DPRberkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200422... · 2020. 4. 22. · Panitia Khusus yang sedang rnenunaikan tugasnya melaksanakan pembangunan makan, maka kami akan membuka

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJA PANSUS RUU PENYLi\RAN DENG.AN

MENTER! NEGARA KOMUNIKASI DAN INFORMASI, MENTER! PERHUBUNGAN DAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENT ANG PENYIARAN

---------------·-------------=-=-=-====

Masa peridangan Tahun sidang Rapat ke Jenis rapat Hari, tanggal Wa k tu Si fat Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Aca ra

Anggota hadir Pemerintah

I 2002 -2003 18 Rapat Kerja Rabu, 25 September 2002 13. SO WIS. Terbuka Ruang Kaea Gedung Nusantara DPR-RI Paulus Widiyanto Ny Siti Kaemi, SH Membahas materi yang belum terselesail<an yang dilaporkan olej Panja 27 dari 49 anggota Pansus RUU Penyiarar1 1. Meneg. Komunikasi dan lnformasi bese1ia staf 2. Pejabat Oep. Perhubungan beserta staf 3. Pejabat Dep. Kehakiman dan HAM beserta staf

Hadir Anggota : 1. Paulus Widiyanto, 2. Ir. H. Soeharsojo, 3. Ors. H. Nadhier Muhammad, MA, 4. Ors. Amin Said Husni, 5. H.M. Yunus Lamuda, SH, 6. H.U. Soebarna, 7. Ors. Sidharto Oanusubroto, 8. Amris Hasan, MA, 8. Zulfan Lindan,9. Nuah Torong, 10. Bambang Sadono SY, SH, MA, 11. Ora. Hj. Yetje Lanasi, 12. Ors. HM. Syarfy Hutahuruk, 13. Prof. Dr. H. Syahruddin, 14 H. Hardisusilo, 15. Ora. Hj. Chairunnisa, MA, 16. Ors. Setya Novanto, 17.H. Neer Namry Noor, 18. H. Ahmad Karmani, SH, 19. Prof. Dr. Tgk. Baihaqi, AK, 20. Ors. Effendy Choirie, S.Ag., 21. Ors. Herman L. Oatuk Rangkayo B., 22. Ors. Ojoko Susilo, MA., 23. Franklin William Kayhatu, 24 Nono Sukarno, 25. Ora. Hj. Niurbalqis, 26. Ors. Asnawi Latief, 27. Prof.Dr. Astrid S. Susanto

Penyiaran 25-9-2002

KETUA RAPAT:

Bapak, lbu-ibu, Saudara-saudara sekalian. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.50, padaha! seharusnya kita

rapat pukul 13.00, dengan tanpa mengurangi rasa hormat Kepada Anggota Panitia Khusus yang sedang rnenunaikan tugasnya melaksanakan pembangunan makan, maka kami akan membuka Rapat Kerja pada hari ini dan karena juga sebagian besar fraksi-fraksi sudah hadir maka dengan seijin saudara-saudara sekalian Rapat Kerja Panitia Khusus RUU Penyiaran DPR dengan pemerintah pada hari ini tan~1gal 25 September 2002 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

RAPAT DIBUKA PUKUL 13.50

Assalammu'alaikum Wr.Wb. Snlam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, lbu-ibu, Saudara sekalian. Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Kerja pada tanggal 18 September

yang lalu kita telah mensepakati beberapa hal antara lain, kita mendengarkan laporan Panitia Kerja RUU Penyiaran dan di dalam rapat Panja pemerintah menyampaikan beberapa hal yang pe1·1u ditulis kembali, karena ada beberapa substansi yang masih belum terumus dlengan pasti. Kemudian juga ada hal-hal yang bersifat penegasan penguraian kewenangan misalkan da :i KPI Pu sat dan KPI Daerah yang disampaikan oleh Anggota Panitia Khusus szrta beberapa hal yang kita sepakati supaya menampung aspirasi-aspirasi mas1a:-akat penyiaran pada umumnya.

Dan pada waktu itu kita sepakati bahwa pemerintah etkan menampung masukan-masukan dari masyarakat dan mendis ulang beberapa hal yang belum terumus dengan baik dan sempurna. Karena itu dengan il')i kami merninta kesedian pemerintah untuk mernberikan penjelasan ten1ang tugas atau pekerjaan yang telah dilaksanakan pada dua tiga hari yang lalu, kami persilahkan pemerintah.

PEMERINT AH :

Assalammu'alaikum Wr.Wb. Terima kasih Saudara Ketua, Ketua Pansus dan Pimpinan Pansus lainnya lbu dan Bapak Anggota Pansus HUU Penyiaran dan Tim Inter Departemen Dari Pemerintah dan Hadirin yang saya hormati.

Sesuai dengan kesepakatan kita pada hari Rabu yang lalu di dalam rapat Panitia Khusus dengan pemerintah atau Rapat Kerja, pemerintah pada waktu itu

minta waktu dua hari untuk mencoba mengakomodasikan pikiran-pikiran yang berkembang ditengah masyarakat dan kami melaksanakan itu pada hari Kamis, kemudian disambung lagi hari Jum'at dan hari Senin.

Hari J1Jm'at itu interdep melakukan perumusan atas pertemuan hari Kamis, dan hmi Senin dibawa lagi kepada masyarakat. Memang tidak keseluruhan bi'.,a ditampung semuanya, tetapi kami juga kayak membahas model Pansus dengan masyarakat itu. Artinya redaksi demi redaksi pun dilakukan pemu3hasan supaya ada perasaan puas. Tetapi nanti yang semua itu bisa diakomod<.1sikan dan sekarang sudah terjadi di dalam naskah. Naskah yang diberikan Seni11 itu masih mempunyai perbaikan lagi pada hari Selasa. Karena pada hari Selr:l.sa setelah kita lihat kembali masih ada yang belum sempat terumus. Sehingga di dalamnya itu masih alternati-alternatif.

Dengan demikian naskah yang terakhir itu adalah naskah yang di depannya ini ada tanda kotak, kotaknya berbunyi asodialo Menteri Kominko dengan Organisasi, Pengamat, Masyarakat, Penyelenggara Penyiaran tanggal 18, 19 dar) 23 September dan hasil rapat interdep tanggal 19 dan tanggal 20 September jad1 ada lima kali rapat dilakukan. Kami belum tahu apakah ini sudah diterima naskar.nya.

KETUA RAPAT :

Sudah kami terima, dan kami bagikan kepada Anggota Pansus maaf, tapi penjelasannya belum jadi hanya batangi tubuhnya, penjelasannya belum. Seingat saya yang saya lihat demikian Pak Menteri.

PEMERINTAH :

Kami p0rlu beritahukan bahwa penjelasannya kalau ada penambahan penjelasan itu dicantumkan di dalam ulasan tentang batang tubuh itu sendiri. Sehingga narni kita akan lebih mudah ketika satu pasal atau ayat kita bahas apakah ini purya penjelasan atau tidal< ada disitu. Jadi dengan demikian akan mengkaver se1 nua itu.

Sekarang tinggal kepada Saudara ketua, kami ingin sampaikan bahwa dalam model-model perbaikan ini ada perbaikan-perbaikan yang sangat eks redaksional. yang masih dibutuhkan. Antara lain tata cara penulisan Undang­undang Dasar 1945. Begitu juga dengan tata cara penulisan-penulisan tertentu yang menjadi kelaziman itu diadakan perubahan-perubahan seperti setiap urutan itu "dan" ada "atau" ditambah dan seterusnya. lni sangat tekhnis, kami kira yang seperti itu mungkin di naskah itu kelihatan dalam tanda bintang satum, itu perbaikan yang disampaikan sebelumnya oleh pemerintah ditambah dengan perbaikan yang sifatnya tekhnis.

Tapi nanti kalau ada tanda bintang dua itu menunjukkan ini adalah usulan­usulan atau proses yang terjadi karena adanya masukan dari masyarakat . Namun dalam proses pembahasannya nanti kita tidak membedakan antara satu dengan yang lain, hanya pada saat saya melakukan pembahasan bersama­sama lnterdep dan masyarakat itu, itu l:ami anggap perlu untuk memudahkan mengingatkan ini dari mana sumber asalnya.

Bahkan di kami, di pemerintah itu masih ada naskah yang tanda bintang dua itu unsure pengusulnya. Sehingga kalau nanti mau dikofirr.·asi oleh Anggota Dewan darimana ini ujug-ujug datan:~ usulannya kami akan bisa menyebut usulannya dari asosiasi ini atau usulan dari Organisasi ini.

Lalu kami cenderung kepada yang substansif saja yang kita lakukan pembahasan disini, dan yang lainnya tentunya catatan-catatan bagi Anggota secara keseluruhan itu terpulang kepada Anggota sendiri. Nah kalau itu dimungkinkan model pembahasan kita, maka kita akan mencoba memasuki satu persatu dari usul-usul yang perlu kita bicarakan dalam rapat ini.

Kami kira demikian, terima kasih.

KETUA RAPA T :

T erima kasih Bapak Menteri. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan penjelasan pemerintah

tentang hasil kerja yang dicapai selama masa seminggu ini 18, 19 dan 23 September dilakukan dialog Kominko clengan masyarakat penyiaran. Kemudian rapat interdep 19, 20 September sesuai dengan judul.

Saya mencatat bahwa ada dua yang diusulkan, yang satu perubahan tekhnis penulisan, yang kedua adalah soal-soal substantif. Dan tentu saja kalau usulan pemerintah tadi minta supaya usul substantif itulah yang dibahas pada rapat kerja pada siang hari ini, saya buka sesi kepada pada Anggota Pansus untuk memberikan tanggapannya.

