2017 - 2022 - Cimahi · 2019. 7. 18. · Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; m. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKAKEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

2017 - 2022

-ii-

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................................ i

Daftar Isi .............................................................................................. ii

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 11.1. Latar Belakang ...................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum .................................................................. 1

1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................. 2

1.4. Sistematika Penulisan............................................................ 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN ........................................................ 82.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan dan

Bagan Struktur Organisasi .................................................... 8

2.2. Sumber Daya Organisasi ...................................................... 10

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ...................................................... 13

2.4. Tantangan dan Peluang ........................................................ 30

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS ........................... 343.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan ................................................................. 34

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ......................................... 38

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra ....................................... 40

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis ....................................... 59

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis .................................................. 66

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ......................................... 904.1. Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika Kearsipan

dan Perpustakaan Kota Cimahi ............................................ 90

4.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Informatika

Kearsipan dan Perpustakaan ............................................... 91

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ......................................... 93

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATANSERTA PENDANAAN .................................................................. 95

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ................ 106

BAB VIII PENUTUP ................................................................................... 107

- 1 -

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangBerdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Cimahi

Tahun 2017–2022, Pemerintah Kota Cimahi telah memasuki masa pembangunan

jangka menengah keempat yang merupakan “Tahap Pencapaian”. Pada tahapan ini,

diarahkan untuk mencapai masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan. Kondisi

tersebut ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas dan manajemen

SDM yang unggul, semakin mandirinya Kota Cimahi dalam pemenuhan kebutuhan

masyarakat dan pembangunan, serta pelaksanaan pembangunan yang semakin

efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan pasal 272 Undag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)

sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk periode 5 (lima) tahun disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Renstra-PD

memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan

sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran,

program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah

diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang

ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah

nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 menyatakan

bahwa renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan, yaitu : a. persiapan

penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan d.

pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e. perumusan

rancangan akhir; dan f. penetapan. Sebelum renstra Perangkat Daerah ditetapkan,

terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh BAPPEDA untuk menjamin keselarasan

antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat

Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- 2 -

Pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 bahwa Dinas

Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan perpustakaan Kota Cimahi adalah dinas type

A yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika, persandian, statistik,

kearsipan dan perpustakaan. Pasal 160 huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 tahun 2017 bahwa dalam penyusunan renstra Perangkat Daerah dilakukan

dengan memperhatikan Renstra kementerian/lembaga yaitu dengan menyelaraskan

pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam

rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk

tercapainya sasaran pembangunan nasional. Berdasarkan ketentuan peraturan

perundangan tersebut, maka penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika,

Kearsipan dan perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2017–2022 dilakukan dengan

memperhatikan juga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013-2018, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-

2019, Renstra Lembaga Sandi Negara Tahun 2015-2019, Renstra Arsip Nasional

Republik Indonesia Tahun 2015-2019, Renstra Perpustakaan Nasional Republik

Indonesia Tahun 2015-2019, dan Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019.

1.2 Landasan HukumLandasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

a. Undang Undang Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip

b. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi

c. Undang- Undang nomo1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

e. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

f. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

g. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

h. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

i. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

j. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

- 3 -

l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

m. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

n. Keputusan Presiden Nomor 50 tahun 1997 tentang Pedoman Umum

Perpustakaan;

o. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan

Pendayagunaan Telematika Indonesia

p. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan E-Government

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

r. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Pencana Pembangunan Daerah;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah

t. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi Dan

Informatika Tahun 2015—2019;

u. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015

Tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019;

v. Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lembaga Sandi Negara Nomor

3 Tahun 2015 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Lembaga Sandi Negara

Tahun 20152019

w. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor Tahun 2015

Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI Tahun 2015 – 2019;

- 4 -

x. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional No. 44 tahun 1998 tentang Pedoman

Umum Perpustakaan;

y. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tetntang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

z. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tanggal 19 Oktober 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.3 Maksud dan Tujuana. Maksud :

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah

atau strategi pembangunan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Dinas

Komunikasi, Informatika, Kearsipan, dan perpustakaan Kota Cimahi dalam

kurun waktu tahun 2017-2022;

2. Tersedianya pedoman atau acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Dinas

Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dalam

kurun waktu tahun 2018 – 2022;

3. Penentuan tolok ukur pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika,

Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dalam kurun waktu tahun 2018 –

2022 yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik,

transparan dan akuntabel.

b. Tujuan :

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah :

1. Terlaksananya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran

selama lima (5) tahun yang akan datang;

2. Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan

berkelanjutan;

3. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan

dalam urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian, Perpustakaan

dan Kearsipan di Kota Cimahi;

- 5 -

4. Mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan

Perpustakaan dan Kearsipan yang sinegis dan terpadu antara perencanaan

pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.4 Sistematika PenulisanPasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 memuat sistematika

renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut sistematika Renstra Dinas

Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi tahun 2017-2022,

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUANBab ini berisi tentang alasan, latar belakang, landasan hokum, maksud

dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan

dan Perpustakaan Kota Cimahi tahun 2017-2022 serta sistematika

penulisannya.

BAB II GAMBARAN PELAYANANBab ini menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi dan struktur

organisasi, menggambarkan sumber daya yang dimiliki dan kinerja

pelayanan Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Cimahi serta tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi dalam

pelaksanaan kewenangan urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik,

Persandian, Kearsipan, dan Perpustakaan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGISBerisi deskripsi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas

pokok dan fungsi yang diemban, telaahan singkat terhadap Visi dan Misi

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Renstra Kementerian atau

Lembaga, RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis serta gambaran

atas penentuan isu-isu strategis yang berhubungan dengan

pembangunan bidang sumber daya aparatur di Kota Cimahi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARANBab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka

menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Cimahi dalam jangka menengah 2017-2022.

- 6 -

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANBab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi

dalam jangka menengah 2017-2022.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAANBab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Komunikasi,Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dalam jangkamenengah 2017-2022.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSANBab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika,

Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dalam jangka menengah 2017-

2022 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi

dalam jangka menengah 2017-2022 dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

- 8 -

BAB IIGAMBARAN PELAYANAN

2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan dan Bagan Struktur Organisasia. KedudukanBerdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

Cimahi, kedudukan Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan Kota

Cimahi, sebagai berikut :

i. Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi adalah

unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika,

persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan

Daerah;

ii. Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dipimpin

oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;

b. TugasTugas Pokok Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi

adalah membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang

komunikasi dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan serta

tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

c. FungsiDinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan dalam melaksanakan

tugas menyelenggarakan fungsi :

i. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika,

persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;

ii. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan

informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;

iii. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi

dan informatika, persandian, statistik, kearsipan dan perpustakaan;

iv. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan

Perpustakaan;

- 9 -

v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas danfungsinya.

d. Susunan dan Bagan Struktur OrganisasiSusunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan

Kota Cimahi, terdiri atas :

i. Kepala Dinas ;

ii. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Program dan Pelaporan.

iii. Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik, membawahi :

1. Seksi Publikasi dan Dokumentasi;

2. Seksi Pelayanan Informasi; dan

3. Seksi Data dan Statistik.

iv. Bidang Penyelenggaraan E-Government dan Persandian, membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi; dan

2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Layanan Teknologi Informasi dan

Komunikasi;

3. Seksi Persandian dan Pengembangan Sumber Daya Telematika.

v. Bidang Kearsipan, membawahi:

1. Seksi Pengelolaan Kearsipan; dan

2. Seksi Layanan dan Promosi Kearsipan.

vi. Bidang Perpustakaan, membawahi:

1. Seksi Pengadaan dan Pengolahan Perpustakaan; dan

2. Seksi Layanan dan Promosi Perpustakaan.

vii. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;

viii. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 10 -

Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Cimahi, sebagai berikut :

2.2. Sumber Daya Organisasia. KelembagaanBerdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi termasuk

dalam perangkat daerah tipe A.

Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tetntang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota

Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

b. Sumber Daya ManusiaDalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, pada tahun 2017 Dinas

Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi didukung oleh

- 11 -

aparatur sipil negeri (ASN) sebanyak 41 orang. Gambaran sumber daya aparatur

Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi

sebagaimana tercantum pada tabel II.1, tabl II.2, tabel II.3 dan tabel II.4.

