-
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Kota
Pangkalpinang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember
2019, Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus
Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, serta
Catatan atas Laporan Keuangan.
Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Pangkalpinang bertanggung jawab atas penyusunan
dan penyajian wajar
laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
dan pengendalian intern
yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari
kesalahan penyajian
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan.
Tanggung Jawab BPK
Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas
laporan keuangan berdasarkan
pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan
Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode
etik BPK, serta
merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh
keyakinan yang memadai
apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian
material.
Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung
angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih
mendasarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko
salah saji yang material dalam
laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan. Dalam
melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan
dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan
Pemerintah Kota Pangkalpinang
BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 1
-
CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
-
16
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang
akuntabel dan transparan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota
Pangkalpinang menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pangkalpinang Tahun
Anggaran 2019 sebagai
bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2019
Laporan keuangan yang disusun ini meliputi: Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Neraca,
Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan
keuangan dimaksud disusun
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
khususnya Lampiran I SAP
basis akrual.
Pada dasarnya LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019
disusun dengan maksud
untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara
lain masyarakat, DPRD,
lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang
relevan mengenai posisi
keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah
Kota Pangkalpinang selama
Tahun anggaran 2019 serta menyajikan informasi yang bermanfaat
bagi para pengguna dalam
menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan
informasi mengenai
pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer,
pembiayaan, aset, kewajiban,
ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna
memiliki pengetahuan mengenai :
1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh
pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya
dengan anggaran yang
ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan
kegiatan Pemerintah
Kota Pangkalpinang serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam
mendanai seluruh
kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Pangkalpinang
berkaitan dengan sumber-
sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
termasuk yang
berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
17
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang
sebagai akibat pelaksanaan
kegiatan selama Tahun Anggaran 2019.
I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 149,
Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang
Kodefikasi Barang Milik
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
18
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Pangkalpinang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 51);
16. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah
(Berita Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 56);
17. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir Kebijakan Akuntansi Nomor 74
Tahun 2018 Tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47
Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang.
I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
I.3.1. Unsur Laporan Keuangan
LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan
yang mencakup
seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam
Pemerintah Kota
Pangkalpinang, yang terdiri dari PPKD (BUD), OPD, BOS, JKN dan
BLUD. LKPD Kota
Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan
Pembiayaan
Daerah. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah,
Belanja Pegawai,
Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA
OPD dan
data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain
Pendapatan yang Sah,
Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga,
Transfer dan Pembiayaan
(penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA PPKD (BUD).
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang
menyajikan
informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang
terdiri dari SAL awal,
SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
3. Laporan Operasional (LO)
Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh
kegiatan operasional
keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/defisit
operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan
dengan periode
sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai
perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan
ekuitas akhir.
5. Neraca
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
19
Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
Pada Neraca
OPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya,
Kewajiban, dan Ekuitas.
Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap,
Kewajiban dan Ekuitas.
Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap,
Kewajiban dan
Ekuitas.
6. Laporan Arus Kas (LAK)
Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan
pengeluaran kas yang
dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama
Tahun Anggaran
2019.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar
mengenai nilai
suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Arus Kas,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan
Perubahan Saldo
Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun
Anggaran 2019
disusun berdasarkan penggabungan antara laporan keuangan OPD,
Laporan BOS, JKN,
BLUD dengan laporan keuangan BUD. Laporan keuangan OPD terdiri
dari Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas dan Catatan
atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan BLUD terdiri dari
Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan
keuangan BUD terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan
Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan
Catatan atas Laporan
Keuangan.
I.3.2 Entitas
Untuk Tahun Anggaran 2019, entitas Akuntansi di lingkungan
Pemerintah Kota
Pangkalpinang yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Pangkalpinang
mengalami perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola dengan
dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah dan
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang yaitu:
1. Entitas Akuntansi:
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
b. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
e. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
f. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
Daerah
g. Dinas Perhubungan
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
20
h. Dinas Komunikasi dan Informatika
i. Dinas Pangan dan Pertanian
j. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
k. Dinas Pariwisata
l. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
m. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Tenaga Kerja
n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
p. Satuan Polisi Pamong Praja
q. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
r. KDH dan Wakil Kepala Daerah
s. Sekretariat Daerah
t. Sekretariat DPRD
u. Badan Keuangan Daerah
v. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
w. Inspektorat Kota
x. Kecamatan Bukit Intan
y. Kecamatan Rangkui
z. Kecamatan Gerunggang
aa. Kecamatan Taman Sari
bb. Kecamatan Pangkalbalam
cc. Kecamatan Girimaya
dd. Kecamatan Gabek
ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ff. Dinas Lingkungan Hidup
2. Entitas BLUD: RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang
LKPD ini tidak mencakup entitas:
1. Pemerintah Pusat; dan
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
21
I.3.3. Kebijakan Konversi
Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Kota Pangkalpinang Tahun
Anggaran 2019
dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah mengacu kepada
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk memenuhi amanat
Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, serta
Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa
LKPD sebagai laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan
Realisasi Anggaran (LRA)
Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan
melakukan konversi kepada
Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 dan
kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana
termuat dalam Peraturan
Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota
Pangkalpinang Nomor 74 Tahun
2018.
Konversi yang dilakukan mencakup struktur APBD (pendapatan,
belanja, dan
pembiayaan), klasifikasi anggaran (pendapatan, belanja, dan
pembiayaan) dalam LRA.
Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back)
pos-pos dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 dengan akun-akun LRA menurut Peraturan Pemerintah
71 Tahun 2010 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 serta khusus
untuk penyajian belanja
daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Penyajian dan
Pengungkapan Belanja Pemerintah.
I.3.4. Perubahan Kebijakan Akuntansi
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019
disusun dan
disajikan berdasarkan basis akrual, yang merupakan tahun kelima
penerapan basis akrual dalam
penyusunan LKPD. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya disusun dan
disajikan berdasarkan
basis kas menuju akrual. Perubahan basis akuntansi ini sesuai
dengan amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2013,
dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2014
sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2015 tentang Revisi
Kebijakan Akuntansi dan
terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 74 tahun 2018
tentang Revisi Kebijakan
Akuntansi.
Di tengah keberhasilan Pemerintah Kota Pangkalpinang menyusun
dan menyajikan
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 berdasarkan basis akrual,
perlu diakui bahwa dalam
penyusunan dan penyajian LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran
2019 masih ditemui
kendala antara lain perbedaan dalam struktur anggaran dengan
struktur pelaporan, dan
perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta
Peraturan Menteri Dalam Negeri
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
22
Nomor 64 Tahun 2013 yang mengakibatkan masih diperlukannya
proses konversi dalam
penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun
LRA.
