bpkpbpkp.go.id/public/upload/unit/papua/files/LAKIP 2018.pdf · upaya pencapaian kinerja di tahun 2or8 merupakan lanjutan dan perbarkan dari hambatan yanS dihadapi di tahun 20't7

bpkpEADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PETIEANGUNAN

PERWAKITAN PROVINSI PAPUA

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI

PEMERTNTAH (LAKTP)

# Nomor : LAKIP-16/PW261612019

Tanggal: 10 Januari 2019)

I ra*yorea 5m.ra

I

t

a

TAHUN 2018

)

l \*

\

I

I II

,:

pll0t Est0\1[ . t\Tu0fttT.ts . 0RI[\T \st P rI) \ Pll(;t;l \,r . \l ll \\t ll,l\ il( tt, sllt.\T . tN[]tit,tr\|)ll\. R[sP0l\slill1,.

ran Kinerja'lnstansi 20Penwkilqr BPKP Provinsi Papua

KATA PEilGAilIAR

l I emenuhi amanat Peraturan Pres{den Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

n A Akuntabititas Ktnerja tnstansi Pernerintah, perwakitan BpKp provinsi papua,YI. I r tetah menyusun Laporan Aluntabititas Kineria Instansi pernerintah (tAKlp)

Tahun 20'17. Laporan ir$ rnerupakan nEdia penyampaian akuntabilitas petakanaan tugas dan

fungsi Perwakitan EPKP Proyinsi Pap{.E, dalam rangka menjatankan fungsi pengawasan intem

ata5 akuntabllltas kzuangan negara dan pemblnaan sistem pengendalian intern tennasuk

pembinaan kapabititas Aparatur Pengawas lntern Pe.rErlntah (Aplp).

Target'target datam Perianjian Xinerja slfatnya mensikat untuk dicapai dan

dipertanggungjawabkan. Target-target tersebut secara kumutatif mengarah pada sa:€ran dan

turuan organlsasl. Untuk dapat mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran dan tujuan

tersebut, maka perlu dilakukan pengukuran atas reallsasi capaian dibandingkan dengan target

yang ditetapkan. Apabita terdapat perbedaan (performonce gop) yang secara signifikan

kurang atau metebihi dari target yang dltetapkan maka pertu diberikan penjetasan

secukupnya sebagai umpan batik dalam perencanaan berikutnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabititas KirErja

lnstansi Pemerintah (SA(|P), Peraturan ltlenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reforrnasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 20,14 tentang Petunruk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja lnltanji Pemerintah dan Surat

Edardn Sekretaris Utama Nornor SE-2003/5U/01 /2018 tanggat 28 November 2018 tentang

PetunJuk Penyusunan Laporan (inerja (LKJ) Tahun 2018, maka Perwakilan BpKp provtnsi

Papua menyusun taporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang

tetah ditetapkan datam Perjanjian (inerra Perwakitan BPKP Provinsi papua tahun 2018,

Penyusunan laporan kinerja n€nunjukkan komitmen yang kuat Perwakilan BpKp terhadap

kontrak kinerja yang tetah disepakati, tidak hanya pada institusi tetapi juga komitmen untuk

memberlkan kontribusi datam upaya mewujudkan tata ketota pemerintahan yang baik di

wilayah Provlnsi Papua.

i

II4

t LJ

upaya pencapaian kinerja di tahun 2or8 merupakan lanjutan dan perbarkan dari hambatanyanS dihadapi di tahun 20't7 maupun upaya rnempertahankan keberhasltan yang tetah dicapalsejak tahun 2017. Hat lni menjadi mot!.vasi bagi perwakilan BpKp proyinsi papua untukmelangkah menjadi tebih baik dan maju pada tahun,tahun selanJutnya dan berfungsi sebagaipertanggungjawaban ktnerja dan

terwujudnya @ ooyernonce.

atat pengambil keputusan yang bermanfaat bagi

10 Januari 2019

Perwakitan

Cahyadi

NrP 19640508 198603 1 001

bpkP

l. It I l-

Laporan Kinerja lnstansi 201 8Penwkiltn BPKP Provinsl Papua

ll

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LA ,IPIRAX

IK}ITISAR ETSEKUTIF

8AB I PENDAHULUAN

A, Tugas, Fungsi, dan Wewenang organisasi

B. Aspek Strategis Organisasi

C. Kegiatan dan Produk Organisasi

D. Struktur Organisasi

E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

1. Pernyataan Visi

2. Pernyataan Misi

3. Tujuan

4. Sasaran Strategis

5, Sasaran Program

6. lndikator Kinerja Utama

7. Program dan Kegiatan

B. Perjanjian Kinerja 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

1

4

5

8

11

I

llt

25

69

70

13

13

14

16

16

17

18

70

21

lll

a

Laporah Kinerja"lnstansi 201 8Perwakiltn BPfrP Provinsi Papua

DAFTAR ISI

Tabel 1.1

Tabel 1.2

Tabel 1.3

Tabel 3,1

(omposisi Pegawai Menurut Jabatan Posisi Per 31 Desember 2018

Komposisi Pejabat Fungsionat Auditor Per l'1 Desember 2018

Komposisi Pegawai Berdasa*an Pendidikan Per 31 Desember 2018

Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Perwakitan BpKp

ProYinsi Papua Tahun 2018

Sasaran Program Perbaikan Pengetotaan Program Prioritas Nasionat

Dan Pengel.otaan Keuangan Negara/Korporasi

Sasaran Program lvleningkatnya Efektifitas Hasit Pengawasan

Keinvestigasian

Sasaran Program lvleningkatnya Penyelesaian Hambatan

Petakanaan Pembangunan Nasional

Sasaran Program ldeningkatnya Kuatitas Tata Ketota Pemerintah

dan Korporasi Datam Pencegahan Korupsi

Sasaran Program Persentaie K/L/P/( Anggota Komunitas

Pembetajar Anti Korupsi (KPAK) yang A,tengimptementasikan Sistem

Pengaduan rvlasyarakat

Salaran Program Meningkatnya Kuatitas Penerapan SPIP Pemda

Sasaran Program r{eningkatnya Kapabititas Pengay/asan Intern

Pemda

Sasaran Program l,,leningkatnya Kapabititas Pengawasan lntern

Pemda

Capaian Sasaran Strategis

'10

11

11

26

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Tabel 3.5

Tabel 3.6

29

34

42

44

46

Tabel 3.7

Tabel 3.8

,t8

5l

60

70

Tabel 3.9

Tabel 4.1

tv

Laporan Kiherja^lnstansi 201 8PerwaHltn BPKP Provinsi Papua

DAFTAR TABEL

PIRA

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3

Lampiran 4

LlmpirEn 5

Llmpiran 6

Lampir..7

Lampiran ILamplran 9

Capaian Kinerja Sa5aran Program dan Penggunaan Dana/SDM (OH)

Tahun 2018

Perbandingan Reatisasi dan Capaian Outcome Tahun 2018 dengan

Tahun 2017 dan Tahun 2019

Capaian Kinerja Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Dana / SDM

(OH)Tahun 2018

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kegiatan Tahun 2018 dengan

Tahun 2017

,ltaturitas SPIP PE,,IDA Tahun 2018

Capaian Level Kapabititas APIP Tahun 2018

Tingkat Kesehatan BUMD Tahun 2018

Tingkat Kesehatan BLUD Tahun 2018

Daftar Penghargaan/Rewords dari Kementerian/Lembaga/lnstitusi

II I-4.

Laporan Kinerja'lnstansi 201 8Penvakilan BPKP Provinsi Poltua

IKHTISAR EKSEKUTIF

Lapomn Kinerja (LKi) Pelwakilan BPKP Provinsi Papua disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban kinerja PeMakilan BPKP Provinsi Papua dalam mencapai

tuiuan strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perwakilan BPKP

Provinsi Papua.

Renslra Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah memuat visi, misi, tujuan strategis,

sasaran program, program, dan kegiatan. Untuk mencapai tujuan, dalam tahun

2018 Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah merumuskan delapan sasaran

pmgram. Perumusan sasaran progEm tersebut diikuti dengan psnyesuaian

lndikator Kinerja Ulama (lKU) dan p€netapan IKU sebagai dasar pengukuran

capaian sasaran program.

Capaian sasaran progEm pada tahun 20'18 secara ringkas dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan p€ngelolaan keuangan

negara/korporasi diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Satu indikator

melampaui capalan 100%, sedangkan 2 (dua) indikator lainnya belum

mencapai targel yang ditelapkan. Bila dibandingkan dengan kinerja tahun

2017, sebanyak satu indikator kinerja tahun 2018 mengalami peningkatan

dibandingkan dengan capaian kjnerja tahun 2017, sementara 2 (dus) indikator

lainnya mengalami penurunan.

2. Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian diukur dengan

4 (empat) indikator kinerja yang capaian keseluruhannya melampaui target

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Bila dibandingkan

dengan capaian tahun 2017, 3 (tiga) capaian indikator kinerja tahun 2018

mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017,

sementara satu indikator kineria mengalami penurunan.

3. Meningkahya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional

diukur dengan satu indikator kinerja. Target lndikator kinerja ini tidak tercapai

dan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017.

lute Ae41.4,tKl? ?d*ld. APT? 7.1* utt Page vi

4. Meninokatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam

Pencegahan Korupsi diukur dengan satu indikator kinerja yang capaiannya

melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 20.18.

Namun capaian kineria tahun 2018 mengalami penurunan bila dibandingkan

dengan capaian kineda tahun 2017.

5. Meningkalnya Kepedulian KUPIK dan Masyarakat terhadap Korupsi diukur

dengan satu indikator kinerja yang capaiannya melampaui target yang telah

ditetapkan dalam Peianjian Kinerja Tahun 2018. Namun capaian kinerja tahun

2018 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian kinerja lahun

2017.

6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda:

a. Maturitas SPIP Pemerintah Pmvinsi Papua beEda pada Level 2,

meningkat bila dibandingkan dengan tahun 20'17.

b. Target Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 tidak

tercapai dimana hanya terdapat 3 Kabupaten yang telah mencapai

maturitas SPIP Level 3. Namun c€paian kinerja tahun 20'18 mengalami

kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017.

c. Target Pemedntah KabupateniKota dengan Matudtas SPIP Level 2 tidak

tercapai dimana hanya terdapat 7 Kabupaten dan satu Kota yang telah

mencapai maturitas SPIP Level 2. Namun capaian kinerja tahun 2018

mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017.

7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan lntem Pemda:

a. Kapabilitas lnspektorat Provinsi Papua berada pada Level 2, meningkal bila

dibandingkan dengan tahun 2017.

b. Target kapabilitas lnspektorat Kabupaten/Kota berada pada Level 3 tidak

tercapai dimana hanya terdapat satu Kabupaten yang telah mencapai

kapabilitas Level 3. Capaian kinerja tahun 2018 tidak berbeda dengan

capaian kinerja tahun 2017.

c. Target kapabilitas lnspektorat Kabupaten/Kota berada pada Level 2 tidak

tercapai dimana hanya terdapat 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang telah

mencapai kapabilitas Level 2. Namun capaian kinerja tahun 2018

mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2017.

,Und ete.bl .4r4lP PaaLL. "7k?

7.L. li Page vii

8. Tersedianya dukungan teknis kepuasan atas pelayanan ketatausahaan dengan

satu indikator kine.ja telah melampaui target yang ditetapkan dalam Pejanjian

Kinerja Tahun 2018 dan bila dibandingkan capaian kinerja iahun 20'17, capaian

kinerja tahun 2018 mengalami f,enurunan.

Pencapaian mencapai target kinerja yang ditetapkan telah menggunakan sumber

daya yang ada, baik dana maupun SDM (OH) dengan elisien.

,un&, gae4 2.*7P ?dttz. gVk? ?ab btt Pagc \i ii

20r 8

BAB Ic.-.s. S.

.Gl PENDAHUlUAil,- J' .-- .s-,

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP) Perwakilan BpKp provinsi papua

Tahun 2018 disusun dalam rangka mewujudkan dukungan lerhadap sistem

administrasi di bidang pengawasan yang mampu menjamin kelancaran dan

keterpaduan pelaksanaan tugas dan Iungsi yang makin andal, profesional, efektif

serta tanggap lerhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan

strategis. Wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Papua, diawali dengan menyusun Rencana

Strategis (Strategic Plan), Rentj€'na Kineia (Peiormance Plan) yang kemudian

dievaluasi atau dinilai melalui Laporan Pertanggungjawaban Kineia (Pertormance

Accou ntab i lity Re po d).

A TUGAS, FU GSI, DAI{ WEWENANG ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai

lugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan

keuangan negaE/daerah dan pembangunan nasional. Selain itu, Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian lntern

Pemerintah (SPIP) dan lnstruksi Presiden Nomor g Tahun 20'14 tentang

Peningkalan Kualitas Sistem Pengendalian lntern dalam Rangka Mewujudkan

Kesejahteraan Rakyat, mengamanatkan BPKP untuk melakukan pengawasan

intem alas penyelenggaraan tugas dan fungsi lnslansi Pemerintah termasuk

akuntabilitas keuangan negara, dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Dalam rangka pencapaian visi BPKP, berdasarkan Peraturan Kepala BPKP

Nomor 13 Tahun 2014 tenlang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

1

-t 'l I

Pengawasan Keuangan dan pembangunan, perwakilan BpKp provinsi

Papua mempunyai tugas:

'1. Melaksanakan pengawasan intem terhadap akuntabilitas keuangan

negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral;

2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;

3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari presiden dan

atau atas permintaan Kepala Daerah;

4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem pengendalian lntem

Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerianya; dan

5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidangpengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuanperundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Perwakilan BpKp provinsi papua

mempunyai fungsi:

1. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Splp;

3. Pengawasan terhadap pengelolaan angga€n pendapatan dan belanja

daerah dan pengurusan barang miliukekayaan pemerinlah daerah alaspermintaan daerah;

4. Pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintah yang bersifat

strategis dan/atau lintas kementerian/lembaga/wilayah;

5. Pengawasan terhadap kegiatan kebendaharaan umum negaE di wilayah

ker.ianya;

6. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah;

7. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;

8. Pembedan asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah,

BUMN/BUMD, dan kinerja instansi Pemerintah pusauDaerah/

BUMN/BUMD;

9. Pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain yang

di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan Badan Usaha Milik

Daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontrak bagi hasil

I llLoporon Kinerio lnstonsi 20I8Perwakilan BPKP Proinsi Papua

2

2018

dan kontrak keria sama, dan piniaman/bantuan luar negeri yang dit€rima

pemerintah pusat, sesuai dengan kelentuan peEturan perundang-

undangan;

10. Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate govemance dan laporan

akuniabililas kinerja pada Badan Usaha Milik Negara, badan-badan lain

yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha

milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan sesuai dongan

kelentuan peraturan perundang-undangan;

1l.Audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan

keuangan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang

di dalamnya terdapat kepenlingan pemerintah, pengawasan terhadap

hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit dalam

rangka perhitungan kerugian keuangan negara serta pemberian

keterangan ahli kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya

sesuai dengan ketentuan perafuran perundang-perundangan;

l2.Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta

pengendalian mutu pengawasan; dan

l3.Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.

Wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua meliputi 30 pemda, yaitu satu

provinsi, satu kota dan 28 kabupaten sebagai berikut:

-

L hovi^ri Sopuo2- lGto joyoFu.o

3. Xobupol..r Jayapu.oa- X.b.rpoi.n lb.ro.rr5. X.buFr..r so.'ni

6. (Eb.rpoten lowon Disod7 l(obupor.n n a Ur o.rg

S.Xebupol.n M.roul.t. X.bspcn n As"!.|

IO X.bgpoi..r &yoriioyoll- lGbupcl.n Pv'rGol

12. Xobupol.^ Pehcok Joy.13. Xobrrpol..l Mimil(oI a- X.bupcLn Fonioi

15. l(obupat.n Doeiyoi

3

II :tlrl

It-

Penoakilan BPKP Ptoeinsi PaFua

16 XcbvpoL.r ar.iroi17. Xobetot n Noti..

18. lGbepot n liok19. Lbupor.n K.peloson Yop..r

20. Xobupot n \ibrop.^2l . Xobupor.n ,tlornb..o'no ldyo

22 Xabupoa.n Alo.rrb.ro'ro T..rgoh23. Xobvpolo Yohekit'p2a XobupoLn Yoli.io23. X.5upor.n Moppi

26. X.5upor.n lnt n Jqyo27. Xebupor.n Lon^r JoF

24. Xobupcrea l.&lugo29. l(.bupol..l Supiori30. X.blpol.a Tolilo.o

20r

B. ASPEl( STNATEGIS ORGATIISASI

Dalam upaya melaksanakan tugas, fungsi dan dalam rangka mengawal

pencapaian Renstra BPKP Pusat, maka Perwakilan BpKp provinsi papua

menyusun Renstra Tahun 2015-2019.

Setiap Program Pengawasan yang disusun Perwakilan BPKP provinsi papua

diarahkan untuk mencapai sasaEn teMujudnya kualitas tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Kebijakan pengawasan

Perwakilan BPKP Provinsi Papua juga diarahkan unluk mencapai terwujudnya

penguatan sistem pengawasan intem pemerinlah, penguatan pengawasan

terhadap kinerja pembangunan nasional, kebi.iakan dalam penerapan

pengawasan intem yang independen, profesional dan sinergis, serta

kebiiakan ponorapan sislem manajemen kinerra pembangunan nasional yang

efisien dan €fektif, yang tertuang secara rinci sebagai berikut:'1. Peningkatan kapabilitas pengawasan intem melalui peningkalan

kapabilitas APIP daerah dengan menggunakan pendekatan lA-CM

(lntemal Audit Capability Model), sehingga mampu bersinergi dengan

APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good

govemance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan

negara/daerah dan pembangunan nasional;

2. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan sinergis

bersama-sama dengan APIP untuk mengawal pencapaian sasaran

program pembangunan nasional;

3. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk

meningkatkan penerimaan daerah, pengawasan untuk efisiensi

pengeluaran daerah, pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan

aset daerah, pengawasan pembiayaan keuangan daerah, dan

pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);

4. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif, serta pengawasan

represif untuk preventif serta pencegahan dan p€mberantasan tindak

pidana korupsi.

4

JtIT C-l

Shategi pengawasan Peruakilan BPKP Provinsi Papua dalam kurun waktu

2015-2019 mengacu pada strategi pengawasan BpKp pusat yaitu

memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu

strategis melalui p€nguatan SPIP, penguatan kapabilitas Aplp, dan

penguatan kapasitas sumb€r daya manusia BPKP. Sebagai program-program

indikatif untuk mewuiudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi

tersebut tertuang dalam empat butir strategi:'1. Peningkatan kapabilitas pengawasan intsm yang mendukung sinergi

pengawasan program pemerintah dan mendukung penguatan

penyelenggaraan SPIP;

2. Pemfokusan pengawasan inlem pada isu strategis atau program

pembangunan nasional termasuk di dalamnya menguatkan sistem

pengendalian intern program lintas bidang;

3. Pengawasan terhadap optjmalisasi penerimaan daerah;

4. Pengamanan keuangan/aset daeEh termasuk pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagai lnstansi Peogawasan lntern Pemerinlah Pusat di daerah, Perwakilan

BPKP Provinsi Papua diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

pengembangan manajemen pemerintahan dan pengelolaan keuangan di

daerah, khususnya dalam mengawal pemerintah daerah menuju sislem

otonomi daerah yang transparan, bertanggung jawab dan akuntabel serta

memberikan kontribusi bagi terciptanya kebijakan pemerintah pusat yang

berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak melalui evaluasi

keberhasilan program-program yang ada di daerah.