Kami persilahkan dari kanan, Pak Asnawi Latief.

ANGGOTA F. POU (DRS. ASNAWI LATIEF):

Assalammu'alaikum Wr.Wb. Saudara Menteri dan seluruh jajarannya, Saudara Pimpinan.

Sepintas saya baru terima ini. Sebulan penyempurnaan RUU tentang penyiaran ini, sudah ads lagi laporan singkat pembicaraan tingkat Ill Rancangan Undang-undang yang laporan Panja, siehingga kalau saya kombinasikan dengan usulan ini jadi muvilen Panja lapor itu sudah tidak cocok lagi dengan acara sidang hari ini, dengan membaca sepintas usulan penyempurnaan rancangan ini. Memang hal-hal yang sifatnya tekhnis seperti penulisan Undang-undang

Da:3ar 45, Undang-undang Negara Republik Indonesia itu hal yang tidak ispear menyesuaikan saja dengan Amandemen Undang-undang Dasar dan peristilahan-peristilahan yang kita kenal.

Tetapi setelah kita baca satu per satu KPI itu betul-betul sudah harus ada Dim baru yang harus dibahas. Demikian pula beberapa pasal yang lain, sehingga tidak mungkin kita membahas pasal demi pasal. Oleh karena itu saya sejalan dengan Saudara Menteri akan menyampaikan substansi yang pointersnya saja. Dari usulan ini apa-apa saja, toh tidak mungkin kita bahas di Rapat Kerja ini secara detail substansi pasal demi pasal. Banyak sekali yang diusulkan, baik usulan pemerintah maupun usulan dari kelompok masyarakat penyiaran yano sebagaimana dilaporkan dalam kerta ini, dalam blok segi empat ini.

ltu bany< k sekali dan sepintas saya baru beberapa halaman saja itu jadi agak pusing jurja jadinya mencermatinya itu memang harus pemerintah. Karena usulannya da ·i pemerintah coba kemukakan pada kami pada kita disini pointersnya tic'ak usah kita bicara· tentang hal yang tekhnis apalagi penulisan, kira-kira KPI itu apa saja. sebab disini ada sebagian yang diangkat itu mengenai KPI, misalnya satu contoh itu ada kata-kata institusi kenegaraan, ini apa maksudnya.

Kita kenal dalam Undang-undang Dasar sekarang ini tidak ada lagi ada institusi-institusi baru apalagi yang ekstra. Apakah maksudnya seperti KPU, atau KPPN apa seperti itu. Sebab kalau institusi Negara ini kita kenal dengan lembaga sudah tidak ada lembaga tinggi dan tertinggi lagi tapi semuanya lembaga Negara. Tentu ini memerlukan pembahasan dan kajian yang lebih mendalam, terutama dengan legal drafter yang hadir disini juga ada antar Departemen itu untuk bisa mengembangkan, belum lagi definisi-definisi yang lain. lni saja satu contoh yang saya sempat baca dari usulan ini sehingga saya berkesimpulan lebih baik tidak bicara tekhnis penulisan baik segi bahasa maupun juga sistimatika tetapi lebih condong pada substansi yang diusulkan untuk tadi diusulkan untuk dilakukan penyempurnaan. Dan nampaknya banyak sekali sehingga harus disusun semacam Dim baru jadi sudah kita sepakat, membahas ulang.

T erima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima ~asih Pak Asnawi. Meman:J kesepakatan Pansus pada Rapat Kerja tanggal 18 memang hari

Senin itu selesai dibagi, kemudian kita baca kemudian dalam Rapat Kerja sekarang itu k'\a bisa mendalami apa yang di bahkan itu karena baru tadi siang ini juga kita terima baru sempat kita baca beberapa menit yang lalu maka yang terjadi apa yang disampaikan oleh Pak ~snawi tadi baru grambyang saja, baru

dapat satu yang dilihat. Baiklah itu dari Pak Asnawi, adc: lagi, Pak Djoko si!ahkan.

ANGGOTA F. REFORMASI (DRS. DJOKO SUSILO, MA):

Terima kasih. Saya sebenarnya agak terl<ejut juga ya, begitu banyak usul

penyempurnaan yang ada dalam draft ini, sehingga rasanya tidak mungkin kita akan membereskan dalam waktu dua hari. Saya pun masih khawatir, apakah betul ini yang usulan-usulan ini sudah r:nerupakan final subjection dari Organisasi Masyarakat Penyiaran atau Ormas lainnya. Sebab kalau yang ini kita tidak tahu prosesnya koq. lni mungkin yang diundang sama pemerintah tetapi saya tidak tahu apakah wakil-wakil unsure Pansus juga ikut, sehingga muncul edisi semacam ini.

Kalau ini misalnya kita ikuti sepe:ii ini, kira-kira gambaran saya kita olahkan lagi pasti akan muncul lagi, ini tidak akan kira-kira bE:.lum akan tuntas, karena pihak yang merasa tidak dii.kutsertakan, itu pasti masih akan ada komp!ain dan keberatan, mungkin terutama sekali yang dirugikan dengan draft yang terakhir ini. Bahkan menurut saya ini kurang menyiKapi yang paling mendasar mengenai keberatan-keberatan yang agak pokok terhadap komplain atau kritikan yang berkembang di masyarakat.

Conteh misalnya adalah Pasal 55. Pasal 55 itu tampaknya akan di1hapus dari rumusan yc:.ng semula. Nanti

kalau kita pelajari lebih lanjut itu usulan penggantinya itu bisa dianggap l~bih gawat. Jadi ini political ploi saja, ini yang kita harus wasr ada juga bahwa mbokyao kalau ganti itu yang lebih baik, ya kalau tidak baik )'<1 mungkin di blok saja, mmisalnya kan begitu.

Yang berikutnya juga, kale kita mencorot yang lain-lnin, ini kan belum menampung juga aspirasi-aspirasi yang berkembang luas mengenai keikutsertaan pemerintah persoalan ijin, soal KPI, soal misalnya alokasi frekuensi dan sebagainya. Saya bahk:an dalam beberapa terakhir ini berdiskusi dengan beberapa pakar yang frekuensi itu, itu yang banyak membaca bahwa alokasi frekuensi itu di Jakarta habis bahkan kurang itu ternyata itu tidak benar informasi itu.

Bahkan mereka bisa menunjukkan bahwa di Jakarta ini bisa dibuka 14 frekuensi yang baru. Jadi mesti ada yang ditutup-tutupi sama Departemen Perhubungan. Jadi ini saya pikir harus buka-bukaan yang agak tuntas masalah­masalah semacam ini. Kita mau bicara kalau di digital ini tidak relevan lagi, tapi okey!al1 kita masih bicara pada konsepsi yang demikian.

Jadi ketua, saya mempunya saran begini saja, jadi sebenarnya kalau ini boleh menghimbau sama pemerintah, itu kawan-kawan itu yang pokok itu tidak

banyak, tapi inti. Pasal 55 drop, sudah. Kemudian juga itu misalnya keterlibatan pemerintah yang dianggap terlalu banyaklah itu, cukup mungkin di soal alokasi frekuensi, yang lain misalnya menulis regulasi, soal ini sudahlah mundur-mundur saja semua, saya kira selesai itu.

ltu yang saya baca dari komplain kawan-kawan di penyiaran dan yang lain-lainlah, kira-kira begitu. Sehingga kalau kita lihat kliping-klipingnya ini kan semuanya kan mengeritiknya ke peme-rintah. Tapi pemerintah kan sebenarnya menanggapi positif, sehingga yang luber itu DPR. Seolah-olah DPR ini yang mempertahankan pasal-pasal represif ini gitu lho, sehingga pemerintah nampak sekali reformis, padahal pemerintah yang memasukkan pasal-pasal yang menurut saya sungguh berbahaya. Nah ini menurut saya perlu ada penyingkapan bersama. Kemarin diskusi di pemerintah juga kan juga tidak tahu persis arahnya kemana waktu mereka rnengundang ini.

Jadi saya agak skepis kalau ini yang kita jadi patokan, oleh karena itu kita indentifikasi saja Pansus ini, kita setuju sih membahas ini tapi kalau yang draftnya seperti ini nanti ini juga tidak akan menyelesaikan persoalan.

ltu sementara begitu ketua, usulan saya.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Saudara Djoko. Saudara-saudara saya mau mengingatkan bahwa kita mau memutuskan

cara membahm nya apa yang disampaikan pemerintah itu bagaimana. Sehingga kita bisa meng'~:ffucut kearah itu bahwa tadi Pak Djoko menyebut pasal 55 drop ini, itu kan cupiikan yang Pak Djoko bisa kenali mungkin yang lain dapat pasal. Sehingga saya minta teman-teman bisa memberikan usul yang konkrit bagaimana kite. cara membahas apa yang sudah disampaikan pemerintah.

Saya per3ilahkan Mas Bambang Sadono.

ANGGOTA F. PG (BAMBANG SADONO, SY,SH.MA) :

Ketua, yang mewakili pemerintah. Hampir mirip dengan pertanyaan Djoko Susilo, saya juga

mempertanyak2n apa yang dirumuskan pemerintah ini mewakili seluruh pikiran yang muncul -illl, atau yang disetujui oleh pemerintah dipindahkan kesini. Jadi untuk memperkuat argumentasi pemerintah, pemerintah yang cocok kemudian ada yang usul pas ada yang disitu gitu lho. lni saya kira satu masalah, ka~ena melihat juga usulan-usulan ternyata juga diakomodasikan.