I.4. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang 2019
disajikan dengan
urutan sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
I.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi Makro
II.1. Ekonomi Makro
II.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
II.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota
Pangkalpinang
II.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota
Pangkalpinang
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal
III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pencapaian kinerja
Bab IV Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota
Pangkalpinang
IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program
Pemerintah Kota
Pangkalpinang
IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
Bab V Kebijakan Akuntansi
V.1. Entitas Pelaporan
V.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan
Keuangan
V.3. Kebijakan Akuntansi
Bab VI Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
VI.1. Pendapatan – LRA
VI.2. Belanja
VI.3. Surplus/Defisit
VI.4. Pembiayaan
VI.5. Komponen-komponen Perubahan Saldo Anggaran Lebih
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
23
VI.6. Pendapatan – LO
VI.7. Beban
VI.8. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional
VI.9. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
VI.10. Pos Luar Biasa
VI.11. Surplus/Defisit Laporan Operasional
VI.12. Komponen Perubahan Ekuitas
VI.13. Aset
VI.14. Kewajiban
VI.15. Ekuitas
VI.16. Komponen-komponen Arus Kas
Bab VII Penutup
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
24
BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
II.1. Ekonomi Makro
Ekonomi makro daerah dapat menjadi reflektor kinerja makro
perekonomian daerah
sebagai bagian dari proses pembangunan secara umum di daerah
tersebut. Gambaran ekonomi
tersebut dicapai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan
serta langkah operasional yang
ditempuh untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka
pencapaian sasaran
pembangunan tahun 2019.
Kerangka makro ekonomi disusun berdasarkan prediksi beberapa
indikator makro
ekonomi seperti laju pertumbuhan ekonomi, investasi, pendapatan
perkapita, produktivitas,
penyerapan tenaga kerja dan faktor-faktor lain seperti proyeksi
penduduk dan lain-lain.
1. Perkembangan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu
indikator makro
untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah dalam
satu periode tertentu,
biasanya satu tahun. Angka PDRB dihitung berdasarkan dua
pendekatan yaitu produksi
dan pengeluaran.
Mulai tahun 2015 PDRB harga konstan tahun dasar 2000 tidak
digunakan lagi,
diganti dengan harga konstan tahun dasar 2010 dan dalam
penghitungannya
mengimplementasikan System of Nasional Account (SNA) 2008.
Apabila dilihat berdasarkan nilai nominalnya, PDRB Pangkalpinang
pada tahun
2010 senilai 5,80 trilyun rupiah mampu meningkat menjadi senilai
9,36 trilyun rupiah pada
tahun 2014. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRBADHB) Kota
Pangkalpinang tahun
2015 adalah senilai 10.234.632 juta rupiah meningkat
dibandingkan tahun 2014. Demikian
juga dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRBADHK) tahun 2014
senilai dari
7.247.497 juta rupiah, mengalami peningkatan pada tahun 2015
menjadi senilai 7.555.016
juta rupiah. Secara absolut, PDRBADHB Kota Pangkalpinang
mengalami pertambahan
secara rata-rata senilai 882 milyar rupiah setiap tahunnya.
Untuk tahun 2016 PDRBADHB Kota Pangkalpinang adalah senilai
11.116.233 juta
rupiah, sedangkan PDRBADHB tahun 2015 senilai 10.234.632 juta
rupiah atau mengalami
kenaikan senilai 8,61%. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga
mengalami peningkatan
dari senilai 7.555.016 juta rupiah di tahun 2015, menjadi
senilai 7.945.986 juta rupiah di
tahun 2016 atau mengalami kenaikan senilai 5,17%. PDRBADHB Kota
Pangkalpinang
tahun 2017 adalah senilai 12.113.977 juta rupiah, meningkat
dibandingkan tahun 2016
senilai 52,45%. PDRBADHB di tahun 2018 adalah 12.987.788 juta
rupiah juga meningkat
dibandingkan tahun 2017 sebesar 7,21%. Demikian juga dengan
PDRBADHK juga
mengalami peningkatan dari senilai 8.358.482 juta rupiah di
tahun 2017, menjadi senilai
8.793.824 juta rupiah di tahun 2018. Hal ini mengidentifikasikan
bahwa telah terjadi
peningkatan produktivitas yang diiringi dengan peningkatan harga
komoditas sektoral dari
tahun ke tahun.
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
25
Peningkatan yang signifikan ini merupakan suatu indikator cukup
berhasilnya upaya
pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan sehingga aktivitas
kegiatan ekonomi di
sektor riil mampu menghasilkan pertambahan nilai PDRB sejumlah
tersebut di atas.
2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang digunakan untuk
mengevaluasi
hasil-hasil pembangunan. Bila dilihat berdasarkan lapangan
usaha, maka dapat
disimpulkan bahwa perekonomian Kota Pangkalpinang tahun 2018
ditopang oleh
perdagangan besar dan eceran dan industri pengolahan. Kedua
kategori lapangan usaha ini
memberikan kontribusi masing masing sebesar 27,81 persen dan
15,79 persen. Sebagai
ibukota provinsi, Pangkalpinang menjadi pusat perdagangan di
pulau Bangka, sebagian
besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kota
Pangkalpinang. Begitu
juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan
sehari-hari yang banyak
tersebar di Kota Pangkalpinang. Sehingga wajar apabila lapangan
usaha perdagangan besar
dan eceran memberi kontribusi terbesar pada PDRB Kota
Pangkalpinang.
3. Struktur Perekonomian
Struktur perekonomian mencerminkan peran lapangan usaha
terhadap
pembentukan PDRB, juga dapat menggambarkan sektor-sektor
unggulan yang
menggerakkan perekonomian dalam suatu wilayah.
Dalam perekonomian, faktor harga sangat menentukan bagi dunia
bisnis maupun
konsumen. Daya beli masyarakat dapat dipengaruhi oleh perubahan
indeks harga
konsumen, inflasi. Inflasi yang tinggi akan membatasi gerak
investor dan akan mengurangi
daya beli masyarakat, sebaliknya bila tingkat inflasi rendah
akan merangsang dunia usaha
untuk melakukan investasi.
Inflasi Kota Pangkalpinang tahun 2018 sebesar 3,45 persen, lebih
tinggi dari tahun
sebelumnya, yakni sebesar 2,66 persen. Dan seperti tahun
sebelumnya, kelompok
pengeluaran yang mengalami inflasi terbesar adalah kelompok
bahan makanan sebesar
5,74 persen.
Namun demikian apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya
yakni tahun
2015, inflasi Kota Pangkalpinang sebesar 7,78% dan di tahun 2016
sebesar 4,66% maka
terjadi penurunan yang signifikan di tahun 2017 dan 2018.
Sehingga diharapkan hal ini
akan semakin meningkatkan gerak investor untuk berinvestasi di
Kota Pangkalpinang dan
tidak hanya itu, juga akan semakin meningkatkan daya beli
masyarakat Kota
Pangkalpinang.
II.1.1. Letak Geografis
Kota Pangkalpinang dibentuk dengan Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 28
Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja
di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821 dan merupakan bagian dari Provinsi
Sumatera Selatan.
Pembentukan Batas Wilayah dan Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung diatur dengan
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
26
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
Luas wilayah Kota Pangkalpinang sekitar 147,4 Km2 (berdasarkan
Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Daerah Kota
Pangkalpinang dengan Kabupaten
Bangka Tengah). Secara geografis Kota Pangkalpinang terletak
pada posisi antara 20 4’ LS –
20 10’ LS dan 1060 4’ BT – 1060 7’ dengan batas-batas wilayah
sebagai berikut :
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Pagarawan, Kecamatan
Merawang,
Kabupaten Bangka.
