-
2013, No.1234 5
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
112/Permentan/OT.140/10/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan Pertanian memiliki peran penting yang strategis
dalam perekonomian nasional. Untuk melestarikan salah satu
peranannya sebagai penyedia bahan pangan bagi rakyat, target
pembangunan pertanian adalah swasembada daging pada tahun 2014.
Target antara yang mutlak dicapai dalam program swasembada daging
adalah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan
gangguan reproduksi serta mempertahankan dan memperluas status
wilayah Indonesia bebas penyakit hewan menular. Terkait hal
tersebut, maka Kementerian Pertanian senantiasa berupaya menyiapkan
Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang pengendalian hama dan
penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan
hewan, yaitu pejabat fungsional Medik dan Paramedik Veteriner.
Untuk mempertajam profesionalisme pejabat fungsional Medik
Veteriner pada tanggal 24 September 2012 telah ditetapkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
52 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka
Kreditnya. Melalui fasilitasi karir yang jelas, diharapkan pejabat
fungsional Medik Veteriner akan bekerja secara fokus, sehingga
pembinaan karir berlangsung sesuai harapan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 6
Sebagai pendukung Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner,
Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telah
menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 17/Permentan/OT.140/3/2013 dan Nomor 11
Tahun 2013 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka
Kreditnya.
Secara operasional terkait penjelasan butir – butir kegiatan
perlu disusun petunjuk teknis yang akan digunakan sebagai rujukan
akhir bagi para pemangku kepentingan bidang pengendalian hama dan
penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan
hewan dalam mengimplementasikan jabatan fungsional tersebut.
B. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud
Petunjuk teknis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Medik
Veteriner, pejabat penetap angka kredit, tim penilai, pengelola
kepegawaian dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan
ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan teknis di bidang
pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan,
pengembangan kesehatan hewan, dan administrasi kepegawaian,
sehingga pengembangan karier Medik Veteriner dapat
terfasilitasi.
2. Tujuan Petunjuk teknis ini bertujuan untuk menyamakan
persepsi dalam
pelaksanaan peraturan jabatan fungsional Medik Veteriner.
C. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup: tugas pokok, unsur
dan sub unsur kegiatan, rincian dan tolok ukur kegiatan,
pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, pengangkatan
dalam jabatan, kenaikan jabatan dan pangkat, pembebasan sementara,
pengangkatan kembali, dan pemberhentian pejabat fungsional Medik
Veteriner.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 7
D. PENGERTIAN-PENGERTIAN Dalam keputusan ini yang dimaksud
dengan : 1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.
2. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat
yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan
penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan
hewan.
3. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan
atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh
pejabat fungsional Medik Veteriner dalam rangka pembinaan karier
yang bersangkutan.
4. Tim Penilai Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah tim
penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
dan bertugas menilai prestasi kerja Medik Veteriner.
5. Daerah khusus pada Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina
Pertanian yang selanjutnya di sebut Daerah Khusus adalah Unit
Pelaksana Teknis dan/atau wilayah kerja yang berada di daerah atau
pulau di wilayah terluar/terpencil atau wilayah NKRI yang
berbatasan dengan Negara tetangga, atau memiliki frekwensi dan
volume kegiatan sangat sedikit yang ditujukkan dengan perolehan
angka kredit dari pelaksanaan tugas pokok Medik Veteriner, dan
Paramedik Veteriner untuk kenaikan jabatan/pangkat paling banyak
15% (lima belas persen) setiap tahun.
6. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut
DUPAK adalah daftar yang harus diisi oleh pejabat fungsional Medik
Veteriner dalam rangka penetapan angka kredit.
7. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disebut PAK adalah
formulir yang berisi keterangan perorangan Medik Veteriner dan
satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan dan/atau akumulasi
nilai butir-butir kegiatan yang telah dicapai oleh Medik Veteriner
dan telah ditetapkan oleh pejabat penetap angka kredit.
8. Hasil Penilaian Angka Kredit yang selanjutnya HAPAK adalah
formulir yang berisi keterangan perorangan Medik Veteriner dan
satuan nilai dari hasil penilaian butir kegiatan yang telah dicapai
oleh Medik Veteriner, namun belum memenuhi syarat untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 8
9. Pejabat Penetap Angka Kredit adalah Pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit Medik Veteriner.
10. Pejabat Pengusul adalah Pejabat yang berwenang mengusulkan
penetapan angka kredit Medik Veteriner.
11. Tim Penilai Pusat adalah Tim yang dibentuk oleh Sekretaris
Jenderal Kementerian Pertanian untuk membantu Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian dalam menetapkan PAK bagi Medik Veteriner
Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat
Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian
Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
12. Tim Penilai Kementerian adalah Tim yang dibentuk untuk
membantu Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan
dan pengamanan produk hewan dalam menetapkan PAK bagi Medik
Veteriner Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai
dengan Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a
di lingkungan Kementerian Pertanian.
13. Tim Penilai Provinsi adalah Tim yang dibentuk untuk membantu
Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan Provinsi
dalam menetapkan PAK bagi Medik Veteriner Pertama pangkat Penata
Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Medik Veteriner Madya,
pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi.
14. Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk untuk
membantu Pejabat Eselon II yang membidangi fungsi kesehatan hewan
hewan Kabupaten/Kota dalam menetapkan PAK bagi Medik Veteriner
Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan
Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
15. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat yang dibentuk
oleh masing-masing pejabat penetap, untuk membantu Tim Penilai
Pusat, Tim Penilai Kementerian, Tim Penilai Provinsi dan Tim
Penilai Kabupaten/Kota dalam melakukan pengadministrasian angka
kredit Medik Veteriner.
16. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa
Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer,
Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian
Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian dan Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah
Gubernur.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 9
18. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah
Bupati/ Walikota.
19. Pimpinan unit kerja adalah pejabat yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk
memimpin suatu unit kerja sebagai bagian dari organisasi yang
ada.
20. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya
di sebut STTPP adalah surat tamat pendidikan dan pelatihan yang
diperoleh Medik Veteriner setelah mengikuti dan lulus pendidikan
dan pelatihan fungsional;
21. Pengembangan Profesi adalah kegiatan pengembangan diri Medik
Veteriner melalui pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi,
keterampilan peningkatan mutu dan profesionalisme agar menghasilkan
sesuatu yang bermanfaat bagi pembangunan pertanian;
22. Karya Tulis Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran,
pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh
perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah
dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan
pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan
saran-saran pemecahannya;
23. Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Pengkajian adalah tulisan
hasil kajian/penelitian atau pengembangannya yang disusun oleh
perorangan atau kelompok yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah
dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan
pustaka, deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan
saran-saran pemecahannya;
24. Karya Tulis/Karya Ilmiah Hasil Gagasan Sendiri adalah
tulisan hasil pokok pikiran yang disusun oleh perorangan atau
kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan
menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka,
deskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran
pemecahannya;
25. Karya Tulis Ilmiah Populer adalah tulisan hasil
penelitian/pengembangan/ pokok yang ditulis secara padat, dengan
kalimat yang mudah dimengerti, dipahami, menarik untuk dibaca dan
umumnya untuk konsumsi masyarakat umum;
26. ISSN (International Standard of Serial Numbers) adalah karya
tulis ilmiah yang dimuat dalam terbitan yang berseri dan
dipublikasikan dalam majalah, buletin, jurnal, tabloid, dll;
27. ISBN (International Standard of Book Numbers) adalah karya
tulis ilmiah yang dimuat dalam bentuk buku tidak berseri dan
dipublikasikan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 10
28. Saduran adalah naskah yang disusun berdasarkan tulisan orang
lain yang telah diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi
yang berlaku tanpa menghilangkan atau mengubah gagasan aslinya;
29. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional
Medik Veteriner dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri
Sipil;
30. Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang
diberikan oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, atau
organisasi ilmiah nasional yang diakui oleh masyarakat ilmiah;
31. Tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri yang
selanjutnya disebut makalah adalah suatu karya tulis yang disusun
oleh seseorang atau kelompok yang membahas suatu pokok persoalan
berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-obyektif di
bidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk
hewan, dan pengembangan kesehatan hewan;
32. Terjemahan adalah naskah yang berasal dari tulisan orang
lain yang dialihbahasakan;
33. Penulis Utama adalah seseorang yang memprakarsai penulisan,
pemilik ide tentang rancangan penulisan karya tulis ilmiah, pembuat
pokok-pokok tulisan, pembuat outline, penyusunan konsep serta
pembuatan konsep akhir dari tulisan tersebut;
34. Penulis Pembantu adalah seseorang yang memberikan bantuan
kepada penulis utama dalam hal mengumpulkan, mengolah dan
menganalisa data, serta menyempurnakan konsep;
35. Seminar adalah suatu bentuk pertemuan ilmiah untuk
membahas/memecahkan masalah tertentu dalam bidang pengendalian hama
dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan
kesehatan hewan untuk memperoleh kesimpulan berdasarkan pendapat
bersama;
36. Lokakarya adalah suatu pertemuan untuk membahas masalah
tertentu dalam bidang pengendalian hama dan penyakit hewan,
pengamanan produk hewan, dan pengembangan kesehatan hewan untuk
memperoleh hasil yang perlu ditindaklanjuti;
37. Organisasi Profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan dan etika
profesi di bidang kesehatan hewan;
38. Pertemuan Ilmiah adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk
membahas suatu masalah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan
teknologi;
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 11
39. Rekomendasi adalah anjuran teknis berdasarkan hasil kajian
dibidang pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk
hewan, dan pengembangan kesehatan hewan;
40. Leaflet adalah materi/informasi berupa tulisan atau cetakan
dalam bentuk lembaran/lipatan kertas yang berisi tulisan dengan
kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan atau
tanpa gambar;
41. Brosur adalah materi/informasi berupa tulisan atau cetakan
dalam bentuk buku kecil dengan jumlah 5-15 halaman, berisi tulisan
dengan kalimat yang singkat, padat, mudah dimengerti dengan gambar
yang sederhana;
42. Satuan Hewan adalah satuan pada masing-masing jenis hewan
yaitu DOC/DOD/DOQ per box, ayam dewasa per flock 20 ekor, ayam
dewasa yang dilalulintaskan per 10 ekor, hewan besar (sapi, kerbau,
kuda, dan sejenisnya) per ekor, hewan kecil (kambing, domba, babi,
anjing, kucing) per ekor, satwa per ekor, mencit/hamster/marmut/
tikus putih per box;
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 12
BAB II TUGAS POKOK, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN, RINCIAN
DAN TOLOK UKUR KEGIATAN
A. Tugas Pokok
Tugas pokok Medik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan,
mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian
hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, dan pengembangan
kesehatan hewan.
B. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
Medik Veteriner terdiri atas:
1. Pendidikan, meliputi : a. Pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar; b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
kesehatan hewan
serta memperoleh STTPP atau sertifikat; dan c. Pendidikan dan
pelatihan prajabatan.
2. Tugas pokok Medik Veteriner, meliputi : a. Persiapan; b.
Pelaksanaan; c. Pengembangan Metode, meliputi :
1) Pengembangan Kesehatan Hewan; 2) Analisis Resiko Kesehatan
Hewan; 3) Pedoman Peningkatan Kesehatan Hewan; 4) Kebijakan
Kesehatan Hewan; dan 5) Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
3. Pengembangan Profesi, meliputi : a. Pembuatan karya
tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan hewan
dan pengamanan produk hewan;
b. Pengalibahasaan/penyaduran buku dan bahan - bahan lain di
bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan; dan
c. Pembuatan dan penyusunan bahan informasi. 4. Penunjang Tugas
Medik Veteriner, meliputi:
a. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;
b. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Medik Veteriner;
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 13
c. Keanggotaan dalam Tim Penilai Teknis dibidang kesehatan
hewan;
d. Perolehan penghargaan/tanda jasa; e. Pengajaran/pelatihan
pada pendidikan dan pelatihan; f. Keanggotaan dalam organisasi
profesi/ilmiah;
g. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan h. Melaksanakan
kegiatan penunjang lain sebagai koordinator Pejabat
Fungsional Medik Veteriner pada unit kerja.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 14
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 15
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 16
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 17
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 18
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 19
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 20
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 21
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 22
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 23
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 24
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 25
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 26
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 27
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 28
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 29
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 30
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 31
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 32
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 33
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 34
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 35
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 36
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 37
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 38
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 39
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 40
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 41
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 42
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 43
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 44
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 45
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 46
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 47
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 48
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 49
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 50
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 51
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 52
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 53
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 54
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 55
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 56
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 57
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 58
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 59
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 60
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 61
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 62
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 63
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 64
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 65
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 66
BAB III PENGUSULAN, PENILAIAN DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT
A. PENGUSULAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat Pengusul
Pejabat yang berwenang mengajukan usul Penetapan Angka Kredit
adalah: a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II yang
membidangi
kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan di Kementerian
Pertanian/Provinsi/Kabupaten/Kota, kepada Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian untuk angka kredit Medik Veteriner Madya,
pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan
pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, di lingkungan
Kementerian Pertanian/Provinsi/ Kabupaten/Kota.
b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit
kerja yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan
di Kementerian Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat Eselon II
yang membidangi kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan untuk
angka kredit Medik Veteriner Pertama sampai dengan Medik Veteriner
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di
lingkungan masing-masing pada Kantor Pusat dan Unit Pelaksana
Teknis dalam lingkup Kementerian Pertanian.
c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit
kerja yang membidangi kesehatan hewan kepada pejabat eselon II yang
membidangi kesehatan hewan di Provinsi, untuk angka kredit Medik
Veteriner Pertama sampai dengan Medik Veteriner Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan
Provinsi.
d. Pejabat yang membidangi urusan kepegawaian (eselon III) pada
unit kerja yang membidangi kesehatan hewan kepada pejabat eselon II
yang membidangi kesehatan hewan di Kabupaten/Kota, untuk angka
kredit Medik Veteriner Pertama sampai dengan Medik Veteriner Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan
Kabupaten/Kota.
2. Persyaratan Usul penilaian wajib diajukan paling kurang satu
kali setiap
tahun, dalam bentuk formulir DUPAK. Persyaratan pengajuan usul
penilaian dan penetapan angka kredit dengan melampirkan :
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 67
a. Surat pengantar dari pimpinan unit kerja. b. Fotokopi ijazah
yang disahkan dan/atau surat keputusan
pencantuman gelar/STTPP dan/atau Surat Tanda Penghargaan (yang
belum pernah digunakan dalam usulan penilaian); dan
c. Fotokopi surat keputusan Jabatan dan keputusan Pangkat Medik
Veteriner terakhir;
d. Fotokopi PAK/HAPAK terakhir; e. Surat Pernyataan melakukan
kegiatan yang meliputi :
1) Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan; dan/atau 2) Persiapan;
dan/atau 3) Pelaksanaan; dan/atau 4) Pengembangan Metode; dan/atau
5) Pengembangan Profesi; dan/atau 6) Penunjang Tugas Medik
Veteriner.
3. Waktu Pengusulan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK)
a. Penilaian dilakukan sebanyak 4 (empat) periode dalam satu
tahun, yaitu :
a. Bulan Oktober tahun sebelumnya dan Januari untuk kenaikan
pangkat April;
b. Bulan April dan Juli untuk kenaikan pangkat Oktober pada
tahun yang sama.
b. DUPAK beserta lampirannya harus sudah diterima oleh Pejabat
Penetap melalui Sekretariat Tim Penilai paling lambat tanggal 15
September atau 15 Desember untuk kenaikan pangkat periode April
tahun berikutnya dan paling lambat 15 Maret atau 15 Juni untuk
kenaikan pangkat periode Oktober tahun yang sama.
c. DUPAK yang diterima setelah tanggal tersebut diatas akan
dinilai pada periode penilaian berikutnya.
d. DUPAK yang dapat dinilai, merupakan kegiatan selama minimal 6
(enam) bulan dan maksimal 12 (dua belas) bulan, contoh : 1)
Penilaian bulan Januari tahun 2014, masa penilaian DUPAK
paling singkat mulai kegiatan 1 Juni 2013 sampai dengan 30
November 2013 (6 bulan).