Tabel II.1. Jumlah ASN Diskominfoarpus berdasarkanJenis Kelamin pada tahun 2017

Tabel II.2. Jumlah ASN Diskominfoarpus BerdasarkanJabatan Struktural pada tahun 2017

No EselonJumlah Eselon (orang)

Tersedia TerisiBelumTerisi

1 Eselon IV.a 13 13 02 Eselon III.b 4 3 13 Eselon III.a 1 1 04 Eselon II.b 1 0 1

Jumlah 19 17 2

Tabel II.3. Jumlah ASN Diskominfoarpus berdasarkanPendidikan pada tahun 2017

No Pendidikan Jumlah(orang)1 SMA 32 D3 73 S1 184 S2 125 S3 1

Jumlah 41

Secara grafis, tingkat pendidikan ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Cimahi, sebagai berikut :

No Jenis Kelamin Jumlah (orang)1 Laki-Laki 282 Perempuan 13

Jumlah 41

- 12 -

Gambar II.1. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan tingkatPendidikan Tahun 2017

Tabel II.4. Jumlah ASN Diskominfoarpus Bedasarkan

Golongan Ruang pada Tahun 2017

No Golongan Jumlah (orang)1 II.b 22 II.c 23 II.d 24 III.a 85 III.b 86 III.c 67 III.d 68 IV.a 69 IV.b 1

Jumlah 41

Secara grafis, tingkat Golongan Ruang ASN Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan

dan Perpustakaan Kota Cimahi, sbagai berikut :

- 13 -

Gambar II.2. Grafik Jumlah ASN Berdasarkan GolonganRuang Tahun 2017

2.3. Kinerja Pelayanan SKPDBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas

Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi melaksanakan Urusan

Wajib Pemerintahan yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar, yaitu :

a. Komunikasi dan Informatika

b. Statistik

c. Persandian

d. Perpustakaan dan

e. Kearsipan.

Dalam kurun waktu 2012-2017, kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Cimahi sebagai berikut :

A. Urusan Penyelengaraan Komunikasi dan InformatikaBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian

Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

i. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi pengelolaan informasi dan

komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

ii. Sub Urusan Aplikasi Informatika, meliputi :

1. Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota

2. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota

- 14 -

Kinerja sub urusan-sub urusan tersebut sebagai berikut :

i. Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik yang berkelanjutan untuk memperoleh

pemahaman dan dukungan publik terhadap Program dan Kebijakan Pemerintah pada

hakekatnya merupakan basis kerja Government Public Relation (GPR). Government PR

merupakan program prioritas untuk memastikan masyarakat mengetahui apa yang

dilakukan pemerintah dan berpartisipasi dalam pembangunan. Implementasi GPR

dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Komunikasi Publik.

Pada tingkat Pemerintah Kota Cimahi, Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Cimahi bertindak selaku Government PR. Sebagai GPR Pemerintah

Kota Cimahi, tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Cimahi, yakni :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Komunikasi danInformatika dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dalam

implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan

Komunikasi Publik;

2. Mengelola isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadappemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam upaya

membangun kepercayaan publik,

3. Membangun dan mengembangkan jejaring komunikasi terutama dalam wilayahpemerintahan Kota Cimahi.

4. Menyediakan dan menyebarkan konten informasi publik dalam wilayah dan ke luarwilayah administrasi Kota Cimahi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, bekerja sama dengan mass

media, setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan disampaikan kepada masyarakat

melalui pemberitaan dan pers release sehingga masyarakat mengetahui dan selanjutnya

diharapkan mendukung dan berpartisipasi aktif.

Penyebaran dan publikasi informasi dilakukan melalui berbagai media yaitu media sosial,

media cetak, media elektronik. Untuk tugas tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika,

Kearsipan dan Perrpustakaan Kota Cimahi melalui Bidang Informasi, Komunikasi dan

Publikasi melakukan kerjasama dengan forkopimda, seluruh Perangkat Daerah dan

seluruh media massa. Penyebaran dan publikasi dilakukan dua arah yaitu dari internal

dan eksternal. Publikasi secara internal dilakukan melalui penerbitan majalah triwulanan

Pemerintah Kota Cimahi SWARA KOTA, pembuatan film-film dokumenter, pembuatan

- 15 -

baligho-baligho, facebook, instagram, dan berita di website Kota Cimahi. Sedangkan

publikasi secara eksternal melalui pembinaan dengan wartawan-wartawan berbagai

media.

Pelayanan informasi lainnya adalah pelayanan informasi khusus berdasarkan permintaan

masyarakat baik melalui saluran yang sama dengan pengaduan masyarakat.

Pelayanan pengaduan masyarakat maupun pelayanan informasi kepada masyarakat

difasilitasi melalui beberapa cara yaitu email humas, PESDUK (Pesan Singkat Penduduk),

Surat Pembaca dan cara langsung.

Pesan singkat penduduk dilakukan melalui aplikasi. PESDUK dilakukan melalui telepon

genggam yang diintegrsikasi dengan website cimahikota.go.id. dan LAPOR SP4N. Pesan-

pesan diidentifikasi terdiri atas opini, perintah/rekomendasi, pertanyaan, sarang, testing

dan undangan/panggilan.

Dari seluruh pengaduan yang masuk untuk tindak-lanjutnya maka seluruh pengaduan

dikategorikan berdasarkan bidang tugas dan selanjutnya disampaikan kepada masing-masing

perangkat daerah untuk ditindaklanjuti. Jawaban disampaikan kembali sesuai melalui sarana

nya masing-masing.

Setiap bulan dilakukan proses rekapitulasi dan evaluasi. Total seluruh pengaduan selama

tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel III.7. Pelayanan Pengaduan Masyarakat Kota Cmahi Tahun 2017

No Media InformasiJumlah Pengaduan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

1 Email Humas 1 1 2 2 - 2 1 1 1 - 1 1 13

2 PESDUK 10 13 21 7 7 15 22 16 9 7 10 5 142

3 Surat Pembaca - - 2 2 3 1 - - 5 4 2 - 19

4 Langsung 1 - 1 - - 1 - - - 1 - 1 5

TOTAL 12 14 26 11 10 19 23 17 15 12 13 7 179

Tabel III.8. Persentase Pengaduan Masyarakat Kota Cimahi Tahun2017

Pengaduanbulan

Total persentase1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

jumlahpengadan ygditanggapi 7 8 22 11 10 16 16 11 14 7 13 5 140 78.21jumlahpengaduanyg tdkditanggapi 5 6 4 3 7 6 1 5 0 2 39 21.79

- 16 -

Pengaduanbulan

Total persentase1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TotalPengaduan 12 14 26 11 10 19 23 17 15 12 13 7 179

ii. Sub Urusan Aplikasi Informatika

Penggunaan teknologi informasi di lingkup Pemerintah Kota Cimahi untuk kegiatan-kegiatan :

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara

elektronis;

2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara

mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara

Tujuan pengelolaan data elektronik Kota Cimahi adalah untuk mewujudkan kualitas

pengelolaan data elektronik yang terintegrasi dan optimal dan sasaran terwujudnya

pengelolaan e-goverment, pelayanan informasi dan komunikasi kepada publik.. Strategi yang

dilakukan adalah :

1. Menciptakan pengelolaan e-goverment, pelayanan informasi dan komunikasi kepada

publik;

2. Menyediakan data center pemerintah Kota Cimahi;

3. Meningkatkan infrastruktur pengelolaan data elektronik melalui peningkatan sarana dan

prasarana TIK;

4. Mengembangkan kebijakan dalam pemanfaatan dan Pengelolaan Teknologi Informasi.

a. Seksi Pengelolaan data Elektronik mengelola domain cimahikota.go.id.

Untuk seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi telah dikelola subdomain cimahikota.go.id

sebanyak 36 dinas/badan/kantor/rs, 3 kecamatan dan 15 kelurahan.

b. Pengelolaan e-government Kota Cimahi, mencakup :

1. Pelayanan informasi dan publikasi melalui website www.cimahikota.go.id

2. Pelayanan pengaduan masyarakat melalui Pesan Singkat Penduduk (PESDUK) dan

dan website www.cimahikota.go.id, sebagai berikut :

3. Penggunaan teknologi informasi untuk pelaksanaan kerja pemerintah melalui

penggunaan Sistem Informasi mecapai 66 aplikasi

4. Perkembangan jaringan infrastruktur jaringan system informasi :

- 17 -

NO TAHUN KONDISI

1 2011-2012 revitalisasi backbone jaringan lan menggunakan kabel utp cat 6

2 2013 revitalisasi backbone jaringan lan menggunakan fiber optic dan back up jaringanmenggunakan cable utp cat 6

3 2014-2015 pembangunan jaringan lan kelurahan

4 2015 revitalisasi perangkat dan infrastruktur jaringan lan dan wan seluruhnyamenggunakan fiber optic kecuali untuk 3 kelurahan dan 5 puskesmas

5 2015 dibangun monitoring room, jaringan cctv terintegrasi, dan digital signage

6 2016 98% sopd pemerintah kota cimahi terhubung dengan jaringan fiber optic

7 unit teknis yang tidak terhubung dengan jaringan fiber optic dapat menggunakanakses vpn

5. Kondisi jaringan eksisting Pemerintah Kota CimahiNO JARINGAN KONDISI

1 LAN menghubungkan sopd di lingkungan pemerintah kota cimahi (gedung a, b,c, d, satpol pp, lab. lingkungan, balai pertanian, ruang data center,monitoring room)

2 WAN menghubungkan setwan, 3 kecamatan, 15 kelurahan, 10 puskesmas, 16 titikcctv, rsud cibabat dengan data center

3 VPN menguhungkan bpbd, upt air limbah, upt bbiat, upt technopark, upt pasar,dan bidang damkar dengan data center

4 INTERNET 170 mbps terdistribusi ke seluruh sopd, setwan, kecamatan, kelurahan danpuskesmas

5 DATA CENTRE pusat kendali jaringan lan dan wan pemerintah kota cimahi

6 WIFI /HOTSPOT

8 titik milik diskominfoarpus (aula ged. a. aula ged b, ruang rapat walikota,ruang rapat sekda, ruang rapat asisten, area pelayanan kependudukan danperizinan/area parkir gedung c), 2 titik bantuan diskominfo provinsi (gedungbitc dan alun-alun kota cimahi)

7 CCTV 16 titik dinas perhubungan, 6 titik satpol pp, 27 titik pelayanan di pemkot,kecamatan, kelurahan dan puskesmas.

6. Layanan akses internet Pemerintah Kota Cimahi

i. bandwidth 170mbps dedicated 1:1. link iix dan ix

ii. pembagian internet berdasarkan jumlah client di tiap perangkat daerah

iii. akses internet meliputi :

iv. seluruh komplek perkantoran pemkot cimahi 4-6 mbps /perangkat daerah,

v. 3 kecamatan sebesar 4 mbps / kec

vi. 15 kelurahan sebesar 4 mbps / kel

vii. 10 puskesmas sebesar 4 mbps / pus

viii. sekretariat dewan sebesar 4 mbps

- 18 -

ix. rsud sebesar 4 mbps

x. 8 titik wifi/hotspot 4 mbps

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2016 Tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Komunikasi

Dan Informatika, bahwa Hasil pemetaaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan

informatika merupakan hasil perhitungan nilai variabel Urusan Pemerintahan Daerah provinsi

dan Daerah kabupaten/kota bidang komunikasi dan informatika setelah dikalikan dengan

faktor kesulitan geografis. Hasil pemetaan untuk penyelenggaraan urusan Komunikasi dan

Informatika Pemerintah Kota Cimahi yaitu tingkat intensitas dan beban kerja nya sebesar 706

tergolong pada kategori sedang.

Kelancaran penggunaan aplikasi dan lalu lintas informasi antar SKPD didukung oleh

meningkatnya, terpeliharanya dan terpantaunya jaringan infrastruktur intranet dan internet.

Pemanfaatan jaringan internt Kota Cimahi antara lain untuk :

- akses aplikasi e-government pemerintah kota cimahi (sipkd, simkel, e-reporting, simrenda,

simpeg, absensi finger print, website, internet, dll)

- jalur komunikasi data (browsing, chatting, streaming, video conference, digital signage,

transfer file dan cctv)

- pelayanan publik (kependudukan, perizinan, lpse, pajak dan retribusi, puskesmas, dll)

Kondisi eksisting jaringan LAN Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2017, sebagai berikut :

- menggunakan topologi star dengan teknologi vlan, dimana core switch sebagai pusat

backbone dan sophos UTM sebagai firewall.

- media transmisi utama telah menggunakan fiber optic dari data center ke setiap lantai.

- backup transmisi utama menggunakan kabel UTP cat6 dari lantai ke opd

- server dan main switch/core switch terpusat di ruang data center.

- menggunakan topologi star dengan teknologi vlan, dimana core switch sebagai pusat

backbone dan sophos UTM sebagai firewall.

- media transmisi utama telah menggunakan fiber optic dari data center ke setiap lantai.

- backup transmisi utama menggunakan kabel utp cat6 dari lantai ke OPD

- server dan main switch/core switch terpusat di ruang data center

Sedangkan kondisi eksisting jaringan wan kota cimahi tahun 2017 meliputi :

- jalur utama transmisi sudah mencapai ±30km tarikan fiber optic (FO)

- 19 -

- topologi jaringan wan menggunakan topologi ring terbagi menjadi 4 segmen

- menghubungkan 3 kec, 15 kel, 10 puskesmas, dprd, rsud

- menghubungkan 35 titik CCTV lalu lintas dan 27 titik CCTV pelayanan

- backup transmisi menggunakan radio wireless 5,7ghz

Layanan akses internet Kota Cimahi pada tahun 2017 mencakup :

- bandwidth 170mbps dedicated 1:1. link iix dan ix

- pembagian internet berdasarkan jumlah client di tiap perangkat daerah

- akses internet meliputi :

- seluruh komplek perkantoran pemkot cimahi 4-6 mbps /perangkat daerah,

- 3 kecamatan sebesar 4 mbps / kec

- 15 kelurahan sebesar 4 mbps / kel

- 10 puskesmas sebesar 4 mbps / pus

- sekretariat dewan sebesar 4 mbps

- rsud sebesar 4 mbps

- 8 titik wifi/hotspot 4 mbps

Pada tahun 2017 konsep pembangunan Cimahi Smart City mulai dikembangkan. Smart City

adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di

dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan

informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun

mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Smart City mengintegrasikan

informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. Smart City adalah kota yang mampu

menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk

mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan

manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi

masyarakat.

Peran Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi dalam

rencana pengembangan Cimahi Smart City adalah pengembangan e-goverment dalam

mendukung terwujudnya smart governance (tata kelola pemerintahan yang cerdas) . Sampai

dengan tahun 2017, layanan TIK yang ada di Kota Cimahi masih berfokus pada

pengembangan aplikasi untuk bisnis proses di pemerintahan. Diawali dengan penyusunan

konsep perencanaan PENGEMBANGAN APLIKASI SMART CITY, selanjutnya untuk

pengembangan Cimahi Smart City, pemanfaatan TIK ditujukan untuk mewujudkan

transparansi yang terverifikasi dengan memusatkan dan mengintegrasikan semua data dalam

satu wadah melalui pembangunan PORTAL CIMAHI SMART CITY. Untuk itu dilakukan

analisis dan pemetaan kebutuhan aplikasi/e-government di berbagai bidang untuk

- 20 -

mendukung smart governance.Selanjutnya secara bertahap untuk mendukung smart

governance akan dibangun aplikasi-aplikasi smart city.

Pada tahun 2017 telah dibangun 4 aplikasi smart city yaitu Portal Cimahi Smart City, Sistem

Informasi Manajemen Perkantoran, Sistem Informasi Open Data, Sistem Informasi

Penanggulangan Bencana. Seluruh aplikasi yang dibangun tersebut terintegrasi dengan

Portal Cimahi Smart City.

Portal Cimahi Smart City telah dibangun merupakan aplikasi berbasis web dan mobile untuk

menampilkan data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.Portal Smart City

Berbasis GIS dan Open Data merupakan bagian dari aplikasi egovernment yang mendukung

perubahan arah paradigma e-government menjadi SMART GOVERNMENT. Konsep SMART

GOVERNMENT harus bisa mengakomodasi peran serta masyarakat/warga kota secara aktif

dan layanan yang diberikan oleh pemerintah harus berorientasi pada warga. Dalam

implementasinya model aplikasi harus memenuhi prinsip-prinsip mobilitas, fleksibilitas,

ekstensibilitas, platform terbuka. Model aplikasi ini juga harus dapat melakukan integrasi

dengan sistem aplikasi yang sudah ada yang dikelola oleh perangkat daerah yang berada di

lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Pada tahun 2014 dan 2015, Direktorat e-Government di dalam Direktorat Jenderal

Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KEMKOMINFO)

melakukan pemeringkatan e-government Indonesia (PEGI) dalam rangka untuk melihat peta

kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh lembaga-lembaga

pemerintah secara nasional. Harapan dari PeGI ini adalah untuk meningkatkan

pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga pemerintah di seluruh wilayah Indonesia.

Penilaian PEGI mencakup dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan

perencanaan. Hasil penilaian PEGI, Kota Cimahi mendapatkan nilai 2,83 pada tahun 2014

dan 2,92 pada tahun 2015, paling tinggi dibandingankan dengan kota dan kabupaten lain se

Provinsi Jawa Barat.

B. Urusan Statistik

Mulai tahun 2017, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa statistik menjadi urusan yang berdiri sendiri sebagai Urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan

statistik untuk Kota/Kabupaten adalah Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkupDaerah kabupaten/kota.

- 21 -

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 urusan statistik menjadi tugas dan tanggung jawab

Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi.

Pada tahun 2017, dalam upaya penyelenggaraan statistik sektoral Kota Cimahi dilakukan

koordinasi dengan BAPPEDA sebagai pengampu urusan statistik sebelumnya, Badan Pusat

Statistik Kota Cimahi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. Karena

merupakan suatu hal yang baru, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

menyelenggarakan pertemuan secara intensif untuk membahas dan mempelajari segala hal

yang berkaitan dengan urusan Statistik.

Upaya selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah Kota

Cimahi untuk menginventarisasi data-data sektoral pada masing-masing perangkat daerah

serta menyelenggarakan pembinaan tentang statistik.

Penyelenggaraan urusan statistik terkait dengan rencana pembangunan Satu DataIndonesia (SDI). Pembangunan SDI dilatar-belakangi oleh kondisi bahwa :1. Data instansi pemerintah yang satu dengan yang lain tidak konsisten;

2. Data pemerintah sulit diakses oleh instansi pemerintah lain dan oleh public, disebabkan

oleh :

a. Banyak data yang dipegang oleh individu

b. Diperlukan hubungan personal untuk mengakses data

c. Format data yang dibagipakaikan tidak terbuka dan sulit diolah (JPG, PDF)

Oleh karena itu rancangan SDI diarahkan dengan tujuan :

1. Meningkatkan kualitas data pembangunan;

2. Menghilangkan duplikasi dan kebingungan terkait data;

3. Memperkuat peran Walidata (Pusdatin) menjadi satusatunya pintu keluar masuk data

instansi pemerintah

Terkait dengan pengelolaan data statistik terdapat 2 (dua) jenis data yaitu SDI dan SIPD.

Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan Data

yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data, sebagai

dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui

perbaikan tata kelola Data pemerintah.

Berdasarkan Permendagri No 8/2014 Tentang SIPD, Pasal (1) Poin 9 bahwa Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) suatu sistem yang mendokumentasikan,

- 22 -

mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang

disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,

pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Kelembagaan terkait dengan pengelolaan SDI dan SIPD yaitu :

1. SDI : BAPPEDA sebagai koordinator, Diskominfoarpus sebagai Wali Data dan PD

sebagai Produsen Data

2. SIPD : BAPPEDA sebagai Ketua, PD sebagai Koordinator Bidang.

Pada prinsipnya, Kebijakan Satu Data Indonesia dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

sama-sama memastikan bahwa perumusan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan berdasarkan data dan informasi yang berkualitas.

Konektivitas SDI dengan SIPOD yakni :

- SDI memperkuat peran Bappeda dalam mengoordinir pengumpulan data Pembangunan

Daerah.

- Untuk memastikan kualitas data dan kemudahannya dibagipakaikan, dalam struktur

kelembagaan SDI ditegaskan fungsi Walidata dan Pembina Data.

- Bappeda dapat dengan mudah memanfaatkan Data yang kualitas dan kemudahan

aksesnya dikelola oleh Walidata dan Pembina Data.

Sebagai Wali Data, Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi

mempunyai kewajiban melakukan penyebarluasan Data kepada Pengguna Data di Instansi

Pemerintah. Sedangkan Perangkat Daerah sebagai Produsen Data mempunyai kewajiban

Produsen Data wajib menyampaikan Data beserta Metadata yang mereka hasilkan kepadaWalidata.

Selanjutnya Penyebarluasan Data kepada Pengguna Data di luar Instansi Pemerintah

dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Data yang sudah

disebarluaskan kepada Pengguna Data di Instansi Pemerintah oleh Walidata.

Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Data dan media lainnya sesuai peraturan

perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Urusan PersandianUrusan persandian merupakan urusan baru Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan bidang persandian pada

pemerintah kabupaten/kota adalah :

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah

kabupaten/ kota.

2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah kabupaten/kota.

- 23 -

Penggunaan teknologi khususnya teknologi informasi komunikasi (TIK) pada instansi

pemerintah saat ini berkembang sangat pesat menuju Good Governance dan juga sedang

bertransformasi menuju implementasi e-Government. Dengan adanya perkembangan

teknologi, maka bertukar data ataupun informasi saat ini sangatlah mudah. Namun, dibalik

kemudahan yang didapat dari perkembangan TIK ini, terdapat pula salah satu tantangan

dalam penerapan e-Government yaitu keamanan informasi. Informasi dan dokumen elektronik

yang dipertukarkan dalam proses e-Government pada hakekatnya berisi informasi yang perlu

diberi jaminan keamanan, sehingga informasi tersebut tidak mudah dimanipulasi, dirusak,

atau disalahgunakan.

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintahan harus disertai dengan

manajemen pengamanan informasi yang mumpuni karena manipulasi informasi, pencurian

informansi dan serangan terhadap informasi akan berpengaruh terhadap prestasi dan kinerja

organisasi.

Tugas manajemen keamanan informasi adalah merencanakan keamanan nformasi,

mengaplikasikannya, memonitor dan melakukan evaluasi. Pengamanan informasi berarti

melindungi informasi dari segala kemungkinan ancaman yaitu dengan menjaga kerahasiaan,

integritas dan ketersediaan informasi secara kontinyu. Informasi harus tetap utuh dan tidak

mengalami perubahan oleh pihak lain yang tidak berwenang. Informasi harus diklasifikasikan

dengan memperhatikan resiko dan keuntungan sehingga akan dapat dilakukan perlindungan

yang sesuai. Klasifikasi antara lain umum (bebas), terbatas (dinas) dan rahasia (pribadi).

Perlindungan informasi dapat dilakukan dengan perlindungan secara fisik, secara logik, dan

secara sistem dan oleh user.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan urusan persandian telah dilaksanakan di Kota Cimahi

yaitu pengamanan informasi yakni keamanan jaringan dan aplikasi.

Penyelenggaran persandian lainnya yang telah dilaksanakan adalah pengelolaan menara

BTS oleh Dinas Perhubungan. Pada tahun 2017 dilakukan serah terima data dari Dinas

Perhubungan dengan kondisi data tidak lengkap yaitu belum adanya data tentang pemilik

BTS untuk 48 menara yang sudah mempunyai izin. Kota Cimahi telah memiliki PERDA

tentang Retribusi, dimana didalamnya tercakup retribusi menara yaitu PERDA Kota Cimahi

nomor Sedangkan

- 24 -

Sedangkan Sertifikasi Elektronik pada tahun 2017 mulai dirintis untuk dokumen-dokumen

yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP).

Sertifikat elektronik merupakan salah satu cara memberikan jaminan keamanan transaksi

elektronik dalam mendukung tata pemerintah yang dilaksanakan secara elektronik. Sertifikat

elektronik sangat praktis karena tidak perlu membawa cukup banyak materiil untuk

melakukan tanda tangan digital ataupun menambahkan sertifikat digital pada suatu dokumen,

namun cukup membawa sebuah token ataupun dongle. Sertifikat elektronik memberikan

jaminan otentikasi data karena sertifikat digital dapat menunjukkan langsung pemilik darisertifikat di dalam suatu dokumen, kemudian integritas karena pada sertifikat elektronikmenjamin keutuhan data dengan melihat apakah ada suatu perubahan di dalam dokumen

yang telah ditandatangani, dan anti penyangkalan karena dapat langsung dibuktikan waktupenandatangan serta dapat menyangkal pemalsuan dari suatu keutuhan data. Pemanfaatan

sertifikat elektronik di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik yang menyebutkan setiap

penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan

sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan sertifikat

keandalan dan/atau sertifikat elektronik.

D. Urusan PerpustakaanBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan

Perpustakaan mencakup sub urusan :

i. Pembinaan Perpustakaan, terdiri atas :

1. Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota

2. Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota

ii. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

1. Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota

2. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah

daerah kabupaten/kota

Sampai dengan tahun 2017, sub urusan Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

belum dilakukan oleh Seksi Perpustakaan Kota Cimahi, melainkan terfokus pada sub urusan

pengelolaan perpustakaan daerah Kota Cimahi pembudayaan gemar membaca.

- 25 -

Kota Cimahi telah memiliki Perpustakaan Daerah sejak tahun 2010, dan gedung

Perpustakaan berdiri pada tahun 2014. Kegiatan utama perpustakaan adalah penyediaan

dan pelayanan peminjaman buku, selama 6 hari, yaitu senin - jum’at pada pukul 08.00 –

16.00 dan hari sabtu pada pukul 09.00-14.00.

Perpustakaan diharapkan sebagai Learning Centre. Strategi pelayananan perpustakaan

adalah:

i. Menyediakan koleksi perpustakaan yang dapat memenuhi kebutuhan seluruh pengguna;

ii. Mengembangkan layanan informasi berbasis pustaka melalui pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi;

iii. Meningkatkan infrastruktur perpustakaan melalui peningkatan sarana dan prasarana.

Perkembangan pelayanan perpustakaan, sebagai berikut :

No UraianTAHUN

2012 2013 2014 2015 2016 20171 Jumlah Pengunjung

Perpustakaan6,048 5,466 14,190 22,347 32,539 43,144

2 Jumlah populasi yang dilayani(anggota Perpus)

1,892 2,850 3,874 4,927 5,980 7,294

3 Jumlah Judul KoleksiPerpustakaan

9,676 9,879 10,615 11,429 12,126 12,835

4 Jumlah Eksemplar Koleksiperpustakaan

13,513 13,919 15,874 17,549 19,383 21,956

Pengelolaan perpustakaan Kota Cimahi sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi

yakni menggunakan aplikasi INLISLite yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan

Nasional RI. Aplikasi tersebut dikembangkan dengan tujuan untuk menerapkan otomasi

perpustakaan sekaligus mengembangkan perpustakaan digital / mengelola dan melayankan

koleksi digital. Hasil penilaian tingkat kepuasan pengunjung Perpustakaan pada tahun 2017

sebesar 87,7.

Pelayanan perpustakaan lainnya adalah mobil perpustakaan keliling. Bekerja sama dengan

program sekolah dasar di Kota Cimahi, pelayanan mobil perpustakaan keliling berdasarkan

permintaan dari sekolah. Operasional mobil perpustaakn keliling adalah pada hari kerja hari

senin-jum’at. Sedangkan pada hari minggu, beberapa kali melakukan pelayanan pada

kegiatan masyarakat Car Free Day.

Pembudayaan gemar membaca di Kota Cimahi dilakukan melalui beberapa kegiatan secara

rutin per tahun, yaitu :

- 26 -

1. CIMAHI READING HABIT (CRH) : program untuk meningkatkan minat baca

masyarakat kota cimahi khususnya siswa sd/mi yang disertai dengan reward dalamsetiap level pencapaian membacanya

2. Lomba Bercerita : lomba Nercerita dilakukan untuk tingkat SD/MI. Pemenang lomba

akan diajukan sbagai peserta lomba bercerita di tingkat provinsi.

3. Story Telling

4. Jambore CRH

5. Bantuan Buku dan Rak untuk Perpustakaan Keluarahan, Kecamatan, dan Sudut Baca

tingkat RW : 5 paket/tahun

6. Workshop berbasis Bahan Pustaka

7. Lomba perpustakaan tingkat SLTA

8. Sosialisasi Cimahi Reading Habit Tingkat SMP/MTS

9. Workshop menulis

10. Bedah buku

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, bahwa

perpustakaan di daerah terdiri atas perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah,

perpustakaan Perguruan Tinggi dan perpustakaan khusus. Pasal 23 menyatakan bahwa

setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan sesuai dengan standar nasional.

Dengan demikian, di Kota Cimahi tercatat sebanyak 187 perpustakaan yang menjadi

tanggung-jawab dan kewenangan Pemerintah Kota Cimahi yaiitu :

a. Perpustakaan SD sebanyak 133 buah;

b. Perpustakaan SMP sebanyak 36 buah;

c. Perpustakaan Kecamatan sebanyak 3 buah;

d. Perpustakaan Kelurahan sebanyak 15 buah.

Bekerja sama dengan Perangkat Daerah dan organisai kemasyarakatan lainnya di Kota

Cimahi, upaya mendorong peningkatan minat baca pada masyarakat disinergikan dengan

kegiatan-kegiatan lainnya yaitu lomba PKK, Kesatuan Gerak PPK (Kesrak) PKK-KB-KES,

Lomba Posyandu, P2WKSS, Kampung KB. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut disampaikan

bantuan untuk pembangunan sudut baca masyarakat yang diharapkan dapat dikembangkan

oleh masyarakat secara mandiri. Kegiatan serupa dilaksanakan setiap tahun, sehingga dalam

kurun waktu pembangunan jangka menengah pada akhir tahun renstra terdapat penambahan

jumlah sudut baca di Kota Cimahi sebanyak 25 buah di 25 RW. Dalam kurun waktu 3 kali

masa pembangunan jangka menengah maka terdapat sudut baca sebanyak 75 buah di 75

RW. Dibandingkan dengan jumlah RW di Kota Cimahi sebanyak 312 RW maka prosentase

- 27 -

sudut baca sebesar 24,04%. Lebih dari ¾ RW di Kota Cimahi belum mendapatkan program

sudut

E. Urusan KearsipanBerdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan

Kearsipan mencakup sub urusan :

1. Pengelolaan Arsip, yaitu :

a. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD

kabupaten/kota.

b. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota,

BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu)

Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota,

organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kota, pemerintahan desa dan tokoh

masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kota.

c. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kota.

2. Pelindungan dan Penyelamatan Arsip

a. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki

retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun.

b. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota.

c. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau

dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan.

d. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh

lembaga kearsipan kabupaten/kota.

e. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah

kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.

Bidang Kearsipan merupakan Lembaga Kearsipan Kota Cimahi yaitu lembaga yang memiliki

fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis, arsip inaktif dan

pembinaan kearsipan.

Arsip statis diterima dari perangkat Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain,

perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan. Pengelolaan

arsip inaktif ialah arsip yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang

berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan penyelenggara pemerintahan

daerah kabupaten/kota.

- 28 -

Berkait dengan tugas dan tanggung jawab tersebut, kinerja urusan kearsipan sebagai berikut :

i. Menyusun pranata kebijakan kearsipan yaitu Peraturan Walikota Cimahi Nomor 26

Tahun 2014 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi (Berita

Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 232);

ii. Menyusun pedoman pengelolaan arsip antara lain :

1. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pedoman

Retensi Arsip Sektor perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan

2. Peraturan Kepala Arsip Nasional (ANRI) No.6 Tahun 2015 tentang Pedoman

Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan;

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional (ANRI) No.7 Tahun 2015 tentang Pedoman

Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Keamanan dan

Ketertiban;

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional (ANRI) No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman

Retensi Arsip Urusan Pemerintahan Daerah;

5. Urusan Kearsipan dari Peraturan Kepala Arsip Nasional (ANRI) No.19 Tahun 2015

tentang Pedoman Retensi Arsip urusan Kearsipan;

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional (ANRI) No.20 Tahun 2015 tentang Pedoman

Retensi Arsip Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Melakukan revisi terhadap pedoman pengelolaan arsip yang telah terdapat perubahan,

yaitu :

1. Perekonomian urusan perencanaan pembangunan

2. Kesejahteraan rakyat urusan perpustakaan

3. Politik, hukum dan keamanan urusan keamanan dan ketertiban

4. Urusan pemerintahan daerah

5. Urusan kearsipan, dan

6. Urusan kependudukan dan keluarga berencana

iii. Melakukan pembinaan kearsipan kepada pengelola arsip pada perangkat daerah setiaptahun untuk

1. Menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana mengelola arsip/dokumen yang

baik dan benar sesuai prosedur dan aturan yang benar.

2. Melakukan penataan dan penyimpanan arsip di masing-masing instansi.

3. Mulai termotivasi dan memahami akan penting nya arsip.

- 29 -

Dalam kurun waktu 2013-2017, terdapat 34 perangkat daerah atau pencipta arsip,

dimana untuk 1 perangkat daerah ditunjuk 1 orang pegelola arsip. Pembinaan yang

dilakukan terdapat dalam berbagai bentuk antara lain :

- Kunjungan langsung ke SKPD dengan memberikan bimbingan teknis penataan arsip

- Memberikan bantuan sarana kearsipan diantaranya rak arsip, box arsip, map gantung

dan label box arsip

- Monitoring dari hasil pelaksanaan bimtek di lapangan

- Lomba foto

- sosialisasi hasil penelusuran arsip bernilai sejarah

- pameran arsip visual

- pelatihan e-arsip

- workshop kearsipan

- Kunjungan ke Dispusipda Provinsi Jawa Barat

- Studi banding ke Kota/Kabupaten yang telah melakukan penyelenggaraan kearsipan

secara baik

- pembuatan banner, leaflet, map, brosur

- Evaluasi terhadap hasil pembinaan. Perangkat daerah yang telah menerapkan

pengelolaan kearsipan secara baik sebanyak 15 PD yaitu KAPPDE, Subagian TU

Pimpinan, Kantor Lingkungan Hidup, RSUD Cibabat, Sekretariat Dewan, KPPT, Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil, BAPPEDA, Dinas Pekerjaan Umum, Kantor

Kesatuan Bangsa, Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah,

Keluarahan Setiamanah, Keluarhan Cipageran, Bagian Keuangan Setda.

iv. Duplikasi Dokumen/ Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika arsip digital. Duplikasi

dilakukan untuk membuat backup arsip-arsip yang tersimpan di ruang penyimpanan arsip

ked alam data digital dan disimpan ke dalam penyimpanan hardisk server tersendiri.

Pengelolaan lebih lanjut kedalam sistem informasi dilakukan oleh Tim, dan disajikan

dalam website.

v. Menyusun kajian- kajian dan buku-buku sejarah, antara lain :

- Kajian tentang Sejarah Cimahi, bekerja sama dengan LPPM (Lembaga Penelitian

dan Pengabdian Masyarakat)

- Kajian Babad Cimahi, bekerja sama dengan LP2IT (Lembaga Penelitian dan

Pengkajian Ilmu dan Teknologi)

- Buku ‘Sejarah Kota Cimahi’

- Buku ‘Cimahi Dalam Arsip’

- Buku ‘Arsip Sejarah Walikota Administratif’

- 30 -

- Buku ‘Sejarah Cimahi Otonom’

- Buku ‘Sepuluh Tokoh Yang di Jadikan Nama Jalan’

vi. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan kearsipan antara

lain :

- Sarana penyimpanan arsip : roll o’pack, pigura, papan display, map gantung, box

arsip

- Sarana pengolahan arsip : kertas kissing, palstik laminating, label box

vii. Berdasarkan Laporan Audit Kerasipan Eksternal (LAKE) yang dilaksanakan oleh Tim

Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Baret pada tanggal 23 s.d. 25 Maret 2017

bahwa hasil penyelenggaraan kearsipan di Kota Cimahi dikategorikan Buruk dengan

score 33,73, sebagai berikut :

No. Aspek/ Sub AspekNilai

Standar

NilaiSub

Aspek% Sebutan

1 Ketaatan Peraturan Perundang-

Undangan

1800 920 51,11 Kurang

2 Program Kearsipan 240 80 33,33 Buruk

3 Pengolahan Arsip Inaktif dengan retensi

sekurang-kurangnya 10 tahun

100 20 20,00 Buruk

4 Penyusutan Arsip 370 0 0,00 Buruk

5 Pengelolaan Arsip Statis 840 0 0,00 Buruk

6 SDM Kearsipan 230 80 34,78 Buruk

7 Kelembagaan 220 210 95,45 Sangat Baik

8 Prasarana dan Sarana Kearsipan 380 100 26,32 Buruk

TOTAL 4180 1410 33,73 Buruk

2.4. Tantangan dan PeluangTantangan adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan

mengatasi masalah; rangsangan untuk bekerja lebih giat; hal atau objek yang perlu

ditanggulangi. Sedangkan peluang adalah kesempatan.

Peningkatan organisasi untuk urusan-urusan arsip, perpustakaan dan pengelolaan data

elektronik yang semula setingkat eselon IV menjadi setingkat eselon III memberikan

tantangan untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Cimahi. Demikian juga dengan bergabungnya Bagian Humas.

Berdasarkan kondisi dan potensi internal Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan

Perpustakaan Kota Cimahi maupun Pemerintah Kota Cimahi, serta kondisi lingkungan

- 31 -

eksternal Povinsi Jawa Barat maupun nasional, maka tantangan yang dihadapi dan peluang

yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustkaan Kota Cimahi,

sebagai berikut :

A. Tantangan1. Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi terdiri dari 1

sekretariat dan 4 bidang. Pada saat ini, ruang kerja untuk masing-masing bidang terletak

pada lokasi yang terpisah-pisah karena gedung kantor yang ada belum mencukupi untuk

seluruh bidang dapat bergabung di satu lokasi. Demikian juga adanya tuntutan dan

kebutuhan bahwa ruang server / data centre harus berada dekat dengan sasaran utama

pelayanan internet /teknologi informasi dan ruang Humas harus berada dekat dengan

ruang pimpinan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan koordinasi internal,

dibutuhkan perencanaan dan pengadaan ruang/gedung kantor yang lebih representative;

2. Secara umum, penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Kota Cimahi baik kualitas maupun

kuantitasnya masih buruk / di bawah standar baku. Demikian pula usia Pemerintah Kota

Cimahi yang telah mencapai 17 tahun, dimana seharusnya sesuai dengan jadwal retensi

arsip maka sudah banyak status arsip yang berubah dari arsip dinamis menjadi arsip

dinamis. Namun karena belum dimilikinya depo arsip sebagai prasarana pengelolaan

arsip daerah maka berdampak pada penyelenggaraan kearsipan tidak dapat

dioptimalkan;Oleh karena itu, dalam jangka waktu pendek harus diupayakan

pembangunan depo arsip;

3. Seiring dengan kebutuhan pengadaan Depo Arsip, pembinaan penyelenggaraan

kearsipan harus dilakukan secara lebih efektif dan efisien dengan ditunjang kebijakan-

kebijakan sehingga seluruh Perangkat Daerah berkomitmen untuk menyelenggarakan

kearsipan secara optimal sebagai salah satu wujud persyaratan menuju reformasi

birokrasi

4. Kota Cimahi telah memiliki perpustakaan umum daerah yang berlokasi di Jl. Daeng

Ardiwinata dengan luas bangunan 523.0775 m2 terdiri dari 2 lantai. Pada saat ini, jumlah

pengunjung setiap hari rata-rata mencapai 80-120 orang, jumlah buku tersimpan

sebanyak 21,956 buku, dan jumlah anggota sebanyak 7.295 orang. Selain kegiatan

membaca, intensitas aktivitas di perpustakaan sangat tinggi antara lain story telling, bedah

buku, workshop menulis, kunjungan dari TK/PAUD dan SD minimal 3 kunjungan, dan

rapat guru-guru PAUD/TK. Dengan tingginya minat membaca dan kegiatan berbasis

bahan pustaka di perpustakaan Kota Cimahi maka dibutuhkan pengembangan

Perpustakaan Umum Daerah Kota Cimahi baik secara fisik yaitu pembangunan e-library,

pembangunan Gedung Perpustakaan yang lebih representatif, penambahan fasilitas

kendaraan perpustakaan keliling serta peningkatan bahan koleksi bacaan, maupun secara

- 32 -

non fisik yaitu mengaktifkan perpustakaan-2 yang telah ada yaitu dikecamatan, kelurahan,

sekolah2 dan sudut-sudut baca, serta meningkatkan kerjasama dan peran swasta dalam

penyediaan perpustakaan dan bahan-bahan bacaan untuk perpustakaan.

5. Sesuai dengan amanat UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

dan Kepmen Kominfo nomor 117 tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan

Dokumentasi, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di

Dinas Komunikasi, Informasi, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi, serta Pembantu

PPID yang ada di setiap Perangkat Daerah. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi telah

dilakukan baik secara langsung maupun melalui media (PESDUK, WEBSITE), namun

demikian belum ditetapkan Standar Layanan Informasi;

6. Maraknya aktivitas masyarakat dalam media sosial, cenderung dimanfaatkan oleh pihak-

pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang mengandung

konten negative terutama terhadap pemerintah dan pembangunan sehingga berpotensi

pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;

7. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan meningkatnya

kebutuhan pemerintah terhadap penyelenggaraan e-government masih belum diimbangi

dengan pengamanan informasi yang memadai baik secara fisik, system maupun logic,

yakni perlindungan terhadap serangan hacker (eksternal), pengamanan ruang / gedung

maupun perilaku internal;

8. Pemahaman organisasi terhadap urusan statistik belum rendah serta dan pola kerjasama

dengan Badan Pusat Statistik dalam kegiatan pendataan masih belum menemukan

mekanisme dan format yang tepat dan sesuai dengan perkembangan perencanaan,

kebijakan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan;

9. Data dan informasi statistik Kota Cimahi tersebar di seluruh perangkat daerah. Dinas

Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi bertindak selaku wali

data mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator dalam pengelolaan data

sektoral yang ada di seluruh perangkat daerah. Belum terdapat sistim pengelolaan data/

informasi yang berkelanjutan untuk mengelola data-data tersebut dalam wadah Satu Data

Indonesia.

B. Peluang1. Perkembangan pesat Teknologi Informatika telah mendorong konsep penyelenggaraan

pemerintahan yang reformis berbasis IT. Dengan situasi tersebut, Dinas Komunikasi,

Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi harus mempunyai kemampuan

untuk memanfaatkan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja Pemerintah Kota

Cimahi. Untuk itu harus membuat perencanaan yang matang untuk pengembangan dan

- 33 -

implementasi IT untuk seluruh Perangkat Daerah dalam mendukung reformasi birokrasi atau

good governance;

2. Adanya jabatan fungsional dalam urusan kearsipan dan perpustakaan berpotensi pada

penyelenggaraan kearsipan dan pengembangan perpustakaan yang optimal dan

berkesinambunan karena peningkatan penyelenggaraan kearsipan daerah selama ini

terkendala oleh personil yang menangani pegelolaan arsip pada Perangkat Daerah setelah

diberikan diklat kemudian dipindahkan ke perangkat daerah yang lainnya.

3. Adanya konsultasi implementasi penyelenggaraan kearsipan daerah yang diselenggarakan

oleh ANRI, memungkinkan bagi daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan

daerah dengan memanfaatkan konsultasi tersebut.

4. ANRI menyediakan SIKN dan JIKN untuk pengelolaan arsip secara digital. Aplikasi SIKN

(Sistim Informasi Kearsipan Nasional) adalah aplikasi antar-muka yang dapat digunakan oleh

Simpul Jaringan memasukkan informasi kearsipan miliknya untuk selanjutnya dipublikasikan

pada website JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (JIKN). Aplikasi ini dapat juga

digunakan oleh Simpul Jaringan mengolah informasi kearsipan yang dimiliki dalam rangka

membantu temu balik baik dalam format digital maupun lokasi fisik arsip di tempat

penyimpanannya. Pencarian informasi kearsipan dapat dilakukan dengan berbagai kategori,

meliputi: deskripsi arsip, pencipta arsip, fungsi, repositori (tempat penyimpanan), subjek,

tempat, serta objek digitalnya. Disamping itu, aplikasi ini memungkinkan juga instansi

mengetahui arsip mana yang paling sering diakses oleh pengguna. SIKN dan JIKN merupakan

peluang untuk mengelola arsip secara digital, mengatasi keterbatasan penyimpanan arsip

secara fisik.

5. Keberadaan relawan TIK sangat membantu dalam pembinaan teknologi informasi dan

komunikasi kepada masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat dalam implementasi

bidang komunikasi dan informatika berkaitan dengan bidang-bidang lainnya antara lain

pengembangan umkm Kota Cimahi.

6. Kota Cimahi telah berhasil dalam proses assessment smart city mengikuti program pemerintah

menuju 100 smart city pada tahun 2018, dalam rangka menuju cimahi kota cerdas. Konsep

kota cerdas yang dirancang untuk memperbaiki pelayanan Pemerintah Daerah guna

menghasilkan proses kerja yang lebih efektif dan efisien melalui pengembangan dan

penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

7. Koordinasi dan perhatian yang penuh dan intensif antara Dinas Komunikasi dan Informatika

Provinsi Jawa Barat dengan dinas-dinas yang membidangi komunikasi dan informatika di

seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat memberikan peluang dan harapan untuk meningkatkan

kapasitan dan pelayanan kepada masyarakat maupun pelayanan kepada pemerintah sendiri

berkaitan dengan penyelenggaraan e-government dan urusan statistik.

- 34 -

BAB IIIPERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dalam Bidang Komunikasi Dan

Informatika, Persandian, Statistik, Kearsipan Dan Perpustakaan pada tahun-tahun

sebelumnya bahwa permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika,

Kearsipan, dan Perpustakaan Kota Cimahi, sebagai berikut :

A. Bidang Komunikasi dan Informatika

NO. SUBURUSAN ASPEK KAJIAN PERMASALAHANFAKTOR-2PENYEBABINTERNAL

1 InformasidanKomunikasiPublik

Pengelolaaninformasi dankomunikasi publikPemerintah Daerahkabupaten/kota.

Penyebaran informasikepada publik/masyarakattentang penyelenggaraanpemerintah danpembangunan belumoptimal

Masih rancunyapemilahan antaratugas sebagai humaskepala daerah denganhumas pemerintahdaerah

Kerjasama dengan mediamassa hanya satu arah/pihak

Sangat tergantungnyamedia massa terhadappemerintah

PPID belum efektif berjalan Kedudukan danstruktur PPID kurangsesuai dan kurangefektif

Pemilahan informasi belumditetapkan secara formal

Kurangnya perhatianterhadap tugas dantanggung jawab dalammenetapkan jenis-jenisinformasi

Penanganan pengaduanmasyarakat belum dikelolasebagai sumber informasiperencanaan pembangan

Mekanismepenangananpengaduan belumoptimal

Pelayanan informasiberbasis elektronik masihrendah

Tidak adanya basisdata yang terkeloladengan baik

2 AplikasiInformatika

Pengelolaan namadomain yang telahditetapkan olehPemerintah Pusatdan sub domain dilingkup PemerintahDaerahkabupaten/kota.

Perangkat Daerah KotaCimahi belum semuanyamenggunakan email dengandomain cimahikota.go.id

Sosialisasipermenkominfo no 28tahun 2006 belumefektif

Pengelolaan e-government dilingkup PemerintahDaerahkabupaten/kota.

Penyelenggaraan e-government tidak optimal

Tidak adanyakebijakan pengelolaansumber daya manusiaberdasarkn kualifikasipendidikan,pengalaman,

- 35 -

NO. SUBURUSAN ASPEK KAJIAN PERMASALAHANFAKTOR-2PENYEBABINTERNAL

ketrampilan.Integrasi Teknologi Informasidan Komunikasi tidakoptimal

Perangkat daerahmelakukan pengadaanserver dan peralatanTIK masing-masingtanpa koordinasidengan Dinas Kominfo

Masih terbatasnya saranadan prasana pengelolaan e-goverment

Kurangnya dukungankebijakanpenganggaran danperencanaan untukpemenuhan kebutuhansarpraspenyelenggaraan e-government

APLIKASI Tingkat keamanan aplikasibelum sesuai standar

Aplikasi dibuat olehpihak ketiga, sebagbesar tidak mengikutistandarisasikeamanan aplikasi ygdikeluarkan olehOWASP

Banyaknya aplikasi padaperangkat daerah yangmasa pemeliharaan sudahhabis ketika ada kerusakanyg sifatnya minor harusdiatasi oleh dinas, danmembutuhkan waktu untukmempelajari terlebih dahulu

Tidak adanyafungsional pranatakomputer

terdapat aplikasi yang sudahdiintegrasi masih belumoptimal dan terdapatbeberapa aplikasi yangharusnya bisa diintegrasikan

Kurangnya koordinasidalam pembangunanaplikasi

Masih terdapat aplikasi padaPerangkat Daerah yangbelum diinformasikan

Belum adanyakebijakan pemerintahdaerah yangmendukung

Pelayanan informasiberbasis elektronik masihrendah

Tidak adanya basisdata yang terkeloladengan baik

INFRASTRUKTURJARINGAN

Pengelolaan infrastukturjaringan belum optimal

Ruang Data Centretidak memadai dari sisilokasi dan kapasitas

Sarana dan prasaranapenunjang infrastukturjaringan tidak memadai

Belum adanyamasterplaninfrastruktur jaringan(Tidak adanyaperencanaan yangmatang untuk saranadan prasanapenunjang infrastrukturjaringan pada saatpembangunangedung, antara lainrumah kabel)

- 36 -

NO. SUBURUSAN ASPEK KAJIAN PERMASALAHANFAKTOR-2PENYEBABINTERNAL

Sering terjadinya gangguanjaringan infrastruktur internetpemerintah

(sewa) jaringanlastmile menggunakankabel udara sehinggasering terputus olehsebab yg diluarkemampuan

B. Bidang Persandian

NO. SUBURUSAN ASPEK KAJIAN PERMASALAHANFAKTOR-2PENYEBABINTERNAL

1 PersandianuntukPengamanan Informasi

Penyelenggaraanpersandian untukpengamananinformasi PemerintahDaerahkabupaten/kota

Belumoptimalnya pelayananpengamanan informasipemerintah Kota Cimahi

Tingkat partisipasi darisemua pihak yangterkait denganpenggunaan teknologiinformatika dankomunikasi (TIK)sangat rendah

Penetapan polahubungankomunikasi sandiantarPerangkatDaerahkabupaten/kota.

Belum dilaksanakannyapenetapan pola hubungankomunikasi sandi antarperangkat daerah

Pemahaman tentangpola hubungankomunikasi masihrendah

C. Bidang Statistik

NO. SUBURUSAN ASPEK KAJIAN PERMASALAHANFAKTOR-2PENYEBABINTERNAL

1 StatistikSektoral

Penyelenggaraanstatistik sektoral dilingkup Daerahkabupaten/kota.

Perpindahan kewenanganpengelolaan statistik sektoralbelum ditindaklanjuti secaraoptimal

Belum dipahaminyakewenangan dantugas pengelolaanstatistik sektoral

D. Bidang Kearsipan

NO SUBURUSAN ASPEK KAJIAN PERMASALAHANFAKTOR-2PENYEBABINTERNAL

1 PengelolaanArsip

PengelolaanarsipdinamisPemerintah Daerahkabupaten/kotadan BUMDkabupaten/kota

Persentase pengelolaanarsip secara bakukearsipan masih rendah

Pemahamanaparaturpemerintahterhadap arsipmasih rendah

- 37 -

NO SUBURUSAN ASPEK KAJIAN PERMASALAHANFAKTOR-2PENYEBABINTERNAL

Pengelolaanarsipstatis yangdiciptakanolehPemerintahanDaerah kabupaten/kota,BUMD kabupaten/kota,perusahaan swasta yangkantor usahany adalam 1(satu) Daerahkabupaten/kota, organisasikemasyarakatan tingkatDaerah kabupaten/kota,organisasi politik tingkatDaerah kabupaten/kota,pemerintahan desa dantokoh masyarakat tingkatDaerah kabupaten/kota.

1. Penyelamatan arsipbernilai sejarahkurang intensif

2. Perlindungan danpengamananterhadap arsip vitalbelum efektif

Pemahamanaparaturpemerintah,BUMD, swastadan masyarakatterhadap arsipmasih rendah

Pengelolaan simpul jaringandalam SIKN melalui JIKNpadatingkat kabupaten/kota.

Jumlah tenaga fungsionalarsiparis masih kurang

Kebijakan yangmendukung tidakada

E. Bidang Perpustakaan

NO. SUBURUSAN ASPEK KAJIAN PERMASALAHANFAKTOR-2PENYEBAB

1 PembinaanPerpustakaan

Pengelolaanperpustakaantingkat Daerahkabupaten/kota

Prerpustakaan daerahmasih di bawah standar

Belum tersedianyalahan untukpembangunanperpustakaan baruyang sesuai standarnasional

Perpustakaan-perpustakaan disekolahbelum efektifpelayanannya

Tidak adanya tenagapengelolaperpustakaan ygkhusus ataufungsionalpustakawan

Perpustakaan-2 dikecamatan dan kelurahantidak berkembang

Kurangnya perhatiandari Camat danLureh untukmengelolaperpustakaan bagimasyarakat

sudut-sudut baca yangtelah dibentuk tidakberkembang

Tingkat partisipasimasyarakat untukmengelola sudutbaca sangat rendah

Akses perpustakaan belumefektif

Lokasi perpustakaandaerah kurangstrategis

Belum adanya fungsionalpustakawan

Jumlah pegawaiASN sangat terbatas

Serap simpan karya cetakdan karya rekam belum ada

Belum adakoordinasi denganpenerbit karyarekam dan karya

- 38 -

NO. SUBURUSAN ASPEK KAJIAN PERMASALAHANFAKTOR-2PENYEBAB

cetakPembudayaangemarmembacatingkatDaerahkabupaten/kota.

Pemberdayaan kegemaranmembaca masih rendah

Sosialisasi gemarmembaca belumdilakukan secaraoptimal

2 PelestarianKoleksiNasionaldanNaskahKuno

Pelestarian naskahkuno milik Daerahkabupaten/kota.

Belum dilakukannyapelestarian naskah kunomilik daerah.

Belum dipahaminyakewajiban untukpeletarian naskahkuno daerah

PengembangankoleksI budaya etnisnusantara yangditemukan olehPemerintah Daerahkabupaten/kota.

Belum dilakukannyapengembangan penemuankoleksi budaya etnisnusantara

Belum dipahaminyatugas dan tanggungjawabpengembangankoleksi budaya etnisdaerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan perpustakaan Kota Cimahi

Tahun 2017–2022, disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota

Cimahi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cimahi nomor 2 Tahun 2018.

Berdasarkan Visi dan Misi Wali Kota Cimahi maka ditetapkan Visi Kota Cimahi Tahun 2017-

2022 yaitu :

MEWUJUDKAN CIMAHI BARU MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA

dengan Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia,cerdas, sehat dan unggul.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien,

dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Hal ini

dimaknai bahwa penyelenggaraan pemerintahan menyangkut 3 dimensi yaitu : Pertama,

dimensi struktural meliputi tata hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah, struktur hubungan antara eksekutif dengan legislative ataupun struktur

hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Kedua, dimensi fungsional yang

menyangkut perubahan fungsi yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah maupun masyarakat dan; Ketiga, perubahan kultural menyangkut perubahan

pada tata nilai dan budaya yang melandasi hubungan kerja intra organisasi, antar

organisasi maupun ekstra organisasi, untuk mengendalikan perubahan kultural

diperlukan kepemimpinan yang kuat, amanah dan memiliki visi. Tujuan akhirnya adalah

tata laksana pemerintahan harus mampu mewujudkan kepemerintahan yang Baik (good

governance) dan Pemerintahan yang bersih (clean goverment), anti korupsi dan bebas

- 39 -

KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, rule of law, transparansi, daya tanggap,

berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi

strategis.

3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi

pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil

menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan

kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara

berkesinambungan dan berkelanjutan.

Seluruh perangkat daerah Kota Cimahi wajib untuk mewujudkan visi dan misi tersebut.

Khusus untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi

diharapkan memberikan kontribusi terutama melalui :

1. Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia,cerdas, sehat dan unggul

Tujuan :Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berdaya Saing

Sasaran 1:Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan

Strategi 4: Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat

Urusan : Perpustakaan

Program 4.1.: Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan

Penyelenggaraan urusan perpustakaan Kota Cimahi oleh Dinas Komunikasi,

Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi melalui peningkatan budaya baca

masyarakat diharapkan mampu diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan

kecerdasan serta peningkatan kepribadian masyarakat karena buku merupakan sumber

pengetahuan dan jendela dunia dan akherat. Dan selanjutnya pula akanmeningkatkan

kemampuan literasi masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan kualitas

pendidikan maasyarakat, termasuk diantaranya dan terutama kualitas pendidikan anak-

anak sekolah.

2. Misi 2 : meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien,

dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.

Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah

- 40 -

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

a. Strategi 4 : Mengembangkan sistem dan data/statistik daerah

Program 4.1. : Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

b. Strategi 7 : Meningkatkan kualitas dan integrasi Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK)daerah

Urusan : Komunikasi dan Informatika

Program 7.1. : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Urusan : Persandian

Program 7.2. : Program Peyelengaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

c. Strategi 8 : Meningkatkan kualitas kearsipan daerah

Urusan : Kearsipan

Program 8.1. : Program sistem pengelolaan dan pelayanan kearsipan

Tujuan akhir Misi 2 adalah tata laksana pemerintahan harus mampu mewujudkan

kepemerintahan yang Baik (good governance) dan Pemerintahan yang bersih (clean

goverment), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, rule of

law, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien,

akuntabilitas serta visi strategis.

Penyelenggaraan e-government melalui teknologi informasi dan komunikasi, penataan

kearsipan yang sesuai dengan standar baku serta pengelolaan data statistik sektoral daerah

akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan

sekaligus memudahkan implementasi transparansi, mendorong pemerintahan yang baik

sekaligus mengurangi resiko korupsi.

Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsiapan dan Perpustakaan Kota Cimahi memiliki

kewajiban memfasilitasi seluruh perangkat daerah untuk menggunakan teknologi informasi

dan komunikasi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya serta peningkatan

pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi kualitas, kecepatan maupun kemudahannya.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016,

kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang diemban oleh Dinas

Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi meliputi 5 urusan, yaitu :

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

- 41 -

b. Urusan Statistik

c. Urusan Persandian

d. Urusan Kearsipan

e. Urusan perpustakaan

Terkait dengan hal tersebut maka penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi,

Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan Kota Cimahi harus memperhatikan Rencana

Strategis Kementerian, Lembaga serta Dinas-dinas terkait di tingkat Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Tingkat Provinsi.

a. Urusan Komunikasi dan InformatikaDalam Urusan Komunikasi dan Informatika, rencana strategis yang menjadi rujukan

adalah :

1. Kementerian Komunikasi dan InformatikaVisi Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada visi dan misi Presiden

dan Wakil Presiden yaitu

Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan BerkepribadianBerlandaskan Gotong Royong

Seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib

mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika

diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat

yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab

mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif,

mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya

Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga

pemerintah maupun non-pemerintah.

dan Misi yaitu

i. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamanan sumberdaya maritim, dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

ii. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan

negara hukum

iii. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim

iv. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera

v. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

- 42 -

vi. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional

vii. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian

Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015—2019 berfokus

membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran

televisi.

Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika

meliputi:

1. Tersedianya infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata

dan efisien di seluruh wilayah Indonesia;

2. Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program

prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan

masyarakat Indonesia;

3. Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih

dan efektif.

Dari agenda prioritas Nawacita, focus Kementerian Komunikasi dan Informatika

adalah :

Nawacita-2,

3. Membangun transparasi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan;

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas

dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang

ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah,

meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; makin

efektifnya penerapan egovernment untuk mendukung manajemen birokrasi secara

modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi

pemerintah.

Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh antara lain :

a. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan danpembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang

dilaksanakan melalui strategi, antara lain : penguatan kebijakan e-government yang

mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government

- 43 -

yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta

pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.

b. Penerapan open e-government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnyapenyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasif dan akuntabel dalam

penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan

pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain : Pembentukan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap publik negara; peningkatan

kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses

perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran kedalam website masing-

masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi

pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan

interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP)

layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan

penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia

4. Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN);

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas birokrasi dan tata

kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan

kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan:

terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas

pengelolaan reforma