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Dul, Kecamatan
Pangkalan Baru,
Kabupaten Bangka Tengah.
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Air Duren, Kecamatan
Mendo Barat,
Kabupaten Bangka.
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Cina Selatan.
Daerah Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis
ditinjau dari sudut
geografisnya, dalam kaitannya dengan pembangunan nasional dan
pembangunan daerah di
provinsi yang baru. Hal ini dikarenakan Kota Pangkalpinang
sebagai ibukota provinsi yang
berfungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
yang meliputi :
1. Pusat Pemerintahan dan Pemukiman Penduduk
2. Pusat Perdagangan dan Industri
3. Pusat Pelayanan Sosial (Pendidikan dan Kesehatan ) serta
Distribusi Barang dan Jasa
4. Pusat Administrasi Penambangan Timah
5. Pusat Lembaga Keuangan
II.1.2. Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 berdasarkan
data BPS sebanyak
208.520 orang dengan komposisi 106.879 laki-laki dan 101.641
perempuan.
Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang usia 15 tahun ke atas atau
yang termasuk usia kerja
(PUK) pada tahun 2018 sebanyak 154.840 orang (hasil survey
Angkatan Kerja Nasional
Sakernas 2018), sebesar 64,72% penduduk angkatan kerja (bekerja
dan atau pencari kerja) dan
sisanya 35,28% adalah penduduk bukan angkatan kerja (sekolah,
mengurus rumah tangga, dan
lainnya)
Pada tahun 2010 Kota Pangkalpinang terjadi pemekaran wilayah
dari 5 kecamatan dan
36 Kelurahan menjadi 7 Kecamatan dan 42 kelurahan Pemekaran dan
pembentukan kecamatan
sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2011 dan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011
Nomor 2.
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
27
Yaitu terdiri dari :
1. Kecamatan Pangkalbalam:
a. Kelurahan Pasir Garam
b. Kelurahan Lontong Pancur
c. Kelurahan Ketapang
d. Kelurahan Ampui
e. Kelurahan Rejosari
2. Kecamatan Bukit Intan:
a. Kelurahan Semabung Lama
b. Kelurahan Bacang
c. Kelurahan Air Itam
d. Kelurahan Pasir Putih
e. Kelurahan Temberan
f. Kelurahan Sinar Bulan
g. Kelurahan Air Mawar
3. Kecamatan Rangkui:
a. Kelurahan Pintu Air
b. Kelurahan Bintang
c. Kelurahan Masjid Jamik
d. Kelurahan Asam
e. Kelurahan Melintang
f. Kelurahan Parit Lalang
g. Kelurahan Keramat
h. Kelurahan Gajah Mada
4. Kecamatan Gerunggang:
a. Kelurahan Taman Bunga
b. Kelurahan Bukit Merapin
c. Kelurahan Bukit Sari
d. Kelurahan Tuatunu Indah
e. Kelurahan Kacang Pedang
f. Kelurahan Air Kepala Tujuh
5. Kecamatan Taman Sari:
a. Kelurahan Opas Indah
b. Kelurahan Gedung Nasional
c. Kelurahan Batin Tikal
d. Kelurahan Rawa Bangun
e. Kelurahan Kejaksaan
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
28
6. Kecamatan Gabek:
a. Kelurahan Selindung
b. Kelurahan Selindung Baru
c. Kelurahan Gabek Satu
d. Kelurahan Gabek Dua
e. Kelurahan Air Salemba
f. Kelurahan Jerambah Gantung
7. Kecamatan Girimaya:
a. Kelurahan Pasar Padi
b. Kelurahan Batu Intan
c. Kelurahan Bukit Besar
d. Kelurahan Sriwijaya
e. Kelurahan Semabung Baru
II.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan
keseimbangan antara
optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas
belanja daerah, serta ketepatan dalam
memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.
II.2.1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan menggali potensi
sumber-sumber
pendapatan daerah, baik itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun
Dana Perimbangan. Upaya
peningkatan, perluasan basis PAD dan mengupayakan optimalisasi
Dana Perimbangan agar
bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional, oleh karena
dilakukan peningkatan dalam
hal pengawasan, koordinasi dan upaya penyederhanaan proses
administrasi pemungutan.
Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah
antara lain:
1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang berasal
dari sumber-sumber PAD
dan Dana Perimbangan;
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta baik
dalam pembiayaan maupun
kegiatan pembangunan;
3. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD;
4. Mengutamakan secara optimal perolehan Dana Perimbangan yang
lebih proporsional.
Pajak daerah sebagai salah satu komponen penting dari Pendapatan
Asli Daerah
merupakan bagian yang sangat penting dalam upaya mengoptimalkan
peningkatan PAD Kota
Pangkalpinang dari tahun ke tahun, dimana upaya-upaya yang
dilakukan bisa dengan cara
meningkatkan pengawasan dan pembenahan sistem pendapatan daerah
atau lebih dikenal
dengan intensifikasi pajak daerah dan dari segi ekstensifikasi
pajak daerah, secara terus menerus
dilakukan penggalian potensi-potensi baru dengan cara survey
atau pendataan untuk
mendapatkan wajib pajak baru.
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
29
Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak
daerah antara lain :
1. Intensifikasi Pajak Daerah
a. Melakukan evaluasi terhadap penerimaan yang dibandingkan
dengan ketersediaan
potensi wajib pajak;
b. Melakukan pengawasan berkala terhadap wajib pajak;
c. Membenahi sistem administrasi pajak daerah secara
berkala;
d. Memperketat aturan-aturan pajak daerah;
e. Pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
yang terlambat maupun
menunggak pembayaran;
f. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) Pemungut
setiap bulannya, yang dipimpin langsung oleh Walikota/Wakil
Walikota/Sekretaris
Daerah;
g. Melakukan evaluasi dan koordinasi bidang;
h. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana dan
prasarana;
i. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
yang mengelola
pajak pusat sebagai upaya mencegah terjadinya pengenaan pajak
ganda;
j. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk
melakukan pembayaran
langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagian dari upaya
tindakan
pencegahan pengawasan hasil pungutan;
k. Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
yang potensial
untuk membayar kewajibannya tepat waktu;
l. Membentuk sistem pajak yang berbasis parsial (peta).
2. Ekstensifikasi Pajak Daerah
Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber PAD
yang baru
sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan
peraturan-peraturan daerah yang
berlaku, yaitu:
a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
b. Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota yang
bersangkutan dan mempunyai
mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di
wilayah
kabupaten/kota yang bersangkutan;
c. Obyek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan
kepentingan umum;
d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi atau obyek
pajak pusat;
e. Potensinya memadai;
f. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif;
g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
dan
h. Menjaga kelestarian lingkungan.
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
30
i. Upaya nyata yang harus dilakukan adalah :
1) Melakukan pendataan dan survey berkala untuk menjaring wajib
pajak baru;
2) Mencari dan mengenali jenis atau sifat pajak baru yang
disesuaikan dengan
peraturan daerah yang ada.
II.2.2. Kebijakan Belanja Daerah
Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang terdiri dari urusan
wajib pelayanan dasar, urusan
wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan
pemerintahan fungsi penunjang sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan
urusan wajib diprioritaskan
untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
dalam upaya memenuhi
kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan,
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum, ketentraman dan
ketertiban umum, perlindungan
masyarakat serta mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai
Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang telah ditetapkan.