2) Penilaian bulan Januari tahun 2014, masa penilaian DUPAK
paling lama mulai kegiatan 1 Desember 2012 sampai dengan 30
November 2013 (12 bulan).
3) Penilaian bulan Juli tahun 2014, masa penilaian DUPAK
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 68
paling lama mulai kegiatan 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Mei 2014
(12 bulan).
4) Penilaian bulan Juli tahun 2014, masa penilaian DUPAK paling
lama mulai kegiatan 1 Juni 2013 sampai dengan 31 Maret 2014 (9
bulan).
4. Prosedur Pengusulan Penetapan Angka Kredit a. Medik Veteriner
menyampaikan DUPAK beserta lampirannya
kepada Pejabat Pengusul. b. Pejabat Pengusul setelah menerima
berkas DUPAK beserta
lampirannya, memeriksa kelengkapan persyaratannya. Apabila DUPAK
dan lampirannya telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan,
maka Pejabat Pengusul membubuhkan tanda tangannya pada formulir
DUPAK, dan menyampaikan DUPAK beserta lampirannya kepada Pejabat
Penetap Angka Kredit, dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Untuk
semua jenjang jabatan Medik Veteriner di lingkungan
Kementerian Pertanian, Pejabat Pengusul mengirimkan surat
pengantar DUPAK kepada Pejabat Penetap, tembusan kepada Sekretaris
Ditjen/Badan (tanpa lampiran).
2) Untuk jenjang jabatan Medik Veteriner Pertama sampai dengan
Medik Veteriner Utama di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pejabat Pengusul mengirimkan surat
pengantar DUPAK kepada masing – masing Pejabat Penetap, tembusan
kepada pimpinan unit kerja kepegawaian daerah provinsi/
kabupaten/kota (tanpa lampiran).
5. Ketentuan lain a. DUPAK dengan masa penilaian kurang dari 6
bulan belum dapat
dilakukan penilaian dan akan dikembalikan kepada yang
bersangkutan.
b. DUPAK dengan masa penilaian lebih dari 12 bulan, kelebihannya
tidak dapat dilakukan penilaian (dihanguskan).
6. Alur Pengusulan dan Penetapan Angka Kredit dapat dilihat pada
Lampiran II - A.
B. PENILAIAN ANGKA KREDIT 1. Tim Penilai
Penilaian terhadap prestasi kerja Medik Veteriner dilakukan oleh
Tim Penilai.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 69
Tim Penilai tersebut antara lain : a. Tim Penilai Pusat
melakukan penilaian Medik Veteriner Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Medik
Veteriner Utama di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota;
b. Tim Penilai Kementerian melakukan penilaian Medik Veteriner
Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai
dengan Medik Veteriner Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d di lingkungan Kementerian Pertanian;
c. Tim Penilai Provinsi melakukan penilaian Medik Veteriner
Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai
dengan Medik Veteriner Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
d. Tim Penilai Kabupaten/Kota melakukan penilaian Medik
Veteriner Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
III/b sampai dengan Medik Veteriner Muda, pangkat Penata Tingkat I,
golongan ruang III/d di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
2. Tugas Tim Penilai Tugas Tim Penilai antara lain : a. Membantu
pejabat Penetap Angka Kredit dalam melakukan
penilaian angka kredit Medik Veteriner. b. Melaksanakan tugas
lain yang berhubungan dengan penetapan
angka kredit yang diberikan oleh pejabat Penetap Angka
Kredit.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Tim Penilai melakukan
kegiatan sebagai berikut :
a. Mencermati kelengkapan dokumen/bukti yang dipersyaratkan dari
setiap DUPAK yang diajukan;
b. Melakukan penilaian dan pemberian angka kredit atas setiap
prestasi kerja Medik Veteriner yang tercantum dalam DUPAK;
c. Membuat catatan hasil penilaian sebagai bahan perbaikan Medik
Veteriner dalam mengumpulkan angka kredit;
d. Menyampaikan hasil penilaian dan pemberian angka kredit
sebagaimana dimaksud dalam butir b kepada pejabat Penetap Angka
Kredit;
e. Melaksanakan bimbingan, sosialisasi, supervisi, pemantauan
dan evaluasi, serta tugas-tugas lain yang berhubungan dengan
penetapan angka kredit Medik Veteriner.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 70
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertanggung jawab
kepada pejabat Penetap Angka Kredit sesuai tingkatannya.
3. Susunan Keanggotaan Tim Penilai a. Tim Penilai Pusat
Susunan keanggotaan Tim Penilai Pusat, terdiri atas : 1) Seorang
Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat
eselon II yang membidangi kesehatan hewan/pengamanan produk
hewan di Kementerian Pertanian.
2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh
pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian di Sekretariat
Jenderal Kementerian Pertanian.
3) Seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh
pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja
peternakan dan kesehatan hewan/karantina di Kementerian
Pertanian.
4) Paling kurang 4 (empat) orang anggota yang 2 (dua) orang
diantaranya pejabat fungsional Medik Veteriner.
b. Tim Penilai Kementerian Susunan keanggotaan Tim Penilai
Kementerian, terdiri atas : 1) Seorang ketua merangkap anggota yang
dijabat oleh pejabat
eselon III yang membidangi kesehatan hewan dilingkungan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan pejabat
eselon III yang membidangi karantina hewan dilingkungan Badan
Karantina Pertanian;
2) Seorang wakil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh
paling kurang pejabat fungsional Medik Veteriner Madya dilingkungan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Badan
Karantina Pertanian;
3) Seorang Sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh
pejabat eselon IV yang membidangi kepegawaian pada Sekretariat
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Sekretariat
Badan Karantina Pertanian;
4) Paling kurang 4 (empat) orang anggota yang 2 (dua) orang
diantaranya pejabat fungsional Medik Veteriner.
c. Tim Penilai Provinsi Susunan keanggotaan Tim Penilai
Provinsi, terdiri atas : 1) Seorang ketua merangkap anggota yang
dijabat oleh pejabat
eselon III pada unit kerja yang membidangi peternakan dan
kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Provinsi;
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 71
2) Seorang wakil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh
pejabat eselon IV pada unit kerja yang membidangi peternakan dan
kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Provinsi;
3) Seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh
pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja
peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Provinsi;
4) Paling kurang 4 (empat) orang anggota yang 2 (dua) orang
diantaranya pejabat fungsional Medik Veteriner.
d. Tim Penilai Kabupaten/Kota Susunan keanggotaan Tim Penilai
Kabupaten/Kota terdiri atas :
1) Seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh pejabat
eselon III pada unit kerja yang membidangi peternakan dan kesehatan
hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2) Seorang wakil ketua merangkap anggota yang dijabat oleh
pejabat eselon IV pada unit kerja yang membidangi peternakan dan
kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3) Seorang sekretaris merangkap anggota yang dijabat oleh
pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja
peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
4) Paling kurang 4 (empat) orang anggota yang 2 (dua) orang
diantaranya pejabat fungsional Medik Veteriner.
4. Syarat dan Masa Jabatan Keanggotaan Tim Penilai a. Syarat
keanggotaan tim Penilai
Untuk diangkat sebagai anggota Tim Penilai, harus memenuhi
syarat sebagai berikut : 1) Menduduki jabatan/pangkat paling rendah
sama dengan
jabatan/pangkat Medik Veteriner yang dinilai; 2) Memiliki
keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi
kerja Medik Veteriner; 3) Aktif melakukan penilaian.
b. Masa jabatan keanggotaan Tim Penilai 1) Masa jabatan
keanggotaan masing-masing Tim Penilai
adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa
jabatan berikutnya;
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 72
2) Seseorang yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2
(dua) kali masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali
setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) kali masa jabatan;
5. Sekretariat Tim Penilai a. Untuk membantu Tim Penilai dalam
melaksanakan tugasnya,
dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang ditetapkan oleh pejabat
Penetap Angka Kredit.
b. Sekretariat Tim Penilai tersebut antara lain: 1) Sekretariat
Tim Penilai Pusat dipimpin oleh pejabat eselon III
yang membidangi kepegawaian pada unit kerja peternakan dan
kesehatan hewan di Kementerian Pertanian;
2) Sekretariat Tim Penilai Kementerian dipimpin oleh pejabat
eselon IV yang membidangi kepegawaian dilingkungan Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan pejabat eselon IV yang
membidangi kepegawaian dilingkungan Badan Karantina Pertanian;
3) Sekretariat Tim Penilai Pemerintah Daerah Provinsi dipimpin
oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada unit kerja
peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Provinsi.
