PENGELOLAANnuwsp.id/download/pelatihan/pelatihan/5BB_PLHS_Print.pdf · 2020. 7. 19. · 1. Menyebutkan aturan yang berlaku untuk pengelolaan lingkungan hidup - sosial bidang SPAM

Bahan Bacaan Materi Pembekalan Field Assistants (FA)


NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT (NUWSP)

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIALKEGIATAN SPAM

01


Setelah mengikuti pembekalan ini peserta dapat:

1. Menyebutkan aturan yang berlaku untuk pengelolaan lingkungan hidup - sosial bidang SPAM

2. Melakukan penapisan lingkungan dan sosial 3. Melakukan identifikasi dampak dan mitigasi dampak 4. Melakukan pemantauan untuk memastikan upaya mitigasi lingkungan

dan sosial terintegrasi ke dalam dokumen pengadaan5. Melakukan pencatatan dan prosedur pelaporan keluhan masyarakat

akibat dampak kegiatan SPAM

WAKTU : 3 Jam Pelajaran = 3 x 45 menit

02

Manfaat Untuk FA :

• Sebagai panduan / acuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan terkait pengelolaan lingkungan dan sosial

• Pengendalian mutu pekerjaan

1. DASAR HUKUM

03



Pengelolaan Lingkungan Sosial pada proyek NUWSP mengacu kepada:

1. UU no. 32/2009 - Perlindungan dan Pengelolaan LH 2. UU no. 1/2011 - Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. UU no. 11/2010 - Cagar Budaya 4. UU no. 26/2007 - Penataan Ruang, 5. PP no. 27/2012 - Izin Lingkungan, 6. Permen LHK no. 38/2019 - kegiatan wajib memiliki Analisis Mengenai

Dampak Lingkungan (AMDAL);7. Permen LHK no. 25/2018 - kegiatan yang wajib melakukan UKL – UPL8. Permen LH no. 16/2012 - Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan

(AMDAL, UKL- UPL, dan SPPL), 9. Permen PU no. 10/PRT/M/2008 - Jenis Usaha dan/atau Proyek

Kegiatan di bawah Pekerjaan Umum yang membutuhkan dokumen Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Usaha Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);

04

Pembangunan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan manusia akan berdampak langsung pada lingkungan. Maka diperlukan analisis yang

tepat mengenai dampak yang timbul akibat pembangunan, sehingga efek pembangunan dapat dirasakan nyata.

Setiap kegiatan pembangunan harus dimulai dengan doku men lingkungan. Dokumen LH adalah dokumen yang dibuat oleh pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan kemudian dinilai/ditanggapi oleh instansi (komisi) yang

ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dipersyaratkan dalam izin usaha dan/atau kegiatan oleh instansi yang bertanggung jawab.

2. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP


2.1. Dokumen

Ligkungan Hidup (LH)

05


Dokumen LH adalah (1) AMDAL (KA ANDAL, ANDAL, RKL-RPL) untuk pembangunan berdampak penting, (2) UKL- UPL untuk pembangunan yang tidak berdampak penting. Untuk kegiatan yang dampaknya sangat tidak signifikan, cukup membuat Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).

Komisi Penilaian AMDAL merupakan lintas sektoral, misalnya dari kepolisian, BAPPEDA, dan masyarakat sekitar. Dalam komisi tersebut akan diputuskan apakah dokumen tersebut disetujui atau tidak, karena akan di bahas prakiraan dampak yang mungkin timbul pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan paska konstruksi.

Penapisan Lingkungan merupakan proses screening yang dilakukan oleh PDAM sesuai dengan besaran dan luasan dampak untuk memperoleh rekomendasi dokumen Lingkungan misal AMDAL, UKL-UPL dan SPPL melalui proses Penapisan Lokasi Proyek dan Penapisan Rencana Kegiatan ;

06

2.2. Penapisan

2.2.1. Penapisan Lokasi Proyek (Langkah 1)

Apakah kegiatan akan mengubah tata guna lahan yang ada? Penapisan untuk mengidentifikasi daerah sensitive yang terkena dampak proyek. Daerah sensitiif adalah :

a) Lahan basah b) Daerah pesisirc) Area pegunungan dan hutand) Kawasan lindung & taman nasionale) Kawasan yang dilindungi oleh peraturanf) Daerah yang memiliki kuaitas lingkungan sudah diatas ambang batasg) Daerah berpopulasi padath) Kawasan cagar budayai) Area dekat/milik Masyarakat Adat