Saya be~i' contoh misalnya pasal 61, ini pasal yang sangat triki. Misalnya sangat ya ngakali bahasa jawanya. Jadi semua itu dianu KPI bersama pemerintah belakang dikunci bahwa itu semua akan diwujudkan di dalam perlakuan pemerintah. Jadi semua tesa untuk menyusun kemandirian KPI itu ya bohong disini. Nah ini ternyata ada usulan juga supaya itu dirubah, ternyata pemerintah tidak masuk. Padahal usulan saya adalah kalau kita mau membahas

lagi pasal-pasal ini, maka rujukan pemerintah ini tidak boleh menjadi satu­satunya rujukan.

Siapapun memasukin lagi, jadi misalnya kita punya usulan tidak setuju pasal ini kita ajukan lagi karena kita juga menghimpun masukan-masukan yang datang dari masyarakat, yang mungkin datang ke pemerintah tetapi tidak diakomodasi oleh pemerintah di dalam usulannya ini. Hanya satu hal yang saya memohon perhatian kepada Pansus ini, memang ada masyarakat yang minta supaya ini ditunda, artinya ditunda dalam arti supaya lebih baik.

T eta pi jug a jangan lupa bahwa yang menghendaki supnya ini cepat jug a banyak. Artinya bahwa okey kita mencari betul sebaik-baiknya tapi kita juga jangan sia-siakan waktu pak. Jadi ya kalau bisa ya sudah kalau berdebatnya begitu juga tidak akan selesai kita buka itu saja ayo kita liha~ lagi dari depan, mana yang lebih masalahkan tapi rujukan pemerintah tidakl · menjadi satu­satunya, kita juga bersama-sama masuk, malah yang bisa ki~a sepakati itu kita ambil dalam waktu dua hari ini misalnya.

Kalau itu belum selesai juga kita masih punya waktu satu bulan untuk merenung-renungkan kembali nanti kita masuk kita membah~ s lagi mana-mana yang masih bisa kita sepakati.

Saya kira itu usul saya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Bambang. Pak Noer silahkan.

ANGGOTA F. PPP (H. NOER NAMRY NOOR):

Terima kasih. Assalammu'alaikum Wr.Wb. Saya berbicara disini tidak untuk saling menuding, tetapi saya cuma

mencoba setelah mendengar, membaca masukan-masukan ada lima point yang saya lihat mernang cukup untuk kita pe!rlu perhatian.

Pertama, lingkup kerja KPI dengan rumusan hak dan kewajiban KPi daerah. Sehingga tidnk tumpang tindih. Disitu yang paling. banyak persoalan masuk.

Yang kedua, rumusan dimanei pada ujungnya ada 7 ayat yang mengatakan bahwa yang harus dibuat oleh KPI dengan pemerintah. persoalan ini sebenarnya kita sudah sepakati sisa bagaimana memberi penjelasan apa yang akan dilakukan oleh KPI dengan pemerintah dengan adanya hal yang ditunjuk oleh Undang-undang itu. Jangan sampai itu meniml.J'Jlkan kecurigaan, sehingga kita harus mempunyai persepsi yang pernah kita sepakati apa sebenarnya yang harus dilahirkan oleh KPI dengan pemerintc: h .. disitu sehingga

..... , ..

7

kita cantumkan itu, itu perlu penjelasan. Kemudian T\I jaringan, banyak yang mencoba sangat takut dengan televisi jaringan, tidak ada Televisi Nasional hanya TV jaringan dengan 1\1 local.

Sebena1 nya disini juga cuma penjelasan yang kurang. Karena penjelasan yang kurang ;ehingga merasa bahwa sama dengan kita kalau di Dewan dikatakan harus menggunakan baju yang layak, maka akan menjadi interprestasi baju mana pa'ing layak. Nah begitu juga disini televisi jaringan, apa yang dimaksud denJan televisi jaringan ini masih terlalu awam bagi kita semua, sehingga perlu penjelasan dimana penjelasan itu tidak boleh Pak Har dengan Pak Dir berbeda cara penjelasannya. P-ak C berbeda penjelasannya dengan Pak D Misalnya, tapi kita harus sama cara berfikit kita untuk menjelaskan ini, karena itu rnenjadi kesepakatan kita bersama, jangan sampai pada saat kita ditanya sendiri kita berubah.

Kemudian masalah relay. lni juga perlu penjelasan pak. Apa yang dimaksud relay yang Terbatas.

Kemudian yang kelima adalah pasal peralihan. Ketakutan ya, memang saya sangat mengerti misalnya saja kalau

Undang-undang yang pasal peralihannya nantinya hanya berlaku dua tahun padalah televisi daerah untuk menjadi partner dari pada jaringan ini tidak bisa berdiri di daerah, maka stasiun relay seperti apa yang saya takutkan tadinya itu akan gelap di beberapa wilayah tidak menerima siaran. Justru itu barangkali perlu diperpanjang, caranya memperpanjang bagaimana. Nah inilah barangkali lima hal yang sangat menjadi perhatian khususnya menyangkut lembaga KPI sendiri itu saya memberikan penjelasan demikian.

Ada yang mencoba memasukan, kenapa KPU bisa berdiri, kenapa Bank :ndonesia bisa berdiri lndependen, kenapa KPI tidak, lahirnya induknya tidak sama. Kalau l\PU dengan meng -Indonesia itu jelas-jelas disebut dalam pasal di dalam Undang- Jndang Dasar Republik Indonesia 1945 itu KPU disebut dengan Bank Indonesia Bank Central. KPI lahir karena adanya Undang-undang Penyiaran, anc iaikan tidak ada Undang-undang Penyiaran KPI mesti ada, justru itu berbeda kelahirannya jangan mau disamakan eksistensinya.

Disilah ~erlu kita membaha~ semaksimal mungkin justru itu usul saya, barangkali Pak Susilo apa yang disodorkan oleh pemerintah kepada kita, tadinya kan kita setuju bahwa Bapak-bapak dari pemerintah itu memasukkar. hal-hal yang dianggap perlu diperbaiki. Nah kita sudah diberi jangan pula ini menjadi celaan. Jadi kita barangkali membuat satu persandingan saja, coba hal ini bikin tolok yang kita sudah susun dalam Panja dan tolok ukuran rnasyarakat untuk kita bahas lebih detail lagi artinya Panja mesti bekerja kembali.

inilah barangkali usul saya sehingga dengan demikian tera:okalisir itu situasi karena selama tidak terlokalisir situasi maka mungkin~ Memang ado pihak-

pihak yang menginginkan supaya Undang-undang Penyiaran itu terlahir nanti lima tahun yang akan datang baru lahir. lni barangkali ado, kale tidak ado ya seeker, kale semuanya kita menginginkan supaya cepat terlaksana. Saya kira hanya piawan ini untuk mempercepat dan mempertajam sasaran sehingga berakhir pada suatu titik penyelesaian dari pada Undang-undc.ng ini. Saya kira demikian terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr.Vvb.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Noer. Pak Baihaqi mau nambah, silahkan.

ANGGOTA F. PPP (PROF. DR. TGK. BAIHAQI, AK):

Assalammu'alaikum Wr.Wb. Saudara-saudara sekalian. Setelah membaca ini sekilas belum dibaca ini. saya merasa sudah ada

tiga bintang keterlibatan disini. pertama DPR ada disini, yang kedua pemerintah yang ketiga itu yang bintangnya dua iltu dari Orgnisasi, pengamat, masyarakat, penyelenggara penyiaran. Nah ini jadi pertanyaan pula yang ketiga ini. karena sudah ada tiga, ini saya kembali pada waktu terakhir kita rapat sudah hampir ludes, rasanya sudah hampir tuntas tinggal beberapa Keputusan, tinggal beberapa kesepakatan. Tapi kalau sudah begini sudah berkembang lagi menurut saya ini.

Bukan saja dua Dim seperti dikatakan Pak Sanusi tapi sudah jadi tiga. Dan ini berarti kita bahas lagi semua ini. belum tentu yang dikatakan oleh organisasi, pengamat tidak setuju, seperti juga mereka tidak setuju apa yang kita kemukakan. Jadi begini besar masalahnya menurut saya. Oleh karena itu kalau sekiranya ini mau diterima semuanya saya usulkan supaya dibuat lagi Dim sandingan tiga, kita ulangi lagi pekerjaan kita dari apa itu.

Bagaimana usul penyelesaiannya, saya sudah merasa sulit lagi ini bagaimana ini, untuk menerima mereka saya menerima tRman-teman tidak menerima, sebab tidak sedikit nilai dari awal sampai akhir. Da;i pihak organisasi, pengamat, masyarakat penyiaran itu pun tidak sedikit, mergub.ah apa yang sudah kita ambil keputusan dulu itu waiaupun memang keputusan RUU belum menjadi Undang-undang. Sekarang di1ubah, nah diubah itu dit:iahas lagi dengan baik, jadi panjang lagi ceritanya ini.

Saya tidak keberatan dipanjakan juga tapi kalau terlalu panjang saya kira juga nanti makin maju lagi orang, makin masuk lagi usulan akhirnya dia tidak selesai-selesai. Jadi saya belum rnemberikan alternative, cuma saya lihat ini terpaksa kalau ini diterima ini dibahas terpaksa dibuat tiga Dim lagi sandingan supaya mantap.