4) Sekretariat Tim Penilai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dipimpin oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian pada
unit kerja peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
c. Sekretariat Tim Penilai pada masing-masing tingkatan
mempunyai tugas memberikan bantuan administrasi dan fasilitas
lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai. Untuk
melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Tim Penilai melakukan
kegiatan-kegiatan, antara lain :
1) Menyampaikan bahan dan informasi yang diperlukan untuk
penilaian angka kredit Medik Veteriner;
2) Menerima, dan mencatat DUPAK Medik Veteriner yang diterima,
dan memeriksa dengan seksama kelengkapan lampiran DUPAK-nya;
3) Menyampaikan DUPAK yang memenuhi syarat untuk penilaian
kepada Ketua Tim Penilai dan menginformasikan kepada Pejabat
Pengusul bagi DUPAK yang belum memenuhi syarat;
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 73
4) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Penilai
dalam rangka pelaksanaan penilaian; 5) Memfasilitasi
penyelenggaraan rapat Tim Penilai; 6) Menyusun laporan hasil rapat
Tim Penilai; 7) Memproses DUPAK Medik Veteriner yang memenuhi
syarat
untuk ditetapkan angka kreditnya sampai menjadi PAK sesuai
dengan jadwal yang ditetapkan;
8) Menyampaikan hasil penilaian berupa PAK dan HAPAK kepada
pejabat pengusul;
9) Memberikan konfirmasi kepada Medik Veteriner terkait hasil
penilaian apabila diperlukan;
10) Menyampaikan PAK beserta usulan pengangkatan ke dalam
jabatan fungsional kepada pejabat yang berwenang
11) Mendokumentasikan DUPAK dan salinan PAK/HAPAK; 12) Menyusun
database Pejabat Fungsional Medik Veteriner di
lingkungan Kementerian/Provinsi/Kabupaten/ Kota; 13) Menyiapkan
dan mengusulkan kepada pejabat pembina
kepegawaian, daftar pejabat fungsional yang selama 4,5 tahun
belum dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, untuk diterbitkan surat
peringatan;
14) Menginformasikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/
Badan, dan Pejabat Eselon II yang membidangi peternakan dan
kesehatan hewan di Provinsi/Kabupaten/Kota, daftar pejabat
fungsional yang akan bebas sementara karena belum dapat
mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi, dan Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e yang setiap tahun belum dapat mengumpulkan
paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas
pokok dan pengembangan profesi, untuk diusulkan proses pembebasan
sementara, sesuai peraturan yang berlaku;
15) Menginformasikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/
Badan, dan Pejabat Eselon II yang membidangi peternakan dan
kesehatan hewan di Provinsi/Kabupaten/Kota, daftar pejabat
fungsional yang akan diberhentikan karena belum dapat mengumpulkan
angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi,
untuk diusulkan proses surat pemberhentian sesuai peraturan yang
berlaku.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 74
6. Prosedur Penilaian Penilaian angka kredit dilakukan sebagai
berikut: a. Berkas DUPAK beserta lampiran bukti/dokumen yang
diterima
pejabat Penetap Angka Kredit, disampaikan ke Sekretariat Tim
Penilai untuk dicatat dan diperiksa kelengkapannya, kemudian
diserahkan kepada Ketua Tim Penilai.
b. Ketua Tim Penilai menugaskan 2 (dua) orang anggota Tim
Penilai untuk melakukan penilaian terhadap setiap berkas usulan
DUPAK.
c. Anggota Tim Penilai yang ditugaskan untuk melakukan penilaian
sebagaimana dimaksud butir b melakukan penilaian dan hasil
penilaiannya dimasukkan dalam DUPAK pada kolom "Angka Kredit" untuk
disampaikan kepada Ketua Tim Penilai.
d. Setelah semua DUPAK dinilai, Sekretariat Tim Penilai
memfasilitasi rapat pembahasan hasil penilaian.
e. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh paling kurang 3/4
(tiga per empat) dari seluruh anggota Tim Penilai.
f. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Penilai, dan apabila
berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua Tim Penilai. Apabila Ketua
dan Wakil Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris Tim
Penilai.
g. Apabila terdapat anggota Tim Penilai yang sedang dinilai maka
yang bersangkutan tidak diperkenankan hadir dalam rapat penetapan
hasil penilaian angka kredit.
h. Angka kredit yang diperoleh Medik Veteriner merupakan nilai
rata-rata dari 2 (dua) orang anggota Tim Penilai.
i. Apabila hasil penilaian belum disepakati oleh anggota Tim
Penilai yang hadir, maka Ketua Tim Penilai menunjuk 1 (satu) orang
anggota Tim Penilai yang lain untuk melakukan penilaian ulang atas
DUPAK yang bersangkutan. Hasil penilaian terakhir adalah hasil
penilaian ulang ditambah rata-rata hasil penilaian sebelumnya
(sebagaimana huruf h).
j. Hasil penilaian yang telah disetujui oleh anggota Tim Penilai
dalam rapat tim, selanjutnya diproses sebagai berikut:
k. Bagi Medik Veteriner yang belum mencapai angka kredit untuk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua Tim
memberitahukan hasil penilaian kepada Pejabat Pengusul dengan
menggunakan formulir Hasil Penilaian Angka Kredit (HAPAK) seperti
contoh pada Lampiran VII;
l. Bagi Medik Veteriner yang telah mencapai angka kredit
untuk
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 75
kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka Ketua Tim
menuangkan akumulasi angka kredit yang berasal dari beberapa HAPAK
ke dalam formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) dengan menggunakan
formulir seperti contoh pada Lampiran VIII.
m. Formulir PAK dibuat rangkap 4 (empat) bagi Medik Veteriner
Madya dan Medik Veteriner Utama, atau rangkap 3 (tiga) bagi Medik
Veteriner Pertama dan Medik Veteriner Muda. Formulir PAK tersebut
disampaikan oleh Ketua Tim kepada Pejabat Penetap Angka Kredit
untuk ditandatangani.
C. PENETAPAN ANGKA KREDIT
1. Pejabat Penetap Angka Kredit Pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, yaitu: a. Sekretaris Jenderal Kementerian
Pertanian bagi Medik
Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
sampai dengan Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama Madya,
golongan ruang IV/e di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi,
dan Kabupaten/Kota.
b. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan dan
pengamanan produk hewan pada Kementerian Pertanian, bagi Medik
Veteriner Pertama sampai dengan Medik Veteriner Madya, pangkat
Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian
Pertanian.
c. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan Provinsi
bagi Medik Veteriner Pertama sampai dengan Medik Veteriner Madya,
pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
d. Pejabat eselon II yang membidangi kesehatan hewan
Kabupaten/Kota bagi Medik Veteriner Pertama sampai dengan Medik
Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan
Kabupaten/Kota.
2. Jadwal Waktu Penetapan Angka Kredit Penetapan Angka Kredit
Medik Veteriner dilakukan paling kurang 4 (empat) kali dalam
setahun, yaitu: a. Paling lambat pada bulan Oktober tahun
sebelumnya dan
bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode April tahun yang
sama; dan
b. Paling lambat pada bulan April dan bulan Juli untuk kenaikan
pangkat periode Oktober tahun yang sama.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 76
3. Prosedur Penetapan Angka Kredit a. Hasil penilaian yang telah
dilakukan oleh Tim Penilai
dituangkan dalam formulir PAK/HAPAK. b. Apabila hasil penilaian
angka kredit telah memenuhi syarat
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka akan
dituangkan dalam bentuk PAK yang ditandatangani oleh Pejabat
Penetap Angka Kredit, seperti contoh pada Lampiran VIII.
c. Apabila hasil penilaian angka kredit belum memenuhi syarat
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, maka akan
dituangkan dalam bentuk HAPAK yang ditandatangani oleh Ketua Tim
Penilai, seperti contoh pada Lampiran VII.
d. PAK/HAPAK (1 eksemplar untuk arsip) dikirimkan oleh
Sekretariat Tim Penilai kepada Pejabat Pengusul, untuk diteruskan
kepada: 1) Medik Veteriner yang bersangkutan (asli). 2) Pimpinan
Unit Kerja Medik Veteriner yang bersangkutan
(tembusan).
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 77
BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN
A. PENGANGKATAN PERTAMA KALI 1. Pejabat yang Berwenang
Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatan Medik Veteriner, yaitu: a. Menteri Pertanian atau Pejabat
yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan pengangkatan Medik Veteriner Pusat. b. Gubernur atau
Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan pengangkatan Medik Veteriner Daerah Provinsi. c.
Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan pengangkatan Medik Veteriner Daerah Kabupaten/
Kota.
2. Persyaratan Calon Medik Veteriner menyiapkan berkas usul
pengangkatan pertama kali dalam jabatan Medik Veteriner yang
terdiri atas:
a. Surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam jabatan
fungsional Medik Veteriner;
b. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat
yang berwenang;
c. Fotokopi surat keputusan CPNS; d. Fotokopi surat keputusan
PNS; e. Fotokopi sertifikat diklat prajabatan; f. Fotokopi nilai
prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; g. Daftar Riwayat
Hidup;
3. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Pertama Kali sebagai Medik
Veteriner
a. Berkas usul pengangkatan pertama kali dalam jabatan Medik
Veteriner disampaikan oleh calon Medik Veteriner kepada pimpinan
unit kerja, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran
persyaratannya. Berkas usul tersebut (setelah diberi surat
pengantar oleh pimpinan unit kerja) dikirimkan kepada : 1)
Sekretaris Ditjen/Badan yang selanjutnya mengusulkan
kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses
pengangkatan calon Medik Veteriner di lingkungan Kementerian
Pertanian.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 78
2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi peternakan
dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya
mengusulkan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, melalui
pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian untuk memproses
pengangkatan calon Medik Veteriner di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi.
3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi peternakan
dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang
selanjutnya mengusulkan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk, melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian
untuk memproses pengangkatan calon Medik Veteriner dilingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota.
b. Keputusan pengangkatan pertama kali sebagai Medik Veteriner
disampaikan kepada calon Medik Veteriner yang bersangkutan melalui
pimpinan unit kerja sesuai prosedur yang berlaku.
4. Ketentuan lain tentang Pengangkatan Pertama Kali a.
Pengangkatan pertama kali dalam jabatan Fungsional Medik
Veteriner dilakukan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon
Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja yang bersangkutan;
b. Angka kredit yang diberikan pada pengangkatan pertama kali,
paling kurang dihitung dari ijazah, dan diklat prajabatan;
c. Hasil pekerjaan calon Medik Veteriner pada saat CPNS dapat
dinilai sebagai angka kredit selama bukti fisik memenuhi syarat dan
sesuai dengan butir kegiatan jabatan fungsional Medik Veteriner
termasuk surat penugasan;
d. CPNS dengan formasi Jabatan Medik Veteriner setelah
ditetapkan sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat
dalam jabatan fungsional Medik Veteriner.
5. Alur Pengangkatan Pertama Kali dapat dilihat pada Lampiran II
- B. B. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 1. Pejabat yang
Berwenang
Pejabat yang berwenang mengangkat Medik Veteriner dari jabatan
lain, yaitu: a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk untuk
menetapkan
keputusan pengangkatan Medik Veteriner Pusat.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 79
b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan pengangkatan Medik Veteriner Daerah Provinsi.
c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan pengangkatan Medik Veteriner Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Persyaratan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (calon
Medik Veteriner) menyiapkan berkas usul pengangkatan dari jabatan
lain yang terdiri atas:
a. Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir; b. Fotokopi
surat keputusan pangkat terakhir; c. Surat keterangan melaksanakan
tugas di bidang pengendalian
hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan, serta
pengembangan kesehatan hewan paling kurang 2 (dua) tahun oleh
pimpinan unit kerja;
d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; e. Fotokopi nilai
prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; f. Fotokopi surat
keterangan lulus uji kompetensi; g. Daftar Riwayat Hidup; h. Bukti
fisik kegiatan di bidang pengendalian hama dan penyakit
hewan, pengamanan produk hewan, serta pengembangan kesehatan
hewan sesuai Peraturan MENPAN dan RB tentang Jabatan Fungsional
Medik Veteriner dan Angka Kreditnya yang telah dinilai dan
ditetapkan dalam bentuk PAK sejak dari CPNS sepanjang bukti fisik
lengkap.
3. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Medik Veteriner Dari
Jabatan Lain a. Berkas usul pengangkatan dalam jabatan Medik
Veteriner
tersebut disampaikan oleh calon Medik Veteriner kepada pimpinan
unit kerja, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan kebenaran
persyaratannya. Berkas usul tersebut (setelah diberi surat
pengantar oleh pimpinan unit kerja) dikirimkan kepada : 1)
Sekretaris Ditjen/Badan yang selanjutnya mengusulkan
kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk memproses
pengangkatan calon Medik Veteriner dilingkungan Kementerian
Pertanian.
2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi peternakan
dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya
mengusulkan kepada Gubernur
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 80
atau Pejabat yang ditunjuk, melalui pejabat eselon II yang
membidangi kepegawaian provinsi untuk memproses pengangkatan calon
Medik Veteriner dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi peternakan
dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang
selanjutnya mengusulkan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk, melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian
kabupaten kota untuk memproses keputusan pengangkatan calon Medik
Veteriner dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
b. Keputusan pengangkatan dari jabatan lain sebagai Medik
Veteriner disampaikan kepada calon Medik Veteriner yang
bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang
berlaku.
4. Ketentuan Lain Tentang Pengangkatan dari Jabatan Lain
a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional
Medik Veteriner dilakukan untuk mengisi lowongan formasi jabatan
fungsional Medik Veteriner pada unit kerja yang bersangkutan;
b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam
Jabatan Fungsional Medik Veteriner, angka kreditnya dihitung dari
ijazah, diklat, kegiatan/tugas pokok, pengembangan profesi, dan
unsur penunjang di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan,
pengamanan produk hewan, serta pengembangan kesehatan hewan paling
kurang 2 (dua) tahun.
c. Jenjang jabatan Medik Veteriner ditentukan berdasarkan jumlah
angka kredit yang ditetapkan dalam PAK.
d. Calon Medik Veteriner yang akan diangkat melalui pengangkatan
dari jabatan lain mulai bulan Januari Tahun 2016, harus mengikuti
dan lulus uji kompetensi.
5. Alur Pengangkatan dari Jabatan Lain dapat dilihat pada
Lampiran II - C.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 81
BAB V KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT
A. KENAIKAN JABATAN 1. Pejabat yang Berwenang
Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan jabatan
Medik Veteriner, yaitu: a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang
ditunjuk untuk menetapkan
keputusan kenaikan jabatan Medik Veteriner Pusat. b. Gubernur
atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan kenaikan jabatan Medik Veteriner Daerah Provinsi. c.
Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan kenaikan jabatan Medik Veteriner Daerah Kabupaten/
Kota.
2. Persyaratan Kenaikan jabatan Medik Veteriner dapat
dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut
: a. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; b.
Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; c. Mengikuti dan lulus
uji kompetensi; dan d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling
kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; 3. Prosedur Kenaikan Jabatan
Medik Veteriner
a. Medik Veteriner yang akan mengajukan usul kenaikan jabatan,
menyiapkan berkas kelengkapan yang terdiri atas: 1) PAK (asli)
terakhir; 2) Fotokopi surat keputusan jabatan terakhir yang
dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang; 3) Fotokopi surat keputusan
pangkat/golongan terakhir yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan 4) Fotokopi surat
keterangan lulus uji kompetensi;
b. Berkas usul kenaikan jabatan disampaikan oleh Medik Veteriner
kepada pimpinan unit kerjanya, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan
dan kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut dilengkapi surat
pengantar dari pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada:
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 82
1) Sekretaris Ditjen/Badan mengusulkan kepada Kepala Biro yang
membidangi kepegawaian untuk memproses kenaikan jabatan bagi Medik
Veteriner di lingkungan Kementerian Pertanian.
2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi peternakan
dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Provinsi mengusulkan
kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, melalui pejabat eselon
II yang membidangi kepegawaian Provinsi untuk memproses kenaikan
jabatan bagi Medik Veteriner di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi.
3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi membidangi
peternakan dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
mengusulkan kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk,
melalui pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian
Kabupaten/Kota untuk memproses kenaikan jabatan bagi Medik
Veteriner di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
c. Keputusan kenaikan jabatan (asli) disampaikan kepada Medik
Veteriner yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai
prosedur yang berlaku.
4. Ketentuan lain tentang Kenaikan Jabatan a. Jumlah angka
kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh
setiap Medik Veteriner untuk memperoleh kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran
II sampai dengan III pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2012, dengan
ketentuan : 1) Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka
kredit
berasal dari unsur utama (tidak termasuk angka kredit yang
berasal dari pendidikan); dan
2) Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur penunjang.
b. Medik Veteriner yang memiliki angka kredit melebihi angka
kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk
kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
c. Medik Veteriner yang akan naik jenjang jabatan setingkat
lebih tinggi, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, berlaku
mulai bulan Januari Tahun 2016.
5. Alur Kenaikan Jabatan dapat dilihat pada Lampiran II - D.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 83
B. KENAIKAN PANGKAT 1. Pejabat yang Berwenang
Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan pangkat
Medik Veteriner, yaitu: a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang
ditunjuk untuk menetapkan
keputusan kenaikan pangkat Medik Veteriner Pusat. b. Gubernur
atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan kenaikan pangkat Medik Veteriner Daerah Provinsi. c.
Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan kenaikan pangkat Medik Veteriner Daerah Kabupaten/
Kota.
2. Persyaratan Kenaikan pangkat Medik Veteriner dapat
dipertimbangkan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut
: a. Paling kurang 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; b.
Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan c. Memenuhi angka
kredit yang berasal dari pengembangan profesi
dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Medik Veteriner Muda,
pangkat Penata, golongan ruang III/c
yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang
III/d angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 4 (empat) dari
unsur pengembangan profesi.
2) Medik Veteriner Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan
ruang III/d yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Medik
Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit
yang disyaratkan paling sedikit 6 (enam) dari unsur pengembangan
profesi.
3) Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a
yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang
IV/b angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 8 (delapan) dari
unsur pengembangan profesi.
4) Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan
ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda,
golongan ruang IV/c angka kredit yang disyaratkan paling sedikit 10
(sepuluh) dari unsur pengembangan profesi.
5) Medik Veteriner Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan
ruang IV/c yang akan naik jenjang jabatan/pangkat menjadi Medik
Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d
angka kredit yang disyaratkan
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 84
paling sedikit 12 (dua belas) dari unsur pengembangan
profesi.
6) Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan
ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan
ruang IV/e angka kredit yang dipersyaratkan paling sedikit 14
(empat belas) dari unsur pengembangan profesi.
d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
3. Prosedur Kenaikan Pangkat a. Medik Veteriner yang akan
mengajukan usul kenaikan pangkat,
menyiapkan berkas kelengkapan yang terdiri atas: 1) Fotokopi
Kartu Pegawai yang dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang; 2) PAK (asli) terakhir; 3) Fotokopi surat keputusan
jabatan terakhir yang dilegalisir
oleh pejabat yang berwenang; 4) Fotokopi surat keputusan
pangkat/golongan terakhir yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 5) Fotokopi nilai
prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b. Berkas usul kenaikan
pangkat disampaikan kepada pimpinan
unit kerjanya, untuk diperiksa/diteliti kelengkapan dan
kebenaran persyaratannya. Berkas usul tersebut dilengkapi surat
pengantar dari pimpinan unit kerja kemudian dikirimkan kepada: 1)
Sekretaris Ditjen/Badan mengusulkan kepada Kepala Biro
yang membidangi kepegawaian untuk memproses kenaikan pangkat
bagi Medik Veteriner di lingkungan Kementerian Pertanian.
2) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi peternakan
dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Provinsi mengusulkan
kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, melalui pejabat eselon
II yang membidangi kepegawaian Provinsi untuk memproses kenaikan
pangkat bagi Medik Veteriner di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi.
3) Pejabat eselon II pada unit kerja yang membidangi peternakan
dan kesehatan hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengusulkan
kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, melalui pejabat
eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk
memproses
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 85
kenaikan pangkat bagi Medik Veteriner di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten/kota.
c. Kenaikan pangkat Medik Veteriner pada Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat
Pembina Utama golongan ruang IV/e diproses melalui Pemerintah
Daerah Provinsi.
d. Keputusan kenaikan pangkat (asli) disampaikan kepada Medik
Veteriner yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai
prosedur yang berlaku.
4. Ketentuan lain tentang Kenaikan Pangkat a. Medik Veteriner
yang telah mencapai angka kredit untuk
kenaikan pangkat pada tahun pertama dalam masa pangkat yang
didudukinya, maka pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan
paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka
kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi yang berasal dari tugas pokok.
b. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi
oleh setiap Medik Veteriner untuk memperoleh kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi adalah sebagaimana tersebut
dalam Lampiran III sampai dengan VII pada Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2012, dengan ketentuan : 1) Paling kurang 80% (delapan puluh
persen) angka kredit
berasal dari unsur utama (tidak termasuk angka kredit yang
berasal dari pendidikan); dan
2) Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur penunjang.
c. Medik Veteriner yang bertugas di daerah khusus, dapat
diberikan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih
tinggi.
d. Angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf c diberikan
setiap tahun dari unsur utama yang berasal dari kegiatan tugas
pokok Medik Veteriner.
e. Penambahan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf c dan
d paling banyak 4 (empat) kali selama yang bersangkutan masih
bertugas di daerah khusus.
5. Alur Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional dapat dilihat pada
Lampiran II – E.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 86
BAB VI PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI
DAN PEMBERHENTIAN
A. PEMBEBASAN SEMENTARA
1. Pejabat yang Berwenang Pejabat yang berwenang menetapkan
keputusan pembebasan sementara Medik Veteriner, yaitu :
a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan pembebasan sementara Medik Veteriner Pusat.
b. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan pembebasan sementara Medik Veteriner Daerah Provinsi.
c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan pembebasan sementara Medik Veteriner Daerah Kabupaten/
Kota.
2. Hal-hal yang dapat Mengakibatkan Pembebasan Sementara a.
Pembebasan sementara akibat tidak dipenuhinya angka kredit
untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun.
b. Pembebasan sementara karena setiap tahun sejak diangkat dalam
pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, tidak dapat
mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari
kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
c. Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
butir a dan b, Medik Veteriner dibebaskan sementara karena: 1)
Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2) Ditugaskan
secara penuh diluar jabatan Medik Veteriner; 3) Menjalani cuti di
luar tanggungan negara; atau 4) Menjalani tugas belajar lebih dari
6 (enam) bulan.
3. Prosedur Penerbitan Surat Peringatan a. Pembebasan sementara
sebagaimana dimaksud pada butir 2
huruf a dan b, Sekretariat Tim Penilai terlebih dahulu
menerbitkan surat peringatan 6 (enam) bulan sebelum batas akhir
pembebasan sementara.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 87
b. Ketua Sekretariat Tim Penilai mengajukan berkas usul surat
peringatan kepada :
1) Sekretaris Ditjen/Badan dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja
pejabat fungsional yang bersangkutan, untuk memproses surat
peringatan bagi Medik Veteriner dilingkungan Kementerian
Pertanian.
2) Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan
hewan di Pemerintah Daerah Provinsi dengan tembusan Pimpinan Unit
Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan, untuk memproses surat
peringatan bagi Medik Veteriner dilingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi.
3) Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan
hewan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan tembusan Pimpinan
Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan, untuk memproses
surat peringatan bagi Medik Veteriner dilingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten/kota.
c. Surat Peringatan disampaikan kepada Medik Veteriner yang
bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya sesuai prosedur yang
berlaku.
4. Prosedur Pembebasan Sementara a. Sekretariat Tim Penilai
menginventarisir Medik Veteriner yang
belum mengirimkan DUPAK/memenuhi syarat kenaikan
jabatan/pangkat.
b. Ketua Sekretariat Tim Penilai setelah meneliti dan memeriksa
kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang ditentukan, segera
menginformasikan daftar pejabat fungsional yang akan bebas
sementara kepada: 1) Sekretaris Ditjen/Badan untuk diusulkan kepada
Kepala Biro
yang membidangi kepegawaian dan diproses penetapan surat
pembebasan sementara bagi Medik Veteriner dilingkungan Kementerian
Pertanian, dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional
yang bersangkutan.
2) Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan
hewan pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diusulkan kepada
Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Provinsi dan diproses
penetapan surat pembebasan sementara bagi Medik Veteriner
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan tembusan Pimpinan
Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 88
3) Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan
hewan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk diusulkan kepada
Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota dan
diproses penetapan surat pembebasan sementara bagi Medik Veteriner
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan tembusan
Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan.
c. Keputusan pembebasan sementara (asli) disampaikan kepada
Medik Veteriner yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya
sesuai prosedur yang berlaku.
5. Ketentuan lain tentang Pembebasan Sementara a. Medik
Veteriner yang dibebaskan sementara, diberhentikan
tunjangan jabatan fungsionalnya. b. Sambil menunggu surat
keputusan pembebasan sementara dari
pejabat yang berwenang, Pimpinan Unit Kerja Medik Veteriner yang
bersangkutan menerbitkan surat keterangan pemberhentian tunjangan
jabatan fungsional/mengusulkan kepada Bendahara gaji untuk tidak
membayarkan tunjangan jabatan (supaya Medik Veteriner tidak terkena
tuntutan ganti rugi) terhitung sejak :
1) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2)
ditugaskan secara penuh di luar jabatan Medik Veteriner; 3)
menjalani cuti di luar tanggungan negara; 4) awal tahun ke-6
seorang Medik Veteriner tidak mampu
memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat satu
tingkat lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku;
5) awal bulan ke-13 bagi Medik Veteriner, pangkat Pembina Utama,
golongan ruang IV/e tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua
puluh lima) angka kredit setiap tahun dari tugas pokok dan
pengembangan profesi;
6) bulan ke-7 bagi yang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6
(enam) bulan.
6. Alur pembebasan sementara dari Jabatan Medik Veteriner dapat
dilihat pada Lampiran II – F.
7. Contoh pembebasan sementara dapat dilihat pada Lampiran
IX.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 89
B. PENGANGKATAN KEMBALI 1. Pejabat yang Berwenang
Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pengangkatan kembali
Medik Veteriner, yaitu : a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang
ditunjuk untuk menetapkan
keputusan pengangkatan kembali Medik Veteriner Pusat. b.
Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan pengangkatan kembali Medik Veteriner Daerah
Provinsi.
c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan pengangkatan kembali Medik Veteriner Daerah Kabupaten/
Kota.
2. Persyaratan a. Medik Veteriner yang bebas sementara karena
belum dapat
memenuhi angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan,
apabila telah memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk
naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, mengajukan usul
pengangkatan kembali sebagai Medik Veteriner dengan melampirkan: 1)
Fotokopi keputusan pembebasan sementara; 2) Fotokopi keputusan
pengangkatan dalam jabatan/pangkat
terakhir; 3) Fotokopi PAK terakhir sebelum bebas sementara; 4)
Fotokopi HAPAK terakhir sebelum bebas sementara; dan 5) Fotokopi
PAK yang diperoleh melalui penilaian angka kredit
selama masa bebas sementara. b. Medik Veteriner yang bebas
sementara karena hal lain diluar
angka kredit, apabila telah selesai menjalani pembebasan
sementara, mengajukan usul pengangkatan kembali dengan melampirkan:
1) Fotokopi surat keputusan pembebasan sementara; 2) Fotokopi surat
keputusan pengangkatan dalam
jabatan/pangkat terakhir; 3) Fotokopi PAK terakhir sebelum bebas
sementara; 4) Fotokopi HAPAK terakhir sebelum bebas sementara; dan
atau 5) Fotokopi surat keputusan/keterangan bahwa yang
bersangkutan telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri
Sipil; atau
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 90
6) Fotokopi surat keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan
telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan telah
diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerjanya
semula; atau
7) Fotokopi surat keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan
telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Medik Veteriner dan
telah ditugaskan kembali pada unit kerjanya semula; atau
8) Fotokopi surat keputusan/keterangan bahwa yang bersangkutan
telah selesai menjalani tugas belajar dan telah ditugaskan kembali
pada unit kerjanya semula.
3. Prosedur Pengangkatan Kembali sebagai Medik Veteriner a.
Sekretariat Tim Penilai memantau hasil PAK Medik Veteriner yang
bebas sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit
untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
b. Ketua Sekretariat Tim Penilai setelah meneliti, memeriksa
kelengkapan dan kebenaran persyaratan yang ditentukan, segera
mengajukan berkas usul pengangkatan kembali kepada : 1) Sekretaris
Ditjen/Badan untuk diusulkan kepada Kepala Biro
yang membidangi kepegawaian dan diproses penetapan surat
pengangkatan kembali bagi Medik Veteriner dilingkungan Kementerian
Pertanian, dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional
yang bersangkutan.
2) Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan
hewan pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diusulkan kepada
Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Provinsi dan diproses
penetapan surat pengangkatan kembali bagi Medik Veteriner
dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, dengan tembusan Pimpinan
Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan.
3) Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan
hewan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk diusulkan kepada
Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota dan
diproses penetapan surat pengangkatan kembali bagi Medik Veteriner
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan tembusan
Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan.
c. Keputusan pengangkatan kembali (asli) disampaikan kepada
Medik Veteriner yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya
sesuai prosedur yang berlaku.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 91
4. Medik Veteriner yang bebas sementara karena ditugaskan secara
penuh di luar jabatan Medik Veteriner dapat melaksanakan kegiatan
pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan,
serta pengembangan kesehatan hewan sepanjang memperoleh penugasan
dari pimpinan unit kerjanya.
5. Alur pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Medik Veteriner
dapat dilihat pada Lampiran II – G.
6. Contoh pengangkatan kembali dapat dilihat pada lampiran
IX
C. PEMBERHENTIAN 1. Pejabat yang Berwenang
Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian Medik
Veteriner, yaitu : a. Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuk
untuk menetapkan
keputusan pemberhentian Medik Veteriner Pusat. b. Gubernur atau
Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan pemberhentian Medik Veteriner Daerah Provinsi.
c. Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan
keputusan pemberhentian Medik Veteriner Daerah Kabupaten/ Kota.