07

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



2.2.2. Identifikasi Rencana Kegiatan (Langkah 2)

Potensi dampak lingkungan dan sosial dapat ditimbulkan dari kegiatan yang akan berjalan. Dalam hal ini kegiatan perluasan dan optimalisasi penyediaan air minum yang sudah ada, berupa:

- Pembangunan/Rehabilitasi Intake termasuk pompa air baku- Pembangunan/Rehabilitasi Broncaptering- Pembangunan Sumur Bor termasuk pompa submersible/pompa air baku- Pembangunan/Rehabilitasi/optimalisasi/uprating IPA - Pembangunan Reservoir/Raw Water Tank/ Ground Tank/Bak Penampung

Sementara/Bak Pelepas Tekan- Pemasangan Pompa Booster/Pompa Distribusi/ Pompa Transmisi

termasuk rumah pompanya- Pemasangan Pipa Jaringan Distribusi Utama- Pemasangan Pipa Syphon untuk penyebarangan sungai / rel kereta api

08

+17 m-dpl

+17 m-dpl

+14 m-dpl

Pipa Transmisi Air BakuO400 mm, L=250 m

Q= 180 ;t/det:H:20 m

RENCANA PEMBANGUNANRESERVOIR 1500 m3

(PROGRAM NUWSP)

Pipa Transmisi O300 mm, L=27.481 mO250 mm, L=14.468 mO200 mm, L=51.551 m

Pipa DistribusiO160 mm, L= 152.124 m

O110 mm, L=9.249 m

Kap WTP150 lt/det

Res. I = 1500 m3

Res. I = 1500m3

Res. II = 1000m3

Sungai Ular

SR Eksisting = 9.819SR Baru = 6.400

09




2.2.3 Penapisan Rencana Kegiatan (Langkah 3)

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen yang berdampak langsung terhadap pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, yaitu:

a) Jenis Kegiatan (jika dampak rencana usaha dan/atau kegiatan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup maka wajib UKL-UPL, jika seluruh komponen tidak berdampak lingkungan hidup maka cukup SPPL);

b) Skala/Besaran/Ukuran;c) Kapasitas produksi;d) Luas lahan yang dimanfaatkan;e) Limbah dan/atau cemaran yang dihasilkan dan/atau dampak terhadap

lingkungan;f) Teknologi yang tersedia dan/atau digunakan;

10

g) Jumlah komponen lingkungan yang terkena dampak;h) Terkonsentrasi atau tidaknya Kegiatan;i) Jumlah tenaga kerja; danj) Aspek sosial kegiatan. k) Kepemilikan lahanl) Perlu tidaknya pembebasan lahanm) Kesesuaian dengan tata ruang setempat

Proses Penapisan rencana kegiatan yang memiliki dampak lingkungan signifikan berdasarkan batas fisik, karakteristik teknis, kapasitas/debit air, luas lahan yang terkena dampak mengacu kepada Peraturan Menteri LH dan Kehutanan Nomor P.38/2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Jenis usaha dan/atau kegiatan termasuk wajib UKL-UPL atau hanya SPPL dapat mengacu kepada Peraturan Menteri LH dan Kehutanan Nomor : P.25/

11




2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

Secara ringkas, Batasan fisik penapisan rencana kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.1 Batasan Fisik Rencana Kegiatan pada halaman berikut.

2.2.4 Penapisan Sosial

Penapisan sosial dilakukan untuk mendata semua informasi terkait ketersediaan dan kondisi lahan di lokasi proyek, potensi konflik yang diakibatkan kegiatan proyek terkait adanya bangunan, tempat usaha/warung dan tanaman produktif terkena dampak proyek NUWSP. Penapisan sosial merekomendasikan dokumen sosial yang disusun yaitu LARAP atau LARAP sederhana.

