PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB REVIU PERIODE 2018 Jalan Sutan Syahrir No.16, Pangkalan Bun 74111 Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Telp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179 www.pn-pangkalanbun.go.id [email protected]INDIKATOR KINERJA UTAMA
27
Embed
2018pn-pangkalanbun.go.id/baru/media/files/201710250243081705759efde1ce9fa...Penyusunan Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut : 1. Untuk memperoleh
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PENGADILAN NEGERIPANGKALAN BUNKELAS IB
2018LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
Jalan Sutan Syahrir No.16, Pangkalan Bun 74111Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan TengahTelp. (0532) 21014 Fax. (0532) 21179
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB
Keberhasilan Indikator Kinerja Utama secara makro pada suatu lembaga tidak
hanya ditentukan oleh satu instansi/unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan
instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama pada level lembaga
(yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (outcomes) dan
secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (benefit) dan dampak (impacts).
Indikator Kinerja Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan
kerja organisasi harus memenuhi kriteria antara lain: Spesifik, dapat dicapai, relevan,
menggambarkan keberhasilan, dan dapat dikualifikasi dan diukur.
Karenanya Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menetapkan
Indikator Kinerja Utamanya sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
BAB III
PENUTUP
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN Nomor : W16-U3/042/KPN/SK/I/2019
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2018 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,
Menimbang : a. Bahwa, untuk melaksanakan penyusunan Laporan Tahunan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP tahun 2019 dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusun Laporan;
b. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penyusunan laporan;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Memperhatikan : Surat KEtua PEngadilan Tinggi Palangkaraya Nomor W16-U/1399/OT.01.2/XI/2018 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019
M E M U T U S K A N : MENETAPKAN : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tentang Penunjukan Tim
Penyusun Laporan Tahunan dan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
PERTAMA : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan
KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun Laporan untuk menyusun: 1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 2. Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama( IKU) 3. Dokumen Reviu Rencana Strategis Tahun 2015- 2019 4. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2018, Tahun 2019 danTahun 2020 5. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
Ditetapkan di Pangkalan Bun Pada tanggal : 2 Januari 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
A.A.GD.AGUNG PARNATA, S.H.,CN NIP. 19721128 199903 1 011 Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Pegawai yang bersangkutan; 2. Arsip.
Lampiran: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun W16-U3/042/KPN/SK/I/2019
TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN DAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)TAHUN 2018
No Nama /NIP Jabatan Ditunjuk /diangkat Sebagai 1. Iman Santoso, SH.,MH. Hakim Ketua Tim 2. Yohanis, SH. Panitera Koordinator Kepaniteraan 3. Husni Thamrin, ST. Sekretaris Koordinator Kesekretariat 4. Yudha Pradana P., A.Md. Plt. PTIP Sekretaris 5. Mantiko Sumanda M, SH.,M.Kn. Hakim Anggota 6. Ucok Richon Manik, SH. Panitera Muda Pidana Anggota 7. Jurmani, SH. Panitera Muda Perdata Anggota 8. Hariyanto Panitera Muda Hukum Anggota 9. Deni Nurmasyah, SE. Kasubag Umum & Keuangan Anggota
10. Chanro Simamora, SH. Kasubag Kepegawaian dan ORTALA
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB NOMOR :W16-U3/043/KPN/SK/I/2019
TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KIENERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Menimbang : a. Bahwa, untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerj Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
b.
Bahwa, surat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor W16-U/1399/OT.01.2/XI/2018 tanggal 25 Nopember 2018 Perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 salah satunya menugaskan untuk menyusun dokumen Reviu IKU;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Pertama
:
Menyatakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri
Pangkalan Bun sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
sebagai acuan indikator kinerja utama dan digunakan dalam menyusun
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pengadilan
Negeri Pangkalan Bun;
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31
Desember 2019 ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : Januari 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN KELAS IB
A.A. GD. AGUNG PARNATA, SH., CN.
NIP. 19721128 199903 1 011
Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : W16-U3/043/KPN/SK/I/2019 Tanggal : Januari 2019
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER
DATA
1 Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
- Perdata - Pidana
x 100%
Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana
Yang diselesaikan tepat waktu
x 100%
Catatan :
Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)
Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya
Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase penurunan sisa perkara :
- Perdata - Pidana
x 100%
Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER
DATA
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
- Banding - Kasasi - PK
x 100%
Catatan : Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK Secara Hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
x 100%
Catatan : Diversi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban
Panitera Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Index Kepuasan Pencari Keadilan Panitera Laporan Survei
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER
DATA
peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti
x 100%
Sekretaris Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase pemanfaatan database untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Beberapa database yang dimiliki pengadilan, dimanfaatkan oleh Badan Pengawas dan BPK Catatan : Pelaksanaan penggunaan 4 aplikasi SAI, Komdanas, SIKEP dan SIPP telah dilakukan secara rutin
Sekretaris Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
d. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan
x 100%
Sekretaris Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan peradilan berdasarkan parameter objektif
a. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter objektif
x 100%
Sekretaris Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase Hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialis keahlian
x 100%
Sekretaris Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi
x 100%
Pengembangan Kompetensi misal Diklat PIM, Diklat Bendahara
Sekretaris Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER
DATA
Pengeluaran, Diklat KPA, Diklat PBJ
d. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter objektif
x 100%
Sekretaris Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien
a. Persentase terpenuhnya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima
Perbandingan antara kebutuhan sarana dan prasarana pendukung yang sudah terpenuhi dengan standar kebutuhan sarana dan prasarana
Sekretaris Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
b. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)
x 100%
Sekretaris Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
c. Persentase realisasi anggaran, pendapatan dan belanja
Catatan : Persentase penyerapan anggaran DIPA 01 dan DIPA 03
Sekretaris Laporan Bulanan dan
Laporan Tahunan
NO KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER
DATA
d. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan
Perbandingan antara kegiatan prioritas yang tercapai dengan kegiatan prioritas yang ditargetkan