C. KEGIATAN DAII PRODUK ORGANISASI

Kegiatan ulama Perwakilan BPKP Pmvinsi Papua tidak lepas dari ketentuan

peraturan yang telah disebutkan di atas, berdasarkan Peraturan Presiden

Nomor 192 Tahun 20'14 tentang BPKP dan lnstruksi Presiden Nomor g Tahun

2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian lntern dan

Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan lntem dalam rangka

Mewuiudkan Kesejahteraan Rakyat, kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP

5

'-,)

f-'ltI rl

-l I I

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Penakilan BPKP Ptovinsi Popua

Provinsi Papua diarahkan untuk mengawasi akuntabilitas program strategis

pemerintrah yang dikelompokkan ke dalam 4 (empat) fokus pengawasan,

sebagai berikut:

1. Pengawalan Pembangunan Nasional.

2. Peningkatan Ruang Fiskal.

3. Pengamanan Aset Negara/Daerah.

4. Perbaikan Govemance Syslem.

Layanan Produk yang dimiliki Penryakilan BPKP provinsi papua, sebagai

berikut:

a. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah (ApD)r meliputi:

1) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP antara lain Sosialisasi, Bimtek

Penyusunan Perkada Penyelenggaraan Splp serta D,bgnostb

Assessmenl Monitoring Perbaikan dan Penyusunan Rencana Tindak

Pengendalian (RTP);

2) Pendampingan dan Asistensi SIMDA Keuangan, Barang Milik Daerah,

SIMDA Gaii, penyusunan Laporan Keuangan Pemedntah Daerah

(LKPD), Simda Desa/Siskeudes, dan SIMDA Perencanaan:

3) Asistensi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kineda lnstansi Pemerintah

(sAKrP);

4) Analisis dan Evaluasi K8selarasan Prioritas Pembangunan;

5) Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD;

6) Pendampingan/reviu pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);

7) Pendampingan lnventadsasi Barang Milik Daerah (BMD):

8) Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Da€rah (LKPD);

9) Evaluasi LPPO;

b. Bidang Pengawasan Aftuntan Negara, meliputi:

1) Audit Kinerja Perusahaan Oaerah Air Minum (PDAM);

2) Penilaian Risiko dan RTP;

3) Asistensi Penyusunan Sistem lnformasi Akunlansi PDAM;

4) Asistensi Manajemen Aset;

6

r^- t-L II.I

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Perwokilan BPKP Provinsi Papua

5) Asislensi Penyusunan Key Pertomance lndicator {Kpl)' dan Rencana

Bisnis dan Anggaran (RBA);

6) Asistensi Penyusunan Porsyaratan Administrasi Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD);

7) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan (LK) BLUD/Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD);

8) BimteUAsistensi Ponerapan Gocd Coryorate Govemance (cCG)

BUMD;

9) Sosialisasi dan Asistensi Manajemen Risiko;

c. Bidang Pengawasan lnstansi Pemerintah pusat (lpp), meliputi:

1) Audit Keuangan, Audit Kineria, Audit Operasional, dan Audit dengan

Tujuan Tertentu;

2) Evaluasi Kebiakan dan Program;

3) Sosialisasi SPIP;

4) lnventarisasi BMN;

5) Pendampingan Penyusunan/Reviu LK l(L;6) Pembinaan Penyelenggaraan SPIP;

7) Bimtek dan Asistensi Manajemen Aset KL;8) Bimtek dan Asistensi Pengelolaan Keuangan l(L;9) Audit PHLN;

10) Evaluasi Ketahanan Pangan pada BUMN.

d. Bidang Pengawasan lnvestigasi, melipuli:

1) Audit lnvestigatif;

2) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

3) Pemberian Keterangan Ahli;

4) AudiuEvaluasi Hambatan Kelanc€ran Pembangunan;

5) Audit Klaim/Eskalasi Harga;

6) Fnud Control Plan (FCP)i

7) Kajian atas Hasil Program Keinvestigasian yang terkait dugaan TPK

dan Penyimpangan PBJ;

8) Sosialisasi Program Anti Korupsi-

T |}t". .^- l-lI

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Petwakilan BPKP Proinsi Papua

7

o. Bidang Pengawasan Ptogram dan pelaporan serta pembinaan Aparat

Pengawasan lnternal Pemerintah (APIp), meliputi:

1) Pendampingan penilaian mandiri dan peningkatan kapabilitas Aplp;2) Pendampingan dan asistensi Sislem lnformasi Hasil pengawasan

(srM-HP);

3) Sosialisasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA);

4) Pembinaan Peningkatan SDM lnspektorat;

5) Penyelenggaraan Diklat Teknis Subtantif, Diklat pembentukan Auditor,

serta Diklat Penienjangan Auditor.

f. Bagia! Tala Usaha yang tediriatas 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

1) Subbagian Keuangan;

2) Subbagian K6pegawaian;

3) Subbagian Umum.

D. STRUXTUR ORGAT{ISASI

Untuk dapat menialankan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan,

Perwakilan BPKP Provinsi Papua memiliki struktur organisasi berdasarkan

Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua serta Peraturan Kepala BPKP Nomor

20 Tahun 2016, dengan struklur yang terdiri atas Kepala Perwakilan yang

membawahi 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 5 (lima) Koordinator

Pengawas dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional.

Terdapat perubahan jumlah Koordinator Pengawas berdasarkan Keputusan

Kepala BPKP Nomor 428/l(SU/2016 tentang Jumlah Koordinator

Pengawasan pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan, Bidang APD dip€cah menjadi 2 (dua) bidang, yaatu Bidang

APO l(15 pemda) dan Bidang APD ll (15 pemda).

II^L

rl,L"

Loporon Kinerio lnstonsi 20I 8Perwakilan BPI(P Proeinsi Papa{r

Masing-masing bagian/bidang/kelompok mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksaoakan urusan

kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah

tangga, dan pengelolaan perpustakaan.

2. Bidang Pengawasan lnstansi Pemerintah pusat {lpp) mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan rencana, program! dan pelaksanaan

pengawasan instansi pemerintah pusat dan pinjaman/bantuan luar negeri

yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan

akuntabilitas instansi pemerifltah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.

3. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah I dan Z mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana, progrEtm, dan pengawasan instansi

pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan

pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi hasil

pengawasan.

4. Bidang Akuntan llegara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana, progEm, dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi

Wlaks,anaan good cgporate govemance dan laporan akuntabilitas kinerja

badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha pertamina, kontrak

bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya

a tr.-]

Loporon Kinerlo lnstonsi 20'l 8Penoahilan BPXP Priinsi Papua

BAGAN STRUKTUR ORGANISASIPERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA

TAHUN 2018

9

terdapat kepentingen pemarintah, dan Badan Usaha Milik Daerah ataspermintaan daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.

5. Bidarg lnvestigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana, progr:rm, dan pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasipenyimpangan yang merugikan keuangan negara, Badan Usaha MilikNegara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentinganpemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan,

dan pemberian bantuan pemeriksaafi pada instansi penyidik dan inslansipemerintah lainnya.

6. Bidang Program dan Pelaporan serta pembinaan AparaiPengawasan lntem Pemerintah lAplp) mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan,

melaksanakan pelaporan hasil pengawasan, pendampingan danp€mbinaan kapabilitas APIP, melaksanakan diklat untuk auditor, dan

melaksanakan sosialisasi Jabatan Fungsional Audilor(JFA).

7. l(elompok Jabatan Fungsional (JFA) mempunyai lugas melakukan

kegiatan sesuai dengan .iabatan fungsional masing-masing berdasarkanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Penvakilan BpKp provinsi papua didukung

oleh 103 orang pegawai/PNs yang sebagian besar memitiki kompetensi

sebagai auditor. Komposisi pegawai per 31 Desember 20.18 dapat dilihat pada

Tab€l berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai llenurut Jaboton posisi per jl Desember 2,la

Uroion Jumloh (orong) Persentose

Pejobot Struktural 5 4,85%

Pejobo t Fungsi ono I Auditor 88 85,44%

t'lo,,l JFA don Non Strukturol 10 9,71%

i,I I a aa' -4. ILoporon Kinerjo lnstonsi 20.1 8Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Jumlah 101 1W%

10

Tabel 1.2 Kom@sisi Pejabat Fungsiotql Auditor per 31 Desember 2Ol8

Tobel 1.3 Komposisi Pegowoi Berdasorkon Pendidikan Per 31 Desember 2O1B

E. SISTEMATIXA PEI{YAJIAtI

Sistematika penyajian Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP)

Perwakilan BPKP Provinsi Papua tahun 2018, sebagaiberikut:

lkhlbar Eksel(uti,

Brb I Pend.huluan

Menyajikan secara ringkas tugas, fungsi, dan wewenang organisasi, aspek

strategis organisasi, kegiatan dan produk organisasi, struktur organisasi dan

sistematika penyajian.

Bab ll Porancanaan Xinsda

Menyajikan Rencana Slrategis tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja

2018 Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

Uroion Jumlah (orong) Persentose (%)

TAADYA I

hIUDA 13

PERTAI,'A 37 42.6

5 5.68

ELA<SA}]A Lr'.NJUTAII 16 18- 18

ELAK\ANA 10 11.36

Uraian Jumloh (orong) Persentase (%)

SLI/ 7 6.NDiplotno lll 16 15.53

Diplonlp lv 6 5.83

Sarjsno Stroto I n 69.ns,,rjom Strota 2 2 1.

*,ttIIl r

Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Pefwakilq.n RPI{P Provinsi Papua

Jumlah 103 100

1.14

u.n

p€NYELA

Jumlah 88 1@

11

Bab lll Xine{aMenyajikan simpulan kineria Pen,/akilan BpXp provinsi papua Tahun 2019

dan langkah-langkah peoingkatan kinerja di masa mendatang.

B.b lV Penutup

Menyajikan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi pemerintah

(LAKIP) Penvakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 20,lB dan strategipeningkatan kineria di masa datang.

Lamphan - lampiran

IIIli !. )

Loporo n Kinerio lnstonsi 2018Perutakilan BPKP Provinsi Papua

aaLoporon Kinerio lnstonsi 20I8Perwakilan BPKP Provinsi Papua

BAB lt-PTREfl CAilAAl{ I(I 1I I RJA

.- a-

-J

.-

A RENCANA STRATEGIS 20I5-2019

Rencana Strategis (Ronstra) BPKP tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan

PeratuEn Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 Tanggal 2 April 2O1S. Renstra

BPKP Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pengawasan

periode 201S2019 yang berisi visiyaitu keadaan umum yang diinginkan pada

akhir tahun 2019 atau setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, stralegi atau program-

program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah meoetapkan beberapa sasaran dan

program beserta kegiatan-kegiatannya yang mendukung rencana strategis

BPKP.

l. PcmtEtaan Visi

Visi (y,sior) merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan.

Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan

tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPKP

untuk mewujudkannya.

Akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas merupakan lujusn akhir

yang ingin dicapai BPKP yang merepresentasikan manfaal yang dapat

diberikan BPKP kepada Shareholder/Stakeholder-nya.

13

i

E---:

'a*

T

Komitrnen tersebut sslanjufiya dituangkan dalam pemyataan Visi BpKp

sebagai berikut:

Auditor lnternal Pemerintah Rl Berkelas Dunia untuklileningkatkan Akuntabilltas Pengelotaan Keuangan d.n

Pembangunan Nasional

Sejalan dengan Visi Pembangunan Nasionat Tahun 2015 - 2019. Hal

tersebut dapat dibuktikan dengan adanya persinggungan antara peran

BPKP dengan beberapa agenda prioritas Pembangunan Nasionat (NAWA

CITA) antara lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemedntah

selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup yang lebih spesifik,

mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang

dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucul

sebagai Auditor lnternal Pemerintah Rl yang Selalu Hadir dalam

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan

Terpercaya.

2. Pemyataan misi

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai

pelaksana fungsi pengawasan intem sebagaimana diamanatkan oleh

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, lnstruksi Presiden Nomor ITahun 2014 serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Rumusan misi BPKP adalah:

a. llonyalenggaakan Pengawasan lntem todradap Akur .bilitasPollgclolaan Keuangan dan Pembangunrn asional guna

Irlendukung Tata Xelola Pematinlahan dan Korporssi tEng Bcrsih

dan ELktiti

t4

l

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Pennkilqn RPKP Protinsi Papua

Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan tungsi BpKp serta

manfaat BPKP. Tugas yang dimaksud adalah "pengawasan lntern

Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dan pembangunan"

dan manfaatnya yaitu "Mendukung Tata Kelola pemerintahan Oan

Korporasi Yang Bersih Dan Efektif".

b. llembina Penlnlengganan Sbtsm pengend.llar lntemPcmerintah tnng E ektif;

Misi kedua ini terkait erat dengan Misi Kesatu. Untuk menjamin

pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka

mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan

dan pembangunan, dibutuhkan suatu sislem pengendalian intorn

yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan

efeklif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal,

penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud

adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat

untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Misi 1

menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk

penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan

(pengawasan fungsional), sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan

sumber daya pBngawasan unluk membangun sistem pengawasan itu

sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian lnlem. Sistem

pengendalian intem, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari

pengawasan melekat.

15

l,IIL-1, ,I 'aLoporon Kinerlo Instonsi 2018Pe 'a*ilqn BPKP Ptoinsi Popua

c. lf,engembangkan Kapabilitaa Pengawasan lntom Pemerintah

lrang Profesionrl dan Kompelen.

Misi inijuga terkait dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur

penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap

pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan

kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan

organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara laindiselenggarakan melalui peMuiudan peran aparErt p€ngawasan internpemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewu.iudkan peran Aplpsebagai aparat pengawasan intem diperlukan kapabilitas untukmenjalankan lugas dan fungsinya.

3, Tuiuan

Tujuan merupakan peniabaran atau implementasi dari pemyataan misi,yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampaidengan lima tahun.

Untuk mewujudkan misinya, BpKp menetapkan tiga tujuan, yaitu :

a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas pengelolaan Keuangan danPembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif:

b. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem pengendalian lntemPemerinlah;

c. Peningkatan Kapabilitas pengawasan lntem pemerintah yang

Profesional dan Kompeten.

4, Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam rumusan Renstra perwakjlan BpKp papua

Tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis.

Sasaran strategis merupakan ukuran kiner.ia utama pencapaian dari

tujuan dao mencerminkan berfungsinya outcome dan semua program

yang telah ditetapkan, yaitu :

a. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional;

b. Meningkatnya Maturitas Sistem pengendalian lntem pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan

Program Prioritas Pembangunan Nasional;

c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan lntem pemerintah pada

Kementerian, Lembaga dan Pemerinlah Daerah serta Korporasi;

)IIIt a/,

L

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Peraakilan BPKP Privinsi Papua

L6

'a*

ILoporon Kinerio lnstonsi 2018Perwtkilan BPI(P Pnivinsi Papua

5. Sasaran Program

Sasaran program merupakan ukuran kinerja utama pencapaian danmencerminkan berfungsinya outcome dai semua program dan kegiatanyang ditetapkan, yaitu:

Perbaikan pengelolaanpmgram prioritas nasional dan

'1.'l Tersedianya informasihasil pengawasan 260 PSN di

I

3

pengelolaan keujangan negara ]

Meningkatnya efektivitas

-2]hasil pengawasan

I

-,!9!rY9$!ge!EI'Meningkatnya penyelesaian 3.,1

hambatan pelaksanaan

.. penlqa!9!!en_!g!!9!qt4 I Meningkatnya kualitas tata

kelola pemerintah dankorporasi dalam pencegahankorupsiMeningkatnya kepedulian;s.1KIUFIK dan masyarakat I

terhadap korupsi I

' qe.tElllqq _Tersedianya informasi hasilpengawasan PerwakilanBPKP

Tersedianya lnformasi HasilPengawasan pada PenflakilanBPKP

4.1 FTersedianya

lnformasi Hasil-Pengawasan pada PerwakilanBPKP

Tersedianya lnformasi HasiiPengawasan pada Pen,akilanBPKP

6.1 Tersedianyainformasihasil pembinaan SPIPperwakilan

7.1 I Tersedianya informasii hasil pembinaan

lkapabiliias APIP

- L perwakilan8.1 Tersedianya dukungan

manajemen dan pelaksanaan

L tugas teknis lainnya

| 8.2 Termanfaatkannya aset secaraoptimal dalam mencapaikepuasan layanan

I i ketatausahaan

7

6 Meningkatnya kualitaspenerapan SPIP PemerintahDaerah/ KorporasiMeningkatnya kapabilitaspengawasan intem PemerintahDaerah

Meningkatnya KualitasLayananDukulgqq Te!!-ris pglgqwasqll

L7

o Sasaran Sasaran

5

8

6, lndikator l(ineria Utama

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalamsuatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapal dicapai, .elevan, danbe4angka waktu. Hanya dengan indlkator kinerja yang memenuhi kelimakarakterisitik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dankegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur denganindikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukurdengan menggunakan indikalor keluaran (output). penetapan indikatorprogram dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dankegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

lndikator kinerja ulama Per /akilan BpKp provinsi papua sesuai

Peraturan Kepala BPKP Nomor g Tahun 20.16 tanggal 2i April 2016

adalah:

1

lndikalor Kine.ja

1) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi HasilPengawasan Persentase

2) Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor cCGbaik ')

3) Persenlase BUMN/Anak Perusahaan yang KinerjanyaBerpredikat MinimalA (baik) *) Persentase

4) Persentase BUMD yang kinerjanya minimalberpredikatbaik dari BUMD yang dievaiuasi Persenlase

LUD yang kinerjanya minimal cukup baik5) Presentase Bdievaluasidari BLUD Persentase

2 Meningkatnya efektivitas hasil engawasan keinvestigasianlndikator Kineriai

1) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan di persidangan Persentase

Persentase

3) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh IVUP/K Persentase

a{o Uraian Satlan

rl-l I-..{l} ,

Loporon Kinerio lnslonsi 201 8Perwakilan BPKP Prtiinsi Paput

Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional danpengelolaan keuangan negara/korporasi

Persentase

2) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh APH

18

4) Persentase hasildimanfaatkan ole

audit penyesuaian harga yangh l(/l./P/K Persentase

5) Persentase hasilaudit klaim yang dimanfaad<an olehKJL/PIK Persentiase

3Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaanpembangunan nasional

Persentase penyelesaian hambatan kelancaran pembangunan Persentase

4Meningkatnya kualitas tata k€lola pemerintah dan korporasidalam pencegahan korupsi

lndikator Kinerja

Pelsentase

Meningkatnya kepedulian l(UPlK dan masyarakat terhadapkorupsi

Persenlase Komunitas Pembela.iar Anti Korupsi (KpA() yangmengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat Persentase

6 Meningkatnya kualitas penempan SPIP Pemda/Korporasilndikator Kinerja'1) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) Persentase2) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level2) Persentase3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) Persenlase4) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupalen/kota 2)

7 Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pomda

lndikator Kinerja

1) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level3) Persentase2) Kapabilitas APIP Pemennlah Provinsi {Level2) Persentase3) Kapabilitas APIP Pemerintah Xabupaton/Kota (Level 3) Persentase4) Kapabilitas APIP Pernerintah Kabupaten/Kota (Level2)

8ianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan

Ketatausahaan Perwakilan BPKPTersed

lndikator Kinerja

Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan perwakilan BpKp Skala 1-10

Uraianllo

19

I-.1,I t-tL IILoporon Kinerio lnstonsi 2018Pemtakilan BPKP Provinsi Papaa

Satuan

lndikator Kinerja:

Persontaso K/l-/PiK yang mengimplementasikan FCp(termasuk FRA)

5

lndikator Kinerja:

Per6entase

7, Progiam dan lGgiatan

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu/lebihkegiatan yang dilaksanakan oleh l</L untuk mencapai sasaran dan tujuanserta mempe.oleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh l(/L. Dengan mempertimbangkan restrukturisasiprogram yang dirancang oleh Bappenas bahwa setiap LPNKmenggunakan satu program teknis yang spesifik untuk LpNK tersebut dansatu atau beberapa program generik, BpKp menetapkan tiga program

teknis dan satu program generik. Dari ketiga program tersebut disusunkegiatan-kegiatan. Perwakilan BPKP provinsi papua yang merupakan uniteselon ll berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan teknis yang telahditetapkan.

Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi

dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan lugas dan fungsi BpKpdan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan denganindikator kinerja yang terukur. Kegiatan- kegialan ini sekaligus penjabaran

tugas dan fungsi BPKP untuk mewujudkan sasaran strategis yang telahditetapkan sebelumnya. Program pada penvakilan BpKp papua terdiridari:

a. Program pengawasan inte.n akuntabilitas keuangan negara danpembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistempengendalian intern pemerintah (program 06);

b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

(Program 01),

Kegiatan yang dilaksanakan oleh perwakilan BpKp provinsi

Papua adalah:

a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BpKp;b. Pelaksanaan Pengawasan lntem Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembangunan Nasional serta pembinaan penyelenggaraan Splp;

L. r-''!l. _,i C

,)II

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Pentakilqn BPKP Pr6vinsi Papua

20

BPKP

IPerbaikan pengelolaan prograrn prioritas nasional danpengelolaan keua[gan negara,&orpordsi

Indikator KinI) Persentase Tindak t njut Rekomendasi Hasil o/o 60

0

3) Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang KinedanyaBerpredikar Minimal A (baik)

o/o 0

% 60

5) ftesentase BLUD yang kinerjanya midmal cukup baikdari BLUD

o/. 55

Meningkatnya efektivitas hasil pengawasan keinvestigasian

lndikator Kinerja:

l) Persentase hasil p€ngawasan keinvestigasial yangdimimfaatkan di penidangan

50

2) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimaofaatkan oleh APH

o/o

3) Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yangdimanfaatkan oleh K/I./P/K

o/. 65

4) Persentase hasil audit penyesuaian harga yangdimanfaattan oleh K,/t /P/K

5) Penrenlase hasil audit klaim yang dimanfaatkan oleh o/o 15

Meningkatnya penyelesaian hambatan pelaksanaanpembangunan nasional

Indikator Kinerja

Saluan Target

21.

I !-t-l rI a

A. PERJAXJIAI' XIiIERJA TAHUN 2OI8

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektit,

transparan. dan akuntabel serta berorientasi hasjl, telah ditandatangani

Perjanjian Kine4a (Perkin) Tahun 20'18 Nomor:S-44/pWZ6nDO|B tanggat 19

Januari 2018 yang merupakan bentuk perjanjian antara Kepala perwakilan

BPKP Provinsi Papua dengan Kepala BPKP. pe4anjian kinerja tersebut berisi

kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan danperlanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalannya.

Target sasaran program dalam Perkin Perwakilan BpKp provinsi papua

tahun 20'18 adalah:

No UIaian

2) Persentase BUMN/Anak Pemsafraan aengan Stor GCGbaik

4) Persentase BUMD yang kinerjanya minimat berpreAikarbaik

72

0

l

2018

Pe6entase penyelesaian harnbatan kelancarirn p€mbanguna[ 15

4Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasidalam pencegahan korupsi

lndikator Kinerja:

Persentase ICUPIK yang mengimplementasika, FCP(termasuk FRA) % 52

5Meningkatnya kepedulian K-/LiPlK dan masyarakat te.hadapkorupsi

Indikator Kinerja:Penentase Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yangmengimplemenlasikan sistem pengaduan masyarakal

65

orporasrMeninllkutnya kualilas pcncrapan SPIP PcmdrKIndikalor Kinerjal) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (lcvel 3) %o 0

2) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 2) %o r00

3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten^ora (level 3) o/o 34,48

4) Matu.itas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 2) % 65,52

7 Meniogkaarya kapabilitas pengawa.san intem Pemda

lndikator Kinerjal) Kapabilitas APIP Pemeriorah Provinsi (tevel 3) o/,,

2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Lrvel 2) o/o l0\)

3) Kapabililas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (lJvel 3) 21,59

4) Kapabilitas APIP Pemerintai Kabupaten/Kora (trvel2) '72,41

Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan

lndikator Kinerja:

Kepua.san atas Pelayaran Ketatausahaan Perwakilan BPKP Slala I'lo il

Satuan Ta.get

7 Tersedianya lnformasi Hasil Pengawasan ProyekStrategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP

lndikator Kiner.ia

1.1lumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN laporan 43

2 Tersedianya informasi hasil pengawasan SisKeudes diperwakilan

lndikator Kinerja

No Uraian Satuan Targct

22

t,lt-rL J

al o

Penoqkilqn BPKP Proeinsi Papua

Sedangkan target sasaran kegiatan (ourput) tahun 20'18 adalah:

No Uraian

0

8

r

nerBPI{P Papua

20r 8

2.1.rumlah taporan Hasil Pengawasan Siskeudes Leporan 15

3 Tersedianya lnformasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDAlntegrasi

lndikator Kine rja

3.l Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA Laporan 3

4 Ters€dianya lnformasi Hasil Pengawasan Dana Oesa

lndikator Kinerja

4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Laporan

5 Tersedianya lnformasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaandan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun2019

lndikator Kinerja

5.1Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Asian Games Laporan 0

5 Tersedianya lnformasi Hasil Pembinaan SPIP PerwakilanBPXP

lndikator Kinerja

6.1Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan EPKP Laporan 39

7 Tersedianya,nformasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP

Perwakilan BPNP

lndikator Kinerja

7.1jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Laporan 59

8 fersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepua5an Layanan

lndikator Kineria

8.1Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP r05Laporan

9 Termanfaatkannya Aset secara optimallndikator Kinerja:

9.1 Te.la ksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan unit 0

9.2 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP Unit 8

9.3 Tersedianya Meubela;r Perwakilan BPKP 0

9.4 Tersedianya Alat Rumah TangSa BPKP 0

9.5 Terlaksananya Rehabilitasi (antor Perwakilan BPKP Unit 0

189.6 Tersedianya Sarana Prasarana BPKP Unit9.7 Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Unit 0

No Uraian Saluan Targel

23

-^. II) --.rr!,

67

Unit

Unit

dalam Kinerja, Perwakilan BPKP

Papua pada tahun 2018 juga melaksanakan berbagai kegiatan di iuar

Perjanjian kinerja yaitu kegiatan dukungan berupa p€nugasan khusus dari

BPKP Pusat dan lugas pendampingan kepada slakeho,ldea (pemerintah

Daerah dan lnstansi Vertikal di daerah) yang tidak dapat diprediksi

sebelumnya.

i

I\tI --

Loporon Kinerio lnstonsi 201 8Penrokilan BPKP Proviasi Papua

24

.a*

t T at| .,t. t-

Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Perwakilan BPKP Pr6vinsi papua

BAB llt- -

-AIruilTABI1ITASIflt{ERJA

A. CAPAIAT{ XINERJA ORGANISASI

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja peMakilan BpKp provinsi papua

Tahun 2018 dilakukan pengumpulan data kineria dengan melibatkan seluruhbagian di lingkungan Perwakilan BpKp provinsi papua. pengumpulan data

kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kineda yang akurat,lengkap, dan konsisten dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam

upaya perbaikan kinerja PeMakilan BpKp provinsi papua.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengantarget kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kineda perwakilan

BPKP Provinsi Papua Tahun 2018. Rumus yang digunakan untuk menghitunqpersentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikatorkinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

Realisasi- x 100%Rencana

Persentase Pencapajan Kine,a =

25

I

2. IKU yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih

kecil dari nilai target yang ditetapkan.

Persentase Pencapaian Kinerja =

x 10070Rencana (Realisasi Rencana)

Khusus untuk pengukuran penc€paian indikator kinorja dari tKU AplpKabupaten/Kota, apabila realisasi kurang dari rencana digunakan rumusnomor 1. Namun, apabila realisasi lebih dari rencana digunakan rumus

nomor 2.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap

indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang meodukung keberhasilan

dan kendala pencapaian kineda. Faktor pendukung kebefiasilan dan kendalayang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja iuga dilakukan pembandingan-pembandingan antara

realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja lahun

berjalan dengan realisasitahun lalu dan pembandingan lain yang diperlukan.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara

membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan

sumber daya terkait dana dan sumb€r daya manusia, yang dalam hal ini

direpresentasikan dongan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi

manakala capaian kinerja lebih tinggi daripada capaian penggunaan sumber

daya, baik dana meupun OH. Analisis efisiensi dilakukan tepisah antara

sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

L Sasrran Progtam

Capaian atas lndikator Kinerja Utama (lXU) yang menunjukkan tujuan dan

sasaran program secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai

berikut:

Tabel 3.1Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian tKUPeryakilan BPKP Provinsi Papua Tahun 2018

1 Perbaikan Perbaikan P€ngelolaan Program Prioritas Nasional danPengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

I I Persentase Tindak l-aniur % 60'' ' Rekomendasr Hasil

P"!,€ey4!qL

47.4328.46

26

,tII I Ca

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Perwskilan 0PI(P Provinsi Papua

J{o lndikator Xincria Utama Satuan Target RealisasiCapaian

(,/4

r, Persenlase BUMD yang' - Kinerianva Minimxl

Berprediiat Baik dari BUMDyang dievaluasi

. o Presentase BLUD yang' " Tarakelolanya Minimj Cunp

Baik dari BLUD yangdievaluasi

2 I Persentase Hasil PengawasanKeinvestigasian yangDimanfaatkan di PersidanganPersentase Hasil PengawasanKeinvestigilsian yang

% 60 33.33 55.56

66.67 121.21

2Menrng Efektifitas Hasil P awasan Kei./. 50 79.63 159.26

,,

Dimanfaatkan oleh APHeerseoiase Hasil Peaga*isanKeinvestigasian yangDimanfaatkal oleh K,{/P/K

72 100.00

% 65 100.00 153.85!I z.si

^ , Persentase Hasil Audirt * Penyesuaian Harga yang

o/. 0 0.00 0.00

I Dimanfaatkan oleh K/UPIK,) r Pesenrase Hasil Audil Kraim' " yang Dimanfaarkar oleh

K/\,tT/KMeningkatnya PenyelesaNasional

ian Hambatan Pelaksanaan Pemban gunan3

4

o . Pertentase' ' Hu-h",rn

PenyelesaifiKelancaran

o/" -7i- 0.00 I 0.00I

---&qqanggrun , - _-rMeningkatnya Kualitas Tatakelola pemerindfr-dan Korporasi dalam

14

hanPersentase KIUP/KMengimplementasikan(termasuk FRA)

yanS

FCP% 52 100.00

Meningkatnya Kepedulian KUPIK dan MasyaraIs, kat terhadap Korupsi100.00 153.85. ., Penenrare ICL P/K Anggou oA 65- ' Komunitas Pembelajar Anri

Korupsi (KPAK) yangMengimplemenrasikan Sistem l6 Meni Kualitas Pe PIP Pemda

06.1 Persentase Pemerintah ProvinsidenSan Maturitas SPIP Level 3

0.00

-A I rt jItiI

Loporon Kinerjo lnstonsi 20'l IPernahilan BPKP Pr6vinsi popua

138.89

192.31

100.00

l{o lndikator Xineria Utatra Satuan Targ€t Realleasi Capaian(%)

PengaduzLl Masyarakat

0.00

27

6.3

Persenurse Pemerintah Provinsidengan Maturitas SPIP Level 2

Persentase PemcrintahKabupaten/Kota denganMatudras SPIP tavel 3Persentase PemerintahKabupaten/Kota dentunMaturitas SPIP l,evel 2

% 100 .t 00 00 100.00

30.00

46

o/o 34.4a 10.34

% 65.52 27 .59 42.10

7

17

Meningkatnya KapabilitasPersentase APIP PemerintahProvinsi dengan KapabilitasIJvel 3

Pengawasan lntem Pemdao/o o 0.00 0.00

'1oo.oo

Persentase APIP PemerinrahKabupater/Kora dengan

o/. 27 .59 3.45

_ Kapabilitas I-evel 3

7.4 Pe.senrase APIP PemerintahKabupaten/Kota dengan

31,03

litas trvel 2

Dukungan Pengawasan Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atasPelayanan KetalausahaanKepuasan atas PelayananKetatausalraan PerwakilanBPKP

Persentase APIP PemeintahProvinsi dengan Kapabilirasl,evel 2

% 100 100.00

8 8.158 101.98

8

72.4'l

8.1

Uraian lebih lengkap tentang pencapaian kinerja sasaran program berserta

realisasi anggarannya sebagaimana disajikan dalam Lampiran l.

Skala'l -10

t,)I lna'-t C

Loporon Kinerio lnstonsi 20I8Perwakilan BPKP Provinsi Papua

6.2

7.3 12.50

4ts-

I

No lndik tor Xinrria lrtana Srluan Targ.t RealisasiCapaian

$t

28

Analisis tefiadap delapan sasaran program dan masing-masing indikatorkinerja program yang disa.iikan dalam perjanjian Kinerja tahun 2OigPerwakilan BPKP Provinsi Papua sebagai berikut:

Perbaikan Perbaikan Pengelolaan program prioritas Nasional danPengelolaan Keuangan NegarrKorporasi

Capaian sasaran program ini diukur melalui lima IKU yang terkait langsung

dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

program priorilas nasional dengan ringkasan target, realisasi dan capaian

sebagaimana disajikan pada Tab€l 3.2

Tabet 3.2Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU

Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan program prioritas NasionalDan P elolaan Keua anN orasl

121.21

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) IKU yang mendukung capaian

sasaran program 'Perbaikan Pengelolaan Program prioritas Nasional dan

P€ngslolaan Keuangan Negara/Korporasi", hanya satu IKU yang memiliki

capaian lebih dari '100%.

Uraian masing-masing IKU sasaran program "peIbaikan pengelolaan

Program Priorilas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi"

ini sebagai b€rikut:

1 1 Persentase TindakRekomendasi

LanjutHasil

Pe ngawasan

60 24.46 47.43

1.2 Persentase BUMD yangkinerjanya minimalberpredikat baik dai BUMDyang dievaluasi

55.56

1.3 Persentase BLUD yangtata kelolanya minimalcukup baik dari BLUD yangdievaluasi

% 55 66.67

III , I rt nLoporon Kinerio lnstonsi 2018Perwakilsn BPKP Provinsi Papua

l{o. IKU Satuan Targel Realisasitv.l

Gapaianl.at

60

?9

IKU "Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil pengawasan,,

merupakan capaian indikator kinerja Pen,akilan BPKP provinsi papua

dalam memperoleh umpan balik berupa tindak lanjut atas hasil

rekomendasi pengawasan yang telah diberikan. IKU tersebut merupakan

sasaran program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan

Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi.

Kineria indikator tersebut diukur dengan rumus :

Realisasi IKU "Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil pengawasan"

tahun 20'18 adalah sebesar 28,46o/0 alau terc2,pai 47.43o/o dari target

sebesar 60,00%, dengan perhitungan sebanyak 105 rekomendasi telah

ditindaklanjuti dari 369 rekomendasi yang disampaikan pada tahun 2018.

Kondisi ini disebabkan masih rendahnya komitmen mitra keria untuk

menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan Perwakilan BpKp

Provinsi Papua.

Realisasi IKU tahun 20'18 sebesar 28.4670 lebih rendah (47.93%)

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 76.39%. Jika

dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 70%, maka realisasi tahun

2018 sebesar 40,65% dari target 2019. Hal ini menuniukkan bahwa kinerja

tahun 2018 harus ditingkatkan guna mencapai target tahun 2019.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja IKU agar dapat

menGpai target tahun 2019 dengan melakukan Monitoring Tindak Lanjut

Hasil Pengawasan se@ra continue kepada pada mitra keria.

Reolkos i I K U Pe rse nto se

T in do k Lo nj ut Rekome ndos iHosil Penoowoson

_ S TL Rekomendosi 2078S Rekomendosi 2078

x 100%

L 'I I IIl-

!

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Penoakilan BPKP Privinsi Papua

30

IKU "Persentase BUMD Yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik Dari

BUMD Yang Dievaluasi" merupakan capaian indikator kinerja perwakilan

BPKP Provinsi Papua dalam memberikan pembinaan berupa jasa

konsultansi dan assurance kepada perusahaan BUMD. IKU tersebut

merupakan sasaEn program Perbaikan Pengelolaan program prioritas

Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi.

lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :

Realisasi lKU "Persentase BUMD Yang Kinerjanya Minimat Berpredikat

Baik Dari BUMD Yang Dievaluasi' tahun 20'18 adalah sebesar 33,33%

dengan perhitungan '1 (satu) BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat

baiusehat tahun 2018 dari 3 (tiga) BUMD yang dievaluasi pada tahun

2018.

Realisasi IKU tahun 2018 sebesar 33,33% lebih rendah 26,67%

dibandingkan dengan realisasitahun 2017 sebesar 60%. Jika dibandingkan

dengan target tahun 20'19, maka capaian IKU tahun 2018 sebesar 59.52%.