12

Tabel 2.1. Batasan Fisik Penapisan Rencana Kegiatan

JENIS AKTIFITASSkala atau Tingkat Kegiatan Proyek

AMDAL UKL/UPL SPPL/SOP

PASOKAN AIR

Air Minum/Bersih

a. Konstruksi sistem distribusi ja ringan ukuran area pelayanan > 5000 Ha. 100 – 5000

Ha. < 100 ha

b. Konstruksi Pipa Transmisi (Cakupan area)

1. Kota Metropolitan panjang > 50 km 5 – 50 Km < 5 km

2. Kota Menengah sampai Kecil panjang > 50 km 8 – 50 Km < 8 km

c. Asupan air dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (intake/Broncaptering)

1. Sungai dan Danau > 250 l/dt 50 – 250 l/dt < 50 l/dt

2. Mata air > 250 l/dt 2,5 – 250 l/dt < 2,5 l/dt

d. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air lengkap (debit) > 250 l/dt 50 – 250 l/dt < 50 l/dt

e. Ekstraksi air tanah untuk tujuan (debit)

1. Pelayanan masyarakat melalui SPAM > 50 l/dt 2,5 – 50 l/dt. < 2,5 l/dt

2. Tujuan komersial lainnya > 50 l/dt 1,0 – 50 l/dt. < 1,0 l/dtSumber: Permen LHK No.38/2019 dan Permen LHK No. 25/ 2018

13



2.3.1 Rona Lingkungan Awal

Rona awal lingkungan adalah kondisi alam atau komponen-komponen lingkungan awal sebelum perencanaan dan pembangunan fisik dimulai. Survey dan penyusunan rona lingkungan awal dilakukan untuk mengenali dan memberi informasi awal terkait kondisi lingkungan sebelum proyek dilaksanakan.

2.3.2 Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan hidup adalah perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Pontensi dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan konstruksi sistem penyediaan air minum berupa dapat dampak terhadap kualitas badan air, erosi dan sedimentasi, kualitas udara, kebisingan, lalu lintas/mobilitas/akses, dampak pengadaan lahan, masyarakat adat dan benda cagar budaya

2.3. Identifikasi dan Mitigasi Dampak

14

2.3.3 Mitigasi Dampak

Mitigasi lingkungan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi dampak negatif pada lingkungan hidup akibat adanya rencana atau pelaksanaan suatu kegiatan. Upaya mitigasi lingkungan mencakup pembentukan organisasi pelaksanaan mitigasi lingkungan

Program mitigasi lingkungan harus dirumuskan secara rinci, sehingga dapat dipakai sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penanggulangan dampak lingkungan. Upaya mitigasi lingkungan diintegrasikan langkah – langkah dan desain teknologinya ke dalam Metoda Pelaksanaan Pekerjaan, Rencana Kerja dan Syarat, Spesifikasi Teknis dan Perhitungan Biaya untuk dimasukkan ke Dokumen Kontrak.

2.4. Integrasi ke

Dokumen Kontrak

15




Gambar 2.1 Integrasi Pengelolaan & Pemantauan LH

Persiapan Integrasi RKL/UKL

Pemantapan RKL/UKL Cek Lapangan

Penjabaran RKL / UKL ke Metoda Pelaksanaan Pekerjaan

Integrasi Pengolahan LHKe Dok. Pengadaan & Dok. Kontrak

Integrasi Pengolahan LH Ke RKS, RAB

16

Dokumen LARAP merupakan bagian dari kajian sosial yang ada di penapisan Form 2 NUWSP yang disusun dengan memperhatikan

prinsip-prinsip pengelolaan sosial yang ditetapkan dalam ESMF program NUWSP. Berdasarkan ESMF program NUWSP, pengadaan lahan dan atau relokasi dilengkapi dokumen LARAP:

Dokumen LARAP merupakan bagian dari kajian sosial yang ada di penapisan Form 2 NUWSP yang disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sosial yang ditetapkan dalam ESMF program NUWSP. Berdasarkan ESMF program NUWSP, pengadaan lahan dan atau relokasi dilengkapi dokumen LARAP:

- LARAP lengkap/Komprehensif

- LARAP Sederhana

3. LARAP (Land Acquisition and Resettlement Action Plan)

17



Proses penapisan penyusunan dokumen LARAP didasarkan pada batas fisik, karakteristik sosial – ekonomi, dan luas lahan yang terkena dampak. Secara ringkas, Batasan fisik penapisan rencana kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.1 Skala Pembebasan Lahan dan Instrumen Yang dibutuhkan.

