2014, No.702 4 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/Permentan/OT.140/5/2014 TENTANG PETA FUNGSI STANDARDISASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menyadari akan pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian yang kompeten dan berdaya saing, Kementerian Pertanian memandang perlu untuk segera mengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian. Standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian ditujukan untuk menghasilkan aparat kerja yang profesional, memiliki daya saing tinggi baik ditingkat lokal maupun internasional dan secara hukum mendapat perlindungan profesi, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dalam sistem standardisasi dan sertifikasi nasional kedudukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sangat strategis dalam menjamin kualitas tenaga kerja Indonesia. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan posisi strategis tersebut, maka SKKNI dapat digunakan oleh institusi pendidikan dan pelatihan, industri dan lembaga sertifikasi, baik sebagai acuan dalam pengembangan program dan kurikulum, rekruitmen dan penilaian unjuk kerja maupun untuk pengembangan materi uji kompetensi dalam rangka sertifikasi. Pengembangan standar kompetensi kerja SDM pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sejak tahun 2007 telah mengembangkan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi profesi bagi SDM pertanian, dan sampai saat ini masih terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan masyarakat pertanian untuk mendapatkan pengakuan profesionalismenya. www.djpp.kemenkumham.go.id
33
Embed
2014, No.702 4 · 2014, No.702 6 5. Fungsi Utama (major function) adalah fungsi-fungsi subsistem dari fungsi kunci sebagai kelompok fungsi untuk membangun fungsi kunci. 6. Fungsi
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2014, No.702 4
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68/Permentan/OT.140/5/2014 TENTANG PETA FUNGSI STANDARDISASI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menyadari akan pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian yang kompeten dan berdaya saing, Kementerian Pertanian memandang perlu untuk segera mengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian. Standardisasi dan sertifikasi profesi SDM pertanian ditujukan untuk menghasilkan aparat kerja yang profesional, memiliki daya saing tinggi baik ditingkat lokal maupun internasional dan secara hukum mendapat perlindungan profesi, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Dalam sistem standardisasi dan sertifikasi nasional kedudukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sangat strategis dalam menjamin kualitas tenaga kerja Indonesia. SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan posisi strategis tersebut, maka SKKNI dapat digunakan oleh institusi pendidikan dan pelatihan, industri dan lembaga sertifikasi, baik sebagai acuan dalam pengembangan program dan kurikulum, rekruitmen dan penilaian unjuk kerja maupun untuk pengembangan materi uji kompetensi dalam rangka sertifikasi.
Pengembangan standar kompetensi kerja SDM pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sejak tahun 2007 telah mengembangkan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi profesi bagi SDM pertanian, dan sampai saat ini masih terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan masyarakat pertanian untuk mendapatkan pengakuan profesionalismenya.
Dalam rangka pengembangan SKKNI Sektor Pertanian, telah dirumuskan peta kompetensi SDM Pertanian yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan. Perumusan peta kompetensi didasarkan atas kebutuhan keahlian untuk melaksanakan pekerjaan di bidang pertanian. Peta kompetensi merupakan gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu bidang pekerjaan dan/atau lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi kerja.
B. Maksud dan Tujuan Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi SDM Pertanian dimaksudkan sebagai acuan untuk menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Pertanian yang akan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai SKKNI Sektor Pertanian, dengan tujuan menghasilkan SDM Pertanian yang profesional, memiliki daya saing dan secara hukum mendapat perlindungan profesi, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
C. Sasaran Sasaran Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi SDM Pertanian yaitu SDM di lingkungan Kementerian Pertanian dan masyarakat umum yang bekerja di sektor pertanian.
D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Peraturan Menteri ini yaitu pemetaan kompetensi SDM sektor pertanian.
E. Pengertian
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
2. Standar Kompetensi adalah perumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
3. Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi Profesi adalah gambaran analisis fungsi berdasarkan fungsi bisnis/organisasi yang mencakup fungsi kunci, fungsi utama dan fungsi dasar.
4. Fungsi Kunci (key function) adalah fungsi-fungsi suatu kesisteman dengan disiplin ilmu spesifik yang dihimpun untuk menjadi fungsi kerja.
5. Fungsi Utama (major function) adalah fungsi-fungsi subsistem dari fungsi kunci sebagai kelompok fungsi untuk membangun fungsi kunci.
6. Fungsi Dasar (basic function) adalah fungsi dasar terkecil dalam industri/organisasi untuk menghasilkan produk atau jasa kepada klien eksternal maupun klien unit mandiri internal lainnya, yang mungkin dilakukan oleh satu orang.
Kegiatan pokok yang dilakukan dalam pemetaan kompetensi yaitu mengidentifikasi unit-unit kompetensi sesuai dengan fungsi pekerjaan. Berikut ini telah dirumuskan peta kompetensi SDM Pertanian yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan.
1. SUBSEKTOR TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN
TUJUAN UTAMA FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
Peningkatan Produksi, Produktivitas Tanaman, Nilai Tambah dan Daya Saing, serta Status Kesehatan Tanaman
Pengelolaan Produksi Tanaman
1. Produksi Benih
1. menyusun kebutuhan benih;
2. merencanakan produksi benih;
3. menerapkan teknik penanaman;
4. mengelola pertanaman;
5. melakukan panen; 6. melakukan
pengolahan calon benih;
7. melakukan penanganan benih.
2. Pengawasan Mutu Benih
1. melakukan pengujian untuk penetapan varitas unggul;
2. melaksanakan pengawasan prapanen dan panen perbanyakan benih tanaman secara vegetatif dan generatif;
3. melaksanakan pengawasan pasca panen perbanyakan benih tanaman secara vegatatif dan generatif;
TUJUAN UTAMA FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
secara fenopitik dalam populasi (penampilan produksi ternak dan sifat-sifat reproduksi ternak) dan secara genetik dalam populasi (heritabilitas, prediksi nilai pemuliaan dan respon seleksi);
3. menilai mutu bibit secara kualitatif dan kuantitatif;
4. mengidentifikasi heritabilitas ternak (pewarisan sifat kualitatif dan kuantitatif);
5. menghitung nilai pemuliaan;
6. mengevaluasi kemampuan pewarisan produktivitas secara genetis;
7. mengevaluasi sifat-sifat pewarisan secara ekonomis;
Melakukan Recording Ternak 8. memeriksa dokumen
ternak; 9. merancang kartu
pencatatan; 10. memeriksa status
reproduksi (kebuntingan, status kelahiran);
11. mengevaluasi perkembangan ternak (performa, produksi);
12. mencatat status perkawinan ternak (teknis perkawinan, data pejantan,
TUJUAN UTAMA FUNGSI KUNCI FUNGSI UTAMA FUNGSI DASAR
fertile dan infertile); 26. melakukan
pengambilan DOC/DOD baru menetas;
27. melakukan pemeriksaan fisik ternak (penilaian standar, kesehatan dan standar kualitatif, berat DOC/DOD);
28. menetapkan jenis kelamin (pemisahan jantan dan betina. Pemisahan berdasarkan bentuk badan, bentuk jengger atas, pemisahan berdasarkan kloaka, pemisahan berdasarkan bulu sayap);
29. mencatat bulu DOC/DOD (layak edar, tidak layak edar).
3. Pengelolaan Produksi Benih
Melakukan Pemeliharaan Bull (Handling Bull) 1. melakukan
pemeliharaan bull; 2. menyiapkan
peralatan;
3. menilai bull (perilaku bull, kesehatan bull, tingkat libido bull);
4. menerapkan metode penanganan bull;
Melakukan Penanganan Semen (Handling Semen) 5. melakukan
Peta kompetensi merupakan gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu bidang pekerjaan dan/atau lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi kerja. Peta kompetensi SDM Pertanian mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan yang dirumuskan berdasarkan atas kebutuhan keahlian untuk melaksanakan pekerjaan di bidang pertanian.
Peta Fungsi Standardisasi Kompetensi SDM Pertanian disusun sebagai acuan untuk menyusun Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Sektor Pertanian yang akan ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai SKKNI Sektor Pertanian. Dalam sistem standardisasi dan sertifikasi nasional, SKKNI Sektor Pertanian memiliki kedudukan yang penting dalam upaya menghasilkan SDM Pertanian yang profesional, memiliki daya saing dan secara hukum mendapat perlindungan profesi, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.