Terima l:asih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof. Baihaqi. Tadi Pak Bambang Sadono juga sudah mengusulkan hal-hal yang tidak

ditampung pernerintah, ditampung oleh Anggota DPR. Barangkali juga usulan­usulan dari masyarakat tidak tertampung di pemerintah, bisa juga ditampung di DPR. Memang bisa panjang ceritanya tapi kita harus mengarah atau mengerucut pada solusi supaya kita harus lebih maju, yang jadi persoalan krusial itula yang dibahas yang tidak krusial tentu saja tidak kita bahas.

Saya persilahkan Pak Nono.

ANGGCTA F. TNl/POLRI (NONO SUKARNO) :

Memang kalau melihat usulan dari masyarakat banyak sekali. Dan walaupun kita ~andiri sudah menyampaikan draft RUU, kemudian usulan banyak apapun karena ini adalah masukan ya mungkin di dalamnya memang ada pemikiran-pemikiran yang cerdas, tidal·< ada salahnya bahwa ini perlu kita lihat semua. Tentunya nanti bias ada yang kita tampung ada yang tidak bagaimana hasil dari pada diskusi. Kemungkina11 diluar ini pun masih ada, tadi kan sudah Hendaknya itu setelah kita lempar semua bisa menerima, saya pikir itu lebih baik.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT :

T erima kasih Pak Nono. Silahkan Bu Astrid.

ANGGOTA F. KKI (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) :

Terima kasih pak. Saya baru maju katakanlah sampai halaman tujuh, tapi saya mencoba

main dengan makna supaya tahu apa yang dihapus, apa yang diubah kemana­mana jadi makna dan panah. Jadi kalau kita lihat halaman tujuh usul perubahan ayat 2 diusulkan dihapus, diganti dengan pasal 8 ayat 1 isinya menjadi KPI sebagai wujurl peran serta masyarnkat berfungsi memadai aspirasi serta inewak1li kepentingan masyarakat akan penyiaran. Jadi yang dua yang bersifat sebagai independent dihapus.

Terus k:ilau kita terus lagi ada lagi umpamanya ya diganti dengan 8 ayat 1, atau di 8 ad 3 catatan dipindahkan untuk pasal 8 ayat 1 menjadi pasal 7 ayat 2 naik keatas. Jadi menjadi KPl adalah badan yang bersifat independent yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran.

10

Pertanyaan saya adalah, saya tidak tahlf apa maksuc lnya ini, pindah­pindah, pindah-pindah, mbokya kita :sudah pindah sebelumnya, karena apa gunanya kita sudah bicara begitu iama, karena tiap ka i kan ada versi pemerintah, versi DPR. kan begitu. Sudah begitu sekarang ada sarannya ini maaf sarannya bintang satu, bintang satu itu dari pemerintah saya baru lihat sekarang. Tapi kalau toh tidak ada perbedaannya ban1ak hanya atas bawah dan seterusnya mengapa tidak kita biarkan.

Saya tahu ada banyak kritik terhadap antara lain Undang-undang Amandemen 1,2,3,4. Karena katanya tidak sistimatis dan seteru·snya, tapi ada suatu denghot bahasa Belandanya satu kesalahan berfikir seakan-akan suatu dokumen politik itu sama dengan suatu desertasi, tidak jawabannya. Jadi justru disinilah kita lihat, bedanya jadi kalau tidak terlalu penting ya saya kira tidak usahlah diganti-ganti, belum yang nanti berikut adalah masalah lain.

Jadi umpamanya pasal 25, lembaga penyiaran berlangganan sebagai dimaksud terdiri atas lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit, pasal'25. lembaga penyiaran cable, strated Gomething new we happen this card before, yang kami ini mbokya be oneslah kepada kita sesama lain. Kalau kita setiap kali mengubah apa yang kita sudah janji bagaimana itu kan suatu kesepakatan. Memang kita bisa menyempurnakan tapi kalau itu alasan penundaan saja ya saya kira tidak tahu saya kira angkat tangan.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Astrid. lni Bu Astrid sudah menunjukkan kekecewaannya. Ada lagi yang memberikan tangga:Jan. Baik, Saudara-saudara saya harus merangkum bebempa usulan, dari

Anggota Pansus dan saya akan sampaikan kepada pemerintah.

Yang pertama ada usulan bahwa tetap saja usulan pemerintah itu dipegang tapi juga usulan masyaraka1t yang disampaikan kepada DPR juga harus menjadi bahan, itu yang pertama.

Ada usul yang berikutnya supaya hal-hal yang memang khusus sajalah yang kita bahas kita persandingkan tanpa harus memindah-mindahkan dulu apa yang tadi disebut oleh Bu Astrid kalau sudah disitu, disitu sajalah dulu.

Yang Ketiga atau yang terakhir, ada pernyataan bahwa ini semacam mau dipanjakan ulang dilanjutkan kembali. Nah tiga hal ini yang, saya ingin kerucutkan dan disampaikan kepada pemerintah bagaimana pemerintah bisa menanggapi pemikiran yang berkernbang dikalangan Anggota Pansus sebelum saya putar pada putaran kedua.

Kami silahkan Pak Menteri.

PEMERltJTAH:

Baik ter rna kasih Saudara Ketua. Yang pcrtama, pada hari Rabu yang lalu itu tanggal 17, kita kan sudah

bersepakat untuk ini ditunda. Karena apa ditunda, kalau kita kan sudah sepakat pada waktu itu, kenapa ditunda, karena ada reaksi dari masyarakat. Setelah ada reaksi dari masyarakat itu apa yang harus dilakukan.

Pada w2ktu rapat itu kami mengatakan, kami memerlukan dua hari untuk ketemu dengan masyarakat itu me11gakomodir mereka, kami kira jelas itu disini. Kami memerlukan hari Senin nanti akan lnsya Allah mudah-mudahan bisa disampaikan pada waktu hari Rabu itu. Sehingga kami lakukanlah pertemuan dengan masyarakat, yang memberikan reaksi di Koran-koran itu sampai perorangan pun diundang, masukan itu bertumpuk, ada. Kita bahas juga pada saa itu, dibahas lagi pada hari berikut bersama dengan mereka yang menyarankan itu. Tetapi untuk membedakan mana yang datang dari unsure pemerintah keinginan perubahan itu dan mana yang datang dari masyarakat dibagilah bintang satu dan bintang dua.

Dan yang bintang satu itu diantaranya adalah sisa pekerjaan Pansus yang ditugaskan kepada Panja sampai kepacla Tim Sinkronisasi. pada rapat terakhir Tim Sinkronisasi ada yang belum sempat dilakukan perubaha, sebagaimana disebutkan oler, Pak Harsojo dalam laporannya. Nah itulah yang menyebabkan ada bintang satu dari pemerintah perubahan-perubahan tempat yang dikritik oleh lbu Astrid. ltu scbetulnya disepakati di tingkat terakhir di Panja ke Tim Perumus ke Tim Sinkronisasi kalau tidak salah be9itu.

Nah karena pekerjaannya belum selesai kita coba kerjakan, terjadilah peralihan-peralihan, ini posisi peraliha11. Yang masyarakat yang bintang dua itu, itu sudah dibahas antara masyarakat dengan pemerintah. Tapi karena masyarakat itu sendiri hari pertama banyak, hari kedua banyak, hari Ketiga agak sedikit ya kita tidak bisa memaksakan ada yang lebih banyak ada yang lebih sedikit. tapi rata-rata mereka unusurnya yang memberikan pandangan itu hadir. Nah proses yang dilakukan oleh pemerintah adalah merumuskan bersama-sama dengan mereka.

Jadi kalau pasal 60 itu tidak diusulkan oleh rnereka yang pada saat itu hadir disitu ya ke1mi tidak merumuskannya, karena pada saat itu kami jelaskan bahwa sebetulnya aturan lebih lanjut itu adalah PP. Jadi kalau mau diganti segala sesuatu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah bunyinya mestinya begitu. Tapi kenapa dirubah rnenjadi disusun oleh KPI bersama-sama pemerintah kemudian ada pasal 60 itu konteksnya adalah supaya mengikutsertakan KPI. Sehingga semua Peraturan Pemerintah tidak akan keluar kecuali sudah dibahas oleh KPI bersama pemerintah.

12-

Dan ini beda dengan model-model peraturan perundangan yang lain. Karena apa, karena kita kan tidak terlalu percaya kalau dibikin oleh pemerintah sendiri. Oleh sebab itu perlu mengikutsertakan KPI, jadilah rumusannya itu ·KPI bersama pemerintah.

Jadi itu salah satu contoh saja dari sekian banyak persoalan-persoalan. Nah apa yang dikehendaki oleh Dewan itu kami serahkan kepada Dewan. Kalau dikatakan Dewan ini tidak perlu lagi kita bahas kita sepakati saja yang kita hasilkan di Panja ayo, tapi konsekuBnsinya kita berhadapan dengan reaksi masyarakat yang belum terakomodir. Nah kalau memang kita perlu bahas substansi ayo. Kita pilih dulu yang mana yang disebut dengan substansi. Kira­kira begitu pemerintah tidak keberatan mekanisme itu.

Kalau ada yang dltampung oleh pemerintah ini belum menampung yang dari diterima oleh fraksi-fraksi dari rnasyaraknt, kemudian fraksi mengusulkan perubahan juga pemerintah sangat tidak keberatan, karena itu adalah haknya dari Anggota-anggota Fraksi.