2. Hal-Hal yang Menyebabkan Pemberhentian sebagai Medik
Veteriner Pemberhentian dari jabatan Medik Veteriner dilakukan
apabila: a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan
sementara
dari jabatannya, karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi;
b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya, tidak dapat memenuhi paling kurang 25 (dua puluh
lima) angka kredit dari tugas pokok dan pengembangan profesi bagi
Medik Veteriner Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang
IV/e;
c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan
pangkat.
d. Tidak memperoleh sertifikat diklat dasar fungsional di bidang
kesehatan hewan setelah 3 (tiga) tahun diangkat sebagai Medik
Veteriner melalui pengangkatan pertama kali.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 92
3. Prosedur Pemberhentian dari Jabatan Medik Veteriner a.
Sekretariat Tim Penilai menginventarisir Medik Veteriner yang
belum mengirimkan DUPAK/memenuhi syarat kenaikan
jabatan/pangkat;
b. Ketua Sekretariat Tim Penilai setelah meneliti, memeriksa
kelengkapan dan kebenaran berkas segera menginformasikan daftar
pejabat fungsional yang akan diberhentikan kepada :
1) Sekretaris Ditjen/Badan untuk diusulkan kepada Kepala Biro
yang membidangi kepegawaian dan diproses penetapan surat
pemberhentian bagi Medik Veteriner dilingkungan Kementerian
Pertanian, dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional
yang bersangkutan.
2) Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan
hewan pada Pemerintah Daerah Provinsi untuk diusulkan kepada
Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Provinsi dan diproses
penetapan surat pemberhentian bagi Medik Veteriner dilingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi, dengan tembusan Pimpinan Unit Kerja
pejabat fungsional yang bersangkutan.
3) Pejabat eselon II pada unit kerja peternakan dan kesehatan
hewan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk diusulkan kepada
Pejabat eselon II yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota dan
diproses penetapan surat pemberhentian bagi Medik Veteriner
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan tembusan
Pimpinan Unit Kerja pejabat fungsional yang bersangkutan.
c. Usulan pemberhentian dilampiri dengan: 1) Fotokopi surat
keputusan kepangkatan terakhir; 2) Fotokopi surat keputusan jabatan
terakhir sebagai Medik
Veteriner; 3) Fotokopi PAK/HAPAK terakhir; dan 4) Fotokopi:
a) Keputusan hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai
ketetapan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan
pangkat; atau
b) Surat keterangan dari Ketua Sekretariat Tim Penilai bahwa
Medik Veteriner yang bersangkutan tidak dapat memperoleh angka
kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan;
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 93
d. Keputusan pemberhentian (asli) disampaikan kepada Medik
Veteriner yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerja.
4. Ketentuan lain a. Medik Veteriner yang diberhentikan dari
jabatannya, dapat
dinaikkan pangkat secara reguler, apabila :
1) Pangkat yang bersangkutan masih dalam batas jenjang pangkat
berdasarkan pendidikannya;
2) Paling kurang 2 (dua) tahun setelah keputusan pemberhentian;
dan
3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
b. Medik Veteriner yang diberhentikan dari jabatannya, tidak
dapat diangkat kembali sebagai Medik Veteriner.
5. Alur pemberhentian dari Jabatan Medik Veteriner dapat dilihat
pada Lampiran II - H.
6. Contoh pemberhentian dapat dilihat pada lampiran IX.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 94
BAB VII PENUTUP
1. Petunjuk teknis merupakan acuan bagi Medik Veteriner, tim
penilai,
pejabat penetap, pengelola kepegawaian, dan pemangku kepentingan
dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
2. Medik Veteriner dapat melakukan konfirmasi hasil penilaian
kepada Sekretariat Tim Penilai.
3. Petunjuk teknis ini bersifat dinamis dan akan disempurnakan
apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang
mengatur jabatan fungsional Medik Veteriner.
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, SUSWONO
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 95
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
112/Permentan/OT.140/10/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN ANGKA KREDITNYA
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 96
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 97
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 98
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 99
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 100
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 101
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 102
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 103
LAMPIRAN III-A PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/Permentan/OT.140/10/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN ANGKA
KREDITNYA
FORMULIR A
LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN
.....................................................................
1. Medik Veteriner ..
a. Nama/NIP :
.......................................................................
b. Pangkat/Golongan :
......................................................................
c. Jabatan :
......................................................................
d. Unit Kerja :
......................................................................
2. Dasar Pelaksanaan :
......................................................................
3. Nama Kegiatan :
.......................................................................
4. Pelaksanaan Kegiatan :
.......................................................................
a. Waktu Pelaksanaan :
.......................................................................
b. Tempat/Lokasi :
.......................................................................
5. Hasil Pekerjaan :
.......................................................................
Mengetahui .............., tanggal ..................
Pimpinan Unit Kerja atau
Pejabat yang ditunjuk
Medik Vteriner
(...................................)
(...................................)
Catatan :
Laporan hasil pekerjaan dilampirkan dengan identitas
penyusunnya
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 104
LAMPIRAN III-B PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/Permentan/OT.140/10/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN ANGKA
KREDITNYA
FORMULIR B
SURAT KETERANGAN
Panitia penyelenggara
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
dengan ini menerangkan bahwa Medik Veteriner:
a. Nama :
..............................................................................
b. NIP :
..............................................................................
c. Pangkat/ Golongan :
..............................................................................
d. Jabatan :
..............................................................................
e. Unit Kerja :
..............................................................................
Telah melakukan kegiatan
............................................................................
sebagai
.........................................................................................................
pada tanggal ....................................... di
...................................................
.....................................................................................................................
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai
keperluannya.
...................., tanggal
..................
Penyelenggara
(.....................................................)
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 105
LAMPIRAN III-C PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/Permentan/OT.140/10/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN ANGKA
KREDITNYA
FORMULIR C
SURAT KETERANGAN
Panitia penyelenggara
..................................................................................................................................................................................................................................................
dengan ini menerangkan bahwa Medik Veteriner:
a. Nama :
..............................................................................
b. NIP :
..............................................................................
c. Pangkat/
Golongan :
..............................................................................
d. Jabatan :
..............................................................................
e. Unit Kerja :
..............................................................................
Telah melakukan kegiatan mengajar/melatih *)
............................................
selama ................. jam, pada tanggal
..........................................................
di
..................................................................................................................
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai
keperluannya.
...................., tanggal ..................
Penyelenggara
(.....................................................)
*) Coret yang tidak perlu
Jadwal mengajar/melatih dilampirkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 106
LAMPIRAN III-D PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/Permentan/OT.140/10/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN ANGKA
KREDITNYA
FORMULIR D
SURAT KETERANGAN
Kami yang bertandatangan dibawah ini :
a. Nama :
.........................................................................
b. NIP :
.........................................................................
c. Pangkat/Golongan :
.........................................................................
d. Jabatan :
.........................................................................
e. Unit Kerja :
.........................................................................
Menerangkan bahwa Medik Veteriner:
a. Nama :
.........................................................................
b. NIP :
.........................................................................
c. Pangkat/Golongan :
.........................................................................
d. Jabatan :
.........................................................................
e. Unit Kerja :
.........................................................................
Telah melaksanakan kegiatan
.......................................................................
yang dilaksanakan tanggal
......................................... di
.............................
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai
keperluannya.
...................., tanggal ..................
Pimpinan Unit Kerja
(.....................................................)
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 107
LAMPIRAN III-E PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/Permentan/OT.140/10/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN ANGKA
KREDITNYA
FORMULIR E
SURAT KETERANGAN
Kami yang bertandatangan dibawah ini
........................................................
.....................................................................................................................
menerangkan bahwa Medik Veteriner:
a. Nama :
..............................................................................
b. NIP :
..............................................................................
c. Pangkat/
Golongan :
..............................................................................
d. Jabatan :
..............................................................................
e. Unit Kerja :
..............................................................................
Adalah pengurus/anggota aktif Organisasi Profesi
........................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sesuai
keperluannya.
...................., tanggal ..................
Ketua Umum/pejabat yang ditunjuk
(.....................................................)
www.djpp.kemenkumham.go.id
http://www.djpp.kemenkumham.go.id
-
2013, No.1234 108
LAMPIRAN III-F PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/Permentan/OT.140/10/2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIK VETERINER DAN ANGKA
KREDITNYA
FORMULIR F
SURAT KETERANGAN
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :
a. Nama :
..............................................................................
b. NIP :
..............................................................................
c. Pangkat/ Golongan :
..............................................................................
d. Jabatan :
..............................................................................
e. Unit Kerja : ....