KPK Komisi Pemberantasan Korupsi 2020 IKHTISAR LHKPN a.n ATIKA AZMI UTAMMI (Jenis Laporan - Tahun: Khusus (Calon PN) — 2020) NIK 1213084112930002 1. DATA PRIBADI Nama NIK No KK N PWP Jenis Kelamin Tempat/Tanggal Lahir Status Nikah Agama Alamat Nomor Handphone Email NHK Bidang Lembaga Jabatan Tanggal Lapor Tanggal Kirim Status ATIKAAZMIUTAMMI 1213084112930002 1213081711071298 92.008.080.1-118.000 Perempuan HUlA BARINGJN/1 Desember 1993 Belum Kawin ISLAM Desa Huta Baringin TB Kec. Kotanopan Kab. Mandailing NatalProp. Sumatera Utara,KOTANOPAN, MAN DAILING NATAL;SUMATERA UTARA 08116513030 [email protected]EKSEKUTIF KPUD (CALON KEPALA DAERAH) CALON WAKIL BUPATI - WAKIL PIMPINAN - PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL 23 Agustus 2020 3 September 2020 Proses Verifikasi Halaman 1 dan 8 Dicetak Me/a/ui elhkpn.kpk.go.id Tanggal 03/09/2020
8
Embed
2020 - kpud-madinakab.go.id...Status Nikah Agama Alamat Nomor Handphone Email NHK Bidang Lembaga Jabatan Tanggal Lapor Tanggal Kirim Status ATIKAAZMIUTAMMI 1213084112930002 1213081711071298
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Halaman 7 dan 8 Dicetak Me/a/ui elhkpn. kpk. go. Id Ton ggal 03/09/2020
Komsi Pemberantasan Korupsi 2020
NO JENIS PENGELUARAN TOTAL NILAI PENGELUARAN
2 Pelunasan/Angsuran Hutang
Pengeluaran Lainnya Rp. 0
Rp. 0
3
Sub Total Rp. 0
7. LAMPIRAN FASILITAS
NO URAIAN NAMA PIHAK PEMBERI FASILITAS KETERANGAN
8. TOTAL HARTA KEKAYAAN
NO TOTAL HARTA TOTAL HUTANG TOTAL HARTA KEKAYAAN
1 Rp. 17.042.650.019 Rp. 0 Rp. 17.042.650.019
Catatan
Rincian harta kekayaan dalam ikhtisar LHKPN merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dan elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum
dalam Dokumen mi sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan melalui elhkpn.kpk.go.id serta tidak dapat
dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
Apabila dikemudian han terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara
wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Halaman 8 dan 8 Dicetak Me/a/ui e/hkpn. kpk. go. id Tan gga/ 03/09/2020