Jadi oleh sebab itu kami siap saja untuk membahas, t2ri kami tidak bisa menjelaskan satu persatu kalau kita be~um memasuki materi. Sementara tadi sudah mulai mengupas tentang materi. Jadi kami ikut sajc- Saudara Ketua terserah kepada kesepakatan di DPR apa yang dianggap perlu untuk langkah­langkahnya.

Terima kasih.

KETUA RAP AT :

Baiklah, terirna kasih Saudara Menteri, atas penjelasan balik terhadap tanggapan dari Anggota Pansus bahwa memang pada waktu Panja rapat terakhir memang ada beberapa substansi yang belum selesai kemudian beberapa yang belum disepakati di Panja memang diangkat pada tingkat Rapat Kerja. Tapi pada waktu tingkat Rapat l<erja kita pun sepakati bahwa ada hal-hal yang perlu ditulis ulang kembali karena memang belum terumuskan dengan baik.

Tapi kita juga sepakat pada waktu itu bahwa Pansus bekerja tanggal 25, 26 kemudian juga akan disosialisasikan. Disosialisasikan itu j1Jga kesepakatan kita yang lain yang akan digunakan juga untuk menampung atau menguji apa yang sudah kita rumuskan bisa diterima masyarakat iya atau tidak. l\Jah karena memang itu adalah kesepakatan kita bersama dan kita sudah hari ini masuk kepada mendengarkan laporan dari pemerintah.

Memang akan lebih baik kalau misalkan kami dari m eja pimpinan itu sudah melihat, kira-kira pasal berapa sajakah yang sebetulnya sudah kita cuplik kita ambil sehingga kita mudah untuk membahasnya dari pac.a kita membaca setebal ini dari awal sampai akhir. Misalnya dari ketentuan un um saja misalkan saya lihat itu ada yang diurut kebawahkan.

I~

lni berarti ada usul perubahan. Kalau bahasa Jawanya dipetani dicuplik yang mana-mana y;:ing harus kita dibicarakan itu lebih kita membahasnya. IJibikin sebuah matrik kita bahas ini yang usulan Dim lamanya tapi ada usulan perubahan na:..;kah lama naskah asli yang sudah kita sepakati kemudian ada naskah perub2han yang diusu!kan oleh pemerintah dan yang kemudian diusulkan oleh r,1asyarakat.

Tentu sRJa tadi ada usulan yang usulan dari DPR belum diakomodasikan. Nah karena itu saya ingin minta tan!Jgapan balik kalau ada tanggapan dari Anggota Pan~1is terhadap apa yan!~ tadi sudah disampaikan oleh pihak pemerintah. In: putaran yang kedua atau yang terakhir kita ambil keputusan.

Silahkan Pak Noer dulu.

ANGGOTA F. PPP (H. NOER NAMRY NOOR):

Terima kasih. Pada rnpat laporan Panja · kepada Pans us yang lalu memang sudah

dikemukakan itu ada beberapa point yang memang perlu pergeseran-pergeseran tempat penambahan kata dan perbaikan-perbaikan dan itu disetujui pada waltu itu oleh Pansus dan diharapkan Bapak-bapak dari pemerintah untuk menyusun hal tersebut. Sehingga dilaksanakanlah seperti apa yang kita lihat sekarang. Cuma karena semua dipertebal sama tebalnya dengan usulan-usulan yang berkembang, kami lihat bintang dua disini ada 15 point.

lnilah yang perlu barangkali kita pertajam untuk menyelesaikan 15 point itu sehingga dengan demikian kalau masih ada tambahan berikutnya kita lihat apa perlu kita akomodir ataukah point-point itu cukup masuk di dalam penjelasan. Karena ada juga point disini tidak merobah substansi tetapi sub seakan-akan cuma membutuhkan suatu penjelasan sehingga lebih jelas. Mungkin satu r.ata dirubah sehingga dia berubah dan bisa lebih jelas.

Justru itu yang pertama karena dua hal disini, bintang satu itu mernang kita mandatka. 1 kepada pemerintah pada waktu itu usulnya kita sepakati bahwa silahkan pemt:rintah memperbaiki seperti apa yang diusulkan. Dan kita satu persatu apa yang diusulkan itu kita koreksi dan okey silahkan dimajukan perbaikannya, itu kita sudah sepakat itu. ·

Kemudian yang kedua, masukan-masukan. Nah masukan-masukan disini ada 15 point berbintang dua. Saya minta 15 point ini kita bahas, dengan mempersandingkan dengan point-point yang ditunjuk oleh 15 point tersebut. Kalau point tersebut hanya butuh pemjelasan ya kita pindahkan pada pasal penjelasan. Kalau 15 point itu ada point-point yang menuntut perubahan substansi, perubahan apa gerangan yang dibutuhkan. Saya kira ini untuk mempertajam dan mengkerucutkan persoalan sehingga kita tiba pada titik penyelesaian dari pada Undang-undang ini.

I~

Saya kira begitu, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, kalau bintang satu itu mandat pak ya, kalau bintang dua pasukan jadi supaya kita jelas treminologi yang di~unakan oleh kita, kalau bintang satu itu mandat Rapat Kerja, kalau bintang dua itu masukan yang baru dari masyarakat.

Silahkan Pak Bambang Sadono.

ANGGOTA F. PG (BAMBANG SADONO, SY,SH.MA):

Terima kasih Pimpinan. Saya kira tidak ada yang salah dari prosedur yano ditempuh oleh

pemerintah. Jadi apa yang sudah dilakukan pemerintah itu be:iar, tetapi bahwa yang dilakukan pemerintah itu belum seluruhnya, ini yang harus kita catat. Kemudian saya juga ingin kembali, jangan yang diingat itu cuma mandat yang kita berikan pada pemerintah. Ketika l<etua Panja melapor kepada Pansus saya prates, itu tidak semua hasil rapat. kita dimasukan di dalam laporan itu, karena tidak hanya pemerintah yang buat catatan kita membuat catatan juga, saya ingatkan antara lain saya mengingatkan soal KPI daerah, itu kan ingat kita.

Ketua Panja mengatakan wah ya sorry, ini ternyata teks yang dibikin oleh Sekretariat cuma ini, itu tidak dimasukkan berarti ada sesuatu. Tidak terangkum bahwa kita itu masih mempunyai soat itu mulai sejak kita di Panja menerima laporan Tim Perumus maupun Tim Sinkronisasi jadi ada masalah. ·

Oleh karena itu saya kira satu-satunya jalan ya semua harus diakomodasi apa yang dirumuskan oleh pemerintah yang dianggap oleh pemerintah ini diserap dari masyarakat apa yang tercecer yang masih dianggap penting juga oleh Anggota Pansus itu nanti bersama-sama diakomodasi. Saya tidak setuju kalau tiba-tiba kita memilih tadi Pak l<etua mengatakan dicupliki. Pak Namry mengatakan 15 point itu saya tidak setuju. Kita harus kembali lagi kalau kita mau sepakati dulu apa akidahnya kita susun lagi.

Karena saya khawatir kalau sud ah kita sepakati yang 1 f'. point atau yang dicupliki itu jangan-jangan kalau agenda yang masih belum k t.3 masukan nanti sampai saat itu wah jug a penting, kemudian tidak sepaka ::; untuk dibahas. Karena itu supaya adil kita rumuskan kembali agenda apa yan] mau kita bahas, jadi bersama-sama kita susun lagi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Ada lagi yang memberikan tambahan. Silahkan Bu Astrid.

I <;

ANGGOTA F. KKI (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO):

Hanya singkat saja. Kalau seandainya ada kesepakatan yang terjadi di Panja, maka saya kira

1n1 pelanggaran. Karena Panja bertanggung jawab pada Pansus. Karena ini begitu kacau untuk saya, sekurang-kurangnya kita menganggap kita mulai dari zero, dan saya kira usulkan disini kita membuat table versi 10 September sebelah kiri, lalu table sebelah kanan sesuai dengan ini. lni masuk sedangkan kita tahu perubahan yang dulu 24 jadi 25 apa yang diubah, karena itu saya mengatakan pekerjaannya kembali ke zero, ini saran dari kami, terima kasih Pak.

FRENKI KAIH/\TU :

Terima k<:..sihSilahkan Bapak Pimpinan. Bapak-baoak, lbu-ibu. Saya ras<t kita semua punyai niat baik untuk menghasilkan suatu produk

yang sangat be -manfaat bagi seluruh masyarakat dan yang baik. Untuk itu kami sarankan lebih uaik kita mundur beberapa langkah untuk menghasilkan proses yang baik seperti saran dari lbu Astrid juga. Yaitu kita nyusun kembali matrik yang terbaru yang disarankan supaya kita tidak terlalu sibuk membacanya seperti yang ad :i sekarang. Saya rasa itu saran saya yang konkrit.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Frenky. lbu Balqis silahkan.

ANGGOTA F. PBB (ORA. NUR8,1~LQIS) :

Terima kasih Pimpinan. Assalammu'alaikum Wr.Wb. Yang saya hormati Bapak dari pemerintah. Kami merasakan apa yang dikatakan oleh pemerintah sudah cukup sudah mernadai pun kita tentu sama dengan masukan wacana tadi kita kerjakan lagi yang terbaik. Kadang-kadan~;I untuk ini kita tidak semuanya mungkin.

ANGGOTA F. REFORMASI (DRS. DJOKO SUSILO, MA) : ~

Kalaupun mau kumpulan ya ada satu forum yang apa betul 1rn saya khawatir teman teman LSM itu usulannya tidak seperti ini. lni selection of fur saya khawatir ', ebakan saya kemarin dalam suatu pertemuan sud ah dengar­dengan bahwa pemerintah itu men9adakan pertemuan itu hanya untuk melegelimitasi 1 r.aunya pemerintah. ini sudah mulai komplain juga, jadi kalau pun ini kita tenma seperti ini akan juga muncul tidak itu pertemuan dimana. Kominko itu kita hanya dipakai untuk stempel koq, ini akan susah lagi gitu lho.

Oleh karena itu saya kira yang paling mendasar kita rr.ungkin berbicara lagi, okey baik, tetapi jangan dari nol-lah semuanya karen8 ini kita kemarin sudah bilang 90 % wong kari sitik gitL1 lho, kita tinggal dua-tiga langkah kita menyelesaikan kerja besar kita. Tapi kalau kembali ke nol lagi ini saya tidak tahu siapa yang sanggup ini, kira-kira begitu. lni pendapat saya begitu Ketua, jadi sebaiknya mungkin memang ya proses sosialisasi ini kita mantapkan dulu, kita tidak menerima taked progeted yang disampaikan pemerintah, karena kalau penyempurnaan ini bukan sempurna lagi, tapi ini lebih dari draft yang diajukan.

Konsep-konsep yang misalnya memberikan kemerdekaan kepada masyarakat ini sama sekali terabaikan dengan pasal-pasal yang kelihatannya dihaluskan tapi sebenarnya ini bisa menikam kalangan penyiaran. Saya tidak tahu reaksinya publil< besok bagaimana, tapi memang publik relationnya pemerintat1 lebih bagus. Jadi nanti akan muncul, DPR menolak untuk ini, Koran­koran besok akan bicara seperti itu. Jadi DPR nanti yang disalahkan iagi oleh publik seolah-olah tidak mau menyelesaikar 1 pekerjaan ini.

lni tolong Ketua Pansus agak rnenyikapi secara serius, supaya Pansus yang sudah babak belur dihantam kanan-kiri ini tidak tambah porak-poranda, ini yang saya agak punya personal tention dengan apa yang kita kerjakan.

Terima kasih ketua.

KETUA RAPA T :

Terima kasih para Anggota Pansus Saudara-saudara sekalian, tentu saja kami dari meja pimpinan

mengingatkan bahwa kita juga harus sepakat bahwa Undann ·undang ini juga harus kita lahirkan secepatnya karena memang Undang-undan J dibutuhkan oleh masyarakat pengguna Undang-undang.

Bahwa ada hal-hal yang perlu kita baca kembali, tentL: saja itu usulan yang arif, karena memang membaca dari awal itu lebih akan mengawali kira-kira titik start kita membaca kalimat-kalimat pada pasal-pasal berikutnya itu dengan titik awal yang paling baik. Karena memang perubahan-perubahan tidak saja ada pada tengah tapi juga ada perubahan

KETUA RAPA T :

Tapi juga ada perubahan pada ketentuan-ketentuan umum, maka memang sejak awal kita membaca kembali itu usulan yang arif. Tetapi yang mau saya ingatkan bahwa harus ada mekanisme yang kita sepakati bersama untuk membahas apa yang tadi disampaikan oleh pemerintah sebagai bintang satu adalah mandate kita yang masukan dari masyarakat juga ada di bintang dua. Tetapi apa yang disampaikan Pak Bambang Sadono itu juga harus kita

17

lihat bahwa memang ada masukan yang datsng ke Anggota Pansus atau malah ke fraksi-fraksi yang juga berkernbang.

Tentu saja ini harus kita catat bahwa semua pihak juga mendapat masukan semacam itu. karena itu sekali lagi ini telah disampaikan oleh pemerintah sebelum kami mengambil keputusan, apakah kita harus melobby ataukah mengadakan pertemuan khusus dulu untuk mengambil keputusan supaya kita cukup enak. Terus terang saja dari meja pimpinan juga saya belum membaca utuh apa yang disampaikan oleh pemerintah karena memang baru tiba sebelum kita rapat.

Kami persilahkan bapak Menteri.

PEMERINTAH :

Terima kasih Saudara Ketua. Memang ini sulit, karena Mas Djoko sudah melakukan pembahasan

terhadap materi. Kami tadi mencoba untuk tidak memasuki itu. Kalau kita memasuki itu kan harus dijelaskan.dulu, sehingga ada background-nya kenapa ini tidak ada kenapa ini pindah. Tapi ini kesulitan kita sekarang yang kita bicarakan ini kan seb:;tulnya tekhnis kita, apakah kita bahas semua pemerintah. l<ami menyerahl-:an, terus terang saja kalau kita mau kembali ke hasil Par.ja saja ayo.

Hasil Par ja itu kan sudah kita kukuhkan, kita tetapkan bersama dalam dua hari ini, itul 3h yang kita jadikan pegangan tidak perlu lagi menampung yang macam-macam, silahkan kalau kita mau begitu.

Tapi kar1 kira-kira semangat pertemuan kita pada hari Rabu itu tidak begitu. Kita menampung, nah coba jangan dicurigai dulu kalau kami menampung, mari kita bahas masalahnya. Kalau memang kami dibahas itu nanti ngotot pemerintah oh ini kehendaknya pemerintah saja, ayo jangan ngoto bagaimana carnnya cari jalan keluar, asal argumentative. Jadi memang susah kalau kita sudah main cap-capan pernerintah begini dalam konteks dengan masyarakat, kemudian masyarakatnya apa betul menerima dengan baik, apa yang dianukar: pemerintah, kemudian pemerintah memaksakan kepada masyarakat pada waktu itu, itu interpretative, memang sulit.

Oleh sebab itu kami cenderung kepada silahkan saja terserah kepada DPR, kalau dianggap perlu yang punya pemerintah ini secara lengkap mengakomodasi masyarakat, kami merasa ini mengakomodasikan masyarakat itu perasaan kami. Perasaan kami mungkin salah, memang namanya juga perasaan. Oleh sebab itu nanti disampaikan dulu deh, dijelaskan dulu disini, kalau ini tidak cocok ya kita tinggal buang okey, tapi itu hasil kesepakatan kita yang terbaru.

Tapi kalau umpamanya kami tidak menyampaikan ini, tiba-tiba masyarakatnya komplain koq yang kami pernah usulkan disepakati di Kominko koq ticJak disampaikan, nanti kami salah juga. Jadi kira-kira begitu ketua, lebih baik kalau mungkin kalau diterima olel1 Pansus kita bahas saja ini, kalau ada yang lain lagi silahkan, pemerintah siap membahas. Tetapi kami tidak beranggapan ini dari nol, berangkatnya dari hasil Panja.

Hasil Panja yang terakhir itulah yang kita ambil naskah 10 September pada waktu itu. ltu yang dirubah--rubah yang ada disini kalc..u memang ada masukan-masukan barunya. Jadi menurut hemat kami kalau kita mau, tinggal kemauan kita saja. Apa kita mau bahas sekarang atau bahas nanti karena ini mau dipelajari dulu, atau penjelasan pemerintah dulu terhadap yang perubahan itu baru nanti ditanggapi terserah mekanismenya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri. • Silahkan Mas Bambang.

ANGGOTA F. PG (BAM BANG S.ADONO, SY, SH.MA) :

Pimpinan dan bapak Menteri. Saya mencoba mencari satu solusi. lni adalat1 usulan yang dibuat

pemerintah. Kami merasa juga ada masalah-masalah yang masih perlu kita akomodasikan disini. Mungkin ada bail<nya kalau sekarang apakah perorangan Anggota Pansus atau masing-masing fraksi merumuskan masalah-masalah yang masih dianggap perlu untuk mendampingi ini. Jadi nanti kita bahas sudah bersama-sama itu, kita kumpulkan semua dari semua fraksi, masih punya masukan apa kita bahas bersama itu bias jalan. Karena kalau ,kita mau mulai pun tadi ada yang mengatakan belum mempelajari semuanya dan kita juga mungk!n belum mempersiapkan dengan baik apa-apa setelah mengoreksi ini. Saya kira ini solusi yang memadai.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baiklah Saudara Menteri, wakil pemerintah, Para Anggota Pansus yang kami hormati.

" Dari meja pimpinan akan ment~usulkan dulu, lobby sebentar 5 menit kemudian kita mengambil keputusan semacam tadi yang diusulkan Pak Bambang Sadono, karena memang semua belum membaca secara lengkap dari A sampai Z , apa yang disampaikan pe~merintah. Jadi rapat saya skors, oh ya belum diberi kesempatan.

ANGGOTA F.PDIP (H. MUHAMA.D YUNUS LAMUDA, SH):

I'?

Saya masih meragukan apa yansi kita mau lobby ini.

KETUA RAPAT:

Pimpinan sebentar saja mau lobby. Jadi rapat kami skors 5 menit untuk lobby, dengan pemerintah. Terima kasih.

RAPAT DISKORS 5 MENIT

Saudara rara Anggota Pansus, Pemerintah dan seluru jajarannya. Rapat saya buka kemball.

RAPAT DIBUKA KEMBALI

Saudara para Anggota Pansu. Bapak Menteri dan seluruh jajaran pemerintah. Kita sudah mela.kukan lobby men!~enai apa yang harus kita lakukan pada

sore hari ini. Dan karena memang berhadapan dengan waktu yang sangat­sangat terbatas, kita punya waktu hari ini dan besok sebelum hari Jum'at kita akan melakukan reses. Hari Jum'at penutupan masa sidang, maka kita manfaatkan sebaik mungkin waktu yan~J tersedia pada kita, dan tentu saja tadi kita mengusulkan dalam lobby bahwa sore hari ini dan besok, kita akan merampungkan lima hal plus.

Beberapa hal tiga atau empat yang dicatat oleh Anggota Panja sebagai hal yang belum terakomodasi atau belum terselesaikan di dalam perurnusan hasil Panja. Dan kalau bisa Panja besok hasil Panja yang dilaporkan pada rapat kerja yang lalu bisa diputuskan dan hasil rumusan hari ini dan besok dan hasil keputusan hari Kamis yang akan datang kita akan usulkan itu sebagai bahan untuk sosialisa:.i kepada masyarakat. Karena itu adalah hal yang paling mungkin dilihat dari konsering waktu yang sangat-sangat terbatas.

Barangkal; itu adalah beberapa hal yang tadi kita usulkan pada Anggota­anggota Pansu$ maupun juga pada pemerintah. Barangkali pemerintah akan memberikan se~ uatu.

PEMERtMTAH :

Baik, kanii setuju apa yang disampaikan oleh ketua, jadi hari ini kita selesaikan 5 plus barangkali, yang tugas di Panja yang belum selesai. Besok masih bisa memasuki substansi ini, da.n diberi kesempatan kepada Anggota

20

yang ingin mendapatkan substansi baru, sehingga ada· pegnngan. Pengamat pemerintah mempelajari usulan dari unsure fraksi, sementars yang substansi bisa mempelajari yang ada dari pemerintah. Jadi kami secara resmi ingin menyampaikan dulu dokumen ini kami sampaikan kepada DPR.

Oengan kami menyampaikan dokumen ini kepada DPR .<ami sudah lepas beban mental ketika kami mengakomodasikan masyarakat. Mau diapain nanti ini di dalam proses selanjutnya itu terserah, dan kami juga ada rasa beban moril kan kepada masyarakat yang merumuskan itu. Nah d8ngan demikian maka kalau hari ini kita selesaikan 5 plus istilahnya tadi kita selesaikr:iri itu dulu, besok kita ada kemungkinan untuk memasuki substansi, ditambah dengan substansi yang diusulkan oleh Anggota Fraksi.

KETUA RAPA T :

Baik terima kasih, kita sepakati.

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih. Baiklah kita akan memasuki substansi yang pertama dari 5 plus yang dimandatkan pada Rapat Kerja yang lalu. Kami persilahkan pemerintah untuk menyampaikan ini.

PEMERINTAH :

Baik terima kasih Saudara Ketua. Pertama dari lima itu adalah, pada 14 kalau tidak salah halaman 4 dan

halaman 5 ketentuan umum. Nomor 14 itu tentang siaran berla.1gganan adalah dan seterusnya. Karena siaran-siaran yang lain, siaran public, kemudian siaran komunitas kemudian siaran swasta itu semuanya diskripsi atau definisi tidak di dalam ketentuan umum. Tetapi masuk ke dalam batang tubuh ke dalam pasal demi pasal. Oleh sebab itu maka nomor 14 itu dihapus saja, tapi diakomodasikan nanti di dalam pasal tersendiri tentang siaran berlangganan.

Jadi dihapus bukan hilang, dihapus dipindah tempatkan ke dalam batang tubuh. Sebab kalau umpamanya kita mau mencamtumkan siaran berlangganan itu disini definisinya, maka di definisi ini perlu juga ada siaran komunitas, siaran public.

KETUA RAPA T :

Baiklah, terima kasih Pak Menteri. Usul pemerintah ketentuan ini dipindahkan ke batang tubuh pasal 24.

Ketentuan Umum nomor 14 dipindahkan ke batang tubuh, kami '.Tlinta tanggapan

2-l

dari para Anggota Pansus. Pansus ada yang memberikan tanggapan atau setuju.

(RAPAT SETUJU)

Baik, setuju dipindahkan ke batang tubuh. Coba dilihat sekalian. Baiklah kami persilahkan lanjutannya, bapak Menteri.

PEMERINTAH :

Pasal 10, orisinalnya terdiri dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4.

KETUA RAPAT :

Mohon niaaf Pak Menteri sebentar. Pihak SE kretariat, karena akan menggeser pasal-pasal berikutnya supaya

nanti tidak salah untuk mengurutkan pindahan-pindahan itu masih coba tercantum. Sup:iya kita tidak rancu nanti menyebut pasalnya.

PEMERINTAH:

Kalau untuk mudahnya begini, ayat 4 dari pasal 10 itu semula berbunyi, Anggota KPI berhenti karena.

KETUA RAPAT :

Belum, belum Pak Menteri. Yang masih pemindahan tadi supaya Sekretariat tahu persis kembali. Kita harus baca dulu Pak Menteri, pernindahannya, penempatannya.

PEMERINTAH :

Halaman 18, yang paling atas pasal 24. Ketentuan umum nomor 14 dipindahkan ke batang tubuh sehingga pasal 24 itu menjadi dua ayat.

Ayat yang diambil dari ayat 1 diambil dari ketentuan umum tadi, itu menjadi ayat 1. Kemudian ayat 2-nya itu diambil dari pasal 25, karena dia ada korelasi.

Pasal 26, yang 24 lama itu menjadi pasal 25. Jadi ini h<inya pemindahan tempat, sehingga kuasistimatik itu lebih bagus.

KETUA ~~APA T :

Kami usulkan dibacakan Pak Menteri.

PEMERINTAH :

Baik. Jadi Pasal 24, Ayat 1,

Lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ayat 2 huruf d, merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Ayat 2, Lembaga penyiaran berlangganan sebagaimna dimaksud dalam ayat 1, memancar luaskan atau menyalurkan secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multi media atau media informasi lainnya.

ltu Pasal 24, ayat 1 dan ayat 2.

Sedangkan pasal 24, yang semula itu dipindah menjadi pasal 25, menjadi ayat 1, sehingga berbunyi :

Lembaga penyiaran berlangganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, terdiri atas. a. Lembaga penyiaran ::ierlangganan melalui ~.atelit, b. lembaga penyiaran berlangganan melalui k..ibel, c. lembaga penyiaran berlangganan melalui t8risteria.

KETUA RAPAT:

Baiklah saudara-saudara jadi kita mau mengetok perubahan-perubahan itu per pasal supaya kita tidak terlupakan perubahan itu. Jadi Pasal 24, ayat 1 dan ayat 2, tadi sudah dibacakan oleh pihak pemerintah kita setuju.

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih. Berarti pasal 24 itu menjadi pasal 25, yang lama.

PEMERINTAH :

Berikutnya pada halaman 12. Pasal 10, ayat 4 yang lama berbunyi sebagai berikut, Anggota KPI berhenti karena :

A, b, c, o dan e. e-nya k ta baca. Diberher1tikan dengan keputusain Presiden atas usul Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia bagi Anggota KPI Pusat dan dengan keputusan Gubernur atas :Jsul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bagi Anggota KPI Daerah.

Huruf e, ini bukanlah Anggota KPI berhenti karena, tetapi dia adalah merupakan prosedur pemberhentian atau mekanisme pemberhentian. Oleh sebab itu maka huruf e itu kami usulkan untuk diubah menjadi ayat sendiri, termuat pada ayat 5.

Dengan bunyinya akhirnya menjadi, bagi Anggota KPI yang berhenti karena ayat 4 huruf d dan huruf e, ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bagi Anggota KPI Pusat dan dengan keputusan Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi bagi Anggota KPI Daerah. Substansinya masih tetap sama, tetapi tata urut peraturan perundangannya menjadi lebih baik.

Namun ada i baru, i baru itu adalah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Nah kalau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat 1, Anggota KPI juga harus berhenti. Yang e ini diatur dan ditetapkan mekanismenya melalui ayat 5.

Kami kira itu merupakan hasil rapat kerja 30 Mei 2002. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri. ltulah yang disampaikan kepada Pansus hari ini tentang perubahan yang

Pasal 10, ada tanggapan dari Anggota Pansus. lbu Astrid kami persilahkan. ·

ANGGOTA F. KKI (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO) :

Kalau lihat begitu sih enak, tapi kalau begini ini tidak bisa mikir. Halaman sana-sini, sana-sini seandainya pihak pemerintah punya mbokya bagi-bagi sama kitalah. Bagaimana juga pemerintah dan DPR kan setingkat. Saya kira kita ha:iya bisa bekerja kalau ada tabel. Kalau tidak ada tabel tidak bisa bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPA T :

Baik terima kasih. Ada yang lain yang memberikan tanggapan.

KETUA RAPA T :

Prinsipnya setuju, !bu Astrid rnernegang yang larna, Pak Harsojo bisa meng-clear-kan sebentar

ANGGOTA F. PG { IR. H. SOEHARSOJO) :

Terima kasih Saudara Ketua. Saya kira mungkin yang agak menyulitkan teman-teman termasuk lbu

Astrid, karena ini kan mek:rnismenya langsung kepada yang baru. Jadi mungkin ada baiknya kita melihat yang larna kemudian pemerintah membacakan yang baru. Karena satu contoh kita ada yang ketinggalan bahwa dari 14 ketentuan umum kita pindahkan pada bagian 1-;etujuh mengenai lembaga penyiaran berlangganan, tadi kami lihat tidak hanya sekedar memindahkan 14 itu menjadi 24.

Tadi Pak Menteri sudah menjelaskan bahwa terdi1 i dari dua ayat. Kemudian pasal 24 dipindahkan menjadi pasal 25. Tapi kalau kita lihat yang lama dengan yang baru, maka ter~adi penghilangan pasal 25 < iyat 1, yang tidak kita baca. Saya kira nanti kita bisa ada cacat, karena itu tidak diketok. Jadi mungkin itu salah satu yang dimaksudkan oleh lbu ,Astrid tidak bisa terakomodasi dengan baik.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baiklah terima kasih. Bahwa ada hal-hal yang bisa kita lupakan tapi masih termaktup di dalam

ayat-ayat lama, sehingga barangkali ini mekanismenya pasal yang diperbaharui kemudian ada yang dihapus langsung dibacakcin oleh pemerintah, sehingga pihak Sekretariat bisa mengikutinya dengan cepat dan dihapusnya pada rapat kerja pada hari ini supaya kita punya reoonJ yang terinci.

Barangkali itu catatan-catatan kita sehingga lbu Astrid pun agak bingung menggunakan yang mana, saya mencoba menggunakan yang lama dan yang baru kadang-kadang juga tidak ketemu agak menyulitkan. Sehingga saya pun sebagai pimpinan harus rneminta bantuan Pak Harsojo mana yang harus kita gunakan.

Jadi Pak Menteri tadi menggunakan yang baru. Kita menggunakan yang lama, kita harus menggunakan yang lama dulu baru kemudian dengan yang baru.

ANGGOTA F. KKI (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO' :

lnterupsi.

Saya kira itu dalam rapat itu ada tata tertib, kalau kita bicara itu yang jelas Pak, ini dokumen Negara ini bukan dokumen macam-macam. Dan yang minta mengundurkan bukan kita, jadi sebenairnya harus ada good will dari pemerintah supaya sekurang-kurangnya sesuai dengan tata tertib rapat dokumen dimuka kita itu sama. Kalau mau lancar ya itu caranya, dan ini kan komunikasi juga, kalau tidak berkomukasi baik ya mana bisa harapkan hasil yang baik, good will­nya hilang pak terus terang saja.

Terima :<asih pak.

KETUA :~APAT:

Terima Kasih lbu Astrid. Memarig kita sepakati dulu, kita menggunakan bahan yang mana, tadi

Pak Menteri menggunakan yang baru.. Ada yang dipegang pak, maka dari itu tadi saya mint11 supaya kita mengguna[1<an naskah yang kedua. Jadi pak Menteri saya ulangi, P3k Menteri menggunakan bahan yang mana ini soalnya kalau yang baru saya melihat teman-teman meng£1unakan yang baru, yang sudah dibagikan pada map merah. Kita haru sepai<ati dulu supaya clear yang kita mau bahas. Kita lanjutkan mohon lbu Astrid bisa menggunakan kesempatan.

ANGGOTA F. KKI (PROF. DR. ASTRID S. SUSANTO):

Maaf pak, saya kira sama dengan teman fraksi lain, saya lebih baik meninggalkan rapat dan laporkan pada fraksi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Kami mohon lbu masih tetap, karena memang tugas kita masih cukup berat, karena itu kita juga harus sepakati juga kembali kita menggunakan bahan yang tadi disampaikan oleh pemerintah. ltu harapan kita, dan karena itu kan tidak ada suasana kondusif saya akar1 minta ijin untuk kita skors sebentar.

RAPAT DISKORS

Baiklah pemerintah, skors saya cabut Dari msj3 pimpinan setelah melihat naskah yang disampaikan pemerintah

dan juga nasi<ah lama yang pernah dibagikan ada keinginan untuk melihat kembali supaya bisa dibaca dan saya bisa kaji lebih dalam lagi karena itu kami menawarkan kepada sidang ini, apakah kita sepakat kalau misalkan sidang kita tunda hari ini, kita beri kesempatan r.iasing-masing untuk membaca lebih dalam lagi naskah baru dan naskah lama yang ada pada kita supaya kita tidak rancu untuk membahasnya. Kami tawarkan kepada Anggota-anggota. Pak Harsojo akan memberikan sesuatu.

ANGGOTA F. PG (IR. H. SOEHARSOJO):

Bukan sesuatu pak. pendapat. Terima kasih Saudara Ketua._ Saya kira ada dua hal yang mesti kita pertimbangkan. Yang pertama, bahwa kita tadi masuk mau membahas beberapa usulan­

usulan pemerintah, sebagai tambahan hasil Panja. Dimana kita sendiri Anggota Panja juga mempunyai temuan-temuan yang itu perlu juga dibahas. Sehingga yang tadi disampaikan lima plus itu adalah maksudnya demikia 1.

Lalu yang kedua, ada usulan-usulan dari teman-teman masyarakat yang sudah dihimpun dan dibahas oleh pemerintah beberapa hari yang lalu beberapa kali itu yang akan disampaikan juga menjadi bahan.

Dua hal ini yang saya kira tentu yang pertama mengenai lima plus itu, perlu ada sandingan antara usulan yang baru dengan yang lama. Supaya pindahan-pindahan seperti tadi contoh kasus ketentuan umum 14 tidak sesederhana itu dipindah ke 24 dan 24 itu pindah ke 25 dan 2.5 hanya satu ayat. Sementara pasal 25 lama itu dihilangkan, ini yang saya kira perlu menjadi sandingan. Supaya di dalam keputusan-keputusan kita itu ada urutan-urutan yang diputus dan terdokumentasi, itu saya kira problemnya.

Lalu yang kedua, masukan-masukan yang baru kita terima hari ini, tentu perlu dipelajari oleh teman-teman, inilah saya kira aspirasi teman-teman yang menghendaki untuk mempelajari membaca lebih lanjut.

Saya kira demikian,terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baiklah terima kasih Pak Harsojo. Pihak pemerintah, kami persilahkan Pak Menteri.

PEMERINTAH:

lni sedikit catatan untuk Pak Harsojo. Di dalam naskah ini yang 10 September itu adalah yarg hitam biasa, itu

tidak diotak-atik jadi lengkap sebetulnya yang 10 September hasil Panja. Apabila dia ada perubahan-perubahan dia akan dicetak tebal. Kalau tidak dicetak tebal itulah orisinalnya yang lama. Sehin£1ga pasal 25 ayat 1 itu tetap ada dalam tulisannya. Tetapi begitu dia integrasi yang dari depan masuk kesini menjadi pasal 24 ayat 1, jadi bukan dihapuskan. Jadi dengan demikian sebetulnya iya tetap cuma jangan terjadi pengulangan antara di dalam ketentuan umum dengan di dalam batang tubuh.

"27

Ketika dia harus masuk ke dalam batang tubuh, maka dia harus menjadi satu kesatuan dengan batang tubuh yang ada jangan dua kali diatur. Jadi umpamanya pasal 25 ayat 1 itu mengatur harus berbadan hukum dan memperoleh ijin penyelenggaraan siaran berlangganan kan begitu. Nah itu diakomodasikan di dalam ayat yan£1 ditetapkan sebelumnya, jadi itu yang dimaksudkan. Jadi itu yang dimaksudkan, jadi murni hilang itu tidak dimaksudkan seperti itu. Tapi hal-hal yang seperti ini memang mengalami kesulitan kalau kita belum sama formatnya.

Tadi lbu Astrid menjadi bingung lagi karena kita berpindah kepada naskah yang matrik lagi. Padahal saya sendiri tidak megang matrik ini, tidak tahu matrik ini, saya memegang yang ini saja cuma saya bilang carikan ditandailah lima macam yang perlu perubahan-perubahan. Perubahan itu belum tentu diterima lho, karena ka:i hanya implikasi dari pada kesepakatan yang lalu.

Pemeriniah mengupayakan untuk memformulasikannya konsekuensi dari perubahan itu, itu saja tidak berarti ini harus disetujui atau diterima tergantung kepada Pansus juga. Tapi kalau kita memang tidak untuk melakukan pembahasan in1 mau ditunda sampai besok atau ditunda sampai Nopember yang akan datang k imi tidak keberatan, terserah kepada Pansus.

KETUA RAPA T :

Baiklah terima kasih Pak Menteri. Kami si;ahkan Pak Nadhier.

ANGGOTA F. PPP (DRS. H. NADHIER MUHAMMAD, MA) :

Terima kasih. Jadi ka!au saya kalau orang tidak paham terus keluar terus rapat mau di

skors ya jangan. Kita lanjutkan apa yang kita bisa lakukan pembahasan, kita lakukan pembahasan. Kalau tidak bisa mari kita tidak bahas. ltu kan bukan tuntunan, tontonan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Terima kasih Pak Nadhir pengingatannya.] Jadi kita memang tadi membicarakan pasal dari ketentuan yang pertama

soal ketentuan umum.

Penyiaran berlangganan kemudian dipindahkan ke pasal 24. Pasal 21 menjadi dua ayat.

Jadi usulan saya dari meja Pimpinan supaya kita juga b~sa lebih tenang mernbahasnya kami tadi mengusulkan rapat kita tutup hari im, karena sudah mendekati jam 16.00, dua jam kita rapat dan kita akan tunda C:an kita lanjutkan lagi besok pada pukul 13.00. Bisa disepakati.

(RAPAT SETUJU)

Jakarta, 25 September 2002

a.n. KETUA RAPAT o:;::/,T __ _ Siti Kaemi, S.1-i. NIP. 210001051

RISALAH RAPAT PEMBICARAA1'~ TINGKAT III

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENT ANG

PENYIAR AN

RAPATKERJA

MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2002-2003

RAKER KE TANGGAL

: 19 : 26 Septem Ler 2002

DEWAN PERWA.KILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESfA