20150629_MajalahDetik_187

EDISI 187 | 29 JUNI - 5 JULI 2015

HEBOH JUAL BAYI MURAH

DAHLANHABIS

HABISAN

TAP PADA KONTEN UNTUK MEMBACA ARTIKEL

Pemimpin Redaksi: Arifin Asydhad. Wakil Pemimpin Redaksi: Iin Yumiyanti. Redaksi: Dimas Adityo, Irwan Nugroho, Nur Khoiri, Sapto Pradityo, Sudrajat, Oktamandjaya Wiguna, Arif Arianto, Aryo Bhawono, Deden Gunawan, Hans Henricus, Silvia Galikano, Nurul Ken Yunita, Kustiah, M Rizal, Budi Alimuddin, Pasti Liberti Mappapa, Monique Shintami, Isfari Hikmat, Bahtiar Rifai, Jaffry Prabu Prakoso, Ibad Durohman, Aditya Mardiastuti. Bahasa: Habib Rifai, Rahmayoga Wedar. Tim Foto: Dikhy Sasra, Ari Saputra, Haris Suyono, Agus Purnomo. Product Management & IT: Sena Achari, Sofyan Hakim, Andri Kurniawan. Creative Designer: Mahmud Yunus, Desy Purwaningrum, Suteja, Mindra Purnomo, Zaki Al Farabi, Fuad Hasim, Luthfy Syahban. Ilustrator: Kiagus Auliansyah, Edi Wahyono.

Kontak Iklan: Arnie Yuliartiningsih, Email: [email protected] Telp: 021-79177000, Fax: 021-79187769

Direktur Utama: Budiono Darsono Direktur: Nur Wahyuni Sulistiowati, Heru Tjatur, Warnedy Kritik dan Saran: [email protected] Alamat Redaksi: Gedung Aldevco Octagon Lantai 2, Jl. Warung Jati Barat Raya No.75 Jakarta Selatan, 12740 Telp: 021-7941177 Fax: 021-7944472 Email: [email protected] detik dipublikasikan oleh PT Agranet Multicitra Siberkom, Grup Trans Corp.

D A F T A R I S IEDISI 187 29 JUNI - 5 JULI 2015

@majalah_detik majalah detik

n MENYODOK REVISI URUTAN 63

n SEKOLAH JUJUR BAGI YANG MAU JUJUR

n HANYA PUNYA PELABUHAN

n CARA HEMAT KELUARGA SOMAT

n PALING LELET

n BOEING 737 SEHARGA AVANZA

INTERNASIONAL

KRIMINAL

EKONOMI

INSPIRING PEOPLE

GAYA HIDUP

n MELONGOK WARISAN SENIMAN ISLAM DI DOHA

n KELEZATAN DARI BUNGA HONJE

n DOR.... DOR... DI GEREJA CHARLESTON

LENSA

PEOPLE

n PEWDIEPIE | TAYLOR SWIFT | ABIMANA ARYASATYA

NASIONAL

n TIMBANG-TIMBANG DANA ASPIRASI

n FILM PEKAN INI

n KATALOG

n AGENDA

n SAAT MERS SAPA BANGKOK

SELINGAN

n MENGAJI KE TURKI

n JANGAN TIDUR SETELAH SAHUR

n BINGKAI WAJAH JAKARTA

n FITNAH JUAL BAYI MURAH

n MENGEJAR SINGAPURA

n ANDALKAN BIRO JASA KEPABEANAN

n UBER, DARI APLIKASI KE POLISI

n KEMBALINYA SANG VETERAN

Cover: Ilustrasi: Kiagus Auliansyah

PAMERAN

FILM

BISNIS

HUKUM

n TAK RAMADAN DI XINJIANG n TAK PUTUS DIGUSUR ISRAEL

FOKUSDAHLAN TERSEREMPET MOBIL LISTRIK DAHLAN ISKAN JADI KORBAN MIMPI PEMERINTAH RI PAMER TEKNOLOGI MOBIL LISTRIK PADA APEC 2013. BENARKAH DAHLAN MENGORKESTRASI PROYEK YANG DIDUGA MERUGIKAN NEGARA RP 32 MILIAR ITU?

Warga dan pemerintah Bangkok, Thailand, sibuk dalam beberapa pekan terakhir. Sebab, virus Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dideteksi masuk ke Negeri Gajah Putih dengan menempel pada pria asal Oman yang tiba di Bangkok pada pertengahan Juni ini.

LENSA

MAJALAH DETIK 29 JUNI - 5 JULI 2015

MERS MENYERANG BANGKOK

Petugas medis menggunakan peralatan antivirus untuk menangkal penyebaran virus MERS di Bangkok, Thailand, Rabu (24/6). Sebelumnya, virus MERS menjangkit 166 orang di Seoul, Korea Selatan, dan menewaskan 24 orang di antaranya. (Athit Perawongmetha/REUTERS)

LENSA

Layar monitor mesin pemindai penumpang kedatangan di Bandara Suvarnabhumi, Minggu (21/6). Pemerintah Thailand telah mengkarantina penumpang asal Oman yang diduga menjadi pembawa virus MERS. (Kerek Wongsa/REUTERS)

LENSA

Petugas mengetes sampel cairan dari beberapa orang yang pulang dari Seoul, Korea Selatan, di Bangkok, Kamis (18/6). (Chaiwat Subprasom/REUTERS)

LENSA

Petugas menyemprotkan disinfektan ke kabin pesawat Thai Airways yang mendarat di Bandara Suvarnabhumi, Kamis (18/6). Thai Airways melayani penerbangan ke Dubai dan Seoul. (Chaiwat Subprasom/REUTERS)

LENSA

Ekspresi anak kecil saat dipindai temperatur tubuhnya di Bandara Internasional Suvarnabhumi, Minggu (21/6). (Kerek Wongsa/REUTERS)

LENSA

Sekelompok turis mengenakan masker untuk mengantisipasi virus MERS saat tiba di Bandara Suvarnabhumi, Minggu (21/6). (Kerek Wongsa/REUTERS)

LENSA

NASIONAL

MAJALAH DETIK 29 JUNI - 5 JULI 2015MAJALAH DETIK 29 JUNI - 5 JULI 2015

NASIONAL

PEMERINTAH HARUS TEGAS MENOLAK JIKA TAK INGIN JADI KORBAN DI KEMUDIAN HARI.

TIMBANG-TIMBANGDANA ASPIRASI

NASIONAL


AGUN Gunanjar Sudarsa geram. Ia berulang kali gagal menyalakan mikrofon saat hendak menginte-rupsi sidang paripurna Dewan Per-wakilan Rakyat untuk mengesahkan Peraturan DPR tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, Selasa, 23 Juni lalu.

Tangan anggota Fraksi Partai Golkar dari kubu Musyawarah Nasional Ancol itu terus memencet tombol pengeras suara di mejanya, tapi tetap saja alat itu tak bisa menyala. Pada saat bersamaan, Johnny G. Plate dari Fraksi

NasDem mengalami hal serupa. Mikrofon di mejanya mendadak mati. Johnny akhirnya menginterupsi sidang sambil berdiri.

Padahal Agun, Johnny, serta sejumlah anggo-ta lain dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Hanura, dan NasDem saat itu ingin meminta pimpinan sidang tak buru-buru mengesahkan Peraturan DPR tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemi-lihan atau lebih dikenal dengan nama dana as-pirasi.

Upaya mereka gagal. Meski peraturan itu ditolak tiga fraksi, yakni PDI Perjuangan, Ha-

Sidang paripurna untuk mengesahkan Peraturan DPR tentang Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan di gedung DPR, Selasa (23/6).

LAMHOT ARITONANG/DETIKCOM

NASIONAL


nura dan NasDem, palu tetap diketok. Sidang paripurna yang diketuai Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, itu akhirnya mengesahkan peraturan DPR tentang dana aspirasi, yang sedari awal menuai peno-lakan dari sejumlah kalangan itu.

Saat paripurna baru dimulai, Agun sebenar-nya sempat melakukan interupsi. Ia memper-tanyakan gelagat aneh dalam sidang itu, antara lain soal bahan sidang yang belum dibagikan dan penempatan papan tulis di depan ruang paripurna, yang biasanya disiapkan jika akan menggelar pemungutan suara (voting). Agun menengarai ada pemaksaan agar peraturan

dana aspirasi diputuskan hari itu juga.Kenapa musyawarah mufakat tidak dike-

depankan lebih dulu dibanding voting? kata Ketua Golkar dari kubu Agung Laksono itu dengan nada tinggi.

Johnny G. Plate menilai program pemba-ngunan yang bisa diusulkan oleh setiap anggota Dewan sebesar Rp 20 miliar per anggota tiap tahuntotal Rp 11,2 triliun untuk 560 anggota DPRuntuk masing-masing dapilnya itu bakal mendegradasi peran DPR, yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan budgeting.

Masak dana aspirasi diidentikkan dengan pembangunan (fasilitas) MCK (mandi-cuci-kakus). DPR tidak mengurusi MCK, itu tugas pemerintah, ujar Johnny. Hari ini DPR men-demonstrasikan mengambil peran pemerintah itu, tutur Sekretaris Fraksi NasDem ini, seusai rapat.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Miryam S. Haryani juga menilai program pembangunan dapil, yang dituangkan melalui peraturan DPR, bukanlah dasar hukum yang tepat untuk dicantumkan

NASIONALNASIONAL

Johnny G. Plate (kiri) dan Agun Gunanjar Sudarsa

AGUNG PAMBUDHY DAN LAMHOT ARITONANG/DETIKCOM

NASIONAL

NASIONAL


dalam nomenklatur keuangan negara. Sebab, dalam Undang-Undang Nomor 17 Ta-

hun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang menjadi payung hukum per-aturan DPR, tidak diatur soal besaran angka yang bisa diusulkan Dewan. Pada UU MD3 Pa-sal 80 huruf J hanya disebutkan anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan di daerah pemilihan.

Kalau berpegang pada UU MD3, kan tidak mencantumkan adanya (besaran) dana aspirasi. Hanya dicantumkan (hak anggota DPR) me-nyalurkan aspirasi masyarakat, ucap Miryam.

Karena itu, Miryam meyakini pemerintah akan menolak program itu. Apalagi Hanura, yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat pendukung pemerintah, sudah berupaya me-lobi Presiden Joko Widodo agar menolak dana

Aktivis berunjuk rasa menolak dana aspirasi di depan gedung DPR beberapa waktu lalu.


NASIONAL

NASIONAL


aspirasi. Tadi malam (bertemu) dengan Presiden.

Tanggapannya positif. Jawabannya (akan) di-pertimbangkan, kata anggota Komisi V DPR ini, Rabu, 24 Juni lalu.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella juga hakulyakin Presiden Jokowi bakal menolak dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun per tahun itu karena bertentangan

dengan domain DPR. Kami sangat optimis-tis pemerintah akan menolak sistem

penganggaran seperti ini, ujar Rio di gedung DPR, Kamis pekan lalu.

Namun, menurut politikus se-nior PDI Perjuangan, Pramono Anung, Presiden tidak perlu dilobi. Sebab, fraksinya pernah menyampaikan soal pembagian tugas antara legislatif dan ek-

sekutif kepadanya. Sikap Fraksi PDIP sudah disampaikan, dan diya-

kini Jokowi punya pandangan sama, tutur pria yang disapa Pram itu.

Selain tumpang-tindih antara fungsi ek-

sekutif dan legislatif, mantan Sekjen PDI Per-juangan tersebut khawatir, dana aspirasi bisa memunculkan penyalahgunaan wewenang. Kekhawatiran lain, kesenjangan pembangunan antardaerah kian besar. Ini (dana aspirasi) akan memperbesar disparitas Jawa dan luar Jawa, ucapnya.

Setelah peraturan DPR soal dana aspirasi itu disahkan Dewan, Presiden Jokowi memang belum menyatakan pendapatnya secara lang-sung. Namun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro setelah mengikuti rapat paripur-na di gedung DPR menyatakan Presiden akan menolak apabila dana itu di luar mekanisme dan ketentuan Anggaran Pendapatan dan Be-lanja Negara.

Jadi semua itu harus dalam mekanisme APBN, kata Bambang, Kamis pekan lalu.