Kondisi ini disebabkan pada tahun 2017, dad. 5 (lima) BUMD yang telah

dilakukan evaluasi kinerja, terdapat 3 (tiga) BUMD yang memiliki kinorja

Reo lisasi I K U P ersento se

BUMD yong kinerjonyo minimalberyrcdkot boik doti BUMD

yong dievoluosi

S BUMD yg kinerjanyaminimol bovsehot

201.8 x 10070

S BUMD yongdievoluosi 2078

,1, ,III rl"a

'-'

Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Perwakilan BPKP Proi,rsi Papua

31

In Kinerio lnstonsi 20,l8

Perwskilan BPKP Provinsi Pqpua

dengan kategori baiUsehat atau memiliki realisasi BUMD dengan kinerja

berprodikal baik sebesar 60,00% dari target sebesar 54,00% sehingga

capaian atas target tersebut pada tahun 2017 yaitu sebesar 111,00%,

sedangkan pada tahun 2018 dari 3 (tiga) BUMD yang telah dilakukan

evaluasi kinerja, terdapat satu BUMD yaitu PDAM Kepulauan yapen yang

memiliki kineria dengan kategori baiUsehat atau memiliki r€alisasi BUMD

dengan kine4a berpredikat baik sebesar 33,33% dari target sebesar

60,00% sehingga capaian atas target tersebut pada tahun 2018 yaitu

sebesar 55,56%. Daftar BUMD yang dievaluasi dan capaian kinerjanya

dapat dilihat pada Larnpinn 7.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kine4a IKU agar dapat

mencapai target tahun 2019 aniara lain:

1. Meningkatkan pembinaan sistem pengendalian intem perusahaan yang

efektif.

2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan intern torhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan guna mendukung lata

kelola korporasi yang bersih dan efektif.

3. Meningkatkan pembinaan untuk mengembangkan kapasitas aparat

pengawasan intem perusahaan yang proresional dan kompelen.

4. Meningkatkan perbaikan kinerja B|JMD dari aspek keuangan, sumber

daya manusia, dan administrasi.

5. Meningkatkan perbaikan tala kelola, manajemen risiko dan

pengondalian intemal perusahaan.

IKU'Persentase BLUD Yang Tata Kelolanya Minimal Cukup Baik Dari

BLUD Yang Dievaluasi' merupakan capaian indikator kinerja Perwakilan

3Z

)iItlI rl \-a

Sasaran Program 1 IKU 3Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Minimat Cukup Baik dai

BLUD yang Dievaluasi

BPKP Provinsi Papua dalam memberikan pembinaan berupa jasa

pendampingan dalam penerapan tata kelola BLUD pada RSUD. IKU

tersebut merupakan sasaran program Perbaikan Pengelolaan Program

Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi.

lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU'Persenlase BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik

dari BLUD yang dievaluasi" tahun 20'18 adalah sebesar 66,67% atau

lercapai 121,21o/o dari target sebesar 55,00%, dengan perhitungan

sebanyak 2 (dua) BLUD yang tata kelolanya minimal cukup baik tahun

2018 yaitu RSUD Merauke dan RSUD Nabire dari 3 (tiga) BLUD yang

dievaluasi pada tahun 2018. Daftar BLUD yang dievaluasi dan capaian

kinerjanya dapat dilihal pada kmpiran 8.

Realisasi IKU smpai dengan tahun 2018 sebesar 66,67% meningkat

23,81% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yaitu sebesar 42,86%.

Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat yaitu sebesar

49,78% dibandingkan dengan capaian tahun 20'17 yaitu sebesar 71,43o/o.

Faktor pendukung meningkatnya realisasi maupun c€paian IKU yaitu

evaluasi tata kelola BLUD dilakukan terhadap RSUD yang memiliki

motivasi tinggi dalam mengimplementasikan BLUD. Selain itu, selama

tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi Papua juga aktif memberikan

pendampingan dalam penerapan BLUD melalui kegiatan berikul:

1) Bimbingan Teknis Sistem lnformasi Akuntansi BLUD;

2) Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan PPK-BLUD;

3) Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)i

Reolisosi IKU Peryentose BLUDyong toto kelolonyo minimolcukup boik doti BLUD yong

dievoludsi

S BLUD yong totokelolonyo minimolcukup boik 2078 x 700yo

S ELUD yong dievoluasi

ItIII) I \,

Loporon Kinerjo lnstonsi 2018Perwakilan BPKP Provinsi Papua

4)Pendampingan Penyusunan persyaratan Administralif

Pemenuhan Ketentuan PPK-BLUD.

untuk

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kineria lKU agar dapat

mencapai target tahun 2019 antara lain:

1. Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja BLUD yang telah

dilakukan pada tahun sebelumnya.

2. Meningkatkan tata kelola BLUD RSUD dengan menambah cakupan

rumah sakit.

3. Melakukan koordinasi kepada RSUD terkait penerapan pola

pengelolaan keuangan BLUD RSUD.

Meningkatnya Efektifitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian

Sasaran program Meningkatnya Efektifitas Hasil pengawasan

Keinvestigasian merupakan pen,/ujudan peran pengawasan

keinvestigasian yang dilakukan oleh BPKP dalam rangka memberikan

manfaat dalam upaya pencegahan maupun penindakan perubuatan fraud

baik yang digunakan pada persidangan, dimanfaatkan oleh ApH maupun

l(UPlK. BPKP bertekad untuk berperan aktif datam memberikan

peringatan dini terhadap kemungkinan lerjadinya penyimpangan atau

kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, kurang memadainya proses

tata kelola penyelenggaraan pemeriniahan, dan risjko tidak tercapainya

sasaran pembangunan nasionaldalam RPJMN 20i5 -2019.

Capaian sasaran prcgmm diukur melalui lima IKU dengan ingkasan target,

realisasi dan capaian dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3Ringkasan Target, Reatisasi dan Capaian IKU

Sasaran Men Efehmtas Hasil Pen awasan asian

2.1 Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yangdimanfaatkan di persidangan

50 79.63 159.26

tII

Loporon Kinerio lnstonsi 20I8Pentakilan BPI{P Provinsi Papua

]ao ll(u Salua. faqei Gapaian

t%l

34

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dari lima IKU yang mendukung

capaian sasaran program 'Meningkatnya Efektifitas Hasil pengawasan

Keinvestigasian", menunjukkan bahwa empat IKU memiliki capaian diatas

100.000/0.

Uraian masing-masing IKU sasaran program "Meningkatnya Efektifitas

Hasil Pengawasan Keinvestigasian" ini sebagai berikut:

IKU'Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di

Persidangan" diukur dengan menghitung persentase pemberian

keterangan ahli di persidangan pada tahun 2018 dibandingkan jumlah

laporan hasil pengawasan keinvestigasian dalam tiga tahun terakhir.

lndikator tersebul mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan

rumus:

Persentase hasil pengawasankeinvestigasian yangdimanfaatkan oleh APH

72 100 138.89

2.4

Perseniase hasil pengawasankeinvestigasian yangdimanfaatkan oleh l(UPlKPersentase hasil auditPenyesuaian harga yangdimanfaatkan oleh KUPIKPersentase hasil audit klaimyang dimanfaatkan oieh K/UPIK

%

75

100

100

153.85

S LHAI + LHPKKN tigo X tOO%tohun terckhir

S PKA Tahun 2018

r--4-' II,l

ttItrLoporon Kinerio lnstonsi 2018Perwokilan BPKP h6vinsi Papua

1{o txu Satuan farget Realisasi Capaian

t%l

65

Sasaran Program 2 IKU 1Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan

di Persidangan

Reolisasi IKU Persentose HosilPengowoso n Kein vestig os io n

yong Dimonfootkon diPercidongon

35

I

Realisasi tKU 'Persentase Hasil pengawasan Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan Di Persidangan" tahun 20.,8 adalah sebesar lg.63yo alautercapai 159,26% dari target sebesar 50%.

Realisasi tersebut diperoleh dari pelaksanaan 43 kali pemberian

Keterangan Ahli (PKA) pada tahun 2018 dibandingkan dengan 54 LaporanHasil Pengawasan Keinvestigasian yaitu Laporan Hasil Audit lnvestigatifdan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN)

dalam tiga tahun ierakhir (2016,2017, 201S).

Tercapainya target tersebut disebabkan karena keberhasilan pelaksanaanpenugasan dan koordinasi yang baik dengan mitra keria melalui:

1) Audit Penghitungan Kerugian Negara

Dari hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)

yang dilakukan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian

negara/daerah yang timbul dari kasus penyimpangan guna mendukung

tindakan litigasi atas permintaan ApH. Audit PKKN telah dilakukan atas'16 kasus dengan nilai kerugian negam/daerah sebesar

Rp30.959.309.936,65.

Adapun Hasil audit PKKN atas kasus dugaan TpK yang material antara

lain:

a) Audit PKKN atas Kasus Dugaan Tindak pidana Korupsi (TpK)

Penyusunan Sistem Pendaftaran Tanah pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Jayapura TA 20'10 dan 2011 dengan nilai kerugian

negara sebesar Rp8.085.751.860,00.

b) Audit PKKN atas Kasus Dugaan TpK penyalahgunaan Dana Hibah

dari Pemerintah Kabupaten Dogiyai kepada Komisi

Penanggulangan Aids (KPA) Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran

20'15 dan 2016 dengan nitai kerugian negara sebesar

Rp4.219.585.145,00.

c) Audit PKKN atas Kasus Dugaan TPK pengadaan perahu untuk

Pelayanan Kesehatan Keliling (yankesling) pada Dinas Kesehatan

36

L-l t I

Loporon Kinerio lnstonsi 20'l 8Perwakilan BPKP Provinsi Papua

Kabupaten Mimika TA 20'16 dengan nilai kerugian sebesar

Rp2.035.32 3.000,00.

d) Audit PKKN atas Kasus Dugaan TpK pembangunan TerminalPenumpang Tipe B di Kabupaten Nabire pada Dinas perhubungan

Proyinsi Papua TA 2016 dengan nilai kerugian negara sebesarRp1.745.694.560,27.

2) Pemberian Keterangan Ahli

Pemberian keterangan ahli (pKA) bertujuan untuk memberikanpendapat berdasarkan keahlian di bidang akuntansi dan auditing

dalam suatu kasus TPK dan/atau perdata untuk membual jelas

suatu kasus bagi penyidik dan/atau hakim. pemberian keterangan

ahli, baik di APH maupun di persidangan telah dilaksanakan

sebanyak 43 kali, terdiri atas 2 kali pada Keiaksaan, 18 kati pada

Kepolisian, dan 23 kali pada Pengadilan.

Pemberian Keterangan Ahli atas dugaan TpK yang materiil telah

dilaksanakan antara lain:

a) PKA kepada penyidik Ditreskrimsus polda papua atas Kasus

Dugaan TPK Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Tolikara TA

20'16 dengan nilai kerugian negara sebesar

Rp31 8.904.468.000,00:

b) PKA pada persidangan atas Kasus Dugaan TpK pengelolaan

Dana APBD Kabupaten Mamberamo Raya TA 2011 s.d. 2013

dengan nilai kerugian negara sebesar RpB4.Z2B.649.j17,OOi

c) PKA kepada penyidik Direktorat Reserse Krimjnal Khusus

Polda Papua dalam rangka penyidikan Kasus Dugaan Tindak

Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana pemerintah Daerah

Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2006 s.d.2007 dengan

nilai kerugian negara sebesar RpS2.650.000.000,00;

d) PKA pada persidangan atas Kasus Dugaan TpK Dana Hibah

dan Banluan Sosial di SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten

)rrL,

(t l ,

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Peneakilan BPI(P Provinsi Papua

Mappi TA 2013 dengan nilai kerugian negara sebesar

Rp10.839.4'l 5.61 5,00.

Realisasi IKU tahun 2018 sebesar 79,63% tebih rendah 20,37%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesa|IOO%. Demikian pula

dengan Gapaian IKU tahun 2018 lebih rendah 90,74o/o dibandingkan

dengan capaian tahun 2017 sebesar 250,00%. Kondisi jni disebabkanproses penuntutan yang sepenuhnya menjadi domain kejaksaan serta

terlaksananya persidangan yang penentuan jadwal ditetapkan oleh

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jayapura. Jika dibandingkan

dengan larget akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 60,00%,

maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 132,72o/o. Hal ini menunjukkan

bahwa kinerja tahun 20'18 pedu ditingkatkan.

IKU "Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan

oleh APH" diukur dengan menghitung persentase jumlah hasil pengawasan

keinvestigasian yang ditindaklanjuti/dimanfaatkan oleh Aparat penegak

Hukum (Kejaksaan/Kepolisian) terhadap jumlah laporan hasil audit

investigasi yang terbit.

lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan

rumus:

Reo Lisas i I K U Pe rsento se

Hosil Pengowoson

Keinvestigosion yongDimonfootkon oleh APH

S LHAI Keinvestigo sion yangditindoklanjuu

dimonfootkon oleh APHpodo tohun 2078 x 10070

S LHAI Keinvestigasion yongditerbitkon pado tahun 20L8

38

-L. I rnLJ

Loporon Kinerio lnstonsi 2Ol8Perwakilan BPKP h6vinsi Papua

si 2018

Realisasi IKU "Persentase Hasil pengawasan Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan oleh APH' tahun 2018 adalah sebesar 1O0,OO% atau

tercapai '138,89% dari target sebesar 72,00%, dengan perhitungan

sebanyak 2 Laporan Hasit Audit lnvestigatif (LHAI) yang ditindaktanjuti dan

dimanfaatkan oleh APH pada tahun 2018 dibandingkan dengan 2 LHAIyang diterbitkan pada tahun 2018.

Tercapainya target tersebut disebabkan telah selesainya proses auditinvestigatif dan adanya koordinasi yang baik dengan ApH. Realisasi IKU

sampai dengan tahun 2018 sebesar 1OO% mengalami kenaikan .11,77%

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 88,23%. Sementara

untuk capaian IKU tahun 2018 naik 12,85% dibandingkan dengan

capaian tahun 2017 sebesar 126,04%. Jika dibandingkan dengan target

akhir periode Renstra pada tahun 2019 sebesar 75,00%, maka realisasi

IKU tahun 2018 mencapai '133,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

tahun 2018 perlu dipertahankan.

IKU "Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang

Dimanfaatkan oleh K/UP/K' diukur dengan menghitung persentase

jumlah hasil pengawasan keinvestigasian yang dimanfaatkan l(L/p/Kterhadap laporan keinvestigasian (laporan hasil audit investigasi, laporan

hasil pengawasan al€.s current lssues, dan laporan hasil pengawasan

dalam rangka pemberian rekomendasi strategis) yang terbit.

lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan

rUMUS:

39

rL- tl I

p e rse n ta s e H a s i t p e n s aw a sa n Ke i n v e s r r::;#il :;";t';:ri":#":oleh K/UP/K

S LHAI Keinvestigosion +

Lo po ro n hosiL pengowo so ndlm rcngko pemberian

re komend os i stoteg is/ R S

yangDitinddktonjuti/ x 100%

d im a nfoo*an ote h K/ L/ P /Kpado Tohun 2078

Reo liso si I KU Pe rse ntoseHosil Pengowason

Keinvestigosian yongDimonfootkon oLeh APH

S LHAI Keinvestigosion yongditebitkon podo tohun 2018

Realisasi IKU "Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang

dimanfaatkan oleh ruUPlK" tahun 2018 adalah sebesar1OO,0O% atau

tercapai 153,85% dari target sebesar 65,00%, dengan perhitungan

sebanyak 2 Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian (LHAI + Laporan

Hasil Pengawasan alas Cuflent /ssues + Laporan Hasil pengawasan

dalam rangka pemberian Rekomendasi Strategis/Rs) yang ditindaklanjuti

dan dimanfaatkan oleh KUP/K pada tahun 2018 dibandingkan dengan

2 Laporan Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang diterbitkan pada tahun

2018.

Tercapainya target tersebut merupakan keberhasilan pelaksanaan

penugasan dan koordinasi yang baik dengan mitra kerja melalui audit

investigatif terhadap 2 laporan/kasus dilemukan indikasi kerugian

keuangan negara/daerah sebesar Rp2.281.350.730,61.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 20'18 sebesar 100,00% meningkat

40,00% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 60,00%.

Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat 53,85%

dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 100,00%.

Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra pada tahun 2019

sebesar 70,00%, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 142,860/0. Hal

ini menunjukkan bahwa kinerja iahun 2018 harus dipertahankan.

40

nL)tI \ t

Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Perwakilan BPKP htivinsi Popua

*

Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Per*'akilan BPKP Protinsi Popaa

IKU "Persentase Hasil Audil Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh

KLIP/K' tidak ditargetkan pada tahun 2018 dan tidak terdapat realisasi

outcome di lahun 20'18

S Loporun Hostl Audit Kloinya ng D itind nd o k lo njuti otehK/L/P/K tohun 2078

rooo/oS LHAI Keinvestigosian yongditefuitkon podo tohun 2018

Realisasi lKU "Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh

KL/P/K' tahun 20'18 adalah sebesarloo,oo% atau tercapai 133,33%

dari target sebesar 75,00%, dengan perhilungan sebanyak satu

Laporan Hasil Audit Klaim yang dimanfaatkan oleh KUP/K pada tahun

2018 dibandingkan dengan satu Laporan Hasil Audit Klaim pada tahun

2018.

Rea liso si I KU Persentose

HasiL Audit KLoim yongd imo nfaatka n oleh K/L/P/K

41.

_t-l I )1t\ I

IKU "Pe6entase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh KUplK'diukur dengan menghitung persentase iumlah laporan hasil audit klaim

yang ditindaklanjuti oleh KUPIK pada Tahun 2018 terhadap laporan audit

klaim pada Tahun 2018.

lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan

rumus:

Tercapainya target tersebut disebabkan tersedianya pedoman pelaksanaan

ponugasan dan koordinasi yang baik dengan mitra keda.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 1O0,OO% meningkat

100,00o/o dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 0,OO%.

Demikian pula dengan capaian IKU tahun 2018 meningkat 133,33%

dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 0,00o/o.

Jika melihat ke target akhir periode Renstra pada tahun 2019, maka

realisasi IKU tahun 2018 tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat

target akhir renstra pada IKU tersebur.

lvleningkatnya Penyelesaian Hambatan PelaksanaanPembangunan Nasional

Sasaran program "Meningkatnya Penyelesaian Hambatan pelaksanaan

Pembangunan Nasional' merupakan perwujudan peran yang dilakukan

oleh BPKP Perwakilan dalam rangka memberikan manfaat menyelesaikan

hambatan pelaksanaan pembangunan di wilayah Papua. BPKP berperan

aktif sebagai mediator dalam upaya menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan

untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional dalam

RPJMN 2015 -2019.

Capaian sasaran program diukur melalui satu IKU dengan ringkasan target,

realisasi dan capaian dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabet3.4Ringkasan Target, Realisasi dan Capaaan IKU

Sasaran Program Meningkatnya Penyelesaian Hambatan pelaksanaanPemba unan Nasional

3.1 0 0

.I I

Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Pentakilsn BPKP Provinsi Papua

l{o IKU SatuanI Taryal RcelirasiI

Gapaian

lv{lPersenlase PenyelesaianlHambatan Kelancaran

42

IKU'Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran pembangunan,'

diukur dengan indikator kineia persentase penyelesaian Hambatan

Kelancaran Pembangunan yang diukur dengan menghitung laporan hasil

evaluasi hambatan kelancaran pembangunan yang ditindaklanjuti KL/P/Kterhadap jumlah laporan hasil evaluasi hambalan kelancaran

pembangunan yang terbit.

lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan

rumus:

Realisasi IKU "Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan' tahun 2018 adalah sebesar 0% atau tercapai 0% dari target

sebesar 75%, tidak terdapat Evaluasi Hambatan Kelancaran

Pembangunan (EHKP) yang dilaksanakan pada tahun 2018.