Kebijakan pengelolaan belanja daerah ditekankan pada peningkatan
kualitas pelayanan
masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan
prasarana pelayanan, yaitu :
1. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat
dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam
bentuk peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak,
serta pengembangan sistem jaminan sosial;
2. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian
wewenang;
3. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi
pusat perhatian
masyarakat (public interest); dan
4. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan
pada tingkat kebutuhan
dan urgensitas tanpa melupakan aspek pemerataan dan keadilan
dalam mendukung upaya-
upaya penanggulangan dan penanganan permasalahan sosial, antara
lain: kemiskinan,
pengangguran, ketenagakerjaan, dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia (SDM).
II.2.3. Kebijakan Pembiayaan
Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan
untuk menutup selisih
antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi
defisit anggaran. Sumber
pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran
(SiLPA) tahun lalu, penerimaan
pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil
penjualan aset daerah yang
dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri
dapat berupa anggaran
hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.
Pengeluaran pembiayaan dialokasikan guna menganggarkan
pengeluaran daerah yang
tidak bersifat belanja. Komponen pengeluaran pembiayaan adalah
pembentukan dana cadangan,
penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang,
pemberian pinjaman daerah.
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
31
Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan tidak hanya
berasal dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun lalu namun diupayakan untuk
mendapatkan sumber-sumber lain,
sedangkan pengeluaran pembiayaan direncanakan dari pembayaran
pokok utang.
II.3. Indikator Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kota
Pangkalpinang
Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya, dijabarkan lebih
lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah,
sehingga Pemerintah Kota
Pangkalpinang memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai
apa yang ingin dicapai dalam
Tahun Anggaran 2019. Penetapan capaian kinerja fiskal untuk
Tahun Anggaran 2019
dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah melalui
penetapan Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 dan yang kedua adalah melalui
penetapan Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 12 September 2019 tentang
APBD Perubahan Tahun
Anggaran 2019.
Tabel berikut ini menyajikan Indikator Kinerja Fiskal Daerah
Tahun Anggaran 2019:
Tabel II.1. Indikator Kinerja Fiskal Daerah Tahun Anggaran
2019
(dalam milyar rupiah)
Uraian
Target
(Anggaran)
Realisasi
% Realisasi
I. Pendapatan 891,694 916,390 102,77
I.1. Pendapatan Asli Daerah 150,170 155,116 103,29
I.2. Pendapatan Transfer 709,620 728,524 102,66
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 31,904 32,750 102,65
II. Belanja 1.071,296 954,727 89,12
II.1 Belanja Tidak Langsung 372,910 349,410 93,70
II.2 Belanja Langsung 698,386 605,317 86,67
Surplus/Defisit (179,602) (38,337) 21,34
III. Pembiayaan
III.1 Penerimaan 181,102 179,832 99,29
III.2 Pengeluaran 1,500 1,500 100,00
SiLPA Tahun Berjalan - 139,994 -
II.4. Indikator Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kota
Pangkalpinang
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan
gambaran mengenai
ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota terpilih
pada akhir periode masa jabatan.
Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome
program pembangunan daerah
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
32
setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap
tahun sehingga kondisi kinerja
yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.
Indikator kinerja daerah pada RPJMD Tahun 2013-2018 dirumuskan
berdasarkan hasil
analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja
program (outcome) terhadap
tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan
indikator kinerja daerah terhadap
capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota
Pangkalpinang Tahun 2013-2018
adalah sebagai berikut:
1. Aspek Kesejahteraan masyarakat, yang meliputi: 1) fokus
kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi; 2) fokus kesejahteraan sosial; 3) fokus seni budaya dan
olah raga.
2. Aspek Pelayanan Umum, yang meliputi : 1) fokus layanan urusan
wajib pendidikan,
kesehatan, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan
hidup, pertanahan,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga
berencana, sosial,
ketenagakerjaan, kepemudaan dan olah raga, otonomi daerah dan
pemerintahan umum,
ketahanan pangan, statistik, kearsipan, komunikasi dan
informatika, perpustakaan; dan 2)
pelayanan urusan pilihan yang terdiri dari pertanian, energi dan
sumber daya manusia,
pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan dan
perindustrian.
3. Aspek Daya Saing Daerah, yang difokuskan kepada : kemampuan
ekonomi daerah,
pertanian, penataan ruang, otonomi daerah, pemerintahan umum,
keuangan, kepegawaian,
lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, iklim berinvestasi
dan sumber daya
manusia.
Berdasarkan isu-isu pembangunan di atas, maka ditetapkanlah
prioritas pembangunan
pada Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari:
1. Meningkatkan kualitas pembangunan yang menjamin keberlanjutan
daya dukung
lingkungan;
2. Mendorong pertumbuhan sektor unggulan yang berbasis
sumberdaya lokal;
3. Meningkatkan penyediaan dan pelayanan infrastruktur untuk
meningkatkan kualitas
permukiman dan perkotaan;
4. Mewujudkan sumber daya manusia Kota Pangkalpinang yang
unggul, berkualitas dan
sejahtera;
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan,
akuntabel, partisipatif dan
inovatif; dan
6. Menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien.
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
33
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal
Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk
meningkatkan
pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
tujuan otonomi daerah yang luas,
nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan
daerah akan terlaksana
secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan
diikuti dengan pemenuhan
sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2019,
Anggaran Belanja Daerah Kota
Pangkalpinang ditetapkan senilai Rp1.071.296.711.328,05 dan
direncanakan didanai melalui
penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah
(PAD) senilai
Rp150.170.133.726,00 dan Pendapatan Dana Perimbangan senilai
Rp637.475.285.198,00
sehingga akan menghasilkan defisit anggaran senilai
(Rp179.602.379.404,05) yang ditutup
melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kota Pangkalpinang
selama Tahun Anggaran
2019 dapat dilihat secara ringkas pada tabel III.1 berikut
ini:
Tabel III.1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Fiskal
Pemerintah Kota
Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019
(dalam milyar rupiah)
Uraian
Target
(Anggaran)
Realisasi
% Realisasi
I. Pendapatan 891,694 916,390 102,77
I.1. Pendapatan Asli Daerah 150,170 155,116 103,29
I.2. Pendapatan Transfer 709,620 728,524 102,66
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 31,904 32,750 102,65
II. Belanja 1.071,296 954,727 89,12
II.1 Belanja Tidak Langsung 372,910 349,410 93,70
II.2 Belanja Langsung 698,386 605,317 86,67
Surplus/Defisit (179,602) (38,337) 21,34
III. Pembiayaan
III.1 Penerimaan 181,102 179,832 99,29
III.2 Pengeluaran 1,500 1,500 100,00
SiLPA Tahun Berjalan - 139,994 -
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
34
Tabel III.1 di atas memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan
Daerah senilai
Rp916.390.339.757,25 melebihi target yang telah ditetapkan,
yaitu senilai
Rp891.694.331.924,00 atau sebesar 102,77%. Pencapaian tertinggi
realisasi terhadap target
terdapat pada pos penerimaan Pendapatan Transfer dengan
realisasi senilai
Rp728.523.783.646,05 atau sebesar 102,66% dari target yang telah
ditetapkan.
