-
SKRIPSI
PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT
PENDAPATAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros)
ARDIANSYAH
DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2017
-
ii
SKRIPSI
PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT
PENDAPATAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros)
sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar sarjana Akuntansi
disusun dan diajukan oleh
ARDIANSYAH A31113009
kepada
DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR
2017
-
iii
SKRIPSI
PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT
PENDAPATAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros)
disusun dan diajukan oleh
ARDIANSYAH A31113009
telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Makassar, 10 November 2017
Pembimbing I,
Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
Pembimbing II,
Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. NIP. 19660405 199203 2
003 NIP. 19650307 199403 1 003
Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA NIP. 19650925 199002
2 001
-
iv
SKRIPSI
PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT
PENDAPATAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros)
disusun dan diajukan oleh
ARDIANSYAH A31113009
telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 7 Desember 2017 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat kelulusan
Menyetujui, Panitia Penguji
No. Nama Penguji Jabatan Tanda Tangan
1 Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA Ketua 1
……………..
2 Dr. H. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si. Sekertaris 2
……………..
3 Dr. Yohanis Rura, S.E., Ak., M.SA., CA Anggota 3 ……………..
4 Drs. Rusman Thoeng, Ak., M.Com., BAP., CA Anggota 4
……………..
5 Drs. M. Christian Mangiwa, Ak., M.Si., CA Anggota 5
……………..
Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA NIP. 19650925 199002
2 001
-
v
PERNYATAAN KEASLIAN
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
nama : Ardiansyah
NIM : A31113009
departemen/program studi : Akuntansi/Strata 1 (S1)
dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang
berjudul
Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran
Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros)
adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya
didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang
diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu
perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara
tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber
kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata
didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur
jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan
diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(UU. No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).
Makassar, 9 Oktober 2017
Yang membuat pernyataan,
Ardiansyah
-
vi
PRAKATA
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala,
Pencipta
dan Pemilik semesta alam. Segala puji bagi Allah yang kepada-Nya
kita
memohon petunjuk dan pertolongan serta hanya kepada-Nya kita
bersyukur atas
segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti
berhasil
merampungkan penelitian ini menjadi sebuah skripsi, bermula dari
penetapan
judul hingga terselesaikan dan melewati tahap uji. Shalawat dan
salam semoga
senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah
Shallallahu
‘Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat beliau.
Ucapan terima kasih dengan tulus peneliti haturkan, kepada:
1. Kedua orang tua peneliti Hakdir dan Supiati atas doa yang
senantiasa
mengiringi langkah peneliti dalam penelitian skripsi ini serta
atas
pengorbanan yang tulus dan kasih kepada peneliti yang tiada
henti-
hentinya.
2. Kedua saudara peneliti Muhammad Kasim Said Aburaerah dan
Ferdiansyah yang senantiasa membantu langkah peneliti dalam
penelitian dan pengurusan skripsi ini
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku
ketua
Departemen Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas
Hasanuddin Makassar yang sudah banyak meluangkan waktu untuk
-
vii
mengajar, membimbing dan membuka wawasan peneliti selama
duduk
dibangku kuliah sampai selesainya penelitian skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Nurleni, M.Si., Ak., CA, selaku Penasehat
Akademik yang
selama ini memberikan nasihat akademik yang sangat
bermanfaat
untuk peneliti dari awal perkuliahan hingga akhir.
6. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak
Dr. H.
Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing yang
telah
meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan
bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat sehingga skripsi
ini
dapat terselesaikan dengan baik.
7. Tim penguji peneliti, Bapak Dr. Yohanis Rura, S.E., M.SA.,
Ak., CA,
Bapak Drs. Rusman Thoeng, M.Com., BAP., Ak., CA, dan Bapak
Drs.
M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA, yang telah meluangkan
waktu
untuk memperbaiki dan mendiskusikan kekurangan yang ada
dalam
skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan
baik.
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros, Bapak Media Oloan
Silaban
selaku kepala pelayanan di KPP Pratama Maros dan seluruh
petugas
pajak yang telah memberikan izin penelitian serta membantu
memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Kantor DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara dan
seluruh
petugas pajak yang telah memberikan izin penelitian di KPP
Pratama
Maros.
10. Para responden yang telah sangat membantu atas
terselesaikannya
skripsi ini peneliti mengucapkan terima kasih.
11. Teman terbaik saya Nia Pratiwi, Rovita Yani dan Mardayanti
yang
selalu ada menemani peneliti dalam bertukar pikiran.
-
viii
12. Seluruh rekan Bonafide yang turut serta dalam penyelesaian
skripsi ini
yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu.
Peneliti menyadari adanya kekurangan maupun kesalahan dalam
skripsi
ini, oleh karena itu kritik dan saran sangat peneliti harapkan
dari semua pihak.
Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
peneliti khususnya
dan bagi para pembaca serta masyarakat pada umumnya.
Makassar, 15 Oktober 2017
Peneliti
-
ix
ABSTRAK
Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran
Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros)
The Effect of Tax Penalties, Income Level and Taxpayers
Awareness towards the Compliance of the individual taxpayer
(Studies in Pratama Tax Office Maros)
Ardiansyah Andi Kusumawati
Syarifuddin Rasyid
Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun
tidak diimbangi dengan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian
ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis
pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini
dilakukan dengan metode survey terhadap wajib pajak orang pribadi
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. Sampel diperoleh
menggunakan teknik sampling insidental. Metode pengumpulan data
melalui kuesioner, dan selanjutnya data dianalisis menggunakan
analisis regresi linear berganda. Hasil uji regresi ditemukan bahwa
variabel sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi. Kata Kunci : sanksi perpajakan, tingkat pendapatan,
kesadaran wajib pajak,
kepatuhan wajib pajak.
The number of tax payers is increase for years but it is not
balanced with the level of tax compliance. This study aims to
empirically examine and analyze the impact of tax penalties, income
level and taxpayers awareness towards the compliance of the
individual taxpayer. This study was conducted by using a
survey of individual taxpayers in Pratama Tax Office Maros.
Samples were obtained by sampling incidental technic. Data were
collected through questionnaires and then the data were analyzed by
using multiple linear regression analysis. The results of
regression test found that the effect of tax penalties, income
level and taxpayers awareness is positive influenced towards the
compliance of the individual taxpayer. Keywords : tax penalties,
income level, taxpayers awareness, compliance of
the individual taxpayer.
-
x
DAFTAR ISI
halaman HALAMAN SAMPUL
.........................................................................................
i HALAMAN JUDUL
............................................................................................
ii HALAMAN PERSETUJUAN
.............................................................................
iii HALAMAN PENGESAHAN
...............................................................................
iv HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN
............................................................. v
HALAMAN PRAKATA
.......................................................................................
vi HALAMAN ABSTRAK
.......................................................................................
ix DAFTAR ISI
......................................................................................................
x DAFTAR TABEL
...............................................................................................
xii DAFTAR GAMBAR
...........................................................................................
xiii DAFTAR LAMPIRAN
........................................................................................
xiv BAB I PENDAHULUAN
.................................................................................
1
1.1 Latar Belakang
.............................................................................
1 1.2 Rumusan Masalah
.......................................................................
9 1.3 Tujuan Penelitian
.........................................................................
9 1.4 Kegunaan Penelitian
....................................................................
10
1.4.1 Kegunaan Teoretis
.............................................................. 10
1.4.2 Kegunaan Praktis
................................................................
10
1.5 Sistematika Penulisan
..................................................................
11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
.........................................................................
12 2.1 LandasanTeori Dan Konsep
......................................................... 12
2.1.1 Pengertian Pajak
.................................................................
12 2.1.2 Wajib Pajak
.........................................................................
13 2.1.3 Fungsi Pajak
.......................................................................
16 2.1.4 Pengelompokan Pajak
........................................................ 16 2.1.5
Syarat Pemungutan Pajak
................................................... 17 2.1.6 Sanksi
Perpajakan
.............................................................. 18
2.1.7 Tingkat Pendapatan
............................................................ 27
2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak
....................................................... 29 2.1.9
Kepatuhan Wajib Pajak
....................................................... 30
2.2 Penelitian Terdahulu
....................................................................
31 2.3 Kerangka Penelitian
.....................................................................
33 2.4 Perumusan Hipotesis
...................................................................
34 2.4.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi .................................................. 34
2.4.2 Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi .................................................. 35
2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi .................................................. 36
BAB III METODE PENELITIAN
.......................................................................
38
3.1 Rancangan Penelitian
..................................................................
38 3.2 Tempat dan Waktu
.......................................................................
38 3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
................................................... 38
3.3.1 Populasi
............................................................................
38 3.3.2 Sampel
.............................................................................
38
-
xi
3.4 Jenis dan Sumber Data
................................................................ 40
3.5 Teknik Pengumpulan Data
........................................................... 40 3.6
Variabel Penelitian dan Definisi operasional
................................. 41
3.6.1 Variabel Dependen
.............................................................. 41
3.6.2 Variabel Independen
........................................................... 41
3.7 Instrumen penelitian
....................................................................
43 3.8 Analisis data
.................................................................................
44
3.8.1 Uji Asumsi Klasik
.................................................................
45 3.8.1.1 Uji Normalitas
............................................................. 45
3.8.1.2 Uji Multikolinearitas
.................................................... 45 3.8.1.3 Uji
Heteroskedastisitas ...............................................
46
3.8.2 Uji Hipotesis
........................................................................
46
BAB IV HASIL PENELITIAN
............................................................................
47 4.1 Deskripsi Data dan Responden
...................................................... 47
4.2 Hasil Analisis Deskriptif
..................................................................
49 4.3 Uji Kualitas Data
.............................................................................
51
4.4 Uji Asumsi Klasik
............................................................................
53 4.5 Analisis Regresi Linear Berganda
.................................................. 56 4.6 Hasil
Pengujian Hipotesis
............................................................... 57
4.7 Pembahasan
..................................................................................
58
BAB V PENUTUP
...........................................................................................
61 5.1 Kesimpulan
....................................................................................
61 5.2 Keterbatasan Penelitian
.................................................................
61
5.2 Saran
.............................................................................................
62
DAFTAR PUSTAKA
..........................................................................................
63
LAMPIRAN
.......................................................................................................
67
-
xii
DAFTAR TABEL
halaman
Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Pajak Indonesia Tahun 2013
............................ 1 Tabel 1. 2 Tingkat Kepatuhan Pajak
Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros
.................................... 5 Tabel 2. 1 Sanksi
Administrasi Berupa Denda
................................................. 19 Tabel 2. 2
Sanksi Administrasi Berupa Bunga
................................................. 23 Tabel 2. 3
Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
............................................. 24 Tabel 3. 1 Tabel
Skor
......................................................................................
42 Tabel 3. 2 Tabel Variabel Penelitian
................................................................ 43
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
..................................................................................
47 Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
...............................................................................................
48 Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
......................................................................................
48 Tabel 4. 4 Hasil Analisis Statistik Deskriptif
...................................................... 49 Tabel 4.
5 Kriteria Skor Jawaban Responden Berdasarkan Persentase Skor
Aktual
...................................................................
50 Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas
............................................................................
51 Tabel 4. 7 Hasil Uji Reliabilitas
.........................................................................
52 Tabel 4. 8 Uji Multikolinearitas
.........................................................................
54 Tabel 4. 9 Persamaan Regresi Linear Berganda
............................................. 56
-
xiii
DAFTAR GAMBAR
halaman
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian
......................................................................
34 Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas
.......................................................................
53 Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas
......................................................... 55
-
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
halaman
Lampiran 1 Biodata
...........................................................................................
68 Lampiran 2 Kuesioner
.......................................................................................
69 Lampiran 3 Hasil Data Olahan SPSS
............................................................... 73
Lampiran 4 Data Tabulasi
.................................................................................
76
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Umumnya kita mengetahui bahwa pajak merupakan iuran wajib oleh
rakyat
kepada negara. Dari pajak ini akan digunakan untuk membiayai
kegiatan
pemerintahan. Pajak pun memiliki aturan tersendiri yang telah
diatur dalam undang-
undang yang mana tiap wajib pajak harus mengetahui semua
peraturan yang
berlaku. Kendalanya disini tidak semua wajib pajak memiliki
akses baik terhadap
informasi perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah
dalam pajak ini sangat
penting, karena dapat mempengaruhi laju pertumbuhan negara itu
sendiri. Direktorat
Jenderal Pajak telah melakukan berbagai usaha dalam meningkatkan
pendapatan
pajak demi kesejahteraan bangsa. Namun, usaha yang telah
dilakukan pemerintah
belum berhasil sepenuhnya. Kepatuhan wajib pajak tingkat
persentasenya masih
berada pada posisi 60-an persen, seperti yang dapat dilihat pada
Tabel 1.1.
Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pajak Indonesia Tahun 2013
Jenis WP Jumlah WP Wajib SPT (a)
Jumlah SPT Tahunan (b)
Kepatuhan (b/a x 100 %)
WP Badan
1.184.816 676.405 57,09 %
WP OP Non
Karyawan
2.054.732 837.228 40,7 %
WP OP Karyawan
14.920.292 9.431.934 63,21 %
Sumber:www.pajak.go.id. (2017)
-
2
Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia
perpajakan
Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan wajib pajak
khawatir untuk
membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan
wajib pajak,
karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan
disalahgunakan oleh
aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat
dan wajib pajak
berusaha menghindari pajak (Arum, 2012).
Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan pajak adalah
dengan
mengembalikan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesadaran
terhadap
kepatuhan peran wajib pajak. Bangsa yang sejahtera tentunya
menjadi idaman bagi
tiap negara di dunia. Bangsa yang sejahtera bisa diwujudkan
melalui pemerintahan
yang baik yang mampu melaksanakan pembangunan disegala bidang.
Selain
kekayaan alam dan sumber daya manusia juga sangat dibutuhkan
kekayaan modal
yang menjadi salah satu penyokong berdirinya negara yang
sejahtera. Kekayaan
modal salah satunya bersumber dari pembiayaan pajak. Menurut
Undang-Undang
Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang
Nomor 6
tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada
Pasal 1 ayat
1 bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Pajak memiliki fungsi salah satunya yaitu fungsi anggaran yang
mana pajak
merupakan pemasukan keuangan negara yang mengumpulkan dana atau
uang ke
kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran
negara.
Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) tiap
tahun semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran
pajak semakin
besar dalam hal APBN. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak
terus berupaya
-
3
untuk melakukan peningkatan penerimaan pajak. Penerimaan pajak
yang meliputi
pemasukan pajak serta bea dan cukai merupakan tulang punggung
anggaran
negara.
Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum
untuk
menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai
kesejahteraan
umum. Pemungutan pajak di Indonesia dilakukan berdasarkan
kesepakatan
rakyat dengan pemerintah. Di dunia ada beberapa negara yang sama
sekali tidak
menerapkan pajak dinegaranya misalnya Uni Emirat Arab. Pajak di
Indonesia
dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan
salah satu
direktorat jenderal yang ada dibawah naungan Kementerian
Keuangan Republik
Indonesia. Peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini
menganut sistem
self assesment yang menggantikan sistem official assesment yang
diterapkan
secara bersamaan dengan sistem withholding. Dibanding sistem
sebelumnya,
sistem self assesment ini mengubah paradigma pajak selama ini
sehingga
pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai beban melainkan
sebuah tugas
kenegaraan. Harahap (2004) dalam Supadmi (2009) menyatakan
bahwa
dianutnya Self Assessment System membawa misi dan konsekuensi
perubahan
sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara
sukarela
(voluntary compliance). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak
secara sukarela
merupakan tulang punggung dari Self Assessment System (Supadmi,
2009).
Masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk
menghitung
sekaligus menentukan sendiri utang pajaknya. Sehingga peran
serta dan
kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan, karena petugas pajak
lebih banyak
berada dalam tatanan pembinaan dan pengarahan. Peran penerimaan
pajak
sangat penting bagi pembangunan, karena pajak merupakan salah
satu
-
4
sumber penerimaan negara yang paling utama dari dalam negeri
untuk
mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Setiap tahun muncul basis pemajakan yang akan terus bertambah
seiring
kinerja Ditjen Pajak dalam kegiatan ekstensifikasi dan
pengawasan. Sebagai
contoh, wajib pajak badan atau pengusaha yang mengikuti program
amnesti
pajak secara otomatis akan menjadi basis pemajakan baru. Karena,
dengan
mengikuti amnesti pajak, berarti secara tidak langsung wajib
pajak mengakui
kekeliruan dalam menghitung kemampuan finansialnya. Mereka ini
akan menjadi
pembayar pajak baru atau membayar pajak lebih besar pada tahun
berikutnya.
Sehingga, basis pemajakan akan menjadi lebih luas, baik secara
kuantitas
maupun kualitasnya.
Pola seperti itu akan terus berjalan karena tingkat kepatuhan
wajib pajak
dalam hal melaporkan pajaknya masih rendah termasuk untuk
kategori wajib
pajak orang pribadi yang masih perlu ditingkatkan lagi. Sesuai
dengan data yang
terdapat pada tabel 1.1 bahwa wajib pajak yang melaporkan SPT
nya hanya
berada pada kisaran 60-an persen dan itu pun masih didominasi
oleh wajib pajak
orang pribadi karyawan bukan wajib pajak pengusaha. Selain
tabel-tabel
sebelumnya, pada tabel berikut ini juga menunjukkan bahwa
tingkat kepatuhan
wajib pajak masih fluktuatif dan juga berada pada tingkat 60-an
persen. Tingkat
persentase kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama
Maros
ditunjukkan pada Tabel 1.2.
-
5
Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros Tahun 2013-2016
Tahun Jumlah WP (a) Jumlah SPT
Tahunan (b)
Kepatuhan
(b/a x 100 %)
2013 56.699 29.132 51,38 %
2014 62.600 29.318 46,83 %
2015 69.159 20.602 29,78 %
2016 75.819 33.632 44,35 %
Sumber: KPP Pratama Maros (2017)
Menurut Ritongga (2011) bahwa kesadaran adalah perilaku atau
sikap
terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan
serta
kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan
demikian dapat
dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak
merupakan
perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang
melibatkan
pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan
untuk bertindak
sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak
tersebut.
Hasil penelitian yang dilakukan Nugroho, Andini dan Raharjo
(2016)
menemukan bahwa kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan
secara
simultan berpengaruh terhadap kewajiban membayar Pph orang
pribadi di KPP
Pratama Semarang Candi
Kepatuhan wajib pajak dapat pula ditingkatkan melalui pengenaan
sanksi
perpajakan. Undang-Undang dan peraturan telah mengatur
bagaimana
pelaksanaan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk
sanksi yang
akan dikenakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban
perpajakannya.
Pengenaan sanksi bertujuan untuk mencegah ketidakpatuhan wajib
pajak.
Ketegasan Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan sanksi
kepada wajib
-
6
pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan
sehingga terbentuk
perilaku kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulislawati dan Budiartha
(2013)
menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan
akuntabilitas
pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak
dalam
membayar pajak kendaraan bermotor. Selain itu penelitian yang
telah dilakukan
Pujiwidodo di KPP Pratama Tigaraksa (2016) menyimpulkan bahwa
persepsi
sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
memiliki
pengaruh yang lemah yaitu sebesar 0,36%, sedangkan sisanya
dipengaruhi oleh
variable lain.
Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib
pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya.
Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam
hal
melaksanakan kewajiban perpajakan. Masyarakat yang memiliki
pendapatan
rendah atau masuk dalam kategori masyarakat miskin akan
menemukan
kesulitan untuk membayar pajak. Bagi sebagian besar masyarakat,
pajak masih
dianggap sebagai sebuah beban dan biaya yang harus ditanggung
dalam
kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, masyarakat akan lebih
cenderung untuk
memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu dibanding memenuhi
kewajiban
perpajakannya.
Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Putri (2016)
menyimpulkan
bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak
dalam membayar PBB.
Rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan
kewajiban
perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase
yang tidak
mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan pada
perbandingan
-
7
jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT sedikit sekali dengan
jumlah total wajib
pajak efektif seperti yang tertera dalam beberapa tabel
kepatuhan wajib pajak
yang telah dibahas sebelumnya. Hal ini juga diperkuat oleh
penelitian yang telah
dilakukan oleh Simarora dan Suryaman (2015) bahwa pada tahun
2011 jumlah
WPOP efektif yang terdaftar di KPP Pratama Cibinong adalah
162.206 namun
yang melapor SPT hanya 67.119 dengan tingkat kepatuhan pajak
yang diperoleh
hanya mencapai 41,38%. Selain itu pada tahun 2013 terdaftar
sebesar 69.256
WPOP namun hanya 33.371 yang melaporkan SPT nya pada KPP
Pratama
Malang Utara, yang mana rasio kepatuhannya hanya mencapai
48,19%
(Adiatama, Handayani, dan Hidayat, 2015:2). Oleh karena itu,
perlu dilakukan
penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan
wajib pajak
masih rendah.
Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Irmawati
(2015)
dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan
dan
Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.
Perbedaan
Penelitian yang dilakukan Irmawati dengan penelitian kali ini
yaitu terletak pada
objek dan variabelnya. Pada penelitian terdahulu objeknya
mencakup wajib pajak
secara keseluruhan sementara pada penelitian kali ini lebih
berfokus kepada
wajib pajak orang pribadi. Hal yang mendasari penelitian kali
ini untuk lebih
berfokus kepada wajib pajak orang pribadi yaitu bahwa dari data
yang dihimpun
peneliti dari KPP Pratama Maros terbukti bahwa terdapat banyak
sekali jumlah
wajib pajak orang pribadi yaitu mencapai 75.819 namun tidak
sampai
setengahnya yang sudah melaporkan SPT Tahunannya. Hal lain yang
mendasari
yaitu bahwa kepatuhan baik kayawan maupun non karyawan tidaklah
mudah
diamati dikarenakan tergantung atas kesadaran dan kemauan pibadi
untuk
melaporkan SPT (www.pajak.go.id). Oleh karena itu mendorong
peneliti pada
http://www.pajak.go.id/
-
8
penelitian kali ini untuk mengangkat judul yang lebih berfokus
kepada Wajib Pajak
Orang Pribadi. Perbedaan kedua yaitu terletak pada variabelnya
dengan
mengganti pemahaman perpajakan yang dirasa peneliti jika wajib
pajak telah
memahami mengenai sanksi perpajakan maka mereka telah cukup
mengerti
tentang pajak itu juga. Maka dari itu peneliti mengganti dengan
variabel tingkat
pendapatan, dikarenakan salah satu faktor pendukung wajib pajak
memenuhi
kewajiban perpajakannya adalah pendapatan dari wajib pajak itu
sendiri. Memiliki
pendapatan yang lebih maka akan membuat wajib pajak tidak merasa
terbebani
dengan adanya pemungutan pajak dan wajib pajak akan semakin taat
dalam
melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.
Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan pengujian
mengenai
pengaruh dari sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan
kesadaran wajib pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu,
peneliti
termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib
pajak orang
pribadi dengan mengganti variabel pemahaman perpajakan dengan
variabel
tingkat pendapatan.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka akan
dilakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat
Pendapatan
dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros)”.
-
9
1.2 Rumusan Masalah
Dalam latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka
rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak
Orang Pribadi?
b. Apakah Tingkat Pendapatan berpengaruh terhadap Kepatuhan
Wajib
Pajak Orang Pribadi?
c. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan
Wajib
Pajak Orang Pribadi?
1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk
menemukan
bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut.
a. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap
kepatuhan
wajib pajak orang pribadi.
b. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap
kepatuhan
wajib pajak orang pribadi.
c. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap
kepatuhan
wajib pajak orang pribadi.
-
10
1.4 Kegunaan Penelitian
1.4.1 Kegunaan Teoretis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi
sebagai
referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi mengenai
pengaruh
sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan
wajib pajak
orang pribadi.
1.4.2 Kegunaan Praktis
Dengan penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi.
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
Bermanfaat untuk pengembangan ilmu di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis
Universitas Hasanuddin.
2. Instansi
Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
acuan untuk
meningkatkan keahliannya dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal
ini
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros.
3. Peneliti
Diharapkan dari penelitian ini memberi wawasan tambahan
kepada
peneliti. Begitupun hasil penelitian ini diharapkan dapat
digunakan
sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya berkaitan
dengan
pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran
wajib
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Bagi Masyarakat
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk
meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap layanan pajak.
-
11
1.5 Sistematika Penulisan
Dalam penelitian ini, pembahasan proses dan penyajian hasil
penelitian akan
disusun dengan gambaran sistematika sebagai berikut.
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian,
kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang
membahas
tentang teori-teori dan konsep-konsep umum yang akan
digunakan
dalam penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian
ini.
Dan bab ini juga menggambarkan kerangka penelitian dan
hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu
penelitian,
populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik
pengumpulan
data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen
penelitian,
dan analisis data.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisikan tentang uraian deskriptif sampel penelitian,
hasil
analisis data dan uraian mengenai hasil pengujian hipotesis
serta
pembahasan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang
berlaku.
BAB V PENUTUP
Bab ini merupakan bab akhir tentang kesimpulan yang diperoleh
dari
pelaksanaan penelitian, keterbatasan dan saran yang nantinya
dapat
dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.
-
12
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori dan Konsep
2.1.1 Pengertian Pajak
Sebagaimana yang berbunyi pada pasal 1 angka 1 UU KUP, Pajak
adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh
orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro
(2011), Pajak
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang
(yang
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan jasa
(Kontra-Prestasi) yang
langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar
keperluan
umum. Pajak menurut Andriani dalam Suprianto (2011) menyatakan
bahwa pajak
adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang
oleh yang
wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, yang tidak
mendapatkan
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya
adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas
negara
yang menyelenggarakan pemerintahan.
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki
unsur-unsur
sebagai berikut.
1. Iuran dari rakyat kepada negara
Iuran tersebut berupa uang dan hanya negara yang berhak
memungut pajak.
-
13
2. Berdasarkan Undang-Undang
Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-
undangan yang mengaturnya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang
secara
langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
2.1.2 Wajib Pajak
Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayar
pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan
(UU No.28 Tahun 2007 Tentang KUP, UU No.36 Tahun 2008 Tentang
PPh dan
UU No.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM serta peraturan
pelaksanaannya).
Menurut Wikipedia, Wajib Pajak sering disingkat dengan sebutan
WP
adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut
ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk
melakukan
kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong
pajak tertentu.
Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib
pajak badan.
Wajib pajak dibedakan menjadi dua yaitu wajib pajak orang
pribadi dan
wajib pajak badan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan
diri dan
mempunyai NPWP yang berguna untuk sarana dalam administrasi
perpajakan,
tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan
kewajiban
perpajakannya, untuk dicantumkan dalam setiap dokumen
perpajakan, dan
menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan
administrasi
-
14
perpajakan. Sehingga dalam rangka memberikan kepastian hukum
kepada wajib
pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakannya,
undang-undang
mengatur secara tegas hak dan kewajiban wajib pajak dalam satu
hukum pajak
formal. Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa wajib
pajak, sering
disingkat dengan sebutan WP adalah orang wajib pajak dan atau
badan yang
merupakan subjek pajak yang mana menurut ketentuan peraturan
perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban
perpajakan,
termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Wajib
pajak bisa
berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan.
Wajib Pajak Orang Pribadi
Wajib pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki
penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak
bebas
(karyawan) yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena
pajak
(PTKP), yaitu Rp 15.840.000,00.
Setiap orang Wajib Pajak mendaftarkan diri dan mempunyai nomor
pokok
wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.
Syarat Subjektif dan Syarat Objektif Wajib Pajak
UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara
perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP) tepatnya
dipenjelasan
Pasal 2 ayat (1) UU KUP, berikut definisinya.
1. Syarat subjektif adalah syarat yang sesuai dengan
ketentuan
mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
1984 dan perubahannya.
-
15
2. Syarat objektif adalah syarat bagi subjek pajak menerima
atau
memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan
pemotongan atau pemungutan sesuai dengan Penghasilan 1984
dan perubahannya.
Wajib Pajak tidak mendapat imbalan secara langsung sesuai
penjelasan definisi pajak sebelumnya, namun wajib pajak
tetap
memiliki hak maupun kewajiban, diantaranya.
1. Kewajiban Wajib Pajak.
a. Wajib untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak.
b. Wajib melakukan pembayaran, pemotongan atau
pemungutan dan pelaporan pajak.
c. Wajib dalam hal pemeriksaan.
d. Wajib memberikan data.
2. Hak Wajib Pajak.
a. Berhak atas kelebihan pembayaran pajak.
b. Berhak dilakukan pemeriksaan.
c. Berhak untuk mengajukan keberatan, banding dan
peninjauan kembali.
d. Berhak mendapat jaminan kerahasiaan bagi wajib pajak.
e. Berhak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran.
f. Berhak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan.
g. Berhak untuk pengurangan PPh Pasal 25.
h. Berhak untuk pengurangan PBB.
i. Berhak untuk pembebasan pajak.
-
16
j. Berhak mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak.
k. Berhak untuk mendapatkan insentif perpajakan.
2.1.3 Fungsi Pajak
Menurut Mardiasmo (2011), ada dua fungsi pemungutan pajak,
diantaranya.
1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulered)
Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
2.1.4 Pengelompokan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011), pajak dikelompokkan menjadi
beberapa
diantaranya.
1. Pajak Menurut Golongannya
a. Pajak Langsung
Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak
dapat dibebaskan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Pajak Tidak Langsung
Pajak yang dapat dibebaskan atau dilimpahkan kepada
orang lain atau kebalikan dari pajak langsung.
-
17
2. Pajak Menurut Sifatnya
a. Pajak Subjektif
Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya.
Dalam artian memperhatikan keadaan wajib pajak
b. Pajak Objektif
Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya.
Dalam artian tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak
atau kebalikan dari pajak subjektif.
3. Menurut Lembaga Pemungutnya
a. Pajak Pusat
Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk mebiayai rumah tangga negara.
b. Pajak Daerah
Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
2.1.5 Syarat Pemungutan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011), agar pajak tidak menimbulkan hambatan
terhadap
pelaksanaan pemungutannya, maka pemungutan pajak harus memenuhi
syarat-
syarat dibawah ini.
1. Pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan pajak harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
3. Tidak mengganggu jalannya perekonomian.
4. Pemungutan pajak harus efisien.
5. Pemungutan pajak harus sederhana.
-
18
2.1.6 Sanksi Perpajakan
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan
kepada
orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang
merupakan
rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa
yang
harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi
diperlukan
agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar (Arum,
2012).
Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah
Indonesia
memilih menerapkan self assessment system dalam rangka
pelaksanaan
pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang
diatur
dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan
pemungutan
pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan.
Apabila kewajiban
perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang
bisa terjadi
karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi tersebut
adalah
pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.
Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Umum
Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi,
yaitu.
1. Sanksi administrasi yang terdiri dari.
a. Sanksi administrasi berupa denda.
Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak
ditemukan
dalam UU perpajakan. Terkait besarannya denda dapat
ditetapkan
sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu,
atau
suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah
pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi
pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini
adalah
pelanggaran yang sifatnya disengaja.
-
19
Tabel 2.1 Sanksi Administrasi Berupa Denda
No Perilaku Sanksi Sumber Hukum
1 SPT tidak disampaikan sesuai atas waktu penyampaian atau batas
waktu perpanjangan penyampaian SPT
a. Rp500.000,- SPT Masa PPN b. Rp100.000,- SPT Masa Lainnya c.
Rp1.000.000,- SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan d. Rp100.000,- SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
Pasal 7 ayat (1) UU KUP
2 Meskipun telah dilakukan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan
tindakan penyidikan, Wajib Pajak dengan kemauan sendiri
mengungkapkan ketidakbenaran tentang data yang Dilaporkan dengan
SPT dan disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran jumlah
pajak yang sebenarnya
150% dari jumlah pajak yang kurang bayar
Pasal 8 ayat (3) UU KUP
3 Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak
membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat
waktu
2% dari dasar pengenaan pajak
Pasal 14 ayat (4) UU KUP
4 PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sesuai dengan
ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga atas UU nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, (UU PPN), selain: a. identitas pembeli, dalam hak
penyerahan dilakukan oleh PKP pada umumnya, dan
b. identitas pembeli serta nama dan tanda tangan, dalam hal
penyerahan
2% dari dasar pengenaan pajak
Pasal 14 ayat (4) UU KUP
5 PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa
penerbitan faktur pajak
2% dari dasar pengenaan pajak
Pasal 4 ayat (4) UU KUP
6 Keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian
50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan pajak yang telah dibayar sebelum
Pasal 25 ayat (9) UU KUP
7 Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian
100% dari jumlah pajak berdasar hasil banding dikurangi dengan
pembayaran
Pasal 21ayat (5d) UU KUP
-
20
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
8 Setiap orang yang karena kealpaan: a. tidak menyampaikan SPT,
b. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap,
atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut
merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP
Didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang bayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang bayar atau dipidana kurungan paling
singkat 3 (tiga) bualan atau paling lama 1 (satu) tahun
Pasal 33 UU KUP
9 Setiap orang yang dengan sengaja: a. tidak mendaftarkan diri
untuk
diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau tidak melaporkan
usahanya untuk dikukuhkan PKP
b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak MPWP atau Nomor
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
c. tidak manyampaikan SPT d. menyampaikan SPT dan atau
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan
f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokuman lain yang
palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan
keadaan yang sebenarnya
g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di
Indonesia, tidak memperlihatkan atau meminjam buku, catatan atau
dokumen lain
h. tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen lain yang menjadi
dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau
diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia, atau
tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara
Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan dipidana penjara
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun.
pidana diatas ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi
pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang
perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya
menjalani pidana penjara yang dijatuhkan
Pasal 25 ayat (9) UU KUP
10 Setiap Orang yang: a. melakukan Percobaan
penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan
Pasal 39 ayat (3) UU
-
21
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan
PKP atau
b. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar
atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi
atau melkukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak
paling lama 2 (dua) tahun Didenda paling sedikit 2 (dua) kali
jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau
pengkreditan yang dilakukan, paling banyak 4 (empat) kali jumlah
restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan
yang dilakukan, dan dipidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan
dan paling lama 2 tahun
KUP
11 Setiap orang yang dengan sengaja: a. menerbitkan dan atau
menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti
pemotongan pajak dan atau bukti setiran pajak yang tidak
berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau
b. menerbitkan faktur pajak belum dikukuhkan sebagai PKP
Didenda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur
pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau
bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak
dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak,
dan atau bukti setoran pajak, serta pidana dengan pidana penjara
paling singkat 2 (dua) dan paling lama 6 tahun.
Pasal 39A UU KUP
12 Bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor
administrasi, dan atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai
hubungan dengan Wajib Pajak yang sedang diperiksa, ditagih pajaknya
dan disidik karena adanya tindak pidanan perpajakan dengan sengaja
tidak memberi keterangan tau bukti, atau memberikan keterangan atau
bukti yang tidak benar
Didenda paling banyak Rp25.000.000,- dan dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun
Pasal 41A UU KUP
13 Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
Paling Banyak Rp75.000.000,- dan pidana penjara paling lama 3
(tiga) tahun
Pasal 41B UU KUP
14 Setiap orang dalam instansi Didenda paling banyak Pasal
41C
-
22
pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, yang dengan
sengaja tidak memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan
perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak
Rp1.000.000,- dan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) tahun
ayat (1) UU KUP
15 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak
terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain di instransi
pemerintah, lembaga, asosiasi, dan lainnya
Didenda paling banyak Rp800.000,- dan dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 10 bulan
Pasal 41C ayat (2) UU KUP
16 Setiap orang yang dengan sengaja tidak menerikan data dan
informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak
Didenda paling banyak Rp800.000,- dan dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 10 bulan
Pasal 41C ayat (3) UU KUP
17 Setiap orang yang dengan sengaja menyalahguinakan data dan
informasi perpajakan, sehingga menimbulkan kerugian pada Negara
Didenda paling banyak Rp500.000,- dan dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun
Pasal 41C ayat (4) UU KUP
18 Wajib Pajak yang sedang dilakukan tindakan penyidikan pajak
namun kemudian memilih untuk melunasi utang pajak yang tidak atau
kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan
Didenda 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang
dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan
Pasal 448 UU KUP
Sumber: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Marjan, 2014)
b. Sanksi administrasi berupa bunga.
Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran
yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah
bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu
jumlah,
mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai
dengan
saat diterima dibayarkan. Besarnya bunga akan dihitung
secara
tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang dibayar. Tetapi,
dalam
hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar
sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang
telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih
kembali dengan disertai bunga lagi.
-
23
Tabel 2.2 Sanksi Administrasi Berupa Bunga
No Perilaku Sanksi Sumber Hukum
1 Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Pasal 8 ayat (2) UU KUP
Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar .
2% perbulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung
sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal
pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)
bulan.
Pasal 8 ayat (2) UU KUP
2 Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Masa yang mengakibatkan
utang pajak menjadi lebih besar
2% perbulan atas jumlah yang kurang dibayar, dihitung sejak
jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian
dari bulan dihitung. Penuh 1 (satu) bulan.
Pasal 8 ayat (2a) UU KUP
3 Pembayaran atau penyetoran Pasal 9 ayat (2a) UU KUP pajak
berdasarkan SPT Masa yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo
pembayaran atau penyetoran pajak
2%perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.
Pasal 9 ayat (2a) UU KUP
4 Pembayaran atau penyetoran pajak berdasarkan SPT Tahunan yang
dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan
2% perbulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu
penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan
bagian dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan.
Pasal 9 ayat (2b) UU KUP
5 Dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar
2% perbulan dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar,
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak
atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
Pasal 13 ayat (2) UU KUP
6 Apabila Wajib Pajak diterbitkan NPWP dan atau dikukuhkan PKP
secara jabatan
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak
atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.
Pasal 13 ayat (2) UU KUP
7 SKPKB yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 5 (lima)
tahun, yang diterima oleh Wajib Pajak yang dipidana karena
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana
48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
Pasal 13 ayat (5) UU KUP
-
24
lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.
8 Dari penelitian rutin: a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau
kurang dibayar. b. SPT salah tulis/salah hitung sehingga terdapat
kekurangan pembayaran pajak.
2%perbulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau
tahun pajak sampai diterbitkannya STP.
Pasal 14 ayat (3) UU KUP
9 Bagi PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pembelian
Pajak Masukan
2%perbulan dari jumlah yang ditagih kembali, dihitung dari
tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan STP, dan bagian
dari bulan dihitung penuh 1(satu) bulan
Pasal 14 ayat (5) UU KUP
Sumber: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Marjan, 2014)
c. Sanksi administrasi berupa kenaikan.
Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa
kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak.
Hal
ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang
harus
dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan
pada
dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari
jumlah
pajak yang tidak/kurang dibayar.
Tabel 2.3
Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan
No Perilaku Sanksi Sumber Hukum
1 Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran pengisisn SPT setelah
jangka waktu pembetulan SPT berakhir dan belum pernah diterbitkan
surat ketetapan pajak, yang mengakibatkan pajak kurang bayar.
50% dari pajak yang kurang dibayar.
Pasal 8 ayat (5) UU KUP
2 SPT tidak disampaikan sesuai jangka waktu penyampaian dan
setelah ditegur secara tertulis SPT tetap tidak
a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu
Pasal 13 ayat (1) huruf b UU
-
25
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran.
tahun pajak b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong,
tidak atau kurang dipungut tidak atau kurang disetor.
KUP
3 Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai
PPN dan PPn BM, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih
lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.
100% dari PPN atas barang dan jasa dan Ph BM yang tidak atau
kurang dibayar
Pasal 13 ayat (1) huruf c UU KUP
4 Apabila Wajib Pajak tidak melakukan pembukuan atau ketika
diperiksa wajib pajak tidak: a. memperlihatkan dan atau meminjamkan
buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain
yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak, b.
memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan.
a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam satu tahun
pajak b. 100% dari PPh yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau
kurang dipungut tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau
dipungut tetapi tidak atau kurang disetor.
Pasal 13 ayat (3) UU KUP
5 Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT
atau Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
Kealpaan yang dilakukan ini adalah kealpaan yang dilakukan ini
adalah kealpaan yang pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak
sanksi kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang
dibayar yang ditetapkan melalui Penerbitan SKPKB
Pasal 134 UU KUP
6 Diterbitkan SKPKBT, karena ditemukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap
100% dari jumlah kekurangan pajak
Pasal 15 ayat (2) UU KUP
7 Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak
dengan kriteria tertentu yang telah mendapat pengembalian
pendahuluan kelebihan pajak, diterbitkan SKPKB
100% dari jumlah kekurangan pajak
Pasal 17C ayat (5) UU KUP
Sumber: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Marjan, 2014)
2. Sanksi pidana yang terdiri dari.
a. Pidana kurungan.
Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang
dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan
-
26
ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh
para
tahanan kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain
di
penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya
di
rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan
tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada
pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti
hukuman denda.
b. Pidana penjara.
Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tidak pidana yang
dilakukan
dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup,
pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasnya lebih
banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di
rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas,
dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas
kejahatan
dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan
tidak
dapat menjadi pengganti hukuman denda.
Muliari dan Setiawan (2010) menjelaskan bahwa sanksi
perpajakan
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi,
dengan kata lain
sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak
melanggar
norma perpajakan. Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut
diukur
dengan indikator sebagai berikut.
1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak
cukup
berat.
2. Sanksi adminstrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan
pajak
sangat ringan.
-
27
3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu
sarana
mendidik wajib pajak.
4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa
toleransi.
5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat
dinegosiasikan.
Arum (2012) bahwa pemberian sanksi (law enforcement) tanpa
pandang
bulu dan dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang
paling efektif
dari keempat hal di atas. Namun, sekarang ini banyak wajib pajak
yang
menganggap remeh sanksi perpajakan. Wajib pajak berpikir bahwa
sanksi
perpajakan yang dikenakan tidaklah menakutkan. Wajib pajak
bahkan tidak
segan untuk menyuap aparat pajak agar dapat terbebas dari
sanksi. Pengenaan
sanksi perpajakan bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib
pajak dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa hasil penelitian
yang
dilakukan seperti Muliari dan Setiawan (2010) dan Arum (2012)
mengenai sanksi
perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh
positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka
akan semakin
merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga
akan
berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2.1.7 Tingkat Pendapatan
a. Pengertian Pendapatan
Dalam pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib
pajak
dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi
oleh
tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada
saat yang tepat,
yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Pendapatan menurut
Lumbatoruan
dalam Hswidar (2016:18) adalah tanggung jumlah uang atau nilai
yang selama
tahun takwin diperoleh seseorang dari.
-
28
a) Usaha dan tenaga;
b) Barang tak bergerak;
c) Harta bergerak;
d) Hak atas pembayaran berkala, dan;
e) Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika
hal
sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak.
Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal
ini
melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan
kesulitan
untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan
hidup
terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat
pendapatan
seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut
memiliki
kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan
kewajibannya.
Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan individu dalam
memenuhi segala kebutuhannya. Apabila individu tersebut dapat
memenuhi
semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder,
maupun tersier
berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak
luar berupa
pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu
tersebut sangat
baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan
pinjaman dari pihak
luar yang biasa diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank,
dapat dikatakan
bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk
(Agustiantono dalam
Haswidar 2016:19).
b. Jenis-jenis dan Sumber Pendapatan
Menurut Gilarso dalam Haswidar (2016:19) jenis pendapatan
yang
diperoleh seorang dikategorikan menjadi.
a) Pendapatan pokok, yaitu pendapatan yang diperoleh dari upah
sebagai
kerja pokok;
-
29
b) Pendapatan tambahan yaitu pendapatan yang diperoleh dari
luar
pendapatan pokok;
c) Pendapatan lain-lain yaitu pendapatan yang diperoleh dari
luar
pendapatan pokok dan tambahan.
2.1.8 Kesadaran Wajib Pajak
Menurut Wikipedia, kesadaran adalah kesadaran akan perbuatan.
Sadar
artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya).
Kesadaran
untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu
menyangkut faktor-
faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui,
dihargai dan ditaati. Bila
seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak
tersebut masih
rendah. Kesadaran wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak
bahwa perilaku
wajib pajak diatur oleh ketentuan dan peraturan perpajakan,
sehingga ada
kecenderungan untuk sadar akan kewajibannya. Kesadaran wajib
pajak adalah
suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan
melaksanakan
ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan
tentang
perpajakan sangat penting karena dapat membantu wajib pajak
dalam mematuhi
aturan perpajakan serta dapat menyadari kewajibannya sebagai
warga negara
yang melibatkan pajak dalam aturan pemerintahannya.
Menurut Ritongga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap
terhadap
suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta
kecenderungan
untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat
dikatakan bahwa
kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku
wajib pajak
berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan,
keyakinan dan
penalaran disertai kecenderungan yang diberikan oleh sistem dan
ketentuan
pajak tersebut.
-
30
Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan
sukarela.
Jadi dapat didefinisikan, kesadaran wajib pajak adalah suatu
kondisi dimana
wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati
ketentuan
perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan
untuk
memenuhi kewajiban pajaknya.
Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila (Manik Asri,
2009) :
1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
2.1.9 Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989),
berarti
tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Viqania dalam
Irmawati
(2012), Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau
organisasi untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan. Jadi,
kepatuhan pajak merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap
peraturan
perpajakan.
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa
kepatuhan
wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana
wajib pajak
memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya.
Kepatuhan wajib pajak (Wahyu Santoso, 2008) adalah wajib pajak
mempunyai
kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan
peraturan
-
31
yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi
seksama,
peringatan, penerapan sanksi hukum maupun administrasi.
Menurut Norman D. Nowak, kepatuhan wajib pajak adalah suatu
iklim
kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercemin
dalam
situasi dimana :
1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.
Jadi dapat didefinisikan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah
rasa
bersalah dan rasa malu presepsi wajib pajak atas kewajaran dan
keadilan beban
pajak yang wajib pajak tanggung dan berpengaruh kepuasan
terhadap
pelayanan pemerintah.
Terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan kepatuhan
wajib
pajak yang mana hal ini memberikan dorongan bagi wajib pajak
untuk menjadi
wajib pajak yang patuh, diantaranya :
1. Program pelayanan yang baik kepada wajib pajak.
2. Prosedur yang sederhana dan memudahkan wajib pajak.
3. Program pemantauan kepatuhan dan verifikasi yang efektif.
4. Pemantauan law enforcement secara tegas dan adil.
2.2 Penelitian Terdahulu
1. Penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) bertujuan untuk
menganalisis
pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi
pajak
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan
kegiatan
-
32
usaha dan pekerjaan bebas. Penelitian ini menggunakan kesadaran
wajib
pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak sebagai variabel
independen
dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Teknik
analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
regresi
berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian
Arum
(2012) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan
fiskus, dan
sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap
kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian Nugroho (2012) bertujuan untuk mengetahui
faktor-faktor yang
mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak. Penelitian ini
menggunakan kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi
pajak
sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai
variabel
dependen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penellitian
ini
adalah teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil
analisis yang
dilakukan, penelitian Nugroho (2012) menunjukkan bahwa
pengetahuan
dan akan peraturan perpajakan, pelayanan fiskus yang
berkualitas, dan
persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif
terhadap
kesadaran membayar pajak, demikian pula dengan kesadaran
membayar
pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.
3. Haswidar (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk
mencari
pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan dan kesadaran wajib
pajak
terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian
itu
dilakukan di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Penelitian
ini
menggunakan tingkat pendapatan, pengetahuan dan kesadaran
wajib
pajak sebagai variabel independen sementara untuk variabel
dependen
yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data yang digunakan
dalam
-
33
penellitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda.
Berdasarkan
hasil analisis yang dilakukan, penelitian Haswidar (2016)
menunjukkan
bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib
pajak, tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak
berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Irmawati (2015) melakukan penelitian yang bertujuan untuk
mencari
pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan
pemahaman
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian itu
melibatkan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu. Penelitian
ini
menggunakan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan
pemahaman perpajakan sebagai variabel independen sementara
untuk
variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis
data yang
digunakan dalam penellitian ini adalah teknik analisis regresi
berganda.
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penelitian Irmawati
(2015)
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kesadaran
wajib
pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan pemahaman perpajakan
dengan
kepatuhan wajib pajak, sementara terdapat pengaruh negatif
antara
sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
2.3 Kerangka Penelitian
Kerangka penelitian mengenai pengaruh sanksi perpajakan,
tingkat
pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib
pajak orang
pribadi, dapat digambarkan sebagai berikut :
-
34
Gambar 2.1
Kerangka Penelitian
2.4 Pengembangan Hipotesis
2.4.1 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang
Pribadi
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan
kepada
orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang
merupakan
rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa
yang
harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi
pajak
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan
Sanksi
Perpajakan
(X1)
Kepatuhan Wajib
Pajak Orang
Pribadi (Y)
Kesadaran Wajib
Pajak
(X3)
Tingkat
Pendapatan
(X2)
-
35
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi,
dengan kata lain
sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak
melanggar
norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam Muliari dan Setiawan,
2010).
Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut
untuk
melanggar undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi
pembayaran
pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak
merugikannya
(Jatmiko, 2006).
Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Pujiwidodo
(2016)
menyimpulkan bahwa persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan
wajib
pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tigaraksa memiliki pengaruh
yang
signifikan. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Pranata dan
Setiawan (2015)
menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif
terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan
Kota
Denpasar. Oleh sebab itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi
perpajakan
diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak.
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis yaitu sebagai
berikut.
H1 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib
pajak orang pribadi
2.4.2 Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak
Orang Pribadi
Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib
pajak
dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Pendapatan merupakan
tambahan
kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar
negara yang
dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib pajak akan
lebih memilih
menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,
dari pada
menggunakan untuk membayar pajak.
-
36
Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi
di
Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa
pembayaran
pajak kepada negara (Putri dan Isgiyarta, 2013). Wajib pajak
dapat melakukan
pembayaran pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan
yang
diperolehnya. Apabila wajib pajak memiliki pendapatan yang cukup
bahkan lebih
maka wajib pajak selain mampu untuk memenuhi kebutuhannya juga
mampu
memenuhi kewajban perpajakannya.
Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) mengatakan bahwa
variabel
pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam
membayar PBB sehingga peneliti menyimpulkan untuk merumuskan
hipotesis
untuk variabel pendapatan sebagai berikut.
H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak
orang pribadi
2.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib
Pajak Orang Pribadi
Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya,
termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan
fungsi pemerintah
dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran
perpajakan
berkonsekuensi logis untuk wajib pajak untuk wajib pajak, yaitu
kerelaan wajib
pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi
perpajakan, dengan
cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat
jumlah
(Utomo, 2011).
Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pamahaman
dan
pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat
meningkatkan
kepatuhan (Muliari dan Setiawan, 2010). Kesadaran wajib pajak
atas fungsi
-
37
perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk
meningkatkan
kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006).
Wajib pajak yang menyadari akan pentingnya pajak bagi negara
maka
akan membayar pajaknya secara tepat waktu maupun tepat jumlah.
Kesadaran
perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang
pribadi.
H3 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib
pajak orang pribadi
-
38
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian
Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kausal
dimana
penelitian dengan analisis langsung berpengaruh pada variabel
independen
terhadap variabel dependen dan pengaruh variabel independen
dengan variabel
dependen.
3.2 Tempat dan Waktu
Penelitian dan pengumpulan data dalam rangka penyusunan
penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
di Wilayah
Maros yaitu : KPP Pratama Maros yang beralamat di Jalan
Jenderal
Sudirman Km. 28 Maros. Waktu penelitian dilaksanakan pada
tanggal 4
September sampai 27 September 2017.
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian
3.3.1 Populasi Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi
yang
terdaftar di KPP Pratama Maros. Jumlah populasi dalam penelitian
ini yaitu
75.819 wajib pajak.
3.3.2 Sampel Penlitian
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan
teknik
Sampling Insidental. Sampling Insidental adalah teknik penentuan
sampel
berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan
bertemu dengan
peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang
yang kebetulan
-
39
ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sampel dalam penelitian
ini adalah Wajib
Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Kegiatan Usaha yang sedang
melakukan
kewajiban di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros.
Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin
berikut
(Sujarweni, 2014;16).
N n = 1 + N.e2
n = jumlah sampel
N = populasi
e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan
pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan,
dalam penelitian ini adalah 0,1.
Berdasarkan data dari KPP Pratama Maros hingga akhir tahun
2016,
tercatat sebanyak 75.819 wajib pajak orang pribadi. Oleh karena
itu, jumlah
sampel untuk penelitian dengan margin of error sebesar 10%
adalah :
75.819 n = 1 + 75.819 (0,1)2
n = 99,9
n= 100
Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang
diambil
dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,9 yang dibulatkan
menjadi 100 Wajib
Pajak Orang Pribadi.
Dalam pengisian kuesioner disampaikan bahwa responden
diberikan
kebebasan dalam mengisi identitas maupun tidak mengisi, kecuali
berkenaan
dengan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. Hal ini
dilakukan untuk
mengantisipasi rendahnya respond rate dari responden. Peneliti
juga
memberikan jaminan kerahasiaan atas jawaban yang diberikan
responden.
-
40
3.4 Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer. Data
primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara
langsung dari
sumber asli, tidak melalui perantara. Data primer diperoleh
dengan
menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan
tujuan untuk
mengumpulkan informasi dari wajib pajak orang pribadi yang
melaporkan
pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maros sebagai
responden
dalam penelitian ini. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian
ini bersumber
dari penelitian terdahulu yaitu menggunakan kuesioner Irmawati
(2015) untuk
Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap
Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi. Sementara kuesioner untuk pengaruh
Tingkat
Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diambil
dari
penelitian Ernawati dalam Haswidar (2016).
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah
dengan
menggunakan kuesioner. Pembagian kuesioner dilakukan dengan
cara
langsung, pertimbangan yang mendasari dilakukannya survei
lapangan adalah
rendahnya respon dari sampel dalam penelitian ini dalam
memberikan jawaban
jika dilakukan mail survey. Dalam penelitian ini, kuesioner yang
akan dibagikan
berjumlah 100 buah sesuai dengan hasil rumus pengambilan sampel
yang
diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Maros.
Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik
Sampling
Insidental. Dalam hal ini peneliti memberikan kuesioner
berdasarkan petunjuk
dari staf yang berada di KPP Pratama Maros yang bertugas dalam
penanganan
wajib pajak dan dalam hal ini staf tersebut telah mengetahui
kriteria wajib pajak
yang dijadikan responden.
-
41
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel
Dependen
dan Variabel Independen. Variabel dependennya (Y) adalah
Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi, sedangkan variabel independen (X) diwakili
oleh Sanksi
Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak.
3.6.1 Variabel Dependen
Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan
dimana
wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan
hak
perpajakannya (Rahayu, 2010:138)
Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem
perpajakan Indonesia menganut self assessment system dimana
dalam
prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib
pajak untuk
menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.
3.6.2 Variabel Independen
1. Sanksi Perpajakan
Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan
kepada
orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang
merupakan
rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa
yang
harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi
diperlukan
agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar (Arum,
2012).
Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah
Indonesia
memilih menerapkan self assessment system dalam rangka
pelaksanaan
pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang
diatur
dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan
pemungutan
pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan.
Apabila kewajiban
perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang
bisa terjadi
-
42
kerena pajak mengandung unsur pemaksaan. Konsekuensi tersebut
adalah
pengenaan sanksi-sanksi perpajakan.
2. Tingkat Pendapatan
Pendapatan berasal dari kata dapat yang berarti berbuat sesuatu
agar
menghasilkan sesuatu, artinya bahwa pendapatan merupakan hasil
perolehan untuk
pencarian suatu pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan.
Adapun indikator
untuk mengukur tingkat pendapatan yaitu, tingkat pendapatan,
tinggi rendahnya
pendapatan, dan penghasilan dikenakan pajak.
3. Kesadaran Wajib Pajak
Kesadaran wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak bahwa
pe