Tidak tercapainya target tersebut disebabkan tidak tersedianya

pelaksanaan penugasan dan koordinasi yang baik dengan mitra kerja.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar O% mengalami

penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 1OO%.

sementara capaian IKU tahun 2018 turun 0,00% dibandingkan dengan

Reo liso si I KU P e6e nto sePenyelesoion Hombotan

Kelo nco ra n P e m ba ng u no n

S Loporon EvaluasiHambotan Keloncoran

Pembongunon yongditindokLa njuti

kese po koto n nyo ole h porapihak podo tohun 2078

x 1007.

S LEHKP yang terbit podoTahun 2078

43

IJI-tI ,t

-^"ri

Loporon Kinerio lnstonsi 20'l 8Penoakilan RPI(P Provinti Papua

capaian tahun 2017 sebesar 142,86%. Jika melihat ke target akhir periode

Renstra pada tahun 2019, maka rcalisasi IKU tahun 2018 mencapai O%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus ditingkatkan

Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasidalam Pencegahan Korupsi

Sasaran program "Meningkatnya Kualitas Tala Kelola pemerinlah dan

Korporasi Dalam Pencegahan Korupsi' merupakan perwuiudan peran yang

dilakukan oleh BPKP Pen/akilan dalam rangka meningkatkan kualitas tata

kelola pemerintah dan korporasi di wilayah Papua dalam pencegahan

korupsi. BPKP berperan aktif melalui pembinaan dalam

pengimplementasian FCP untuk mendukung tercapainya sasaran

pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 -2019.

Capaian sasaran program diukur melalui satu IKU dengan ringkasan target,

realisasi dan capaian dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU

Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Tata Kelola pemerintah dan KorporasiDalam han Koru

IKU "Persentase l(/UPlK yang Mengimplementasikan FCp (termasuk

FRA)' yang diukur dengan jumlah KUPIK yang mengimplementasikan

FCP termasuk FRA pada tahun 2018 terhadap jumlah penugasan yang

4.L Persentase KIUPIKMengimplementasikan(termasuk FRA)

YangFCP

52 100 192,3L

44

r- llA-l II ta

Loporon Kinerio lnstonsi 20I8Peruakitan BPKP Proinsi Papua

l{o IKU Satuan Targst GapaianRealisasi(%)

telah dilakukan (sosialisasi, diagnostic assessment bimbingan teknis,

implementasi, evaluasi, monitoring) termasuk FRA pada tahun 2018.

lndikator tersebut menceminkan nilai klneria yang diukur dengan

rumus:

Realisasi IKU "Persentase KUP/K yang Mengimplementasikan FCP

(termasuk FRA)" tahun 2018 adalah sebesar 100% atau tercapai 192.31%

dari target sebesar 52,00%, dengan pe.hitungan 6 I(UP/K yang

mengimplementasikan FCP termasuk FRA pada tahun 2018 dibandingkan

dengan 6 penugasan yang telah dilakukan (Sosialisasi + Diagnostic

Assessmenl + Bimbingan Teknis lmplementasi + Evaluasi + Monitoring)

termasuk FRA pada tahun 2018.

Tercapainya target tersebut disebabkan tersedianya pedoman

pelaksanaan penugasan dan koordinasiyang baik dengan mitra.

Realisasi IKU tahun 2018 sebesar 100% sama dengan realisasitahun 20'17

sebesar 100,00o/o. Sedangkan capaian IKU tahun 201S lebih rendah 7,69%

dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 200,00o/o . Jika

melihat ke target akhir periode Renstra pada tahun 2019, maka realisast

IKU tahun 20'18 mencapai 18'1,82o/o. Hal ini menuniukkan bahwa kinerja

tahun 2018 harus ditingkatkan.

Reqlkosi IKU PesentoseK/W,/K yong

M en g im ple mento siko n FC P(termosuk FRA)

S penugoson yong telqhdilokukan poda tohun 2018

7000/0

5 K/UP/K yong IMPLFCP,/FRA tohun 2078

t, tI-l !-&

Loporon Kinerio Instonsi 20,l8

-L.

Perwakilan BPNP Ptovinsi Papua

45

2018

Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadapKorupsi

Sasaran program didukung oleh capaian satu IKU yaitu .persentase

IVUPIK Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi (KPAK) yang

Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat'.

Capaian sasaran program diukur melalui salu IKU dengan ringkasan target,

realisasi dan capaian dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabet 3.6Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU

Sasaran Program Persentase I(L/P/K Anggota Komunitas Pembelajar AntiKo,u KPAK lementasikan Sistem Pe aduan M

IKU "Perseniase KUPIK Anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi

(KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat"

diukur dengan indikator kinerja Persentase Komunilas pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan

masyarakat yang diuku. dengan menghitung persentase I(UP/K atau unit

kerja yang memenuhi 3 unsur kriteria terhadap jumlah l(UplK atau unit

kerja yang menjadi anggota komunitas pembelajar antj korupsi.

5.1 Persentase l(UPlK AnggotaKomunitas Pembelajar AntiKorupsi (KPAK) yangMengimplementasikanSistem PengaduanMasyarakat

% 65 100 153,85

46

L- tt --

IKU Satuan Ta?get CapaianRealisasi g.l

Sasaran Progrcm 5 IKU 1Persentase K,/UP/K K/UP/K Anggota Komunitas Pembelajat AntiKorupsi (KPAK) yang Mengimplamentasikan Sistem pengaduan

Masyankat

Rea lisosi I KU Pe r se nta se

K/UP/K o nggoto komu nitospembeLajot onti korupsi

(KPAK) yangmengimplementosikan

system pengoduon

mosyotokot

S K/UP/K otqu unit kerjoyong memenuhi 3 unsur

krite o tohun 2078S K/UP/K otau unit kerjo

yong teloh menjodi anqqotoKPAK

x 700%

lndikator tersebut m€ncerminkan nilai kinerja yang diukur dengan

Realisasi IKU 'Persentase KUPIK Anggota Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem pengaduan

Masyarakat' tahun 2018 adalah sebesar 10070 atau tercapai 153,85% dari

target sebesar 60%, dengan perhitungan 2 KlLlPlK atau unit kerja eselon

Ull di lingkungan l</UP atau unit kerja setara di lingkungan Korporasa yang

telah memenuhi tiga unsur kriteria dibandingkan dengan 2 l(/UPlK atau unit

kerja eselon l/ll di lingkungan K/UP atau unit kerja setara di lingkungan

Korporasj yang telah menjadi anggota dari Komunitas Pembelajar Anti

Korupsi.

Tercapainya target tersebut disebabkan telah adanya kesepakatan antara

Pemda Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayawijaya dengan Perwakilan

BPKP Provinsi Papua untuk membentuk system pengaduan masyarakal,

yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk bimbingan leknis FCP tematik

Whistle Blower System (WBS) oleh tim Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 100,00% sama dengan

realisasi tahun 2017 sebesar 100,00%. Sedangkan c€paian IKU tahun

2018 mengalami penurunan 12,82% dibandingkan dengan capaian tahun

2017 sebesar '166,67%.

Jika melihat ke target akhir periode Renstra pada tahun 2019 mencapai

142,86% sedangkan realisasi IKU tahun 2018 mencapai 153,85%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus dipertahankan.

Tra-

I./LIf

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Perwakilan BPKP Priini Papua

47

lrleningkatnya Kuatitas Penerapan SPIP pemda

Capaian sasaran program ini diukur melatui 4 (empat) IKU yang terkait

langsung dengan kualilas penerapan SPIP Pemda dengan ringkasan

target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.7.

Tabet 3.7Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU

Sasaran P m Meni Kualitas Penera SPIP Pemda

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa dari lima IKU yang mendukung capaian

sasaran program "Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda", hanya

satu IKU yang memiliki capaian 100% yaitu PeBertase pemerinlah

Provinsi dengan ilaturitas SPIP Lovel 2.

Daftar Pemda dengan skor dan level maturiias SPIP-nya pada tahun 2O1g

selengkapnya disajikan pada Lampiran V.

Uraian masing-masing IKU sasaran program 'Meningkalnya Kualitas

Penerapan SPIP Pemda" ini sebagai berikut:

1.1 Persentase PemerintahProvinsi dengan MaluritasSPIP Level 3

o/. 0 0.00 0.00

1.2 Persentase PemerintahProvinsi dengan MaturitasSPIP Level 2

100.00 100.00

1.3 Persentase PemerintahKabupaten/Kota denganMaturitas SPIP Level 3

34.48

1.4 Persentase PemerintahKabupaten/Kota dengan[,laturitas SPIP Level 2

65.52 27.59 42.10

)tt-1 or-^"_

Loporon Kinerio lnstonsi 20I8Penoakilan BPXP Privinsi Papua

llo. IKU Saluan Target Realisasit%l

Capaianekl

100

10.34 30.00

48

'l*

Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Perwakilan BPKP Provinsi Papua

lKU "Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas Splp Level 3"

merupakan capaian indikator kinerja Perwakilan BpKp provinsi papua

dalam memberikan asislensi dan pendampingan peningkatakan maturitas

SPIP pada Pemerintah Provinsi Papua. IKU tersebut merupakan sasaranprogram Tersedianya informasi peniliaian kualitas penyelenggaraan Splp.

IKU tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

S Pemprcv dengon MoturitosSPIP Level 3

S Pemprov yong dievoluositohun 2078

700%

lKU "Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas Splp Level 2,'

merupakan capaian indikator kinerja Perwakilan BpKp provinsi papua

dalam memberikan asistensi dan pendampingan peningkatakan maturitas

SPIP pada Pemerintah Provinsi Papua. IKU tersebut merupakan sasaranprogmm Tersedianya lnformasi Penilaian Kualitas Penyelenggaraan Splp

Realkosi IKU PersentosePem erintoh P rovin si d e n q a n

Moturitos SPIP Level 3

+9

I-4. III,

Realisasi lKu "Persentase Pemerintah proyinsi dengan Maturitas SplpLevel 3' tahun 2018 adalah sebesar O,O07o atau tercapai 100% dari target

sebesar 0,00%. Perwakilan BPKP Provinsi Papua tidak memiliki target IKU

Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas Splp Level 3 di tahun

2018 karena target IKU Maturitas SPIP pemerintah provinsi adalah

Level2.

Sasaran Program 6 IKU 2Persentase Pemelintah Provinsi dengan Maturitas Sptp Leve, z

Reolisos i I K U Perse ntosePeme ntoh Provinsi dengan

Moturitos SPIP Level 2

S Pemprov dengon MoturitasSPIP Level 2

S Pemprcv yong dievoluositohun 2018

100"/0

lndikator ters€but mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU "Persentase Pemerintah Provinsi dengan iraturitas Splp

Level 2" tahun 2018 adalah sebesalloo% dari target sebesar 1OO%.

Tercapainya target teGebut disebabkan karena kelengkapan bukti

pendukung telah terpenuhi, serta intensifnya pembinaan yang dilakukan

oleh Tim SPIP Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

Realisasi tersebut didukung oleh sasaran kegiatan (output) .Maturitas SplpPemerintah Provinsi (Level 2)" dari lndikator Kinerja 'Laporan Hasil

Pengawasan Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan' sebanyak 2laporan.

IKU "Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturilas SPIP

Level 3" diukur dengan menghilung persentase jumlah pemerintah

Kabupaten/Koia yang tingkat maturitas SPIP-nya telah mencapai level 3

lerhadap .iumlah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah keria perwakilan

BPKP Provinsi Papua.

lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :

Reolis o s i I K U P erse ntosePem erinto h Ko bu poten/Kotodengon Moturitos SPIP Level

3

S Pemkab/Koto dengonMoturitos SPIP Level 3S Pemkob/Koto yong

dievaluasi tohun 2018

100%

50

IIL I -r nLoporon Kinerio lnstonsi 2018Perwo.kilan BPKP Prolinsi Papua

Sasann Prognm 6 tKU 3futs€ntase Pemarinfa,h Kabupabt lKo., dengan

et tdbs SPIP L.v.l 3

20r 8

Realisasi IKU "Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Leyef 3" tahun 2018 adalah sebesar ,l1,34yo dari target sebesar

U,48o/o atau 30% dari target tahun 2018. Selama tahun 2018 terdapat

3 Pemerinlah Kabupaten/Kota dari I Pemerintah kabupaten/Kota yang

ditargetkan memilikitingkat maturitas SPlp levet 3 yaitu:

No l(abupaten Nilai aturitas SPIP Laporan Evaluasi

3.0980 LR-505/PW26/3/2018Tanqqal 2 November 2018

2 Merauke 3.1807 LR-588/PW26/3/2018Tanggal 4 Desember 2018

3 Keerom 3.0230 LQA-s06/PW26/3/2018Tan I 2 November 20'18

Realisasi tersebut didukung oleh sasaran kegiatan (outpul) "Maturitas SplpPemerintah Kabupaten Kota (Level 3)'dari lndikator kinerja "Laporan Hasil

Pengawasan Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan' sebanyak T laporan.

IKU'Persenlase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maluritas Splp Level

2" diukur dengan menghitung persentase jumlah Pemerintah

Kabupaten/Kola yang tingkat maturitas SPIP-nya telah mencapai level 2terhadap jumlah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja perwakilan

BPKP Provinsi Papua.

lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :

Re o lisos i I K U Pesento se

PemerintohKobupaten/Koto =dengan Moturitqs SPIP LeveL

S Pemkob/Koto denganMoturitos SPIP LeveL 2S Pemkab/Koto yong

100%

2 dievoLuosi tohun 2078

51

Jt -rtL

-l

,| Jayawijaya

r'a*'l

I {} Tal-t..I I I

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Per*akilan BPI(P Protinsi Papuo

llllai laturitasSPIP

2.9060

Laporan Evaluasi

LQA-671/PW26/3.1 /201 817 Desember 2018

LQA-s39/PW26/4/20'1814 November 2018

LQA-690/PW26/3.2/201 820 Desember 2018

LOA47stry,t26t3t201822 Oktober 2018

2.2270

2.1886

2.1330

2.0920

2.0160

2.O570 LBA-2781PW2613D0186 Juli 20'18

Realisasi tersebut didukung oleh sasaran kegiatan (ouhrrt) "Matudtas SPIP

Pemerintah Kabupaten Kota (Level 3)" dari lndikator kine4a "Laporan Hasil

Pengawasan Pembinaan SPIP BPKP Pen,akilan" sebanyak 14 laporan.

Capain Maturitas SPIP Pemda Tahun 2018 pada wilayah kerja Pelwakilao

BPKP Prcvinsi Papua dapat dilihat pada Lamplran 5.

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan lntern Pemda

Capaian sasaran program ini diukur melalui empat IKU yang terkait

langsung dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan program prioritas nasional dengan ringkasan larget,

realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada tabel 3.8.

Xabupaten/l(ota

Kabupaten Jayapura1

2 Kabupaten KepulauanYapen

LQA-4'18/PW26/3/20183 Oktober 2018

Kota Jayapura

Kabupaten Asmat4

5 Kabupaten PuncakJaya

LBA-I82tPW26t4t20177 Mei 2018

6 Kabupaten Supiori

7

B

Kabupaten Lanny Jaya

Kabupaten lntan Jaya

52

I I a

Realisasi IKU'Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas

SPIP Level 2" tahun 2018 adalah sebesar 10,34% dari target sebesar

34,48% atau 30% dari target tahun 2018. Solama tahun 20'18 terdapat

8 Pemerintah Kabupalen/Kota dari 19 Pemerintah kabupaten/Kota yang

ditargetkan memilikitingkal maturitas SPIP level 2 yaitu;

No

3 2.4800

LQA-419/PW26/3/20183 Oktober 2018

Tabel3.8Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU

Sasaran ram Men Ka bilitas awasan lntern Pemda

-

-\

Reolkosi IKU PesentoseAP I P Pemerinto h P rov ins idengon KapobiLitos Level 3

SPe Min LeveL 3 APIP

S SeLuruh Pemprov10070

IKU Saiuan Target Realbasit%l

Capaianl"t"l

%

1.2 Persentase APIP PemerintahProvinsi dengan KapabilitasLevel 2

100 100 '100,00

I,J Persenlase APIP PemerintahKabupaten/Kota denganKapabilitas Level 3

27,59 3,45 1 2 50

Persentase APIP PemerintahKabupaten/Kota denganKapabilitas Level 2

72,4',1 31,03 42,86

53

ntIt i.I .l-t I

Loporon Kinerio lnstonsi 201 8Peruakilan BPKP Pro 'insi Papua

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa dari empat IKU yang mendukung capaian

sasaran program " Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan lntern Pemda',

hanya satu IKU yang memilikicapaian 100%.

Uraian masing-masing IKU sasaran program ' Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan lntem Pemda" ini sebagai berikut:

Kapabilitas APIP Pemedntah Provinsi diukur dengan menghitung

persenlase iumlah APIP Pemerintah Provinsi yang telah mencapai level 3

dibandingkan jumlah APIP Pemerintah Provinsi.

Kineria indikator tersebut diukur dengan rumus ;

No

1.1 Persentase APIP PemerintahProvinsi dengan KapabilitasLevel 3

1.4

IKU "Persentase APIP Pemerinlah Provinsi d€ngan Kapabilitas Level 3'tahun 2018 tidak menjadi targel dalam pedanjian kinerja Perwakitan BPKP

Provinsi Papua. Hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Papua lahun 2018

baru ditargetkan mencapai kapabilitas Level 2.

IKU'Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2"

diukur dengan menghitung persentase jumlah APIP Pemerintah Provinsi

yang telah mencapai level 2 dibandingkan dengan jumlah APIP Pemerintah

ProYinsi.

IKU tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus:

Realisasi IKU "Persentase APIP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas

Level 2" tahun 2018 adalah sebesar 100,00% atau 100,00% dari targel

sebesar 100,00%.

Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi memenuhi target yang

ditetapkan disebabkan:

1. Adanya komitmen dan kemauan yang kuat dari lnspektur Provinsi

beserta pegawainya untuk meningkatkan level kapabilitas APIP.

2. Koordinasi yang baik antara Perwakilan BPKP Provinsi Papua dan

Insp€ktorat Provinsi Papua.

Reolkosi IKU Pe6entoseAPIP Peme ntoh Ptovinsidengon Kopobilitos Level 2

100o,6s

S Seluruh PemprovMin Level 2 APIP

I I I n1Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Penlahilan BPKP Proinsi Papua

Saserzn ProgramPersentase APIP Petnerln.a,h Provinsl dengen Kzpabilit,,g

7IKU2Level 2

54

2018

Namun demikian lnspektorat Provinsi Papua masih perlu meningkatkan

Kapabilitas lnspektorat Provinsi Papua menuju level 3 (lntegrated) hingga

mampu memberikan perbaikan terhadap pengendalian, manajemen risiko

dan tata kelola Pemerintah Papua, antara lain:

1. Mengembangkan program sertifikasi profesional di bidang

pengawasan intem bagi SDM-nya;

2. Memfasilitasi seluruh OPD dalam lingkup kerja Provinsi Papua

melakukan manajemen risiko sehingga hasil penilaian risiko tersebut

dapat digunakan oleh lnspektorat untuk memutakhirkan peta auditan

sebagai dasar penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko;

3. Melaksanakan penilaian mandiri anlar lrban secara berkala sebagai

upaya pemantauan pelaksanaan pengawasan sesuai Standar Audit

lntern Pemerintah lndonesia, serta melakukan koordinasi dengan

AAIPI di Wilayah Provinsi Papua untuk merealisasikan kegiatan

Telaah Sejawat antarAPlP;

4. Mengusulkan pembentukan komite pengawasan yang memjliki

tanggung jawab dan wewenang untuk mereviu, mengevaluasi, dan

mengawasi kinerja lnspektorat.

