentuk sumber daya. Dengan analisis aliran kas dapat diketahui seberapa

besar sumber kas yang berasal dari kegiatan operasi, seberapa besar

yang berasal dari kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan.

Adapun kondisi arus kas pemerintah pada tahun 2012 adalah sebagai

berikut :

- Arus kas bersih dari aktivitas operasi menujukkan nilai yg negatif

artinya lebih banyak belanja pemerintah daripada pemasukan

pemerintah yang bersumber dari pajak dan PNBP. Dibandingkan

tahun 2011, arus kas yang masuk meningkat sebesar Rp126,87Triliun

meningkat dari Rp1.209,46 Triliun tahun 2011 menjadi Rp1.336,38

Triliun tahun 2012. Namun disisi lain arus kas keluar juga meningkat

dari Rp1.176,68 Triliun menjadi Rp1.345,21 Triliun tahun 2012.

- Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan

menunjukkan nilai yang negatif , dimana penerimaan pemerintah

yang bersumber dari penjualan aset lebih kecil dibandingkan dengan

belanja modal. Pada tahun 2012 nilainya sebesar minus

Rp144,42Triliun sedangkan pada tahun 2011 sebesar minus Rp117,62

Triliun.

- Dengan arus kas keluar bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp8,87

Trilun dan arus kas keluar bersih dari aktivitas investasi aset non

keuangan sebesar Rp144.42 Triliun mengakibatkan defisist anggaran

sebesar Rp153,30 Triliun . Defisist anggaran tersebut ditutup dari

sumber-sumber pembiayaan.

- Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan menunjukkan nilai yang

positif, dimana penerimaan pembiayaan lebih besar dari pengeluaran

pembiayaan. Arus kas bersih aktivitas pembiayaan pada tahun 2012

adalah sebesar Rp175,15 Triliun sedangkan pada tahun 2011 sebesar

Rp131,39 Triliun. Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas

Pembiayaan sebesar Rp175,15 dan defisit anggaran sebesar Rp153,30

triliun terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2012

sebesar Rp21,8 Triliun.

- Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran menunjukkan nilai yang

positif yaitu sebesar minus Rp1,50 Triliun , sedangkan pada tahun

2011 sebesar Rp1,3 Triliun.

*****

21-AN-B.APBN-VIII-2013 TELAAH KONDISI KEUANGAN · PDF filekewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat ... Analisis laporan keuangan suatu entitas diperlukan

Documents