NO SKALA BESARAN WTP DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN

1. • > 200 orang (atau > 40 KK) atau mempengaruhi penurunan >10% dari produksi aset yang dimiliki

• Warga yang terpaksa dipindahkan > 5KK

LARAP lengkap (yang memerlukan kajian lengkap)

2. • ≤ 200 orang (atau ≤ 40 KK) atau mempengaruhi penurunan ≤ 10% dari produksi aset yang dimiliki

• Warga yang terpaksa dipindahkan < 5KK

LARAP Sederhana

18

Pemrakarsa wajib mengidentifikasi:

1. Kebutuhan lahan untuk kegiatan proyek. 2. Kepemilikan dari lahan tersebut3. Potensi dampak dan bagaimana memitigasinya

Lihat kembali tabel SFG 5 – Pemantauan Terhadap Mitigasi Dampak negative

19

LARAP



4. KETERLIBATAN MASYARAKAT

Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal wajib mengikutsertakan masyarakat, adapun masyarakat yang dilibatkan mencakup:

• Masyarakat yang terkena dampak;• Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan• Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam

proses Amdal

Pengikutsertaan masyarakat tersebut dilakukan melalui:

• Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; • Konsultasi publik yang dilakukan sebelum penyusunan dokumen

Kerangka Acuan (KA)

20

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin Lingkungan adalah Izin

yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan

Izin Lingkungan paling sedikit memuat: a. Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan

Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL; b. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur,

atau bupati/walikota; dan c. Berakhirnya Izin Lingkungan.

Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.

21


5. IZIN LINGKUNGAN

Pasal 1 angka 35 UU No. 32/2009 –

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 1 PP No.

27/2012 tentang Izin Lingkungan.


6. TAHAP PELAKSANAAN NUWSP

6.1. Tahap Pra Konstruksi

6.2. Tahap Konstruksi

6.3. Tahap Paska Konstruksi

Pada tahap ini dilakukan pengelolaan aspek sosial antara lain adalah:

1. Konsultasi dengan Warga Terkena Proyek (WTP)2. Pemantauan pembebasan lahan3. Rencana Kegiatan kontruksi yang melibatkan Masyarakat Adat (MA)4. Pelaporan Penemuan Benda Cagar Budaya5. Mekanisme pengaduan keluhan masyarakat

Pengelolaan lingkungan hidup dan sosial berupa penerapan RKL atau UKL pada masa konstruksi. Pengelolaan lingkungan dan sosial pada masa konstruksi menjadi tanggung jawab kontraktor.

Pengelolaan aspek lingkungan hidup berupa penerapan RKL atau UKL pada masa operasional (commisioning). Pengelolaan lingkungan dan sosial pada masa operasional menjadi tanggung jawab PDAM.

Pada setiap tahapan ada milestone yang harus dipenuhi dan dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.

22

Tabel 6.1 Milestone yang Harus Dipenuhi di setiap Tahapan23

TAHAP PELAKSANAAN



7. PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan dengan memberi informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan dampak dan penanganan keluhan/aduan.

FA dapat mendampingi PDAM dengan mengisi lembar yang ada di form 4 dan form 5 penapisan NUWSP, sebagai lembar pemantauan dan pengaduan untuk selanjutnya dilaporkan ke CPMU setiap bulannya.

Dilakukan dengan mendokumentasikan kegiatan pengelolaan lingkungan dan sosial yang dilakukan oleh kontraktor dan PDAM secara berkala.

Pemantauan pengelolaan dampak ini berupa penerapan dokumen RPL atau UPL pada tahap konstruksi.

Dilakukan dengan mencatat setiap penanganan aduan/keluhan masyarakat yang sudah diselesaikan oleh Kontraktor atau PDAM.

22

7.1. Pemantauan Pengelolaan Dampak

7.2. Penanganan Aduan/Keluhan Masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU SAKU SFG NUWSP2. ESMF NUWSP INA


KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATJl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia - 12110

Info Lengkap kunjungi dan follow : www.nuwsp.com | nuwas_indonesia | nuwas_pu

PENGELOLAANnuwsp.id/download/pelatihan/pelatihan/5BB_PLHS_Print.pdf · 2020. 7. 19. · 1. Menyebutkan aturan yang berlaku untuk pengelolaan lingkungan hidup - sosial bidang SPAM

Documents