Untuk melihat perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD
dari tahun 2015
sampai dengan 2019 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.2
berikut ini:
Tabel III.2. Perkembangan PAD Tahun Anggaran 2015 – 2019
(dalam milyar rupiah)
Anggaran Pendapatan Asli Daerah Target Realisasi
Tahun Target Realisasi Persentase Perkembangan
2015 113,817 135,305 14,13 0,71
2016 129,898 136,269 29,58 27,65
2017 168,322 173,947 (0,67) (3,92)
2018 167,193 167,131 (10,18) (7,18)
2019 150,170 155,116 0,00 0,00
Secara keseluruhan dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun
anggaran 2017 baik
target maupun realisasi PAD Kota Pangkalpinang mengalami
kenaikan. Dilihat dari sisi target
anggaran, dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran
2016 mengalami kenaikan
senilai Rp16,081 milyar atau sebesar 14,13%, dari tahun anggaran
2016 sampai dengan tahun
anggaran 2017 mengalami kenaikan senilai Rp38,424 milyar atau
sebesar 29,58%, dari tahun
anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2018 mengalami
penurunan senilai (Rp1,129)
milyar atau sebesar (0,67%), tahun anggaran 2018 sampai dengan
tahun anggaran 2019
mengalami penurunan anggaran senilai Rp(17,023) milyar atau
sebesar (10,18)%.
Dilihat dari sisi realisasi anggaran 2015 sampai dengan tahun
anggaran 2016 mengalami
kenaikan senilai Rp0,964 milyar atau sebesar 0,71%, dari tahun
anggaran 2016 sampai tahun
anggaran 2017 terjadi kenaikan senilai Rp37,678 milyar atau
sebesar 27,65%, pada tahun
anggaran 2017 sampai tahun anggaran 2018 terjadi penurunan
realisasi penerimaan PAD
sebesar Rp(6,816) milyar atau sebesar (3,92)%, dan yang terakhir
tahun anggaran 2018 sampai
dengan tahun 2019 kembali mengalami penurunan senilai Rp(12,015)
milyar atau sebesar
(7,18)%.
Untuk Dana Transfer, realisasi penerimaan adalah
Rp728.523.783.646,05 (102,66%) dari
target yang ditetapkan senilai Rp709.619.920.198,00
Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari
Dana Perimbangan dari
tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 secara jelas dapat dilihat
pada Tabel III.3 dan Grafik III.1
berikut ini:
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
35
Target Realisasi
2019 2018 2017 2016 2015
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
-
PERKEMBANGAN DANA TRANSFER
Tabel III.3. Perkembangan Dana Transfer Tahun Anggaran 2015 –
2019
(dalam milyar rupiah)
Tahun
Anggaran
Target
Realisasi
Persentase Perkembangan
Target Realisasi
2015 574,789 538,208 36,22 37,83
2016 782,955 741,810 (25,50) (22,95)
2017 583,337 571,588 27,76 30,93
2018 745,256 748,397 (4,78) (2,65)
2019 709,619 728,523 0,00 0,00
Grafik III.1. Perkembangan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2015
- 2019
(dalam milyar rupiah)
Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2018, terjadi
penurunan target anggaran di
tahun 2019, sehingga terjadi penurunan realisasi, senilai
(Rp19,874) milyar atau sebesar
(2,65%) tetapi tetap melebihi target anggaran 2019 yang telah
ditetapkan.
Untuk pos Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target penerimaan
senilai
Rp31.904.278.000,00 dapat direalisasikan senilai
Rp32.750.238.000,00. Berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, Lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis
pendapatan yang mencakup:
1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya,
badan/lembaga/organisasi
swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga
luar negeri yang
tidak mengikat;
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan
korban/kerusakan akibat
bencana alam;
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
36
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada
kabupaten/kota;
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh
pemerintah; dan
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah
lainnya.
Grafik III.2. Persentase Alokasi Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung
II.2 Belanja Langsung 698,386
65%
II.1 Belanja Tidak Langsung 372,91
35%
II.1 Belanja Tidak Langsung
II.2 Belanja Langsung
Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah,
pada Tahun Anggaran
2019 belanja daerah dialokasikan senilai Rp1.071.296.711.328,05
dan direalisasikan senilai
Rp954.727.423.814,72 atau sebesar 89,12% sehingga masih terdapat
sisa anggaran belanja
daerah senilai Rp116.569.287.513,33 atau sebesar 10,88%.
Berdasarkan tabel III.2 di atas
tampak bahwa belanja langsung mendapatkan alokasi dana yang
lebih besar dibandingkan
dengan belanja tidak langsung, yaitu sebesar 35% sedangkan
belanja langsung mendapatkan
alokasi dana sebesar 65% dari total APBD tahun anggaran 2019
Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi
masing-masing belanja dapat dilihat
bahwa komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap pelayanan
publik sangat besar. Hal
ini terlihat dari persentase belanja langsung yang cukup besar
dibandingkan dengan belanja
tidak langsung. Hal ini juga membuktikan bahwa penyusunan
anggaran berbasis kinerja guna
pencapaian standar pelayanan minimum kepada masyarakat cukup
dapat
dipertanggungjawabkan.
Belanja Tidak Langsung dianggarkan senilai Rp372.910.730.139,05
dan dana yang
direalisasikan senilai Rp349.410.300.688,00 atau sebesar 93,69%.
Anggaran dan realisasi
Belanja Tidak Langsung ini terdiri atas:
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
37
Tabel III.4. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak
Langsung TA 2019
No Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Belanja Pegawai 354.101.787.664,95 334.915.166.844,00
94,58%
2. Belanja Hibah 12.831.965.000,00 11.759.163.915,00 91,64%
3. Belanja Bantuan Sosial 2.544.650.000,00 1.937.720.710,00
76,15%
4. Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa
798.160.765,00 797.705.631,00 99,94%
5. Belanja Tidak Terduga 2.634.166.709,10 543.588,00 0,02%
Jumlah 372.910.730.139,05 349.410.300.688,00 93,69%
Grafik III.3. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak
Langsung TA 2019
(dalam juta rupiah)
Belanja langsung diperuntukkan membiayai pelaksanaan
kegiatan-kegiatan dan
program. Pada tahun anggaran 2019, Belanja Langsung mendapat
alokasi anggaran senilai
Rp698.385.981.189,00 dan terealisasi senilai
Rp605.317.123.126,72 atau sebesar 86,67%,
dengan rincian sebagai berikut:
Tabel III.5. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA
2019
No. Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Belanja Pegawai 142.398.602.615,00 129.799.969.026,00
91,15%
2. Belanja Barang dan Jasa 277.563.337.242,00 224.401.565.526,69
80,85%
3. Belanja Modal 278.424.041.332,00 251.115.588.574,03
90,19%
Jumlah 698.385.981.189,00 605.317.123.126,72 86,67%
Terduga Bantuan
Keuangan
Belanja Belanja Tidak Belanja Hibah Belanja
Bantuan
Sosial
Belanja
Pegawai
100.000,00
50.000,00
-
Anggaran
Realisasi
400.000,00
350.000,00
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
38
Grafik III.4. Perbandingan Alokasi dan Realisasi Belanja
Langsung TA 2019
(dalam juta rupiah)
Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit
anggaran dan
memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan
senilai
Rp181.102.379.404,05 dapat direalisasikan senilai
Rp179.832.042.244,05 atau sebesar 99,30%,
realisasi penerimaan ini seluruhnya berasal dari SILPA tahun
anggaran sebelumnya. Sedangkan
untuk tahun anggaran 2019, Pemerintah Kota Pangkalpinang
menganggarkan Pengeluaran
Pembiayaan senilai Rp1.500.000.000,00 dan direalisasikan senilai
Rp1.500.000.000,00 atau
sebesar 100%.
III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam
pencapaian kinerja
keuangan Tahun Anggaran 2019, yaitu:
1. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan
internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja
dan target OPD;
2. Belum optimalnya kinerja Kerjasama Informasi dan Media Massa
dalam jumlah kerjasama
bidang informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dengan
media cetak dengan kecenderungan masyarakat lebih menyukai
informasi yang berasal dari
media elektronik dibandingkan dengan media cetak;
3. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
4. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan
kaya fungsi;
5. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
6. Belum optimalnya pengelolaan aset;
7. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
8. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Belanja Modal Belanja Barang dan
Jasa
Belanja Pegawai
100.000,00
50.000,00
-
Anggaran
Realisasi
300.000,00
250.000,00
200.000,00
150.000,00
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
39
Sedangkan faktor-faktor penunjang pencapaian kinerja adalah:
1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana prasarana yang
mendukung pencapaian target
kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik
melalui pembinaan dan pelatihan
internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan
dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, dan
instansi vertikal lainnya; dan
5. Dengan meningkatnya penyebarluasan informasi/sosialisasi
mengenai pentingnya
membayar pajak dan retribusi daerah telah terjadi peningkatan
kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak dan retribusi daerah.
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
40
BAB IV
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
IV.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program
Pencapaian kinerja program merupakan gambaran tentang
ketercapaian serangkaian
aktivitas dalam bentuk pelaksanaan kegiatan, sebagai implikasi
dari kebijakan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kegiatan merupakan representasi
dari peran OPD terhadap
pencapaian sasaran pembangunan melalui kontribusi terhadap
indikasi kegiatan yang
didefinisikan dalam dokumen rencana sebagai wujud sinergitas
peran.
Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan
yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun Anggaran 2019, alokasi
Belanja Daerah yang
terbesar adalah untuk menunjang pelaksanaan urusan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
dengan alokasi anggaran senilai Rp203.488.362.368,44 atau
sebesar 18,99% dari total anggaran
Belanja Daerah. Tabel IV.1 di bawah ini menggambarkan secara
rinci alokasi Belanja Daerah
untuk setiap urusan.
Tabel IV.1. Alokasi Belanja Daerah per Urusan Tahun Anggaran
2019
No OPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
I Wajib Pelayanan Dasar 647.705.819.027,85
597.177.465.558,20
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 203.488.362.368,44
192.644.990.240,00
2 Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan KB 166.927.337.340,41 154.597.430.886,86
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 194.634.632.651,00 175.204.143.205,34
4 Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman 43.788.298.778,00 39.075.478.529,00
5 Badan Kesatuan dan Politik 5.895.128.760,00
5.031.204.486,00
6 Satuan Polisi dan Pamong Praja 16.241.178.669,00
15.046.892.956,00
7 Badan Penanggulan Bencana Daerah 7.415.471.691,00
6.900.263.563,00
8 Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak 9.315.408.770,00
8.677.061.692,00
II Wajib Bukan Pelayanan Dasar 81.067.668.233,00
68.727.298.288,00
1 Dinas Lingkungan Hidup 28.569.507.353,00 23.890.373.704,00
2 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 6.595.146.920,00
6.248.757.389,00
3 Dinas Perhubungan 25.396.442.394,00 20.320.325.989,00
4 Dinas Komunikasi dan Informatika 6.568.655.256,00
5.565.110.108,00
5 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 7.373.192.905,00
6.622.537.034,00
6 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6.564.723.405,00
6.080.194.064,00
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
41
III Pilihan 35.565.494.136,00 32.518.365.827,00
1 Dinas Pariwisata 11.947.201.780,00 11.206.362.660,00
2 Dinas Pangan dan Pertanian 11.863.539.278,00
10.746.062.059,00
3 Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
11.754.753.078,00 10.565.941.108,00
IV Pemerintahan Fungsi Penunjang 306.957.729.931,20
256.304.294.141,52
1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11.766.183.395,00
10.756.507.284,00
2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
782.268.355,00 764.857.714,00
3 Sekretariat Daerah 60.950.622.819,00 50.331.737.729,82
4 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
46.405.376.947,00 41.084.174.044,70
5 Kecamatan Bukit Intan 16.706.781.678,00 13.566.369.224,00
6 Kecamatan Rangkui 19.697.592.554,00 16.206.664.044,00
7 Kecamatan Gerunggang 14.196.602.979,00 11.767.735.435,00
8 Kecamatan Taman Sari 12.677.758.102,00 10.140.383.465,00
9 Kecamatan Pangkalbalam 12.278.065.465,00 9.667.923.942,00
10 Kecamatan Girimaya 11.908.944.067,00 9.687.283.112,00
11 Kecamatan Gabek 14.493.339.690,00 11.228.322.454,00
12 Inspektorat Daerah 8.152.441.444,00 7.106.377.152,00
13 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan
Daerah
11.985.314.633,00 10.434.013.727,00
14 Badan Keuangan Daerah 55.713.470.596,10 45.523.734.593,00
15 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9.242.967.207,10 8.038.210.221,00
1.071.296.711.328,05 954.727.423.814,72
Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program
dan kegiatan
diantaranya adalah terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi
gedung (kantor, gedung
sekolah, puskesmas, posyandu), pengadaan buku dan alat tulis
sekolah, tersedianya meubelair
dan alat kantor (termasuk sekolah), terlaksananya penyediaan
alat angkutan (kendaraan dinas
dan alat berat), terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi
jalan dan jembatan, pembangunan
dan rehabilitasi saluran drainase, terlaksananya penyediaan
alat-alat kedokteran untuk
kebutuhan puskesmas, terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi
PJU, dan rehabilitasi taman.
Penjelasan secara rinci mengenai hasil pencapaian dari kinerja
pelaksanaan program dan
kegiatan dapat ditemui pada Laporan Keuangan Pertanggungjawaban
Walikota Tahun
Anggaran 2019.
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
42
IV.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran
pembangunan yang telah
ditetapkan terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi
kinerja, antara lain adalah
sebagai berikut:
1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi
tidak maksimal, hal tersebut
disebabkan proporsi anggaran terhadap kegiatan utama dan
kegiatan penunjang yang
kurang didefinisikan secara memadai;
2. Efektivitas program dan kegiatan seringkali kurang terarah,
hal tersebut disebabkan masih
kurang tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan sebagai instrumen
kendali;
3. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program
dan kegiatan, seringkali
kurang mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat
mempengaruhi kinerja.