Dana aspirasi, istilah beken dari program pembangunan daerah pemilihan (UP2DP), akan dimasukkan dalam APBN 2016 apabila di-setujui pemerintah. Namun Bambang tak bisa menilai apakah program itu akan disetujui atau ditolak karena belum ada proposal dari DPR.

Presiden akan menolak apabila dana itu di luar mekanisme

dan ketentuan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara.Bambang Brodjonegoro

NASIONAL


Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pemba-ngunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menyebut Jokowi tidak setuju ter-hadap dana aspirasi. Alasannya, konsepnya bertabrakan dengan visi dan misi Presiden. Kami minta DPR memahami (sikap Presiden itu), ujar Andrinof.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga membuka peluang pemerintah akan menolak dana as-pirasi tersebut. Masalahnya, jika pemerintah menolaknya, muncul risiko baru. Menurut pa-kar hukum tata negara Refly Harun, penolakan terhadap dana aspirasi memunculkan potensi DPR juga akan menolak Rancangan APBN 2016

yang disusun pemerintah. Kalau itu terjadi, Refly menyarankan pemerintah memakai UU APBN tahun sebelumnya.

Pakai saja UU APBN Perubahan 2015. Tidak jadi masalah, tutur Refly.

Namun berbagai kekhawatiran publik ter-hadap dana aspirasi ditepis oleh Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Ditemui seusai acara buka puasa bersama di kediaman Ketua DPR Setya Novanto, Selasa pekan lalu, pria yang akrab disapa Ical ini mengatakan dana aspirasi bukan untuk anggota Dewan. Wakil rakyat ha-nya mengusulkan. (Tapi) yang melaksanakan (program) adalah pemerintah, ucapnya.

Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Ketua DPR Setya Novanto seusai rapat konsultasi di gedung DPR, Jakarta, April lalu.


NASIONAL


Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parle-men Indonesia, Lucius Karus, menilai, deng-an posisi yang menentukan proyek di daerah pemilihannya, anggota DPR rentan melakukan kongkalikong dengan pengusaha, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat. Karena itu, kata Lucius, Pemerintah harus tegas menolak jika tak ingin jadi korban di kemudian hari.

Sikap tegas pemerintah memang dinanti, baik oleh publik maupun DPR. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan sikap pe-merintah terkait dana aspirasi itu akan menjadi bahasan dalam rapat soal Rancangan APBN 2016 dengan Badan Anggaran DPR yang dimu-lai pekan ini. n

JAFFRY PRABU PRAKOSO, M. IQBAL, BAGUS P. | DIM

Sidang paripurna soal dana aspirasi, Selasa (23/6), dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

ANDIKA WAHYU/ANTARA FOTO



NASIONAL


MENYODOK REVISI URUTAN 63

PEMERINTAH DAN DPR SALING LEMPAR SOAL INISIATIF REVISI UU KPK. EKSEKUTIF BELUM SATU SUARA.FOTO:LAMHOT ARITONANG/DETIKCOM

NASIONAL


W AJAH Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantas-an Korupsi Taufiequrachman Ruki semringah setelah mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 19 Juni, lalu. Ruki mengaku lega karena Presiden Joko Widodo menolak rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang saat itu tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat.

Selain Ruki, rapat diikuti Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Trans-

aksi Keuangan Muhammad Yusuf, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Jaksa Agung H M. Prasetyo, serta Kepala Kepolisian Jenderal Badrodin Haiti. Rapat membahas soal strategi nasional pencegahan dan pemberantasan ko-rupsi untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas korupsi.

KPK akan tetap membantu melakukan pengawasan seperti tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, yang ditujukan untuk kementerian, lembaga, dan pe-merintah daerah. Presiden berpesan agar KPK, kejaksaan, dan Polri bekerja secara sinergi.

Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (kiri) sebelum mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Kamis (18/6).



NASIONAL


Tetapi yang paling menggembirakan, deng-an tegas Presiden mengatakan bahwa tidak ada keinginan Presiden melemahkan KPK. Karena itu, revisi UU KPK, Presiden menolak, kata Ruki dalam jumpa pers seusai rapat.

Salah satu dari Tim Komunikasi Presiden, Te-ten Masduki, juga menyatakan tidak ada alas-an merevisi UU KPK, karena penguatan komisi antirasuah itu saat ini justru lebih penting. Ia berharap penolakan Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Sekretaris-Negara Pratikno serta

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ya-sonna Laoly.

Revisi itu akan memperlemah, ujar mantan pegiat antikorupsi tersebut.

Namun penolakan Jokowi rupanya berke-balikan dengan sikap DPR. Empat hari setelah rapat di Kantor Presiden itu, dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pada Selasa, 23 Juni lalu, revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK resmi diketok dan disetujui masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2015.

Ketua Badan Legislasi DPR Sareh Wiyono se-usai paripurna mengatakan usul revisi UU KPK dari pemerintah akan diprioritaskan tahun ini

KPK menunjukkan hasil operasi tangkap tangan.

RACHMAN HARYANTO/DETIKCOM

NASIONAL


untuk menggantikan revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah.

Awalnya, Badan Legislasi tidak setuju revisi UU KPK lantaran sudah masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2014-2019 dengan urutan no-mor 63. Namun, karena ada desakan dari Menteri Hukum Yasonna Laoly, yang mengatakan revisi UU KPK genting, akhirnya DPR menyodoknya masuk ke dalam Prolegnas tahun ini.

Nah, karena yang mendorong adalah pe-merintah, parlemen kini menunggu draf revisi

UU KPK dari eksekutif. Logikanya, kalau yang mendorong pemerintah, pemerintah yang meminta untuk masuk (Prolegnas) 2015, pe-merintah yang menyiapkan (draf), tutur Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo, Kamis, 25 Juni lalu.

Terkait revisi UU KPK, DPR dan pemerintah terkesan saling lempar. Sementara DPR me-nyebut pemerintah yang mendesakkan revisi, Menteri Yasonna bilang Dewan yang ber-inisiatif. Hak membentuk UU itu secara kon-stitusional DPR, tetapi harus dibahas bersama. (Tapi) kalau Presiden, kami (pemerintah), tak bersedia membahasnya, (revisi) enggak jalan, ucap Yasonna secara terpisah.

Namun di kalangan pemerintah sendiri be-lum satu suara menyikapi rencana revisi UU KPK. Sementara Jokowi menolak, Wakil Presi-den Jusuf Kalla menyebut UU KPK yang dibuat sejak 2002 itu perlu diperbaiki. Menurut Kalla, hanya kitab suci yang tidak bisa direvisi. UUD saja diamendemen, katanya.

Penolakan terhadap revisi UU KPK yang disuarakan sejumlah kalangan, terutama para

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Syamsudin Fei saat akan dibawa ke Jakarta. KPK melakukan penangkapan di Palembang terkait kasus suap pembahasan APBD Kabupaten Musi Banyuasin, Jumat (19/6).

ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI

NASIONAL


pegiat antikorupsi dan KPK, sejatinya memi-liki alasan kuat. Apalagi revisi disebut-sebut akan mengutak-atik sejumlah kewenangan KPK, seperti penyadapan dan penuntutan, yang dinilai bisa melemahkan lembaga itu. Selama ini, kewenangan penyadapan menjadi senjata ampuh komisi itu dalam melakukan operasi tangkap tangan terhadap koruptor. Kalau revisi dimaksudkan untuk (memangkas)

kewenangan penyadapan dan penuntutan KPK, itu tidak untuk memperkuat, tapi justru memperlemah KPK, ujar Pelaksana Tugas Pim-pinan KPK Johan Budi, Rabu pekan lalu.

KPK menilai DPR semestinya berfokus pada revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP agar terjadi harmonisasi dengan UU KPK. Hal itu sudah disampaikan KPK dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu.

Namun dorongan untuk merevisi UU KPK ternyata terus melaju. Termasuk dari kalangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai pendukung pemerintah. Politikus partai itu, Henry Yosodiningrat, menyebut revisi dila-kukan untuk menyempurnakan kekurangan di UU KPK. Ia mengaku heran jika niat merevisi itu dicurigai sebagai upaya pelemahan.

Menurut dia, jangan sampai penegakan hu-kum dilakukan tapi berpotensi melanggar asas lainnya. Seperti soal tidak adanya kewenangan KPK menghentikan penyidikan (SP-3) proses hukum seorang tersangka korupsi. Kalau me-langgar asas, berarti berakibat cacat terhadap

Taufiequrachman Ruki

GRANDYOS ZAFNA /DETIKCOM

NASIONAL


penegakan hukum. Makanya UU-nya yang di-ubah, tutur anggota Badan Legislasi DPR ini. Saya lihat, banyak sekali yang harus diperbaiki.

Abdul Kadir Karding, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, juga partai pendukung Jokowi, menilai revisi UU KPK penting dilaku-kan supaya lembaga antikorupsi itu punya da-sar yang kuat, bukan sekadar prosedur standar operasi (SOP). Seperti soal penyadapan yang

diusulkan, harus seizin pengadilan.Meski demikian, Karding meyakini revisi UU

KPK tidak akan berjalan tahun ini. Karena kami (sedang) fokus pada KUHP dan KUHAP, ucap-nya.

Pendapat berbeda dikatakan politikus Partai NasDem, Taufiqulhadi. Ia terang-terangan mendukung sikap Jokowi yang menolak revisi tersebut. Bagi NasDem, kata dia, soal penya-dapan tidak perlu direvisi, tapi justru harus di-perkuat. Begitupun kewenangan mengeluarkan SP-3, tidak perlu diberikan kepada KPK karena lembaga itu punya kewenangan lex specialis. Jika dibatasi, KPK akan berjalan terseok-seok.

Wacana merevisi UU KPK sebenarnya bukan hal baru. Sejak 2012, wacana tersebut sudah digulirkan dari gedung wakil rakyat. Namun wacana itu selalu mengundang pro dan kontra, karena draf revisi UU KPK yang diajukan Komisi Hukum DPR pada 2012 dinilai melemahkan fungsi lembaga antirasuah tersebut.

Salah satunya tentang penyadapan dan penuntutan. Dalam UU KPK saat ini, lembaga tersebut punya kewenangan luas dalam mela-kukan upaya penyadapan terhadap orang yang

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding, dalam sebuah acara di Parakan, Temanggung, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

ANTARA FOTO/ANIS EFIZUDIN

NASIONAL

MAJALAH DETIK 29 JUNI - 5 JULI 2015MAJALAH DETIK 29 JUNI - 5 JULI 2015

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla bersiap memimpin rapat terbatas bersama menteri Kabinet Kerja membahas bidang hukum dan korupsi di Kantor Presiden, Jumat (19/6).

YUDHI MAHATMA/ANTARA FOTO

dicurigai melakukan korupsi. Sedangkan dalam draf itu, KPK wajib meminta izin tertulis kepa-da ketua pengadilan negeri dan harus meng-antongi bukti permulaan yang cukup sebelum menyadap. Hanya dalam keadaan mendesak, penyadapan bisa dilakukan tanpa seizin ketua

pengadilan.Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan In-

donesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Choky Ramadhan, melihat adanya upaya pele-mahan KPK yang terjadi secara sistematis enam bulan terakhir. Termasuk melalui upaya merevisi UU KPK, apalagi jika revisi menyinggung soal kewenangan yang selama ini justru memperkuat lembaga itu. n JAFFRY PRABU PRAKOSO | DEDEN GUNAWANTAP/KLIK UNTUK BERKOMENTAR

HUKUM


HUKUM

KASUS JASA ANGKUTAN UBER MASIH DISIDIK POLISI. MESKI PERUSAHAAN TEKNOLOGI, UBER DIMINTA MENDIRIKAN USAHA ANGKUTAN DAN MENGIKUTI ATURAN.

UBER, DARI APLIKASI KE POLISI


HUKUM


PENGALAMAN pertama Natalia menggunakan jasa mobil Uber membuatnya terkesan. Karyawati perusahaan swasta di bilangan Ku-ningan, Jakarta Selatan, ini mengaku belum pernah merasakan pelayanan sebaik penge-mudi mobil Uber, bahkan dari taksi resmi dan berizin sekalipun.

Tarif yang jauh lebih murah dan pengemudi yang ramah membuat Natalia kembali mema-kai jasa angkutan berbasis aplikasi Uber, yang

diaksesnya melalui telepon seluler, itu sampai beberapa kali.

Mau masuk, pintu dibukain. Driver (penge-mudi) Uber juga sopan, bahkan lebih sopan dari sopir taksi umumnya, kata wanita berusia 25 tahun ini saat ditemui Selasa, 23 Juni lalu. Ada driver yang ganteng banget, lo, ujarnya seraya terkekeh.

Pemesanan angkutan dengan bantuan teknologi itu, menurut Natalia, memudahkan pelanggan. Ia tak perlu mengeluarkan uang tunai untuk membayar jasa antar tersebut ka-rena akan ditagih melalui kartu kreditnya. Soal keamanan ia tak khawatir. Melalui aplikasi itu, ia sudah tahu nama pengemudi dan nomor pelat mobil sebelum penjemputan.

Yang menarik, kadang-kadang kita dapat mobilnya BMW atau Mercy, yang belum pernah kita naiki sebelumnya, tutur Natalia, yang mengaku memakai Uber untuk mencoba pengalaman baru.

Saat masa promosi, tarif yang dibebankan Uber memang jauh lebih murah ketimbang taksi resmi. Seperti dirasakan juga oleh Petra

Lima sopir "taksi" Uber terpaksa berurusan dengan aparat polisi.


HUKUM


Anderson, 24 tahun. Karyawan perusahaan agensi di kawasan Jakarta Barat itu cukup membayar Rp 75 ribu saja ke Bandara Soe-karno-Hatta di Cengkareng. Biasanya ia harus merogoh kocek hingga Rp 120 ribu jika naik taksi resmi.

Namun sejumlah pengguna, termasuk Na-talia dan Petra, belakangan ini menyetop dulu penggunaan aplikasi penghubung jasa trans-

portasi yang dibuat perusahaan teknologi yang berpusat di San Francisco, Amerika Serikat, itu. Selain tarifnya dirasakan mulai beranjak naik, mobil angkutan yang tergabung dalam aplikasi Uber di Jakarta kini sedang dipermasalahkan pemerintah daerah.

Bahkan, Jumat, 19 Juni lalu, lima pengemudi-nya ditangkap polisi lantaran dianggap me-langgar aturan. Mereka dicokok dalam operasi penjebakan yang dilakukan Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakar-ta. Lima kendaraan yang dipakai sebagai taksi, yang semuanya berpelat hitam, diamankan.

Operasi dilakukan untuk menindaklanjuti laporan dari Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta ke polisi pada 24 Februari lalu. Setidaknya, menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Benyamin Bukit, ada tiga aturan yang dilanggar Uber. Aturan terse-but adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Perseroan, dan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Trans-portasi.

Aplikasi Uber yang diakses melalui ponsel

ARI SAPUTRA/DETIKCOM

HUKUM


Kepala Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Safruhan Sinungan membantah anggapan bahwa laporan atas Uber didasari persaingan usaha dengan taksi resmi di bawah naungan Organda. Pihaknya melapor ke polisi karena penggunaan mobil berpelat hitam sebagai angkutan umum melanggar aturan yang ber-laku. Alasan lain, keamanan dan kenyamanan penumpang Uber juga bisa jadi taruhan.

Kalau terjadi sesuatu pada penumpang, ke-amanannya, ngadu ke siapa? Kalau Anda naik taksi resmi, ada apa-apa di jalan, bisa langsung lapor pool-nya, perusahaan operatornya, dica-tat nomor pintu, identitas sopir, lalu lapor polisi. Kalau ini (Uber), bagaimana? ucap Safruhan saat dihubungi majalah detik, Selasa, 23 Juni lalu.

Ia juga menuding angkutan Uber tidak menerapkan tarif sesuai dengan aturan yang ditetapkan Organda bersama Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah. Tarif buka pintu pertama bagi taksi resmi ditentukan Rp 7.500-8.500. Namun mobil Uber hanya me-nerapkan Rp 2.500. Tarif rupiah per kilometer

juga lebih murah, katanya. Uber, menurut Safruhan, juga menerapkan

dua jenis tarif untuk kendaraan yang tergabung di dalamnya. Yang pertama Uber X, dengan ta-rif dan kendaraan reguler, yang tarifnya bahkan lebih murah ketimbang tarif bawah taksi resmi. Jenis tarif yang kedua Uber Black, yang mema-kai mobil premium dengan tarif lebih mahal.

Menurut Safruhan, mengacu pada UU Lalu Lintas serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang hal yang sama, usaha angkutan jalan umum harus berbentuk badan usaha, seperti perseroan terbatas atau yayasan. Untuk membentuk badan usaha ini, syaratnya juga harus mengantongi izin SIUPP dan NPWP perusahaan, ujarnya.

Belum lagi Perda Nomor 5/2014 tentang Transportasi dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1026 Tahun 1991 tentang Pe-nyelenggaraan Taksi di Jakarta. Aturan yang diputuskan bersama oleh Organda dan Guber-nur DKI itu menyebutkan spesifikasi khusus untuk taksi, yang mensyaratkan antara lain jenis kendaraan, penggunaan logo, argo tarif,

Kepala DPD Organda DKI Safruhan Sinungan

DOK PRIBADI

HUKUM


adanya pool, dan jumlah armada. Semua (syarat) itu, kan mereka (Uber)

enggak ada, tutur Safruhan. Ini menyangkut kewibawaan pemerintah sendiri. Peraturan di-acak-acak.

Namun Communications Lead Uber Wilayah Asia Selatan dan India, Karun

Arya, melalui siaran persnya pekan lalu mengatakan Uber telah disa-

lahartikan. Menurut dia, Uber adalah sebuah perusahaan teknologi. Pihaknya tidak memiliki kendaraan, tidak mengoperasikan kendaraan, dan tidak mempekerjakan

pengemudi. Platform kami menghu-

bungkan permintaan (konsu-men) dengan rekanan perusahaan

penyewaan mobil resmi dan terdaftar, ucapnya.

Karun, yang mengklaim aplikasi Uber dipakai di 310 kota di dunia, menyebutkan fitur-fitur yang dimiliki Uber termasuk memberikan ke-amanan. Seperti menyediakan nama, foto,

kontak pengemudi, serta no-mor pelat kendaraan sebelum pengguna jasa masuk ke ken-daraan. Keamanan menjadi prioritas utama, kata Karun.

Meski diaku sebagai perusa-haan teknologi, toh, Uber tetap diminta mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Pur-nama alias Ahok mengizinkan Uber tetap beroperasi asalkan mendirikan perusahaan yang jelas dan meng-ikuti aturan main yang ditetapkan.

Tinggal bikin PT. Apa sih susahnya kamu bikin PT? Saya ada PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) buat bantuin kamu. Kalau kamu enggak mau, kan berarti niat kamu enggak benar, ujarnya di Balai Kota DKI, Senin pekan lalu.

Tinggal bikin PT. Apa sih susahnya kamu

bikin PT? Saya ada PTSP buat bantuin kamu. Kalau

kamu enggak mau, kan berarti niat kamu enggak

benar.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama

AGUNG PAMBUDHY/DETIKCOM

HUKUM


Ahok mempersilakan Uber beroperasi sela-ma memiliki perusahaan jelas dan membayar pajak. Juga memiliki kantor di Jakarta dengan nomor telepon resmi untuk menjawab keluh-an warga. Mobil-mobilnya seperti apa, bayar pajaknya seperti apa, mesti terdaftar, dong, tuturnya.

Kasus Uber masih dalam penyidikan aparat Subdirektorat Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Namun, me-nurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya

Komisaris Besar M. Iqbal, belum ada tersangka dalam kasus ini. Para pengemudi yang sempat ditangkap juga tidak ditahan, dan statusnya baru sebatas saksi.

Sebelumnya, Uber dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan, Pasal 28 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 3, 4, 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kami akan mengumpulkan bukti-bukti un-tuk mengarah pada pasal yang disangkakan. Kan, ada pasal 378. Karena modus operandinya menggunakan Internet, tentu (juga) ada UU ITE, ucap Iqbal.

Proses hukum kasus mobil Uber masih bergulir di polisi. Namun ada harapan dari sejumlah pengguna, seperti Petra Anderson, agar jasa angkutan berbasis teknologi seperti Uber bisa eksis di kemudian hari. Karena itu memudahkan dan inovatif, kata Petra.

ADITYA MARDIASTUTI | DIM


Para pengemudi taksi resmi memprotes kehadiran mobil Uber di Paris, Prancis, Kamis (25/6).

CHARLES PLATIAU/REUTERS

KRIMINAL


KRIMINAL


PEMILIK AKUN PENGIKLAN BAYI MURAH DI INSTAGRAM MASIH DISELIDIKI. KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK MEMINTA POLISI MEWASPADAI ULAH SINDIKAT.ILUSTRASI: EDI WAHYONO

FITNAH JUAL BAYI MURAH

KRIMINAL


TELEPON di kantor Panti Sosial Bina Remaja Parartasih, Jalan Jatinegara Barat, Kampung Melayu, Jakarta Ti-mur, Senin siang pekan lalu nyaris tak berhenti berdering. Sebagian besar penelepon menanyakan soal iklan penjualan bayi di media sosial yang mengatasnamakan panti itu. Tak jarang di antara mereka melontarkan kemarah-an.

Bu, ingat Tuhan, dong! Jangan jual bayi! kata salah satu penelepon dengan nada tinggi, yang diterima Christina Istanti, salah satu kakak as-

rama di panti tersebut. Sejak dua hari sebelumnya, Sabtu, 20 Juni

2015, Panti Parartasih mulai dihujani panggilan telepon. Tidak hanya menanyakan kebenaran iklan tersebut, ada pula penelepon yang marah dan mengaku sebagai orang tua bayi yang foto-nya dicatut dalam iklan di akun Instagram itu.

Saya tegaskan, justru kami ini korban, ujar Christina, saat menceritakan kemarahan yang dilontarkan para penelepon itu, Senin, 22 Juni lalu. Tapi dia akhirnya minta maaf, tutur pe-rempuan yang disapa Tanti tersebut.

Salah satu sudut Panti Sosial Bina Remaja Parartasih di Jatinegara, Jakarta Timur

ADITYA MARDIASTUTI/DETIKCOM

KRIMINAL


Adalah akun @jualbayimurah di Instagram yang membuat pengurus panti kelimpungan. Bagaimana tidak, ada enam foto bayi lucu yang disebutkan dijual, ditampilkan dalam akun itu sejak Jumat, 19 Juni lalu. Pada biodata akun tertulis TRUSTED. Ambil bayi langsung mela-lui panti asuhan, lengkap dengan alamat dan nomor telepon Panti Parartasih.

Pemilik akun juga memberi keterangan asal-usul si bayi. Seperti pada sebuah foto, dise-butkan bayi itu ditinggalkan sang ibu lantaran bapak biologisnya tak mau bertanggung jawab. Ibunya menitipkan di panti asuhan kami, be-gitu tertulis di akun @jualbayimurah.

Munculnya iklan meresahkan itu pun segera direspons polisi. Sabtu, 20 Juni lalu, Kepala Kepolisian Resor Jakarta Timur Komisaris Besar Umar Faruk mengirim anak buahnya menyam-bangi panti dengan alamat yang tertera dalam akun itu. Hasilnya, tidak ditemukan aktivitas jual-beli bayi di Panti Parartasih seperti yang diiklankan.

Kami mencoba merespons, melihat fakta di lapangan benar atau tidak. Ternyata kami tidak menemukan indikasi (penjualan bayi) di situ,

ucap Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur Ajun Komisaris Endang Sri Lestari saat ditemui majalah detik Senin pekan lalu.

Panti Sosial Parartasih memang memberikan pengasuhan kepada anak-anak, tapi mereka yang sudah berusia remaja, 11-15 tahun. Panti itu juga dilengkapi dengan izin resmi yang dileng-kapi sertifikat dari Kementerian Sosial.

Itu ada 11 anak (yang diasuh), tapi sedang libur. Ruangannya di-kasih lihat kepada kita semua, ada ruang doa, (tapi) tidak ada aktivitas untuk bayi, kata Endang.

Kami mencoba merespons, melihat fakta di lapangan benar atau tidak. Ternyata kami tidak menemukan indikasi (penjualan bayi) di situ.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur Ajun Komisaris Endang Sri Lestari

ADITYA MARDIASTUTI/DETIKCOM

KRIMINAL


Iklan itu diduga bohong belaka. Foto bayi yang diunggah juga foto anak orang lain yang tidak tahu-menahu soal iklan tersebut. Seperti pasangan Samuel Sabandar dan Sabrina, yang kaget foto anaknya ikut diiklankan. Samuel saat ditemui detikinet mengatakan ia dan istri merawat bayinya dengan sangat baik.

Pengurus Panti Parartasih pun tak tinggal diam. Pada hari yang sama, Sabtu, 20 Juni, malam, mereka segera melaporkan dugaan penyebaran informasi yang tidak benar oleh pemilik akun @jualbayimurah itu ke Polres Jakarta Timur.

Pekan lalu, sejumlah wartawan silih berganti mendatangi Panti Parartasih. Semua bertujuan sama, membuktikan benar-tidaknya penjualan bayi di sana. Didampingi kuasa hukum Azaz Tigor Nainggolan, pengurus Parartasih mem-persilakan media, termasuk majalah detik, melihat-lihat setiap kamar panti yang dikelola Yayasan Gembala Baik tersebut.

Namun suasana Panti Parartasih, yang terle-tak di kompleks sekolah TK-SD-SMP Santa Ma-ria Fatima, Jalan Jatinegara Barat, pada Senin pekan lalu sepi. Sebab, para siswa mulai libur kenaikan kelas. Jika sedang tidak libur, tempat itu ramai oleh aktivitas siswa yang bermain.

Apalagi bangunan panti menghadap ke sekolah TK, yang dipisahkan oleh halaman. Di halaman itu tampak beberapa permainan anak, seperti jungkat-jungkit dan ayunan, sehingga panti itu tidak memungkinkan bagi pengurus-

Azaz Tigor Nainggolan

HERIANTO BATUBARA/DETIKCOM

KRIMINAL


nya untuk merawat bayi. Wartawan juga diper-silakan melihat ke setiap ruangan panti hingga ke kamar-kamar. Tidak tampak adanya fasilitas maupun perlengkapan untuk pengasuhan bayi di tempat tersebut.

Karena itu, Suster Maria Goretti, salah satu pengelola Panti Parartasih, mengaku heran dan mempertanyakan maksud pelaku melon-tarkan fitnah seperti itu. Dia juga memajang

foto anak orang, apa enggak sedih orang tua-nya? tutur Maria. Ini baru kejadian pertama kali (sejak panti berdiri).

Pemilik akun Instagram @jualbayimurah dila-porkan dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infor-masi dan Transaksi Elektronik. Menurut Azaz Tigor Nainggolan, pihaknya memakai pasal 27 dan 28, tentang penyebaran informasi tidak benar dan pencemaran nama baik, untuk men-jerat pemilik akun yang masih diselidiki polisi itu. Hukuman penjara maksimal enam tahun dan denda Rp 1 miliar mengancam pelaku.

Dampaknya, (iklan itu) bagi kami merepot-kan, ucap advokat yang tahun lalu mencalon-kan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta itu.

Meski akun anonim di Instagram itu me-nyertakan alamat dan nomor telepon, pelaku salah dalam penyebutan jenis pantinya. Pada iklan itu ditulis Panti Asuhan Bayi Parartasih. Padahal Parartasih, yang berarti tempat penuh kasih, adalah panti sosial bina remaja. Program panti yang berdiri pada 1927 itu berupa pen-dampingan rohani dan psikologis.

Screenshot akun instagram @jualbayimurah (kiri).

DETIKCOM

KRIMINAL


Jadi panti kami khusus mengasuh remaja putri usia 11-15 tahun dari keluarga tidak mam-pu atau punya persoalan keluarga, seperti broken home, kata pria yang akrab dipanggil Tigor itu.

Namun, kendati akun @jualbayimurah di-anggap cuma fitnah belaka, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait meminta agar kasus perdagangan anak di Indonesia tetap diwaspadai. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, ada sindikat perda-gangan anak, termasuk bayi, yang menjalankan aksi via online.

Karena itu, polisi jangan terkecoh. Saya kira ini merupakan sindikat, maka pihak kepolisian harus segera melacak itu, ujar Arist, seraya mengingatkan munculnya iklan jual bayi di sebuah toko jual-beli online sekitar dua tahun lalu.

Ia juga menengarai adanya peningkatan jumlah kasus perdagangan anak pada tahun ini dibanding pada 2013-2014. Dibanding tahun lalu, peningkatannya mencapai 28 persen, yak-ni dari 429 ke 672 kasus.

Modus perdagangan anak, menurut Arist, biasanya dilakukan melalui cara adopsi ilegal, penculikan untuk tujuan seksual-komersial, dan memberi iming-iming pekerjaan. Praktek tersebut bahkan sudah merambah ke media sosial, seperti Facebook atau Twitter.

Adapun akun Instagram @jualbayimurah pekan lalu telah dihapus. Meski begitu, ternya-ta masih banyak akun serupa di dunia maya, seperti @jualbayimurahlucu, yang punya peng-ikut sampai 1 juta lebih. Posting-nya baru 13 buah.

Namun akun itu mengunci foto-fotonya sehingga tak bisa dilihat secara bebas oleh publik. Dalam deskripsinya, akun itu menulis, Kalau ada yang minat, mesti mapan. Kirim foto rumah (kamujugaharusadadisitu). Buku rekening, gaji per bulan berapa? Harus sudah menikah. Foto KTP.

Ada pula akun sejenis bernama @jualbayi-murahjkt. Akun itu memiliki follower 703 orang dan mengunggah 6 foto. Namun sama, posting akun itu juga diproteksi.

ADITYA MARDIASTUTI | DEDEN G.


Karena itu, polisi jangan terkecoh. Saya kira ini merupakan sindikat, maka pihak kepolisian harus segera melacak itu.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait



INTERVIEWINTERVIEW


PENDETA BENNY GIAY:

SEPARATISME ADALAH

NASIONALISME PAPUA


INTERVIEW

S ELAMA kampanye pemilihan presiden 2014, Pendeta Benny Giay termasuk pe-nyokong pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tapi, setelah pasangan itu terpilih, sikapnya berbalik. Ia seperti menjadi oposan dan menolak kehadiran Jokowi ke tanah Papua pada awal Mei lalu.

Penolakan itu antara lain dilandasi oleh kekecewaannya terhadap sikap sang presiden yang dianggap kurang serius menyelesaikan sejumlah kasus kekerasan di sana. Salah satu-nya adalah insiden penembakan empat siswa di Enarotali, Paniai, pada 8 Desember 2014. Benny meminta Presiden Jokowi membentuk tim investigasi independen, bukan cuma pe-nyelidikan oleh polisi.

Sudah kami sampaikan ke Presiden, harus Komnas HAM, bentuk KPP HAM (Komisi Pe-nyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia) yang punya mandat bisa panggil TNI-Polri, kata Ke-

tua Sinode Gereja-gereja Kemah Injil (Kingmi) Papua ini sebelum menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kantor Kontras, Jumat, 22 Mei. Benny berkeyakinan investigasi oleh kepolisian, apa pun hasilnya, tak akan pernah dipercayai masyarakat di sana. Sebab, mereka menganggap polisi sebagai salah satu sumber kekerasan di Papua.

Dalam kesempatan itu, Benny juga meng-kritik kebijakan Presiden Jokowi yang membe-rikan grasi kepada lima tahanan di sana. Juga keputusan Presiden membebaskan jurnalis asing berkunjung dan meliput di Papua. Seper-ti apa paparannya, simak petikan perbincang-annya berikut ini.

Dalam kunjungan kedua ke Papua awal Mei lalu, Presiden Jokowi memberikan grasi kepada lima tahanan....

Itu sebetulnya penuh paksaan oleh Istana.

PERMINTAAN GRASI LIMA TAHANAN DI PAPUA ATAS TEKANAN STAF KEPRESIDENAN.


INTERVIEW

Kami tanggal 5 (Mei) kunjungi tapol-napol. Kami kaget di situ ada seorang perempuan bernama Judith. Katanya dia bawahan staf di lembaga kepresidenan. Selama hampir satu jam dia bujuk tapol-napol untuk buat surat grasi, dan dijanjikan sesuatu. Dari lima orang itu tak semua bisa baca-tulis, ada satu yang

kemudian mengaku menyesal (mengajukan grasi), dia mengaku ditipu. Ini yang saya pikir rakyat Indonesia perlu dapat sedikit informasi. Tolong jangan ganggu orang dalam penjara lagi. Mereka akan menerima kalau amnesti, bebas tanpa syarat, kalau harus bikin surat tidak mau sama sekali. Atas nama kemanusia-an, tolong Jakarta tidak usah ganggu mereka lagi. Sudah.

Presiden juga membuka akses ke jurna-lis asing?

Itu juga masalah lagi, karena Kapolda bilang itu harus ikut prosedur. Jadi Presiden ini apakah ada komunikasi dengan anak buahnya, men-teri-menteri dan lain-lain, ataukah Presiden dikasih biar jalan sendiri, menteri jalan sendiri.

Sejauh ini akses jurnalis ke sana bagai-mana?

Kami berharap mungkin, kalau ada media asing, akan lebih bagus pergi untuk tes dulu. Apakah memang Presiden punya bahasa yang dilaksanakan di lapangan. Mungkin perlu ada

Video


INTERVIEW

wartawan asing yang perlu coba ke sana.

Aspirasi apa yang hendak disampaikan masyarakat Papua?

Terakhir itu ada penembakan terhadap empat orang siswa di Paniai pada siang hari, 8 Desember 2014. Masyarakat sudah minta, to-long ini diselesaikan. Tolong investigasi, tang-kap pelakunya dan diproses. Pada Desember itu juga saya bertemu Presiden Jokowi dengan

pimpinan gereja lain, saya sampaikan itu.Saya bilang, Bapak ini presiden hebat ka-

rena 80 persen orang Papua bisa memilih. Tidak gampang selama ini. Artinya, sekurang-kurangnya Jokowi sudah merebut kepercayaan orang Papua. Itu tidak mudah. Saya sampaikan begitu. Kami orang Papua menunggu kapan penyelesaian empat orang siswa kami yang dibunuh. Lalu Januari Presiden tunjuk Menko Politik, Hukum, dan Keamanan untuk inves-

INTERVIEW

RESNU /DETIK TV

Bapak ini presiden hebat karena 80 persen orang Papua bisa memilih. Artinya, Jokowi sudah merebut separuh kepercayaan orang Papua.


INTERVIEW

Presiden Joko Widodo bersama lima tahanan politik yang baru mendapatkan grasi, di LP Abepura, Jayapura, Papua, Sabtu (9/5).

HAFIDZ MUBARAK A./ANTARA FOTO

tigasi kasus ini. Februari Menko Politik kasih tugaskan polisi untuk investigasi. Ah, tidak akan ada kepercayaan dari masyarakat kalau begitu.

Anda ingin ada tim investigasi khusus di luar polisi?

Sudah kami sampaikan ke Presiden, harus Komnas HAM, bentuk KPP HAM (Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia) yang punya mandat bisa panggil TNI-Polri.

Kalau kemarin tanggal 9 atau 10 bilang Kapol-da tolong pergi cek, bagaimana? Mereka ini kan pelaku. Itu yang buat saya berpikir orang Papua ini di luar Indonesia. Orang Papua nonwarga negara Indonesia. Kami mengalami apa yang dinamakan secara sosial dikeluarkan. Bukan lagi di dalam, tapi di luar Indonesia. Itu ketidakadilan yang harus terus dilawan. Kalau memang Indonesia tidak bisa urus, kasih mer-deka sendiri, to.


INTERVIEWINTERVIEW

Dulu Jusuf Kalla bikin (perdamaian) dengan Aceh (Gerakan Aceh Merdeka), mengapa tidak bisa bikin dengan Papua.

Sebagai tokoh gereja, menurut Anda, apa prioritas yang semestinya ditangani pemerintah di Papua?

Saya pikir kasus-kasus pelanggaran HAM inilah yang harus diselesaikan. Itu orang Pa-pua mungkin akan percaya bahwa kita adalah bagian dari negara besar. Selama ini orang Papua merasa, (Jakarta) berdialog dengan Aceh (Gerakan Aceh Merdeka) bisa, meng-apa (dengan) kami tidak bisa. Dulu Jusuf Kalla bikin (perdamaian) dengan Aceh (Gerakan Aceh Merdeka), mengapa tidak bisa bikin dengan Papua. Sebaiknya kasus pelanggaran ini dituntaskan karena ini adalah rasa keadilan mereka sebagai warga negara. Ini yang harus diberikan dan dikembalikan. Sekarang ini tidak jalan.

Tapi Anda masih punya harapan kepada Presiden Jokowi?

Saya sampaikan sendiri (kepada) Jokowi, saya kasih kampanye agar orang ini terpilih, karena (Jokowi) orang hebat. Kita pikir dia akan menjadi presiden yang baik, tetapi sete-RESNU /DETIK TV


INTERVIEW

lah itu he-he-he. Sudahlah, kita tidak tahu bagaimana lagi, tapi kita harus tetap berbicara, berdinamika.

Papua menjadi isu internasional. Anda menjalin komunikasi dengan negara lain?

Tidak ada. Kami paling-paling datang ke sini (Jakarta) cari teman-teman jurnalis, cari ruang untuk menyuarakan dan komunikasi. Pernah Pangdam Cenderawasih datang ke kantor saya. Saya bilang, Pangdam ini orang nomor

satu dalam bidang keamanan di tanah Papua. Saya untuk komunitas gereja juga nomor satu. Pangdam orang baik. Semua orang baik dita-ruh Tuhan di tempatnya untuk bersihkan sam-pah-sampah. Pangdam-pangdam sebelumnya sudah biarkan sampah-sampah ini. Kita punya tugas besar untuk bagaimana sampah-sampah ini dibersihkan satu demi satu. Itu yang saya bilang.

Anda pernah mengalami intimidasi?

Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan pasar dan Terminal Pharaa, Sentani, Jayapura, Sabtu (9/5).

HAFIDZ MUBA/ANTARA FOTO


INTERVIEW

Dua tahun ke bawah ada. Tetapi saya selalu coba untuk sedikit berhikmat supaya harus pergi pagi, sore sudah pulang. Jadi tidak kasih kesempatan.

Bentuk intimidasinya seperti apa?Kalau HP saya pikir sudah disadap. Tiga-

empat bulan terakhir saya didatangi Kopassus, Pangdam punya anak buah bawa ini-itu. Saya

bilang, jangan bawa-bawa lagi. Sudah. Bawa Alkitab, saya bilang kami juga punya uang beli Alkitab. Bawa sembako. Ada Kopassus sudah dua kali datang bawa undangan untuk kegiat-an. Saya bilang itu tidak penting untuk saya. Jadi saya bilang begitu. Saya bilang lebih baik bikin surat terbuka agar kantor saya tidak dida-tangi orang seperti ini. Walaupun saya merasa bersalah betul, karena sebetulnya tidak boleh usir orang.

Kekerasan-kekerasan di luar yang terus ter-jadi ini selalu menyuburkan, kan di dalam diri kita manusia ada yang baik dan jahat. Berita tentang kekerasan ini selalu menumbuhkan yang negatif, itu kadang saya marah. Orang Papua terus-menerus terkondisikan untuk selalu berpikir yang jahat dan negatif, beli senjata. Saya sering bicara banyak, tidak boleh beli senjata, tidak boleh beli amunisi.

Jadi masih ada harapan untuk berdialog?Kami harus berjuang. Kondisi-kondisi ini

terus-menerus memaksa orang Papua meng-hindari kekerasan. Karena, kalau kita menggu-

Presiden Joko Widodo dikalungi tas noken khas Papua setelah melakukan peletakan batu pertama bangunan untuk fasilitas PON 2020 di Jayapura, Papua, Sabtu (9/5).

HAFIDZ MUBARAK A/ANTARA FOTO


INTERVIEW

nakan kekerasan, itu menguntungkan mereka. Sebab, itulah yang mereka mau.

Dialog macam apa yang diinginkan?Tadi ada diplomat asing datang ke diskusi di

sini (Kontras), saya bilang, Tolong paksa Indo-nesia untuk duduk bicara dengan orang Papua, bicara tentang separatisme. Separatisme ini akar persoalannya. Ini lahir karena undang-un-dang yang tidak hadir. Sama seperti saya bilang

ke SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) dulu, apa yang SBY bilang separatisme itu orang Papua bilang nasionalisme. Sama seperti Belanda menyebut pejuang Indonesia yang waktu itu mau merdeka.

Orang Belanda pikir mereka (para pejuang Indonesia) separatis, tapi apa yang bikin separatis? Karena Belanda yang bikin ketida-kadilan. Kasih bunuh semua rakyat di bawah kan. Sukarno dan Hatta gila kalau tidak me-nyikapi ketidakadilan ini. Ini juga yang terjadi di Papua. Jadi, kalau mau dialog, menurut saya, mari kita bicara separatis dulu. Karena ini yang selalu dipakai oleh (oknum aparat tertentu) untuk mencari uang, bikin operasi-operasi.

Separatis ini siapa yang bikin? Orang Papua? Tidak. Karena selama berpuluh tahun orang Pa-pua dibunuh, tanahnya diambil. Orang Papua kemudian berpikir kami bukan bagian negara Indonesia, Mari bikin negara sendiri. Orang Papua bukan malaikat, mereka bisa marah. Yang orang Papua bikin ini, orang Jawa sudah lakukan saat berhadapan dengan Belanda.

Orang Papua bukan malaikat, mereka bisa marah. Yang orang Papua bikin ini, orang Jawa sudah lakukan saat berhadapan dengan Belanda.


INTERVIEW

Presiden Joko Widodo melakukan panen raya padi di Kabupaten Merauke, Minggu (10/5).

RUSMAN/SETPRES

Akhir April lalu, Kopassus mengundang para tokoh Aceh, Timor Leste, dan Papua ke Cijantung. Anda termasuk?

Orang paksa saya datang. Saya bilang siapa yang gila dengan ini hadiri Kopassus punya acara. Tidak penting buat saya.

Bukankah itu baik untuk menuju rekon-siliasi?

Bukan begitu. Kalau memang ada niat baik, ya dengan masyarakat di bawah. Kami ini ting-gal tepuk tangan saja. Jangan ketemu kepala-nya tapi di bawah main gunting, main gergaji. Itu yang saya pikir orang Indonesia sudah merdeka berpuluh tahun tapi tidak ada yang berpikir sedikit rasional. Bicara baik dengan pemimpinnya tapi di bawah bikin masalah, he-he-he.

KUSTIAH, PASTI LIBERTI MAPPAPA

MAJALAH DETIK 8 - 14 JUNI 2015

BIODATA

NAMA: Benny Giay

TEMPAT/TANGGAL LAHIR: Meuwo, 12 Januari 1955

PENDIDIKAN Sekolah Dasar di Meuwo, awal 1960-an Sekolah Menengah Pertama, di Paniai,

akhir 1960-an Sekolah Menengah Atas, di Wamena, awal

1970 Kuliah di Universitas Cenderawasih Sekolah Teologia di Makassar Master dan Doktor di Vrije Universiteit,

Belanda, 1995

KARIER Mendirikan Sekolah Tinggi Teologi Walter

Post di Sentani. Ketua Sinode Kingmi Papua, 2010-seka-

rang

FOKUS


FOKUS


DAHLAN TERSEREMPET MOBIL LISTRIK

DAHLAN ISKAN JADI KORBAN MIMPI PEMERINTAH RI PAMER TEKNOLOGI MOBIL LISTRIK PADA APEC 2013. BENARKAH DAHLAN MENGORKESTRASI PROYEK YANG DIDUGA MERUGIKAN NEGARA RP 32 MILIAR ITU?

FOKUS


PERTEMUAN enam mata itu terjadi awal Januari 2013 di kantor Kemen-terian Badan Usaha Milik Negara. Menteri BUMN Dahlan Iskan me-manggil Deputi Restrukturisasi dan Perencana-an Strategis Pandu Jayanto serta Kepala Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Agus Suherman buat membahas kebutuhan mobil listrik untuk perhelatan APEC di Bali.

Niat adanya mobil listrik pada konferensi internasional itu lahir dalam rapat koordinasi bi-dang perekonomian di Graha Sawala, Gedung AA Maramis II, kompleks kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, pada 9 Januari 2013. Dalam rapat itu diputuskan kendaraan operasional APEC diupayakan mobil listrik, kecuali mobil untuk kepala negara.

Terkait rencana itu, Agus diberi tahu sudah ada

FOKUS

Direktur Utama PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi, berpose di pintu bus listrik buatan perusahaannya yang diparkir di halaman Balai Kota Jakarta, Januari lalu.

ZABUR KARURU/ANTARA FOTO

FOKUS

FOKUS


FOKUSFOKUS

PT Sarimas Ahmadi Pratama yang akan merakit mobilnya. Yang kurang hanya pendanaan, se-hingga ia diperintah Dahlan menjajaki kesedia-an Bank Rakyat Indonesia dan Perusahaan Gas Negara buat membiayai produksi mobil.

Pemilik PT Sarimas adalah Dasep Ahmadi, sa-lah satu dari lima orang yang digadang-gadang Dahlan mampu membuat mobil listrik. Mereka

dijuluki Dahlan dengan sebutan Put ra Petir.Agus mengontak pejabat teras BRI dan PGN,

meminta mereka mengirim utusan buat rapat tentang mobil listrik di kantor Kementerian BUMN. Setidaknya digelar tiga kali rapat di kantor Kementerian yang membahas proyek mobil listrik itu.

Puncaknya, pada rapat 22 Februari 2013, para petinggi BUMN dikenalkan dengan Direktur Utama Sarimas, Dasep Ahmadi, yang bakal merakit mobil listrik. Saat rapat tersebut hadir PT Sarimas, yang membawa proposal penawar-an, kata seorang petinggi BUMN yang meng-ikuti rapat-rapat itu.

Dalam pertemuan tersebut disepakati jumlah dana yang digelontorkan buat mendanai pem-buatan bus dan minibus listrik. Selanjutnya, se-cara terpisah, masing-masing perusahaan pelat merah itu mengikat perjanjian dengan Sarimas.

PGN, misalnya, memesan empat bus dan satu unit mobil listrik eksekutif dengan nilai Rp 11 miliar, yang dicicil enam kali. Dana yang dipakai PGN ketika itu diklaim dari pos anggar-an komunikasi publik.

Tim penyidik dari Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen hasil penggeledahan kantor Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis (25/6).

WAHYU PUTRO A/ANTARA FOTO

FOKUS


FOKUSFOKUSFOKUS

Namun, saat APEC digelar, hanya ada dua mobil de ngan logo PGN yang akhirnya mejeng di Bali. PGN pun ogah melunasi sisa 5 persen pembayaran karena merasa promosi tidak tercapai dan Sarimas belum kelar mengurus sertifikat laik jalan.

Lain lagi cerita BRI. Setelah menawar harga yang dibanderol Sarimas, BRI memesan empat

bus dan satu mobil listrik eksekutif dengan nilai Rp 10,6 miliar. Namun, hingga hari-H, dari lima mobil yang dibeli memakai anggaran ke-humasan itu, hanya satu bus yang jadi. BRI pun menyetop pembayaran yang baru 85 persen.

PT Pertamina juga disurati Kementerian BUMN pada April 2013 agar mendukung mobil listrik APEC. Proposal penawaran sponsorship dari PT Sarimas dilampirkan dalam surat itu.

Pertamina mengundang perwakilan peru-sahaan yang bermarkas di Cilodong, Depok, Jawa Barat, itu guna melakukan presentasi ke kantor Pertamina. Saat itu Sarimas menyebut sudah punya perjanjian kerja sama dengan BRI dan PGN.

Pertamina, yang kebetulan ingin menambah armada mobil operasionalnya, pun kepincut.

Perusahaan minyak negara ini sempat me-nawar agar boleh sewa, tapi Sarimas menolak skema itu.

Akhirnya Pertamina mengambil jalan me-mutar, yakni menyewa lewat anak usahanya, PT Pratama Mitra Sejati, yang akan membeli enam mobil dari Sarimas. Namun, hingga APEC

Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan menaiki mobil listrik yang diserahkan kepada Universitas Indonesia bersamaan dengan pembukaan Olimpiade Sains Nasional Pertamina 2014 di balairung kampus UI Depok, Jawa Barat, tahun lalu.

INDRIANTO EKO SUWARSO/ANTARA FOTO

FOKUS


dimulai, hanya ada dua unit mobil listrik ekse-kutif yang disetor lewat PT Pratama. Sisanya baru sampai pada November 2013, tapi tidak bisa dipakai karena tidak kunjung mendapat BPKB dan STNK.

Pertamina akhirnya menghibahkan mobil-mobil itu ke universitas negeri. Demi hibah itu, skema sewa Rp 24 miliar selama tiga tahun diganti jadi membeli seharga Rp 12,5 miliar, yang uangnya diklaim dari anggaran charity donation. Tapi pembayaran hanya 95 persen, sedangkan sisanya akan dilunasi kalau sudah terbit surat-surat kendaraan.

Selama lebih dari setahun, kisruh pengadaan mobil listrik APEC ini hanya jadi keributan BUMN dengan Sarimas. Memasuki 2015, kasus ini sampai ke Kejaksaan Agung

Kepala Subdirektorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Sarjono Turin me-ngatakan menerima laporan dari masyarakat yang identitasnya ia rahasiakan. Penyelidikan pun dimulai pada Februari 2015.

PT Sarimas, yang gagal memenuhi tenggat penyerahan mobil, dianggap tidak layak ditun-

juk langsung oleh Kementerian BUMN sebagai perakit mobil listrik. Dari hasil interogasi Dasep dan penyitaan dokumen di bengkelnya, Sar-jono mendapat bukti bahwa Sarimas hanya memodifikasi, bukan menciptakan mobil listrik. La, kok ditunjuk, kan sama de ngan buang duit di tengah laut itu namanya, ujarnya.

Meski jumlah mobil yang diboyong ke Bali tidak mencapai 16 unit seperti kesepakatan dengan sponsor, Dasep menyatakan itu bukan murni kesalahannya. Keterlambatan lebih kare-na perusahaan sponsor menunggak pembayar-an. Kami kan sudah tagih sebelum APEC, tapi (pembayaran) tidak te realisasi, ujarnya.

Dasep juga menampik tuduhan penunjuk-an langsung. Menurut Dasep, ia bukan satu-satunya pembuat mobil listrik yang dikenalkan Kementerian kepada calon sponsor.

Selain menjerat Dasep, penyidik menetap-kan Agus Suherman sebagai tersangka. Agus Suherman secara aktif mendorong, meminta, bahkan memerintah BUMN menyediakan dana, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T. Spontana.

FOKUS

Agus Suherman secara aktif mendorong, meminta, bahkan memerintah BUMN menyediakan dana.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony T. Spontana

ANTARA FOTO

FOKUS


FOKUS

Agus tidak bersedia ditanyai soal proyek mobil listrik. Namun, kepada jaksa, Agus me-nyebut Dahlan-lah yang memerintahkan dia mengontak BRI dan PGN.

Sarjono mengakui Dahlan memang dibidik, tapi belum cukup bukti untuk menjadikannya tersangka. Sepanjang ini kita belum melihat (bukti) secara tertulis, baru lisan dia (Agus) me-nyatakan itu, kata Sarjono.

Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan Dahlan sebagai Menteri BUMN-lah yang punya gagas-an dan inisiatif melakukan pengadaan mobil lis-trik dengan tiga BUMN. Pemeriksaan kemarin itu dia mengatakan tidak tahu, lupa. Masak semuanya lupa, ujarnya.

Dahlan menolak berkomentar soal kasus yang menimpanya ini. Ia menyerahkan sepe-nuhnya kepada penasihat hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.

Yusril menyatakan ide proyek mobil listrik APEC bukan berasal dari Menteri BUMN, tapi dari rapat-rapat kabinet yang menginginkan ada mobil listrik di arena konferensi. Tapi, melihat waktu yang mungkin mepet, diputuskan itu ti-dak mungkin, kata Yusril. Kementerian BUMN dan Pak Dahlan (mengusulkan) sebaiknya mobil itu hanya untuk pameran.

Menurut Yusril, Dahlan tidak pernah memberi perintah kepada Agus untuk meminta BUMN agar menyumbang uang. Secara birokrasi, Dah-lan, yang seorang menteri, tidak memungkinkan memerintah Agus yang eselon III. "Agus sudah diperiksa dan dia bilang enggak. kata Yusril.

FOKUSFOKUS

Mantan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan didampingi pengacaranya, Yusril Ihza Mahendra (berdasi), seusai pemeriksaan di gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/6).

RENO ESNIR/ANTARA FOTO

FOKUS


Yusril menilai tidak ada yang salah melibatkan BUMN untuk mensponsori mobil listrik APEC. "Sifatnya hanya menawarkan dan (BUMN) pa-kai anggaran promosi, apa salah? ujarnya. Itu sama saja dengan memasang iklan.

BUMN, kata Yusril, menilai kinerja Dasep lambat. Sebaliknya, Sarimas menganggap peru-

sahaan sponsor seret pembayarannya, sehing-ga membuatnya sulit menyelesaikan mobil.

Tapi itu adalah kontrak tiga perusahaan BUMN dengan perusahaan Dasep, ujarnya. Jadi apa hubungannya dengan Pak Dahlan?

Dahlan tampaknya bukan satu-satunya orang yang dibidik dalam kasus mobil listrik. Petinggi BUMN yang memberi lampu hijau atas sponsor-ship mobil listrik pun bisa dijerat karena diang-gap tidak beres mengelola uang negara dalam perusahaan milik pemerintah.

Bahkan Tony Spontana menyatakan ada-nya indikasi BUMN berupaya menyamarkan pengadaan mobil listrik ini menjadi program tanggung jawab sosial. Ada dugaan untuk mengaburkan seperti dijadikan bus angkutan pegawai, kata Tony.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro menyatakan program mobil listrik merupakan program bantuan. Ia menegaskan pengadaan mobil itu sudah sesuai dengan prosedur perusahaan.

Sementara itu, Corporate Secretary BRI Budi Satria menolak berkomentar soal proyek mobil

FOKUS

Mobil listrik yang disita dari PT Sarimas Ahmadi Pratama ditunjukkan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (24/6).

GRANDYOS ZAFNA/DETIKCOM

FOKUS


listrik. Itu sudah masuk materi perkara, jadi saya no comment saja, ujarnya. Kita ikuti saja proses hukumnya, ya.

Adapun PGN belum merespons permintaan konfirmasi dari majalah detik. Namun se-orang petinggi BUMN ini mengiyakan bahwa proyek mobil listrik memang permintaan dari Kementerian.

PGN, kata dia, menganggarkan Rp 10 miliar

dan sudah dibayarkan hingga Rp 95 persen un-tuk empat bus dan satu minibus. Hingga kini, kata dia, tak satu pun mobil yang jadi, padahal perjanjiannya harus selesai sebelum APEC dimulai.

Apa pun dalihnya, Sarjono Turin menilai, pengucuran uang BUMN kepada Dasep telah merugikan negara sekitar Rp 32 miliar. Sarjono menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ne-gara, harus ada manfaat yang diterima pada setiap pengeluaran uang negara. Tidak bisa asal karena ini kan uang milik negara, bukan uang mbahnya dia, bukan uang seenaknya dipergunakan.

Melihat perhelatan APEC, mobil listrik yang dipajang tak sebanding dengan uang yang sudah dikeluarkan, maka ia yakin negara telah dirugikan. Mobil mangkrak, izin tidak ada, itu karya anak bangsa mau dipamerkan seperti itu? Kan malu kita. ISFARI HIKMAT, IBAD DUROHMAN, BAHTIAR RIFAI | OKTA WIGUNA

FOKUS

Dahlan Iskan dalam sebuah kampanye mobil listrik di kantor PLN Gambir, Jakarta, Agustus 2012.



TAP/KLIK UNTUK BERKOMENTAR

FOKUS


DAHLAN ISKAN sudah jadi tersangka pada satu dari lima kasus dugaan korupsi yang menyeret nama-nya. Berikut ini kasus yang menjerat Dahlan, yang sudah 14 tahun mengurusi perusahaan pelat merah sejak jadi direktur utama BUMD di Jawa Timur hingga jadi Menteri BUMN.

LIMA PERKARA DAHLAN ISKAN

PENGADAAN MOBIL LISTRIK APEC

Penyidik: Kejaksaan AgungDasar: Laporan masyarakatTudingan: Menyalahgunakan wewenang dengan menunjuk langsung penyedia 16 mobil listrik. Hanya 3 mobil listrik yang tersedia di perhelatan APEC.Kerugian negara: Rp 32 miliarStatus: saksi

2013 Posisi: Menteri BUMN 2012-2014Posisi: Menteri BUMN

Penyidik: Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri

Dasar: Temuan BPKTudingan: Kementerian BUMN

bertanggung jawab terhadap proyek pengadaan sawah dengan sponsor

BUMN yang dianggap tak beres sejak perencanaan dan jumlahnya tidak

mencapai target awal.Kerugian negara: Rp 208,68 miliar

Status Dahlan: saksi

PROYEK CETAK SAWAH DI KALIMANTAN

BARAT

Dasar: Audit BPKPTudingan: Kuasa pengguna anggaran dalam proyek pembangunan 21 gardu induk di Jawa-Bali dan Nusa Tenggara Barat yang, hingga tenggat 2013, 13 gardu bermasalah, 3 tidak dikerjakan, dan 5 rampung.

Kerugian negara: Rp 33,2 miliarStatus: Tersangka

PEMBANGUNAN GARDU INDUK

2011Posisi: Direktur Utama PLN

Saya siap mengganti biaya pembelian mobil

listrik.Respons:

Respons:

Saya ambil tanggung jawab ini karena, sebagai KPA, saya memang harus bertanggung jawab atas

semua proyek itu.

Penyidik: Kejaksaan Tinggi Jakarta

1. Penunjukan TPPI dinilai keliru karena pemasok solar High Speed Diesel ini hanya mampu menyuplai selama setahun dari kontrak empat tahun.

2. TPPI, yang mayoritas sahamnya milik pemerintah, merugi karena PLN menunggak pembayaran solar yang sudah dibeli.

3. PLN tidak membeli solar dari Pertamina dan mengadakan tender. Pertamina menang tender dengan harga jual lebih murah dari normal sehingga merugikan

Pertamina.Kerugian negara: Rp 67 miliar (kerugian di PT TPPI)Status: saksi

Penyidik: Satuan Tugas Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa TimurDasar: Penelusuran DPRD JatimTudingan:1. Merugikan Pemerintah Provinsi karena PT PWU selalu merugi

saat dipegang Dahlan.2. Ada indikasi pelanggaran hukum dalam kerja sama dengan

swasta dalam pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang dipegang PT PWU.

Kerugian: Rp 169 miliar (dana menutupi kerugian PWU)Status: saksi

PEMBELIAN SOLAR HIGH SPEED DIESEL

2010Posisi: Direktur Utama PLN

2000-2010Posisi: Direktur Utama PT Panca Wira Usaha (BUMD Pemprov Jatim)

Penyidik: Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes PolriDasar: Pengembangan dugaan korupsi kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI)Tudingan:

ResponsPengacara, Yusril Ihza Mahendra

Dahlan belum mengeta-hui di mana unsur dugaan adanya korupsi pengadaan BBM High Speed Diesel di

PLN tersebut.

ASET PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

OKTA WIGUNA | INFOGRAFIS: MINDRA PURNOMO


FOKUS

MOBIL LISTRIK DASEP CUMA ALPHARD BODHOL?

MOBIL BODHOL KAYAK GITU SIAPA YANG MAU? LIHAT SAJA MESINNYA, APA DASEP BELI DI TAMAN PURING?

FOKUS



FOKUS

MOBIL itu berulang kali dicoba untuk dihidupkan. Namun tanda-tanda mobil listrik tersebut mau bergerak tidak kunjung terlihat. Tidak sabar lagi, para jaksa lantas memasang kait derek pada mobil buatan Dasep Ahmadi itu.

Dasep pada Selasa, 23 Juni 2015, itu hanya bisa pasrah ketika jaksa menggeledah bengkelnya di Jalan Jatimulya Nomor 52, Kampung Sawah, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Rombongan jaksa yang menemuinya memegang surat perintah

penyitaan terhadap seluruh kendaraan buatan PT Sarimas Ahmadi Pratama itu.

Tim jaksa yang dipimpin oleh Viktor Anto-nius Sidabutar tersebut menduga ada korupsi dalam proyek mobil listrik yang dibuat Dasep untuk dipamerkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi APEC pada 2013.

Tidak hanya menyita mobil, jaksa juga menempelkan segel penyitaan pada delapan mobil di bengkel itu.

Ya, bagaimana, ya, seperti itulah risikonya, ucap Dasep pasrah.

Salah seorang penyidik Kejaksaan Agung saat menyita mobil listrik milik Dasep di Depok, Jawa Barat.ISFARI HIKMAT/DETIKCOM


FOKUS

lll

Dasep mengawali karier sebagai teknisi pada 1998. Lulusan Institut Teknologi Bandung ini keluar dari Grup Astra untuk membangun usa-ha sendiri, yakni PT Sarimas Ahmadi Pratama. Namun usaha memproduksi mobil listrik ini ikut tenggelam ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Ia pun mengalihkan usahanya men-jadi industri mesin perkakas.

Perusahaan ini tergolong kecil karena hanya

memiliki 55 karyawan. Namun produk mereka dipakai oleh berbagai perusahaan industri otomotif. Puncak pengakuan prestasi berhasil mereka sabet ketika mampu membuat mesin perkakas berbasis komputer, yakni mesin Com-puter Numerical Control (CNC) pada 2007-2008.

Mesin buatan Dasep terakhir ini memenangi tender senilai Rp 18,5 miliar yang digelar Ke-menterian Pendidikan Nasional pada tahun itu. Saat itu, Kementerian Pendidikan membutuh-kan mesin CNC untuk memenuhi kebutuhan pendidikan SMK.

Baru pada 2010 Dasep mulai merancang produksi mobil. Awalnya ia mendesain bodi mobil jenis city car. Tidak lama kemudian, da-tang ajakan dari PT Perusahaan Listrik Negara untuk mengembangkan mobil listrik. Kala itu PLN dipimpin oleh Dahlan Iskan.

Perkenalan dengan Dahlan inilah yang meng-antar Dasep masuk ke proyek mobil listrik nasional. Pada 2013, awal ia merampungkan mobil listrik pertamanya, yang diberi nama Electric Vehicle Indonesia (Evina).

Keberhasilan Evina membuat Dasep makin

Pemilik PT Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi (ka-nan), menjawab pertanyaan wartawan saat dilakukan pe-nyitaan sejumlah mobil listrik oleh tim penyidik Kejaksaan Agung di pabrik perakitan PT Sarimas Ahmadi Pratama, Jalan Jatimulya, Depok, Jawa Barat, Selasa (23/6).INDRIANTO EKO SUWARSO/ANTARA FOTO

FOKUSFOKUSFOKUS


FOKUS

percaya diri. Ia sesumbar merencanakan pro-duksi massal mobil listrik pada tahun itu juga. Target pasarnya adalah instansi pemerintah. Perusahaannya mematok harga di bawah Rp 200 juta per unit dengan kapasitas produksi 1.000-2.000 unit pada 2013.

Setelah memproduksi Evina, Dasep kian jauh menjejaki pengembangan mobil listrik. Data Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kemen-terian Riset dan Teknologi mencatat, lembaga ini telah memenangkan perusahaan Dasep da-lam pengadaan bus listrik senilai Rp 24,5 miliar.

Ambisi pengembangan mobil listrik kian tidak terbendung ketika pemerintah berhasrat memamerkan mobil listrik dalam perhelatan Konferensi APEC di Bali, Oktober 2013. Dasep mendapat kontrak dari Pertamina, BRI, dan PGN untuk membuat 16 mobil yang akan di-pamerkan itu. Total biaya untuk mobil tersebut Rp 32 miliar.

Namun kontrak ini tidak dapat dipenuhi seca-ra sempurna oleh Dasep. Penyidik jaksa mene-mukan, hampir dua tahun APEC berlalu, masih ada delapan bus pesanan yang belum selesai. Viktor menyebutkan, hingga Konferensi APEC

digelar, Dasep hanya mampu memajang tiga unit kendaraan. Kendaraan tersebut bernama Selo (model sport), Gendhis (model MPV), dan satu model minibus.

Anggarannya Rp 32 miliar. Tapi kenyataannya mobil ini sampai detik ini tidak selesai-selesai, tutur Viktor kepada majalah detik.

Viktor juga menyebut bus listrik Dasep bu-kan karya orisinal. Bodi bus listrik merupakan produksi perusahaan karoseri PT Aska Bogor dan PT Delima Bogor. Sedangkan mobil ekse-kutif berasal dari mobil Toyota Alphard keluar-an 2005 yang dimodifikasi oleh PT Rekayasa Mesin Utama dan transmisinya dimodifikasi di sebuah bengkel di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Alhasil, karya Dasep justru mendapat ce-moohan dari Kepala Subdirektorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jam-pidsus) Sarjono Turin. Menurut dia, mobil listrik itu sudah tidak keruan. Kreasi Dasep tidak laik disebut sebagai penemuan.

Mobil bodhol kayak gitu siapa yang mau? Li-hat saja mesinnya, apa dia beli di Taman Puring (pasar penjualan barang tidak orisinal di kawas-

FOKUSFOKUSFOKUS

Viktor Antonius SidabutarISFARI/DETIKCOM

Anggarannya Rp 32 miliar. Tapi kenyataannya mobil ini sampai detik ini tidak selesai-selesai.


FOKUS

an Jakarta Selatan) atau di mana, saya enggak tahu. Tanya Dasep-lah nanti, kata Sarjono.

Kondisi menyedihkan juga terlihat pada mobil pesanan Pertamina yang kemudian dihibahkan ke enam perguruan tinggi, yakni Universitas In-donesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas

Brawijaya, Universitas Riau, dan Institut Tekno-logi Sepuluh Nopember (ITS).

Berdasarkan pantauan majalah detik di kampus UI, mobil sumbangan Pertamina itu ditutup dengan cover mobil. Akademisi UI, Muhammad Aditya, menyebutkan dosen Fakultas Teknik Mesin UI, Danardono Agus Sumarno, mengaku mendapat dua sumbangan kendaraan listrik, yakni bus dari Kementerian Riset dan Teknologi serta mobil eksekutif dari Pertamina.

Mobil pemberian Pertamina rusak pada trans-misinya. Mobil yang satu lagi dengan nama Ahmadi dan persis bentuknya dengan Alphard ada masalah pada transmisinya, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk mundur, katanya.

Mobil di universitas lain pun mengalami kendala. ITB, misalnya, belum berani menggu-nakan kendaraan listrik itu di jalan umum deng-an alasan keamanan. Mobil tersebut pernah mengalami overheat ketika digunakan untuk perjalanan dari Bandung ke Lembang (sekitar 20 kilometer), regenerative breaking belum aktif, dan baterai tidak sempurna.

Perlakuan sama diterapkan ITS. Kampus di

Mobil listrik di Universitas Bra-wijaya, Malang (10/6/2015).M AMINUDIN/DETIKSURABAYA

FOKUS


FOKUS

Surabaya itu hanya berani mengoperasikan mobil di dalam lingkungan kampus. Banyak komponen tidak bekerja sempurna, misalnya saja sistem BMS (battery management system) tidak berfungsi dengan baik. Angka yang terte-ra pada indikator mobil berbeda dengan daya sebenarnya baterai berdasarkan voltmeter. Selain itu, kualitas lampu mobil kurang bagus.

Sedangkan jeroan mobil seadanya, yakni bodi bekas, motor listrik produksi Kanada, dan baterai buatan Tiongkok. Bahkan UGM menerapkan

aturan ketat, yakni tidak mengutak-atik dan me-makai mobil tersebut dengan alasan keamanan.

Berdasarkan data-data yang didapatnya, Kejaksaan Agung menyimpulkan uang milik BUMN sebesar Rp 32 miliar yang digelontorkan kepada Dasep dimanfaatkan secara salah. Kela-kuan ini cukup menjadi dasar untuk menjerat Dasep dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Dasep sendiri berusaha tetap tenang menghadapi sangkaan ini. Dia menganggap

Salah satu mobil listrik saat dipamerkan di depan Menris-tek Gusti Muhammad Hatta (kanan) dan Rektor UGM, Pra-tikno (kiri), di UGM, Yogyakar-ta, Jumat (22/11/2013). REGINA SAFRI/ANTARA FOTO

FOKUS


FOKUS

Kejaksaan salah alamat dengan menjeratnya. Pekerjaan yang ia lakukan adalah melakukan riset dan pengembangan teknologi.

Kalau program ini berhenti atau kami dipi-danakan, justru negara merugi Rp 350 miliar. Boleh cek, justru lebih besar, ayo hitung-hitung-an. Karena ini merupakan intangible art, warga negara yang mendalami teknologi, sebuah pengembangan teknologi, ujarnya.

Kepala Tim Mobil Listrik ITS, Surabaya, Dr Ir Muhammad Nur Yuniarto, meminta Kejaksaan Agung berhati-hati dalam menyidik kasus mo-bil listrik ini agar tidak mematikan kreativitas

pengembangan teknologi.Kekhawatiran kami kan gini, kalau ini adalah

skemanya riset, kemudian dihitung harganya dan sebagainya, kan itu tidak fair. kata Nur Yuniarto.

Harus disadari antara kebutuhan riset dan produksi berbeda. Untuk riset, hitung-hitungan biaya tidak bisa diberlakukan terlalu ketat kare-na ada biaya untuk risiko kesalahan dan untuk memperbaikinya lagi agar temuan sempurna.

Pengamat kebijakan Lembaga Ilmu Pengeta-huan Indonesia, Syafuan Rozi, mengingatkan anggaran untuk proyek mobil Dasep memang luar biasa besar. Selama ini, politik anggar-an untuk riset tidak memiliki pakem jelas, pendanaan penerapan teknologi pun hanya sekelumit. Harusnya gelontoran besar ini didu-kung, bukan dijerat secara hukum karena bakal membuat takut para ilmuwan berkreasi.

"Yang di luar negeri bakal tak mau pulang, yang di dalam negeri mulai berpikir ke luar negeri," jelasnya.

ISFARI HIKMAT, BAHTIAR RIFAI, IBAD DUROHMAN, RISA MAULITA,

BUDI ALIMUDDIN | ARYO BHAWONO

Tim penyidik Kejagung mem-bawa sejumlah dokumen usai menggeledah Kementerian BUMN terkait kasus korupsi mobil listrik di Jakarta, Kamis (25/6).

WAHYU PUTRO A/ANTARA FOTO

FOKUSFOKUS



FOKUSFOKUS

ARI S

APU

TRA/

DET

IKC

OM

ZIGZAG BERBAHAYA DAHLAN"PANDAWA PUTRA PETIR JADI MALAS MENGEMBANGKAN INOVASI

MOBIL LISTRIK, APALAGI KALAU SAMPAI ADA YANG DIPIDANA."



FOKUS

DAHLAN Iskan merasa sedih. Proyek mobil listrik yang digadang-gadang-nya terantuk masalah. Enam belas mobil listrik yang diproduksi Dasep Ahmadi, salah satu anggota Pandawa Putra

Petir, disidik oleh jaksa.

Kejaksaan Agung mengendus mobil-mobil

yang diperuntukkan buat pameran dalam

perhelatan Konferensi APEC di Bali pada 2013 itu berbau korupsi. Kerugiannya diperkirakan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk pembu-atan mobil-mobil itu, Rp 32 miliar.

Menggagas mobil listrik sejak menjadi Direk-tur Utama PT Perusahaan Listrik Negara pada 2009, Dahlan memang menemui banyak ken-dala. Namun, baru kali ini masalahnya bukan

Dahlan Iskan saat mencoba mobil Tucuxi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Desember 2012.



FOKUS

menyangkut teknologi mobil setrum yang terus disempurnakan, melainkan kasus pidana. Saya sedih masalah ini menjadi perkara pidana, ujar Dahlan dalam blog barunya, gardudahlan.com, 15 Juni 2015.

Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini bersedia mengganti seluruh uang proyek mobil listrik. Kalau kantong pribadinya tidak cukup, ia berjanji akan meminta bantuan kolega untuk membeli semua mobil Dasep. Sedangkan kepada para pembuat mobil listrik

yang sudah bekerja sama dengannya selama ini, Dahlan berharap langkah Kejaksaan Agung itu tidak mempengaruhi mental mereka. Saya berharap teman-teman tidak patah semangat, katanya.

Dahlan adalah cerita tersendiri mengenai ambisi pengembangan mobil listrik di Indone-sia. Berawal dari kampanye perang terhadap penggunaan BBM untuk pembangkit listrik PLN, yang menimbulkan pemborosan luar bi-asa, Dahlan sekaligus menggagas mobil listrik. Bagi mantan Direktur Utama PLN ini, mobil listrik adalah jawaban atas masalah BBM, khu-susnya subsidi, yang kerap menimbulkan huru-hara politik.

Soal prototipe mobil listrik, katanya, sudah ada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Universitas-universitas di Indonesia juga sudah mengembangkan mesin mobil listrik. Saat ma-sih menjadi Direktur Utama PLN, Dahlan mulai mengembangkan mobil listrik itu. Namun, alih-alih menggandeng institusi pemerintah, Dahlan lebih memilih Dasep. Ia adalah jebolan pabrik mobil Daihatsu, yang sudah merancang city electric car bertenaga listrik lewat PT Sarimas Ahmadi Pratama.

Namun, belum sempat mobil listrik PLN itu jadi, Dahlan ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri BUMN. Ia harus

FOKUSFOKUS

Dahlan Iskhan


SALAH SATU YANG MEMBUAT SAYA BERAT MENINGGALKAN PLN ADALAH BELUM TERWUJUDNYA KENDARAAN LISTRIK.


FOKUS

meninggalkan PLN. Salah satu yang membuat saya berat meninggalkan PLN adalah belum terwujudnya kendaraan listrik, kata Dahlan.

Setahun duduk di kursi Menteri BUMN, le-wat blog dan surat kabar, Dahlan mengundang siapa pun warga negara Indonesia yang tertan-tang untuk membuat mobil listrik. Ia menamai ahli-ahli yang nantinya bergabung itu dengan sebutan Putra Petir. Diluncurkan pada 12 Maret 2012, Dahlan menargetkan sebuah kesepakatan terbentuknya perusahaan mobil listrik nasional

antara BUMN dan partner pada 20 Mei tahun yang sama.

Kata Dahlan, ribuan sambutan mengalir ke e-mail-nya, termasuk dari ahli-ahli di berbagai kampus di Indonesia. Pada akhirnya, Dahlan memilih lima orang. Pertama adalah Dasep. Kedua, Mario Rivaldi, lulusan Institut Teknologi Bandung yang punya prototipe sepeda motor listrik, yang juga pernah dijajal Dahlan.

Ketiga, Ravi Desai, pemilik PT Great Asia Link, pembuat mobil listrik di Gresik, Jawa Timur. Keempat, Danet Suryatama, lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, yang menjadi teknisi selama 10 tahun di Chrysler, pabrik mobil di Amerika Serikat. Kelima, Ricky Elson, ahli pengembang magnet motor di pe-rusahaan Jepang. Danet dan Ricky rela melepas karier untuk bergabung dengan Dahlan.

Manuver Dahlan itu berhasil menyedot perha-tian pemerintah. Presiden SBY mengumpulkan sejumlah pimpinan universitas pada Mei 2012 di Yogyakarta untuk menjajaki pembuatan mobil listrik nasional. Dahlan membawa kelima Putra Petir itu untuk melakukan presentasi di hadap-

FOKUSFOKUSFOKUSFOKUSFOKUS

Dahlan Iskan berjalan keluar dari ruangan setelah menjalani pemeriksaan di gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/6).



FOKUS

an SBY. Namun pemerintah dan tim pimpinan Dahlan berjalan sendiri-sendiri seusai pertemuan itu. SBY membentuk tim untuk merancang mobil listrik nasional (Molina). Tim Molina terdiri atas kampus-kampus yang sudah mengembangkan mobil listrik dan LIPI. Berbagai pertemuan digelar oleh Menteri Perekonomian Hatta Rajasa untuk mewujudkan Molina.

Sementara pemerintah masih merancang, Dahlan sudah road show ke mana-mana menunggang mobil listrik ciptaan Putra Petir. Dahlan mengendarai mobil bikinan Dasep dari bengkelnya di Depok hingga gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Jalan M.H. Thamrin. Mobil itu mogok dua kali. Dah-lan juga sempat membawa mobil berwarna hijau itu ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta.

Ia juga memamerkan mobil listrik yang di-ciptakan Danet. Mobil sport berwarna merah, yang dibuat dengan dana Rp 1,5 miliar, itu diberi nama Tucuxi. Juga, pada Oktober 2012, Dahlan mengunjungi pabrik PT Great Asia Link untuk melihat pembangunan mobil listrik aneka

jenis. Menurut Dahlan saat itu, sudah ada 100 pejabat yang memesan Tucuxi, termasuk SBY. Sedangkan mobil Evina bikinan Dasep akan di-produksi sebanyak 2.000 unit pada 2013.

Namun, semuanya itu buyar ketika pada 5 Januari 2013, Dahlan mengalami kecelakaan saat mengemudikan Tucuxi di Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mobil senilai Rp 3 miliar itu mengalami rem blong, lalu menabrak tebing dan hancur. Beruntung, Dahlan, yang waktu itu ditemani Ricky, selamat. Namun, efek dari kecelakaan itu menyebabkan Putra Petir goyah dan mengalami perpecahan.

Danet menyatakan keluar dari Putra Petir. Se-jak menyerahkan Tucuxi kepada Dahlan, Danet mengaku dibatasi aksesnya untuk menyempurna-kan mobil itu. Dahlan lebih suka mempercayakan penyempurnaan Tucuxi kepada bengkel Kupu-kupu Malam, Yogyakarta, di bawah pengawasan Ricky. Danet menuding bengkel itu mengganti komponen penting pada rem. Selain itu, mereka membongkar mesin Tucuxi untuk menyontek teknologinya. Itulah cerita sedih mobil listrik Tucuxi, ujar Danet.

FOKUSFOKUS

ITULAH CERITA SEDIH MOBIL LISTRIK TUCUXI.

Danet Suryatama

DOK. DETIKFINANCE


FOKUS

Dahlan beralasan, sebagai pembeli, dia berhak melakukan perubahan apa saja tanpa melapor kepada pembuatnya. Dia juga mem-bantah tudingan adanya upaya menjiplak tek-nologi. Apanya yang mau dicuri? kata Dahlan. Ia menyebut Tucuxi bikinan Danet memang mempunyai kelemahan, yakni tidak adanya gearbox, yang dapat membantu pengereman mobil dalam kondisi menuruni medan.

Sementara kerja sama dengan Danet ber-akhir, Ricky dan bengkel Kupu-kupu Malam

melanjutkan pembuatan mobil listrik generasi kedua. Ricky membuat mobil sport berwarna kuning yang diberi nama Selo. Nama itu dibe-rikan oleh Dahlan ketika mengikuti tahlilan di dekat makam Ki Ageng Selo, leluhur Kerajaan Mataram yang bisa menangkap petir, di Gro-bogan, Jawa Tengah. Selain Selo, Kupu-kupu Malam membuat tiga MPV bernama Gendhis. Sedangkan Dasep ditunjuk membuat 16 mobil pesanan BUMN untuk acara APEC.

Mobil listrik Ricky dan sebagian bikinan Dasep mejeng di acara APEC. Dahlan pun memamerkan mobil tersebut dengan me-ngendarainya. Sayang, setelah dipamerkan di gelaran internasional itu, mobil Gendhis ter-bakar baterainya. Menurut Dahlan, mobil itu terbakar karena pegawai tidak menyadari daya baterai masih dalam kondisi penuh saat dicas. Mobil itu belum dipasangi alat otomatis yang bisa menyetop sendiri pengecasan ketika daya baterai penuh. Satu pelajaran lagi untuk mobil listrik. Kali ini pelajarannya tidak sebesar waktu Tucuxi dulu, katanya.

Menurut Dahlan, kejadian-kejadian yang dialami mobil listrik merupakan bagian dari

FOKUS

Mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kanan) berbincang dengan mantan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto (tengah) dan Menteri BUMN Dahlan Iskan saat rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, April 2014.

PRASETYO UTOMO/ANTARA FOTO


FOKUS


pembelajaran untuk penyempurnaan mobil tersebut. Tak ada penemuan karya besar yang tidak melewati lika-liku yang dalam. September 2014, Dahlan menyatakan kendala terbesar dari mobil listrik tinggal masalah baterai. Soal surat kendaraan, mobil yang dibikin oleh PT Great Asia Link sudah berhasil mendapatkan surat tanda nomor kendaraan.

Kini mobil listrik Putra Petir masuk ranah hukum. Dasep sudah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan

Agung, sementara Dahlan dipanggil sekali sebagai saksi. Dahlan sendiri tersangkut beberapa kasus dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pemba-ngunan gardu listrik semasa menjabat Direktur Utama PLN. Bagaimana nasib mobil listrik Dahlan dan para Putra Petir itu? Mungkin tiarap. Deng-an kejadian ini, memang pengembangan masih menunggu-nunggu. Mereka jadi malas, apalagi sampai ada yang dipidana, kata Dasep.

BAHTIAR RIFAI, IBAD DUROHMAN, ISFARI HIKMAT | IRWAN NUGROHO

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh meresmikan pameran mobil listrik nasional di lantai 1 fX Sudirman, Jakarta, April 2014.

RENGGA/DETIKCOM

FOKUS


MENGAPA USUT DAHLAN,

KENAPA PENGUSUTANNYA DARI PAK DAHLAN, TIDAK DARI KEMENRISTEK? YANG BERMASALAH KAN BUKAN DI TEMPAT PAK DAHLAN. YANG BERMASALAH DI KEMENRISTEK.

YUSRIL IHZA MAHENDRA:

APA KEJAKSAAN BEGO

FOKUS


MANTAN Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan heran dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil listrik untuk Konferensi APEC di Bali.

Pengacara Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahen-dra, menilai dugaan kasus korupsi tersebut merupakan urusan Kementerian Riset dan Tek-

nologi (Kemenristek) dengan Dasep Ahmadi, pembuat mobil listrik.

Yang bermasalah (soal mobil listrik) di Ke-menristek. Pertanyaannya, kenapa Kejaksaan Agung mengusut Pak Dahlan, ada apa? Apa bego mereka itu? Atau apa? kata Yusril penuh gugatan.

Yusril menambahkan, Dahlan juga tidak pernah memerintahkan Agus Suherman, ter-sangka kasus tersebut, meminta uang kepada perusahaan BUMN untuk mensponsori peng-adaan mobil listrik.

Berikut ini wawancara Bahtiar Rifai dari ma-jalah detik dengan Yusril.

Dahlan Iskan dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi mobil listrik karena surat Kementerian BUMN kepada perusahaan BUMN yang isinya meminta agar ada peng-adaan mobil listrik untuk APEC. Apakah benar?

Kalau saya pikir, cerita itu terbalik. Kan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) menemukan sesuatu pada waktu memeriksa Menristek. Jadi pada waktu Kemenristek diperiksa, dia

Mantan Direktur Utama PT PLN Dahlan Iskan dan kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra (berdasi), berjalan keluar dari ruangan seusai pemeriksaan di gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/6).


FOKUS


menyediakan anggaran melalui APBN untuk pengadaan prototipe mobil listrik.

Kemenristek kemudian menandatangani perjanjian dengan PT Sarimas Ahmadi Pratama, perusahaan Dasep Ahmadi. Tapi biayanya tidak datang-datang. Ketika kemudian Kemenristek menagih mobil, yang dikirim adalah mobil bekas yang dulu dipakai pameran Konferensi APEC.

Bagaimana BUMN terlibat dalam peng-adaan mobil APEC?

Pengadaan mobil Konferensi APEC itu inisia-tifnya dari Kementerian BUMN. Diawali dari rapat-rapat kabinet yang membahas rencana penyelenggaraan Konferensi APEC di Bali.

Konferensi APEC itu kan ingin memakai green car, mobil bebas polusi. Lalu dibahas kemungkinan menjadikan mobil listrik sebagai

Salah satu dari enam mobil listrik yang siap diuji

20150629_MajalahDetik_187

Documents