Realisasi IKU sampai dengan tahun 2018 sebesar 100,00% naik 100 %

dari realisasi tahun 2017 sebesar 0,00%.

55

"-l )'l)a"

U rI*.

IKU "Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 3'diukur dengan menghitung persentase jumlah APIP Pemeriniah

Kabupalen/Kota yang telah mencapai level 3 dibandingkan dengan jumlah

APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua.

Sasaran Program 7 IKU 3Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Kapabilitas Level 3

Reolisasi IKU Pe5entoseAPIP Pemerintoh

Kobupoten/Kota dengonKopabilitas Level 3

S Pemkab/Koto Min Level 3APIP

7000/0S Seluruh Pemkob/Koto

lndikalor tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus

Roalisasi IKU "Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 3" tahun 2018 adalah sebesar 3,45% atau lercapai

sebesar 12,50% dari target sebesar 27,59o/o Artinya hanya terdapat satu

lnspeKorat yaitu lnspektorat Kota Jayapura dengan kapabilitas minimal

level 3 dibandingkan dengan 29 APIP Kabupaten/Kota yang meniadi mitra

Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

lnspektorat Kota Jayapura berdasarkan hasil eA perwakilan BpKp provinsi

Papua nomor LQAPIP-7191oy'\1261612018 tanggal 31 Desember 2018, yang

sedang dalam proses pengusulan reviu oleh Deputi Kepala BpKp Bidang

Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Oari Jumlah APIP yang ditarg€tkan mencapai Level 3 Tahun 2018 pada

Penrrakilan BPKP Provinsi Papua adalah sebanyak I Aplp dari total

sebanyak 30 APIP, berdasarkan pembinaan yang telah dilakukan pada

Tahun 2018, terdapat 3 (tiga) APIP yang telah melakukan setf assessment

(SA) Level 3 dan telah dilakukan guarrty assurarce (OA) oleh penwakilan

BPKP Provinsi Papua, sebagai berikut:

- lnspektorat Kota Jayapura

- lnspektorat Kabupaten Merauke

- lnspektorat Kabupaten Mimika

Berdasarkan hasil QA, hanya lnspektorat Kota Jayapura yang telah

mencapai level 3, sementara 2lnspektorat lainnya mencapai level 2+ atau

level 3 Dengan Catatan Perbaikan.

Ketidaktercapaian target Persentase APIP pemerintah Kabupaten/Kota

dengan Kapabilitas Level 3 disebabkan, antara lain:

1. Belum adanya auditor inspektorat yang mengikuti diktat PpBR;

IL ,lI

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Peruqkilan BPW Provinsi Papua

56

2018BPKP

2. Aias register risiko pada OPD yang telah ada, belum dilakukan telaah

atau analisa lerkait dengan proses penanganan risiko oleh

manajemen OPD untuk mengetahui tingkatan risiko setiap OpD/auditiyang memiliki risiko lertinggi;

3. Peraturan Kepala Daerah tentang Pengawasan Manajemen terhadap

kegiatan APIP baru ditetapkan di akhir lriwulan lll atau di triwulan tV.

Dengan banyaknya kegiatan di akhir tahun 2019,mekanisme/prosedur pengawasan manajemen belum dapat dilakukan

dan telah direncafiakan untuk dilakukan pada tahun 2019

Adapun upaya/strategi yang akan dilakukan dengan melaksanakan

kegiatan peningkatan kompetensi auditor serta melakukan intemalisasi

dalam bentuk asistesi/workshop penyusunan perencanaan pengawasan

Berbasis Risiko

Bila membandingkan Realisasi IKU sampai dengan lahun 2018 sebesar

3,45,00% sama dengan realisasi tahun 20'17 sebesar 3,45%.

IKU "Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas

Level 2' Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota diukur dengan

menghitung persentase jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang

telah mencapai level 2 dibandangkan dengan jumlah APlp pemerintah

Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Papua_

lndikator tersebut mencerminkan nilai kinerja yang diukur dengan rumus :

I

Reolisosi IKU Persentose S Pemkob/Koto Min Level2APIP Pemetintoh - APIPI l\

Kobupoten/Koto dengonKopobilitos Level 2

S kluruh Pemkab/Koto 700%

5t

_L I' -4r.'lII

r-!)

Sasaran Program 7 IKU 4Petsentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kola

dengan Kapabilitas Levet 2

BPKP

Realisasi IKU'Pers€ntase APIP pemedntah Kabupaten/Kota dengan

Kapabilitas Level 2" tahun 20'18 adalah sebesar 31,03% atau lercapai

sebesar 42,86% dari target sebBat 72,41yo. Artjnya hanya terdapat

9 (sembilan) lnspektorat dengan kapabilitas minimal levet 2 dibandingkan

dengan 29 APIP Kabupaten/Kota yang meniadi mitra perwakalan BpKpProvinsi Papua.

Ketidak lercapaian target Persentase Aplp pemerintah Kabupaton/Kota

dengan Kapabilitas L€vel 2 disebabkan, antara lain:

1. PKPT belum berdasarkan audit universe dan belum terdapat skalaprioritas serta belum lerlaksananya program kendali mutu;

2. Belum memiliki rencana peningkatan kompelensi SDM Aplp socara

berkelanjutan;

3. Terdapat I lnspektorat yang belum memitiki tenaga auditor baik itu JFA

maupun P2UPD.

Adapun upaya/strategi yang akan dilakukan adalah melaksanakan kegiatan

p€ningkatan kompetensi auditor dan percepalan pemenuhan infrastruktur

kapabilitas APIP level 2 serta melakukan intemalisasi dalam bentuk

bimbingan teknis atas infrastuktur level2.

lnspektorat yang t6lah mencapai level 2 sebanyak 9 lnspektorat tersebut,

sebanyak 7 lnspektorat telah dilakukan QA oleh Perwakilan BpKp provinsi

Papua di tahun 2018. sebagai berikut:

1. lnspeklorat Kota Jayapura

2. lnspeklorat Kabupaten Boven Digoel

3. lnspektorat Kabupaten Jayawuaya

4. lnspeklorat Kabupaten Keerom

5. lnspektorat Kabupaten Kepulauan Yapen

6. lnspektorat Kabupaten Mimika

7. lnspektorat Kabupaten Pegunungan Bintang

Sementara 2 inspektorat dilakukan QA oleh perwakilan BpKp provinsi

Papua di tahun 2017 yartu lnspektorat Kabupaten Nabire dan tnspektorat

Kabupatsn Paniai.

/ r!\,-,/ ItI I ,

Loporon Kinerlo lnstonsi 20'l 8

--It

Satu lnspektorat yaitu lnspektorat Kabupaten Supriori telah melakukan se/f

assessmenl (SA) Level 2 namun belum dilakukan eA oleh perwakilan

BPKP Provinsi Papua.

Bila membandingkan Realisasi IKU sampai dengan lahun 20.18 sebesar

31,03% mengalami peningkatan sebesar 3,44% dibandingkan dengan

realisasi tahun 2017 sebesar 27,59%.

Dukungan Pengawasan Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasanatas Pelayanan Ketatausahaan

Target kualitas layanan dukungan teknis pengawasan pada tahun 2018

adalah sebesar 8 dari skala Likert 1-10. Capaian kinerja outcome ini

menunjukkan tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan ketatausahaan

yaitu layanan keuangan, kepegawaian dan umum.

Persepsi kepuasan terhadap suatu layanan sangat bergantung pada suatu

keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan

tersebut terpenuhi. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh

melalui survey kepada para pegawai dengan metode skala Likert 1-10.

Pengukuran persepsi kepuasan terhadap layanan bagian ketatausahaan

dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik

kepada para pegawai di unit keria Perwakilan BPKP Provinsi Papua.

r- I",*

I-l" ),II tl

f

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Pemtakilan BPKP Prdvinsi Papua

59

Tabel3.9Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU

Sasaran P ram lvleni Ka litas awasan lntem Pemda

Oari survei alas persepsi penerima layanan tahun 2018, capaian layanan

dukungan leknis pengawasan adalah sebesar 8,16 atau mencapai

101,98% dari target sebesar 8 skala Likert 'l-10.

Capaian IKU sebesar 8,'16 menunjukkan bahwa layanan melebihi target

haapan stakeholdars. Realisasi IKU tahun 201B sebesar 8,16 lebih tinggi

dari capain tahun lalu sebesar 7,55 atau 108,08%.

Jika dibandingkan dengan targel akhir periode Renstra pada Tahun 20.19

sebesar 8, maka realisasi IKU tahun 2018 mencapai 108,08%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2018 harus dipertahankan.

2. Sasaren Kagietan

Dalam Perjanjian Kineria tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi papua

ditargetkan 6 (enam) sasaran kegiatan pengawasan dengan 6 indikator

kinerja kegiatan (lKK) dan dua sasaran kegialan dukungan pengawasan

dengan tiga lKK. Capaian IKK tahun 2018 sebagai berikut:

No lndikator Xineria S.t an Target Rcalisasi Gapaian('/.1

Kepuasan LayananKetatausahaan

SkalaLik€rt 1-

8 101.98

Te6ediant6 lntormari Ha3il PGngawa3an 260 PSll di Perwatilan't86.05

feEediantra lnlomatl Ha3ll Pengswasan Siekeudes di petwakil.r

2,1 Jumlah Laporan HasilPengawasan Siskeudes

Laporan 15 15 100.00

TcG.dianya lnfonnasi Halil Pcng.was.n Penerapan SlilDA dl Pc .kll.nJumlah Laporan HasilPengawasan SIMDA

166.67

t.t Jumlah Laporan HasilPengawasan PSN

Laporan 43 80

3.1 3 5Laporan

60

-6C.l I

tLoporon Kinerio lnstonsi 2018Pewakilan BPKP Pr6vinsi Papuo

No IKU Satuan target Realisasi(%)

Cap.i.nlY"l

8.'l 8.'t6

n Kinerio lnslonsi 20r 8Perwakilan BPKP Protinsi Pqpua

1{o lndikator Kinerre Satuan Targel Realbasi Crp!irn(%)

Tcrscdianya lr ormasi Hasil Pcngawalan l0 Priotilar tarllon.llTiTJumlah Laoo.a.I lpensawas;n

Hasil Laporan 67 M 95.52

Ter$di.ntl. lt omasi HGil Peigawa.{r Arla[ g.m.r Xvlll

poran 0 0 0.00

TcBedi.nya lnformasi Hasil Pembinaar SPlP Perwak[an

6.1 Jumla 39 41 105.13SPIP

Tcr! dlarya lnlomasl Hasil Pembln.an lGpabilit ! Aplp plrw'kil.n

59I7 I Jumlah LapoI Kapabilitas AI BPKP

lan 100.00PIP

Salrrar KeEiatan Dukuttga.r P.rgawallnTaracdi.ntr. Dsksngan ltan.lemen Dan Pelaksaneen Tuga3 Toknis LainntdDal.m flencapai Xepu.s.n Layanan8.1 Jumlah Layanan DukurEan

Manajemen Perwakilan BPKPLaporan 105 102 97.14

Tenn.ifaatlannla Asel Secara Opfimd

&2 Tersedianya Alat PengolahanData SPKP

Laporan I 8 100.00

Tersedianya Sarana PrasaEnaBPKP

Laporan 18 24 133.33

67

II

)IIi: t C

5.t Jumlah Laporan HasilPengawasan Asian Games

Laporan

Laporan 59

Loporon Kinerio lnslonsi 2018Perryakilsn RPI(P P.ovinsi Papaa

Sasaran kegiatan Tersedianya lnformasi Hasil Pengawasan 260 PSN di

Perwakilan' didukung satu IKK "Jumlah Laporan Hasit Pengawasan PSN

BPKP Perwakilan". Realisasi outpuf tahun 2018 sebanyak 80 laporan atau

mencapai 186,05% dari target sebanyak 43 laporan.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar

Rp2.722.256.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp2.641.582.702,00 alau 97,O4% dari anggaran yang menunjukkan bahwa

Perwakilan BPKP Provinsi Papua dapat mencapai target yang ditetapkan

secara efisien.

Oari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK " Jumlah Laporan

Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan' menggunakan 3.913 OH atau

148,30% dari target sebesar 2.153 OH.

Hal ini disebabkan adanya PKPT tambahan sebanyak 37 PP yang

menunjukkan bahwa PeMakilan BPKP Provinsi Papua menggunakan SDM

secara efisien untuk dapat mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran kegiatan 'Tersedianya lnformasi Hasil Pengawasan Siskeudes di

Perwakilan" didukung satu IKK "Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Siskeudes Perwakilan". Realisasi outpu, tahun 2018 sebanyak 15 laporan

atau mencapai 100% dari target sebanyak 15 laporan.

Realisasi indikator kinerja kegiatian didukung dengan dana sebesar

Rp212.722.256,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp207.862.706,00

62

r-I -U^

r\t.._,1 )

-

Isi 2018

atau 97,85% dari anggaran yang menunjukkan bahwa perwakilan BpKp

Provinsi Papua dapat mencapai target yang ditetapkan secara efisien.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK' Jumlah Laporan

Hasil Pengawasan PSN BPKP PeMakilan' menggunakan 362 OH atau

157,39ok dari larget sebesar 230 OH. Hat ini menunjukkan bahwa

Perwakilan BPKP Provinsi Papua belum dapat menggunakan SDM secara

efisien untuk dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2018.

Sasaran kegiatan 'Tersedianya lnformasi Hasil Pembinaan penerapan

SIMDA lntegrasi" didukung satu lKK "Jumlah Laporan Hasil pengawasan

SIMDA". Realisasi output tahun 2018 sebanyak 5 laporan atau mencapai

166,67% dari target sebanyak 5 laporan.

Realisasi indikator kineria kegiatan didukung dengan dana sebesar

Rp172.632.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp159.541.413,00

alau 92,42o/o dari anggaran yang menunjukkan bahwa perwakilan BPKP

Provinsi Papua dapat mencapai target yang ditetapkan secara elisien.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK " Jumlah Laporan

Hasil Pengawasan SIMDA BPKP PeMakilan" menggunakan 77 OH atau

148,30% dari target sebesar 60 OH. Hal ini disebabkan adanya PKPT

tambahan sebanyak dua PP yang menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP

Provinsi Papua menggunakan SDM secara eflsien untuk dapat mencapai

target yang ditetapkan.

63

,aIl tl-L.

Sasaran Kegiatan 3Tersedianya lnfomasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA

lntegra'i

si 20]8

Sasaran kegiatan " Tersedianya lnformasi Hasil pengawasan Dana Desa'

didukung satu IKK "Jumlah Laporan Hasil Pengawasan perwakilan'.

Realisasi outpul tahun 2018 sebanyak 64 laporan atau mencapai 95,52%

dari target sebanyak 67 laporan. Hal ini disebabkan terdapat 4 pp Bidang

Pengawasan lnvestigasi yang tidak dapat terealisasi pada tahun 2018 dan

adanya PP tambahan dari Bidwas Akuntan Negara.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar

Rp1.64B.413.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp1.610.52'1.642,00 alau 97,70% dari anggaran yang menunjukkan bahwa

perwakilar BPKP Provinsi Papua dapat mencapai targei yang ditetapkan

secara efisien.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), lKK " Jumlah Laporan

Hasil Pengawasan Perwakilan" menggunakan 2.009 OH atau g2,gllok dan

target sebesar 2.423 OH. Hal ini menunjukkan bahwa Perwakilan BpKp

Provinsi Papua menggunakan SDM secara efisien untuk dapat mencapai

target yang diletapkan.

64

r1L- It Ij

Sasaran kegiatan "Tersedianya lnformasi Hasil Pengawasan Asian Games

BPKP Perwakilan" didukung satu IKK'Jumlah Laporan Hasil Pengawasan

Asian Games Perwakilan". Pada tahun 2018, Perwakilan BPKP Provinsi

Papua tidak mendapat sasaran kegiatan tersebut, sehinqga tidak terdapat

realisasi indikator kegiatan tersebut.

Sasaran kegiatan "Tersedianya lnformasi Hasil pembinaan SplpPerwakilan' didukung satu IKK "Jumlah Laporan Hasil pembinaan SplpBPKP PeMakilan'. Realisasi oatput tahun 2018 sebanyak 4t laporan aiau

mencapai 105,1370 dari target sebanyak 39 laporan. Hal ini disebabkan

terdapat 2 PP tambahan pada Bidang peng€wasan Akuntabilitas

Pemerintah Daerah.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebanyak 40 taporan terdapatpeningkatan sebanyak , laporan. Jika dibandingkan dengan target akhirperiode Renstra pada tahun 20'lg sebesar S0 laporan, maka realisasi IKU

tahun 2018 mencapai 82o/o. Hat ini menunjukkan bahwa kineria tahun 2018

harus ditingkatkan guna mencapai targel tahun 2019.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar

Rp1.590.888,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.S73.294.886,00

atau 98,89% dari anggaran yang menunjukkan bahwa perwakilan BpKpProvinsi Papua dapat mencapai target yang ditetapkan secara efisien.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK " Jumlah Laporan

Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan" menggunakan 1.370 OH atau

98,2Ao/o dan target sebesar '1.394 OH. Hat ini menunjukkan bahwa

Perwakilan EPKP Provinsi Papua menggunakan SDM secara efisien untuk

dapat mencapai target yang ditetapkan.

65

rt-1It_t

II n U-lLoporon Kinerio lnstonsi 2018Penukilan BPKP Provinsi Papua

i 2018

Sasaran kegiatan "Tersedianya lnformasi Hasil pembinaan Kapabilitas

APIP Perwakilan' didukung salu IKK'Jumlah Laporan Hasil pembinaan

SPIP BPKP Perwakilan". Realisasi outputtahun 201B sebanyak 59 laporan

atau mencapai 100% daritarget sebanyak 59laporan.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebanyak 29 laporan terdapatpeningkatan sebesar 30 laporan. Jika dibandingkan dengan larget akhirperiode Renstra pada tahun 2019 sebanyak 24 lapomn, maka realisasi IKU

tahun 2018 mencapai 245,83%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun

2018 harus dipertahankan guna mencapai target tahun 2019.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar

Rp'l.528.597.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar

Rp1.512.801.424,00 aiau 98,97% dari anggaran yang menunjukkan bahwa

perwakilan BPKP Provinsi Papua dapat mencapai target yang ditetapkan

secara efisien.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK " Jumlah Laporan

Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP PeMakilan" menggunakan 1.829 OH

atau 'l18,84% dari targel sebesar 1.539 OH. Hal ini menunjukkan bahwa

PeMakilan BPKP Provinsi Papua belum menggunakan SDM secara elisien

untuk dapat mencapai target yang diletapkan.

66

Ii ,I) :) t,

Terced ianya tnformasi nasit pemainalit;:;:#;{:f;,1Petwakilan

si 2018

Sasaran kegiatan " Tersedianya Dukungan Manajemen dao pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan" didukung satu

IKK "Jumlah Laporan Dukungan Manajemen perwakilan BpKp". Realisasi

output tahun 2018 sebanyak 102 laporan atau mencapai 97,14% daritarget

sebanyak 102 laporan. Hal ini disebabkan pada tahun 2018 hanya terdapatpelaksanaan satu kegiatan pelantikan pejabat di pen/akilan BpKp provinsi

Papua.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebanyak 83 laporan terdapatpeningkatan sebesar 19 laporan. Jika dibandingkan dengan target akhirperiode Renstra pada Tahun 201g sebesar 80 laporan, maka realisasi IKU

tahun 2018 mencapai 127.50o/o. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun

2018 harus dipertahankan guna mencapai target tahun 20i9.Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar

Rp949.664.695,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp949.925.000,00

atau 99,97% dari anggaran yang menunjukkan bahwa perwakilan BpKp

Provinsi Papua dapal mencapaa targel yang ditetapkan secara efisien.

Dari sisi penggunaan sumber daya manusia (OH), IKK "Jumlah Layanan

Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP" menggunakan 1.527 OH atau

92.04% dari targel sebesar 1.659 OH. Hal ini menunjukkan bahwa

Perwakilan BPKP Provinsi Papua telah menggunakan SDM secara eflsisn

untuk dapal mencapai target yang ditetapkan.

67

-l I, I ll' .4

Sasaran kegiatan ' Termanfaatkan Aset Secara Optimal" didukung dua

IKK "Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP dan Tersedianya Sarana

Prasarana BPKP'. Realisasi outpul tahun 20.18 sebanyak 32 unit aiau

mencapai 123,08% dari target sebanyak 26 unit.

Realisasi indikator kinerja kegiatan didukung dengan dana sebesar

Rp223.870.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp223.737.000,00

atau 99,94% dari anggaran yang menunjukkan bahwa perwakilan BpKpProvinsi Papua dapat mencapai target yang ditetapkan secaE efisien.

Kondisi ini terlihat dari capaian unit tahun 20'18 lebih tinggi dibandingkan

anggaran yang digunakan.

a")I

rt ti\

,4") t

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Peruakilaa BPKP Provittsi Papua

I Il-oporon Kinerio lnstonsi 2018Petwokilan BPKP Pnivinsi Papua

8, AI(U TABILITAS KEUAI{6AI{

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Papua sesuai DlpA Nomor: Sp DlpA-089.01.2.450655/2018 tanggal 5 Desember 2017 sebesar

Rp28.845.135.000,00, yang t6lah direvisi beberapa kali, terakhir kali dircvisipada 19 Desember 2018 dengan anggaran menjadi sebesar

Rp27.122.518.000,00. Realisasi anggacrn tahun 2O1a sebesar

Rp26.824.339.328,00 atau 98,90o/o dari anggaran, dengan rincian:

a. Menurut Jenis kegiatan

!at

."".#."E"

&rgi.ran(RP ,m)

Re.lia!i1{o lJrri.n

Rp ,00

Program Oukungan Manaiemen dan Pelaksanaan Tugss Toknis Lainnya

Dukungan manai6ften danPelaksanaan Tugas T€knis BPKP

*I e4s.664,6ss

Fasililas Dukungan manajemenPerwakilan BPKP

54,870,000 54,737,000

:-1-.]3 i Penoadaan dan penyalursnI Sarana dan Prasarana BPKP

Pemorintah

Pelaksanaan Pengawasan lntem iAkunlebilitas Kouang5n Nogaraden Pembanqunen Nesion6l

total

b. Menurut Jenis Belanja

J.nb BC.nli

Belanl. odal

99.762

169,000,000

1

Program Pengawasan lnl6m Akuntabilitas Kguangan N€gaE dan pembangunanNasional Serta Pembinaan Penyel€nggaraan Sislem p€ngendalian lnl6m

7.875.216.000 7.705.606.773 97,85

27.t22,518.000 26.824.339.328 9a.90

Re.lbaii(Rp)

15.588.991.800,00 99,35

98,90

Arggrrrn

Eelanj. Pcgawai

Belanie Barang

15.6e0.616 000.00

't1.208.032.000,00

223.870.000.00

11.011.610.528,00

223.737.000,00

98,25

99,94

Rp ,0O

Total 27.122.518.000.00 26.824.339.328,00

69

^L II

B

A

'|

f

c.={-.c.c.BAB IV

PENUTUP..1**'erv

-i -

t;F- .-re

Selain sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran

strategis 2018 dari Perwakilan BPKP Provinsi Papua, Laporan Akuntabilitas

Kinerja PeMakilan BPKP Provinsi Papua juga menjadi cerminan implementasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di lingkungan perwakitan BpKp

Provinsi Papua-

Beberapa upaya perbaikan telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem

AKIP meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,

evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Berikut adalah tabel pencapaian sasaran strategis dari Perwakilan BpKp provinsi

Papua.

Tabel 4.1Sasaran Srra

1.1 Persentase Tindak LanjulRekomendasi HasilPengawasan

1.2 Persentase BUMD yangKinerjanya MinimalBerpredikat Baik dariBUMD yanq dievaluasi

1 Perbaikan PerbaikanPengelolaan Program PrioritasNasional dan PengelolaanKeuangan Negara/Korporas;

I,J Presentase BLUD yangTatakelolanya MinimalCukup Baik dari BLUDyang dievaluasi

1 2 1 2 I

a'!t IL.I I ,l

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Penoakilan BPKP Proyinsi Papua

xo SASARAN STRATEGIS I}TDIXATOR KINERJA UTAMACAPAIAN

47 .43

55.56

70

2.1 Pe6entase HasilPengawasanKeinvestigasian yangDimanfaatkan diPersidanqan

159.26

Persenlase HasilPengawasanKeinvestigasian yangDimanfaatkan oleh APH

138.89

Persentase HasilPengawasanKeinvestigasian yangDimanfaatkan olehKIUPIK

2.4 Persentase Hasil AuditPenyesuaian Hargayang Dimanfaatkan olehK]LIPIR

0,00

2 Meningkatnya EfektititasHasil PengawasanKeinvestigasian

Pesentase Hasil AuditKlaim yangDimanfaatkan olehK]UPIK

133.33

3 MeningkatnyaPenyelesaian HambatanPelaksanaanPembanqunan Nasional

PersentasePenyelesaianHambatan Kelanca.anPembangunan

0,00

4 l\4enin gkatnya KualitasTatakelola Pemerintahdan Korporasi dalamPencegahan Korupsi

Persentase K/UPIKyangMengimplementasikanFCP (termasuk FRA)

192.31

Meningkalnya KepedulianruUPlK dan Masyarakatterhadap Korupsi

5.1 Persentase l(UPlKAnggota KomunitasPembelajar Anti Korupsi(KPAK) yangMengimplementasikanSistem PengaduanMasyarakat

153.85

6.'1 Persentase PemerintahProvinsidenganMaturitas SPIP Level 3

0,006 Meningkatnya KualitasPenerapan SPIP Pemda

Persentase PemerintahProvinsi denganMaturitas SPIP Level 2

100.00

77

* rL-.4.J I .I

Loporon Kinerio lnstonsi 20'l 8Perreakilan BPNP Provinsi Popua

t{o SASARAII STRATEGIS II{DIKATOR KII{ERJA UTAIIIA CAPAIANv"

153.85

4.1

2018

Pencapaian sasaran stralegis sebanyak 7 dari 17 IKU belum memenuhi

target, walaupun capaian sasaran program (output) hampir seluruhnya

monc€pai 100% dibandingkan target yang telah ditetapkan datam Tapkin

tahun 2018.

Adapun kendala pencapaian sasran strategis yang dapat diidentmkasi

adalah sobagai berikut:

1. Kurangnya komitmen Pimpinan Mitra Kerja untuk menindaklanjuti

rekomendasi yang disampaikan oleh P€rwakilan BPKP Provinsi Papua;

2. Kurangnya komitmen Kepala Daerah dan Pimpinan SKPD dalam

mencapai peningkatan level maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP;

b,J Persentas€ PemerintahKabupaten/Kota denganMaturitas SPIP Level 3

30.00

6.4 Persentase PemerintahKabupaten/Kota denganMaturitas SPIP Level 2

42.10

0,00

7.2

Persentase APIPPemerintah Provinsidengan KapabilitasLevel 3Persentase APIPPemerintah Provinsidengan KapabilitasLevel 2

100.00

Persentase APIPPemerintahKabupaten/Kota denganKapabilitas Level 3

12.50

7.4

Meningkatnya KapabilitasPengawasan lnternPemda

Dukungan PengawasanTersedianya OukunganToknis Kepuasan atasPelayananKetaiausahaan

7

8 8.'t

Persentase APIPPemerintahKabupaten/Kota dengan

Kepuasan atasPelayananKetatausahaanPeMakilan BPKP

42,86

'101.98bilitas Level 2

i )I \

Penakilqn EPKP Provinsi Paput

TIO SASARAN STRATEGE INDIXATOR I(II{ERJA UTAIIIA CAPAIAX

3. Belum dirasakannya manfaat nyata dari Splp oleh pemerintah Daerah

dan Korporasi;

4. Rendahnya tingkat pengendalian intern pada BUMD/BLUD yang

mengakibatkan menyempitnya ruang liskat.

Langkahlangkah yang pedu dilakukan olah Pen akilan BpKp provinsi papua

dalam upaya memperbaiki kinerja, antara lain:

1. Melaksanakan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan secara terus

menerus kepada Mitra Keria;

2. Meningkatkan pembinaan sislem pengendalian intern perusahaan guna

mendukung tata kelola korporasi yang bersih dan €fektif;

3. Melaksanakan asistensi Sistem lnformasi Akuntansi BLUD, penyusunan

Laporan Keuangan PPK-BLUD, Penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA), dan Penyusunan Persyaratan Administratif untuk

Pemenuhan Ketentuan PPK-BLUD:

4. Melakukan kordinasi dan pendampingan kepada pemda di provinsi

Papua dalam rangka meningkalkan kompetensi dan kapabilitas pemda

serta perbaikan akuntabililas pengelolaan keuangan:

5. Dalam rangka pencapaian maluritas Sistem Pengendalian lntem (Spl)pada seluruh Pemda se Provinsi Papua p6rlu dilakukan:

a. Penuntasan penguatan dan pengembangan infrastruktur

penyelenggaraan SPIP dengan terus melakukan pembinaan

penyelenggaGan SPIP. Kegiatan yang pedu dilaksanakan dalam

mendukung kegiatan tersebul antara lain melaksanakan sosialisasi,

diklat, workshop, dan asistensi penyelenggaraan SPlp bagi

Pemerintah Daerah di Provinsi Papua;

b. Berkoordinasi lebih intensif dengan Pemda dan KpK dalam

percopatan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP secara integral

pada kegiatan operasional instansi.

,II

Loporon Kinerio lnstonsi 2018Perwqkilan BPKP Provinsi Papua

/3

6. Dalam rangka pencapaian target peningkatan Kapabilitas Aplp pada

Level 3 perlu dilakukan:

a. Meningkatkan kualitas bimbingan teknis/asistensi yang diberikan

mengingat kondisi APIP Pemda yang memerlukan perbaikan pada

seluruh elemen peningkatan kapabilitas Aplp;

b. Melakukan monitoring melalui perangkat monitoring yang dibangun

dalam rangka memantau pe*embangan tindak lanjut hasil

bimbingan teknis/asistensi dalam rangka perbaikan mandiri (se/f

improvement) untuk perbaikan kapabititas Aplp.

7. Meningkatkan Layanan Umum dan Kepuasan dalam rangka dalam

menunjang pelaksanaan pengawasan di Perwakilan BpKp provinsi

Papua.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kineda lnstansi Pemerintah (LAKIP)

ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara lransparan kepada seluruh

pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Perwakilan BPKP provinsi papua,

sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-

tahun mendatang.

.-!t.1 t ,,t

Loporon Kinerio lnstonsi 20.l8Pen akilan BPKP Ptovinsi Papua

74

caPAra[ xtxERJA $ASARAI pROGn f OAN pELcGU]{AAX DA A/SD[ (OH) TAHUI| 20t8PERWAXILAX BPKP PROVIIISI PAPUA

lndikator rnerja ProSram

1.1 Pe6ehtes. nndak L.nlot R.lomendasl H.rtl % 60 24,46

1.2 Pe6e.tare BUMN/Anak Peru3.hen d.nr.h skd6CG brl ')

0 0,00 0,00

1.3 persentase BUMN/Anak Perueahaan yanB

kine.janya6.Drcdikar Mrntmara(baik)l)% 0 0,00 0,00

1.4 Pertentase BUMD Vang kln.rjanya MlnlmalBerpredikat Saik dar BUMD vans dievaluasi

60 33,33 55,56

1 P.rb.lk n P.n!.lola.n Prc8ram

1.5 Pres€ntas€ SLUD yaft Tatal€lolanv. MinirnalCukup Balk dari EIUD yangdhv.lu.sl

5s 66,61 721,7t

2,1 PeBentase Har I P.ng.w.ian (!in!.stltasi.nyang 0imanf aarkan di P.6ldantan

50 79,63 759,26

2.2 P.6.nt r. Haril P.rtawr.n (.lnvenisa3iahyang DiEnf..lk.n ol.h APH

% 12 100,c0 138,89

2.3 P.rsent * lhsrl P.na.w.5.. X.i.v.dltsi.ny.ry oioanl.alkan oleh VUPlx

96 6a 100,00 153,85

7.4 PeEentas. B.silAudi P.nveiuaian Harg. ya.C0imanr.atkan oleh VUPI(

%

2 Meningkat.y. Efektitit r Hasil

Pengaw*a. (einvestiaasian

25 Pse.tase HasilAodit l(him Vang Dimanfaatk.n 75 100,00 tll,t3

hdilator tln€rla P,ogram(%t %

1 2 3 6 8 l0 11 1) L3 t4

CAPAIAN XINERJA $ASARAI{ PROGRAII DA PEI{GGUI{AAi{ DANA/SDM (OH) TAHUN 20,18PERWAI(IL,AII BPXP PNOVINSI PAPUA

t%t1 5 6 8 !2 13 t4

3 Meningkatnya PenyelesatanHambatrn Pel.krrn:,n

3.1 Persentase Penye eraian Hambatan Xelanca6n 75 0.00

Tatakeiola Pemerihtah dankorpora!i dalam Pen@!ahan

Pe6enrase k/VPl( y.n4 Menslmolehentasikan 51 100,00 192,37

5 Men nrkat.ya (.o.dulianK/VPlK dai Masvarakat

5.1 P.reerta5e VtlP/k Ansgota xomunitasP.mbelajar Anti (onrpsl ((PAx) yans

Mengimplementaslka. Sktem PentaduanM

65 100,00 153,85

61 P.r3enlase Peme.intah Provinsi dengan Marur trt 0 0,00 0,00

6.2 P.rs.nlase Pemerintah Provlnsi denEan Maturttas 100 100,00 100,00

6,3 Persentase P.m.rintah (abupaten/(ote d.ngah 34,48 L4,34 t0,00

6

Penerapan SPIP Pemda

P.Benrase P.herintah Xabup6ten/(ota d€ngan 65,52 27,59 42,tO

7.7 %Pe.sentase APIP Pemerintah Provin5i den8.n 0,00 0,o0

7,2 PeBenras€ APIP Pemerintah Provinsi dengan % 100,00 100,00

7.3 Petsehtase APIP Pemerintah lGbLp.ten/Kora 21,59 3,45 12,50

M.hinAkatnya (apabilitas

Pengawasan lntern Pemda

Persentase APIP Pemerintah Xabuparen/kota % 72,4L 31,03 42,86

hdikator Knerj. PrcBram

0,00

IO0

1

caPAlAl{ K|IERJA SASARAIi pROGRAllt DA}l pE GGU]iAAN DAXA/SDM (OH) TAHUN 2Ot8PERWAKILAII BPKP PROVINSI PAPUA

B lndl*itor Kneria Xeglatin1. Tenedlanya lnformasi Haril

Pen8awasan Proyek StrateSls

1.1 iumlah tapoEn HasilPen8awasan P5N 43 186,05 2.122.256,000 2641.5A4.102 2153 3193 148,30

7 T.R.di.nya lnf o16.rl Hasll

Pentawaran Pembangunan

Pnoritas Na5ional PeMakilan

2t Jumlah Leroran Haiil Pengaw.san Irr.udei 15 15 100,00 212 430 000 207.462.76 97,45 230 362 751,39

a T.r..d anya lnfohasi tlasilPehbinen Penerapan SIMDA

3.1 lun.h taporan H.ril Pengawasa n 5IMDA 3 5 166,61 172 63? 000 159.541.413 92,42 60 128,1'

Teediany. lnfom.ti Hasil

P.ryaw.En oana O.slumlah !apo6n H.5ilPenga* .n 95,52 1.648.413 000 1.610.521.642 97,70 2!21 2009 82,91

5 TEPdiany. lnfomasi Hasil

Pr.gawr.o.t e P.nt.b ran dan

Pertan$!ndaw;bai xeuansanD.na P.milu Tahu.2019

iuhhn Laponn Ha{lPeng.watan Aeian G.m.s 0 0 0,00 0,oo 0 0,00

6 Te6.di.ny. lnf omari HBilPembin.an SPIP Perwakilan BP(P

6.1 Juhlah t po..n H*il P.mba^aan SP|P PEe.lilan 39 105,13 1 59{) 888 000 98,89 1394 1370 98,28

TeBedi:nv. lntoma!i Hasil

Pef,binaan Xapabi itasAPlP

7.1 lumlah laporan Xasil Pembin-n lopabilitr5 AP|P a9 59 100,00 1528.597.000 1S12 301424 98,97 1519 1829 118,84

hdllator (inerja Programt%)

1 2 3 5 6 9 10 11 t2 13 14

cAPAlAil xT ERJA SASARAI{ pROGRAtf, DAt{ PEXGGUI{AAN DA}|A/SD[ (OH} TAHUN 20t8PEiWAKILAI{ BPI(P PROVIIISI PAPUA

lkepuae.h atas Pelayahan

Keiatau5anaan PeMakiian 8P(P

11 l(epu.sah atas Pelayanan lft tatausaha.n1,10

8 8,158 101,98

B

1

Manrj.6.i dan Peratsna.nTu8as Teknir lainnya d.lamMen.ipai &puar.n Layan..

1.1 !nl.h t yanan Dukunsan Mai.j.m.n 105 702 949 925 100,03 I 659 1.977 92,04

21 Rehibilitas Rumah Negara o 0,00

02.2 100,00 54.s70.000 94.7rr.AaA 76

Meube air P.M.kllan SPXP 0 02.4 0 0 02S Terlaksananya R.h.bilit il tanto. P.M.*il.^ 0 0 0,00

026 Sar.na P.ae,ana aPKP 1a 1A rt3,33 169 CCo 000 159.000.000

Pembanguna^ Ionnrutri 6edu.8 0 0,00

0

lndlkaio. kinerja Program

3

PERBAIIDII'GAII REATIEAII DAIT CAPATA OUTCOI{E TAHUI{ 2OI! DEIIGA}I TAHUX 2OI7 DAt. TAHUII 2OIgPERWAXILATI BPI(P PROVIIISI PAPUA

hdlkator (inErj. ProgGm11 PersentaseTindal Laojut Rekom.nd.si Halit 16,19 78,46 r38,89 -91,46 40,65

72 P.rseot.re SUMN/An.t P.rus.GCG b.lk')

0 0,00 0 0

1.1 P.R€htas. 3UM[/Aml P.rB.harn yrn!(Mjrnya Berpredalar M nima Alb.t).)

0,00 0,m

Bdpredikat Baik dr. EUMD

PeRent * BUMD y.na Xlmrj.hy. Minhat t3,r, .26,67 111,11 55,56 .s5,55 56 59,52

Perbaitan Pe.geloraan Program

15 PGsi.3! BLUD yanglat *.loranr. Mtninrttutop Saik dan BLUo y.n8 dia.tu*i

% 42,46 23,3r 71,11 12!,71 107,53

2.7 PeBenlase H.ril Peng.was.n (.thvaliig.st.nV.na Dhanfaatk.n dl P.15ldahgan

19,63 .74.17 250 159,26 1)t,12

P..se.t.s. Haill P.hg.w.!an (ehv8n8.sE.yang Dlmania.lk.. oleh APH

33,23 100,00 126,44 138,89 72,45 7S 133,3:'

2.3 P.B.nt.s! He5ll P.ngaw.san x.lnv. tSasian

y.ry Diba.faatkan oleh lvtlP/K60 40,00 1m 153,3s 53,8s 142,46

P.G.6taee iasl Audit Penyeiu.l.n H.rt. y.ryDlm.ifi.t*.o ol.h VUPlt

0,00

7

Pengawatan (einEir18.r.n

25 PB.nte H.ril Aodit Xl.tm yaryOir.nt-llrn 1@,00 133,33 !33,31

Ilndil.tor xrne4. Pror.m

% realisali 2018 d.n ta.8er 201970t7 20t1 20182 l 5 6 a 11 13

c

PERBAI{DIXGAI{ REALIa,/ISI DAI{ CAPAIAI OUTCOTTE TAHU}I 20I8 DEI'GAI{ TAXUX MI7 DAX TAHUX 2OI9PENIYAKILATT BPKP PROVINSI PAPUA

l Me.ingkat.ta Penyel!9aian l.l Pe6.ntase Peny.lesaian lamb6ran (elancaran 1m 0,00 -100,00 142.46 0,00 u2,46 30 0,00

Tatakelola P.h.rinhh d..Xorporasi dal.m Pe...arhan

4,1 P.B.ntaie x/UPlx v.nd M..glmpl.m.ni.rkan 10rr 0,00 200 192,11 181,82

, Meningk tnya (€p.dull.h

x/UPlx d.h Ma3va6lar5.1 P.Eem.$ VuPl(an88ot (ohunn t

P.hbel.jar Anti (orupll {(PAt) y.n8lrh.dmrl.ffitatilan SBt 6 P.naad@n

100 0,00 156,67 153,85 .17,82 'ta ]42,46

6.1 P.E..t.e P€nerrntah P rovinsi den8an 0 0,00 100

62 P.enr.re Pemerinr.h Provi., d.n3.. 0 100,m 10o,00 0 100,00 100,00 0

P.Bentate Pemerintah Kabupaten/Kota d€nsan 0 14,48 30,00

6

5.1 PeRehtase Pemenntah K.bupat../t61e d.n!an 13,79 21,59 13,30 36,16 42,1,4 5,74 65,S2 42,fi

7l PeE.tare APIP PehErlnt,h P.dln, d€ngan % 0,00 0,00 0,00 0 0,00

7.2 Pe4enlrseAPIP P.h.rlnt h Prdl.er d.nar; 100,00 100,00 1C0,00

Pe6..rs. APIP P.h..i.t h bbup.r.n/Xotd.na.n &oabiliias L.vel 3

1,45 3,{5 50,03 t2,50 -37,53 20,69 16,61

Menlngk.rnya (ap.blliras

Pengawasan rntern Prmda

P.a..l.seAtlP P.herint h l.b!p.t.n/Xotd.hB.n (apabilita, tevel 2

27,r9 11,03 133,t5 42,86 .90,49 79,31 39.13

lndilator Xa.eri. Proe..696 rE.ri5asi 2018 d.rl t r..r 20192018

2 5 3 77 1l

8 8.

E

3 I

8

8. 8-

38.3

8. II c3

&

I

E

9

E

II J

E

E

';p

E

:

E

n

IE

p5

!E

bE

lti:o

;

:lEI

EI n

ii

i-'tX-P;9=E p::

E!:! 5-n

e64

i 9t c

E:EiE!etE.

,EF

i

EE9E

a5;! E

Ber'*

E i Si. Fp e

B.

. E=

;{a5 3!g€E

I

I

E

z,IF-a

2faF29.lr|=eeOAFo-E=o3Es!!aaEz!<OJ2<ItzI,!DE-c(aglJutE-{02o-oErlA

P

I

e

>

E

E

PERBATIDIIIGAI{ REALEASI DAN CAPAIAN OUTCOXE TAIIU 2OIE IIEXGAII TAHUf, 2OI? DAI{ TAHUN 2OI9PERW I(LII{ BPXP PROVINSI PAPUA

lndikator (inerj, Program1 Te6edia.ya Dutungan Ielnii

l(.purs.n.r* P.l.yinantut.t 6h..n P. .tll.n8P(P

1.1 rcpuasan alat pel.y...n X.t.t.ur.h!.n1-10

7,55 8,r6 0,61 107,a6 101,98 t,39 a 101,98

a lndik.tor (ine4a X.Ai.t.n1

Ma^ajem.r dan Pelat!anaanTuca3 leknis lainnva daltMe.capar (epuasan Layanan

11 ,umlah t4.h.. DukunS.n M..ai.ne6 3l 102,00 19,00 107,86 91,t4 70,12 a2 124,39

11 Ldeb.n.ny. neh.blbniu;;h i{t8 a 0,00 000

2Z leR.diany. Alrt pengolahan o.ta SPxp 3,m 0 100,m 100,00 12l Te6edla.v. M.ub.1rn Peryahbn aPxP 0,00 0,00Is.di..ry. Alrt Ru@h Tanla. SPxp 0,00 0,00 oo025 Lrlikrnany6 i.hblll.5l X.ntor P.rwakll.n 160,00 100 o,0o -100,00 l

2.6 TeRedianva S.rana Prasa.a.a gPKP 24,00 24,9) 1!3,13 133,13 0 0,00

Terma.taattannya As.t s.o,.

T.rlels.nan.y. PenbanBUn.n KonrrutsiGedu.,

lndik.tor (lnerj. r.ogren207t % E.llsal 2OrB da.l t.r!.r 2019

2 3 5 a 71 13

c

3@,00

GAPATAN KITERJA XEG|ATA DAI| EFtStEllSt pEIccU AAll DA A/sD]a (OH) IAHUX mt8PEiWAXILAX BPXP PROVIiISI PAPUA

tuibior (6ja &g!.t.n s0MIoil% %

1 7 3 5 3 9 1o 11 l2 13 151 T.E.dl.hv. rntom.d u:s I 8A I36,05 2.77).256.400 2 6415A4.102 2 153 3.193 148,30

LG.dl.ny. hrormarl Har IP.nt.wa3a. Siskeudes d Pengawasn sGk€udes BP(P

212.430.000 707 467106 362 1S7,39

L6.dl.hv. hform.ii Harll

Peng.wasan 5IMDABP(P

3 5 766,61 172 632.m0 159 541413 92,41 60 11 128,33

t r$dl..va l.form.sl H.3ll,.nt.w.r.h 10 Prlorit s PenS.w.san BPKP P.Nakian

95,52 9),14 2.423 2.009 47,91

5 T.EdlxV. hfo.mrC H.iilP.ng.*.sah AtLn g.N PllE *.nn &i.n G.mes 8P(P

0,00

T.6.d1..y. nlorhellH.silPanbrnaan SPIP PeMaiilan

l9 105,13 I 990 333 000 1.573.294 886 93,39 1.194 L.11A 93,23

TeE.dl.trya lnlqrmaet H.5il P.nl.at.t.n K.pabllira! APIP

59 59 100,00 1.523.597 000 1.5t2 301.424 9A,91 1 519 1329 113,34

a

P.lalsa@a6 TuSas TekncL.lnnye 0.1.h M.ncapal ,umlah L.yanan Dukung.h

ManajemenP!NallhnBP(P

949 925.000 949.654.695 99,97 1.659 1.527 92,04

T.B.dlanya Alat P.nBolahan 100,00

T.Bedianya Saran. Prasarana lr3,3l

1.510521,642

0

l3 [email protected]

PERBAXDI GAX iEII.ISASI DAII CAPITT' XEGIATA TAfiUT' 2018 DEXGAT' TAI{UX 2OI?PERWAI(LAX BPX? PNOUXSI PAPUA

I T.rredi.ny. rnfomBi Haril

Pen8.*en 260 PSN di80 -40 186,05 -18605

2 Ters.dianva lnform.e HarilPengawes.n Siik€udes di P.n8a*asan Sirkeuder 8P(P

15 !S 100,m 1m,00

3

Ieisedaaiya lnrorm.5i NarilPengaw&n PEn€rarEn PEiE sasan 5|MDA BPXP

5 .5 166,67 766,67

I.6.dianyr lnfor,laC H.illPent.r.san 10 Priorit.s Penaaksan BP(P P.Bakllan

335 771 t60 95,52 26,4,1A

5 T.Eedla.ya lhforman HaillP.ngaBan Arlan gah.s P.nSaEen Aeian 6ad6

0 0 0,00 0,00

T.6edi.nya lnfom.d Hartl

PemurnSP|P P. .kil.n

.t1 1 1o5,25 105,13 0,13

s

Ter$diarya lnformasi Has

PelaleBan lugas T€l.lrLainnra Oilam MencalEr

P.ningbtan Xapabilitas APIP

l!mlah Layanan Dukungen

Manajemen Pem.kilan BPXP

29

a3

5S

102

30

19 90,22

100,00

-6,92

LRedi.,lt! Alat Pdgolahan a 100,m -1m,00LmantuattaMya Ai.t

T.aldlary! sarana P6s.ar.na

BPKP

74 "71 r33,33 -133,33

lndilator (inerja (eglabn70t7 2017

1 2 3 5 6 8 9

Lamparan 5

TIATURITAS SPIP PEMDA TAHUN 2OI8PERWAKILAT{ BPKP PROVINSI PAPUA

tto PEMERINTAI{ DAERAHLAPORAN EVALUASI TARGET LEVEL

XATURITASTAI{UI{ INI

}IILAI SPIPSETELAHOA/REVIU

XETERANGAT{

o oR TAi{GGAL(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7\

Provinsi

1 ProvinsiPapua LOA670/PW26/3.1/2018 1711?,2018 2,8450

B Kabupaten dan Kota

4 Kabupatsn Jayawijaya LR-50s/PW26/3/2018 02111t2018 3 3,0980 Dalam Proses OA Pusat

Kabupaten Merauke LR-588i PW26/3.2/2018 3 3,'t807 Dalam Proses QA Pusat13 LOA-506/PW26/3i2018 0i,11t2018 3 3,0230 Dalam Proses QA Pusat

Kabupalen Jayapura LOA,671/PW26/3.1/201 8 17t12t201A 3 2,9060

6 Kabupaten Mlmika LQA-894/PW26/3.2/20't 8 06t12t201A 3 1,8860

Kabupalen Nabire LQ A -57 3 I PW 26 I 3.2 I 20 1 I 03t12t2018 3 1,9200

8 Kabupaten Paniai LQA-654 I P\N 26 t 3.2 t 20 1 I 17112t201A 3 1,6920

10 Kabupaleh Kepulauan Yapen LQA-418/PW26/3/20'16 03t10t2018 3

11 LQA-539/PW26i4l2018 14t11t201A 3 2,4800

1S Kabupaton Asmat LOA-69o/PW26/3.2y2018 20t122018 3 2.1886

2 Kabupaten Biak Numfor LQA-522J?W26t3t2018 12j111201A 1,8614

I Kabupalen Puncak Jaya LBA-182/PW26/3/20.18 07 t05t201a 2,1330

12 Kabupaten Sarmi LBA-393/PW26/3/2018 24t09t2018 1,4600

14 Kabupaten Yahukimo LEV -123tPW2614t2017 29103t2017 1,2820

15 Kabupaten P6gunungan Bintang LBA-318/PW26i4l2018 '1,6820

't6 Kabupaten Tolikara LEV-921PW26tA2017 2010312017

04t12t2018

Kabupalen K6erom

3

7

2,2270

Kola Jayapura

31t07t201A

1,0557

[ampjran 5

xo PEMERIXTAH DAERAHLAPORAN EVALUASI

TARGET LEVEL]IATURITAST XUir r r

tt-ar SPtPSETELAHQA/REVIU

KETERANGAN

TAiTGGAL(1) t2) (3) (4) (5) (6) (7)17 Kabupaten Bov6n Digoel LBA 136/PW26/4/20'18 1,5430

18 Kabupaten l\rappi LBA-261tPW26t4t2018 26106t201A 0,3455

20 Kabupaten Wa.open LBA-166/PW26/3/2018 25t04t2018 1,6980

21 Kabupaton Supiori LQA-475/PW26/3/2018 22110t2018 2 0920

Kabupaten l\ramberamo Raya tEv-1361?W2613t2017 3110312017 0,4806Kabupaten lv'lamberamo Tengah lEv -13s1Pw2613t2017 3110312011 0,9716

24 Kabupalen Yalimo tEv-133tPW26t3t2017 31t03t2017 1,0205

Kabupalen Lanny Jaya LQA-419/PW26/3i2018 03110t2018 2,0160

26 Kabupalen Nduga LEV-10'1PW2613t2017 20t03t2017 1,1761

27 lEv-1341PW26t3t2017 3110312017 0,2630

2B LBA-IA2tPW26t3t2018 07t05t2018 1,1240

Kabupalen lntan Jaya LBA-278tPW26t3t2018 06t07t2014

30 Kabupaten Deiyai lEv-99tPW26t4t2017 201o312017 0,'1890

NOMOR

1110412018

Kabupaten Dogiyai

Kabupaten Puncak

2,0570

CAPAI.AT LEVEL I(APABILITIS APIP IA}IU]' 2OI8PERWAI(LAI{ BPXP PROVII{SI PAPUA

lnsp6hoEl PmvinBl Papu.

ln.polto€l Kol! JayapuE D.r.n pD!.s po.g6u.n Rrv', R.ndat

lnspoho6t &bupal€n Bov.n Oigo.l

r. sp6klorai Ka bup.t! n Jay8rrato

h6p.klo6t K.bupat€h K66roh

ln dpokloDt Kdbup.ia n K€ pul6uah Ya Oen

lnsp.kloral KablDatoi M6muk€

lhspe kloEt Kabu Da1. n Mim ka

nspoktotst (abupal.n N.b E

nsp.ltuEl K.bupal.n P.nr.i

lnsp8klod Gbupaion Pog Bintang

rmpskh€ Gbuparon suoiori

Dabm pos.s p6nglsulai Rdvu Fsn&

[.T.T;T-

Lampiran 7

TINGKAT KESEHATAN BUMD TAHUN 2018PERWAXILAN BPKP PROVINSI PAPUA

NO BUi,IDLAPORAI{ EVALUASI PREDII(AT

XIiIERJAsxoR XETERANGANOMOR TAiIGGAL

(1) t2) (3) (4) (5) (6) (7)ProvinsiPapua

1 PDAM Jayapura LEV-187|PW26t5t2018 Cukup 50,042 PDAM Kepulauan Yapen tEv-176tPW26t5t2018 30 April2018 Baik 60,043 PDAM Kabupaten Nabire LEV-217tPW26t512018 24 I'liel2O1A Kurang 37,97

7 [.4ei2018

Lampiran 8

TINGKAT KESEHATAN BLUD TAHUN 2OI8PERWAXILA]iI BPXP PROVINSI PAPUA

ito BLUDLAPORA}I EVALUASI

PREDIKAT XINERJA SKOR KSTERA}TGAiTl{otaoR TA}{GGAL(1) 12) (3) (4) (s) (bl 17)

ProvinsiPapua1 RSUD Merauke LEV467tPW26t5t2018 16 Oktober 2018 Cukup 72,562 RSUD Nabire LEV -461tPW26t5t20't8 '16 Oktober 2018 Cukup 57,053 RSUD Biak LEV-464/PW26/5/20 .1 I Kurang 50,0616 Oktober 2018

Lampimn IPorwrklho BPI(P Provln.t ,.pu.

Dafrar Panlhrre..n/Rewrrds d.rl K.mcnlGrl.n/tahb.g./ln. turlad. Trlvrulfi lV T.hsr 2018

I Satkor lerbaik P6rtama Kategoi PaguSa&ng (20 Miliars.d. 50 Mlliar Rupiah)

JuaraEvaluasl

P6laksanaanKin€rja Pelak6anaan Angglaran

Som€sler 1 T.A.2018Kantor Wilayeh Dit6n

Porbsndaharsen Provinsi PapuaPerwakilan BPKPProvinsi Papua

2Satker dengEn KlnerF PolaksanaanAnggaran Tedaak lctsgod PaguSedanq Tahun Anqoaran 2018

Jua.a EveluesiP6laksanaan

Anqoaran

Kineda Pelaksanaan AnggaranT.A.2018

Kanlor Wilayah OitjenPorbondahataan Provinsi Pague

Perwakilan BPKP

3

Kasubbeg Keuangen dengan CepaianKineria Keuangan sampai denganTriwulan lll Tahun 2018 Terbaik

JuaraPortama

Evaluasi KinerjaK6uangan

KaBubbeg K6uan96n d6nganKinerja Keuangan Tsrbaik Kantor Pusal BPKP Jakarta Tulus Santoso

4JuaE Harapan Pertama Lombe lnovaslPeningkatian Kapabilitas APIP (lnt€mal& Eksternal BPXP)

HerapanPortama (4)

HUT BPKP ke-35Tahun 2018

lnovasi dslem PeningkatanKapabililes APIP

Kanlor P!sat BPKP JakartaAntonia Mayang K

Ardhian P.S.Panca Tlrla Yasa

l{o. Nrh. P.ngh.rg..n FrckuenllXoarlah

?a.nharl.n?aoohrrca.n

Krlt.,i, P.nlldrn lnlIaosl tang mehb.rltrnp.rgh.r!..n

,anadmaPanrhargadr