Disamping penghambat juga tentunya terdapat faktor-faktor
pendukung pencapaian kinerja
program, antara lain:
1. Tersedianya pendanaan yang memadai yang sesuai dengan alokasi
anggaran yang telah
ditetapkan;
2. Meningkatnya pemahaman dari para Panitia Pengelola Kegiatan
dalam melaksanakan
kegiatan yang diembannya;
3. Tersedia media baik bagi masyarakat dan OPD dalam menyalurkan
aspirasi baik saran
maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk Forum
Musrenbang mulai
dari tingkat Kelurahan hingga tingkat OPD; dan
4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan
kegiatan dan program melalui
laporan dan rapat evaluasi bulanan.
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
43
BAB V
KEBIJAKAN AKUNTANSI
V.1. Entitas Pelaporan
Entitas Pelaporan dalam LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran
2019 adalah
Pemerintah Kota Pangkalpinang. Selain itu Pemerintah
Pangkalpinang memiliki entitas
akuntansi yang terdiri dari OPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan
laporan keuangan
sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.
V.2. Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian
LKPD Kota
Pangkalpinang tahun Anggaran 2019 adalah basis akrual untuk
pengakuan pendapatan-LO dan
beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis kas
untuk pengakuan Pendapatan-
LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.
Tahun 2019 merupakan tahun kelima pemberlakuan basis akrual
dalam penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerapan SAP Berbasis
Akrual (sesuai Lampiran I PP
Nomor 71 Tahun 2010) untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal
1 Januari 2015
menyebabkan SAP Berbasis Kas menuju Akrual tidak berlaku
lagi.
V.3. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan dan penyajian LKPD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran
2019 telah
mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah
ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan
Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 47 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang
Nomor 63 Tahun 2015
tentang Revisi Kebijakan Akuntansi dan terakhir diubah dengan
Peraturan Walikota
Pangkalpinang Nomor 74 Tahun 2018. Dengan demikian, dalam
penyusunan LKPD Kota
Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019 telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan
yang sehat di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPD Kota
Pangkalpinang
Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Peraturan Walikota
Pangkalpinang Nomor 74 Tahun 2018
tentang Kebijakan Akuntansi adalah:
1. Pendapatan
a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Pangkalpinang yang
diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu
dibayar kembali. Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang
menjadi
tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas
akuntansi, baik yang
dihasilkan oleh transaksi operasional, nonoperasional dan pos
luar biasa yang
meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
Pendapatan operasional
dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran
(exchange transactions)
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
44
dan transaksi non-pertukaran (non-exchange transactions).
Pendapatan Operasional
yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul
dari pelaksanaan
kewenangan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk meminta
pembayaran kepada
masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta
penerimaan hibah.
Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung
dari pembayaran
tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Kota
Pangkalpinang menyediakan
barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya
dengan harga tertentu,
misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai
pendapatan.
Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai
pendapatan
pertukaran. Pendapatan Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat
dikelola oleh berbagai
entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit
pengumpul pendapatan
lainnya. Akan tetapi, secara akuntansi pendapatan tersebut
adalah pendapatan entitas
perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan
yang
ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola
oleh Bendahara
Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat.
Pendapatan yang dikelola
oleh entitas akuntansi OPD adalah berupa pendapatan yang berasal
dari dana limpahan
yang ditetapkan dalam anggaran. Dikecualikan dari ketentuan umum
sentralisasi
pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk
dikelola oleh entitas
akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum
daerah. Pendapatan
Operasional yang diperoleh dari transaksi non-pertukaran timbul
dari:
1) pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksakan
pembayaran
oleh publik (seperti pajak daerah, denda, dan sanksi);
2) perimbangan keuangan, berbentuk kas atau non kas, dari
entitas pelaporan yang
lebih tinggi (Pemerintah dan Pemerintah Provinsi) untuk
Pemerintah Daerah;
3) hibah yang diterima dari pemerintah asing, dan atau lembaga
internasional;
4) penghapusan utang;
5) sumbangan dari masyarakat dan/atau lembaga masyarakat;
6) dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran untuk entitas
akuntansi.
Pendapatan-LO dari jenis transaksi pertukaran tertentu harus
diakui sebagai berikut:
1) Bila barang ataupun jasa tertentu yang dibuat atau dihasilkan
untuk memenuhi
kontrak (jangka pendek ataupun jangkapanjang), pendapatan harus
diakui secara
proporsional dengan total biaya yang diperkirakan dapat
menghasilkan/menyelesaikan barang atau jasa tersebut guna
memenuhi kontrak
yang ada. Jika diperkirakan adanya kerugian, pendapatan harus
tetap diakui
mengikuti proporsi dengan perkiraan total biaya dan biaya harus
tetap diakui
sampai dengan barang ataupun jasa tersebut dapat memenuhi
kontrak yang ada.
2) Bila uang muka diterima, seperti pada kegiatan yang berskala
besar dan berjangka
panjang, pendapatan tidak boleh diakui sampai biaya-biaya yang
berhubungan
dengan pendapatan tersebut telah terjadi (tanpa memperhatikan
apakah uang
muka tersebut dapat dikembalikan/refundable). Kenaikan kas dan
kenaikan pada
kewajiban, seperti “pendapatan yang diterima di muka” harus
dicatat pada saat
kas diterima.
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
45
Sentralisasi Pendapatan
Pendapatan Pemerintah Daerah dapat dikelola oleh berbagai
entitas pengelola seperti
unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya.
Akan tetapi, secara
akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas
perbendaharaan umum
(Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan
lain.
b. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan
yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar
kembali oleh
Pemerintah Kota Pangkalpinang. Pengakuan pendapatan adalah
sebagai berikut :
1) Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum
Daerah untuk
seluruh transaksi BUD;
2) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara
Penerimaan OPD untuk
seluruh transaksi OPD;
3) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima
oleh Bendahara
BLUD.
Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai
pendapatannya
dicatat sampai dengan rincian obyek, Pengembalian yang sifatnya
sistemik (normal)
dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada
periode penerimaan
maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang
pendapatan-LRA,
Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang
(non-recurring) atas
penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan
pendapatan-LRA
dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang
sama, Koreksi dan
pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas
penerimaan
pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang
Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian
tersebut. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas
bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan-LRA
diukur dengan
menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari
sumber pendapatan
dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat
tanpa
dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan
untuk memperoleh
pendapatan tersebut.
2. Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan
yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aset atau
timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:
a. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari
pihak lain ke
Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum
negara/daerah;
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
46
b. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada
pihak lain yang tidak
didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas
dalam kegiatan
operasional Pemerintah Daerah;
c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
terjadi pada saat penurunan
nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset
bersangkutan/berlalunya waktu.
Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi
ekonomi pada
prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi
ekonomi terdiri dari
beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban
hibah, beban bantuan
sosial, beban bantuan keuangan, beban penyusutan aset
tetap/amortisasi, beban transfer,
dan beban tak terduga.
3. Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang
mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan
pada jenis
belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi
meliputi belanja pegawai,
belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, bantuan keuangan,
dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran
anggaran untuk kegiatan
sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka
pendek.
Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja
barang, bunga, subsidi,
hibah, bantuan sosial. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk
menampung pembelian
barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan
jasa yang dipasarkan
maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan
untuk diserahkan atau
dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Belanja modal meliputi
antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan
bangunan, peralatan, aset tak
berwujud.
Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai
belanja modal
(dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh
kriteria sebagai berikut :
a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara :
1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
3) bertambah volume, dan/atau
4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau
b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan
barang/aset tetap tersebut
material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang
telah ditetapkan.
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
47
Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk
uang/barang atau jasa
kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah lainnya, Perusahaan
Daerah, masyarakat, dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan
peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus
menerus.
Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk
transfer uang
atau barang/jasa yang diberikan kepada masyarakat guna
melindungi dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung
diberikan kepada anggota
masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya
bantuan untuk
lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
yang sifatnya tidak
biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam, bencana sosial,
dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan
dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
4. Transfer
Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas
pelaporan
dari/kepada Pemerintah Daerah, termasuk dana perimbangan dan
dana bagi hasil.
5. Pembiayaan
Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota
Pangkalpinang,
baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan
diterima kembali, yang
dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit
atau memanfaatkan
surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada
Kas Daerah serta pada
saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas Daerah.
6. Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh Pemerintah
Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
Pemerintah Daerah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar
yaitu :
a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera
untuk
direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu
12 (duabelas) bulan
sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara
kas, investasi jangka
pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek
antara lain deposito
berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat
berharga yang mudah
diperjualbelikan.
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
48
Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi,
denda, penjualan
angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang
diharapkan diterima dalam
waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama
dengan nilai
bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Agar
nilai piutang tetap
menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka
piutang-piutang
(sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih
perlu
dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.
Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih
dilakukan atas
kriteria sebagai berikut:
1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo
yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0%.
2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu)
sampai dengan 12
(dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan,
penyisihan piutang
tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas)
sampai dengan 24
(dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang
ditetapkan, penyisihan
piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua
puluh empat) bulan
sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang
tidak tertagih
100% (seratus persen)
Penyisihan terhadap piutang retribusi daerah yang tidak tertagih
dilakukan atas
kriteria sebagai berikut:
1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo
yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0%.
2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu)
sampai dengan 6
(enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan,
penyisihan piutang tidak
tertagih 10% (sepuluh persen).
3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 7 (tujuh) sampai
dengan 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan,
penyisihan piutang tidak
tertagih 50% (lima puluh persen).
4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 12 (dua
belas) bulan sejak
tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak
tertagih 100%
(seratus persen).
Penyisihan terhadap piutang tuntutan ganti rugi daerah yang
tidak tertagih
dilakukan atas kriteria sebagai berikut:
1) Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan
tanggal jatuh tempo
yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0%.
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
49
2) Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 1 (satu)
sampai dengan 12
(dua belas) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan,
penyisihan piutang
tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
3) Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas)
sampai dengan 24
(dua puluh empat) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang
ditetapkan, penyisihan
piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).
4) Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 24 (dua
puluh empat) bulan
sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau piutang telah
diserahkan kepada
Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara, penyisihan
piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).
Untuk Piutang dari Dana Bagi Hasil tidak dilakukan penyisihan,
karena
pencatatan piutang berdasarkan SK Gubernur dan pada tahun
berikutnya piutang
tersebut pasti dibayarkan berdasarkan SK yang sudah terbit.
Persediaan mencakup (1) barang atau perlengkapan yang dibeli dan
disimpan
untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis
kantor, barang tak
habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang
bekas pakai seperti
komponen bekas, (2) barang dan jasa yang akan diserahkan/dijual
ke
Masyarakat/Pihak lain.
b. Aset Non Lancar
Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan
aset tak
berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung
untuk kegiatan
Pemerintah Kota Pangkalpinang atau yang digunakan masyarakat
umum. Aset Non
Lancar diklasifikasikan menjadi:
1) Investasi Jangka Panjang;
2) Aset Tetap;
3) Dana Cadangan; dan
4) Aset Lainnya
Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki
lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penyajian investasi pada Neraca
Pemerintah Kota
Pangkalpinang terbatas pada investasi jangka panjang.
Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman
investasinya, yaitu
non permanen dan permanen.
1) Investasi Non Permanen
Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang
tidak termasuk
dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara
tidak
berkelanjutan;
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
50
2) Investasi Permanen
Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang
dimaksudkan untuk
dimiliki secara berkelanjutan. Investasi yang tidak dimaksudkan
dan/atau
pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga
hubungan
kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan
Modal Daerah
pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan
usaha lainnya
yang bukan milik negara.
Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah
Daerah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari :
1) Tanah;
2) Peralatan dan Mesin;
3) Gedung dan Bangunan;
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5) Aset Tetap Lainnya; dan
6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat
diperoleh dan
nilainya dapat diukur dengan handal.
Menurut Lampiran XI tentang Akuntansi Aset Tetap pada Peraturan
Walikota
Nomor 47 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi, sebagaimana
diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 74
Tahun 2018, aset
tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut
dikurangi akumulasi
penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian
kembali, maka
aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing
akun aset tetap dan
akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan
penerapan basis
akrual terhitung sejak tahun perolehannya Kapitalisasi aset
tetap untuk tahun anggaran
2016 mengacu kepada Lampiran XI tentang Akuntansi Aset Tetap
pada Peraturan
Walikota Nomor 47 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi,
sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Revisi Kebijakan
Akuntansi, sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali,
terakhir dengan
peraturanWalikota Nomor 74 Tahun 2018 tentang Revisi Kebijakan
Akuntansi,
dimana nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi ke
dalam:
1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang
nilainya sama dengan
atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan
2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih
dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya yang nilainya sama
dengan atau lebih dari
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
4) Pengeluaran untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan yang nilainya
sama dengan atau
lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
51
Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi
tersebut di atas, diperlakukan sebagai persediaan. Pengadaan
aset tetap yang tujuannya
sejak awal untuk dijual/dihibahkan kepada masyarakat tidak
dicatat atau dilaporkan
sebagai aset tetap, tetapi sebagai persediaan apabila sampai
akhir tahun aset tersebut
masih belum diserahkan kepada pembeli/penerima hibah.
Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian
aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset
tetap didasarkan
pada nilai wajar pada saat perolehan.
Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola
meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak
langsung termasuk biaya
perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa
peralatan, dan semua
biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset
tetap tersebut.
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai
suatu aset
dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur
berdasarkan biaya
perolehan.
Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset
tersebut adalah sebesar
nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa
manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di
masa yang akan
datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan
standar kinerja, dan
memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai
tercatat aset yang
bersangkutan.
Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan
mesin dalam
rangka pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi
aset tetap tersebut
sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk
peningkatan adalah belanja
yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam
bentuk peningkatan
kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja
sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:
1) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan
Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai
pengeluaran untuk
pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan
mesin.
2) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari
Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai
pengeluaran untuk
peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisasi ke dalam nilai
peralatan dan
mesin.
Sedangkan pengeluaran setelah perolehan awal untuk aset tetap
gedung dan
bangunan sebagaimana dimaksud diatas diperlakukan sebagai
berikut:
1) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan
Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan
sebagai pengeluaran
untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan
bangunan.
-
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2019
52
2) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari
Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah)